Xcloud.id

partai: Gerindra

  • DLU Holding dan BHS Peduli Kirim 12 Truk Bantuan Darurat untuk Korban Banjir Aceh Tamiang

    DLU Holding dan BHS Peduli Kirim 12 Truk Bantuan Darurat untuk Korban Banjir Aceh Tamiang

    Aceh Tamiang (beritajatim.com) – Sinergi kepedulian dari sektor swasta dan perwakilan rakyat yakni PT Dharma Lautan Utama (DLU) Holding dan anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) terwujud nyata dalam respons bencana banjir di Aceh Tamiang.

    Pada Rabu (10/12/2025), PT. DLU, perusahaan yang dikenal sebagai armada pelayaran Nasional, menunjukkan komitmennya yang kuat dengan mendukung penuh inisiatif BHS Peduli Banjir Aceh Tamiang, yang dipimpin oleh BHS.

    Total dua belas unit truk logistik yang berisi penuh bantuan penting berhasil dikerahkan, menandai upaya penyaluran bantuan skala besar yang efisien.

    ​Peran DLU dalam misi kemanusiaan ini tidak hanya mengirim bantuan berupa logistik, tetapi juga penguatan tim yang turut serta langsung ke lokasi. Kedatangan BHS ke Aceh Tamiang didampingi langsung oleh para Direktur PT. Dharma Lautan Utama. Kehadiran jajaran manajemen perusahaan ini menegaskan bahwa solidaritas terhadap korban bencana adalah tanggung jawab bersama, dan DLU membuktikan diri sebagai pilar dalam penyediaan armada serta donasi untuk memastikan bantuan sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.

    ​Setibanya di lokasi, tim BHS Peduli dan jajaran Direksi DLU disambut oleh aparatur pemerintah setempat seperti Muhammad Bardinsyah Daulay dari BPBD Aceh Tamiang, serta Datok Penghulu Kampung Suka Jadi, Zainal Abidin, di Posko Bantuan Jembatan Kampung.

    Sebelum proses penyerahan, BHS, ditemani perwakilan DLU, sempat mengunjungi Posko Kesehatan untuk memberikan semangat kepada ibu-ibu dan anak-anak. Mereka kemudian melanjutkan interaksi ke posko pengungsian utama yang terletak di atas Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Jembatan Kualasimpang untuk memastikan para pengungsi menerima dukungan moral dan menyemangati mereka tetap tabah.

    “​Dua belas truk yang dikerahkan DLU memuat beragam kebutuhan pokok darurat, meliputi beras, minyak goreng, snack/roti, gerobak dorong, dan kebutuhan vital lainnya. Penyaluran bantuan yang fokus ini dibagi ke tiga titik strategis,” ucap Direktur utama PT DLU Erwin H Poedjono.

    Titik utama berada di Posko Kampung Suka Jadi (Dusun Citra, Kelurahan Sukajadi) yang diterima oleh Moch. Iman selaku Kepala Dusun. Titik kedua adalah Posko Gerindra, yang bantuan tersebut diterima anggota DPRA Edy Assarudin, dan titik ketiga, bantuan diserahkan langsung kepada Bupati Aceh Tamiang di Pendopo Kabupaten, menandakan koordinasi yang kuat antara DLU, BHS Peduli, dan pemerintah daerah.

    “”Kami hadir untuk memastikan bantuan benar -benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Gerindra berkomitmen selalu berada di tengah rakyat terutama saat bencana terjadi,” ucap BHS.

    ​Pada kesempatan tersebut, Zainal Abidin, Datok Penghulu Kampung Suka Jadi, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam serta secara khusus mengapresiasi kontribusi PT. Dharma Lautan Utama dan Fraksi Gerindra. Dia menekankan pentingnya bantuan ini mengingat kerusakan masif di wilayahnya,

    “Di mana terdapat dua puluh sembilan rumah hancur total dan empat puluh tujuh unit mengalami kerusakan berat. Keterlibatan aktif DLU dalam pengiriman dua belas truk logistik ini menjadi bukti nyata kepedulian armada pelayaran Nasional terhadap krisis kemanusiaan di Aceh Tamiang,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Dugaan Konflik Kepentingan di Balik Keengganan Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional

    Dugaan Konflik Kepentingan di Balik Keengganan Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional

    JAKARTA – Hampir seribu orang meninggal dunia dalam banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Tapi pemerintah bergeming, dengan tidak menetapkan bencana nasional.

    Pemerintah disebut tidak memiliki sense of humanity karena tak juga mengeluarkan status bencana nasional atas peristiwa memilukan di sejumlah wilayah di Sumatera.

    Bahkan ketika Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal akibat banjir bandang dang longsor di tiga provinsi tersebut menjadi 969 orang sampai Rabu (10/12). Sedangkan jumlah pengungsi mencapai 902 ribu orang.

    Melihat banyaknya jumlah korban dan kondisi wilayah terdampak, masyarakat mendesak agar pemerintah menetapkan status bencana nasional. Usulan ini juga disampaikan hampir semua fraksi di DPR, termasuk oleh anggota Fraksi Gerindra, melalui Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso.

    “Saya berharap bahwa secepatnya saja ditetapkan status bencana ini sebagai bencana nasional. Supaya pemerintah pusat bisa turun langsung menangani ini. Kalau tidak, bahaya kan,” kata Sugiat.

    Warga membersihkan rumah dari tumpukan material banjir bandang di Jorong Toboh, Nagari Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Senin (8/12/2025). (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

    Namun hingga kini pemerintah bergeming. Alih-alih menjadi darurat nasional, pemerintah hanya menyebut banjir Sumatera dan Aceh sebagai prioritas nasional.

    Bukan Musibah Alamiah

    Dosen Fakultas Ekologi Institut Pertanian Bogor (IPB) Rina Mardiana mengatakan, banjir di wilayah Sumatera tidak bisa dilihat sebagai musibah alamiah.

    Rina berujar, banjir ini terjadi akibat dari serangkaian keputusan politik yang mengabaikan kajian ilmiah, menyingkirkan suara akademisi, dan menutup mata terhadap peringatan berbagai organisasi lingkungan.

    Kebijakan yang diambil tanpa basis pengetahuan, lebih memprioritaskan kepentingan jangka pendek dan relasi kuasa oligarki dibanding keselamatan warga. Relasi kuasa itu menegaskan bahwa pusat melihat daerah sebagai wilayah eksploitasi, bukan sebagai ruang hidup yang wajib dilindungi.

    “Kami menilai tragedi ini sebagai bencana kebijakan, sebuah istilah yang menegaskan bahwa penderitaan rakyat bukanlah takdir alam, melainkan akibat langsung dari serangkaian keputusan politik yang keliru,” kata dia.

    Rina menyesalkan sikap pemerintah yang enggan menetapkan status bencana sebagai darurat nasional. Padahal, kata dia, pemerintah mestinya tahu betul jika kas daerah menepis setelah pemangkasan dana transfer daerah.

    “Lebih gilanya, pos pendanaan bencana yang terparkir di BNPB, hanya berkisar Rp491 milliar. Jauh lebih tinggi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp1,2 triliun per hari. Rezim ini memang tidak punya sense of humanity,” tegasnya.

    Salah satu hal yang menjadi perhatian masyarakat dalam bencana ini adalah kemunculan ribuan kayu gelondongan yang hanyut terbawa derasnya air banjir.

    Kayu-kayu tersebut, disebut-sebut dari hasil penebangan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor tambang maupun sawit. Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia (FWI) Mufti Barri mengatakan bencana di Aceh adalah hasil dari kerusakan hutan yang berlangsung bertahun-tahun di Sumatera. FWI mencatat, hutan Aceh menyusut sekitar 177 ribu hektare selama tujuh tahun terakhir, termasuk 16 ribu ha hilang pada 2024.

    Dikaitkan dengan Presiden

    Menanggapi desakan publik agar pemerintah menelusuri dugaan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq telah menindak empat perusahaan yang ia sebut berkontribusi meningkatkan tekanan ekologis di sejumlah hulu sungai di Sumatera Utara.

    Tiga dari empat perusahaan itu adalah PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III, dan PT North Sumatera Hydro Energy. Satu perusahaan lainnya tidak disebut Hanif. Ia juga menegaskan pihaknya belum menutup kemungkinan untuk menjatuhkan sanksi pidana jika empat perusahaan itu terbukti melakukan pelanggaran berat.

    Namun Koordinator Jaringan Antitambang (Jatam) Melky Nahar menuturkan empat perusahaan yang sedang diaudit itu hanya sedikit dari korporasi di hutan-hutan Sumatera.

    Salah satu perusahaan yang kini menjadi perbincangan adalah PT Tusam Hutani Lestani yang tersebar di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara. korporasi dengan konsesi lahan hingga 97 ribu hektare itu dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Merujuk sejumlah sumber, nama Prabowo memang tidak muncul sebagai pemilik, namun orang dekatnya terlihat jelas memiliki hubungan dengan perusahaan ini. Dokumen Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) menunjukkan Direktur Utama PT Tusam Hutani Lestani adalah Edhy Prabowo. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menduduki jabatan tersebut sejak Agustus 2024.

    Sebelum Edhy, jabatan itu diduduki Prasetyo Hadi, yang saat ini menjabat Menteri Sektretaris Negara. Edhy Prabowo adalah eks Wakil Ketua Umum Gerindra, sedangkan Prasetyo Hadi kini mengisi posisi Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Gerindra.

    Presiden Prabowo Subianto didampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf mencicipi makanan yang dimasak di dapur umum posko pengungsian bencana alam Desa Belee Panah, Bireun, Aceh, Minggu (7/12/2025). (ANTARA/Irwansyah Putra/tom)

    Isu kepemilikan Prabowo terhadap PT Tusam Hutani Lestani sudah pernah mencuat pada 2019, tepatnya saat debat kedua Pilpres. Waktu itu, petahana Joko Widodo (Jokowi) menyindir ratusan ribu hektare lahan yang dimiliki oleh Prabowo. Jokowi menyebut Prabowo memiliki 340 ribu hektare lahan, dengan rincian 220 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh.

    Prabowo tidak membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan, lahan yang dimaksud merupakan hak guna usaha (HGU), yang menurutnya tetap menjadi milik negara. Prabowo juga mengaku lebih baik mengelola lahan tersebut daripada pihak asing, karena ia menganggap dirinya sebagai nasionalis dan patriot.

    Kemudian pada Pilpres 2024, giliran mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang mengukitnya kembali. Anies menyinggung keberadaan 340 ribu hektare lahan punya Prabowo dalam debat capres, yang kembali direspons dengan pernyataan patriotisme.

    Secara keseluruhan, Jatam menyebut Prabowo Subianto melalui PT Tusam Hutani Lestari ikut  menggerus tutupan hutan-hutan di pegunungan dan hulu sungai di Aceh sehingga akhirnya merusak daerah tangkapan air, dan melemahkan kemampuan alam menahan limpasan hujan. Termasuk saat hujan ekstrem melanda dampak Siklon Tropis Senyar pada November lalu. Namun Melky pesimistis penegakan hukum yang dijanjikan Menteri Lingkungan Hidup bakal berjalan sesuai harapan publik. 

    “Tidak akan leluasa melakukan penegakan hukum kalau presiden sendiri terlibat dalam konflik kepentingan yang sama,” tegas Melky.

  • Ketua Fraksi Gerindra Sidoarjo: Penghargaan KPK RI untuk Dirkrimsus Polda Jatim Jadi Kebanggaan Jawa Timur

    Ketua Fraksi Gerindra Sidoarjo: Penghargaan KPK RI untuk Dirkrimsus Polda Jatim Jadi Kebanggaan Jawa Timur

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur meraih penghargaan peringkat 1 nasional dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

    Penghargaan tersebut diberikan pada 9 Desember 2025 dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) di Yogyakarta sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja Ditreskrimsus Polda Jatim dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah Jawa Timur.

    Atas capaian tersebut, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Achmad Muzayin Syafrial, menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang tinggi. Menurutnya, penghargaan itu bukan hanya milik jajaran Ditreskrimsus Polda Jatim, tetapi juga menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Timur.

    “Saya mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, khususnya Kasubdit III yang dipimpin oleh AKBP Dewa Putu Prima Yogantara Parsana, atas diraihnya penghargaan peringkat 1 nasional dari KPK RI. Ini bukan hanya kebanggaan bagi institusi kepolisian, tetapi juga kebanggaan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur, termasuk kami di Kabupaten Sidoarjo,” ujar H. Achmad Muzayin Syafrial melalui rilis tertulisnya Rabu (10/12/2025).

    Di bawah kepemimpinan AKBP Dewa Putu Prima Yogantara Parsana pada Kasubdit III, Ditreskrimsus Polda Jatim berhasil menunjukkan prestasi menonjol, salah satunya dengan menaikkan status penanganan dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bojonegoro ke tahap yang lebih tinggi dalam proses penyidikan.

    Langkah tersebut dinilai sebagai wujud keseriusan aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan kerugian keuangan negara dan mengawal upaya pemberantasan korupsi yang transparan dan akuntabel.

    H. Achmad Muzayin Syafrial menambahkan, penghargaan dari KPK RI ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi seluruh aparat penegak hukum di Jawa Timur untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme.

    “Pemberantasan korupsi membutuhkan keberanian, konsistensi, dan kejujuran. Prestasi ini membuktikan bahwa aparat penegak hukum kita mampu bekerja secara profesional dan berintegritas. Kami di legislatif tentu mendukung penuh penegakan hukum yang tegas, adil, dan akuntabel,” tegasnya.

    Ia juga berharap sinergi antara lembaga penegak hukum dan para pemangku kebijakan di daerah dapat terus diperkuat, sehingga cita-cita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi dapat tercapai secara optimal.

    Penghargaan peringkat 1 nasional dari KPK RI yang diterima Ditreskrimsus Polda Jatim pada momentum HAKORDIA 2025 ini diharapkan menjadi inspirasi bagi jajaran kepolisian dan institusi lainnya untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun Indonesia yang bersih dari korupsi. (isa/ted)

  • DPR Sebut Tambang Ilegal Bikin Negara Rugi Ribuan Triliun Rupiah

    DPR Sebut Tambang Ilegal Bikin Negara Rugi Ribuan Triliun Rupiah

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Ramson Siagian, mengingatkan bahwa praktik pertambangan tanpa izin (PETI) atau tambang ilegal dapat merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah.

    Hal itu dia sampaikan dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (10/12/2025). Dia mulanya menegaskan bahwa menteri di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) harus memiliki kompetensi dalam memberantas PETI.

    Menurut Ramson, permasalahan PETI harus dilihat secara menyeluruh. Pasalnya, dia menilai keberadaan PETI dapat merugikan negara hingga ribuan triliun, terlebih jumlah PETI saat ini mencapai lebih dari 2.700 titik.

    “Ribuan triliun sudah habis dari tambang ilegal ini,” ucap Ramson.

    Di sisi lain, dia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), khususnya Satgas Halilintar, yang difokuskan untuk memberantas PETI.

    Menurut Ramson, keberadaan Satgas Halilintar juga perlu didukung oleh kebijakan dari kementerian terkait untuk menggalakkan pemberantasan PETI.

    “Saya sangat hormat pada kegiatan Presiden Prabowo melakukan tindakan extraordinary, yaitu membentuk Satgas Halilintar,” ujar Ramson.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Satgas Halilintar, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memverifikasi 120 perusahaan tambang yang terindikasi melakukan pelanggaran.

    Dia mengatakan ratusan perusahaan itu tersebar di 12 wilayah mulai dari Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Gorontalo, hingga Bangka Belitung.

    “Sampai dengan hari ini, kita sudah melakukan verifikasi atau pemanggilan kepada perusahaan tambang yang teridentifikasi melakukan pelanggaran itu sebanyak 120 perusahaan,” ujar Febriel.

    Dia menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mengelola sejumlah komoditas yang berbeda. Komoditas yang paling mendominasi adalah nikel, batu bara, emas, bijih tembaga, besi, hingga batu kapur.

    “Dengan berbagai komoditas, memang sementara ini mayoritas didominasi oleh komoditas nikel. Nikel, batu bara, bijih tembaga, emas, batu kapur sampai besi,” imbuhnya.

    Febriel menegaskan pihaknya masih terus melakukan verifikasi terhadap perusahaan yang diduga melanggar di kawasan tambang. Secara total, masih ada 200 perusahaan lagi yang masuk daftar verifikasi Satgas Halilintar PKH.

    Belakangan, Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya PETI di Tanah Air. Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi kegiatan pertambangan dan ekspor komoditas ilegal yang selama ini menyebabkan kerugian besar bagi negara.

    Prabowo menyebut praktik tersebut sebagai bentuk penipuan terhadap bangsa Indonesia yang telah berlangsung selama puluhan tahun, dengan nilai kerugian mencapai Rp800 triliun.

    Menurutnya, praktik tambang ilegal dan penyelundupan komoditas strategis seperti timah, batu bara, dan hasil mineral lainnya telah menyebabkan kerugian negara antara Rp30 triliun hingga Rp40 triliun per tahun selama hampir dua dekade.

    Jika dihitung secara konservatif, kata Prabowo, nilai kerugian nasional bisa mencapai Rp800 triliun.

    “Katakanlah kita ambil angka rendahnya, Rp20 triliun tiap tahun. Itu pun sudah Rp800 triliun dalam 20 tahun. Negara apa yang bisa kita bangun dengan hal-hal seperti itu?” tegasnya.

    Dia juga menilai praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap amanah konstitusi, karena kekayaan alam yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat justru dieksploitasi demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

  • Ray Rangkuti Sebut Presiden Prabowo Tak Lepas dari Orde Baru

    Ray Rangkuti Sebut Presiden Prabowo Tak Lepas dari Orde Baru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti mengkritik tajam Presiden Prabowo Subianto, sebagai pemimpin yang sentralistik warisan Orde Baru (orba).

    Penilaian itu setelah munculnya instruksi Presiden Prabowo yang meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memproses pemecatan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS.

    Mirwan yang merupakan kader Partai Gerindra itu menjadi sorotan dan kontroversi setelah memilih melaksanakan ibadah umran bersama keluarga di tengah bencana banjir dan tanah longsor yang melanda daerahnya.

    Ironisnya, keputusan untuk umrah itu dilakukan setelah beberapa hari membuat surat pernyataan tidak sanggup menangani bencana banjir dan tanah longsor di daerahnya. Publik lantas menilai, ibadah umrah yang dilakukan MS Mirwan sangat bertolak belakang dengan kondisi yang dialami rakyatnya.

    Meski dikritik tajam masyarakat, Ray Rangkuti menilai keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk memecat Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS menandakan pikiran Kepala Negara yang tak lepas dari militer dan Orde Baru.

    Menurut Ray, keinginan Prabowo memecat Mirwan MS melalui mekanisme Mendagri Tito Karnavian sebagai pikiran yang sentralistik warisan Orba.

    “Cara berpikir seperti ini sebenarnya berakar kuat dari latar beliau sebagai tentara dan besar di era Orba,” kata pengamat politik itu melalui layanan pesan, Rabu (10/12).

    Ray mengatakan cara berpikir sentralistik Prabowo sebenarnya bisa dilihat saat Kepala Negara membuat retret bagi kepala daerah.

    Selain itu, ujar dia, cara pandang sentralistik terlihat dari keinginan Prabowo untuk mendorong pilkada langsung dihapuskan dan diganti pemilihan melalui DPRD.

  • Imbas Wacana Koalisi Permanen Golkar, Parpol Mulai Nyalakan Lampu Sen

    Imbas Wacana Koalisi Permanen Golkar, Parpol Mulai Nyalakan Lampu Sen

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menilai gagasan koalisi permanen yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia berhasil memantik respons dari PDIP dan PKS.

    Menurut Arifki, reaksi cepat dua partai itu menunjukkan bahwa ide tersebut bukan sekadar wacana seremonial, melainkan sinyal politik yang mereka anggap penting untuk dicermati.

    Arifki mengamati bahwa posisi PDIP sejauh ini masih ambigu. Partai berlambang banteng itu tidak masuk kabinet, tetapi tetap menunjukkan dukungan politik dari luar. Sementara itu, PKS memiliki hubungan yang lebih dinamis dengan Prabowo Subianto.

    “PKS sebenarnya pernah berkoalisi dengan Prabowo, sebelum relasi itu retak ketika PKS mendukung Anies pada Pilpres 2024. Bisa mengusulkan satu menteri profesional ke Presiden terpilih sudah menjadi keuntungan tersendiri bagi PKS,” ujar Arifki lewat pesan teks, Rabu (10/12/2025).

    Lebih lanjut, dia juga menyoroti pernyataan Bahlil yang sempat menyinggung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terkait komentarnya soal banjir di Sumatra.

    Menurut Arifki, hal itu menandakan dinamika internal di antara kekuatan politik pendukung pemerintah tidak berjalan mulus. Sebagai mantan cawapres Anies, Cak Imin dinilai masih memiliki ruang elektoral yang kuat untuk menjangkau publik oposisi.

    “Jika wacana koalisi permanen benar-benar digulirkan, partai-partai pasti mulai menyalakan lampu sen politiknya. Parpol yang semestinya berperan sebagai oposisi selama ini justru cukup nyaman dengan gaya Prabowo yang merangkul semua pihak dan membuka ruang bagi berbagai segmen kekuasaan. Keputusan untuk bergabung atau tidak ke pemerintahan sangat bergantung pada tawaran dan pilihan strategis masing-masing partai,” jelasnya.

    Arifki menilai gaya politik Prabowo yang akomodatif memang memperluas lingkar dukungan, tetapi sekaligus dapat melemahkan posisi tawar partai-partai pengusung awal.

    Alhasil, dia melihat bahwa dengan masuknya lebih banyak partai ke orbit kekuasaan Prabowo membuat pengaruh partai awal harus dibagi bersama aktor politik lainnya. Efeknya, lanskap politik menuju 2029 diprediksi akan semakin dinamis.

    Dia mengatakan bahwa wacana koalisi permanen kini menjadi titik baru yang berpotensi menggeser arah konfigurasi politik nasional, seiring partai-partai mulai menghitung ulang posisi dan peluang mereka di bawah gaya kepemimpinan Prabowo yang cenderung merangkul sebanyak mungkin kekuatan.

    “Kalau melihat arah politik jangka panjang, kemungkinan-kemungkinan bagi Prabowo menuju 2029 sangat terbuka. Bisa tetap bersama Gibran, bisa dengan AHY, atau bergeser ke tokoh lain seperti Puan. Bersama Dedi Mulyadi bukan hal baru, karena Prabowo–Sandi dulu sesama kader Gerindra. Jika pilihan itu tidak bertemu, bukan tidak mungkin figur seperti Seskab Teddy atau Menteri Keuangan Purbaya juga dipertimbangkan,” tandas Arifki.

  • Nasib Bupati Aceh Selatan Usai Umrah Tak Izin: Dipecat Gerindra-Magang di Kemendagri

    Nasib Bupati Aceh Selatan Usai Umrah Tak Izin: Dipecat Gerindra-Magang di Kemendagri

    Bisnis.com, JAKARTA – Bupati Aceh Selatan, Mirwan kini harus menelan pil pahit setelah melancong ke luar negeri untuk ibadah umrah. Ibadah yang seharusnya berlangsung khidmat justru berakhir dengan keputusan politik yang pelik bagi dirinya.

    Pasalnya, politikus Partai Gerindra itu “safari” ketika wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat diterpa bencana hidrometeorologi yang memporak-porandakan infrastruktur, menelan korban jiwa, sampai hilangnya ratusan orang. 

    Keberadaannya di Tanah Suci terkuak di media sosial sehingga memancing protes publik dan elite partai politik baik yang duduk di kursi legislatif maupun eksekutif. Keputusan cepat diberikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono dengan memberhentikan Mirwan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    Melalui pesan tertulis, Jumat (5/12/2025), Sugiono mengatakan pencopotan Mirwan setelah pihaknya mendapatkan laporan dari berbagai pihak. Dia menyayangkan sikap kepemimpinan dari Mirwan.

    “Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” kata Sugiono, Jumat (5/12/2025).

    Sugiono menjelaskan tindakan Mirwan bertentangan dengan Partai Gerindra yang mengharuskan kadernya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.

    Sugiono menilai kepemimpinan Mirwan sangat buruk. Sikapnya juga mencoreng marwah partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebab, Gerindra begitu gencar memerintahkan seluruh jajaran untuk gotong royong memberikan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra-Aceh.

    Menteri Luar Negeri itu mengatakan proses administrasi pemberhentian telah dilakukan DPP Partai Gerindra. Termasuk mencari pengganti Mirwan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    “Saya juga sudah memerintahkan ketua DPD Partai Gerindra Aceh untuk mencari penggantinya sekaligus membuat surat keputusan untuk itu,” ucapnya, Senin (8/12/2025).

    Pada hari yang sama setelah Anggota Parlemen menggelar Rapat Paripurna ke-10 Masa Sidang ke-II Tahun 2025-2026, Ketua DPR, Puan Maharani memberikan tanggapan atas sikap Mirwan.

    Menurut Puan, setiap kepala daerah di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara fokus menangani wilayah dan masyarakatnya yang terdampak akibat bencana hidrometeorologi. Bahkan, Puan menegaskan semua kepala daerah seharusnya berempati saat kondisi sedang berduka.

    “Untuk Bupati harusnya, kepala daerah itu punya empati,” tegas Puan.

    Tanggapan lainnya disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Dirinya mendesak Mirwan diberhentikan sementara dari jabatannya untuk menjalani hukuman. 

    Dasco mengatakan telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk menindaklanjuti tindakan Mirwan. Bahkan, Dasco menegaskan agar kepemimpinan Aceh Selatan diganti dengan penunjukan pejabat sementara atau Plt. 

    “Kami kemudian mengusulkan agar yang bersangkutan diberhentikan sementara dan ditunjuk Plt,” jelas Dasco

    Dasco, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, menyampaikan digantikannya Mirwan dengan Plt agar penanganan bencana berlangsung efektif.

    Terkait pencopotan jabatan Mirwan, Dasco menjelaskan hal itu sesuai mekanisme yang ada dengan menyerahkan kepada DPRD. Begitupun pemberian sanksi dari partai melalui Mahkamah Partai.

    Usai Dasco memberikan tanggapan, pernyataan sikap disampaikan oleh Ketua Mahkamah Partai Gerindra Habiburrokhman yang mengatakan bahwa membuka peluang untuk menggelar sidang terhadap Mirwan.

    Pelaksanaan sidang juga merupakan tindak lanjut dari keputusan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono yang telah memberhentikan Mirwan dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    Habiburokhman menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi yang berat bagi Mirwan.

    Pada esok hari, Selasa (9/12/2025), Mirwan akhirnya meminta maaf melalui Instagram pribadinya @h.mirwan_ms_official. Mirwan meminta maaf kepada sejumlah pihak mulai dari Presiden Prabowo Subianto; Mendagri Tito Karnavian; Gubernur Aceh Muzakir Manaf; hingga seluruh masyarakat Indonesia dan Aceh, terutama terhadap warga Aceh Selatan.

    “Saya Haji Mirwan MS, selaku Bupati Aceh Selatan, dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak,” ujar Mirwan.

    Mirwan mengakui tindakan yang dilakukan salah karena berlangsung disaat Aceh dilanda bencana sehingga mengganggu stabilitas nasional.

    Mirwan berjanji akan bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca bencana. Dia akan bekerja keras memulihkan nama baik di mata publik dan berjanji kejadian serupa tidak terulang kembali.

  • Negara, Viral, dan Solidaritas Warga Disebut “Kecil”

    Negara, Viral, dan Solidaritas Warga Disebut “Kecil”

    Negara, Viral, dan Solidaritas Warga Disebut “Kecil”
    Dosen, Penulis dan Peneliti Universitas Dharma Andalas, Padang
    BELAKANGAN
    publik dibuat gaduh oleh pernyataan anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Endipat Wijaya, dalam rapat bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dalam forum itu, ia menyoroti aksi para relawan dan kreator konten yang menggalang donasi untuk korban bencana di Sumatera.
    Donasi yang disebutnya “sekitar Rp 10 miliar” itu, menurut Endipat, “kecil” bila dibandingkan dengan bantuan pemerintah yang mencapai “triliunan rupiah”.
    Narasi ini sontak memicu gelombang kritik. Di tengah solidaritas publik yang mengalir spontan dari berbagai penjuru, pernyataan semacam ini terasa janggal. Bukan hanya karena menyentuh sensitivitas warga yang sedang berduka, tetapi juga karena berpotensi meremehkan energi kemanusiaan yang lahir dari inisiatif warga.
    Salah satu figur yang menjadi sorotan adalah
    Ferry Irwandi
    . Relawan independen yang dalam hitungan hari mampu menggalang miliaran rupiah untuk korban banjir dan longsor. Di mata publik, aksi seperti ini bukan sekadar angka, melainkan wujud nyata kepedulian yang hadir ketika negara masih meraba-raba langkah.
    Dalam banyak peristiwa bencana, publik sering kali menyaksikan hal yang sama: warga bergerak lebih cepat dari pemerintah. Kehadiran mereka bukan untuk menandingi negara, melainkan untuk mengisi ruang-ruang kosong yang tidak selalu mampu dijangkau oleh sistem birokrasi.
    Dalam situasi darurat, menit dan jam pertama adalah segalanya. Di titik inilah relawan menjadi penopang hidup para penyintas.
    Pernyataan bahwa kontribusi warga “kecil” bukan hanya tidak tepat secara etis, tetapi juga keliru dalam memahami dinamika penanganan bencana. Negara memiliki kewajiban konstitusional menghadirkan bantuan, itu tidak bisa disebut sebagai kemurahan hati, melainkan mandat.
    Sebaliknya, kontribusi publik adalah tindakan moral yang lahir dari empati, tanpa kewajiban, tanpa birokrasi, tanpa anggaran rutin. Mengukurnya hanya dengan angka berarti melupakan substansi solidaritas itu sendiri.
    Dalam konteks Sumatera, relawan hadir sejak hari pertama dengan perahu karet seadanya, dapur umum dadakan, logistik swadaya, dan informasi digital yang sering kali lebih cepat daripada rilis resmi pemerintah. Warga yang saling mengulurkan tangan memainkan peran krusial ketika akses jalan terputus, listrik padam, dan komunikasi lumpuh.
    Bagian lain dari pernyataan Endipat yang memicu polemik adalah dorongannya kepada Komdigi agar “mengamplifikasi” capaian pemerintah supaya tidak kalah viral dari relawan. Catatan ini menyingkap persoalan lain: narasi publik diasumsikan sebagai arena kompetisi citra, bukan ruang untuk menyampaikan informasi yang benar-benar dibutuhkan warga.
    Dalam penanganan bencana, perhatian pemerintah semestinya fokus pada efektivitas, bukan popularitas. Bila pemerintah merasa publikasi resmi kurang, solusinya bukan menyepelekan relawan atau membanding-bandingkan kontribusi, melainkan memperbaiki transparansi, kecepatan informasi, dan koordinasi lapangan. Bukan tugas warga untuk membuat negara terlihat hadir; itu tanggung jawab negara itu sendiri.
    Sebaliknya, kehadiran relawan justru membantu pemerintah mengurangi beban penanganan. Alih-alih dipandang sebagai “kompetitor viral”, mereka semestinya diapresiasi sebagai mitra kemanusiaan. Negara yang percaya diri tidak akan merasa tersaingi oleh solidaritas warganya.
    Salah satu kritik terbesar publik adalah tentang cara pandang yang menjadikan empati sebagai objek perbandingan kuantitatif. Rp 10 miliar dari publik memang tidak sebanding dengan triliunan anggaran pemerintah, tetapi tidak seharusnya dibandingkan sejak awal. Yang satu adalah kewajiban negara, yang lain adalah kemurahan hati masyarakat. Yang satu muncul dari pajak dan alokasi APBN, yang lain berasal dari dompet pribadi dan kepedulian spontan.
    Fakta bahwa masyarakat bisa menghimpun miliaran rupiah dalam hitungan hari justru menegaskan dua hal. Pertama, tingginya rasa
    solidaritas warga
    . Kedua, adanya kepercayaan publik terhadap gerakan sosial akar rumput. Relawan dipercaya karena dianggap sigap, transparan, dan dekat dengan penyintas. Kritik terhadap pemerintah harus dibaca sebagai dorongan untuk memperbaiki kinerja, bukan sebagai ancaman terhadap kewibawaan negara.
    Polemik ini harusnya menjadi bahan refleksi, bukan sekadar kontroversi sesaat. Pemerintah perlu menyadari bahwa apresiasi terhadap relawan tidak akan mengurangi legitimasi negara. Sebaliknya, merangkul relawan sebagai mitra strategis akan memperkuat ketahanan sosial saat bencana.
    Sikap defensif dan fokus pada citra justru menimbulkan kesan bahwa pemerintah lebih sibuk membela reputasi daripada memperbaiki pelayanan. Di era keterbukaan informasi, yang dibutuhkan bukan amplifikasi narasi, melainkan transparansi data, kecepatan respons, dan komunikasi publik yang empatik.
    Pada akhirnya, bencana adalah urusan semua pihak. Baik itu negara, masyarakat sipil, relawan, dan warga biasa. Tidak ada yang perlu merasa paling berjasa. Yang terpenting adalah memastikan para penyintas mendapatkan bantuan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat kebutuhan.
    Solidaritas warga bukan kompetitor negara. Ia adalah fondasi yang menguatkan kita setiap kali bencana datang. Dan fondasi seperti ini tidak boleh diremehkan. Tidak pernah “kecil”. Tidak akan pernah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HAKORDIA 2025, Cahyo Harjo Dorong Budaya Antikorupsi Sejak Bangku Sekolah

    HAKORDIA 2025, Cahyo Harjo Dorong Budaya Antikorupsi Sejak Bangku Sekolah

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, mendorong seluruh elemen masyarakat memaknai Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 sebagai momentum memperkuat komitmen pencegahan korupsi. Dia menyebut korupsi sebagai persoalan serius yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan masa depan bangsa.

    “Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto memandang korupsi sebagai permasalahan besar bangsa yang harus ditangani secara sungguh-sungguh,” kata Cahyo, Selasa (9/12/2025).

    Dia menjelaskan, korupsi tidak bisa dipandang sebagai masalah biasa karena pengaruhnya merembet ke berbagai sektor kehidupan. Praktik tersebut, kata dia, memengaruhi perekonomian, tata kelola pemerintahan, hingga stabilitas sosial.

    “Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi fenomena yang memengaruhi kondisi perekonomian dan stabilitas bangsa Indonesia,” ujar Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Cahyo menyampaikan, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah menjadi bagian penting dalam program kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan agar kebijakan tersebut berjalan efektif.

    “Pencegahan dan pemberantasan korupsi sudah menjadi prioritas nasional, sehingga peran serta masyarakat tidak bisa ditinggalkan,” ucap alumnus FH Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Dalam momentum HAKORDIA 2025, Cahyo menegaskan DPRD, khususnya Komisi E, memiliki perhatian besar pada pembangunan budaya antikorupsi sejak dini. Menurut dia, pendidikan karakter menjadi kunci membentuk generasi berintegritas.

    “Kita harus membangun budaya antikorupsi mulai dari bangku sekolah melalui edukasi nilai kejujuran, integritas, kedisiplinan, dan saling menghargai,” kata politisi muda ini.

    Dia menilai usia anak-anak, khususnya di tingkat TK dan SD, merupakan fase emas untuk menanamkan nilai-nilai tersebut. Menurut dia, fondasi pemikiran yang kuat sejak dini akan membentuk sikap tegas menolak korupsi di masa depan.

    “Nilai-nilai ini akan menjadi dasar cara berpikir generasi penerus kita tentang buruknya korupsi dan pentingnya kejujuran,” ujar Cahyo.

    Cahyo juga mendorong kolaborasi lintas sektor dalam gerakan pendidikan antikorupsi. Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan dinas pendidikan dinilainya penting untuk memperluas jangkauan edukasi.

    “Kita bisa berkolaborasi dengan inspektorat, kepolisian, kejaksaan, KPK, serta dinas pendidikan untuk menghadirkan gerakan edukatif yang menanamkan nilai kejujuran,” ucap Cahyo.

    Dia menambahkan, peringatan HAKORDIA perlu menjadi penggerak aksi berkelanjutan, bukan berhenti pada kegiatan simbolik. Dia menyebut pendidikan karakter dan keterlibatan semua pihak sebagai kunci membangun masa depan bebas korupsi.

    “Jika nilai kejujuran ditanamkan sejak dini dan dilakukan bersama-sama, kita bisa menyiapkan generasi yang berani menolak korupsi,” pungkas Cahyo. [asg/ian]

  • Pembelaan Anggota DPR Endipat Wijaya soal Singgung Donasi Rakyat Rp 10 M untuk Banjir Sumatra

    Pembelaan Anggota DPR Endipat Wijaya soal Singgung Donasi Rakyat Rp 10 M untuk Banjir Sumatra

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota DPR Endipat Wijaya menuai sorotan setelah menyampaikan pernyataan dalam rapat bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di ruang rapat Komisi I DPR, Senin (8/12/2025).

    Dalam rapat tersebut, ia menyinggung bahwa para relawan lebih viral saat memberikan bantuan bencana Sumatra dibandingkan kerja pemerintah.

    Endipat Wijaya mengklarifikasinya. Menurut dia, pernyataannya tersebut bukan ditujukan kepada relawan atau donatur yang membantu korban bencana Sumatra, tapi kinerja Komdigi dalam hal publikasi dan  penyebaran informasi.

    Endipat memandang, muncul persepsi keliru di media sosial disebabkan oleh ketimpangan informasi. Bantuan relawan cepat viral, sementara kerja-kerja besar negara justru jarang terlihat. Padahal, pemerintah telah mengerahkan anggaran triliunan rupiah, ribuan personel, posko evakuasi, logistik, dan berbagai upaya pemulihan untuk korban bencana.

    “Yang saya soroti adalah lemahnya komunikasi publik. Negara bekerja besar, tetapi tidak banyak diberitakan. Akibatnya, masyarakat hanya melihat apa yang viral, bukan apa yang sebenarnya dilakukan di lapangan,” kata Endipat dalam keterangan yang diterima Liputan6.com, Selasa (9/12/2025).

    Politikus Gerindra ini mengklaim, dirinya tidak pernah berniat mengecilkan peran relawan. Menurut dia, relawan sebagai energi kemanusiaan bangsa yang selalu bergerak tanpa pamrih setiap kali terjadi bencana.

    “Relawan bekerja dengan hati, negara bekerja dengan kewajiban. Dua-duanya penting, dan tidak boleh dipertentangkan,” ungkap Endipat.

    Dia pun berharap, semuanya kembali dalam upaya bersama dalam penanganan bencana, bukan lagi perdebatan yang memecah perhatian dari mereka yang sedang membutuhkan bantuan.