Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Bambang Haryo: ANTARA ujung tombak pemerintah sebar informasi

    Bambang Haryo: ANTARA ujung tombak pemerintah sebar informasi

    “ANTARA sebagai ujung tombak pemberitaan harus benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah,”

    Surabaya (ANTARA) – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Haryo Soekartono, menyebut Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA sebagai ujung tombak pemerintah dalam menyebarkan informasi kepada publik.

    Saat melakukan kunjungan reses ke Kantor Biro LKBN ANTARA Biro Jawa Timur, di Surabaya, Rabu, Bambang menyatakan bahwa keberadaan ANTARA harus dimanfaatkan secara optimal, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

    “ANTARA sebagai ujung tombak pemberitaan harus benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah,” ujar Bambang Haryo.

    Dalam kunjungan tersebut, Bambang yang juga merupakan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI itu menyampaikan bahwa ANTARA perlu dilibatkan secara aktif dalam seluruh kegiatan dan publikasi pemerintahan.

    Menurutnya, capaian-capaian penting pemerintah, seperti ketahanan pangan, ekspor komoditas ke luar negeri, kemajuan pendidikan dan sektor kesehatan, harus diberitakan secara luas melalui ANTARA.

    “Jika media swasta satu kali memberitakan, ANTARA bisa tiga hingga empat kali. ANTARA harus menjadi tolok ukur pemberitaan nasional, seperti pada masa lalu,” katanya.

    Politisi dari Partai Gerindra itu juga menyampaikan bahwa dalam era maraknya informasi media sosial, peran ANTARA menjadi semakin penting untuk menjadi penyeimbang, khususnya dalam menyaring informasi yang baik dan membangun tentang pemerintah.

    “Tidak semua berita negatif itu disukai publik. Saya sendiri merasakan, konten positif di media sosial pribadi justru lebih banyak mendapatkan respons baik. Ini menunjukkan masyarakat tetap ingin mendapatkan informasi yang sehat dan membangun,” ujar Legislator dari Dapil Jatim I, Surabaya-Sidoarjo ini.

    Kepala LKBN ANTARA biro Jawa Timur, Rachmat Hidayat mengapresiasi kehadiran Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo dalam rangka reses.

    “Kami berharap pemerintah bisa meng-endorse ANTARA pada publik, sehingga masyarakat bisa mengenal ANTARA sebagai kantor berita negara,” ujarnya.

    Lanjutnya, selama ini ANTARA menjadi lembaga pemerintah yang selalu menyajikan berita positif dan berimbang atas sejumlah capaian kinerja pemerintah.

    “Tak hanya itu, ANTARA memiliki segmentasi yang jelas sehingga informasi yang disampaikan ANTARA sudah tersampaikan pada pemangku kebijakan dan pembaca yang tepat,” ujarnya.

    Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 1 Profil Sudewo, Bupati Pati yang Tantang 50.000 Warga Demo Kenaikan PBB 250 Persen Regional

    1 Profil Sudewo, Bupati Pati yang Tantang 50.000 Warga Demo Kenaikan PBB 250 Persen Regional

    Profil Sudewo, Bupati Pati yang Tantang 50.000 Warga Demo Kenaikan PBB 250 Persen
    Penulis
    PATI, KOMPAS.com
    – Bupati Pati, Sudewo, tengah jadi perbincangan setelah pernyataannya menantang aksi unjuk rasa warga viral di media sosial.
    Dalam video yang beredar di media sosial, Sudewo menyatakan tak gentar meski harus menghadapi gelombang demonstrasi besar menolak kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.
    “Siapa yang akan melakukan penolakan, saya tunggu. Silakan lakukan. Jangan cuma 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan,” ujar Sudewo, dikutip Rabu (6/8/2025).
    Pernyataan ini menyulut reaksi keras dari masyarakat.
    Ribuan warga dikabarkan akan turun ke jalan dalam demonstrasi akbar pada 13 Agustus 2025, menolak kenaikan pajak yang dianggap memberatkan.
    Sudewo lahir di Pati, 11 Oktober 1968, dan merupakan politikus senior di Jawa Tengah.
    Ia menamatkan pendidikan sarjana di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada 1993, lalu melanjutkan studi magister di bidang Teknik Pembangunan di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.
    Karier profesionalnya diawali sebagai karyawan di PT Jaya Construction (1993–1994), lalu menjadi pegawai proyek Departemen Pekerjaan Umum di Bali.
    Ia diangkat sebagai PNS tahun 1997 dan sempat bertugas di Dinas PU Kabupaten Karanganyar sebelum memutuskan untuk berwiraswasta.
    Sudewo pertama kali masuk dunia politik melalui Partai Demokrat, dan terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2009–2013.
    Setelah sempat vakum, ia kembali ke Senayan pada Pemilu 2019 lewat Partai Gerindra.
    Di partai besutan Prabowo Subianto itu, ia menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra hingga sekarang.
    Pada Pilkada Pati 2024, Sudewo bersama pasangannya Risma Ardhi Chandra memenangkan kontestasi dan resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pati.
    Sebelumnya, ia pernah mencalonkan diri di Pilkada Karanganyar 2002, namun belum berhasil.
    Selain aktif di parlemen dan pemerintahan, Sudewo juga punya rekam jejak organisasi yang panjang, di antaranya:
    Di awal kepemimpinannya sebagai Bupati Pati, Sudewo mengumumkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
    Kenaikan PBB ini diumumkan Sudewo dalam rapat bersama para camat dan anggota PASOPATI di Kantor Bupati Pati pada Minggu (18/5/2025),
    “Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar 250 persen karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” ujar Sudewo, dikutip dari situs resmi Humas Pati, Selasa (5/8/2025).
     
    Menurut Sudewo, tarif PBB di Kabupaten Pati selama ini tidak pernah disesuaikan sejak 14 tahun terakhir.
    Akibatnya, penerimaan daerah dari sektor pajak tergolong rendah, bahkan tertinggal dari kabupaten-kabupaten tetangga.
    “PBB Kabupaten Pati hanya sebesar 29 Miliar, di Kabupaten Jepara 75 miliar. Padahal, Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Jepara,” kata Sudewo.
     
     
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jawab Isu Bakal Jadi Mendagri, Ini Kata Muzani – Page 3

    Jawab Isu Bakal Jadi Mendagri, Ini Kata Muzani – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani angkat bicara soal isu dirinya akan menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menggantikan Tito Karnavian. Muzani menyatakan tak mendengar ada reshuffle kabinet.

    Dia juga membantah kabar dirinya akan menjadi Mendagri tersebut.

    “Enggak ada rencana reshuffle kabinet. Saya tidak dengar sama sekali,” ujarnya saat di kawasan Jakarta Pusat,  Selasa (5/8/2025).

    Senada dengan Muzani, Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi juga sebelumnya menegaskan isu Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan digeser menjadi Mendagri pasca tidak lagi menjadi Sekjen Partai Gerindra adalah tidak benar.

    Prasetyo mengaku tidak mendengar atau mengetahui informasi tersebut. “Info dari mana? (Saya) enggak tahu. Jangan bikin isu,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).

    Prasetyo menegaskan, tidak mungkin Ketua MPR  meninggalkan posisinya untuk menjadi menteri di kabinet.

    “Kan gak masuk secara logika umum, agak kurang ketemu juga. Beliau kan sekarang ketua MPR, masa kemudian menjadi menteri,” tegasnya. 

     

    Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri akhirnya terjawab. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad membenarkan adanya pertemuan kedua tokoh bangsa tersebut.

  • Gerindra: Amnesti dan Abolisi Bukan Politik Balas Budi, tapi Demi Persatuan – Page 3

    Gerindra: Amnesti dan Abolisi Bukan Politik Balas Budi, tapi Demi Persatuan – Page 3

    Lebih lanjut, Sugiat mengungkap bahwa inisiatif awal pemberian amnesti-abolisi berasal dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang sebelumnya berdiskusi dengan berbagai tokoh publik.

    “Pak Dasco berdialog dengan akademisi, aktivis, dan tokoh masyarakat, seperti Romo Magnis, Marzuki Darusman, Rocky Gerung, Jumhur Hidayat, hingga Syahganda Nainggolan, sebelum menyampaikan masukan kepada Presiden,” ujarnya.

    Ia juga menekankan bahwa keputusan ini merupakan bentuk penguatan sistem demokrasi di Indonesia. Presiden Prabowo, kata Sugiat, ingin menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak seharusnya dibalas dengan kriminalisasi.

    “Presiden ingin menunjukkan bahwa ia tidak anti kritik dan tidak akan menggunakan hukum untuk membungkam lawan politik,” tegasnya.

    Di akhir pernyataannya, Sugiat menyatakan bahwa Presiden Prabowo ingin penegakan hukum di Indonesia berlandaskan keadilan dan kebijaksanaan, bukan sentimen politik.

    “Penegakan hukum tidak boleh didasarkan pada asumsi atau sentimen, tapi harus objektif, adil, dan bijak,” pungkasnya.

  • Istana Tak Ragu Blokir Game Roblox jika Banyak Unsur Kekerasannya Nasional 6 Agustus 2025

    Istana Tak Ragu Blokir Game Roblox jika Banyak Unsur Kekerasannya Nasional 6 Agustus 2025

    Istana Tak Ragu Blokir Game Roblox jika Banyak Unsur Kekerasannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, pemerintah tidak ragu memblokir atau menutup situs gim online, Roblox, jika memang banyak kekerasan dalam game tersebut.
    Prasetyo mengatakan, ancaman blokir tersebut tidak hanya berlaku bagi Roblox, melainkan juga permainan online lain yang mengandung kekerasan.
    “Kalau memang kita merasa sudah melewati batas, apa yang ditampilkan di situ mempengaruhi perilaku dari adik-adik kita, ya tidak menutup kemungkinan,” kata Prasetyo di Kompleks Istan Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/8/2025).
    Prasetyo menegaskan pemerintah ingin melindungi anak-anak bangsa.
    Pemerintah, lanjut dia, juga tidak masalah untuk menutup situs gim itu jika sudah lewat batasan.
    “Kita mau melindungi generasi kita, enggak ragu-ragu juga kita. Kalau memang itu mengandung unsur-unsur kekerasan, ya kita tutup, enggak ada masalah,” ujar politikus Partai Gerindra itu.
    Prasetyo mengatakan, persoalan tersebut rutin dikoordinasikan dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).
    Koordinasi dan evaluasi soal konten kekerasan ini bukan cuma dalam game tetapi juga film hingga aplikasi media sosial.
    “Sudah. Komdigi setiap hari melakukan evaluasi. Melakukan evaluasi dari seluruh stasiun TV, kemudian media sosial,” kata dia.
    Diberitakan sebelumnya, baru-baru ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti melarang anak-anak untuk bermain game Roblox.
    Menurut Mu’ti, Roblox mengandung kekerasan yang bisa ditiru anak-anak.
    Hal tersebut ia sampaikan saat ngobrol dengan murid ketika meninjau pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di SDN Cideng 02, Jakarta Pusat, Senin (4/8/2025).
    “Kalau main HP tidak boleh menonton kekerasan, yang di situ ada berantemnya, di situ ada kata-kata yang jelek-jelek, jangan nonton yang tidak berguna ya. Nah yang main blok-blok (Roblox) tadi itu jangan main yang itu ya, karena itu tidak baik ya,” kata Mu’ti, dikutip dari
    Antara News
    , Selasa (5/8/2025).
    Adapun Roblox adalah salah satu platform gaming populer, terutama di kalangan anak-anak.
    Game ini memungkinkan pemainnya membuat dan memainkan berbagai jenis permainan secara virtual.
    Jadi, di platform ini, gamer bukan hanya memainkan gim, melainkan bisa membuat gimnya sendiri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Prabowo Disebut Tak Masalah dengan Bendera "One Piece", tapi… Nasional

    3 Prabowo Disebut Tak Masalah dengan Bendera "One Piece", tapi… Nasional

    Prabowo Disebut Tak Masalah dengan Bendera “One Piece”, tapi…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto disebut tidak masalah soal bendera bajak laut di anime One Piece, Jolly Roger, apabila itu menjadi wujud ekspresi masyarakat.
    Hal ini diungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi ketika ditanyakan bagaimana respons Presiden Prabowo soal adanya pengibaran bendera One Piece menjelang 17 Agustus.
    “Kalau sebagai bentuk ekspresi,
    it’s okay
    , enggak ada masalah,” kata Prasetyo, di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
    Akan tetapi, menurut Prasetyo, Presiden tidak ingin jika bendera One Piece itu disandingkan dengan Bendera Merah Putih.
    “Tapi, jangan ini dibawa atau dibentur-benturkan kepada, disandingkan, atau dipertentangkan dengan bendera Merah Putih,” tegas dia.
    Terlebih, seharusnya Bendera Merah Putih menjadi satu-satunya bagi anak bangsa menjelang Hari Kemerdekaan.
    “Enggak seharusnya seperti itu, kita sebagai anak bangsa bendera Merah Putih itu satu-satunya,” tegas dia.
    Dia mengingatkan agar jangan ada pihak yang menghasut agar warga lebih memilih mengibarkan bendera One Piece daripada Bendera Merah Putih.
    Sebab, kemerdekaan bangsa Indonesia itu diraih dan hasil perjuangan para pahlawan, bukan hadiah.
    Oleh karenanya, ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai bangsa Indonesia apapun kondisinya.
    “Membentur-benturkan itu dengan, misalnya ya, menghasut dalam tanda kutip ya, untuk lebih baik menggibarkan bendera ini daripada Bendera Merah Putih. Itu kan enggak bener gitu, enggak boleh seperti itu. Itu seperti anak bangsa,” imbuh dia.
    Politikus Partai Gerindra ini kembali menegaskan, pemerintah tak masalah jika makna bendera One Piece hanya sebagai wujud ekspresi atau kritik.
    “Enggak ada masalah. Kalau makna kritikan kita sangat terbuka, pemerintah sangat terbuka,” ucap dia.
    Dia menambahkan, pemerintah juga mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan.
    “Dan kita menyadari kok, kita menyadari bahwa memang masih banyak pekerjaan rumah. Masih banyak yang harus kita perbaiki,” ungkap Prasetyo.
    Sebagai informasi, pengibaran bendera One Piece menjelang 17 Agustus menjadi sorotan.
    Bendera berwarna hitam dengan gambar tengkorak bertopi jerami itu digunakan sebagai simbol protes warga.
    Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan bahwa pengibaran bendera One Piece memiliki konsekuensi pidana karena mencederai kehormatan Sang Merah Putih.
    “Konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan bendera Merah Putih,” kata Budi, dikutip dari KompasTV.
    Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prasetyo Hadi: Bila Terjadi Dinamika di Tubuh Partai Beringin, Itu Bukanlah Menjadi Urusan Istana

    Prasetyo Hadi: Bila Terjadi Dinamika di Tubuh Partai Beringin, Itu Bukanlah Menjadi Urusan Istana

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar tampaknya semakin menarik perhatian dan jadi perbincangan di ruang publik. Apalagi, setelah adanya pihak yang mengaitkan isu tersebut dengan istana.

    Adanya isu yang mengaitkan keterlibatan istana terhadap kabar Munaslub Partai Golkar itu pun cepat-cepat dibantah oleh pihak Istana.

    Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi dengan tegas membantah adanya keterlibatan istana terkait berkembangnya isu Munaslub Partai Golkar akhir-akhir ini.

    Karena itu, dia minta agar sesuatu yang berkembang di masyarakat tidak selalu dikaitkan dengan Istana. “Tolong jangan segala sesuatu itu misalnya dikaitkan dengan istana,” imbuh Prasetyo di Istana Negara, Selasa (5/8).

    Kendati Partai Golkar merupakan partai koalisi utama di dalam Kabinet Merah Putih, tidak berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan partai tersebut menjadi urusan Istana.

    “Bahwa Partai Golkar memang salah satu partai koalisi utama dari pemerintah, iya. Namun, bila terjadi dinamika di dalam tubuh partai beringin itu, bukanlah menjadi urusan istana,” jelas tambah Prasetyo.

    Apalagi kata dia, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia juga sudah menyebut bahwa isu Munaslub Partai Golkar adalah tidak benar.

    Prasetyo yang merupakan Politikus Partai Gerindra itu menegaskan bahwa pemerintah saat sedang berkonsentrasi dan fokus dalam menyelesaikan seluruh program-program yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

    Salah satu yang sangat difokuskan adalah makan bergizi gratis untuk pada siswa dan ibu hamil. Dia menyebut, pemerintah ingin sesegera mungkin semua yang menjadi target sasaran penerima manfaat tersebut segera mendapatkan makan bergisi gratis.

  • Istana: Istilah Rojali dan Rohana Jangan Dijadikan Lelucon, Ini Lecutan

    Istana: Istilah Rojali dan Rohana Jangan Dijadikan Lelucon, Ini Lecutan

    Istana: Istilah Rojali dan Rohana Jangan Dijadikan Lelucon, Ini Lecutan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, istilah Rojali (rombongan jarang beli) dan Rohana (rombongan hanya nanya) yang muncul di tengah publik akhir-akhir ini semestinya tidak dianggap sebagai lelucon.
    Prasetyo mengatakan, kemunculan istilah itu justru menjadi tanda bahwa ada banyak hal yang harus dibenahi oleh pemerintah.
    “Menurut pendapat saya, istilah itu jangan dijadikan sebagai sebuah joke atau lelucon. Itu adalah sebuah lecutan bagi kita bahwa memang masih banyak yang harus kita perjuangkan, masih banyak yang harus kita benahi,” kata Prasetyo di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
    Prasetyo pun mengaku tidak senang dengan adanya istilah tersebut.
    “Saya sih terus terang tidak terlalu gembira dengan istilah itu,” kata politikus Partai Gerindra itu
    Ia tidak memungkiri bahwa adanya fenomena rojali dan rohana menandakan pemerintah harus bekerja lebih keras dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
    “Kita masih harus bekerja terus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita lebih optimal lagi, mendorong investasi kita lebih optimal lagi, mengurangi kebocoran-kebocoran sebagaimana yang Bapak Presiden sering sampaikan,” kata Prasetyo..
    Diketahui, kemunculan fenomena Rojali dan Rohana di berbagai pusat perbelanjaan menjadi tanda pertumbuhan ekonomi lesu.
    Kedua istilah tersebut merujuk pada perilaku konsumen yang datang ke pusat perbelanjaan dalam jumlah besar, tetapi hanya melihat-lihat atau bertanya-tanya tanpa melakukan transaksi pembelian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sugiono pastikan tetap sebagai Menlu usai jadi Sekjen Gerindra

    Sugiono pastikan tetap sebagai Menlu usai jadi Sekjen Gerindra

    “Seperti yang Anda lihat hari ini, saya masih menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri,”

    Jakarta (ANTARA) – Sugiono menyatakan bahwa dirinya akan tetap menjabat sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) RI usai ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra oleh Ketua Umum Prabowo Subianto pekan lalu.

    “Seperti yang Anda lihat hari ini, saya masih menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri,” kata Sugiono berseloroh saat ditemui di Kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Jakarta, Selasa.

    Hal tersebut disampaikan Sugiono menanggapi pertanyaan terkait apakah dirinya akan tetap menjabat sebagai Menlu RI, sehingga merangkap dengan jabatan partai, usai ditunjuk sebagai Sekjen Partai Gerindra.

    Sembari memastikan tetap akan bertugas sebagai menteri di Kabinet Merah Putih, Sugiono menyatakan bahwa posisi barunya di Partai Gerindra merupakan amanat besar untuk semakin menyempurnakan partai seiring perjalanannya dalam kancah politik nasional.

    “Jabatan sebagai sekjen merupakan amanah yang besar, tanggung jawab yang besar untuk ditunaikan,” kata Sugiono.

    Ia menyebut bahwa penunjukkannya sebagai Sekjen adalah upaya pembaruan kepengurusan untuk mewujudkan Partai Gerindra yang semakin baik ke depannya.

    “Karena Partai Gerindra juga manajemennya sudah cukup lama, bahkan hingga 18 tahun berprosesnya, saya kira manajemennya dapat dilaksanakan dengan semakin baik,” ucap Sekjen Gerindra.

    Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Jumat lalu menetapkan struktur kepengurusan DPP periode 2025–2030 yang ditandatangani di kediaman Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

    Dalam struktur kepengurusan baru itu, Prabowo ditetapkan menjadi Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina, Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua Harian, Sugiono sebagai Sekretaris Jenderal, dan Satrio Dimas Adityo sebagai Bendahara Umum.

    Sugiono menggantikan Ahmad Muzani yang telah menjabat sebagai Sekjen Partai Gerindra selama 17 tahun. Adapun Muzani kini ditunjuk sebagai Sekretaris Dewan Pembina sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra.

    Pewarta: Nabil Ihsan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensesneg: Kasus Tom Lembong dan Hasto Bernuansa Politis

    Mensesneg: Kasus Tom Lembong dan Hasto Bernuansa Politis

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui bahwa kasus yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bernuansa politis. 

    Selain itu, Prasetyo juga menepis pemberian abolisi kepada terpidana kasus importasi gula Tom Lembong dan amnesti kepada terpidana kasus suap Hasto Kristiyanto oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai bentuk pembiaran terhadap praktik korupsi.

    Sebaliknya, dia memandang langkah yang ditempuh Presiden atas dua kasus hukum yang dinilainya sarat muatan politik itu sebagai upaya mengurangi kegaduhan politik di tengah masyarakat demi menjaga persatuan dan kesatuan.

    “Memang semangatnya beliau (Presiden Prabowo) kita ini butuh persatuan dan kesatuan. Bukan berarti kita akan membiarkan praktik-praktik korupsi, tidak. Tapi dalam dua kasus ini yang nuansanya lebih banyak ke masalah politik, itu yang Bapak Presiden menggunakan hak. Mari kita kurangi kegaduhan-kegaduhan politik,” kata Prasetyo Hadi dilansir dari Antara, Selasa (5/8/2025). 

    Politisi Gerindra itu juga menekankan bahwa pemberian amnesti dan abolisi merupakan hak Presiden selaku kepala negara yang kewenangannya diatur oleh konstitusi.

    “Presiden menggunakan hak [memberi amnesti dan abolisi]. Itu diatur di dalam konstitusi,” ucapnya.

    Prasetyo menekankan pula pentingnya mengedepankan rasa persatuan dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa dan menjalankan roda pembangunan.

    “Kita ini butuh, perlu bersatu. Kita butuh ketenangan untuk kita bisa membangun dan memperbaiki seluruh masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Jangan energinya kita kurangi untuk hal-hal yang kurang produktif,” ujarnya.

    Dia mencontohkan sejumlah persoalan penting untuk diberi fokus perhatian, seperti ketahanan pangan hingga pengentasan kelaparan dan kemiskinan yang masih ditemui di tanah air.

    “Lebih baik kita berkonsentrasi, kita amankan pangan kita. Alhamdulillah sekarang produksi pangan kita meningkat, tapi kita tidak boleh lengah. Itu harus terus kita pertahankan,” tuturnya. 

    Prasetyo pun menganalogikan pentingnya persatuan demi terciptanya stabilitas nasional yang menjadi landasan bagi pembangunan ibarat sebuah tim sepak bola.

    “Sudah diisi pemain-pemain hebat semua, bersatu padu setiap hari latihan. Begitu main, kadang belum tentu menang juga. Apalagi kalau kita tidak saling bersatu. Energinya yang positif itu memandang sesuatu. Masih banyak PR (pekerjaan rumah) yang harus kita selesaikan,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pertimbangan pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dan amnesti kepada 1.178 orang, termasuk Hasto Kristiyanto, adalah demi rekonsiliasi dan persatuan.

    “Ini adalah, sekali lagi, pertimbangannya rekonsiliasi, persatuan,” kata Supratman saat konferensi pers terkait pemberian abolisi dan amnesti di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat (1/8) malam.

    Adapun pada Kamis (31/7), DPR RI memberikan persetujuan permohonan pemberian abolisi terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016.

    DPR RI juga memberikan persetujuan permohonan pemberian amnesti terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai terpidana kasus dugaan suap pengganti antarwaktu (PAW) untuk calon anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

    Tom Lembong divonis empat tahun dan enam bulan penjara dalam kasus korupsi importasi gula, sedangkan Hasto Kristiyanto divonis tiga tahun dan enam bulan karena terbukti terlibat dalam pemberian suap terkait dengan penggantian antarwaktu Harun Masiku.