partai: Gerindra

  • Menkeu sebut RI butuh investasi Rp7.500 triliun, ekonomi tumbuh tinggi

    Menkeu sebut RI butuh investasi Rp7.500 triliun, ekonomi tumbuh tinggi

    Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak mungkin tercapai tanpa pertumbuhan investasi yang signifikan.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia membutuhkan investasi baru minimal Rp7.500 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2026.

    “Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak mungkin tercapai tanpa pertumbuhan investasi yang signifikan. Growth dari investasi harus dijaga atau ditingkatkan pada tingkat 5,9 persen year on year (yoy). Ini berarti Indonesia membutuhkan investasi baru pada tahun 2026 untuk mencapai target pertumbuhan yang tinggi dengan investasi senilai minimal Rp7.500 triliun. Komponen investasi berkontribusi 30 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) kita,” kata Menkeu dalam Sidang Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025, di Jakarta, Selasa.

    Salah satu andalan pemerintah guna meraup investasi domestik maupun luar negeri ialah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Investasi dari Danantara yang difokuskan pada sektor strategis dan bernilai tambah tinggi diharapkan mampu berkontribusi signifikan terhadap target investasi pemerintah.

    Menurut dia, upaya mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi menghadapi berbagai tantangan.

    Pada sisi permintaan, konsumsi rumah tangga harus didorong lebih tinggi lagi mencapai 5,5 persen, sehingga berarti pemerintah wajib menciptakan lingkungan kesempatan kerja agar pendapatan masyarakat dapat meningkat.

    Mengingat konsumsi rumah tanggap berkontribusi 55 persen terhadap PDB, maka daya beli masyarakat perlu dijaga, tingkat inflasi rendah, kesempatan kerja tinggi, dan adanya berbagai intervensi pemerintah di bidang pangan dan energi.

    Program untuk mendorong konsumsi masyarakat juga terus ditingkatkan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikembangkan secara ekspansif agar dapat menciptakan efek ganda (multiplier effect) tinggi, menciptakan rantai pasok di seluruh penjuru tanah air, serta menyerap secara langsung 1,7 juta tenaga kerja.

    Selain itu, program strategis lainnya ialah pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dengan target 80 ribu koperasi, lalu penyaluran kredit usaha rakyat bagi 2,3 juta debitur. Kemudian juga program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bantuan subsidi upah, hingga program lainnya yang akan dilaksanakan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.

    “Apabila digabungkan dengan (investasi), maka konsumsi rumah tangga dan investasi keduanya berkontribusi 85 persen terhadap perekonomian (PDB),” ujar Menkeu pula.

    Dalam rangka mencapai pertumbuhan tinggi seiring lingkungan global masih penuh dengan ketidakpastian, katanya lagi, tentu membutuhkan upaya lebih keras bagi pemerintah untuk mendorong sektor swasta sebagai motor pertumbuhan ekonomi.

    Karena itu, kolaborasi pemerintah, BUMN, Danantara, dan swasta dinyatakan menjadi kewajiban. Pemerintah disebut terus mendukung dengan menciptakan regulasi yang kondusif demi menjaga stabilitas makro.

    Dia mengharapkan kolaborasi pemerintah dan swasta mampu memperkuat rantai pasok domestik, memperluas ekspor, dan mengakselerasi transformasi ekonomi berbasis nilai tambah tinggi.

    Peranan swasta penting di dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, teknologi hijau, hingga digitalisasi menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

    Pada sisi ekspor, hilirisasi yang dilakukan menopang kinerja surplus neraca perdagangan sejak pertama kali digulirkan. Ke depan, upaya penguatan hilirisasi dilakukan untuk menciptakan efek ganda lebih besar dengan ekspor tumbuh hingga 6,8 persen guna mencapai pertumbuhan lebih tinggi.

    “Ini merupakan target yang tidak mudah pada saat semua negara cenderung melakukan proteksi dan melihat ke dalam. Pertumbuhan ekonomi global sejalan dengan proyeksi IMF (International Monetary Fund) dan World Bank, yaitu yang hanya 2,4 persen untuk tahun 2026 atau 3 persen menurut IMF. Ini mengindikasikan tahun 2026 masih diproyeksikan perekonomian global tumbuh cukup lemah,” ungkap Sri Mulyani.

    Melihat dari sisi produksi, katanya lagi, pilihan sektor sangat penting terutama bagi Danantara untuk menggunakan leverage ekuitas dan aset.

    Output industri pengolahan yang berkontribusi 19 persen terhadap PDB perlu terus didorong melalui investasi inovasi dan produktivitas. Sektor industri pengolahan ditargetkan tumbuh 5,3 persen dan harus dijaga pada tingkat yang cukup tinggi di dalam rangka menciptakan kesempatan kerja.

    Sektor perdagangan besar dan eceran yang memiliki kontribusi 13,2 persen dari PDB juga diasumsikan tumbuh 5,7 persen.

    Program-program nasional seperti MBG, subsidi kompensasi, hingga perlindungan sosial diharapkan semakin menopang kinerja sektor perdagangan dan eceran.

    Sektor informasi dan komunikasi yang berkontribusi 4,4 persen dari PDB ditargetkan tetap terjaga tumbuh tinggi di angka 8,3 persen, termasuk peningkatan kegiatan data center sebagai tulang punggung pengembangan ekonomi digital.

    Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menyampaikan bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi 2026 yang diusulkan pemerintah pada rentang 5,2-5,8 persen yoy.

    Sementara Fraksi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PBS) masing-masing memberikan pandangan, agar pertumbuhan ekonomi mencapai 6,3 persen dan 6 persen. Usulan Fraksi Gerindra dan Fraksi PKB tersebut mempertimbangkan agar arah pencapaian target pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029 dapat dicapai.

    Fraksi Golkar, memberikan catatan agar pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi maksimal di batas atas 5,8 persen.

    “Pemerintah memiliki semangat yang sama untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas,” ujar dia pula.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ditarget Selesai 17 Agustus, Penulisan Ulang Sejarah Sudah Sampai Mana?

    Ditarget Selesai 17 Agustus, Penulisan Ulang Sejarah Sudah Sampai Mana?

    Ditarget Selesai 17 Agustus, Penulisan Ulang Sejarah Sudah Sampai Mana?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Penulisan ulang sejarah
    Indonesia ditargetkan selesai pada 17 Agustus 2025 mendatang, bertepatan dengan 80 tahun negara Indonesia merdeka.
    Kini, progres
    penulisan ulang sejarah
    sudah hampir selesai.
    Menurut Menteri Kebudayaan (Menbud)
    Fadli Zon
    , progres proyek itu sudah mencapai 80 persen.
    “Itu kan para sejarawan yang nulis ya, jadi progresnya sekitar 80 persen. Penulisan sejarah itu yang menulis adalah para sejarawan yang memang profesional,” kata Fadli Zon di Cibinong, Kabupaten Bogor, dilansir ANTARA, Senin (30/6/2025).
    Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, penulisan sejarah melibatkan para sejarawan dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia melalui pendekatan ilmiah dan faktual.
    Fadli Zon menyampaikan bahwa Indonesia telah lebih dari dua dekade tidak melakukan penulisan sejarah secara menyeluruh.
    Ia menyebut era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) banyak yang belum tercatat secara utuh dalam narasi sejarah nasional.
    Oleh karenanya, Fadli menegaskan revisi sejarah bukan bertujuan untuk mengubah fakta, melainkan untuk memperbarui dan melengkapinya.
    Selain itu, penulisan ulang ini juga akan memuat temuan arkeologis dan dokumentasi yang selama ini terabaikan.
    Ia mencontohkan temuan penting seperti situs Bongal yang mengindikasikan masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7, serta sejumlah prasasti dan artefak yang belum banyak diteliti secara serius.
    “Jadi enggak ada hal-hal yang aneh-aneh gitu. Jadi kita justru meng-
    update
    yang belum ada, tadi seperti temuan-temuan situs Bongal apalagi yang prasejarahnya,” ujarnya.
    “Ini bagian dari kerja peradaban. Kita ingin sejarah kita tidak stagnan, tapi terus berkembang seiring dengan penemuan baru dan kajian ilmiah,” ujarnya.
    Senada, Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), Restu Gunawan, menjelaskan buku sejarah nasional Indonesia butuh pembaruan.
    Sebab, terakhir kali buku sejarah nasional Indonesia diperbaharui adalah 25 tahun lalu.
    Meski rencana penulisan ulang sejarah ini menimbulkan pro dan kontra, Restu menyebut bahwa penggarapan akan terus dilanjutkan hingga rampung pada Agustus 2025.
    Restu lantas mengatakan bahwa sebelum buku tersebut terbit, akan ada uji publik dan sosialisasi terlebih dahulu ke masyarakat.
    Namun, Restu belum merinci bagaimana mekanisme uji coba buku penulisan ulang sejarah nasional Indonesia ini.
    “Kalau itu sih secara teknis kayak gitu. Kalau uji publiknya gitu. Tunggu saja nanti kita lakukan. Pasti kita lakukan lah,” kata dia.
    Adapun program ini mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk soal tone positif dalam penulisan ulang sejarah nasional Indonesia.
    Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam
    Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia
    (AKSI) juga menolak penulisan ulang sejarah yang digagas pemerintah.
    Alasannya, AKSI menilai proyek itu adalah sarana untuk merekayasa masa lalu dengan menggunakan tafsir tunggal dari pemerintah.
    Bagi AKSI, pengalaman pahit bangsa Indonesia merupakan pengalaman penting yang tak boleh diselewengkan.
    Bukan hanya itu, ada juga sejumlah kejanggalan yang disampaikan Arkeolog Profesor Harry Truman Simanjuntak.
    Beberapa di antaranya terkait target penyelesaian penulisan sejarah yang terlalu singkat hingga proses yang disusun tanpa melibatkan seminar atau diskusi mendalam dengan para sejarawan.
    Pihak Istana pun membela Fadli Zon atas munculnya kritikan yang ada soal penulisan ulang sejarah Indonesia.
    Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menegaskan ada puluhan sejarawan yang dilibatkan dalam proses penulisan ulang sejarah.
    Hasan meyakini para sejarawan tersebut tidak akan menggadaikan integritas dan profesionalitasnya.
    “Orang-orang ini tidak akan menggadaikan integritas akademik mereka, profesionalitas mereka untuk hal-hal yang tidak diperlukan,” kata Hasan di tayangan YouTube Universitas Al Azhar Indonesia, Senin (30/6/2025).
    Oleh karenanya, ia meminta publik menunggu hasil dari penulisan ulang sejarah tersebut.
    Dia menambahkan pihak yang mengkritik proyek penulisan ulang sejarah juga harus punya kompetensi untuk memberikan penilaian.
    “Kita yang mengkritik ini juga harus tahu diri nih, kita punya kompetensi dan literatur profesionalitas dalam menilai sebuah tulisan sejarah apa tidak,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pilkada Ulang Kabupaten Bangka, 5 Paslon Resmi Mendaftar di KPU
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        29 Juni 2025

    Pilkada Ulang Kabupaten Bangka, 5 Paslon Resmi Mendaftar di KPU Regional 29 Juni 2025

    Pilkada Ulang Kabupaten Bangka, 5 Paslon Resmi Mendaftar di KPU
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Sebanyak lima
    pasangan calon
    resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pilkada Ulang Kabupaten Bangka 2025.
    Pada hari pertama pendaftaran,
    KPU Bangka
    menerima pasangan calon Andi Kusuma dan Budiyono yang didukung oleh 10 partai politik, antara lain PKB, Perindo, PBB, dan Hanura.
    Total suara gabungan partai politik pendukung sebanyak 28.179 suara.
    Selanjutnya, pasangan Fery Insani – Syahbudin didukung oleh koalisi Gerindra dan PDI Perjuangan dengan akumulasi suara pemilu sebanyak 70.835.
    Kemudian, pasangan Rato Rusdiyanto – Ramadian didukung oleh Partai Golkar dan Partai Nasdem dengan perolehan 42.660 suara.
    Pasangan selanjutnya adalah Aksan Visyawan – Rustam Jaseli yang didukung oleh PKS dan PPP dengan akumulasi suara pileg sebanyak 24.536.
    Berikutnya, pasangan calon Naziarto dan H Usnen didukung oleh koalisi Demokrat dan PAN dengan total perolehan suara 20.135 pada Pemilu 2024.
    Ketua KPU Kabupaten Bangka, Sinarto, mengatakan proses pendaftaran yang dilakukan di kantor KPU selama tiga hari berlangsung lancar sesuai prosedur.
    “Seluruh tahapan Pilkada Ulang 2025 akan terus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan profesional,” ujar Sinarto dalam pers rilis, Minggu (29/6/2025).
    Selanjutnya, lima pasangan calon tersebut menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan di RSPAD GS, Jakarta.
    Tercatat sebanyak 242.582 pemilih akan menggunakan hak suaranya pada Pilkada Kabupaten Bangka yang harus diulang imbas kotak kosong menang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pilkada Ulang Pangkalpinang, 4 Paslon Resmi Mendaftar di KPU
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        29 Juni 2025

    Pilkada Ulang Pangkalpinang, 4 Paslon Resmi Mendaftar di KPU Regional 29 Juni 2025

    Pilkada Ulang Pangkalpinang, 4 Paslon Resmi Mendaftar di KPU
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Sebanyak empat
    pasangan calon
    mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (
    KPU
    ) untuk
    Pilkada Ulang
    Kota
    Pangkalpinang
    2025.
    Komisioner KPU Pangkalpinang M. Maarif mengatakan, pendaftaran resmi ditutup pada Sabtu (28/6/2025) pukul 23.59 WIB setelah dibuka selama tiga hari.
    “Sampai penutupan pendaftaran, ada empat pasangan calon yang mendaftar, terdiri dari satu pasang dari jalur perseorangan dan tiga pasang dari parpol,” kata Maarif saat dikonfirmasi, Minggu (29/6/2025).
    Maarif menjelaskan, pasangan bakal calon yang telah mendaftar ialah Eka Mulya – Ratmida Dawam (perseorangan/independen) dan Maulan Aklil – Zeki Yamani (Gerindra).
    Kemudian pasangan Saparudin – Dessy Ayutrisna (PDI-P, PPP, PAN, Demokrat, PKB, PKN) dan Basit Cinda – Dede Purnama (Golkar, NasDem, PKS, Ummat, Buruh).
    “Selanjutnya paslon melakukan pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Hari ini sudah berada di Jakarta karena besok pagi sudah dimulai, diperkirakan dua hari di RSPAD,” ujar Maarif.
    Bakal pasangan calon yang memenuhi persyaratan akan ditetapkan sebagai pasangan calon resmi pada 22 Juli 2025, kemudian pada 23 Juli 2025 akan dilakukan pengundian nomor urut, dilanjutkan dengan tahapan kampanye selama 30 hari.
    Pemda mengalokasikan anggaran Rp 24,8 miliar untuk membiayai seluruh tahapan
    pilkada ulang
    yang digelar imbas kotak kosong menang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Legislator Minta KAI Tegas Tindak Pembobol Tembok Pembatas Rel di Jatinegara

    Legislator Minta KAI Tegas Tindak Pembobol Tembok Pembatas Rel di Jatinegara

    Jakarta

    Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Ali Lubis, menyebut pembobolan tembok pembatas rel kereta api di Jatinegara, Jakarta Timur, masuk tindakan unsur pidana. Dia meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) tegas menindak para perusak fasilitas KAI.

    “Saya kira terkait hal ini perlu tindakan tegas ya dari pihak PT. Kereta Api Indonesia (KAI) terhadap para pelaku pengrusakan terhadap infrastruktur milik PT KAI tersebut, karena ini sudah masuk kepada tindakan atau perbuatan yang memenuhi unsur pidana sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, yaitu setiap upaya perusakan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian,” kata Ali kepada wartawan, Sabtu (28/6/2025).

    Ali juga mendorong PT KAI melakukan kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Satpol PP untuk melakukan pengawasan dan penindakan di lapangan seperti patroli dan menangkap pelaku.

    “Terkait tembok yang dirusak atau dijebol agar segera diperbaiki oleh PT KAI, apakah di pasang beton atau dipasang tiang-tiang besi sebagai penghalang agar tidak melebar lubang tersebut,” ucapnya.

    Lubang di Tembok Pembatas Rel di Jatinegara

    Sebelumnya, sejumlah lubang muncul pada tembok pembatas perlintasan kereta lintas Jatinegara-Bekasi. Lubang-lubang ini bisa ditemui mulai dari flyover dekat Stasiun Jatinegara hingga ke seberang Lapas Cipinang.

    Pantauan detikcom di lokasi, Sabtu (28/6/2025), lubang-lubang ini memiliki ukuran yang beragam. Posisi lubang ini juga letaknya tidak seragam.

    Model atau bentuk dari lubang-lubang ini juga tidak sama. Ada yang menyamping, ada pula yang berbentuk vertikal atau ke atas.

    Bukan cuma lubang, ada juga tembok yang tampak sudah tidak terpasang sebagai pembatas ke jalur rel kereta api. Namun, bagian yang tidak ada temboknya tersebut sudah dipasang pagar besi.

    (fas/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Muzani pastikan program pupuk subsidi tingkatkan kesejahteraan petani

    Muzani pastikan program pupuk subsidi tingkatkan kesejahteraan petani

    Jakarta (ANTARA) – Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan banyak program kerja Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, salah satunya pupuk subsidi untuk kesejahteraan petani.

    “Pak Prabowo ingin rakyat kecil keluar dari garis kemiskinan dan menjadi sejahtera ekonominya. Itu sebabnya beliau mempermudah akses pupuk sehingga petani saat ini bersemangat pergi ke sawah,” kata Muzani menghadiri konsolidasi dan apel kader Partai Gerindra Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu.

    Menurut pria yang menjabat sebagai Ketua MPR RI ini, melalui pupuk subsidi para petani semakin mudah mendapatkan pupuk yang berkualitas dan terjangkau.

    Dengan demikian, kata dia, tercipta lah swasembada pangan yang akan berdampak pada penguatan ketahanan pangan nasional.

    “Ini adalah cara Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Begitu pun petani bawang di Brebes. Sekarang harga 1 kilogram Rp 30 ribu, kita harus jaga harga bawang tidak boleh turun agar petani bawang di Brebes bisa sejahtera,” kata Muzani.

    Selain swasembada pupuk, lanjut Muzani, Prabowo saat ini juga tengah menjalankan beragam program strategis yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

    Seluruh program tersebut, lanjut dia, hanya akan berjalan jika masyarakat turut mendukung pemerintah dalam menggulirkan program-program strategis tersebut.

    Karenanya, Muzani meminta kepada seluruh kader di Brebes untuk terus mendukung Prabowo selama menjalankan roda pemerintahan.

    Bahkan, Muzani meminta seluruh kader Gerindra memenangkan pemilu 2029 demi menjaga semangat keberlanjutan program-program kerakyatan yang telah dijalankan Prabowo.

    “Saya titip target 2029 Gerindra di Kabupaten Brebes harus menang. Jumlah anggota DPR kursi bertambah, provinsi tambah kursinya, kabupaten kota tambah kursinya, mudah-mudahan ini terwujud,” tutupnya

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator Dukung MoU Penyadapan Kejagung-4 Provider, tapi Harus Diawasi Ketat

    Legislator Dukung MoU Penyadapan Kejagung-4 Provider, tapi Harus Diawasi Ketat

    Jakarta

    Anggota Komisi III DPR RI Martin Tumbelaka menyampaikan pandangan kritis terkait penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan empat provider telekomunikasi tentang mekanisme penyadapan untuk penegakan hukum. Ia meminta adanya pengawasan ketat terkait penyadapan tersebut.

    “Sebagai anggota Komisi III, kami mendukung MoU penyadapan dalam konteks penegakan hukum. Namun, kerja sama ini harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan tuduhan berbagai pihak terkait privasi data warga negara,” kata Martin kepada wartawan lewat pesannya, Jumat (27/6/2025).

    Tumbelaka menggarisbawahi beberapa poin krusial yang perlu diperhatikan. Salah satunya terkait perlindungan hak privasi

    “Penyadapan harus benar-benar terbatas pada kasus-kasus pidana berat dan korupsi melalui proses perizinan yang jelas. untuk memastikan tidak terjadi penyadapan sewenang-wenang. Tetapi kita tahu kondisi kejahatan era sekarang itu terutama pencucian uang dan pelacakan buronan itu sangat dinamis, sementara penegak hukum kita berkejaran agar pelaku tidak membawa kabur uang negara,” kata Martin.

    Lebih lanjut, anggota Fraksi Partai Gerindra ini juga menekankan pentingnya Kejagung menjaga akuntabilitas prosedural.

    “MoU ini perlu menjelaskan secara rinci prosedur penyadapan, termasuk mekanisme pelaporan dan evaluasi. Transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik,” kata Martin.

    “Kami mendorong adanya sinergi dengan Komnas HAM dan Komisi Informasi untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak sipil,” lanjut dia.

    “Komisi III DPR akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi MoU ini untuk memastikan tidak ada penyimpangan,” sambung dia.

    Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan dengan penyedia layanan telekomunikasi terkemuka, yakni dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk, dan PT Xlsmart Telecom Sejahtera Tbk.

    “Saat ini, business core intelijen Kejaksaan berpusat pada pengumpulan data dan/atau informasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan untuk dianalisis, diolah, dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan organisasi,” ujar Reda melalui keterangannya, Selasa (24/6).

    Karena itu, dia mengungkap kolaborasi dengan penyedia jasa telekomunikasi menjadi hal yang krusial dan urgen agar kualitas dan validitas data dan/atau informasi tidak terbantahkan serta memiliki kualifikasi nilai A1.

    “Data dan/atau informasi dengan kualifikasi A1 tersebut tentunya memiliki berbagai manfaat, diantaranya dalam tataran praktis seperti pencarian buron atau daftar pencarian orang, pengumpulan data dalam rangka mendukung penegakan hukum, atau dalam tataran global yang akan digunakan sebagai penyusunan analisis holistik terhadap suatu topik tertentu dan khusus,” pungkas Reda.

    (maa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Dukung Sweeping Jam Malam, Ketua Komisi A: Tapi Jangan Represif dan Bikin Anak Trauma
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        27 Juni 2025

    Dukung Sweeping Jam Malam, Ketua Komisi A: Tapi Jangan Represif dan Bikin Anak Trauma Surabaya 27 Juni 2025

    Dukung Sweeping Jam Malam, Ketua Komisi A: Tapi Jangan Represif dan Bikin Anak Trauma
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com

    DPRD Surabaya
    meminta agar pelaksanaan penertiban anak-anak di luar batas
    jam malam
    atau sweeping dilakukan secara humanis, jauh dari tindakan represif.
    Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko setuju dengan kebijakan ini.
    Namun dia menegaskan sweeping jam malam untuk anak-anak harus dilakukan secara edukatif.
    “Kami mendukung langkah Pemkot untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Tapi saya tekankan, jangan sampai sweeping ini berujung tindakan represif atau intimidatif kepada anak-anak,” kata Yona, Jumat (27/6/2025).
    Pria yang akrab disapa Cak YeBe tersebut mengatakan, tindakan yang mengedepankan anti kekerasan ini ditekankan untuk petugas Satpol PP, Linmas atau aparat terkait yang bertugas melakukan penertiban.
    Sebab, dia menilai anak-anak yang terjadi dalam penertiban pembatasan jam
    malam bukanlah pelaku kriminal sehingga tidak perlu ada tindakan intimidatif.
    “Intinya sweeping ini harus humanis dan mendidik, bukan malah membuat anak-anak trauma,” ungkap politisi Gerindra tersebut.
    Dia juga meminta agar Satgas keamanan terkait melakukan sosialisasi penuh di lingkungan sekolah dan masyarakat tentang kebijakan ini.
    “Operasi penertiban harus dibarengi dengan edukasi positif ke sekolah-sekolah. Anak-anak perlu tahu kenapa jam malam ini diberlakukan, tujuannya melindungi mereka, bukan mengekang,” tuturnya
    Lebih lanjut, Cak YeBe menilai tindakan yang represif dan intimidatif berpotensi menimbulkan rasa traumatis pada anak.
    “Kita bicara soal anak-anak, masa depan mereka jangan sampai rusak karena salah penanganan,” bebernya.
    Sebelumnya, Wali Kota Surabaya
    Eri Cahyadi
    , kebijakan ini bertujuan membatasi aktivitas anak di bawah 18 tahun.
    Sedangkan, aturan itu berlaku mulai pukul 22.00 WIB sampai 04.00 WIB.
    Eri mengaku, tidak ingin hanya menangkap dan memberi hukuman kepada pelaku yang melanggar jam malam.
    Namun, dia berharap orangtua akan memberikan pelajaran ke anaknya sendiri.
    Eri mewanti-wanti, anak dilarang melakukan aktivitas di luar rumah dan berkumpul di tempat umum tanpa pengawasan orangtua.
    Terutama, yang mengarah ke tindakan kriminalitas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respons Pernyataan Ahmad Muzani soal Menteri Bebani Presiden, Efriza Sentil Tito Karnavian

    Respons Pernyataan Ahmad Muzani soal Menteri Bebani Presiden, Efriza Sentil Tito Karnavian

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kinerja menteri dalam membantu Presiden Prabowo Subianto mulai mendapat sorotan dari MPR RI. Ada indikasi kebijakan menteri justru membebani presiden.

    Peneliti senior Citra Institute, Efriza menilai Sekjen Gerindra Ahmad Muzani sedang membongkar karut-marut kerja menteri-menteri di kabinet Prabowo.

    Hal ini sebagai respons atas pernyataan Muzani yang mengingatkan para menteri Kabinet Merah Putih untuk mengkaji lebih dalam setiap keputusan yang akan dikeluarkan.

    “Dia sedang membongkar karut-marut kerja menteri di kabinet Prabowo. Kinerja beberapa menterinya amat miris utamanya yang sudah punya pengalaman bekerja dengan Presiden sebelumnya,” kata Efriza dilansir JPNN.com, Kamis (27/6).

    Dia meyakini publik kaget karena pernyataan Muzani itu tepat. “Artinya sebagai Ketua MPR sekaligus anggota DPR dan Sekjen Gerindra, wajib mengingatkan atau mengkritik dari kinerja para pembantu presiden untuk bekerja dengan baik dan benar,” lanjutnya.

    Dia menjelaskan pernyataan Muzani bertujuan membongkar perilaku dari beberapa orang menteri dengan cara kerja yang buruk, tetapi di sisi lain justru membebani presiden.

    “Kesadaran berkinerja buruk ini semestinya dibenahi oleh menteri-menteri terkait. Sebab kinerja mereka menegaskan ketidakpahaman si menteri dalam hal pembuatan keputusan atau kebijakan bahkan ia juga tidak punya pemahaman dalam upaya mengantisipasi permasalahan,” tuturnya.

    Efriza mencontohkan kecerobohan Mendagri, Tito Karnavian dalam menyelesaikan persoalan sengketa 4 pulau Aceh-Sumut tanpa mengumpulkan semua dokumen di kementeriannya.

  • Respons Pernyataan Ahmad Muzani soal Menteri Bebani Presiden, Efriza Sentil Tito Karnavian

    Konflik Iran-Israel, Wakil Ketua DPR Harap WNI Tetap Tenang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Warga negara Indonesia yang berada di wilayah konflik Iran dan Israel diminta tetap tenang dengan situasi dan perkembangan yang terjadi. Kendati, kedua negara sudah menerima gencatan senjata.

    Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengimbau semua pihak untuk tidak khawatir terkait nasib warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah konflik Israel-Iran.

    Pemerintah dipastikan menyiapkan langkah terbaik dalam menyelamatkan WNI.

    “Ya, kami mengimbau kepada warga negara Indonesia untuk tetap tenang, pemerintah terus berkomunikasi dan meng-update kabar WNI di Iran dan akan terus melakukan evakuasi secara bertahap,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

    Dasco menekankan Legislatif dalam hal ini pimpinan DPR hingga Komisi I akan terus menjalin komunikasi dengan pemerintah perihal keadaan WNI.

    “DPR dalam hal ini, pimpinan DPR dan komisi 1 akan terus berkomunikasi dengan pemerintah memonitor keadaan,” kata Dasco.

    Tak hanya itu, Ketua Harian Partai Gerindra itu pun menegaskan bila DPR RI telah meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) hingga kedutaan besar Iran, untuk membuat hotline atau menjembatani komunikasi pemerintah dengan para WNI yang berada di lokasi konflik.

    “Dan meminta kepada kementerian luar negeri dalam hal ini juga kedutaan besar Iran untuk mengupayakan adanya hotline agar komunikasi warga negara kita di Iran bisa terpantau dengan baik demikian,” tegas Dasco. (fajar)