Xcloud.id

partai: Golkar

  • Marak OTT KPK, Bahlil Minta Kader Golkar Tak Melenceng dari Aturan

    Marak OTT KPK, Bahlil Minta Kader Golkar Tak Melenceng dari Aturan

    Marak OTT KPK, Bahlil Minta Kader Golkar Tak Melenceng dari Aturan
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Golkar
    Bahlil Lahadalia
    mengingatkan seluruh kader partainya yang menjabat di lembaga eksekutif maupun legislatif agar bekerja sesuai aturan dan tidak menyalahgunakan kewenangan.
    Pernyataan ini disampaikan menyusul maraknya kepala daerah yang juga kader partai politik terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Hal tersebut disampaikan Bahlil saat merespons pertanyaan awak media mengenai sejumlah kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dalam beberapa waktu terakhir.
    “Menyangkut dengan instruksi kepada kader partai, kami memang dari DPP Partai Golkar selalu meminta kepada semua kader, baik di eksekutif maupun legislatif, agar bekerja sesuai aturan. Taat pada aturan,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu (20/12/2025).
    Bahlil menegaskan, peringatan tersebut telah berulang kali disampaikan kepada seluruh kader agar tidak mengambil keputusan maupun melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
    “Jangan ada satu keputusan atau tindakan yang melenceng dari aturan,” lanjutnya.
    Ia menekankan, instruksi tersebut berlaku tanpa pengecualian bagi semua kader Golkar yang memegang jabatan publik.
    “Itu instruksi partai kepada kader partai dimanapun berada, yang telah memegang jabatan, amanah untuk rakyat, baik di eksekutif maupun legislatif,” tutup Bahlil.
    Pernyataan ini mencuat setelah salah satu kepala daerah yang menjadi kader Golkar, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 10 November 2025. Ardito diketahui bergabung dengan Partai Golkar setelah memenangkan Pilkada Lampung Tengah.
    Ardito diduga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lainnya berupa gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025.
    Dalam perkara tersebut, Ardito diduga melakukan pengondisian agar sejumlah proyek pemerintah dimenangkan oleh rekanannya. Ia juga disebut mematok
    fee
    sebesar 15 hingga 20 persen dari nilai proyek yang dikerjakan di lingkungan Pemkab Lampung Tengah.
    Pengondisian proyek itu diduga dilakukan Ardito dengan meminta anggota DPRD Lampung Tengah, Riki Hendra Saputra, untuk mengatur pemenang pengadaan barang dan jasa di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melalui mekanisme penunjukan langsung di E-Katalog.
    KPK menduga, Ardito Wijaya menerima
    fee
    senilai Rp 5,25 miliar dari sejumlah penyedia barang dan jasa.
    Ade ditangkap KPK pada Rabu (18/12/2025) dan ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu (20/12/2025) dini hari. Ia diduga terlibat dalam praktik suap terkait pengadaan proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi.
    KPK menduga, Ade menerima uang suap senilai Rp 14,2 miliar yang berkaitan dengan praktik ijon proyek.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kami Lagi Fokus Bantu Korban Bencana

    Kami Lagi Fokus Bantu Korban Bencana

    GELORA.CO -Pencopotan Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Musa Rajekshah atau Ijeck dari jabatannya disesalkan sejumlah pihak. 

    Terlebih, Ijeck dicopot di tengah kesibukannya mengarahkan para kader Golkar Sumut membantu warga terdampak bencana banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara hingga Aceh.

    Demikian disampaikan Sekretaris DPD Partai Golkar Tapteng (Tapanuli Tengah), Aprina Situmorang dalam keterangannya, Sabtu, 20 Desember 2025.

    “Dalam beberapa hari terakhir ini kami diarahkan ketua (Ijeck) untuk membantu warga yang terdampak banjir, baik di wilayah Sumatera Utara maupun Aceh Tamiang. Membantu evakuasi warga termasuk saat banjir di Kota Medan akhir November lalu,” kata Aprina.

    Menurut Aprina, banjir yang melanda sejumlah daerah tersebut telah menyebabkan ribuan warga terdampak, rumah terendam, serta aktivitas masyarakat lumpuh. 

    Dalam kondisi seperti ini, kata dia, Ijeck memilih untuk memprioritaskan kerja-kerja kemanusiaan dibandingkan urusan politik internal partai.

    “Dan dalam situasi seperti ini malah DPP Partai Golkar sibuk mencopot Ijeck. Padahal saat ini ketua sedang berbuat untuk masyarakat. Ini bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral sebagai pemimpin daerah,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa dedikasi Ijeck terhadap masyarakat Sumatera Utara tidak perlu diragukan. Selama menjabat sebagai Wakil Gubernur, Ijeck dikenal aktif turun ke daerah-daerah, terutama ketika terjadi bencana alam.

    “Ini bukan hal baru. Setiap ada bencana, Bang Ijeck selalu hadir. Baik itu banjir, longsor, maupun musibah lainnya. Beliau tidak hanya memantau dari jauh, tapi benar-benar turun langsung,” tandasnya.

  • Saya Dilahirkan Bukan untuk Diurus

    Saya Dilahirkan Bukan untuk Diurus

    GELORA.CO  – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan, dirinya tidak pernah menggunakan Partai Golkar untuk kepentingan pribadi, termasuk bisnis. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025 di DPP Partai Golkar, Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (20/12/2025).

    “Saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, insya Allah tolong ingatkan saya. Saya ingin menjadi Ketua Partai Golkar, tidak akan pernah saya menjadikan Partai Golkar untuk mengurus kepentingan pribadi saya. Apalagi usaha saya,” ujarnya.

    Dia pun menginstruksikan kepada semua anggota Partai Golkar agar tidak menggunakan Partai Golkar untuk kepentingan pribadinya, termasuk kepada para kader yang ada di DPR. Partai merupakan milik bersama, bukan kelompok tertentu, sehingga seluruh kader partai harus menjaga marwah partai.

    “Saya tidak akan pernah memerintah atau meminta untuk kalian mengurus pribadi saya. Karena saya sudah tahu bagaimana cara mengurus pribadi saya sejak kecil. Saya dilahirkan bukan untuk diurus, tapi untuk mengurus,” katanya.

    Bahlil menerangkan, tidak boleh ada satu kelompok pun yang bisa mengklaim Partai Golkar menjadi milik pribadi apalagi keluarga, karena Partai Golkar dilahirkan dan digagas oleh pendiri bangsa. Golkar merupakan milik keluarga besar bangsa Indonesia sehingga tidak boleh diklaim sebagai milik perseorangan tertentu.

    “Tidak ada partai di republik ini yang proses kelahiran sejarahnya dilahirkan oleh pendiri bangsa. Pikiran-pikiran besarnya pun didirikan, digagas oleh para pendiri bangsa. Karena itu, Golkar nggak boleh ada satu kelompok orang tertentu yang mengklaim Golkar ini seperti punya mereka,” katanya.

    Dia menambahkan, Golkar harus menjadi partai yang inklusif sebagaimana tercatat dalam sejarahnya

  • Marak OTT KPK, Bahlil Minta Kader Golkar Tak Melenceng dari Aturan

    Bahlil Klaim Tak Pernah Gunakan Golkar untuk Urusan Pribadi

    Bahlil Klaim Tak Pernah Gunakan Golkar untuk Urusan Pribadi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan, ia tidak akan pernah meminta Golkar untuk mengurus urusan pribadinya, apalagi untuk keperluan bisnis.
    Hal ini Bahlil sampaikan saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di kantor DPP
    Partai Golkar
    , Jakarta, Sabtu (20/12/2025).
    “Insyaallah saya menjadi ketua umum partai politik yang namanya Partai Golkar, tidak akan pernah saya meminta untuk mengurus urusan pribadi saya, apalagi bisnis saya di partai ini. Enggak pernah,” ujar Bahlil dalam pidatonya.
    Ia menekankan, selama menjadi kader Golkar, ia diajarkan untuk mengemban tugas dengan cara yang baik.
    Bahlil lantas memperingatkan kader-kader Golkar agar tidak menggunakan Golkar untuk kepentingan pribadi dan bisnis mereka.
    “Kalau ketua umum saja enggak boleh, apalagi yang lain. Paham maksud saya?” kata Bahlil.
    Para kader yang hadir dalam rapimnas pun kompak menjawab, “Paham”.
    Lebih lanjut, Bahlil mengaku ia tidak punya banyak mimpi politik.
    “Mimpi saya cuma satu saja, bagaimana kita jaga marwah partai dan menaikkan kursi partai. Itu mimpi saya,” katanya.
    Bahlil mengatakan, ia pun mewakafkan dirinya untuk bisa menghadapi pihak-pihak yang hendak mengganggu Golkar.
    “Untuk itu saya akan mewakafkan diri saya baik moril maupun materiil untuk menghadapi siapapun yang menahan-menahan laju tujuan partai ini,” tegas Bahlil.
    Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menyebutkan bahwa rapimnas hari ini membahas hal terkait peraturan organisasi, penajaman program prioritas, dan rekomendasi-rekomendasi lainnya.
    Karena Rapimnas ini bersifat internal, kata Sarmuji, Golkar tidak mengundang pihak eksternal untuk hadir.
    “Karena ini rapimnas pertama dalam periode ini, jadi penekanannya lebih ke internal, meskipun dibahas juga isu-isu yang bersifat politik kebangsaan,” ujar Sarmuji saat dimintai konfirmasi, Kamis (18/12/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tangan Penguasa Terlibat Copot Ijeck demi Amankan Bobby Nasution?

    Tangan Penguasa Terlibat Copot Ijeck demi Amankan Bobby Nasution?

    GELORA.CO -Penunjukan Ahmad Doli Kurnia sebagai Plt Ketua DPD Golkar Sumut menggantikan Musa Rajekshah alias Ijeck sarat dengan kepentingan penguasa.

    Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Sumut, Muhyan Tambuse menduga penunjukan Doli sebagai Plt dikarenakan kepentingan penguasa di Sumut. Ditambah lagi, penunjukan ini diduga untuk menggagalkan Musda yang sudah diusulkan ke DPP beberapa kali.

    “Plt ini juga kita mengira untuk menggagalkan proses Musda Golkar Sumut,” kata Muhyan dikutip dari Kantor Berita RMOLSumut, Jumat, 19 Desember 2025. 

    Ia mengatakan, jauh-jauh hari sudah keluar pemberitahuan bahwa penunjukan Plt Ketua DPD Golkar Sumut tidak dapat terjadi jika jadwal Musda belum keluar.

    “Padahal sebelumnya sudah keluar pemberitahuan bahwa Plt tidak dapat dilakukan kalau belum keluar jadwal Musda Golkar,” katanya.

    Kejanggalan ini makin terasa karena SK penunjukan Plt Ketua Golkar Sumut hingga kini belum diterima resmi oleh sekretariat DPD Golkar Sumut.

     

    Tak pelak, beragam spekulasi bermunculan di tengah pergantian pimpinan DPD Golkar Sumut yang terkesan tiba-tiba. Gonjang-ganjing ini disebut bukan sekadar urusan internal partai.

    Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik menyinggung kedekatan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo yang juga mertua Gubernur Sumut Bobby Nasution.

    Pergantian pimpinan DPD Golkar Sumut ini disinyalir untuk mengamankan tiket Bobby di Pilkada 2029. Prestasi Ijeck yang cukup moncer memimpin Golkar Sumut bisa menjadi batu ganjalan bagi Bobby kembali maju di Pilkada 2029. 

    “Ijeck didepak karena disinyalir kuat mengamankan jalur Bobby menuju Pilkada 2029. Ijeck dianggap sebagai batu sandungan bagi ambisi Bobby untuk mempertahankan kekuasaan,” pungkasnya. 

  • Satu Pemicu Aura Kasih Terseret Cerainya Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, Peristiwa 2024 Diungkit

    Satu Pemicu Aura Kasih Terseret Cerainya Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, Peristiwa 2024 Diungkit

    GELORA.CO – Penyanyi Aura Kasih kini terseret perceraian politisi Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. 

    Bahkan, Aura Kasih sampai menutup kolom komentar pada Instagram.

    Diketahui, Ridwan Kamil telah digugat cerai oleh istrinya Atalia Praratya. 

    Keadaan  ini telah didikonfirmasi oleh Panitera Pengadilan Agama (PA) Bandung, Dede Supriadi.

    “Informasinya benar, perkara tersebut sudah masuk dan akan mulai disidangkan minggu ini,” ujar Dede Supriadi, dilansir dari Kompas.com.

    Adapun, sidang perdana gugatan cerai ini telah berlangsung, pada Rabu (17/18/2025). 

    Dalam persidangan itu, kedua pihak tak hadir secara langsung dan diwakili oleh kuasa hukum masing-masing.

    Atalia Praratya diwakili oleh tim kuasa hukum yang dipimpin oleh Debi Agusfriansa, sementara Ridwan Kamil diwakili Wenda Aluwi. 

    Saat itu, Debi mengelaskan ketidakhadiran Atalia disebabkan oleh agenda kedinasan yang tak bisa ditinggalkan.

    “Beliau (Atalia) sangat menghormati proses persidangan ini, tetapi karena acara kedinasan, beliau berhalangan hadir, sehingga mewakili kepada kami selaku kuasa hukum,” ucap Debi.

    Di sisi lain, Wenda Aluwi juga menyampaikan alasan mengapa Ridwan Kamil tak hadir dalam sidang perdana perceraian itu. 

    Dia mengatakan bahwa kliennya itu masih berada di luar kota untuk menjalankan suatu agenda.

    Sementara itu, nama Aura Kasih diketahui ikut terseret kasus perceraian Ridwan Kamil dengan Atalia Praratya. 

    Penyanyi sekaligus aktris satu ini dituding memiliki hubungan spesial dengan sosok yang akrab disapa RK.

    Dalam kronologi Aura Kasih terseret perceraian Ridwan Kamil dan Atalia ini, unggahan terakhir sang aktris menunjukkan beberapa potretnya disertai keterangan tentang ujian di tahun 2025.

    Adapun, spekulasi kedekatan Aura dengan Ridwan Kamil ini muncul karena dia pernah maju jadi calon legislatif DPR RI tahun 2024 dari Partai Golkar.

    Bahkan Aura Kasih sudah bergabung di partai itu atas rekomendasi dari Ridwan Kamil yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Jabar. 

    Namun, artis satu ini menegaskan bahwa langkahnya maju jadi caleg itu bukan karena dukungan Ridwan Kamil.

    “Aku direkomendasikan dari Kosgoro Jawa Barat, enggak ditunjuk RK (Ridwan Kamil),” kata Aura Kasih.

    Melansir dari TribunnewsBogor, kabar itu ternyata muncul setelah Aura Kasih terdaftar menjadi caleg bersama Atalia Praratya. Meski begitu, ternyata pencalonannya tersebut gagal.

    Ridwan Kamil sendiri ternyata cukup sering menyebutkan nama penyanyi satu ini. Dia bahkan pernah berpantun di sebuah acara sambil menyebut nama Aura Kasih.

    “Aura Kasih naik dokar ke Surabaya, perginya belanja baju kebaya. Terimakasih Golkar atas penerimaannya, mari bersama mensejahterakan Indonesia,” kata Ridwan Kamil.

    Tak hanya sekali, pantun dengan nama Aura Kasih itu beberapa kali disampaikan oleh pejabat tersebut. Ridwan Kamil juga pernah membuat cuitan dengan menyebut nama selebriti tersebut.

    Kemudian saat Aura Kasih menikah dengan mantan suaminya, Ridwan Kamil juga memberikan ucapan selamat secara khusus. 

    Tidak diketahui pasti apa hubungan keduanya, namun yang diketahui pasti hubungan keduanya adalah sama-sama bergabung di Partai Golkar. 

  • Muhidin Mengaku Belum Tahu Ditunjuk sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel

    Muhidin Mengaku Belum Tahu Ditunjuk sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Koordinator Golkar Wilayah Sulawesi, Muhidin M Said mengaku belum mengetahui dirinya ditunjuk DPP menjadi Plt Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel).

    “Belum tahu, saya baru tiba dari Dapil,” tegas Muhidin saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (19/12).

    DPP Partai Golkar dilaporkan resmi menunjuk politisi senior Golkar itu sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel menggantikan Taufan Pawe yang telah habis masa jabatannya pada 19 November 2025, atau tepat satu bulan dengan keputusan baru ini dibuat.

    Kabar itu turut dibenarkan oleh Sekretaris Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng.

    “Betul berita ini bahwa yang menjabat Plt Golkar Sulsel adalah Bapak Muhidin Muhammad Said. Tugas utamanya melaksanakan konsolidasi organisasi, termasuk musda,” kata Marzuki, kepada wartawan

    Dijadwalkan, kata Marzuki, peresmian Plt Ketua Golkar Sulsel akan digelar pada saat agenda Rapimnas Partai Golkar yang berlangsung mulai Sabtu (20/12/2025) besok di Jakarta.

    “Besok rapimnas SK Plt itu diserahkan,” ungkapnya.

    Sementara itu, Taufan Pawe menerima keputusan dirinya dicopot sebagai Ketua Golkar Sulsel tanpa melalui proses musyawarah daerah.

    “Ini sudah keputusan organisasi, tentu sebagai kader yang loyal kepada partai, Pak TP (Taufan Pawe) patuh,” kata Juru Bicara Golkar Sulsel, Zulham Arief, menanggapi kabar penunjukan Plt Ketua Golkar Sulsel.

    Menantu Taufan Pawe itu menyebut, penunjukan ini wajar. Sebab, kepengurusan Golkar Sulsel memang sudah berakhir pada 19 November 2025 lalu.

    “Sebagai kader golkar yang paham doktrin kekaryaan, masih banyak ladang pengabdian sebagai kader Golkar,” ucapnya.

  • Taufan Pawe Tak Lagi Jabat Ketua DPD Golkar Sulsel, DPP Tunjuk Muhidin M Said

    Taufan Pawe Tak Lagi Jabat Ketua DPD Golkar Sulsel, DPP Tunjuk Muhidin M Said

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — DPP Partai Golkar resmi menunjuk Koordinator Golkar Wilayah Sulawesi, Muhidin M Said menjadi Plt Ketua DPD Golkar Sulsel.

    Seperti diketahui, masa jabatan kepengurusan DPD Golkar Sulsel yang dipimpin Taufan Pawe sejatinya telah berakhir pada 19 November lalu, atau tepat sebulan dengan keputusan baru ini dibuat. Dengan ini, Taufan Pawe resmi tidak lagi menjabat sebagai Ketua Golkar Sulsel.

    Kabar itu dibenarkan oleh Sekretaris Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng.

    “Betul berita ini bahwa yang menjabat Plt Golkar Sulsel adalah Bapak Muhidin Muhammad Said. Tugas utamanya melaksanakan konsolidasi organisasi, termasuk musda,” kata Marzuki, kepada wartawan pada Jumat (19/12/2025).

    “Pak Muhidin Plt Golkar Sulsel bersama 8 DPD Partai Golkar provinsi yang belum menggelar musda hingga hari ini,” katanya.

    Dijadwalkan, kata Marzuki, peresmian Plt Ketua Golkar Sulsel akan digelar pada saat agenda Rapimnas Partai Golkar yang berlangsung mulai Sabtu (20/12/2025) besok.

    “Besok rapimnas SK Plt itu diserahkan,” ungkapnya.

    Sementara itu, Taufan Pawe legawa dicopot sebagai Ketua Golkar Sulsel tanpa melalui proses musyawarah daerah.

    “Ini sudah keputusan organisasi, tentu sebagai kader yang loyal kepada partai, Pak TP (Taufan Pawe) patuh,” kata Juru Bicara Golkar Sulsel, Zulham Arief, menanggapi kabar penunjukan Plt Ketua Golkar Sulsel.

    Menantu Taufan Pawe itu menyebut, penunjukan ini wajar. Sebab, kepengurusan Golkar Sulsel memang sudah berakhir pada 19 November 2025 lalu.

    “Sebagai kader Golkar yang paham doktrin kekaryaan, masih banyak ladang pengabdian sebagai kader Golkar,” ucapnya.

  • DPRD Pacitan Usulkan Nawangan Jadi Lokasi Batalyon Baru TNI, Ini Pertimbangannya

    DPRD Pacitan Usulkan Nawangan Jadi Lokasi Batalyon Baru TNI, Ini Pertimbangannya

    Pacitan (beritajatim.com) – Pemerintah berencana membangun satuan baru Tentara Nasional Indonesia (TNI) berupa Batalyon Teritorial Pembangunan (YTP) di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, pada tahun 2026. Proyek strategis ini diproyeksikan untuk memperkuat pertahanan wilayah sekaligus memicu percepatan pembangunan ekonomi di kawasan selatan Jawa Timur.

    Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan, Lancur Susanto, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut. Politisi Partai Golkar ini mengusulkan agar markas batalyon baru tersebut ditempatkan di wilayah Kecamatan Nawangan, khususnya di Desa Jetis Lor atau Desa Pakis Baru.

    “Kalau harapan kami di Nawangan. Lokasi yang berpotensi antara Desa Jetis Lor dan Pakis Baru,” kata Lancur, Jumat (19/12/2025).

    Pemilihan Kecamatan Nawangan bukan tanpa alasan. Lancur menilai wilayah tersebut memiliki kriteria strategis yang lengkap, mulai dari ketersediaan lahan yang memadai hingga kepadatan penduduk yang mendukung aspek teritorial.

    Selain faktor teknis, aspek historis menjadi pertimbangan utama. Nawangan dikenal sebagai titik sentral perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman saat memimpin Perang Gerilya.

    “Wilayah Nawangan memiliki keterkaitan sejarah perjuangan TNI, khususnya saat Perang Gerilya yang dipimpin Panglima Besar Jenderal Sudirman. Selain itu, setiap tahun kawasan Monumen Jenderal Sudirman di Desa Pakis Baru juga digunakan untuk kegiatan pendidikan militer,” jelas Lancur.

    Kehadiran satuan TNI di wilayah tersebut diharapkan membawa efek domino bagi kesejahteraan warga lokal. Selain peningkatan stabilitas keamanan, keberadaan personel militer dalam jumlah besar diyakini akan menggerakkan roda ekonomi kerakyatan di sekitar markas.

    Sebelumnya, Komandan Kodim 0801/Pacitan, Letkol Arh Imam Musahirul, mengonfirmasi bahwa Pacitan telah masuk dalam peta rencana pengembangan struktur teritorial TNI. Berdasarkan kajian awal, terdapat dua kecamatan yang menjadi kandidat kuat lokasi pembangunan.

    “Ada dua alternatif, antara di Pringkuku atau di Nawangan,” ujar Letkol Arh Imam Musahirul.

    Kedua wilayah tersebut dinilai memenuhi spesifikasi untuk menampung sekitar 1.200 personel TNI. Rencana ini menjadi bagian dari langkah strategis Mabes TNI dalam memperkuat pengamanan di wilayah pesisir selatan Jawa, sekaligus menyelaraskan kehadiran militer dengan program pembangunan nasional di daerah. [tri/beq]

  • 2 WNI Terinfeksi Kusta di Rumania, Komisi IX DPR Minta KP2MI Perketat Pemeriksaan Kesehatan PMI

    2 WNI Terinfeksi Kusta di Rumania, Komisi IX DPR Minta KP2MI Perketat Pemeriksaan Kesehatan PMI

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini, meminta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk memperketat pemeriksaan kesehatan pekerja migran Indonesia (PMI), menyusul ditemukannya dua warga negara Indonesia (WNI) yang terinfeksi kusta di Rumania.

    Yahya mengingatkan agar setiap PMI yang akan diberangkatkan ke luar negeri harus dipastikan sehat.

    “Saya minta kepada Kementerian P2MI untuk memperketat pemeriksaan kesehatan terhadap PMI yang akan dikirim ke luar negeri,” ujar Yahya Zaini kepada wartawan, Kamis, 18 Desember.

    “Harus dipastikan setiap PMI yang dikirim ke luar negeri tidak mengidap penyakit, apalagi penyakit menular,” sambungnya.

    Yahya menegaskan, standar pemeriksaan kesehatan PMI perlu dilakukan secara lebih komprehensif dan melibatkan dokter spesialis. Ia juga meminta KP2MI untuk meningkatkan kewaspadaan terkait pemeriksaan kesehatan calon pekerja migran.

    “Standar pemeriksaan harus dilakukan secara presisi. Tidak cukup hanya dokter umum saja yang memeriksa tapi juga diperlukan dokter spesialis. Tentu dengan resiko biaya pemeriksaannya akan membengkak,” tegas Yahya.

    “Saya minta Kementerian P2MI mempunyai SOP yang tinggi untuk pemeriksaan kesehatan ini. Jangan sampai terjadi kasus-kasus serupa terjadi di negara lain,” imbuhnya.

    Legislator Golkar dari Dapil Jawa Timur itu pun mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk segera berkoordinasi dengan otoritas kesehatan Rumania, termasuk memantau kondisi dua WNI yang terinfeksi penyakit tersebut.

    “Saya minta Kemenkes melakukan kordinasi dengan Kemenkes Rumania untuk memastikan kasus tersebut. Di rumah sakit mana keduanya dirawat,” kata Yahya.

    Sebagai informasi, Rumania mengungkap temuan kasus kusta atau dikenal sebagai penyakit Hansen terkonfirmasi pada Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penyakit yang muncul terakhir kali di Rumania pada 44 tahun lalu itu diidap dua terapis pijat asal Indonesia.

    Dilansir Independent pada Selasa, 16 Desember, kedua WNI itu bekerja di sebuah spa di kota Cluj, barat laut Rumania. Keduanya warga negara Indonesia berusia 21 dan 25 tahun. Saat ini mereka sedang menjalani perawatan, sementara ada dua orang lain yang masih menjalani pemeriksaan medis.

    Meski begitu, belum ada informasi resmi soal asal negara dua orang yang masih menjalani pemeriksaan tersebut. Pihak berwenang telah menutup spa tersebut sambil menunggu penyelidikan.