Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Habiburokhman: Selama Janur Kuning Paripurna Belum Diketuk, Masukan RUU KUHAP Masih Diterima

    Habiburokhman: Selama Janur Kuning Paripurna Belum Diketuk, Masukan RUU KUHAP Masih Diterima

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman menegaskan selama Rapat Paripurna belum dimulai, pihaknya masih bisa menerima masukan terhadap revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    Hal ini dia ungkapkan dalam konferensi pers di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (14/7/2025).

    “Sahnya undang-undang itu adalah di Paripurna. Bukan hanya di undang-undang ini sebetulnya. Semua undang-undang. Selama janur kuning Paripurna belum diketuk. Masih terbuka peluang [terima masukan]. Dulu KUHP saja batal,” kata legislator Gerindra tersebut.

    Pria yang juga Waketum Gerindra ini menyampaikan bahwa proses penyusunan revisi KUHAP saat ini masih berjalan dalam tahap pembahasan, sebagaimana diatur dalam UU MD3.

    Pada intinya, dia menyebut setelah tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) selesai bekerja, panitia kerja (panja) Komisi III DPR akan mengkaji lagi dari awal, di momen inilah akan dipertimbangkan lagi jika memang ada masukan tambahan yang memang diperlukan.

    Setelah itu, lanjutnya, panja akan melaporkan kepada Komisi III DPR untuk mendapat persetujuan apakah bisa dibawa ke tingkat pertama atau tidak. Jika misalnya sudah disahkan di tingkat pertama, maka pengesahan berlanjut ke Paripurna.

    “Kalau logika standarnya ketika di panja selesai berarti sampai di Paripurna tidak ada perubahan, tetapi tidak demikian, masih bisa sangat mungkin kalau sudah disetujui di tingkat pertama, di Paripurna kalau ada usulan perubahan ya masih bisa secara faktanya,” katanya dalam RDP dan RDPU dengan Komnas Perempuan, LBH Apik, PBB, dan Gema Keadilan, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

    Menurutnya, itulah metode berlapis yang dianut Indonesia untuk mengesahkan Undang-Undang. Ini dilakukan dalam rangka menjaga agar tidak ada pasal-pasal yang tidak pas lagi.

    “Jadi teman-teman masyarakat, teman-teman LSM, bisa terus ngasih masukan ya, ketok palu terakhir itu adalah ketika paripurna ya. Selama teman-teman bisa meyakinkan anggota DPR, pimpinan fraksi, masih bisa mengubah apa yang sudah diputuskan,” tegasnya.

    Lebih jauh, Habiburokhman memastikan bahwa proses penyusunan dan pembahasan UU ini sudah transparan dan terbuka. Dia juga mengklaim pihaknya tidak pernah menolak satu pun institusi yang mengajukan RDPU.

    “Tidak ada, coba cek, ada yang sudah pernah mengajukan RDPU lalu ditolak, tidak ada. Tadi pagi saya cek lagi, ada lagi gak yang mengajukan RDPU, tidak ada ya, belum ada, silakan selama proses ini belum di paripurna, kita akan terbuka menerima masukan masyarakat,” pungkasnya.

  • Didit dan Hashim Dampingi Prabowo di Perayaan Hari Bastille Prancis

    Didit dan Hashim Dampingi Prabowo di Perayaan Hari Bastille Prancis

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menghadiri Hari Nasional Prancis atau Bastille Day sebagai tamu kehormatan, Senin (14/7/2025). 

    Berdasarkan tayangan langsung acara tersebut di YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo terlihat hadir mengenakan setelan jas abu-abu gelap yang melapisi kemeja putih dan dasi merahnya. Dia juga terlihat mengenakan kopiah hitam dan kacamata. 

    Prabowo terlihat mendapatkan tempat duduk bersama dengan tokoh maupun pimpinan negara sahabat lainnya. 

    Di belakang Prabowo, turut hadir anaknya yakni Didit Hediprasetyo, serta adiknya, yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus pemilik Arsari Griup,  Hashim Djojohadikusumo. 

    Macron juga sempat menyapa para tamu kehormatan yang ada di acara tersebut. Macron terlihat sempat berpelukan dengan Prabowo saat menyapa para tamu-tamu kehormatan itu. 

    Kedatangan Prabowo di Bastille Day merupakan undangan langsung dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang sebelumnya mendatangi Indonesia. Kini, Prabowo tiba di Prancis untuk melakukan kunjungan kenegaraan balasan.

    Presiden ke-8 RI itu menyampaikan apresiasi atas hubungan erat antara Indonesia dan Prancis yang kini berada pada tingkat yang sangat baik.

    Hal ini disampaikan dalam pernyataan resmi saat menerima kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya menerima undangan khusus sebagai tamu kehormatan dalam peringatan Hari Bastille pada 14 Juli mendatang di Paris—sebuah hari bersejarah yang menandai lahirnya Republik Prancis modern.

    “Saya terima kasih atas undangan tersebut. Dulu kalau saya di Paris, saya hanya menonton dari pinggir jalan. Sekarang saya bisa berdiri di podium bersama Presiden Macron,” ujarnya dalam forum itu

  • Hari Kebudayaan 17 Oktober Bertepatan Ultah Prabowo, PDIP: Jangan Disimplifikasikan

    Hari Kebudayaan 17 Oktober Bertepatan Ultah Prabowo, PDIP: Jangan Disimplifikasikan

    Bisnis.com, JAKARTA — Legislator PDI Perjuangan (PDIP), Aria Bima menyambut baik dan mengapresiasi Menteri Kebudayaan, Fadli Zon yang menetapkan Hari Kebudayaan jatuh setiap 17 Oktober, yang juga ternyata bertepatan dengan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut dia, hal tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi pemerintah tidak hanya terbatas pada persoalan politik dan ekonomi saja, tetapi juga melihat bahwa fondasi kebudayaan juga penting.

    Lebih lanjut, dia juga merasa seharusnya penetapan Hari Kebudayaan jangan disimplifikasi atau disederhanakan dengan hari lahirnya Prabowo. 

    “Saya kira Pak Prabowo juga tidak akan suka kalau hari kelahirannya, kemudian dijadikan sebagai satu hal yang monumental seperti Hari Kebudayaan. Pak Prabowo sadar benar sebagai negarawan, tidak maulah bicara soal kebudayaan itu kemudian dianalogikan dengan hari kelahirannya,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

    Politisi PDIP ini berpandangan bahwa menetapkan Hari Kebudayaan nasional sama artinya dengan menempatkan kebanggaan bangsa. Bahkan, dia menyebut misalnya saja lagu Indonesia Raya, Halo Halo Bandung, dan Maju Tak Gentar mampu menyatukan semangat untuk merdeka.

    “Peradaban bangsa ini adalah sesuatu hal yang harus kita jadikan sebagai value, core value, pembangunan nation and character bangsa kita. Bangsa yang besar karena faktor keyakinan budayanya itu menjadi value bangsa,” ucapnya.

    Dengan demikian, Aria berharap dengan adanya Hari Kebudayaan ini dapat menjadikan bangsa Indonesia lebih bangga dengan berbagai peradaban yang dilahirkan oleh para leluhur dan tokoh-tokoh sebelumnya.

    “Dan itu mampu memproteksi budaya-budaya Barat, budaya-budaya Arab, budaya-budaya luar yang akan menjadikan bangsa ini tidak berkarakter dan tidak bangga dengan dirinya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menetapkan Hari Kebudayaan jatuh pada 17 Oktober. Ketetapan itu tertuang dalam surat keputusan menteri (kepmen) yang diterbitkan oleh Fadli pekan lalu.  

    Berdasarkan salinan Keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia No.162/M/2025 yang tersebar di sejumlah media, perayaan hari baru secara nasional itu ditetapkan berdasarkan 11 payung hukum dalam bentuk undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres), keputusan presiden (keppres) serta peraturan menteri.  

    Kepmen No.162/M/2025 itu memuat tiga butir keputusan dari Fadli Zon sebagai menteri. “Menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan,” demikian dikutip Bisnis dari butir kesatu Keputusan Menteri (Kepmen) itu. 

    Adapun 17 Oktober diketahui merupakan hari ulang tahun Presiden Prabowo Subianto. Dia lahir pada 17 Oktober 1951. Kini Prabowo juga diketahui merupakan Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, di mana Fadli Zon menjabat sebagi Wakil Ketua Umum dan Wakil Ketua Dewan Pembina.  

    Selain jabatan politik, Fadli Zon juga tercatat sering mendampingi Prabowo baik dalam momen formal maupun non-formal.

  • Tarif Impor AS Ditunda Lagi, ini Langkah Prabowo Rayu Trump

    Tarif Impor AS Ditunda Lagi, ini Langkah Prabowo Rayu Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus melakukan perundingan dengan Amerika Serikat demi menurunkan tarif impor sebesar 32% yang ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump. Peningkatan impor produk asal Negeri Paman Sam hingga investasi jumbo telah disiapkan oleh Indonesia untuk memuluskan upaya tersbeut

    Teranyar, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menemui Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick dan Perwakilan Dagang AS (United States Trade Representative/USTR), Jamieson Greer pekan lalu tak lama setelah Trump menetapkan tarif impor untuk Indonesia.

    Airlangga menyebut, perundingan telah mencapai kemajuan dan kesepakatan-kesepakatan yang mencakup mengenai isu-isu tarif, hambatan non-tarif, ekonomi digital, keamanan ekonomi, serta kerja sama komersial dan investasi.

    Dia menuturkan, Indonesia dan AS sepakat untuk mengintensifkan kembali perundingan tarif dalam tiga minggu ke depan hingga menjelang tanggal pemberlakuan 1 Agustus 2025.

    “Kita sudah memiliki pemahaman yang sama dengan AS terkait progress perundingan. Kita akan mengoptimalkan waktu dalam tiga minggu ke depan, untuk secara intensif merundingkan lebih lanjut dan menuntaskan perundingan tarif ini dengan prinsip yang saling menguntungkan,” ujar Airlangga dikutip dari keterangan resminya, Senin (14/7/2025).

    Airlangga menuturkan, RI ingin meningkatkan hubungan komersial Indonesia dengan AS. Salah satu bentuk keseriusan Indonesia adalah penandatanganan MoU yang dilakukan perusahaan-perusahaan Indonesia di bidang Energi dan Pertanian dengan perusahaan dan Asosiasi Usaha AS untuk pembelian produk unggulan AS dan mendorong peningkatan investasi.

    Selain itu, Indonesia dan AS juga melihat potensi besar untuk memperluas kembali kerja sama di sektor strategis seperti mineral kritis (critical minerals). Airlangga menuturkan, AS menunjukkan ketertarikan yang kuat untuk mendorong kemitraan di bidang critical minerals.

    “Indonesia memiliki cadangan besar nikel, mangan, kobalt, dan tembaga. Kita perlu mengoptimalkan potensi kerjasama dan investasi dalam pengolahan critical minerals tersebut bersama-sama,” ungkapnya.

    Dalam konferensi pers terpisah, Airlangga juga mengungkap Pemerintah Indonesia be melakukan investasi besar-besaran ke Negeri Paman Sam melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), sekaligus meningkatkan impor dari AS guna menekan surplus neraca perdagangan Indonesia.

    Airlangga menyampaikan, Indonesia menyiapkan anggaran hingga US$34 miliar atau sekitar Rp551,1 triliun (kurs US$1=Rp16.209) untuk menopang strategi ini.

    Nilai tersebut mencakup pembelian komoditas dari AS dan investasi, termasuk melalui BUMN serta Danantara yang baru dibentuk pada Februari 2025.

    “[Perjanjian tersebut termasuk] terkait dengan rencana investasi, termasuk di dalamnya oleh BUMN dan Danantara,” ujar Airlangga.

    Prabowo Bakal Temui Trump?

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membuka kemungkinan untuk Presiden Prabowo Subianto bertemu langsung dengan Presiden Donald Trump untuk negosiasi tarif impor 32%.

    Menurut Prasetyo, ada kemungkinan bagi Prabowo untuk langsung bertemu dengan Trump guna menegosiasi kembali tarif impor timbal balik itu.

    “Ada [kemungkinan Prabowo bertemu Trump]. Ada, tapi saya belum bisa memastikan kapan,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    Prasetyo juga menuturkan, pemerintah belum mengatur jadwal kunjungan itu. Saat ini, Prabowo tengah berkunjung ke beberapa negara yang diawali sejak pekan lalu dari Arab Saudi, Brasil, Belgia dan Prancis.

    Meski demikian, dia menyebut keinginan Prabowo untuk langsung bernegosiasi itu ada.

    “Ya, sebagai sebuah upaya tentu ada. Tapi belum dipastikan untuk akan adanya pertemuan dengan Presiden Trump,” ucap politisi Partai Gerindra itu.

  • Tarif Impor AS Ditunda Lagi, ini Langkah Prabowo Rayu Trump

    Tarif Impor AS Ditunda Lagi, ini Langkah Prabowo Rayu Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus melakukan perundingan dengan Amerika Serikat demi menurunkan tarif impor sebesar 32% yang ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump. Peningkatan impor produk asal Negeri Paman Sam hingga investasi jumbo telah disiapkan oleh Indonesia untuk memuluskan upaya tersbeut

    Teranyar, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menemui Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick dan Perwakilan Dagang AS (United States Trade Representative/USTR), Jamieson Greer pekan lalu tak lama setelah Trump menetapkan tarif impor untuk Indonesia.

    Airlangga menyebut, perundingan telah mencapai kemajuan dan kesepakatan-kesepakatan yang mencakup mengenai isu-isu tarif, hambatan non-tarif, ekonomi digital, keamanan ekonomi, serta kerja sama komersial dan investasi.

    Dia menuturkan, Indonesia dan AS sepakat untuk mengintensifkan kembali perundingan tarif dalam tiga minggu ke depan hingga menjelang tanggal pemberlakuan 1 Agustus 2025.

    “Kita sudah memiliki pemahaman yang sama dengan AS terkait progress perundingan. Kita akan mengoptimalkan waktu dalam tiga minggu ke depan, untuk secara intensif merundingkan lebih lanjut dan menuntaskan perundingan tarif ini dengan prinsip yang saling menguntungkan,” ujar Airlangga dikutip dari keterangan resminya, Senin (14/7/2025).

    Airlangga menuturkan, RI ingin meningkatkan hubungan komersial Indonesia dengan AS. Salah satu bentuk keseriusan Indonesia adalah penandatanganan MoU yang dilakukan perusahaan-perusahaan Indonesia di bidang Energi dan Pertanian dengan perusahaan dan Asosiasi Usaha AS untuk pembelian produk unggulan AS dan mendorong peningkatan investasi.

    Selain itu, Indonesia dan AS juga melihat potensi besar untuk memperluas kembali kerja sama di sektor strategis seperti mineral kritis (critical minerals). Airlangga menuturkan, AS menunjukkan ketertarikan yang kuat untuk mendorong kemitraan di bidang critical minerals.

    “Indonesia memiliki cadangan besar nikel, mangan, kobalt, dan tembaga. Kita perlu mengoptimalkan potensi kerjasama dan investasi dalam pengolahan critical minerals tersebut bersama-sama,” ungkapnya.

    Dalam konferensi pers terpisah, Airlangga juga mengungkap Pemerintah Indonesia be melakukan investasi besar-besaran ke Negeri Paman Sam melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), sekaligus meningkatkan impor dari AS guna menekan surplus neraca perdagangan Indonesia.

    Airlangga menyampaikan, Indonesia menyiapkan anggaran hingga US$34 miliar atau sekitar Rp551,1 triliun (kurs US$1=Rp16.209) untuk menopang strategi ini.

    Nilai tersebut mencakup pembelian komoditas dari AS dan investasi, termasuk melalui BUMN serta Danantara yang baru dibentuk pada Februari 2025.

    “[Perjanjian tersebut termasuk] terkait dengan rencana investasi, termasuk di dalamnya oleh BUMN dan Danantara,” ujar Airlangga.

    Prabowo Bakal Temui Trump?

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membuka kemungkinan untuk Presiden Prabowo Subianto bertemu langsung dengan Presiden Donald Trump untuk negosiasi tarif impor 32%.

    Menurut Prasetyo, ada kemungkinan bagi Prabowo untuk langsung bertemu dengan Trump guna menegosiasi kembali tarif impor timbal balik itu.

    “Ada [kemungkinan Prabowo bertemu Trump]. Ada, tapi saya belum bisa memastikan kapan,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    Prasetyo juga menuturkan, pemerintah belum mengatur jadwal kunjungan itu. Saat ini, Prabowo tengah berkunjung ke beberapa negara yang diawali sejak pekan lalu dari Arab Saudi, Brasil, Belgia dan Prancis.

    Meski demikian, dia menyebut keinginan Prabowo untuk langsung bernegosiasi itu ada.

    “Ya, sebagai sebuah upaya tentu ada. Tapi belum dipastikan untuk akan adanya pertemuan dengan Presiden Trump,” ucap politisi Partai Gerindra itu.

  • Fadli Zon Tetapkan 17 Oktober Hari Kebudayaan, Bertepatan Hari Ulang Tahun Prabowo

    Fadli Zon Tetapkan 17 Oktober Hari Kebudayaan, Bertepatan Hari Ulang Tahun Prabowo

    GELORA.CO – Menteri Kebudayaan Fadli Zon dikabarkan telah menetapkan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional. Tanggal tersebut ternyata bertepatan dengan ulang tahun Presiden RI Prabowo Subianto. 

    Keputusan itu tertuang dalam salinan dokumen Keputusan Menteri Kebudayaan No.162/M/2025 tentang Hari Kebudayaan, yang tersebar di media sosial. Dokumen dengan tiga halaman itu ditandatangani oleh Fadli Zon pada 7 Juli 2025. 

    “Menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan,” demikian bunyi butir kesatu Keputusan Menteri (Kepmen) itu, dikutip Bisnis dari akun Instagram @bukusenirupa, Minggu (13/7/2025). 

    Meski demikian, melalui Kepmen tersebut, Fadli tidak menetapkan hari perayaan baru tersebut sebagai libur nasional. Kepmen tersebut juga berlaku pada tanggal ditetapkan. 

    Dengan demikian, Hari Kebudayaan Nasional nantinya akan dirayakan pada 17 Oktober 2025 mendatang. 

    “Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” demikian bunyi butir ketiga surat tersebut. 

    Bisnis sudah mencoba untuk mendapatkan salinan resmi Kepmen tersebut melalui situs resmi JDIH Kementerian Kebudayaan, maupun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (sebelum dipecah pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto). 

    Namun, dokumen itu belum ditemukan. Dokumen itu juga belum diunggah maupun dipublikasikan resmi oleh Kementerian Kebudayaan secara resmi melalui kanal informasinya. 

    Upaya konfirmasi juga telah dilakukan ke Menteri Kebudayaan Fadli Zon, serta Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, namun belum ada respons yang diberikan sampai dengan berita ini dimuat. 

    Adapun, 17 Oktober diketahui merupakan hari ulang tahun Presiden Prabowo Subianto. Dia lahir pada 17 Oktober 1951. Kini dia berumur 74 tahun. 

    Prabowo juga diketahui merupakan Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, di mana Fadli Zon menjabat sebagi Wakil Ketua Umum dan Wakil Ketua Dewan Pembina. 

  • Ahmad Muzani Apresiasi Sinergi MPR dan Wartawan Parlemen dalam Media Gathering MPR 2025 – Page 3

    Ahmad Muzani Apresiasi Sinergi MPR dan Wartawan Parlemen dalam Media Gathering MPR 2025 – Page 3

    Dalam kesempatan itu, Muzani mengungkapkan ke depan tugas-tugas lembaga negara lebih berat karena akan dihadapkan pada persoalan-persoalan kekinian. “Karena itu MPR juga sudah mulai berbenah diri, misalnya bagaimana menghadapi tahun 2045 ketika Indonesia berumur 100 tahun,” ujar Muzani yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini.

    Menurut Muzani, problem dan keadaan masyarakat Indonesia pada tahun 2045 akan sangat berbeda dengan keadaan Indonesia pada saat memperingati Hari Kemerdekaan ke-80 pada 17 Agustus 2025 nanti.

    “Oleh sebab itu kita mulai memikirkan tentang konstitusi modern kita ketika Indonesia sudah berumur 100 tahun, apakah konstitusi sekarang ini dianggap cukup atau perlu disempurnakan. Ini mungkin perlu dipikirkan mulai dari sekarang,” katanya.

    Sedangkan saat ini, lanjut Muzani, semua upaya yang dilakukan lembaga negara, khususnya MPR, adalah untuk memperkuat posisi negara, persatuan Indonesia, dan kebhinekaan Indonesia. Muzani menyebutkan peran media sangat positif dalam mendukung semua upaya itu. 

    “Sinergi diperlukan agar ada korelasi antara lembaga negara dan program pemerintah. Lembaga negara harus jalan bersamaan dengan program pemerintah. Sebaliknya program pemerintah juga harus berjalan bersamaan dengan program lembaga negara dalam upaya untuk bersama-sama menguatkan lembaga negara,” imbuhnya.

    “Kalau lembaga negara berjalan sendiri-sendiri tentu akan merepotkan pada posisi lembaga negara lainnya. Karena itu, kita harus selalu menguatkan posisi masing-masing di satu sisi, tapi di sisi lain kita juga harus terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan lembaga negara lainnya,” sambungnya.

    Muzani menambahkan program pemerintah yang sekarang berjalan harus mendapatkan support dari berbagai macam lembaga negara. “Agar tujuan nasional kita lebih cepat tercapai karena ada sinergi di antara lembaga negara,” pungkasnya.

    Malam ramah tamah Media Gathering MPR RI tahun 2025 ini ditutup dengan pembagian hadiah lomba dan pengundian doorprize.

  • Muzani Minta Kader Gerindra Tak Sombong meski Prabowo Jadi Presiden

    Muzani Minta Kader Gerindra Tak Sombong meski Prabowo Jadi Presiden

    Muzani Minta Kader Gerindra Tak Sombong meski Prabowo Jadi Presiden
    Tim Redaksi
    LOMBOK, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen)
    Gerindra

    Ahmad Muzani
    meminta seluruh kader partainya tetap rendah hati dan tidak sombong, meskipun Ketua Umum Gerindra
    Prabowo Subianto
    kini telah menjabat sebagai Presiden RI.
    Muzani menegaskan bahwa kemenangan Gerindra kali ini menjadi beban bersama seluruh jajaran partai, untuk membuktikan kekuasaan Presiden Prabowo digunakan sepenuhnya bagi kepentingan rakyat.
    “Partai politik harus hadir pada saat masyarakat suka dan duka. Duka mereka duka Gerindra. Sakit mereka sakit Gerindra. Itulah yang diajarkan Pak Prabowo kepada kita semua,” ujar Muzani dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (12/7/2025).
    Hal itu disampaikan Muzani saat menghadiri acara Temu Kader Gerindra se-Nusa Tenggara Barat (
    NTB
    ) yang digelar pada Sabtu (12/7/2025).
    Acara tersebut turut dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, para kepala daerah, serta anggota DPRD dari Partai Gerindra.
    Dalam pidatonya, Muzani meminta seluruh kepala daerah yang diusung Partai Gerindra untuk terus turun ke lapangan dan hadir di tengah masyarakat, baik saat suka maupun duka.
    Dia menilai sikap tersebut penting untuk menunjukkan bahwa kekuasaan yang dimiliki seluruh kader Gerindra digunakan demi rakyat.
    “Ketika kita melihat bencana di Kota Mataram kita langsung memberikan bantuan. Ini adalah hal yang baik bagi seorang pemimpin yang langsung turun ke lapangan. Itu sebabnya kita turun hari ini ke NTB karena kita ingin memastikan bahwa Gerindra hadir di tengah-tengah masyarakat NTB,” kata Muzani.
    “Tentu bantuan ini tidak akan bisa menggantikan kesedihan, beban penderitaan, tapi ini bentuk cinta kita, cinta Gerindra kepada masyarakat,” sambungnya.
    Dalam kesempatan yang sama, Muzani juga meminta agar seluruh anggota DPRD Gerindra di NTB mendukung penuh kebijakan kepala daerah selama kebijakan itu berpihak pada rakyat.
    “Perintah partai adalah bantu gubernur, bantu wali kota, bantu bupati di mana pun berada selama kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan rakyat,” jelas Muzani.
    Menurut Muzani, seluruh kader Gerindra harus bisa menjadi Prabowo sebagai contoh.
    Sebab, Prabowo telah berkomitmen mewakafkan jabatannya untuk kepentingan rakyat.
    Ketua MPR RI mengatakan, komitmen itu ditunjukkan Prabowo dengan meluncurkan berbagai kebijakan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan kebodohan di Indonesia.
    “Presiden hari ini bertekad mewakafkan jabatannya sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, menghapus kemiskinan dan kebodohan. Pak Prabowo bertekad masyarakat Indonesia harus pintar, sehat, dan dompetnya tebal,” tutur Muzani.
    “Maka semua program presiden diperuntukkan untuk memberantas kemiskinan. Mencerdaskan bangsa dengan mendirikan sekolah rakyat bagi anak-anak berprestasi yang tidak mampu sekolah,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekjen Gerindra Ajak Pemimpin di NTB Seperti Prabowo, Hadir Saat Rakyat Suka dan Duka – Page 3

    Sekjen Gerindra Ajak Pemimpin di NTB Seperti Prabowo, Hadir Saat Rakyat Suka dan Duka – Page 3

    Muzani melanjutkan, meskipun Prabowo telah menjadi presiden, Partai Gerindra tidak boleh sombong. Justru, kata dia, kemenangan ini menjadi beban berat bersama untuk membuktikan bahwa kekuasaan kepresidenan Prabowo digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

    Muzani berharap, seluruh kepala daerah untuk bekerja sungguh-sungguh. Termasuk kepada seluruh anggota DPRD Gerindra se NTB untuk mendukung penuh kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin jika itu sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

    “Di NTB ada Gubernur Pak Iqbal, di Mataram menang di banyak kabupaten kota yang diusung Gerindra menang. Itu sebabnya kepada seluruh anggota DPRD Gerindra untuk membantu gubernur bekerja untuk rakyat. Perintah partai adalah bantu gubernur bantu walikota bantu bupati dimana pun berada selama kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan rakyat,” kata dia.

    Menurut Muzani, semangat untuk memperbaiki nasib rakyat juga dilakukan oleh Presiden Prabowo. Dia mengatakan, sejak menjabat Presiden Prabowo telah mengeluarkan banyak kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat.

    Kebijakan itu, kata Muzani, semata-mata untuk menghilangkan kemiskinan dan kebodohan di Indonesia.

     

  • Polemik Amendemen KUHAP, Soal Posisi Polisi hingga Isu Penyadapan

    Polemik Amendemen KUHAP, Soal Posisi Polisi hingga Isu Penyadapan

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi III DPR memastikan amandemen Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara spesifik memperkuat posisi polisi.

    Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menuturkan bahwa Pasal 7 ayat 5 dianggap seakan-akan membuat polisi semakin powerfull karena disebut sebagai penyidik utama. Padahal, ujarnya, pihaknya tidak sama sekali membuat seperti itu.

    “Kami perlu sampaikan, bahwa pengaturan dalam KUHAP baru sama persis dengan KUHAP lama, tidak memberikan tambahan kewenangan kepada Polri, bahkan mengurangi kewenangan Polri dari yang diatur di KUHAP lama,” katanya dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (11/7/2025).

    Dia menerangkan, dalam KUHAP lama tidak menyebutkan penyidik tertentu seperti misalnya penyidik KPK, penyidik Tipikor, penyidik kejaksaan, hingga penyidik TNI AL. Sementara di KUHAP baru, imbuhnya, mereka akan disebutkan dan dikecualikan.

    “Jadi Polri tetap penyidik, iya dong, namanya institusi Polri kan penyidik utamanya polisi. Istilahnya memang dulu nggak disebutkan, sekarang disebut penyidik utama, dipertegas. Tapi tidak ada penambahan kewenangan sama sekali,” ujarnya.

    Legislator Gerindra ini melanjutkan, penyidik tertentu seperti yang disebutkannya tadi akan diatur untuk bisa bekerja sendiri tanpa perlu berkoordinasi dengan Polri.

    “Tidak perlu berkoordinasi dengan Polri. Jadi tidak benar Polri menjadi lebih powerfull oke,” tegas Habiburokhman.

    Soal Klausul Penyadapan 

    Di sisi lain, Habiburokhman juga menegaskan bahwa revisi KUHAP tidak memuat soal penyadapan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH). 

    Hal tersebut dia sampaikan dalam konferensi pers yang dilakukan di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (11/7/2025).

    “Lalu soal penyadapan, bahaya penyadapan sewenang-wenang. Ya Allah, Astaghfirullahaladzim, teman-teman kan tahu, kemarin soal penyadapan, kita sepakati tidak dibahas di KUHAP,” kata dia.

    Legislator Gerindra ini melanjutkan, soal penyadapan ini nantinya akan dibahas di Undang-Undang khusus terkait pernyadapan. Prosesnya pun menurut dia akan panjang lagi.

    “Nanti prosesnya panjang lagi itu. Kita uji publik, minta partisipasi masyarakat. Tidak ada pengaturan penyadapan di KUHAP ini,” tegasnya.

    Diberitakan sebelumnya, draf revisi KUHAP yang pernah dilihat Bisnis, wewenang penyadapan oleh penegak hukum diatur dalam pasal 124 hingga 129. 

    Pada pasal 124 ayat (1), KUHAP mengatur bahwa penyidik, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) atau penyidik tertentu dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan.  

    Kemudian, pada ayat (2), penyadapan harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri (PN). 

    Sebelumnya pula, Komisi Yudisial mengusulkan adanya sinkronisasi dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) berkenaan aturan penyadapan di luar penegakan hukum pidana. 

    Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai mengatakan hingga kini materi penyadapan masih belum diatur dalam KUHAP tetapi tersebar di Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektornik (UU ITE) dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). 

    Merujuk ketentuan dua beleid tersebut, Amzulian berujar upaya penyadapan dimungkinkan dalam rangka penyelidikan ataupun penyidikan dalam penegakan hukum pidana. 

    “Selain untuk kepentingan penegakan hukum, rupanya penyadapan juga mendapatkan peluang penggunaannya untuk kepentingan penegakan disiplin dan pelanggaran etik,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

    Progres Pembahasan 

    Adapun, saat ini panitia kerja (panja) Komisi III DPR sedang menggelar rapat dengan tim pengurus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) serta pemerintah guna menyinkronkan revisi KUHAP.

    Sebelumnya, panja Komisi III DPR telah merampungkan pembahasan 1.676 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam kurun waktu dua hari sejak Rabu (9/10/2025) hingga Kamis (10/10/2025). 

    Ketua Komisi III DPR Habiburokhman merincikan 1.676 DIM itu terdiri dari 1.091 DIM tetap, 295 DIM redaksional, 68 DIM diubah, 91 DIM dihapus, 131 merupakan substansi baru. 

    Dia melanjutkan, tahapan selanjutnya setelah pembahasan DIM selesai adalah pihaknya akan segera mengesahkan revisi KUHAP di tingkat I. 

    “Iya dong harus segera ya, karena KUHAP yang lama ini kan sangat tidak adil dan harus segera kita ganti dengan KUHAP yang baru,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).