Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Ramai Sorotan ke DPR Usai Endipat Sindir Donasi Rp10 Miliar, UU Ciptaker Disebut Punya Andil Picu Bencana

    Ramai Sorotan ke DPR Usai Endipat Sindir Donasi Rp10 Miliar, UU Ciptaker Disebut Punya Andil Picu Bencana

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — DPR RI kini ramai jadi sorotan usai pernyataan anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya, viral di media sosial.

    Pasalnya, dia menyindir bantuan dari masyarakat Indonesia senilai Rp10 miliar, yang gaungnya lebih terdengar ketimbang kinerja pemerintah.

    Sindiran itu muncul dalam rapat kerja bersama Komdigi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Menanggapi hal itu, publik terutama di media sosial banyak yang mengkritik terkait kinerja DPR RI dalam membuat undang-undang. Salah satu yang paling disorot adalah UU Cipta Kerja yang ditengarai turut jadi pemicu munculnya musibah banjir dan longsor.

    Pada 2021, dalam aksi damai di depan Gedung DPR RI, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, mengungkap bahwa okupansi lahan warga terang-terangan dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan UU Ciptaker.

    Seperti yang dialami Bupati Sorong kala itu, yang digugat tiga perusahaan sawit karena izinnya dicabut, serta keindahan dan kesejahteraan warga Pulau Sangihe yang terancam akibat tambang emas yang akan beroperasi di sana.

    “Konflik-konflik ini memicu kemarahan publik, karena alih-alih mendatangkan investasi yang menguntungkan masyarakat setempat, justru penghidupan masyarakat setempat dan kelestarian lingkungan yang menjadi taruhannya,” tegas Arie.

    Greenpeace Indonesia memandang kerusakan lingkungan hidup, hilangnya hak rakyat (khususnya masyarakat adat, perempuan, dan kelompok rentan), serta ancaman terhadap proses demokrasi adalah dampak dari menguatnya kekuatan ekonomi-politik Oligarki di Indonesia.

  • Infografis Kontroversi Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana Berujung Minta Maaf

    Infografis Kontroversi Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana Berujung Minta Maaf

    Liputan6.com, Jakarta – Bupati Aceh Selatan Mirwan Ms belakangan ini mendapatkan sorotan publik. Hal itu lantaran dirinya memilih untuk pergi umrah di tengah penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah tersebut.

    Rupanya, pada 24 November 2025, Mirwan sempat mengajukan permohonan izin ke luar negeri pada Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem. Dan pada 27 November 2025, Mirwan mengeluarkan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor.

    Menurut laporan otoritas kebencanaan di Aceh, banjir merendam rumah dan lahan kebun warga di 18 kecamatan wilayah Kabupaten Aceh Selatan sejak Sabtu 22 November 2025. Banjir tersebut berdampak pada 858 kepala keluarga atau 3.106 jiwa.

    Namun rupanya, Mirwan tetap nekat pergi umrah meski izinnya telah ditolak oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem. Mualem mengaku kecewa jika kabar itu benar adanya.

    Kepergian Mirwan dan istrinya ke Tanah Suci itu bertepatan dengan perayaan ulang tahun sang istri. Hal ini terungkap dari unggahan akun Instagram agen perjalanan umrah hingga menjadi viral.

    Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan jika benar Mirwan melakukan perjalanan umrah, maka yang bersangkutan tidak mengindahkan keputusan Gubernur Aceh, Mualem.

    “Gubernur telah menegaskan, apabila hal tersebut benar adanya, maka beliau akan melakukan teguran kepada Bupati Aceh Selatan,” tegas Muhammad MTA, dalam rilis yang diterima Liputan6.com, Jumat malam 5 Desember 2025.

    Gerindra pun mencopot Mirwan Ms sebagai Ketua DPC Gerindra kabupaten Aceh Selatan. Keputusan tegas ini diambil setelah Mirwan yang juga Bupati Aceh Selatan, dikritik publik karena memilih umrah di tengah bencana banjir yang melanda wilayahnya.

    “DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” kata Sekjen Partai Gerindra, Sugiono.

    Tak hanya itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benny Irwan pun memastikan, Bupati Aceh Selatan Mirwan Ms dipanggil Tim Kemendagri perihal ibadah umrahnya di tengah bencana banjir yang masih melanda.

    Pemanggilan yang bersangkutan akan dilaksanakan di Aceh. Mirwan sedianya dijadwakan hadir Senin siang 8 Desember 2025. Namun pemeriksaan djadwalkan ulang menjadi sore hari.

    “Jadwal klarifkiasi Bupati Aceh Selatan pada undangan pukul 14.00 WIB, tapi terkonfirmasi baru sampai di Banda Aceh sore, sehingga permintaan keterangan bergeser ke pukul 17.00 WIB,” kata Benny seperti dikutip dari keterangan diterima, Senin 8 Desember 2025.

    Lantas, seperti apa kontroversi Bupati Aceh Selatan Mirwan Ms yang tetap nekat pergi umrah di tengah bencana banjir dan longsor meski telah ditolak izinnya oleh Gubernur Aceh Mualem? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • Kejati NTB Bicara Potensi Tersangka Baru Kasus Dana Siluman Usai Belasan Anggota DPRD Diperiksa

    Kejati NTB Bicara Potensi Tersangka Baru Kasus Dana Siluman Usai Belasan Anggota DPRD Diperiksa

    Pada Senin (1/12/2025) kemarin, Kejaksaan Tinggi NTB memeriksa secara maraton 15 anggota DPRD lainnya terkait dugaan korupsi dana siluman.

    Pantauan Liputan6.com di lokasi, beberapa anggota DPRD hadir ke Kejati NTB sejak pukul 08.00 Wita. Mereka kemudian diarahkan ke ruangan Pidana Khusus, disusul anggota lainnya.

    Salah satu anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Ali Usman yang hadir pemeriksan membenarkan dirinya dan beberapa orang lainnya diperiksa penyidik Pidana Khusus (Pidsus) terkait kasus gratifikasi ini.

    “Ada beberapa orang tadi. Kita datang pagi sekitar pukul 08.00 Wita,” kata Ali kepada wartawan di ruang tunggu Kejati NTB.

    Namun, Ali enggan membeberkan materi pertanyaan, termasuk apakah dirinya menerima gratifikasi tersebut atau tidak. Dia menyarankan agar bertanya langsung ke Kejaksaan.

    “Tanya di atas (pihak kejaksaan),” ucap Ali Usman singkat.

    Selain Ali, salah seorang anggota DPRD NTB, Sudirsyah juga menyampaikan hal yang sama dan mengakui bahwa mereka diperiksa terkait gratifikasi ini. Namun enggan membeberkan materi pemeriksaan.

    “Tanya aja langsung nanti ya,” katanya.

    Seperti diketahui, kasus dana siluman ini telah menetapkan tiga tersangka yang merupakan anggota DPRD NTB. Mereka adalah Indra Jaya Usman alia IJU, Hamdan Kasim alias HK, dan Muhammad Nashib Ikroman alias MNI.

  • Komisi I Minta Komdigi Luruskan Narasi Negara Tak Hadir di Aceh-Sumatra

    Komisi I Minta Komdigi Luruskan Narasi Negara Tak Hadir di Aceh-Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI fraksi partai Gerindra Endipat Wijaya menyoroti kelemahan strategi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dinilai gagal mengimbangi kecepatan arus informasi di media sosial. 

    Sorotan tajam itu tertuju pada fenomena di mana bantuan negara yang masif dalam penanggulangan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat justru tertutup oleh persepsi publik bahwa “negara tidak hadir”.

    Hal ini terungkap dalam pembahasan mengenai pentingnya amplifikasi informasi strategis guna menangkal disinformasi yang kian masif menyebar di masyarakat.

    Wijaya mengungkapkan fakta ironis yang terjadi di lapangan. Menurut dia, pemerintah sejatinya telah bergerak cepat dengan mengerahkan sumber daya yang sangat besar.

    “Ada orang yang baru datang bikin 1 posko, ngomong pemerintah tidak ada”, ujarnya di ruang Komisi 1 DPR RI Senin (08/12/2025).

    Bantuan logistik telah mencapai 20 ton yang telah disalurkan, didukung dengan alokasi anggaran mencapai triliunan rupiah untuk penanggulangan dampak bencana di wilayah-wilayah tersebut, tambahnya.

    Namun, besarnya upaya dan anggaran yang dikucurkan negara tersebut dinilai “kalah viral” dibandingkan narasi-narasi alternatif yang beredar di media sosial. Akibatnya, muncul citra negatif yang kuat di masyarakat bahwa upaya pemerintah diremehkan atau bahkan dianggap tidak ada sama sekali.

    Komisi I juga mengidentifikasi adanya fenomena yang disebut sebagai “The One Who Stole the Show”.

    Fenomena ini merujuk pada pola di mana individu atau kelompok tertentu yang mungkin hanya datang sesaat ke lokasi bencana justru berhasil mendominasi ruang percakapan publik. 

    Aksi mereka yang seringkali sporadis berhasil menjadi viral dan “mencuri panggung”, secara efektif mengalahkan eksposur terhadap kerja sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh aparatur pemerintah.

    DRR RI menunjukkan kekhawatiran ketika konten-konten viral tersebut membentuk opini publik bahwa aktor-aktor individual inilah yang paling berjasa, sementara peran negara terpinggirkan dari kesadaran publik.

    Situasi ini dinilai telah menciptakan disinformasi yang “sangat tidak baik” terkait kepentingan umum. Narasi “negara tidak hadir” yang terbentuk akibat kekalahan dalam perang informasi ini dianggap berbahaya karena dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara.

    “Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir.” tambah Wijaya.

    Wijaya juga menegaskan bahwa amplifikasi informasi strategis kini menjadi kebutuhan yang mendesak. Pemerintah didorong untuk tidak hanya fokus pada kerja teknis di lapangan, tetapi juga harus memenangkan narasi di ruang digital. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Sosok Teuku Abdul Khalid Anggota DPR yang Sebut Menteri Bahlil Bohongi Prabowo Soal Listrik di Aceh

    Sosok Teuku Abdul Khalid Anggota DPR yang Sebut Menteri Bahlil Bohongi Prabowo Soal Listrik di Aceh

    GELORA.CO – Ini lah sosok Teuku Abdul Khalid,  Anggota DPR RI dari Partai Gerindra yang menuduh Menteri  Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berbohong ke Presiden Prabowo karena menyatakan 97 persen listrik di Aceh telah menyala.

    Sebelumnya, Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo pada tanggal 7 dan 8 Desember 2025 listrik di Aceh sudah menyala 93 persen dan 97 persen.

    Namun, saat laporan tersebut disampaikan, mayoritas listrik di 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor masih dalam keadaan padam.

    Teuku Abdul Khalid menilai laporan tersebut tidak akurat.

     “Saat ini baru 60 persen listrik menyala di 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor di Aceh. Saya minta seluruh menteri untuk melaporkan data yang benar kepada Presiden, jangan bohongi Presiden, sehingga beliau bisa mengambil kebijakan yang tepat dan benar untuk rakyat,” ujar Khalid melalui telepon pada Selasa (9/12/2025).

    Khalid menegaskan, kebohongan dalam laporan data dapat berdampak langsung pada rakyat, dan memperlambat penanganan bencana di Aceh.

    “Laporkan data sesungguhnya, jangan asal bapak senang. Seluruh menteri saya minta untuk tidak bohongi Presiden soal banjir di Aceh,” tegasnya.

    Dia juga memperingatkan bahwa jika kondisi ini dibiarkan, akan sangat merugikan masyarakat Aceh.

    “Bisa jadi saat hunian sementara dibangun, data sesungguhnya juga akan dikurangi. Ini akan mengadu pemimpin lokal di Aceh dengan rakyatnya,” tambahnya.

    “Kita semua bekerja untuk rakyat, jangan sampai rakyat jadi korban atas laporan palsu yang kita sampaikan kepada Presiden,” pungkasnya.

    Siapakah Teuku Abdul Khalid?

    Teuku Abdul Khalid biasa dipanggil T. A. Khalid lahir pada 25 Februari 1970. 

    Pendidikan mulai dari SD hingga S1 dihabiskan di Aceh. 

    Berikut riwayatnya: 

    SD Negeri Jangkabuya, Bandar Dua, Pidie Jaya (1978-1983)

    SMP Negeri Tanjongan, Samalanga, Aceh Utara (1983-1986)

    SMA Negeri Lhokseumawe, Aceh Utara (1986-1989)

    S-1 Universitas Abulyatama, Aceh Besar (1989-1994)

    S-2 Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta (2003-2004)

    Selain itu, dia juga mengikuti pendidikan informal, di antaranya Leadership Academy ALGAP Jakarta (2005)

    dan Workshop Best Practices Reformasi Kemenpan RI (2007).

    Kemudian, workshop Sinergitas Peran Pelaku Hubungan Industri dalam Meningkatkan Investasi DPP IPHI dan Depnaker RI (2007), Rancangan UU Politik terhadap Sistem Pemerintahan Presidentil Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia Jakarta (2008), sertra Pendidikan Lemhannas RI (2008)

    TA. Khalid juga aktif di sejumlah organisasi, yakni: 

    Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe (2002-2004)

    Penasehat Ikatan Dakwah Indonesia Kota Lhokseumawe (2005-2007)

    Penasehat Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Lhokseumawe (2005-2007)

    Penasehat Thaliban Kota Lhokseumawe (2005-2010)

    Ketua DPD Partai Gerindra Aceh (2013-2022)

    Wakil Ketua KONI Aceh (2015-sekarang)

    Karir politiknya di awali dengan menjadi Ketua DPR Kota Lhokseumawe dari PBR (2004-2009). 

    Saat ini ia menjabat sebagai Anggota DPR-RI sejak 2019 mewakili daerah pemilihan Aceh II. Khalid merupakan kader Partai Gerindra dan duduk di Komisi IV.

    Berikut riwayat pekerjaan selengkapnya: 

    Direktur PT. ILham Teguh (1995)

    Komisaris PTIlham Prima Nusantara (1998)

    Komisaris PT. Ilham Teguh (2003)

    Ketua DPR Kota Lholseumawe (2004)

    Komisaris PT Mustika Ilham Karya Jayasakti (2017)

    Anggota DPR RI (2019-sekarang)

    Bahlil Diprotes Warga Aceh

    Sebelum Klaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia tentang kondisi listrik fi Aceh juga diprotes warga. 

    Pasalnya, saat laporan disampaikan pada Minggu (7/12/2025), sejumlah wilayah di Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireuen, Aceh Timur, hingga Aceh Tamiang masih mengalami pemadaman.

    Seorang warga Kabupaten Aceh Tamiang, Armiadi, mengungkapkan bahwa listrik di wilayahnya hanya menyala di titik-titik tertentu di ibu kota kabupaten.

    “Itu pun hanya beberapa jam. Tolonglah Menteri Bahlil lapor ke Presiden fakta sesungguhnya,” terang Armiadi, Senin (8/12/2025) dikutip dari Kompas.com.

    Senada dengan Armiadi, Halida Bahri, warga Desa Panggoi, Kota Lhokseumawe, menegaskan bahwa desa tempat tinggalnya masih gelap gulita saat Menteri Bahlil memberi laporan kepada Presiden.

    “Semua klaim listrik Aceh sudah menyala. Itu tidak benar. Di Lhokseumawe saja yang relatif sudah membaik, listrik belum menyala 24 jam. Masih padam bergantian,” cetus dia.

    Sementara itu, data dari internal PLN justru memperkuat keluhan warga.

    Manager PT PLN UP3 Lhokseumawe, Husni, mengonfirmasi bahwa pasokan listrik di wilayah kerjanya meliputi Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Lhokseumawe, dan Aceh Utara sebenarnya baru mencapai 65 persen.

    “Kita terus berusaha mempercepat perbaikan. Namun beberapa tiang dan trafo kita tumbang dan rusak saat banjir dan longsor,” tegas dia

  • HAKORDIA 2025, DPRD Surabaya Ajak Aksi Nyata Berantas Korupsi di Layanan Birokrasi

    HAKORDIA 2025, DPRD Surabaya Ajak Aksi Nyata Berantas Korupsi di Layanan Birokrasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengajak seluruh jajaran birokrasi dan masyarakat menjadikan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 sebagai momentum memperkuat integritas dalam kehidupan sehari-hari.

    Menurut dia, upaya pemberantasan korupsi harus hadir dalam bentuk tindakan nyata, terutama dalam pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

    “Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti sebagai jargon, tetapi harus benar-benar diaktualisasikan dalam kehidupan nyata,” kata politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini, Selasa (9/12/2025).

    Cak Yebe menyampaikan penerapan nilai antikorupsi harus berjalan konsisten di seluruh lapisan birokrasi, mulai dari level pimpinan hingga petugas pelaksana di lapangan. Menurut dia, kualitas layanan publik sangat ditentukan oleh sikap dan integritas aparatur yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

    “Khususnya dalam layanan birokrasi Pemkot Surabaya, integritas harus dijaga dari pimpinan hingga pelaksana di lapangan,” ujar Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Cak Yebe juga mengingatkan aparatur pemerintahan agar memiliki keberanian moral untuk menolak suap dan gratifikasi dalam bentuk apa pun. Menurut dia, kebiasaan menjaga kejujuran sebagai fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang dipercaya publik.

    “Kita harus berani menolak suap dan gratifikasi, membiasakan rasa malu, serta mempertimbangkan harga diri dan masa depan diri maupun keluarga,” tutur Cak Yebe.

    Cak Yebe menyebut praktik penyimpangan keuangan dan penyalahgunaan wewenang akan membawa dampak jangka panjang bagi pelaku maupun institusi. Selain ancaman hukum, kata dia, hilangnya martabat dan runtuhnya kepercayaan publik menjadi risiko yang tidak terhindarkan.

    “Jika perilaku itu terus dibiarkan, cepat atau lambat akan menghancurkan masa depan dan kehormatan pribadi serta keluarga,” kata dia.

    Sejalan dengan fungsi pengawasan DPRD Surabaya, Cak Yebe mengatakan legislatif terus mendorong perbaikan tata kelola birokrasi agar transparan dan akuntabel. Dia menilai penguatan sistem pelayanan dan pengawasan penting seiring besarnya anggaran daerah yang dikelola pemerintah kota.

    “DPRD menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan dan penggunaan anggaran daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar dia.

    Mengacu tema HAKORDIA 2025, Satukan Aksi, Basmi Korupsi!, Cak Yebe menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi merupakan kerja bersama lintas sektor dan lintas generasi. Dia menyebutkan partisipasi masyarakat, dunia usaha, komunitas, dan institusi pendidikan memiliki peran penting dalam gerakan tersebut.

    “Satukan aksi berarti menyatukan langkah, komitmen, dan energi seluruh elemen untuk berbuat nyata sesuai peran masing-masing,” ucap Cak Yebe.

    Dia menambahkan, gerakan antikorupsi dapat dimulai dari langkah paling sederhana di lingkungan terdekat. Dia memandang keluarga sebagai ruang awal menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab.

    “Mulailah dari diri sendiri dan keluarga untuk membangun kebiasaan hidup jujur dan bertanggung jawab, karena itulah fondasi masyarakat yang bersih dari korupsi,” pungkas Cak Yebe.[asg/ted]

  • Isi Garasi Anggota DPR yang Bilang ‘Sok Paling Aceh’ dan ‘Cuma Nyumbang Rp 10 M’

    Isi Garasi Anggota DPR yang Bilang ‘Sok Paling Aceh’ dan ‘Cuma Nyumbang Rp 10 M’

    Jakarta –

    Anggota Komisi I DPR RI fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya sedang menjadi sorotan usai menyinggung bantuan relawan bencana alam yang melanda Aceh dan Sumatera. Menilik sisi lain dari Endipat, apa saja koleksi isi garasinya?

    Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Endipat terakhir kali melaporkan hartanya pada 26 Maret 2025. Jumlah kekayaannya tembus Rp 14.355.375.506 (Rp 14,3 miliaran).

    Khusus isi garasinya, Endipat memiliki nilai sebesar Rp 2.596.000.000 (Rp 2,5 miliaran). Kendaraan bermotor yang dikoleksinya, antara lain:

    1. SUV Premium GWM Tank 500 HEV tahun 2024, taksiran harga Rp 1.196.000.000
    2. Honda CR-V Tahun 2019, taksiran harga Rp 400 juta
    3. Toyota Alphard tahun 2021, taksiran harga Rp 1.000.000.000

    Semua kendaraan itu diperoleh atas hasil sendiri. Tidak ada daftar kendaraan lain yang dilaporkan Endipat.

    Sindir Bantuan Cuma Rp 10 M Viral

    Pernyataan itu dilontarkan Endipat saat rapat Komisi I DPR dengan Menteri Komdigi Meutya Hafid membahas isu strategis nasional, termasuk penanganan bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Potongan klipnya menyebar di media sosial.

    Endipat menyoroti peran Komdigi dalam komunikasi digital. Ia mengkritik narasi di media sosial yang menurutnya merugikan citra pemerintah.

    “Fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional, membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu, sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu,” kata Endipat.

    “Ada orang yang cuma datang sekali, seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara sudah hadir dari awal, ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana. Yang sehingga publik tahu kinerja pemerintah itu sudah ada, dan memang sudah hebat,” sambungnya.

    Endipat sempat membahas relawan yang melakukan donasi Rp 10 miliar tapi viral. Padahal menurutnya pemerintah sudah memberikan triliunan.

    “Orang-orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu, bu. Jadi yang kayak gitu-gitu, mohon dijadikan perhatian, sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana,” ujarnya.

    (riar/din)

  • Bupati Aceh Selatan Mirwan Minta Maaf Seusai Umrah Saat Bencana

    Bupati Aceh Selatan Mirwan Minta Maaf Seusai Umrah Saat Bencana

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Bupati Aceh Selatan Mirwan MS akhirnya menyampaikan permintaan maaf setelah kepergiannya ke luar negeri untuk menjalankan ibadah umrah tanpa izin. Ia umrah saat wilayah Aceh Selatan masih berada dalam kondisi darurat banjir dan longsor. Ia mengakui tindakannya tersebut memicu kekecewaan serta keresahan masyarakat.

    Permintaan maaf itu diunggah melalui akun Instagram resminya, @h.mirwan_ms_official.

    “Saya menyampaikan permohonan maaf, terutama kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, serta seluruh masyarakat, khususnya warga Aceh Selatan,” tulisnya pada Selasa (9/12/2025).

    Mirwan juga menyadari, keputusannya meninggalkan daerah untuk urusan pribadi saat bencana berlangsung telah mengganggu stabilitas dan penanganan darurat. Ia menegaskan tetap bertanggung jawab terhadap proses penanganan bencana di Aceh Selatan.

    “Tetap kerja keras untuk pemulihan kepercayaan publik dan memastikan kejadian serupa tidak terulang pada masa mendatang,” ujarnya.

    Diketahui, pada 2 Desember 2025, Mirwan berangkat umrah bersama istrinya. Kepergiannya menuai kritik karena wilayah Aceh Selatan masih berstatus tanggap darurat. Situasi memanas setelah Gubernur Aceh Muzakir Manaf pada 5 Desember 2025 menegaskan tidak pernah memberikan izin kepada Mirwan untuk berangkat umrah selama masa darurat bencana.

    Selain itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra juga menjatuhkan sanksi dengan memberhentikan Mirwan MS dari jabatannya sebagai ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

  • 4 Profil Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp 10 M ke Sumatera Nasional

    4 Profil Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp 10 M ke Sumatera Nasional

    Profil Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp 10 M ke Sumatera
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi I DPR Endipat Wijaya menyinggung gerakan donasi untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Dalam rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Endipat menyebut bahwa negara sudah membantu triliunan untuk Aceh.
    Sedangkan gerakan
    donasi
    tersebut, kata Endipat, baru menyumbang Rp 10 miliar untuk Aceh.
    “Orang per orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliunan ke Aceh. Jadi, yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana, padahal negara sudah hadir sejak awal dalam penanggulangan bencana,” ujar Endipat dalam rapat kerja itu, Senin (8/12/2025).
    Endipat juga mengeluarkan pernyataan soal “sok paling Aceh dan Sumatera” dalam rapat kerja tersebut.
    Politikus Partai Gerindra itu meminta agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memperbarui penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang dilakukan pemerintah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Ia tidak ingin pemerintah justru kalah dengan sejumlah pihak yang merasa dirinya paling berjasa untuk wilayah bencana tersebut.
    “Jadi, kami mohon Ibu (Meutya Hafid), fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional, membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu, sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu,” kata Endipat.
    Pihak-pihak yang merasa dirinya berjasa itu, nilai Endipat, kebanyakan hanya datang sekali atau dua kali ke Aceh.
    “Ada apa namanya, orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara sudah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana,” ujar Endipat.
    Lantas, siapakah sosok
    Endipat Wijaya
    yang menyinggung soal
    donasi Rp 10 miliar ke Sumatera
    ? Berikut profil singkatnya:
    Dilansir dari laman resmi DPR dan Fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya merupakan legislator kelahiran 31 Mei 1984.
    Ia merupakan lulusan Teknik Metalurgi Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2006. Setelah itu, Endipat diketahui lulus dari jurusan Manajemen Swiss German University pada 2019.
    Sebelum terjun ke politik, Endipat Wijaya diketahui pernah bekerja sebagai teknisi di Double A Group selama satu tahun. Setelah itu, ia hijrah ke Kalimantan Timur dengan bergabung PT Kaltim Prima Coal.
    Pada 2011, ia memutuskan terjun ke politik dengan bergabung bersama Partai Gerindra. Kini, pria kelahiran Bengkulu itu merupakan anggota DPR periode 2024-2029 dari daerah pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau.
    Endipat Wijaya berhasil meraih 105.413 suara atau yang tertinggi di dapil tersebut pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPC Gerindra Sidoarjo Ikut Bimtek DPD Jawa Timur di Banyuwangi

    DPC Gerindra Sidoarjo Ikut Bimtek DPD Jawa Timur di Banyuwangi

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Para anggota DPRD Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo ikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Timur di Banyuwangi.

    Acara Bimtek juga diikuti oleh para kepala daerah yang didukung oleh dari Partai Gerindra seluruh Jawa Timur.

    Kegiatan Bimtek ini juga menjadi ajang konsolidasi dan penguatan kapasitas kader Partai Gerindra dari berbagai daerah di Jawa Timur.

    Dari Kabupaten Sidoarjo, hadir langsung Ketua DPC Partai Gerindra Hj Mimik Idayana bersama jajaran anggota DPRD Sidoarjo dari Fraksi Gerindra.

    Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo Hj Mimik Idayana menegaskan bahwa Bimtek tersebut merupakan forum strategis untuk menyamakan visi perjuangan serta memperkuat soliditas partai, dan juga meningkatkan sinergi antara eksekutif dan legislatif agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada rakyat.

    “Melalui Bimtek ini, seluruh kader Gerindra di daerah diharapkan semakin solid, profesional, dan fokus menjalankan amanah rakyat,” ujarnya melalui rilisnya Selasa (9/12/2025).

    Hj. Mimik melanjutkan Bimtek ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas kepemimpinan kepala daerah dan anggota DPRD di masing-masing daerah, sekaligus memastikan arah kebijakan daerah sejalan dengan visi pembangunan dan perjuangan partai.

    “Bimtek ini tidak hanya memperkuat koordinasi, tetapi juga memastikan seluruh kader legislatif memiliki garis kerja yang selaras dengan arah kebijakan nasional,” terang wanita yang juga menjabat sebagai Wabup Sidoarjo itu.

    Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad, menguraikan pembangunan hanya dapat optimal apabila pemerintah daerah dan legislatif menjaga harmoni dan menyelaraskan program dengan pemerintah pusat.

    “Sinkronisasi program pusat dan daerah memastikan masyarakat menerima manfaat dari kebijakan prioritas Bapak Presiden,” paparnya. (isa/ted)