partai: Gerindra

  • 4
                    
                        MK Larang Wamen Rangkap Jabatan, Muzani: Tak Ada Kewajiban Dilaksanakan
                        Nasional

    4 MK Larang Wamen Rangkap Jabatan, Muzani: Tak Ada Kewajiban Dilaksanakan Nasional

    MK Larang Wamen Rangkap Jabatan, Muzani: Tak Ada Kewajiban Dilaksanakan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua MPR
    Ahmad Muzani
    menanggapi Mahkamah Konstitusi (
    MK
    ) yang mempertegas larangan untuk menteri maupun wakil menteri untuk
    rangkap jabatan
    .
    Menurutnya, larangan rangkap jabatan hanya terdapat dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019, bukan putusannya.
    “Tidak ada kewajiban untuk dilaksanakan karena itu pertimbangan untuk sebuah keputusan, tapi keputusannya tidak begitu. Itu kan bukan keputusan, tapi itu pertimbangan,” ujar Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025).
    Pertimbangan hukum MK, kata Muzani, bukanlah keputusan yang mengikat. Sehingga tidak ada kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakan Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 itu.
    “Itu sebenarnya bukan larangan. Bukan larangan karena bukan (amar) keputusan (MK). Tapi, MK memberi pertimbangan,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu.
    Sementara itu, anggota
    Komisi II
    DPR Muhammad Khozin mengimbau agar para wakil menteri (
    wamen
    ) mengundurkan diri secara sukarela dari posisinya di BUMN saat ini.
    Imbauan tersebut disampaikannya, mengingat MK sudah menegaskan bahwa Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 telah melarang rangkap jabatan oleh menteri maupun wamen.
    “Para wakil menteri dengan sukarela dapat mengajukan pengunduran diri dengan memilih salah satu jabatan yang dijabat saat ini; posisi wakil menteri atau komisaris,” ujar Khozin saat dihubungi, Jumat (18/7/2025).
    Ia mengatakan, Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 harus menjadi pedoman Menteri BUMN Erick Thohir dalam menunjuk komisaris di perusahaan-perusahaan plat merah.
    Pasalnya, Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 mengatur bahwa posisi menteri maupun wakil menteri itu setara, sehingga keduanya dilarang untuk rangkap jabatan.
    “Pertimbangan mahkamah dalam Putusan MK No 21/2025 atas uji materi UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara merujuk putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang isinya melarang menteri rangkap jabatan dengan jabatan publik seperti
    komisaris BUMN
    . Larangan tersebut juga berlaku bagi Wakil Menteri,” ujar Khozin.
    Diketahui, Putusan MK 80/PUU-XVII/2019 yang dimaksud berkaitan dengan pertimbangan MK yang menegaskan larangan rangkap jabatan untuk wakil menteri.
    Pertimbangan hukum dalam putusan tersebut mengatakan, jabatan menteri dan wakil menteri sama-sama ditunjuk oleh presiden sehingga memiliki status yang sama.
    “Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri,” bunyi 80/PUU-XVII/2019 itu.
    Alasan pertimbangan itu dibuat MK agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Prabowo hadir Harlah Ke-27 PKB bersama Gibran, Puan

    Presiden Prabowo hadir Harlah Ke-27 PKB bersama Gibran, Puan

    Presiden, saat berjalan menuju kursinya, sempat menyapa dan menyalami Wakil Presiden Ke-13 KH Ma’ruf Amin, yang saat ini menjabat Ketua Dewan Syuro DPP PKB untuk masa bakti 2024–2029

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum DPP Partai Gerindra menghadiri acara Hari Lahir (Harlah) Ke-27 PKB di Jakarta, Rabu malam, bersama petinggi senior Gerindra, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani, yang juga Ketua DPR RI.

    Prabowo tiba di lokasi Harlah Ke-27 PKB pukul 19.20 WIB, dan disambut oleh Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar, yang juga populer dengan sapaan Cak Imin.

    Presiden Prabowo, setibanya di lokasi, langsung melambaikan tangannya menyapa kader-kader PKB, yang selepas Pilpres 2024, memutuskan menjadi partai pendukung pemerintah. Presiden, saat berjalan menuju kursinya, sempat menyapa dan menyalami Wakil Presiden Ke-13 KH Ma’ruf Amin, yang saat ini menjabat Ketua Dewan Syuro DPP PKB untuk masa bakti 2024–2029.

    Presiden kemudian melanjutkan untuk menyalami petinggi-petinggi PKB dan petinggi partai politik lain yang turut hadir acara Harlah Ke-27 PKB, seperti dari Partai Demokrat, Partai NasDem, dan Partai Gerindra.

    Setelah itu, acara pun berlanjut dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sesi doa, dan pidato pembuka dari Ketua Dewan Syuro PKB KH Ma’ruf Amin.

    Presiden Prabowo, dalam acara itu, juga dijadwalkan untuk berpidato di hadapan kader-kader PKB.

    Acara di JCC malam ini merupakan puncak peringatan Harlah Ke-27 PKB. Beberapa kegiatan digelar oleh PKB dalam rangkaian Harlah, antara lain pentas seni, kompetisi lari, lomba karikatur, dan hajatan budaya “Kalokarya”. Peringatan Harlah Ke-27 PKB tahun ini mengangkat tema “Indonesia Produktif”.

    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang juga populer dengan sapaan Gus Imin mengatakan pentas seni yang digelar dalam rangka memperingati Hari Lahir (Harlah) ke-27 PKB, menjadi momen bagi PKB untuk menyapa masyarakat dari semua golongan.

    “Ini membuat kita lebih mudah berkomunikasi dengan semua pihak, sehingga PKB ingin menyapa semua kalangan, termasuk berkomunikasi secara cair dengan semua pihak,” kata Gus Imin.

    Dalam puncak peringatan Harlah Ke-27 PKB, jajaran petinggi partai politik yang hadir, antara lain Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Muzani: Gerindra-PDIP bak kakak-adik karena kedekatan historis

    Muzani: Gerindra-PDIP bak kakak-adik karena kedekatan historis

    Kami sangat terbantu dengan beberapa sikap PDIP yang sangat akomodatif dan sangat baik dalam pemerintahan, terutama di parlemen

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut hubungan Partai Gerindra dan PDI Perjuangan layaknya kakak-adik mencerminkan kedekatan historis dan emosional antara kedua partai.

    Muzani, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menyebut PDI Perjuangan merupakan partai yang lebih dulu lahir dan berperan dalam perjalanan politik nasional, sementara Gerindra yang baru berusia 17 tahun di 2025, melihat PDIP sebagai “kakak dalam perjuangan”.

    “Gerindra umurnya baru 17 tahun, sementara PDI Perjuangan umurnya jauh lebih tua. Bahkan kalau ditarik ke belakang dengan PNI-nya jauh lebih tua lagi, sehingga Pak Prabowo menganggap itu adalah kakak asuh atau kakak dari perjuangan,” katanya.

    Muzani juga menyebut bahwa meskipun sering berbeda pandangan politik, Gerindra dan PDIP memiliki banyak titik temu.

    Ia mencontohkan pencalonan Prabowo sebagai wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2009 sebagai salah satu bukti sejarah kedekatan hubungan kedua tokoh.

    Ia tidak menutup kemungkinan terbentuknya kerja sama antara Gerindra dan PDIP dalam pemerintahan ke depan, meski keputusan itu sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Muzani juga mengapresiasi sikap PDIP di parlemen yang dinilainya akomodatif dan konstruktif terhadap pemerintahan.

    “Kami sangat terbantu dengan beberapa sikap PDIP yang sangat akomodatif dan sangat baik dalam pemerintahan, terutama di parlemen,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menyebutkan bahwa PDIP dan Partai Gerindra sebenarnya adalah adik-kakak berdasarkan latar belakang historis perjuangan.

    Pada acara peresmian Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah (21/7), yang turut dihadiri Ketua DPR RI Puan Maharani, Presiden Prabowo menekankan bahwa Bung Karno yang merupakan kakek dari Puan Maharani, adalah milik seluruh bangsa Indonesia.

    Kepala Negara pun berkelakar bahwa jika dadanya dibuka, ada Marhaen di dalamnya. Marhaen atau Marhaenisme merupakan sebuah ideologi yang diperkenalkan Bung Karno yang mana istilah kata itu berasal dari seorang petani bernama Marhaen.

    “Saya katakan Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Nyuwun sewu Mbak Puan, Bung Karno bapak saya juga, mungkin kalau dipotong (menunjuk dada) ini yang keluar Marhaen juga. Ini sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dasco ucapkan selamat Harlah ke-27 PKB dan sebut akan berjuang bersama

    Dasco ucapkan selamat Harlah ke-27 PKB dan sebut akan berjuang bersama

    “Mewakili pribadi dan keluarga besar Partai Gerindra, saya mengucapkan selamat hari lahir (Harlah) yang ke-27 tahun Partai Kebangkitan Bangsa,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan selamat atas Hari Lahir (Harlah) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ke-27, dan mengatakan akan terus berjuang bersama membangun Indonesia.

    “Mewakili pribadi dan keluarga besar Partai Gerindra, saya mengucapkan selamat hari lahir (Harlah) yang ke-27 tahun Partai Kebangkitan Bangsa,” kata Dasco yang juga selaku Ketua Harian Partai Gerindra, Rabu.

    Dia juga menyatakan bahwa Partai Gerindra dan PKB akan terus bekerja sama untuk membangun Indonesia dan mewujudkan cita-cita pendiri bangsa. Kedua partai, kata dia, akan berusaha untuk menjadikan Indonesia adil, makmur, dan sejahtera.

    “Ke depan kita akan terus bersama untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa dan berjuang demi Indonesia Raya yang adil, makmur, dan sejahtera rakyatnya,” kata dia.

    Adapun Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto hingga mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam acara Harlah di Jakarta Convention Center.

    “Semua tokoh kami undang,” ujar Cak Imin di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Selasa (22/7).

    Selain itu, Cak Imin mengatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diundang dalam acara partainya yang diagendakan digelar pada 23 Juli 2025 itu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komentari Pernyataan Prabowo soal PDIP dan Gerindra Bak Kakak Adik, Elite Banteng Singgung Sinyal-sinyal

    Komentari Pernyataan Prabowo soal PDIP dan Gerindra Bak Kakak Adik, Elite Banteng Singgung Sinyal-sinyal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Momen peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah pada Senin (21/7), diwarnai pernyataan politis Presiden Prabowo Subianto.

    Dia menyinggung tentang hubungan yang terbangun antara partai yang dipimpinnya, Partai Gerindra dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menyatakan bahwa hubungan PDIP dan Gerindra bagaikan kakak-adik.

    Prabowo bahkan menganggap Presiden pertama RI Soekarno atau Bung Karno sebagai orang tua, sembari memohon izin ke Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

    Puan Maharani yang berstatus sebagai cucu Bung Karno turut hadir sebagai pimpinan DPR dalam peluncuran Koperasi Desa Merah Putih. “Sebenernya PDIP sama Gerindra kakak adik ini,” kata Prabowo, Senin.

    Merespons pernyataan Prabowo Subianto itu, Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah berharap pernyataan Presiden Prabowo tentang hubungan partai berlambang kepala banteng itu dengan Gerindra bak kakak-adik tak dimaknai sebagai kode politik.

    Utamanya, kata dia, soal kemungkinan bakal masuknya PDIP ke Kabinet Merah Putih.

    “Jangan dimaknai apa yang disampaikan Presiden itu sebagai kode, bahwa presiden mengajak atau sebaliknya PDIP akan masuk, jangan dimaknai itu dahulu,” kata Said kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/7).

    Ketua Banggar DPR RI itu mengatakan pernyataan Prabowo soal hubungan PDIP dan Gerindra bak kakak-adik seharusnya dianggap sebagai modal membangun bangsa. “Modal dasar persatuan kita. Bersatu padunya kita,” kata Said.

  • F-Gerindra: Kopdes Merah Putih wujud nyata penerapan ekonomi Pancasila

    F-Gerindra: Kopdes Merah Putih wujud nyata penerapan ekonomi Pancasila

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono menyatakan dukungan terhadap lebih dari 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih yang diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto, Senin (21/7), sebagai wujud nyata penerapan ekonomi Pancasila.

    “Program ini merupakan wujud nyata penerapan ekonomi Pancasila, sekaligus refleksi dari visi besar Presiden Prabowo untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dengan membangun perekonomian dari desa. Mulai dari pembukaan akses terhadap pasar, pembiayaan, hingga pemenuhan kebutuhan pokok dan infrastruktur dasar,” kata Budisatrio dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, inisiatif ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat ekonomi desa dengan memastikan masyarakat desa memiliki akses langsung terhadap pasar, pembiayaan, serta infrastruktur logistik dan kebutuhan dasar.

    “Koperasi merupakan jawaban atas masalah ketimpangan struktural yang selama ini menghambat kemajuan desa. Warga desa dapat berhimpun untuk menerapkan sistem perekonomian dengan asas gotong royong dan kekeluargaan yang hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota koperasi,” ujarnya.

    Dia juga menilai koperasi bisa menjadi solusi atas masalah perekonomian struktural di desa yang disebabkan oleh rantai pasok yang tidak efisien, harga komoditas yang mahal, serta ketergantungan pada tengkulak dan pinjaman ilegal karena akses ke lembaga keuangan formal masih terbatas.

    “Selama ini, petani, nelayan, dan pelaku usaha di desa sering dirugikan karena sistem rantai pasok yang tidak berpihak pada produsen kecil. Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk menyerap dan mengakomodir komoditas dari setiap pedesaan, serta menyediakan akses mendasar untuk menopang dan mendorong aktivitas perekonomian di desa tersebut,” ujarnya.

    Dia menuturkan model Kopdes/Kopkel Merah Putih terdiri atas tujuh unit usaha inti, yaitu toko sembako, klinik desa, apotek, cold storage, layanan simpan pinjam, unit logistik, dan kantor koperasi.

    “Semua unit tersebut terhubung langsung dengan BUMN strategis, seperti BULOG, Pertamina, Biofarma, dan Pupuk Indonesia,” ujarnya.

    Dengan sistem tersebut, menurut dia, warga desa diharapkan tidak lagi bergantung pada perantara yang seringkali merugikan, tetapi dapat mengakses kebutuhan pokok serta menjual hasil panen dengan harga yang baik.

    “Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar unit usaha, tetapi merupakan wadah utama untuk membuat desa kita naik kelas, sejahtera, dan makmur. Ini merupakan wujud kehadiran negara dalam memperbaiki ketimpangan,” katanya.

    Dia pun menginstruksikan seluruh anggota Fraksi Gerindra untuk turut mengawal dan menyukseskan program tersebut.

    “Saya juga telah menginstruksikan kepada seluruh anggota Fraksi Gerindra DPR RI untuk turut mengawal dan menyukseskan program ini agar berjalan tepat sasaran dalam menggerakkan ekonomi desa sesuai visi Presiden,” kata dia.

    Sebelumnya, Senin (21/7), Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

    Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan peluncuran 80 ribu koperasi desa dan kelurahan ini sebagai upaya untuk memangkas rantai distribusi yang panjang.

    Koperasi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para petani, peternak, dan nelayan.

    Koperasi-koperasi itu nantinya memiliki berbagai unit usaha, seperti gerai sembako, LPG, pupuk bersubsidi, klinik dan apotek desa, pergudangan, logistik, hingga unit simpan pinjam.

    Selain bisnis usaha tersebut, koperasi tersebut juga didorong untuk melakukan kegiatan bisnis sesuai potensi desa masing-masing.

    Pemerintah meyakini koperasi juga berpotensi menjadi offtaker dari seluruh produk yang dihasilkan masyarakat desa.

    Selain unit-unit koperasi yang telah terbentuk, pemerintah juga telah menyiapkan 108 koperasi percontohan yang diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya.

    Mulai 22 Juli 2025, koperasi percontohan tersebut telah dapat mengakses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank-bank Himbara.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Grace Natalie Hampir Masuk Gerindra

    Grace Natalie Hampir Masuk Gerindra

    Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara penutupan Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah pada Minggu (20/7). Ia sempat menyapa sejumlah tokoh yang hadir salah satunya Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie.

    Prabowo mengungkap Grace hampir masuk ke partai Gerindra dulu. Ia juga mengaku pernah menelepon Grace Natalie secara langsung.

    Tonton video menarik lainnya di sini.

  • Sowan ke Jokowi, Presiden Prabowo Beber Hasil Diplomasi dengan AS dan Uni Eropa

    Sowan ke Jokowi, Presiden Prabowo Beber Hasil Diplomasi dengan AS dan Uni Eropa

    FAJAR.CO.ID, SOLO — Presiden RI, Prabowo Subianto membeberkan sejumlah capaian terutama terkait diplomasi luar negeri dengan sejumlah negara Eropa dan Amerika Serikat (AS).

    Hal tersebut dibeberkan Prabowo Subianto saat melakukan pertemuan dengan mantan Presiden Joko Widodo, Minggu (20/7).

    Ketua Umum Gerindra itu memang memilih menyambangi rumah Jokowi sebelum dilaporkan menghadiri penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Jawa Tengah.

    Dalam pertemuannya dengan Jokowi, Prabowo menyampaikan langsung sejumlah hasil kunjungan luar negerinya belakangan ini, termasuk capaian diplomasi perdagangan yang menghasilkan penurunan tarif impor oleh Amerika Serikat (AS) hingga 19 persen.

    Kunjungan Prabowo ke rumah Jokowi itu dilakukan sebelum menghadiri acara penutupan Kongres PSI di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta.

    “Saya, kita baru keliling dari luar negeri, ya beliau juga mengikuti rupanya. Saya ceritakan, terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa. 10 tahun perundingan akhirnya tembus,” kata Prabowo kepada wartawan usai sowan ke rumah Jokowi.

    Selain Uni Eropa, Prabowo juga membeberkan hasil pertemuannya di sejumlah negara seperti Brasil, Prancis, hingga Inggris. Dalam lawatannya ke Brasil, Prabowo mengikuti forum BRICS.

    Sedangkan di London dan Paris, ia bertemu sejumlah pejabat penting dunia dan bahkan melakukan pembicaraan langsung dengan Presiden Amerika Serikat ke-45, Donald Trump.

    “Ya alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan cukup bagus. Mereka butuh karet kita, mereka butuh rupanya komoditas kita dan ternyata harga cokelat dunia lagi sangat tinggi. Banyak berharap cokelat dari kita dan kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan harus kita lakukan. Sangat nyata,” ujarnya.

  • Temui Jokowi, Prabowo Ceritakan Berbagai Hasil Perjalanan ke Luar Negeri
                
                    
                        
                            Yogyakarta
                        
                        20 Juli 2025

    Temui Jokowi, Prabowo Ceritakan Berbagai Hasil Perjalanan ke Luar Negeri Yogyakarta 20 Juli 2025

    Temui Jokowi, Prabowo Ceritakan Berbagai Hasil Perjalanan ke Luar Negeri
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    mengungkap isi pertemuan dengan Presiden ke-7
    Joko Widodo
    , di Gang Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025).
    “Saya cerita berkeliling,
    ya
    beliau mengikuti juga rupanya. Saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin terutama dengan Uni Eropa,” kata Prabowo Subianto usai pertemuan.
    Menurut Jokowi, kata Prabowo, perundingan telah berlangsung selama Presiden ke-7 menjabat selama dua periode.
    “10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS. Kemudian juga pembicaraan-pembicaraan di Perancis,” ungkap Prabowo.
    Dilanjutkannya, Ketua Umum Partai Gerindra ini membicarakan perjalanan dinasnya ke beberapa negara lainnya.
    “Di London saya ketemu dengan beberapa pejabat dan dengan Presiden Trump.
    Ya, alhamdulillah
    dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus,” sambung Prabowo.
    “Mereka punya potensi, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata cokelat, harga cokelat dunia lagi sangat tinggi dan banyak berharap cokelat dari kita.”
    “Tapi kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan,” lanjut Prabowo.
    “Mungkin wabah,
    ya
    , wabah yang merusak banyak pohon-pohon cokelat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan,” kata Prabowo mengakhiri penjelasannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Revisi UU KUHAP, DPR Bakal Undang Lagi YLBHI dan Organisasi Advokat

    Revisi UU KUHAP, DPR Bakal Undang Lagi YLBHI dan Organisasi Advokat

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi III DPR RI akan kembali mengundang Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan organisasi advokat, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) revisi Undang-Undang atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menuturkan undangan ini akan dimulai esok hari, Senin (21/7/2025). Dia mengatakan YLBHI sebagai elemen masyarakat yang meminta pembahasan revisi KUHAP dihentikan. Sebaliknya, organisasi advokat mengusulkan agar revisi UU KUHAP terus dibahas.

    Selain khusus untuk YLBHI dan organisasi advokat, lanjut dia, Komisi III DPR mempersilakan masyarakat luas yang juga ingin menyampaikan aspirasinya untuk bisa mengajukan RDPU di Komisi III DPR.

    “[Undangan kepada YLBHI dan organisasi advokat] agar aspirasinya bisa diakomodir. Daripada hanya melakukan aksi demo, akan lebih baik jika mereka masuk agar aspirasi mereka lebih mudah diserap oleh seluruh fraksi,” kata Habiburokhman dalam keterangan resmi, sebagaimana dikutip Minggu (20/7/2025).

    Dia mengemukakan hal tersebut karena menurutnya semua aspirasi rakyat harus didengar, dipertimbangkan, dan sebisa mungkin diakomodir dalam revisi KUHAP tersebut.

    Sebelumnya, Habiburokhman menegaskan selama Rapat Paripurna belum dimulai, pihaknya masih bisa menerima masukan terhadap revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

    Hal ini dia ungkapkan dalam konferensi pers di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (14/7/2025). 

    “Sahnya undang-undang itu adalah di Paripurna. Bukan hanya di undang-undang ini sebetulnya. Semua undang-undang. Selama ‘janur kuning’ Paripurna belum diketuk. Masih terbuka peluang [terima masukan]. Dulu KUHP saja batal,” kata legislator Gerindra tersebut.