:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4652019/original/052234900_1700176097-WhatsApp_Image_2023-11-16_at_20.48.19.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Golkar Siap Bahas RUU Perampasan Aset yang Didukung Prabowo – Page 3")
Diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk segera mengesahkan RUU yang telah lama dinanti ini sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi dan pengembalian aset negara.
Prabowo dengan tegas menyuarakan dukungan terhadap RUU Perampasan Aset.
“Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak saja, sudah korupsi tidak mau kembalikan aset,” ujar Prabowo pada momen May Day, Kamis (1/5).
Sumber: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka.com
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5205446/original/082933900_1746084043-20250501-Prabowo_Hari_Buruh-ANG_2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Mengulik Reaksi Partai Golkar usai Prabowo Pidato Bela Buruh")
Selain itu presiden juga menyinggung soal korupsi. Presiden menyebut bahwa korupsi adalah musuh bersama dan ia akan mendorong Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor.
Henry menyebut pidato Presiden Prabowo adalah panggilan moral sebagai anak bangsa yang mencintai seluruh tumpah darah Indonesia.
“Seperti kata filsuf dunia, Plato bahwa keadilan dalam kehidupan dan perilaku negara hanya mungkin terjadi jika terdapat keadilan dalam jiwa para pemimpinnya. Nah, Golkar akan memastikan keadilan ini terwujud, baik untuk buruh maupun dalam pemberantasan korupsi,” katanya.
Wakil Ketua Dewan Penasehat DPP AMPI ini kemudian menyebut tahapan konkret Golkar untuk mengawal janji-janji tersebut.
Pihaknya berupaya mendorong Golkar untuk membentuk tim khusus untuk berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan.
“Kami di Balitbang Partai Golkar juga mendorong Fraksi Golkar di DPR juga dapat mengawal regulasi dan anggaran agar hak buruh. Termasuk buruh migran dan buruh laut harus ikut terjamin. Maka tak menjadi persoalan kemudian dalam perjalanannya Golkar memetakan kebutuhan spesifik, dari nelayan hingga petani,” katanya.
Untuk isu pemberantasan korupsi, kata dia, Golkar berkomitmen mendorong pengesahan UU Perampasan Aset.
Hal itu bisa diawali dengan memastikan integritas di internal dengan seleksi kader yang bersih dan berintegritas.
“Partai Golkar ingin menunjukkan bahwa keadilan, sebagaimana diimpikan Plato, bukan sekadar wacana, melainkan tindakan nyata,” tegas Waketum DPP Bapera ini.
Menurutnya, Presiden telah menunjukkan arah kompas yang tepat untuk mensejahterakan buruh, petani, dan nelayan. Golkar akan memastikan jalan yang diperjuangkan ini mulus hingga manfaatnya dirasakan rakyat.
Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyerukan agar hilirisasi dijadikan sebagai gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Menurutnya, hilirisasi bukan sekadar kebijakan ekonomi sektoral, tetapi sebuah strategi jangka panjang untuk mewujudkan kedaulatan sumber daya alam (SDA) dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
“Ini bukan semata soal industri, tapi soal arah masa depan bangsa. Hilirisasi harus menjadi gerakan nasional. Semua anak bangsa harus punya perspektif yang sama bahwa inilah jalan menuju kemandirian dan kemajuan Indonesia,” jelas Bambang, Senin (5/5/2025).
Ia menegaskan, kebijakan hilirisasi telah memiliki dasar hukum kuat sejak disahkannya Undang-Undang Minerba pada 2009, yang kemudian diperkuat lewat revisi UU No. 3 Tahun 2020 dengan pelarangan ekspor bijih mineral mentah. Pemerintah juga telah membentuk Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi yang diketuai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kebijakan hilirisasi ini dinilai berhasil menciptakan nilai tambah dalam negeri, membuka lapangan kerja berkualitas, serta memperkuat kontrol atas kekayaan SDA Indonesia.
Saat ini, pemerintah tengah menggenjot hilirisasi pada 28 komoditas strategis yang tersebar di delapan sektor utama. Di antaranya, nikel yang diproyeksikan memberi kontribusi signifikan: 180 ribu lapangan kerja baru dan tambahan Produk Domestik Bruto (PDB) senilai USD 15,8 miliar pada tahun 2030. Komoditas lain seperti kelapa sawit juga menjadi pilar penting dalam strategi hilirisasi.
Namun, politisi Partai Golkar ini juga mengingatkan adanya tantangan serius di lapangan: terbatasnya infrastruktur, kurangnya kesiapan SDM dan teknologi, regulasi yang tumpang tindih, lemahnya sistem logistik dan kawasan industri, hingga minimnya peran UMKM akibat sulitnya akses pembiayaan. Selain itu, tekanan global terhadap pengurangan emisi karbon juga menuntut pengembangan industri hilir yang ramah lingkungan.
Menjawab tantangan itu, Bambang mendorong kolaborasi antarsektor dan lintas kementerian untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat regulasi, serta menciptakan iklim investasi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi industri, dukungan terhadap pelaku usaha lokal, serta program pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja.
“Kalau kita ingin berdikari secara ekonomi dan jadi pemain global, hilirisasi harus jadi kesadaran kolektif. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tugas kita bersama sebagai bangsa,” pungkas Bambang.
(dpu/dpu)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Robert J. Kardinal, menyoroti minimnya pembangunan infrastruktur dan sistem pelayanan publik di empat daerah otonomi baru (DOB) hasil pemekaran di Tanah Papua.
Ia mengatakan, dua tahun sejak resmi terbentuk, infrastruktur dasar seperti kantor pemerintahan, rumah dinas, hingga kantor DPR Provinsi dan Majelis Rakyat Papua (MRP) belum juga dibangun.
Robert mengungkapkan bahwa kesepakatan awal saat pembahasan Undang-Undang Otonomi Khusus dan pemekaran wilayah mencantumkan komitmen pembangunan infrastruktur melalui pendanaan dari APBN. Namun, implementasinya jauh dari harapan.
“Saya sebagai anggota DPR dari Tanah Papua sangat kecewa dengan para pejabat gubernur yang bertahun-tahun tidak menyiapkan hal tersebut. Harusnya dia sebagai pejabat gubernur menyiapkan itu sampai kepala daerah dan DPR Papua dan MRP terbentuk” kata Robert kepada wartawan, Senin (5/5/2025).
Empat provinsi baru yang dimaksud adalah Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
Robert menyebut tidak ada kemajuan berarti dalam pembangunan infrastruktur pemerintahan di wilayah-wilayah tersebut, sehingga menghambat pelayanan kepada masyarakat.
“Bagaimana mereka bisa bekerja optimal kalau kantor saja belum ada? Banyak yang masih menumpang di gedung lain. Ini memperparah kondisi pelayanan publik,” ujarnya.
Menurut anggota Komisi IV DPR itu, tujuan utama pemekaran adalah untuk mempercepat pembangunan, mendekatkan pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.
Namun, kurangnya perencanaan membuat realisasinya tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Pemekaran ini disambut baik oleh masyarakat, tapi hasilnya belum terasa. Malah bisa menimbulkan kekecewaan jika tidak segera ditangani,” katanya.
Ia juga menyoroti banyaknya pejabat struktural yang masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt), serta belum jelasnya penataan kepegawaian dan status ASN.
Hal ini, menurutnya, dapat menimbulkan ketidakpastian dan menambah persoalan birokrasi di daerah-daerah baru.
Robert mendesak agar Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, dan lembaga terkait segera turun tangan.
Ia juga meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua sesuai Perpres No. 121 Tahun 2022, untuk memimpin koordinasi penyelesaian persoalan ini.
“Jangan sampai anggaran untuk pendidikan dan kesehatan tersedot hanya untuk mengejar pembangunan kantor-kantor pemerintahan yang seharusnya sudah direncanakan dari awal. Pemerintah pusat harus ambil alih agar kepercayaan masyarakat terhadap pemekaran tidak hilang,” tandasnya.
/data/photo/2025/05/05/68183ac6a4d74.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "PMI Manufaktur Anjlok Diserbu Produk Impor, Komisi VII DPR: Perlu Perlindungan Pasar Domestik")
PMI Manufaktur Anjlok Diserbu Produk Impor, Komisi VII DPR: Perlu Perlindungan Pasar Domestik
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana menyatakan keprihatinannya atas penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada April 2025 yang berada di level kontraksi 46,7 atau terendah sejak masa pandemi Covid-19.
Menurutnya, penurunan itu merupakan cerminan dari dampak kebijakan proteksionis global, terutama tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat (AS), serta banjir produk impor dari negara-negara yang mencari pasar alternatif.
“Situasi ini tidak hanya mengganggu daya saing industri nasional, tetapi juga mengancam ketahanan struktur industri dalam negeri,” ujarnya melansir dpr.go.id, Minggu (4/5/2025).
Sebagai Anggota Komisi VII DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Perindustrian (
Kemenperin
), Ilham mendorong kebijakan industri diarahkan pada penguatan struktur manufaktur nasional secara menyeluruh.
Data Kemenperin menunjukkan, sekitar 80 persen produk manufaktur Indonesia diserap pasar domestik.
“Ini menandakan pentingnya perlindungan terhadap pasar dalam negeri agar tidak dibanjiri produk impor yang tidak terkendali,” jelasnya.
Ilham menekankan, tantangan yang dihadapi sektor manufaktur saat ini memerlukan respons terintegrasi antar-kementerian dan dukungan lintas sektor.
Oleh karenanya, kata dia, kolaborasi lintas sektor untuk memitigasi efek domino dari tekanan global tersebut sangat penting.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengatakan, kondisi
wait and see
dari pelaku industri bukanlah situasi yang bisa dibiarkan terlalu lama.
“Harus ada kepastian kebijakan, perlindungan yang konkret, dan dorongan optimisme dari pemerintah agar pelaku usaha kembali percaya diri untuk ekspansi, bukan justru melakukan efisiensi berlebihan hingga mengurangi tenaga kerja,” tegasnya.
Ilham pun mendukung langkah-langkah strategis yang telah dan akan diambil Kemenperin dalam menghadapi tekanan tersebut.
Menurutnya, langkah Kemenperin yang aktif merespons kekhawatiran pelaku industri, termasuk melalui diplomasi perdagangan dengan mitra internasional dan upaya memperkuat kebijakan substitusi impor, perlu mendapat dukungan penuh.
“Kami di DPR RI siap mengawal arah kebijakan yang proindustri dan memastikan kebijakan fiskal, tarif, hingga investasi berpihak pada penguatan industri dalam negeri,” jelasnya.
Adapun mengacu pada hasil Rapat Kerja antara Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian (Menprin) pada 2 Mei 2025, Ilham mencatat bahwa negara-negara, seperti Filipina dan China, mampu menjaga daya ekspansinya dengan mengedepankan kebijakan protektif terhadap pasar domestik.
“Indonesia harus belajar dari negara-negara tersebut dan segera menyelaraskan kebijakan industrinya agar tidak menjadi sasaran pelimpahan barang-barang asing,” tegasnya.
Ilham juga menyampaikan, pemulihan sektor manufaktur merupakan ujian bagi komitmen bangsa terhadap kemandirian ekonomi.
“Saya mengajak semua pihak, baik eksekutif, legislatif, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menyadari bahwa kekuatan ekonomi nasional hanya bisa dibangun dengan fondasi industri yang tangguh di negeri sendiri,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/05/04/68172789a8ef3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Deklarasi Dini Dukung Prabowo 2029, Parpol Dianggap Tak Punya Kandidat Kuat Lagi")
Deklarasi Dini Dukung Prabowo 2029, Parpol Dianggap Tak Punya Kandidat Kuat Lagi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sejumlah partai politik (parpol) sudah mulai mendeklarasikan dukungan terhadap Presiden
Prabowo Subianto
untuk kembali maju pada
Pilpres 2029
.
Peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN Lili Romli menduga, keputusan cepat tersebut diambil karena parpol belum memiliki kandidat lain yang potensial untuk didukung pada pemilu mendatang.
“Ada kemungkinan partai-partai tersebut mengusung Pak Prabowo karena tidak punya kandidat yang layak untuk menjadi capres di satu sisi,” ujar Lili saat dihubungi Kompas.com, Minggu (4/5/2025).
Selain itu, lanjut Lili, parpol yang kini sudah mendeklarasikan dukungannya juga berharap mendapatkan
efek ekor jas
dari popularitas Prabowo saat ini.
Sebab, parpol tersebut merasa peluang Prabowo menang akan jauh lebih besar dan mudah, mengingat statusnya sebagai petahana.
“Di sisi lain, untuk mendapatkan efek ekor jas dari popularitas Pak Prabowo. Sebagai petahana pasti populer dan tinggi peluang untuk menang. Atas dasar itu, daripada kalah, mereka memutuskan untuk mencalonkan Prabowo kembali,” ungkap Lili.
“Selain itu juga, mereka akan mendapat poin plus sebagai mitra koalisi yang komit dan loyal,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Partai Gerindra sudah mendeklarasikan Prabowo sebagai capres untuk Pilpres 2029 mendatang dalam acara hari ulang tahun ke-17 Gerindra pada 15 Februari 2025 lalu.
Pada 20 April 2025, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Prabowo untuk kembali maju pada Pilpres 2029.
Bahkan, pria yang karib disapa Zulhas ini mengaku telah berbicara dengan Prabowo dan mempersilakan Prabowo untuk kembali menjadi calon presiden (capres).
Tetapi, dengan syarat, PAN diajak bicara untuk menentukan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia pada Kamis (1/5/2025) malam.
Menurutnya, Golkar tak sekadar memberikan sinyal dukungan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pilpres 2029.
Bahlil menyatakan, dia dan Golkar telah berkomitmen untuk terus mengawal pemerintahan Prabowo, bahkan jika harus berlanjut hingga dua periode.
“Kalau kita mah bukan sinyal lagi, sejak Munas sudah saya pidato kok. Saya sudah pidato bahwa kita mengawal pemerintahan Pak Prabowo sama Mas Gibran sampai selesai,” ujar Bahlil, di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025) malam.
“Sampai selesainya kapan? Sampai selesai. Pak Prabowo mau selesainya kapan? Itu selesai. Kalau mau dua periode, mau berapa, kita bicarakan, enggak ada masalah,” sambung dia.
Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku enggan tergesa-gesa dalam memutuskan dukungan terhadap Presiden Prabowo pada Pilpres 2029.
“Ya kan masih lama, jangan tergesa-gesa,” ujar Cak Imin pada 23 April 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini pun berseloroh bahwa dirinya baru menjadi menteri selama enam bulan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.
Oleh karena itu, Cak Imin dan PKB merasa tak perlu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk Pemilu 2029, meski kini telah bergabung dengan pemerintahan Presiden Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan melanjutkan program diskon BINA atau Belanja di Indonesia Aja dalam hari-hari besar nasional dan daerah selama 2025 untuk menggenjot konsumsi masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa konsumsi merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
“Sebagaimana kita ketahui bahwa sektor konsumsi rumah tangga berkontribusi 54% terhadap PDB. Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk terus menggerakkan perekonomian nasional dan mengoptimalkan potensi ekonomi dalam negeri,” ujar Airlangga dalam keterangannya, dikutip Minggu (4/5/2025).
Salah satu program yang telah digelar pemerintah untuk mendorong konsumsi adalah Friday Mubarak dan Belanja di Indonesia Aja (BINA) pada momen Ramadan dan Lebaran beberapa waktu lalu.
Airlangga mencatat dua program tersebut berhasil meraih nilai transaksi lebih dari Rp100 triliun. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan antusiasme masyarakat dalam berbelanja produk dalam negeri hingga pentingnya kolaborasi untuk mendukung pengembangan usaha lokal.
Program Friday Mubarak dan BINA Lebaran sendiri menawarkan bazar produk UMKM dan pemberian potongan harga (diskon) hingga 70% di pusat perbelanjaan.
Program Friday Mubarak, yang diikuti 150 merek ritel nasional dan berlangsung pada 28 Februari hingga 28 Maret 2025, mencatatkan transaksi sebesar Rp72,3 triliun. Sementara Program BINA Lebaran, yang melibatkan 80 ribu gerai di 402 pusat perbelanjaan dan berlangsung pada 14-30 Maret 2025, mencatatkan transaksi sebesar Rp32,7 triliun.
“Pemerintah terus mendukung agar program belanja dilanjutkan dan diperluas ke seluruh Indonesia, sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat dan pelaku usaha di berbagai daerah,” kata Airlangga.
Karena dianggap berhasil, politisi Partai Golkar itu pun menegaskan program BINA akan berlanjut dalam rangka memperingati HUT Jakarta melalui Jakarta Festival, Bazar UMKM serentak di 44 kecamatan di Jakarta, dan Pekan Raya Jakarta.
Kemudian, akan ada BINA Back to School atau BINA Holidays pasa masa liburan sekolah. Dilanjutkan pada saat HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2025 melalui BINA 17-an atau Hari Belanja Diskon Indonesia (HBDI) dan Indonesia Shopping Festival. Terakhir, akhir tahun 2025 direncakan akan ada BINA Diskon, Harbolnas, dan EPIC Sale.
“Kelanjutan program BINA di berbagai agenda tersebut diharapkan akan dapat terus mendorong peningkatan konsumsi masyarakat dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di tahun ini,” tutup Airlangga.
JAKARTA – Dukungan politik kepada Presiden Prabowo Subianto menguat. Partai Golkar menyatakan siap mengusungnya untuk periode kedua, serta menginisiasi koalisi permanen dengan Gerindra demi stabilitas pemerintahan.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan bahwa keberhasilan program-program prioritas di periode pertama pemerintahan Prabowo-Gibran akan menjadi landasan kuat untuk kembali mencalonkan Prabowo pada Pilpres 2029.
“Kalau ini terjadi, maka kepemimpinan Pak Prabowo berhasil dan pasti rakyat akan memberikan dukungan untuk periode selanjutnya, yaitu periode kedua. Pada saat itu, Golkar pasti akan memberikan dukungan sepenuhnya, sebagaimana disampaikan oleh Bung Bahlil Lahadalia,” ujar Idrus dalam keteranganya, Sabtu 3 Mei.
Idrus menegaskan, sebagai bentuk dukungan konkret, Golkar berkomitmen menyukseskan program-program prioritas pemerintahan saat ini. Ia menyebut keberhasilan tersebut akan menjadi modal politik penting menuju Pilpres 2029.
Menurut Idrus, Partai Golkar telah mulai mengadopsi visi Asta Cita sebagai gerakan pembangunan yang diterjemahkan ke dalam program-program nyata.
Ia optimistis program seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan 80.000 koperasi desa Merah Putih, sekolah rakyat, penghapusan utang UMKM, dan hilirisasi industri akan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
“Kita memberikan dukungan sepenuhnya kepada kepemimpinan Prabowo-Gibran pada periode ini melalui pendekatan yang menjadikan Asta Cita sebagai gerakan pembangunan, yang akan kita breakdown dalam berbagai program di segala bidang,” kata Idrus.
Selain dukungan terhadap Prabowo, Golkar juga mendorong pembentukan koalisi permanen yang tidak berbasis kepentingan sesaat. Menurut Idrus, koalisi seperti itu dibutuhkan agar format politik nasional terbentuk atas dasar kesadaran bersama, bukan keterpaksaan.
“Kalau keterpaksaan, itu pasti tidak murni dan sangat subjektif. Tetapi kalau atas dasar kesadaran, maka koalisi itu dibangun berdasarkan konsep, gagasan, dan tujuan jangka panjang, untuk mengantarkan Indonesia menuju visi 2045 sebagai negara besar secara ekonomi,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga menyatakan komitmennya untuk mendukung Prabowo Subianto jika mencalonkan diri kembali dalam Pilpres 2029. Pernyataan itu disampaikan dalam acara Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) di Jakarta, awal Mei kemarin.
“Saya sudah pidato bahwa kita mengawal pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran sampai selesai. Sampai selesainya kapan? Sampai selesai,” ujar Bahlil.
Ia menambahkan, meskipun Prabowo kini merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, dirinya tetap memiliki akar di Partai Golkar.
“Tidak perlu diragukan. Kamu tahu Pak Prabowo itu memang Ketua Umum Gerindra, kader Gerindra, tetapi beliau awalnya adalah kader Golkar,” kata Bahlil.
Meski telah menyatakan dukungan, Bahlil enggan menjawab ketika ditanya apakah Golkar akan mengajukan calon wakil presiden pada 2029.
“Prabowo adalah alumni Golkar. Kami sebagai keluarga besar Golkar akan menjaga beliau sampai kapan pun dan di mana pun,” pungkasnya.
FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pegiat media sosial, Nicho Silalahi ikut memberikan responnya terkait map kuning yang dibawa Jokowi Widodo.
Map kuning yang terlihat begitu tipis itu masih menjadi pertanyaan besar dan sampai saat ini masih menjadi obrolan.
Momen Jokowi terlihat membawa map kuning itu terjadi saat mendatangi Polda Metro Jaya, Rabu (30/4/2025) lalu.
Terkait map kuning yang dibawa oleh Jokowi Widodo, Nicho Silalahi kemudian memberikab responnya.
Melalui cuitan diakun media sosial X pribadinya, Nicho punya analisa tersendiei terkait hal ini.
Menurutnya, map kuning yang dibawah oleh Jokowi merupakan pesan sekaligus pesan untuk Partai Golkar.
“Biar ga pada bingung tentang misteri map kuning yang dilipat @jokowi, nih gue kasih analisanya” tulisnya dikutip Minggu (4/5/2025).
“bahwa itu “sebuah pesan sekaligus ancaman politik pada Golkar untuk tertib dalam barisannya,” sebutnya.
Ia bahkan menyebut isi map kuning yang dibaqa itu merupakan data rahasia yang bisa dibongkar ke penegak hukum.
“jika tidak data akan dibongkar ke penegak hukum,” tuturnya.
Nicho memberikan peringatan bahwa data yang berada dalam map kuning sangat berbahaya.
“ingat aja dalam map itu data dan dia sedang berada dalam kantor polisi, jadi sesimpel itu aja analisisnya,” terangnya.
(Erfyansyah/fajar)
TRIBUNNEWS.COM, BANTEN – Turis atau wisatawan yang melancong ke Desa Adat Suku Baduy, Banten wajib mengenakan pakaian adat khas Suku Baduy. Hal tersebut kini sedang dikaji.
Pemerintah Kabupaten Lebak bersama DPRD setempat berencana mengkaji aturan tentang kewajiban pengunjung wisata untuk memakai pakaian adat Suku Baduy. Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya, mengatakan pihaknya masih mengkaji kemungkinan tersebut.
“Ini sedang kita kaji,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Ia menyebutkan bahwa saat ini Pemkab Lebak sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai kewajiban memakai batik Lebak.
“Mungkin ke depan bisa juga kita Perdakan atau buat Peraturan Bupati (Perbup) untuk penggunaan tenun Baduy,” jelasnya.
Namun, ia menyampaikan kekhawatirannya jika pengunjung belum terbiasa mengenakan pakaian adat Suku Baduy.
“Tidak semua orang terbiasa memakai pakaian adat. Tiba-tiba diwajibkan, ya jangan juga,” ujarnya.
Yang lebih penting menurutnya adalah pemberdayaan UMKM di kawasan Baduy, baik bagi wisatawan maupun Pemkab Lebak sendiri.
“Tapi ini masih kita kaji,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Juwita Wulandari, mengatakan pihaknya juga akan mengkaji usulan tersebut.
“Baduy ini adalah ciri khas Lebak, jadi perlu juga dipertimbangkan. Tapi tentu akan kita kaji dulu,” ujarnya.
Menurutnya, jika aturan itu dianggap penting untuk menjaga identitas budaya lokal, maka tidak ada alasan untuk tidak menerapkannya.
“Kalau memang dirasa perlu, kenapa tidak? Tapi tetap harus melalui kajian,” tegasnya.
Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Lebak, Effendy mengatakan aturan resmi mengenai wisatawan wajib kenakan baju adat khas Suku Baduy memang belum ada. Tetapi dirinya mendukung jika ke depan ada aturan terkait pakaian adat bagi pengunjung.
Hal ini dinilainya penting untuk menjaga kelestarian budaya Baduy dari pengaruh luar.
“Kalau pengunjung yang datang ke Baduy diwajibkan memakai pakaian adat, budaya Baduy bisa terus lestari,” katanya.
“Apalagi Baduy sudah dikenal secara nasional maupun internasional,” sambungnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, menurutnya, dibutuhkan pembahasan internal oleh pemerintah daerah karena menyangkut identitas budaya lokal.
“Perlu ada diskusi bersama di internal pemerintah, karena ini menyangkut identitas yang harus dijaga dan dilestarikan,” ujarnya.
Ia juga menilai, jika aturan ini diterapkan, justru bisa menjadi daya tarik wisata tambahan.
“Ini bisa menjadi daya tarik tersendiri. Sekarang saja pengunjung sudah membludak, apalagi kalau ada aturan itu,” jelasnya.
“Contohnya waktu musim durian kemarin, antreannya sampai 4 kilometer, macet juga,” tambahnya.
Anggota Komisi X DPR RI, Adde Rosi Khoerunnisa, mendukung adanya aturan yang mewajibkan pengunjung wisata memakai pakaian adat Baduy saat berkunjung ke wilayah tersebut. “Saya sangat mendukung dan setuju dengan adanya aturan bahwa pengunjung harus memakai pakaian adat Baduy ketika ke sana,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa salah satu alasan dukungannya terhadap aturan tersebut adalah sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat Baduy.
“Kenapa? Karena masyarakat Baduy memakai pakaian adat hampir setiap hari—pagi, siang, dan malam,” katanya.
“Lalu kenapa pengunjung yang datang ke Baduy tidak bisa menghargai apa yang dipakai masyarakat setiap hari?” sambungnya.
Politisi Partai Golkar itu memberikan contoh bahwa Yogyakarta telah menerapkan kebijakan serupa.
“Misalnya, wisatawan yang ingin masuk ke Borobudur harus memakai kain dan tidak boleh berpakaian tidak sopan,” jelasnya.
Menurutnya, aturan semacam ini bisa menjadi hal positif jika diterapkan di Baduy.
“Minimal pengunjung berpakaian sopan, akan lebih bagus lagi jika mereka memakai kain khas Baduy,” ungkapnya.
Bahkan, menurutnya, aturan tersebut juga akan menguntungkan UMKM masyarakat Baduy.
“Pengunjung, baik dari dalam maupun luar Banten, bisa membeli produk mereka. Kemudian produk itu bisa langsung dipakai di lingkungan Baduy,” jelasnya.
Meski begitu, ia meyakini bahwa masyarakat Baduy mampu menjaga tradisi dan budaya mereka di tengah banyaknya wisatawan yang datang.
“Saya rasa keteguhan masyarakat adat Baduy dalam menjaga kebudayaannya masih sangat kuat,” ujarnya.
“Saya juga sempat berbincang dengan duta besar Korea yang hadir, dan mereka sangat menghormati masyarakat Baduy,” tambahnya.