Xcloud.id

partai: Golkar

  • Sebelum Buka Musda XI Golkar Jatim, Ketum Bahlil Kunjungi Gus Ali

    Sebelum Buka Musda XI Golkar Jatim, Ketum Bahlil Kunjungi Gus Ali

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama beberapa pengurus DPP mengunjungi kediaman Pengasuh Pondok Pesantren Progresif Bumi Shalawat Sidoarjo, KH Agoes Ali Mashuri, Sabtu (10/5/2025) siang.

    “Alhamdulillah, saya bersama rombongan DPP Golkar. Ada Sekjen Pak Sarmuji, ada Bu Menkomdigi Meutya Hafid, ada Pak Menteri Kependudukan Wihaji, ada Pak Misbakhun, ada Wamen Bu Roro, ada Pak Yahya Zaini. Kita hari ini akan melakukan Musda DPD Golkar Jatim diawali dengan silaturahmi ke Gus Ali,” kata Bahlil kepada wartawan.

    “Kenapa kita ke Gus Ali. Kita ini ingin mengembalikan tradisi lama. Golkar ini kan besar, karena punya hubungan historis yang panjang dengan para kiai dan para santri. Alhamdulillah kami datang ke sini. Kedua, secara kebetulan putra Gus Ali ini, Gus muhdlor adalah sahabat saya junior saya di HIPMI. Jadi, tradisi kami di HIPMI saling mengunjungi. Gus Yani di Gresik juga adalah junior saya di HIPMI. Jadi, kami datang langsung ke orang tuanya,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Jelang Musda XI Golkar Jatim, Sekjen Sarmuji: DPP Ikut Arus Besar Suara

    Jelang Musda XI Golkar Jatim, Sekjen Sarmuji: DPP Ikut Arus Besar Suara

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekjen DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menegaskan, pihaknya akan mendengar arus besar dan aspirasi forum dalam menyalurkan pilihan calon ketua pada forum Musda XI Golkar Jatim, Sabtu (10/5/2025) hari ini.

    DPP juga memiliki 1 hak suara dalam menentukan pilihan ketua provinsi.

    “DPP akan mengikuti arus besar yang ada di Musda. Kita akan menyesuaikan,” kata Sarmuji.

    Sejauh ini, isu aklamasi di tubuh Partai Golkar Jatim memang berembus kencang. Apalagi, anggota DPR RI Ali Mufthi resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua. Ali Mufthi bahkan mengantongi dukungan resmi dari 94 persen atau 41 suara dari total 44 pemilik suara pada forum Musda.

    Ali Mufthi didukung oleh 38 DPD Partai Golkar Kabupaten/kota, ormas pendiri dan yang didirikan oleh Golkar hingga organisasi sayap. Jika mempertimbangkan syarat pencalonan yakni minimal 30 persen, maka nyaris tertutup peluang kemunculan calon lain.

    Meski isu aklamasi berkembang, namun Sarmuji menjamin bahwa Musda Partai Golkar Jatim tetap akan berjalan demokratis. Seluruh aspirasi didengar. Ia tak ingin sebagai parpol, Golkar langsung menunjuk figur untuk menjadi pemimpin tanpa mekanisme.

    “Kalau memang pemilik suara terus mengarahkan dukungan ke satu nama, itu tentu saja bukan proses sekali jadi. Ada proses permusyawaratan dari banyak orang yang mungkin tidak diketahui orang banyak,” tutur Sarmuji yang juga Ketua DPD Golkar Jatim ini.

    Sarmuji membantah jika penentuan calon ketua ini berdasar aturan bahwa harus orang pusat. Anggapan ini muncul lantaran selama beberapa periode terakhir, ketua terpilih merupakan pengurus DPP. “Sebenarnya, ini kebetulan yang berulang saja bukan desain yang pakem,” pungkas Sarmuji.

    Anggota DPR RI, Ali Mufthi mendaftar sebagai bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Jatim dengan mengantongi restu Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan 41 suara dukungan. Pemilihan ketua dilakukan di Musda XI Golkar Jatim yang akan dibuka di Hotel Shangri-La Surabaya, Sabtu (10/5/2025) siang.

    Jumlah suara yang diperebutkan sebanyak 44 suara. Yakni, terdiri dari 38 suara DPD II, 1 suara dari DPP pusat, 1 suara DPD provinsi, 1 suara organisasi sayap (AMPG dan KPPG), 1 organisasi didirikan (Satkar Ulama, Al Hidayah, AMPI, MDI, HWK), 1 suara organisasi pendiri (MKGR, Soksi, Kosgoro 1957) dan 1 suara dewan penasihat (wanhat).

    “Alhamdulillah, saya telah mengantongi 41 suara dukungan. Hanya kurang 3 suara saja. Yakni, suara DPP, DPD Provinsi Jatim dan Dewan Penasihat DPD Provinsi Jatim. Saya berjanji akan membawa Golkar menang di Jatim dalam Pemilu 2029,” kata Ali Mufthi usai mendaftar. [tok/beq]

  • Satu-Satunya yang Mendaftar Calon Ketua Golkar Jatim, Ali Mufthi Belum Tentu Menang Aklamasi Surabaya 9 Mei 2025

    Satu-Satunya yang Mendaftar Calon Ketua Golkar Jatim, Ali Mufthi Belum Tentu Menang Aklamasi Surabaya 9 Mei 2025

    Satu-Satunya yang Mendaftar Calon Ketua Golkar Jatim, Ali Mufthi Belum Tentu Menang Aklamasi
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    –
    Ali Mufthi
    menjadi satu-satunya calon yang mendaftar sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur.
    Hingga batas pendaftaran yang ditutup pada Jumat (9/5/2025) pukul 17.00 WIB, tidak ada calon lain yang mendaftar.
    Meskipun hanya ada satu calon, Ketua Panitia Pengarah atau Steering Committee (SC)
    Musda XI
    Golkar Jatim, Heri Soegihono, menyatakan bahwa Anggota DPR RI Komisi V tersebut belum tentu terpilih secara otomatis melalui aklamasi.
    “Soal aklamasi atau tidak, itu nanti domain pimpinan Musda. Kami hanya melakukan verifikasi keabsahan syarat formal calon pendaftar,” ujar Heri.
    Dari total 44 pemilik suara sah, Ali Mufthi telah mengumpulkan 41 dukungan.
    Tiga suara dukungan yang belum diperoleh berasal dari 1 suara DPP Golkar, 1 suara DPD Jatim dan 1 suara dari Dewan Penasihat DPD Jatim.
    Ali Mufthi menyerahkan sepenuhnya proses pencalonannya kepada SC Musda Golkar Jatim.
    Ketika ditanya mengenai kemungkinan terjadinya aklamasi, dia hanya berharap yang terbaik.
    “Bismillah saja,” katanya.
    Musda XI Golkar Jatim dijadwalkan akan digelar di
    Surabaya
    pada Sabtu (10/5/2025).
    Acara ini akan dihadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
    Dalam Musda XI, akan dipilih ketua DPD Partai Golkar Jatim yang baru untuk menggantikan Sarmuji, yang saat ini menjabat sebagai Sekjen Partai Golkar.
    Sesuai dengan Juklak terbaru Penyelenggaraan Musyawarah Partai Golkar di Daerah, terdapat sembilan syarat administratif yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar.
    Di antaranya, calon harus tercatat sebagai anggota Partai Golkar, memiliki pendidikan minimal sarjana, tidak pernah terlibat G30S/PKI, serta lulus pendidikan latihan kader Partai Golkar.
    Syarat lainnya termasuk pernah aktif menjadi pengurus Partai Golkar minimal satu periode, mengantongi minimal 30 persen suara dukungan dari total 42 suara pemilih, memiliki kapabilitas dan akseptabilitas.
    Kemudian, bersedia meluangkan waktu, mampu bekerja sama secara kolektif dalam partai, dan melampirkan surat keterangan baik dari kepolisian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Airlangga dan Marty Natalegawa Terima Penghargaan dari Jepang: Order of the Rising Sun

    Airlangga dan Marty Natalegawa Terima Penghargaan dari Jepang: Order of the Rising Sun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri periode 2009—2014 Marty Natalegawa menerima penghargaan Order of the Rising Sun dari pemerintah Jepang.

    Penghargaan bintang jasa tersebut diberikan langsung oleh Kaisar Jepang Naruhito di Tokyo pada Jumat (9/5/2025) waktu setempat.

    Airlangga merasa terhormat dengan perhargaan tersebut. Menurutnya, perhargaan tersebut merupakan penghargaan atas jasanya meningkatkan hubungan kerja sama antara para pemegang kepentingan di Jepang dengan pemerintah Indonesia terutama selama 2016—2019.

    “Pada saat itu saya sebagai Menteri Perindustrian dan kemudian menjadi Menko Perekonomian,” ujar Airlangga dalam sambutannya di KBRI Tokyo Jepang, seperti yang disiarkan secara daring pada Jumat (9/5/2025).

    Dalam kunjungannya ke Jepang, Airlangga juga mengaku bertemu dengan pemerintah dan sosialisasi bisnis setempat. Politisi Partai Golkar itu mengaku berbicara mengenai kondisi geopolitik seperti terkait tarif Trump hingga peluang peningkatan investasi Jepang di Indonesia.

    Sementara itu, Marty mengungkap salah satu alasan pemerintah Jepang memberikan penghargaan bintang jasa kepadanya karena bantuan Indonesia usai Negeri Matahari Terbit itu mengalami bencana tsunami pada 2011.

    Kendati demikian, dia menyatakan upaya bantuan Indonesia saat itu bukanlah upaya sendiri melainkan kerja tim. Oleh sebab itu, berterima kasih kepada para diplomat lain yang membantunya selama menjabat sebagai menteri luar negeri.

    “Jadi apa yang telah dicapai selama ini dalam hubungan Indonesia dan Jepang tentunya adalah hasil dari kerja keras terutama teman-teman di KBRI di Tokyo ini. Jadi saya ingin mendedikasikan penghargaan ini lebih kepada rekan-rekan semua,” ucap Marty pada kesempatan yang sama.

  • Musda XI Golkar Jatim, Kota Malang Condong Aklamasi ke Ali Mufthi

    Musda XI Golkar Jatim, Kota Malang Condong Aklamasi ke Ali Mufthi

    Malang (beritajatim.com) – Jelang Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Jawa Timur, DPD Partai Golkar Kota Malang menyatakan dukungannya terhadap Ali Mufthi sebagai calon Ketua DPD Golkar Jatim. DPD Kota Malang mengindikasikan adanya potensi aklamasi jika tidak ada calon lain yang memenuhi syarat dukungan yang ditentukan.

    Musda XI Golkar Jatim, yang akan dibuka pada Sabtu, 10 Mei 2025, di Hotel Shangri-La Surabaya, diperkirakan akan memperebutkan 44 suara. Suryadi, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kota Malang, mengatakan bahwa Ali Mufthi, yang sudah mendapatkan restu dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia serta dukungan 41 suara, merupakan kandidat yang paling mungkin lolos.

    “Jika hanya ada satu calon yang memenuhi syarat dukungan lebih dari 30 persen, kita akan mendukungnya dan menganggapnya sebagai musyawarah mufakat, yang kemungkinan besar akan berakhir dengan aklamasi,” ujar Suryadi.

    Menurutnya, meskipun Partai Golkar membuka pendaftaran calon Ketua DPD Golkar Jatim, saat ini belum ada calon lain yang siap maju dari Kota Malang. “Kami sedang mengamati dengan cermat. Yang pasti, hingga kini belum ada kader yang diusung untuk maju,” tambah Suryadi.

    Ali Mufthi telah memperoleh dukungan signifikan, dan DPD Golkar Kota Malang cenderung mendukung aklamasi apabila tidak ada pesaing yang memenuhi kriteria dukungan. “Jika ada lebih dari satu calon, mereka harus memenuhi 30 persen dukungan untuk bisa lanjut. Jika tidak, maka hanya satu calon yang akan otomatis diakui,” jelas Suryadi.

    Dengan syarat dukungan minimal 30 persen dan proses pemilihan yang terstruktur, Musda XI Golkar Jatim diprediksi akan mengarah pada proses yang mulus, dengan potensi besar terjadinya aklamasi untuk Ali Mufthi sebagai Ketua DPD Golkar Jatim. [luc/beq]

  • Jumlah Transaksi Judi Online Q1 2025 Menurun 80 Persen Dibanding Tahun Lalu

    Jumlah Transaksi Judi Online Q1 2025 Menurun 80 Persen Dibanding Tahun Lalu

    JAKARTA – Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online mencatat penurunan transaksi judi online sebesar 80 persen pada kuartal pertama 2025, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. 

    Dalam laporan terbaru, Satgas mengungkapkan bahwa nilai transaksi yang sebelumnya mencapai Rp90 triliun pada Januari hingga Maret 2024, sekarang merosot tajam menjadi Rp47 triliun. 

    Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengapresiasi kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital karena telah memblokir 1,3 juta konten judi online. 

    Pemblokiran ini juga tidak lepas dari peran teknologi kecerdasan buatan (AI), dalam pelacakan transaksi mencurigakan. Langkah lain yang dilakukan Komdigi adalah pembatasan kepemilikan kartu SIM, serta operasi penegakan hukum oleh Polri. 

    Meski demikian, Menkomdigi Meutya Hafid menyatakan kerja kolaboratif belum selesai. Karena menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah dalam penindakan dan penutupan konten di masa depan. 

    “Pekerjaan rumah kita masih banyak. Ke depan, fokus kita bukan hanya pada penindakan dan penutupan konten, tetapi juga pembenahan regulasi agar lebih sistematis dan berkelanjutan,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

    Meutya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi dalam memberantas judi online di Tanah Air. 

    Keberhasilan menurunkan transaksi judi online merupakan hasil sinergi erat anggota satuan tugas yang terdiri atas PPATK, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia.

  • Mega Kritik Gonta-ganti Kebijakan, Golkar: Tiap Presiden Punya Prioritas

    Mega Kritik Gonta-ganti Kebijakan, Golkar: Tiap Presiden Punya Prioritas

    Mega Kritik Gonta-ganti Kebijakan, Golkar: Tiap Presiden Punya Prioritas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Fraksi Partai Golkar
    Muhamad Sarmuji
    menilai wajar jika setiap pemimpin memiliki kebijakan berbeda karena setiap pemimpin mempunyai prioritas masing-masing.
    Hal ini diungkapkan Sarmuji ketika ditanya soal pernyataan Ketum PDIP
    Megawati Soekarnoputri
    yang menyoroti kondisi Indonesia karena kerap bergonta-ganti kebijakan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.
    “Setiap presiden memang punya prioritas masing-masing. Wajar bila kebijakannya juga berganti,” kata Sarmuji saat dikonfirmasi, Jumat (9/5/2025).
    Meski setiap presiden punya kebijakannya sendiri, namun tujuannya tetap menyejahterakan rakyat. “Yang penting dalam satu arah kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa,” ujar Sarmuji.
    Di sisi lain, Sarmuji menyoroti juga soal perlunya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau yang kini disebut
    Rencana Pembangunan Jangka Menengah
    (RPJM).
    Menurutnya, RPJM ini harus disusun secara serius guna menjadi garis besar kebijakan agar sejalan dengan yang disepakati.
    “Yang dulu dinamakan GBHN. Sekarang berupa RPJM. Ini yang harus disusun secara serius yang memandu setiap presiden dalam menentukan kebijakannya sehingga perubahan kebijakan presiden tetap dalam koridor yang sudah disepakati,” ucapnya.
    Diketahui, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyoroti kondisi Indonesia yang kerap bergonta-ganti kebijakan saat menghadiri acara Trisakti Tourism Award.
    “Gawat ini Republik. Maunya itu apa? Aturan bolak-balik, gonta-ganti. Saya bilang seperti nari poco-poco,” kata Megawati dalam pidatonya di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (8/5/2025) kemarin.
    Megawati menilai, seharusnya pergantian kepemimpinan tidak perlu disertai dengan perubahan kebijakan secara drastis.
    Sebab, program pemerintahan sebelumnya tetap bisa dijalankan oleh pemimpin berikutnya.
    “Mbok ya satu kali saja, dreeettt, gitu loh. Ganti menteri, ganti presiden, ya jangan langsung ganti aturan. Sudah ada yang mau dijalankan, terus diganti, itu bagaimana?” ujarnya.
    Dia mengaku sedih melihat praktik pergantian kebijakan yang terjadi hampir setiap kali terjadi perubahan di tingkat kepemimpinan.
    “Saya sedih. Saya kenapa berani ngomong begini? Karena ini kebenaran. Coba saja kamu rasakan. Masa seperti ini,” ucapnya.
    Megawati berpandangan, seharusnya ada perencanaan pembangunan jangka panjang yang konsisten dijalankan meski ada pergantian pemimpin.
    Dia pun mencontohkan perencanaan jangka panjang seperti yang diterapkan di Bali oleh Gubernur I Wayan Koster.
    “Sudah saja bikin satu perjalanan ke depan, kayak Bali 100 tahun. Keren. Hanya pergantian orang, tapi programnya tetap dijalankan,” kata Megawati.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kantongi Restu Bahlil dan 41 Dukungan, Ali Mufthi Daftar Ketua Golkar Jatim

    Kantongi Restu Bahlil dan 41 Dukungan, Ali Mufthi Daftar Ketua Golkar Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota DPR RI, Ali Mufthi mendaftar sebagai bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Jatim dengan mengantongi restu Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan 41 suara dukungan. Pemilihan ketua dilakukan di Musda XI Golkar Jatim yang akan dibuka di Hotel Shangri-La Surabaya, Sabtu (10/5/2025) siang.

    Jumlah suara yang diperebutkan sebanyak 44 suara. Yakni, terdiri dari 38 suara DPD II, 1 suara dari DPP pusat, 1 suara DPD provinsi, 1 suara organisasi sayap (AMPG dan KPPG), 1 organisasi didirikan (Satkar Ulama, Al Hidayah, AMPI, MDI, HWK), 1 suara organisasi pendiri (MKGR, Soksi, Kosgoro 1957) dan 1 suara dewan penasihat (wanhat).

    “Alhamdulillah, saya telah mengantongi 41 suara dukungan. Hanya kurang 3 suara saja. Yakni, suara DPP, DPD Provinsi Jatim dan Dewan Penasihat DPD Provinsi Jatim. Saya berjanji akan membawa Golkar menang di Jatim dalam Pemilu 2029,” kata Ali Mufthi, Jumat (9/5/2025).

    Ali menegaskan, dirinya akan meneruskan perjuangan Ketua Golkar Jatim M Sarmuji yang sudah baik di Jatim. “Di era Pak Sarmuji, kursi DPR RI asal Jatim, DPRD Jatim dan DPRD kabupaten/kota bertambah. Itu harus saya pertahankan,” tuturnya.

    Menurut catatan beritajatim.com, Ali Mufthi adalah anggota Komisi V DPR RI dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2014-2019. Ali berangkat dari Dapil Jatim VII (Magetan ,Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Pacitan). Ali juga merupakan Presidium MW KAHMI Jatim.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Panitia Pengarah atau Steering Committee (SC) Musda XI Golkar Jatim, Heri Soegihono mengatakan, pembukaan pendaftaran calon ketua Golkar Jatim dilaksanakan pada Jumat (9/5/2025) pukul 10.00 hingga pukul 17.00 sore.

    Pendaftaran dilakukan di kantor DPD Partai Golkar Jatim, Jalan Ahmad Yani Surabaya.

    Heri menjelaskan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon ketua Golkar.

    Yakni, calon ketua harus aktif menjadi anggota sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut, berpendidikan minimal S1 atau sederajat, memiliki prestasi-dedikasi-disiplin-lotalitas dan tidak tercela.

    Kemudian, calon ketua harus memiliki kapabilitas dan akseptabilitas, tidak pernah terlibat G30S/PKI, lulus diklat kader Partai Golkar, telah aktif menjadi pengurus sekurang-kurangnya 1 periode pada tingkatannya dan atau satu tingkat di atasnya dan atau satu tingkat di bawahnya dan atau pernah menjadi pengurus organisasi pendiri dan didirikan di tingkatannya dan atau satu tingkat di atasnya.

    “Calon ketua juga harus didukung sekurang-kurangnya 30 persen dari pemegang hak suara dalam bentuk surat dukungan,” pungkasnya. [tok/beq]

  • DPR Kasih Lampu Hijau DJP Pungut Pajak Penghasilan Netflix hingga Meta

    DPR Kasih Lampu Hijau DJP Pungut Pajak Penghasilan Netflix hingga Meta

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan parlemen siap membantu Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memungut PPh Badan alias pajak perusahaan jasa digital multinasional seperti Netflix hingga Meta.

    Misbakhun melihat PPh Badan ekonomi digital memang menjadi isu internasional. Padahal, sambungnya, banyak masyarakat Indonesia ‘membayar’ layanan perusahaan digital multinasional, tetapi pemerintah tidak bisa menarik PPh Badan perusahaan-perusahaan itu.

    “Pasti semua korporasi akan berusaha menghindar pajak, dengan strategi dan metodologi yang mereka pakai. Tetapi kita kalau mengetahui ada pembayaran dan kita bisa menarik pajak itu kan harus kita kuatkan. Jangan sampai kita memperlemah diri sendiri dalam rangka memungut pajak itu,” kata Misbakhun usai rapat dengan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, dikutip pada Jumat (9/5/2025).

    Oleh sebab itu, legislator Fraksi Partai Golkar itu menyatakan Komisi XI DPR siap membantu apabila otoritas pajak memerlukan bantuan politik seperti pembentukan aturan yang memungkinkan pemungutan pajak perusahaan digital multinasional yang tak memiliki kantor fisik di Indonesia.

    “Kita ingin memperkuat kedaulatan. Kalau memang butuh sifatnya yang mengandung aturan di mana butuh dikuatkan, makanya kan saya tawarkan tadi mereka membutuhkan apa? Instrumen aturan apa yang dibutuhkan, gitu,” ungkap Misbakhun.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengaku akan meninjau potensi untuk memungut PPh Badan perusahaan jasa digital multinasional.

    Sebagai informasi, perusahaan jasa digital raksasa seperti Netflix maupun Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) memiliki banyak pengguna di Indonesia. Artinya, korporasi tersebut meraup banyak penghasilan dari Indonesia.

    Masalahnya, Netflix maupun Meta tidak mempunyai kantor fisik di Indonesia sehingga pemerintah sulit menarik PPh Badan mereka. Selama ini, pemerintah hanya memajaki Netflix maupun Meta lewat Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE).

    “Ada isu mengenai transaksi digital di dalam negeri dan juga antar negara, ini yang mungkin menjadi concern [kekhawatiran] pada waktu kita nanti mendudukkan akan seperti apa kita lakukan pemajakan. Ini coba kami terus review [tinjau],” ujar Suryo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (7/5/2025).

    Cara Tarik Pajak Netflix, Meta, dkk.

    Suryo mengakui bahwa Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) sudah mengusulkan penerapan dua pilar pajak global pada 2021, agar mengurangi praktik pengemplangan pajak global dan menciptakan keadilan perpajakan global di era digital.

    Caranya, lewat dua pilar. Pilar 1 mengharuskan alokasi sebagian hak pemajakan atas penghasilan perusahaan multinasional, terkhusus perusahaan digital besar (seperti Netflix dan Meta), kepada negara-negara di mana mereka memiliki konsumen atau pengguna—meski pun tak memiliki kantor di negara tersebut.

    Sementara Pilar 2 mengharuskan tarif pajak minimum global sebesar 15% bagi perusahaan multinasional dengan pendapatan global tahunan di atas 750 juta euro. Dengan demikian, persaingan pajak antarnegara (race to the bottom) untuk menetapkan tarif pajak rendah untuk menarik investasi bisa berkurang.

    Per 1 Januari 2025, pajak minimum global 15% berlaku di Indonesia sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2024. Memang negara yang tidak menerapkan Pilar 2 akan rugi karena ada backstop mechanism: jika suatu negara tidak ikut ketentuan pajak minimum global maka hak pemajakannya akan menjadi hak negara lain.

    Hanya saja, mekanisme serupa tidak berlaku untuk Pilar 1. Permasalahan makin pelik usai Presiden AS Donald Trump menolak terapkan Pilar 1, padahal AS merupakan lokasi banyak induk utama perusahaan grup multinasional.

    Akhirnya, upaya pemerintah Indonesia untuk memajaki perusahaan digital macam Netflix hingga Meta akan menjadi semakin sulit.

  • Bahlil Sebut Partai Golkar Bakal Kaji Isu-isu Global

    Bahlil Sebut Partai Golkar Bakal Kaji Isu-isu Global

    Bisnis.com, Jakarta — Partai Golkar bakal memfokuskan diri pada perkembangan isu geopolitik dan geostrategi yang seringkali terjadi belakangan ini sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan ke pemerintahan.

    Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengemukakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian mendalam terhadap isu internasional, kemudian dirumuskan jadi strategi yang tepat untuk diimplementasi ke kebijakan pemerintahan.

    “Inilah bentuk kehadiran Partai Golkar agar mengikuti perkembangan dunia sekaligus merumuskan strategi untuk pemerintahan,” tutur Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Dia optimistis Partai Golkar bisa memberi solusi untuk pemerintah dalam menghadapi situasi global saat ini, terutama masalah perang dagang yang sedang terjadi antara Amerika Serikat dan China.

    “Saya pikir masalah perang dagang ini pun harus didiskusikan dan dicarikan formula yang tepat untuk menghadapinya,” katanya

    Bahlil berpandangan bahwa situasi dunia belakangan ini sangat sulit untuk ditebak, maka dari itu Indonesia harus siap dengan segala perubahan situasi global.

    “Kita tahu semua kalau dunia saat ini susah untuk ditebak dan penuh ketidakpastian, jadi kita harus memperjelas posisi kita di mata dunia,” ujarnya.