Xcloud.id

partai: Golkar

  • Bahlil Harap AMPI Bisa Masuk ke Sekolah-Kampus untuk Gaet Pemilih Muda

    Bahlil Harap AMPI Bisa Masuk ke Sekolah-Kampus untuk Gaet Pemilih Muda

    Jakarta –

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menghadiri halalbihalal Ormas sayap pemuda Partai Golkar, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). Bahlil meminta seluruh anggota AMPI dapat meningkatkan angka pemilih muda untuk Golkar pada Pemilu 2029 mendatang.

    Bahlil mengatakan, pada 2029, jumlah pemilih muda dengan rentang usia 17-50 tahun mencapai 75 persen. Karena itulah, Bahlil ingin AMPI yang notabene diisi anak muda ini dapat menyiapkan metode untuk meraih suara pemilih muda.

    “Jangan debat melulu dengan anggaran dasar, pleno, bawa keamanan, apaan kayak gitu. Jadi, mulai masuk menusuk ke sana, bila perlu bikin, AMPI goes to campus. AMPI goes to school. AMPI goes to pesantren,” kata Bahlil dalam pidatonya di hadapan anggota AMPI, di salah satu hotel kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025).

    Bahlil mengatakan organisasi sayap partai itu harus masuk ke sekolah hingga kampus-kampus. Dengan begitu, kata Bahlil, anak muda akan tertarik dengan Golkar.

    “Nah ini kalau mampu dimainkan, ya pasti Ketum AMPI akan menjadi legend,” ujar Bahlil.

    Menteri ESDM ini juga menuturkan anak muda yang akan memenangkan kompetisi adalah anak muda yang produktif dan berani mengeksekusi. Dia tak mau kelompok muda di Golkar hanya mampu membuat visi tanpa bisa merealisasikannya.

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Golkar Pastikan Dukung Pemerintahan Prabowo, Bahlil: Mau 2 Periode Enggak Masalah

    Golkar Pastikan Dukung Pemerintahan Prabowo, Bahlil: Mau 2 Periode Enggak Masalah

    Golkar Pastikan Dukung Pemerintahan Prabowo, Bahlil: Mau 2 Periode Enggak Masalah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum
    Golkar
    Bahlil Lahadalia menegaskan partainya tak sekadar memberikan dukungan bagi Presiden
    Prabowo Subianto
    untuk kembali maju pada
    Pilpres 2029
    .
    Bahlil menyatakan, dia dan Golkar telah berkomitmen untuk terus mengawal pemerintahan Prabowo, bahkan jika harus berlanjut hingga dua periode.
    “Kalau kita mah bukan sinyal lagi, sejak Munas sudah saya pidato kok. Saya sudah pidato bahwa kita mengawal pemerintahan Pak Prabowo sama Mas Gibran sampai selesai,” ujar Bahlil, di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025) malam.
    “Sampai selesainya kapan? Sampai selesai. Pak Prabowo mau selesainya kapan? Itu selesai. Kalau mau dua periode, mau berapa, kita bicarakan, enggak ada masalah,” sambung dia.
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu berpandangan bahwa dia dan jajaran Golkar sama sekali tidak pernah meragukan kemampuan Presiden Prabowo.
    Dia pun mengingatkan bahwa Prabowo yang kini berstatus sebagai Ketua Umum Gerindra adalah mantan kader Golkar.
    Oleh karena itu, Bahlil dan Golkar tetap harus menjaga serta mendukung Prabowo, meski kini berbeda partai politik.
    “Enggak perlu meragukan. Kamu tahu bahwa Pak Prabowo itu betul Ketua Umum Gerindra, kader Gerindra. Tapi, beliau itu, awalnya adalah kader Golkar. Beliau adalah alumni Golkar. Kami sebagai keluarga besar Golkar akan menjaga beliau sampai kapan pun dan di mana pun,” pungkas dia.
    Sebagai informasi, Partai Gerindra sudah mendeklarasikan Prabowo sebagai capres untuk Pilpres 2029 mendatang dalam acara hari ulang tahun ke-17 Gerindra pada 15 Februari 2025 lalu.
    Pada 20 April 2025, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Prabowo untuk kembali maju pada Pilpres 2029.
    Bahkan, pria yang karib disapa Zulhas ini mengaku telah berbicara dengan Prabowo dan mempersilakan Prabowo untuk kembali menjadi calon presiden (capres).
    Tetapi, dengan syarat, PAN diajak bicara untuk menentukan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi.
    Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku enggan tergesa-gesa dalam memutuskan dukungan terhadap Presiden Prabowo pada Pilpres 2029.
    “Ya kan masih lama, jangan tergesa-gesa,” ujar Cak Imin pada 23 April 2025.
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini pun berseloroh bahwa dirinya baru menjadi menteri selama enam bulan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.
    Oleh karena itu, Cak Imin dan PKB merasa tak perlu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk Pemilu 2029, meski kini telah bergabung dengan pemerintahan Presiden Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hari Buruh Harus Jadi Momentum Peningkatan Kesejahteraan Pekerja

    Hari Buruh Harus Jadi Momentum Peningkatan Kesejahteraan Pekerja

    Jakarta –

    Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bambang Soesatyo menuturkan perayaan Hari Buruh di Indonesia harus menjadi momentum refleksi dan aksi nyata untuk mengatasi isu-isu mendesak seperti pengangguran, kesejahteraan, dan upah layak.

    Masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta perlu bekerja sama untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Upaya peningkatan ketersediaan lapangan kerja dan penetapan upah yang adil adalah langkah krusial untuk menjamin kesejahteraan pekerja. Sehingga Hari Buruh tidak hanya menjadi perayaan, tetapi juga tonggak perubahan signifikan bagi nasib pekerja di Indonesia.

    “Perayaan Hari Buruh di Indonesia setiap tahun seharusnya bukan hanya sekadar ajang demonstrasi dan penyaluran aspirasi. Tetapi juga menjadi refleksi bersama terhadap kondisi pekerja yang terpuruk akibat pengangguran dan upah yang tidak layak. Dengan adanya upaya kolaboratif dari semua pihak, diharapkan Indonesia dapat berjalan menuju solusi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja dan mengurangi angka pengangguran,” ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia mencapai 5% dari angkatan kerja. Hal yang mengkhawatirkan adalah TPT di kalangan generasi muda, antara usia 15-24 tahun, jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional. Fenomena ‘sarjana menganggur’ masih menjadi ironi, di mana lulusan perguruan tinggi kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Ini menunjukkan adanya mismatch antara output sistem pendidikan dan kebutuhan riil industri.

    “Angka ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia yang memiliki populasi besar dan angkatan kerja yang terus bertambah. Meski pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, kenyataannya pengangguran masih menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian lebih,” kata Bamsoet.

    Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan, perayaan Hari Buruh juga harus dimanfaatkan oleh para para pekerja untuk menuntut hak mereka, termasuk upah yang layak. Upah minimum di sejumlah provinsi di Indonesia dirasa masih di bawah standar kebutuhan hidup layak. Semisal UMP 2025 di pulau Jawa, UMP Jawa Barat sebesar Rp 2.191.232, UMP Jawa Tengah Rp 2.169.348 serta UMP Jawa Timur Rp 2.035.985, masih dirasa tidak seimbang dengan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, masalah pengangguran dan ketidakadilan upah saling terkait. Ketika tingkat pengangguran tinggi, banyak pekerja yang bersedia menerima pekerjaan dengan upah di bawah standar demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, hal ini dapat mengakibatkan penurunan kesejahteraan secara keseluruhan dan memperburuk kondisi pasar kerja.

    “Dalam banyak kasus, pekerja terpaksa menerima pekerjaan dengan upah rendah karena keterbatasan pilihan akibat pengangguran yang tinggi. Fenomena ini menciptakan siklus yang sulit diputus, di mana upah yang rendah berkontribusi pada ketidakpuasan dan kondisi kerja yang memprihatinkan,” pungkas Bamsoet.

    (ega/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bamsoet: Danantara Bukti Presiden Prabowo Konsolidasikan Kekuatan Ekonomi untuk Kemandirian Bangsa – Halaman all

    Bamsoet: Danantara Bukti Presiden Prabowo Konsolidasikan Kekuatan Ekonomi untuk Kemandirian Bangsa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan pembentukan dan konsolidasi Badan Pengelola Investasi, Danantara, menjadi bukti nyata keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam mengakselerasi kemandirian ekonomi nasional.

    Menurut Bamsoet, langkah Presiden bukan sekadar reformasi struktural, tetapi juga bentuk respons strategis terhadap perubahan tatanan global yang penuh ketidakpastian.

    ‘’Forum konsolidasi Danantara layak dimaknai sebagai langkah lanjutan dari Presiden Prabowo mengonsolidasi semua potensi kekuatan ekonomi nasional, menyusul pendirian Danantara yang akan menjadi salah satu mesin penggerak dan motor pertumbuhan ekonomi nasional. Dari konsolidasi itu, tampak sangat jelas upaya Presiden untuk mengeskalasi potensi kemandirian Indonesia,’’ ujar Bamsoet dalam keterangan pers, dikutip pada Kamis (1/5/2025).

    Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet menanggapi pengarahan Presiden Prabowo Subianto dalam townhall meeting Danantara yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Senin, 28 April 2025. Dalam forum itu, Presiden bahkan sempat menyampaikan teguran kepada para direksi BUMN terkait kinerja dan efektivitas tata kelola.

    Bamsoet menyebut, per Maret 2025, konsolidasi Danantara telah mencakup 844 BUMN dengan total aset mencapai 982 miliar dolar AS atau setara sekitar Rp16.508 triliun (kurs Rp 16.810 per dolar AS). 

    Angka ini diyakini masih bisa meningkat bila digabungkan dengan potensi sumber daya alam (SDA) strategis Indonesia seperti nikel, tembaga, emas, dan batu bara yang sangat dibutuhkan pasar dunia.

    “Ketika sebagian potensi kekuatan ekonomi nasional itu perlu diwadahkan dalam Danantara, itu adalah strategi dan kebijakan Presiden Prabowo menanggapi perubahan tatanan dunia yang ditandai dengan berlarut-larutnya ketidakpastian,” tegas Ketua MPR RI ke-15 danKetua DPR RI ke-20 tersebut.

    “Tatanan dunia praktis telah berubah, sehingga NAFTA (Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara) bubar dengan sendirinya karena Amerika Serikat (AS) menetapkan tarif impor semaunya sendiri,” sambungnya.

    Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga menyoroti perubahan arus investasi dunia, di mana banyak negara kini mulai mengalihkan fokus pada industri strategis, terutama pertahanan. Indonesia, kata dia, tidak bisa tinggal diam dan harus memperkuat ketahanan ekonominya.

    Bamsoet menegaskan bahwa keberadaan Danantara sebagai badan pengelola investasi negara (BPI) akan memainkan peran penting dalam mengolah kekayaan nasional menjadi nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara nyata.

    “Melalui konsolidasi yang berkelanjutan, Danantara diharapkan dapat memaksimalkan nilai tambah semua sumber daya alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Dari pengelolaan semua potensi SDA itu diharapkan akan tercipta banyak lapangan kerja,’’ pungkasnya.

  • Pasokan Gas Bumi Diprediksi Alami Defisit, Bahlil Mau Alihkan Jatah Ekspor Gas untuk Kebutuhan Dalam Negeri

    Pasokan Gas Bumi Diprediksi Alami Defisit, Bahlil Mau Alihkan Jatah Ekspor Gas untuk Kebutuhan Dalam Negeri

    SENIPAH – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bakal mengalihkan jatah ekspor gas bumi yang sebelumnya diekspor untuk kemudian digunakan untuk kebutuhan dalam negeri.

    Hal ini merupakan strategi pemerintah untuk mengatasi defisit gas bumi yang diperkirakan terjadi pada tahun 2025 hingga 2030.

    “Sebagian yang jatahnya harus diekspor, kami untuk sementara memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri,” ujar Bahlil kepada awak media di Onshore Receiving Facility ENI Muara Bakau B.V Senipah, Kalimantan Timur, Rabu, 30 April.

    Bahlil menjelaskan, perencanaan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri sebelumnya meleset sehingga terjadi defisit kebutuhan gas.

    “Karena apa itu terjadi? Karena perencanaan masa lampau, tidak kita perhitungkan baik terhadap konsumsi kebutuhan dalam negeri,” sambung dia.

    Ketika pihaknya akan meninjau terhadap kebutuhan gas dalam negeri, Ketua Umum Partai Golkar ini akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri sebelum melakukan ekspor.

    Sebelumnya, prediksi defisit gas bumi ini diungkapkan oleh Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Arief Setiawan Handoko dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI pada Senin 28 April yang lalu.

    Dalam rapat tersebit defisit telah terjadi sejak tahun 2025 dikarenakan natural declining di lapangan migas.

    “Disebabkan utamanya karena penurunan natural atau natural declining dari pemasok yang belum dapat diimbangi dengan temuan cadangan dan produksi dari lapangan gas bumi baru,” kata Arief.

    Penurunan tersebut terutama ak terjadi di wilayah Sumatera Utara, Sumatera bagian selatan, Jawa Barat, serta Jawa Tengah dan Jawa Timur.

    Adapun defisit pasokan gas di Sumatera bagian selatan dan Jawa Barat sudah sejatinya telah terjadi sejak tahun 2025 sebesar 177 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD) dan diprediksi mencapai 513 MMSCFD pada 2035.

  • Dukung Pengembangan PLTN, Anggota Komisi XII DPR: Energi Nuklir Jadi Masa Depan Indonesia – Halaman all

    Dukung Pengembangan PLTN, Anggota Komisi XII DPR: Energi Nuklir Jadi Masa Depan Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI, Gandung Pardiman, menyatakan dukungan penuhnya terhadap pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.

    Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam hal ini melalui Kementerian ESDM telah menunjukkan keseriusan dalam menghadirkan energi nuklir sebagai bagian dari strategi jangka panjang ketahanan energi nasional.

    “PLTN adalah jawaban atas kebutuhan energi yang bersih, stabil, dan berdaya saing tinggi. Ini langkah besar yang harus kita dukung bersama,” tegas Gandung Pardiman, Kamis (1/5/2025).

    Pemerintah menargetkan PLTN pertama mulai beroperasi pada tahun 2032 dengan kapasitas awal 250 MW. Kapasitas ini akan terus ditingkatkan hingga mencapai 4,3 GW pada 2040. Pengembangan ini sejalan dengan target dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), di mana pada tahun 2060 energi nuklir ditargetkan menyumbang 14,2 persen dari total bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 73,6%.

    Gandung menjelaskan bahwa PLTN memiliki keunggulan sebagai pembangkit base load berkapasitas besar dan stabil, yang menjadikannya pengganti ideal bagi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara yang saat ini jadi pembangkit utama. Selain itu, energi nuklir memiliki emisi karbon yang sangat rendah dan sejalan dengan komitmen Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE).

    “PLTN bukan cuma soal energi, tapi juga katalis industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja baru. Ini momentum besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tambah politisi Partai Golkar itu.

    Meski demikian, Gandung menyoroti tiga isu krusial yang harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pertama, soal dukungan publik. Survei Kementerian ESDM menunjukkan bahwa 70% masyarakat Indonesia mendukung pembangunan PLTN. Namun, sosialisasi harus diperluas, terutama di wilayah tapak potensial.

    Kedua, terkait dengan pengelolaan limbah radioaktif. Gandung menekankan pentingnya regulasi dan mekanisme pengelolaan limbah yang ketat dan aman agar tidak menjadi ancaman di masa depan. Ketiga, kesiapan sumber daya manusia yang kompeten juga menjadi faktor kunci keberhasilan program ini.

    Sebagai bentuk keseriusan, ia mendesak agar pemerintah segera membentuk Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO), sebagai badan pelaksana khusus yang akan mengawal dan mengimplementasikan seluruh tahapan program pengembangan energi nuklir nasional.

    “Kalau mau maju, kita harus berani masuk ke energi masa depan. Dan nuklir adalah salah satunya,” tutup legislator Daerah Pemilihan DIY itu.

  • Kehadiran Gibran Sejarah Buruk bagi Orang Waras

    Kehadiran Gibran Sejarah Buruk bagi Orang Waras

    GELORA.CO – Narasi akan adanya pemakzulan atau pemecatan terhadap Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden semakin menuai banyak sorotan.

    Meski narasi pemakzulan Gibran telah mendapat tanggapan Presiden Prabowo Subianto, rasa penasaran publik masih belum bisa sirna.

    Terlebih karena narasi pemakzulan Gibran datang dari sekelompok orang paling berpengaruh di instansi TNI.

    Menurut Forum Purnawirawan TNI-Polri, perkumpulan yang anggotanya merupakan petinggi TNI dan Polri, proses politik Gibran menuju Wapres tidak sesuai dengan ketentuan.

    Oleh karena itu, kepada MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara, Forum Purnawirawan menuntut agar status Gibran sebagai Wapres diberhentikan.

    Selain karena diduga mengubah peraturan melalui Mahkamah Konstitusi, Forum juga mendesak agar Undang-Undang Dasar 1945 Non Amandemen kembali diberlakukan.

    Menurut Forum Purnawirawan TNI-Polri, salah satu akar persoalan bangsa muncul sebagai akibat adanya perubahan dalam sejumlah pasal.

    Menyikapi tuntutan Forum Purnawirawan TNI-Polri, Mukhamad Misbakhun yang merupakan Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar memberikan tanggapan.

    Menurutnya, seluruh proses pemilihan terhadap Gibran sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Selain menilai sudah sesuai dengan konstitusi, Misbakhun juga menyebut Gibran dipilih berdasarkan pada proses pemilu yang demokratis.

    Sehingga pernyataan tentang pentingnya melakukan pemecatan kepada Gibran sebagai Wapres, tidak lain merupakan bentuk kebebasan berpendapat dan perlu diapresiasi.

    “Pasangan ini dipilih melalui proses yang demokratis dalam Pemilu, sehingga tidak ada arah kesana,” jelas Misbakhun.

    Berbeda pandangan dengan Misbakhun, Komarudin Watubun yang merupakan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan member pernyataan.

    Menurut Watubun, pernyataan yang datang dari perkumpulan purnawirawan perlu menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Presiden.

    Namun jika pernyataan tersebut datang dari para Relawan atau Pendukung, Presiden cukup memberikan ruang untuk melakukan kajian.

    “Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam, tetapi kalau usulan Purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden,” tegas Watubun.

    Terlebih Forum Purnawirawan TNI-Polri yang turut memberikan usulan bukan berasal dari kalangan militer biasa, termasuk Try Sutrisno.

    Kehadiran Gibran dalam jajaran kabinet Presiden Prabowo, menurut Syahganda yang merupakan Aktivis 98 merupakan sejarah buruk bagi orang waras.

    Sehingga tuntutan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri, perlu benar-benar menjadi bahan pertimbangan bagi Prabowo Subianto selaku Kepala Negara.

    “Memang Gibran ini tetap saja menjadi sejarah buruk bagi orang-orang waras,” jelasnnya saat menjadi narasumber di sebuah siniar.***

  • Nurul Arifin Dorong Kesejahteraan Prajurit Jadi Prioritas Utama dalam Penguatan Pertahanan Nasional

    Nurul Arifin Dorong Kesejahteraan Prajurit Jadi Prioritas Utama dalam Penguatan Pertahanan Nasional

    JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan prajurit harus menjadi fokus utama dalam penguatan sistem pertahanan nasional. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, serta para Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara, yang digelar untuk membahas isu-isu strategis pertahanan negara.

    Nurul menyoroti pentingnya peningkatan anggaran pertahanan nasional yang saat ini berada pada kisaran 0,7–0,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ia menyambut baik target pemerintah untuk menaikkannya menjadi 1–1,5% dari PDB sebagai langkah konkret dalam memperkuat pertahanan dan menyejahterakan prajurit.

    “Anggaran pertahanan Indonesia harus mencerminkan komitmen kita terhadap kekuatan militer yang profesional dan modern. Namun, jangan sampai kita melupakan kesejahteraan prajurit. Kenaikan anggaran ini semestinya menjadi solusi bagi peningkatan tunjangan dan fasilitas mereka di lapangan,” ujar Nurul.

    Ia juga menyambut baik rencana kenaikan anggaran makan dan lauk pauk  dari rp. 60.000/hari menjadi rp.90.0000/hari

    “Saya mengapresiasi rencana Bapak Menhan, ini adalah bentuk kepedulian bagi mereka yang berada di garda terdepan pertahanan negara. Kita harus pastikan prajurit mendapatkan kesejahteraannya,” tegasnya.

    Selain isu kesejahteraan, Nurul juga menyoroti untuk melakukan evaluasi terhadap Memorandum of Understanding (MOU) di bidang pertahanan dan mengidentifikasi keberlanjutan ataupun implementasi MoU yang ada.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertahanan menjelaskan bahwa penandatanganan MoU bersifat timbal balik dan memerlukan proses diplomatik yang tidak dapat berjalan sepihak. Ia pun meminta dukungan Komisi I DPR RI untuk mendorong percepatan melalui jalur diplomatik.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan juga menyampaikan perkembangan anggaran pertahanan yang kini telah mencapai 0,9% dari PDB, dengan target tahap pertama peningkatan menuju 1,5–1,6%. Peningkatan anggaran ini akan mendukung operasional sekitar 120.000 prajurit dan pembentukan 100 batalyon baru sebagai bagian dari pembangunan kekuatan pertahanan nasional.

    Rapat kerja ini mempertegas sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan sistem pertahanan yang kuat, modern, dan berpihak pada kesejahteraan prajurit.

  • Skandal Jet Pribadi KPU di Pemilu 2024: Kejanggalan Pengadaan hingga Dugaan Mark Up Rp19,2 M – Halaman all

    Skandal Jet Pribadi KPU di Pemilu 2024: Kejanggalan Pengadaan hingga Dugaan Mark Up Rp19,2 M – Halaman all

    Laporan khusus Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menjadi sorotan publik setelah Transparency International Indonesia (TII) mengungkap dugaan mark-up anggaran dalam pengadaan sewa private jet atau jet pribadi untuk Pemilu 2024. 

    Temuan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia.​

    Adanya pengadaan sewa jet pribadi oleh KPU pada masa Pemilu 2024 terungkap saat dari anggota DPR RI, Riswan Tony dari Fraksi Golkar menyindir gaya hidup anggota KPU yang dianggap terlalu mewah. Bahkan, ia menyebut seperti tokoh fiksi Don Juan, karena kedapatan menyewa private jet dengan anggaran besar.

    “Punya uang Rp 56 triliun itu kaget. Akibatnya, ada yang sudah kayak Don Juan, sewa private jet, belum lagi dugem-nya,” kata Riswan di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).

    Pernyataan ini langsung memantik perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan, untuk apa private jet digunakan selama proses pemilu?

    Respons dari Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, pun tak kalah menarik. Ia membantah jet pribadi itu untuk kepentingan pribadi.

    Ia mengakui bahwa selama Pemilu 2024, KPU menyewa private jet untuk memastikan distribusi logistik berjalan tepat waktu. Namun, ia mengaku tidak mengetahui berapa unit pesawat yang digunakan dan membantah adanya penyimpangan.

    “Kalau pesawat kan pesawat sewaan untuk monitoring logistik. Pengadaan logistik kita cuma 75 hari lho dan yang bertanggung jawab KPU. Kalau logistik gagal 14 Februari gagal, siapa yang dimintai tanggung jawab?” kata Hasyim.

    Dugaan Mark Up Rp19,2 Miliar dan Sederet Kejanggalan Pengadaan

    Rupanya, TII sudah lama melakukan investigasi terkait pengadaan sewa private jet oleh pihak KPU ini.

    Berdasarkan penelusuran TII melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Lokal (AMEL) LKPP, ditemukan dua kontrak dengan penyedia layanan penyewaaan private jet, PT Alfalima Cakrawala Indonesia. 

    Kontrak pertama tertanggal 6 Januari 2024 senilai Rp40.195.588.620 dan kontrak kedua tertanggal 8 Februari 2024 senilai Rp25.299.744.375, sehingga totalnya mencapai Rp65.495.332.995.

    Padahal, pagu anggaran yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) hanya sebesar Rp46.195.659.000, menyisakan selisih sebesar Rp19.299.673.995 yang diduga merupakan mark-up anggaran.

    “Dengan selisih ini ada dugaan mark-up dalam penyewaan private jet,” peneliti TII, Agus Sarwono.

    Agus mengungkapkan, TII menemukan kejanggalan lain dari perusahaan PT Alfalima Cakrawala Indonesia yang mendapatkan pekerjaan penyediaan private jet yang disewa KPU.

    Rupanya, perusahaan tersebut baru didirikan pada tahun 2022 alias baru beroperasi dua tahun.

    Keterangan pekerjaan dari paket pengadaan tersebut bertuliskan “Sewa Dukungan Kendaraan Distribusi Logistik untuk Monitoring dan Evaluasi Logistik Pemilu 2024”. 

    TII menilai ada kejanggalan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) ini. Sebab, paket pengadaan ini tidak secara spesifik menyebutkan jenis kendaraan apa yang akan disewa oleh KPU.

    Kemudian, paket pengadaan sewa kendaraan ini menggunakan metode e-purchasing, yang cenderung tertutup, sehingga publik tidak dapat mengetahui bagaimana proses penawaran terjadi, termasuk alasan mengapa penyedia tertentu yang dipilih.

    TII juga menemukan ketidaksesuaian antara waktu penggunaan private jet dengan kebutuhan distribusi logistik Pemilu 2024. 

    Menurut rilis KPU, distribusi logistik hingga ibu kota kabupaten/kota dijadwalkan selesai pada 16 Januari 2024, sementara penggunaan private jet tercatat hingga Juni 2024, jauh setelah tahapan distribusi logistik selesai.

    Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi dan tujuan penggunaan private jet tersebut.

    “Selain soal urgensi penggunaan private jet dalam logistik pemilu, ada dugaan penggunaan private jet justru tidak digunakan untuk hal tersebut. Ini semakin memunculkan kuatnya indikasi kerugian negara dalam pengadaan sewa private jet,” ujar peneliti TII, Agus Sarwono.

    Saat ini, TII belum melaporkan temuan ini ke aparat hukum, tapi hasilnya bisa digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut.

    Siapa Saja Penumpang Private Jet?

    Ia juga meminta KPU membuka data penggunaan private jet, termasuk daftar penumpang, karena penggunaannya yang tidak jelas menimbulkan keanehan.

    Alih-alih mengupayakan efisiensi anggaran, ia menilai, keanehan terjadi ketika KPU memilih menggunakan private jet untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, baik untuk mendistribusikan logistik ataupun memonitoring distribusi logistik pemilu.

    “Pesawat komersil itu bisa menjangkau daerah terluar, kok. Pertanyaannya, kenapa tidak menggunakan pesawat komersil?” ucapnya.

    Alasan Temuan Baru Dipublikasi

    Agus menjelaskan, pihaknya baru mempublikasikan temuan ini setelah Pemilu 2024 karena proses penelusuran yang lama.

    Awalnya, isu pengadaan private jet muncul dari rapat Komisi II DPR pada September 2024, namun tidak didalami lebih jauh.

    TII kemudian melakukan penyelidikan mendalam, termasuk analisis anggaran dan dokumen pengadaan, meski terkendala akses informasi.

    “Karena lagi-lagi kan informasinya itu umum banget ya, ‘sewa kendaraan untuk monitoring distribusi logistik’, ini kan maknanya apa. Ini apa mereka itu sewa pesawat untuk distribusi atau distribusi monitoring?” ujar Agus.

    Agus menegaskan bahwa proses pengadaan ini perlu transparansi, apalagi klaim pemerintah tentang pengadaan digital yang minim praktik korupsi tidak sepenuhnya terbukti.

    Eks Ketua KPU Curiga Sewa Jet untuk Kepentingan Tertentu: Pasti Sekjen Tahu

    Pegiat pemilu sekaligus dosen Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini dan Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar Nafis Gumay di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (7/8/2024).  (Tribunnews.com/Mario Christian Sumampaow)

    Mantan Ketua KPU RI, Hadar Nafis Gumay, menyatakan temuan investigasi TII menjadid sinyal buruk bagi kondisi lembaga penyelenggara pemilu di Tanah Air.

    “Kalau sudah membaca laporan investigasi dari TII, itu indikasinya (korupsi) menurut saya cukup kuat,” tegas Hadar, Rabu (30/4).

    Menurutnya, pengadaan sewa private jet dengan anggaran besar dan waktu yang dianggap tidak relevan tidak masuk akal, mengingat tahapan logistik pemilu telah terjadwal jauh hari.

    “Jadi itu sudah bisa direncanakan. Jadi tidak perlu dilakukan mepet dengan kemudian menggunakan private jet yang bisa terbang seenak jadwalnya. Karena itu kan biayanya lebih tinggi,” ujarnya.

    Hadar juga menilai alasan penggunaan jet untuk menjangkau daerah terpencil tidak berdasar. Ia menyebut jalur transportasi umum sudah memadai dan KPU pusat bisa menugaskan KPU daerah untuk memastikan kesiapan pemilu.

    Yang paling tajam, Hadar menduga kuat bahwa pengadaan sewa jet ini tak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU, Bernad Dermawan Sutrisno.

    “(Sekjen KPU) sudah pasti tahu (soal pengadaan sewa private jet). Sudah pasti. Tidak mungkin tidak tahu,” tegas Hadar.

    Ia menambahkan, “Sekjen itu dibuat untuk men-support kerja komisioner dalam menyelenggarakan pemilu. Memang tugas mereka, Kesekjenan. Ya harus dikerja mereka, ditanya itu.”

    Sebagai Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar mendorong agar aparat hukum segera menyelidiki dugaan penyimpangan tersebut. Ia mengingatkan, seluruh penggunaan uang negara wajib dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai aturan.

    “Penegakan hukum penting dilakukan agar citra penyelenggara pemilu tidak bertambah hancur,” pungkasnya.

    Tribunnews.com telah berupaya menghubungi Ketua KPU Mochammad Afifuddin, serta beberapa anggota KPU, di antaranya Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, dan Yulianto Sudrajat.

    Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada respons dari semua anggota KPU RI tersebut mengenai isu pengadaan sewa private jet ini.

    Bagaimana pendapat Anda tentang dugaan mark-up dalam pengadaan sewa private jet oleh KPU? Bagikan opini Anda di kolom komentar dan sebarkan artikel ini di media sosial untuk meningkatkan kesadaran publik.​

     

     

     

  • Ahmad Luthfi Tegaskan Pemprov Jateng Tak Pernah Usulkan Solo Jadi Daerah Istimewa – Page 3

    Ahmad Luthfi Tegaskan Pemprov Jateng Tak Pernah Usulkan Solo Jadi Daerah Istimewa – Page 3

    Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa tidak pernah ada pemberian status daerah istimewa bagi suatu wilayah di Indonesia yang levelnya di bawah tingkat provinsi.

    “Tidak pernah ada pemberian istimewa itu di level di bawah provinsi,” kata Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4) seperti dilansir Antara.

    Hal itu disampaikan Doli Kurnia merespons Kota Surakarta atau Solo yang diusulkan menjadi salah satu daerah istimewa di Indonesia.

    “Tidak pernah ada istilah khusus istimewa di tingkat kabupaten/kota, adanya di provinsi,” ucap Politisi Golkar itu.

    Dia lantas memaparkan hanya ada beberapa daerah di Indonesia yang menyandang status kekhususan hingga keistimewaan. Misalnya, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta yang kini telah berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

    “Kekhususan itu tetap dipakai karena dia punya sejarah pernah jadi ibu kota yang cukup lama. Itu kemarin kami sepakati kenapa tetap pakai kata khusus, tapi tidak pakai ibu kota karena ibu kotanya sudah dipakai Nusantara,” ujarnya.

    Doli kemudian menyebut ada pula Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menyandang status istimewa karena latar belakang sejarah, yakni pernah menjadi ibu kota negara pada tahun 1946.

    “Karena punya sejarah yang kuat untuk kemerdekaan Indonesia. Ada kesultanan di sana waktu itu, yang memang betul-betul mem-back up kemerdekaan,” katanya.

    Bahkan, jauh sebelum reformasi, tambah Doli, Aceh juga pernah menyandang status sebagai daerah istimewa karena faktor historis, yakni sumbangan rakyat Aceh untuk membeli pesawat angkut pertama Indonesia.

    “Karena masyarakat Aceh waktu itu pernah kumpulkan uang untuk bantu pemerintah beli pesawat, namanya pesawat Seulawah. Makanya waktu itu pertimbangan Aceh jadi daerah istimewa, walaupun sekarang (status) istimewanya sudah hilang ya, enggak ada lagi,” tuturnya.

    Selain itu, Doli mengatakan ada daerah yang diberikan status otonomi khusus dengan konsekuensi pula pemberian dana otonomi khusus, yaitu Papua dan Aceh.

    “Satu, kayak Papua, dia merdekanya baru belakangan dibandingkan provinsi yang lain, yang kedua memang itu daerah potensi alamnya luar biasa. Kita juga membutuhkan peningkatan kualitas manusianya yang cepat,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu.

    Berkaca pada hal di atas, dia menggarisbawahi bahwa tidak pernah ada daerah yang menyandang status istimewa di tingkat kabupaten/kota di Indonesia.

    Untuk itu, dia mengingatkan pemerintah harus berhati-hati dan mempertimbangkan dengan seksama apabila hendak memberikan status daerah istimewa bagi Kota Solo.

    “Daerah istimewa apa? Dia mau jadi provinsi dulu atau kabupaten/kota? Kalau kabupaten/kota nggak dikenal daerah istimewa, dan kemudian alasannya apa? Punya latar belakang apa? Nah makanya menurut saya pemerintah harus hati-hati,” paparnya.