Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Ini Fakta-fakta Demo Pati, Sikap Sudewo Bikin Warga Pati Marah

    Ini Fakta-fakta Demo Pati, Sikap Sudewo Bikin Warga Pati Marah

    Bisnis.com, JAKARTA – Sepekan terakhir ini, warga Pati, Jawa Tengah tiba-tiba menjadi panas dan marah karena munculnya sikap arogansi dari Bupati Pati Sudewo yang menaikan pajak PBB tanpa bertahap atau langsung 250 persen.

    Masyarakat Pati, Jawa Tengah sangat dikenal sebagai penduduk yang paling sabar dan lembut dalam bertutur kata. Namun, saat masyarakat mengeluhkan kenaikan PBB hingga 250 persen, Bupati Pati Sudewo malah menantang masyarakat.

    “Mau 5.000 silakan, 50.000 massa silakan,” ungkap Sudewo lantang. Namun, Bupati Pati tidak menyangka bahwa ucapannya ini menjadi boomerang bagi jabatan dan karir politiknya.

    Simak fakta-fakta Demo Pati, 13 Agustus 2025:

    1. Pajak PBB Pati Mau Naik 250%

    Bupati Pati, Sudewo mau akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 hingga 250 persen. Namun, kenaikan pajak ini tidak dilakukan bertahap, alias langsung melonjak tinggi.

    Sudewo mengatakan bahwa bahwa penyesuaian ini PBB di Pati bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

    2. Atas Nama Pembangunan

    Sudewo mengatakan bahwa kenaikan PBB Pati bukan semata-mata ditujukan untuk meningkatkan pembangunan daerah, bukan untuk kepentingan pribadi.

    “Mohon dukungan seluruh pihak dan masyarakat Kabupaten Pati, ini adalah upaya untuk meningkatkan pembangunan, tidak untuk pribadi saya,” ujar Sudewo

    3. Sudewo dari Partai Gerindra, Alumnus Universitas Sebelas Maret dan Undip

    Sudewo juga dikenal kenal dekat dengan Prabowo. Sudewo mengatakan bahwa rencana kenaikan PBB sudah berkoordinasi dengan para camat. 

    Sudewo juga tercatat sebagai alumnus S1 Universitas Sebelas Maret lulus tahun 1993 dan S2 Undip Teknik Pembangunan lulus tahun 2001.

    4. Tidak Mau Turun Jabatan

    Lebih dari 2.000 orang memadati alun-alun Pati dan meminta agar Bupati Pati Sudewo yang arogan turun dari jabatannya, tetapi Sudewo memberanikan diri untuk meminta maaf kepada massa yang tengah marah.

    “Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih,” ungkapnya dari atas mobil polisi.

    5. Tuntutan Demo, Bupati Sudewo Turun

    Masyarakat memiliki satu tuntutan yakni meminta Bupati Pati turun dari jabatannya, karena dinilai bersikap arogan ke masyarakat. “Warga bukanlah warga yang arogan,” ungkap orator melalui alat pengeras suara saat demo Pati.

    6. Keranda Mayat

    Saat demo pati, masyarakat membawa keranda mayat yang ditutupi dengan kain putih. Ini menjadi bukti kekecewaan masyarakat kepada wakil rakyat yang tidak berpihak kepada rakyat. 

    Di kain keranda ada tulisan “Penindas. Penipu. Selamat tinggal OWEDUS.” Keranda ini digiring hingga sampai ke lokasi demo dan depan kantor Bupati Pati.

    7. Viral di Media Sosial dan Google Tren

    Aksi Bupati Sudewo ini menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia. Hal ini terlihat, dari setiap postingan terkait Bupati Pati, di-reposting hingga lebih dari 2.000 kali. Isu Pati sudah menjadi perhatian nasional.

    Dari berbagai unggahan di media sosial, demo dimulai oleh warga sejak pukul 08.30 WIB. Massa aksi berkumpul di depan Gerbang Kantor Pemkab Pati untuk menyampaikan tuntutan hingga meminta turunnya Bupati Pati Sadewo dari jabatannya.

    8. Bendera One Piece

    Keranda mayat dan bendera one piece menjadi alat untuk menyuarakan kekecewaan terhadap Bupati Pati. Rakyat Pati membawa bendera Jolly Roger One Piece dan menyuarakan agar pemerintah tidak bersikap arogan dan semena-mena.

  • Demo Pati, Masyarakat Minta Bupati Dilengserkan, Sudewo Minta Maaf

    Demo Pati, Masyarakat Minta Bupati Dilengserkan, Sudewo Minta Maaf

    Bisnis.com, JAKARTA – Viral di media sosial, Bupati Pati Sudewo membuat kebijakan menaikkan PBB hingga 250 persen. Ini menuai kekecewaan masyarakat, yang disampaikan demo Pati 13 Agustus 2025.

    Sejak pukul 08.30 WIB, massa aksi demo Pati sudah berkumpul di depan Gerbang Kantor Pemkab Pati. Orator menyampaikan melalui alat pengeras suara agar tidak menjadi pemimpin arogan dan menciptakan masyarakat yang arogan.

    “Tolong pihak aparat agar tetap menjaga saudara sedulur,” ungkap orator dalam aksi demo Pati, Rabu (13/8/2025).

    Masyarakat di Pati kompak agar Bupati Sudewo tidak menaikkan PBB hingga 250 persen. Kemudian, masyarakat menggalang posko untuk aksi 13 Agustus dengan mengumpulkan air minum, makanan kemasan, memasang tenda-tenda, dan masyarakat bergantian menjaga posko donasi tersebut.

    Sebanyak 1.000 orang warga Pati, Jawa Tengah, melakukan aksi demo untuk menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya, karena dianggap sebagai pemimpin yang arogan.

    Adapun aksi unjuk rasa masyarakat digelar di sekitar Alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu. Husen selaku inisiator dan Syaiful Ayubi sebagai orator aksi warga tersebut mengatakan bahwa Bupati Pati Sudewo perlu dilengserkan dari jabatannya karena dinilai bersikap arogan.

    Dia juga mengajak para pengunjuk rasa untuk siapkan diri menuntut pelengseran Bupati Pati hingga malam hari. Para pengunjuk rasa juga diminta untuk tertib dan tidak melakukan aksi anarkis.

    “Tunjukkan bahwa warga Pati itu santun dan berakhlak, cinta damai dan tidak arogan,” ujar Saiful dikutip dari Antara, Rabu (13/8/2025).

    Unjuk rasa warga Pati berawal dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Meskipun kenaikan tersebut merupakan batas maksimal dan tidak diberlakukan untuk seluruh objek pajak, karena ada yang kenaikannya hanya 50 persen

    Usai mengeluarkan pernyataan rencana kenaikan pajak, Bupati Pati Sudewo juga menantang masyarakat yang mengatakan bahwa tidak takut dengan aksi masyarakat dan mempersilahkan masyarakat 5.000 orang ataupun 50.000 orang untuk melakukan demo.

    Bupati Pati Sudewo Minta Maaf

    Sosok Sudewo dikenal akrab dengan Presiden Prabowo. Bupati Pati juga berasal dari Partai Gerindra.

    Kebijakan dan pernyataan Sudewo menyulut kemarahan warga. Beberapa hari setelah merilis rencana kenaikan PBB 250 persen, Bupati Pati Sudewo langsung meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi karena polemik kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250% yang akan dilakukannya.

    Ditambah lagi dengan dipicu kericuhan yang terjadi antara masyarakat dan satpol PP pada Selasa (5/8) dilakukan murni untuk ketertiban warga. Sudewo berdalih bahwa Pemkab tidak berniat merampas barang-barang peserta aksi, melainkan hanya ingin memindahkan barang-barang tersebut agar tidak mengganggu kirab boyongan Hari Jadi Kabupaten Pati dan kegiatan 17 Agustus 2025.

    Adapun pernyataannya yang sempat menuai kontroversi, Sudewo juga menyampaikan klarifikasi bahwa ucapannya soal “5.000 silakan, 50.000 massa silakan” tidak bermaksud menantang rakyat.

    “Saya hanya ingin menyampaikan agar aksi tersebut berjalan tertib dan murni sebagai penyampaian aspirasi, bukan ditunggangi pihak-pihak tertentu,” jelasnya di Pati pada Kamis (7/8), dikutip dari Antaranews.

    Demo Bupati Pati, Sudewo Batalkan Kenaikan PBB 250 Persen

    Dikutip dari situs humaspati, Pemerintah Bupati Pati mengumumkan membatalkan rencana kenaikan hingga 250 persen. Keputusan ini diumumkan langsung di Pendopo Kabupaten Pati, didampingi Kajari, Dandim 0718 Pati, dan Kapolresta Pati pada Jumat (8/8/2025).

    “Bagi yang sudah terlanjur membayar, selisihnya akan dikembalikan oleh pemerintah. Teknisnya akan diatur oleh BPKAD bersama kepala desa,” jelas Sudewo.

    Lebih lanjut, dia mengatakan pembatalan dilakukan untuk menjaga keamanan, kondusivitas, serta mendukung kelancaran perekonomian dan pembangunan daerah.

    Namun, keputusan ini berdampak pada tertundanya sejumlah proyek yang telah direncanakan dalam perubahan anggaran 2025.

    “Beberapa pekerjaan infrastruktur jalan, permintaan dari kepala desa, hingga perbaikan plafon RSUD Suwondo yang rusak terpaksa ditunda. Termasuk rencana penataan alun-alun, yang semula akan dibuat lebih nyaman dan estetis, juga batal dikerjakan tahun ini,” ujarnya.

    Sudewo juga menepis anggapan bahwa penataan alun-alun memiliki muatan politik.

  • Kabinet Era Jokowi Berpeluang Cetak Rekor Terbanyak Terjerat Korupsi

    Kabinet Era Jokowi Berpeluang Cetak Rekor Terbanyak Terjerat Korupsi

    GELORA.CO -Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi berpeluang besar mencetak rekor terkait menteri-menterinya yang terjerat kasus korupsi.

    Hal ini diungkap pegiat media sosial, Chusnul Chotimah melalui akun X pribadinya yang dikutip Rabu 13 Agustus 2025.

    “Apakah rekor @jokowi akan bertambah sbg presiden dgn menteri terbyk korupsi?” kata Chusnul Chotimah.

    Chusnul Chotimah berharap rekor negatif tersebut tidak ditiru menteri-menteri Presiden Prabowo Subianto.

    “Min @Gerindra bilangin ketummu yg seperti ini jgn ditiru ya,” sambung Chusnul Chotimah dengan emoji tersenyum.

    Saat ini, tercatat ada dua menteri era Jokowi yang tengah berurusan dengan aparat penegak hukum.

    Keduanya adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang terseret kasus kuota haji di KPK dan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Telnologi, Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi chromebook yang merugikan negara Rp1,98 triliun di Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Nadiem Makarim juga tengah dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan penyimpangan proyek pengadaan layanan Google Cloud.

    Sebelumnya, sudah ada lima menteri era Jokowi yang masuk penjara gara-gara menggarong duit negara.

    Pertama, Syahrul Yasin Limpo Syahrul Yasin Limpo (SYL) merupakan salah satu nama yang pernah mengisi jabatan Menteri Pertanian (Mentan) sejak 23 Oktober 2019 hingga 6 Oktober 2023. 

    SYL telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada pertengahan 2023. Ia dijerat dengan pasal pemerasan, gratifikasi hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

    Kedua, Johnny Gerard Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika/Kominfo (sekarang bernama Komdigi) periode 2019-2023. 

    Politikus Nasdem ini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastuktur pendukung BAKTI Kominfo tahun 2020-2022. 

    Ketiga, Idrus Marham Idrus Marham selaku Menteri Sosial (Mensos) periode Januari-Agustus 2018. Idrus tersandung kasus korupsi kesepakatan kontrak kerja sama proyek PLTU Riau-1. 

    Keempat, Imam Nahrawi selaku Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) periode 2014-2019. Imam terjerat kasus suap dana hibah KONI.

    Kelima, Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2019-2020. Edhy ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster pada November 2020.

    Keenam, Juliari Batubara selaku Menteri Sosial periode Oktober 2019 hingga Desember 2020. Ia terlibat korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19. 

  • Ada Dasco hingga Kapolri Saat Prabowo Bahas Keamanan dan Pangan Nasional di Istana Nasional 12 Agustus 2025

    Ada Dasco hingga Kapolri Saat Prabowo Bahas Keamanan dan Pangan Nasional di Istana Nasional 12 Agustus 2025

    Ada Dasco hingga Kapolri Saat Prabowo Bahas Keamanan dan Pangan Nasional di Istana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas dengan sejumlah jajarannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/8/2025).
    Momen rapat itu diunggah Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet.
    Berdasarkan foto yang diunggah, sejumlah pejabat terlihat hadir.
    Mereka adalah Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.
    Tampak pula Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Seskab Teddy.
    Begitu pun Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Herindra dan Kepala Perum Bulog Rizal Ramdhani.
    “Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke Istana Merdeka pada Selasa malam, hadir di antaranya Wakil Ketua DPR Prof. Sufmi Dasco, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Herindra, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana, dan Kepala Perum Bulog Rizal Ramdhani,” jelas unggahan tersebut, Selasa.
    Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional.
    Menurut Kepala BGN, pertemuan ini salah satunya membahas realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Sejauh ini, total penerima manfaat telah mencapai hampir 20 juta orang.
    Penerima manfaat tersebut dilayani oleh 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, mencakup 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan.
    “Dan yang paling penting sebetulnya ada hal yang menonjol, di mana 5.103 SPPG yang sudah terdaftar dalam sistem kami dan juga 14.000 SPPG yang sekarang sedang dalam proses persiapan, itu seluruhnya merupakan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk TNI, Angkatan Darat, Kepolisian, BIN, NU, Muhammadiyah, Kadin, APJI, dan lain-lain,” ujar Dadan.
    Dadan menambahkan, biaya pembangunan SPPG tersebut berasal dari uang para mitra.
    “Apa yang mereka sudah lakukan itu satu satuan pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara Rp 1,5 sampai Rp 2 miliar,” ujar Dadan.
    “Jadi, uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir Rp 28 triliun, dan itu adalah bukan uang APBN tetapi uang mitra,” lanjut dia.
    Sementara itu, BGN hanya fokus mengeluarkan anggaran untuk makanan MBG.
    Total anggaran yang sudah dikucurkan pemerintah untuk program MBG dengan dana APBN adalah senilai Rp 8,2 triliun.
    “Jadi, MBG sendiri sampai sekarang baru menyerap Rp 8,2 triliun yang difokuskan hanya untuk memberi intervensi gizi. Sementara satuan pelayanannya merupakan bangunan yang dibangun oleh para mitra,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Arief Poyuono Desak Presiden Prabowo Audit Kinerja Menteri, Khawatir Ditipu Laporan Menyenangkan

    Arief Poyuono Desak Presiden Prabowo Audit Kinerja Menteri, Khawatir Ditipu Laporan Menyenangkan

    “Menciptakan ketidakpercayaan pada SWF Danantara nantinya, yang akhir Danantara bisa gagal mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen,” kata Arief kepada awak media, Selasa (12/8).

    Eks Waketum Gerindra itu juga menilai aksi Joao mundur dari posisi Dirut PT Agrinas bisa diikuti direksi BUMN lain yang tak menerima dukungan anggaran. “Mungkin juga akan diikuti oleh para direksi di BUMN lainnya,” kata Arief.

    Sebelumnya, Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengundurkan diri dari jabatannya, meski baru enam bulan menjabat.

    Adapun, Joao telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Danantara Indonesia, yang sudah diterima oleh staf di tingkat manajer.

    Joao mengaku belum bisa memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara dan petani, sehingga mengundurkan diri.

    “Dengan sangat menyesal, saya memohon maaf kepada seluruh warga negara, khususnya kepada petani, kepada negara dan Presiden yang sudah menunjuk kami untuk mengemban jabatan ini. Jadi perkenankan saya menyampaikan pengunduran diri saya, dan izinkan saya untuk meminta maaf,” ujar Joao.

    Joao menyampaikan masalah pangan adalah suatu permasalahan yang begitu serius, sehingga harus melakukan langkah-langkah percepatan, serta melakukan aksi nyata untuk membangun kondisi pertanian yang sudah tertinggal.

    “Untuk mewujudkan kedaulatan pangan ini tidak didukung sepenuhnya oleh stakeholder atau para pembantu-pembantunya, sehingga kami sampai hari ini tidak mendapatkan dukungan maksimal untuk bisa membuat langkah-langkah nyata yang sudah kami siapkan, termasuk dukungan anggaran,” ucapnya. (fajar)

  • KPK Urai Benang Kusut Kasus Korupsi CSR BI OJK

    KPK Urai Benang Kusut Kasus Korupsi CSR BI OJK

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mengurai kasus CSR BI-OJK. Mulai dari motif mengalirnya dana CSR ke BI-OJK hingga lobi-lobi apa yang terjadi dibalik kasus ini atau hanya gratifikasi.

    Sejak tahun lalu, KPK mencari alat bukti terkait penyalahgunaan dana CSR BI-OJK. KPK juga sudah menggeledah adalah miliki Gubernur BI Perry Warjiyo dan sejumlah ruangan lain di kantor Bank Indonesia Jalan MH Thamrin.

    Adapun CSR seharusnya diberikan untuk kegiatan sosial di masyarakat. Namun, hingga saat ini, KPK menemukan bahwa dana tersebut mengalir ke anggota DPR melalui yayasan, sehingga muncul dugaan terkait penyalahgunaan CSR Bank Indonesia yang disalurkan.

    KPK menyatakan apabila dana tersebut disalurkan dengan benar, maka hal tersebut tidak dipermasalahkan. Sebab, saat CSR diberikan oleh suatu institusi, tetapi bukan untuk peruntukannya, maka di situ letak dugaan korupsinya.

    Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menegaskan bahwa penyidik tetap mengusut tuntas perkara dugaan korupsi CSR BI dan OJK ini. Hingga saat ini, KPK mencatatkan ada 2 anggota DPR yakni terlibat yakni dari Satori dari Fraksi Partai Nasdem dan Heri Gunawan dari Fraksi Partai Gerindra.

    Selain dugaan korups berupa penerimaan gratifikasi terkait dengan pengelolaan dana CSR BI dan OJK, lembaga antirasuah juga mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada kasus tersebut.

    Dua orang itu ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) No.52 dan No.53, dan diterbitkan pada. Sebelumnya, kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan per Desember 2024.

    Adapun dua orang tersebut adalah Satori dari Fraksi Partai Nasdem dan Heri Gunawan dari Fraksi Partai Gerindra. “Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari ke belakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut yaitu HG anggota Komisi XI periode 2019-2024, kemudian ST anggota Komisi XI periode 2019-2024,” ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Kamis (7/8/2025).

    Pada keterangan sebelumnya, Asep menyebut lembaganya juga tengah mendalami dugaan keterlibatan pihak lainnya termasuk dari pihak BI, OJK, maupun anggota DPR lainnya. Namun, hingga saat ini, KPK masih mendalami kasus ini.

    “Sedang kita dalami masing-masing. Yang sudah ada, sudah firm itu dua [tersangka] seperti itu. Yang lainnya kita akan dalami,” terang Asep.

    Lembaga antirasuah sebelumnya menduga terdapat modus penyelewengan hingga pertanggungjawaban fiktif terhadap penggunaan dana Program Sosial BI dan OJK.

    Dana yang disalurkan itu dianggarkan secara resmi oleh bank sentral. Dana PSBI itu lalu diberikan ke yayasan-yayasan yang mengajukan untuk berbagai program kemasyarakatan, seperti perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), pendidikan dan kesehatan.

    Keterlibatan DPR Komisi XI dalam Kasus CSR BI-OJK

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami aliran dana CSR BI-OJK. Tersangka yang diperiksa KPK menyebutkan bahwa banyak anggota Komisi XI juga mendapatkan dana tersebut.

    Hal itu disampaikan oleh Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers penetapan tersangka terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) program CSR BI dan OJK

    “Bahwa menurut pengakuan tersangka ST, sebagian besar anggota Komisi XI DPR RI lainnya juga menerima dana bantuan sosial tersebut,” kata Asep, Kamis (7/8/2025).

    Asep menekankan penyidik akan mengembangkan kasus tersebut untuk menemukan fakta-fakta baru. Adapun aliran dana CSR BI-OJK dibahas dalam rapat tertutup di DPR.

    “Tentunya kami akan mendalami keterangan dari saudara ST ini siapa saja yang menerima dana bantuan sosial dari Komisi XI ini,” jelas dia.

    Dari hasil penyidikan sementara, KPK menemukan ada dugaan korupsi dalam penyaluran dana CSR BI-OJK. Selain tersangka ST (Satori), KPK juga menetapkan HG (Heri Gunadi). Keduanya merupakan anggota Komisi XI periode 2019-2024. Mereka menggunakan uang untuk kebutuhan pribadi seperti membangun rumah makan hingga showroom.

    Asep menuturkan, HG diduga menerima Rp15,8 miliar yang digunakan untuk kebutuhan pribadi, seperti seperti pembangunan rumah, pengelolaan outlet minuman, hingga pembelian tanah dan kendaraan.

    Sementara itu, total ST menerima uang Rp12,52 miliar. Uang itu digunakan untuk deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, hingga pembelian kendaraan.

    Benarkah Dana Mengalir ke Anggota Komisi XI DPR dan Partai?

    Sementara itu, anggota Komisi XI Melchias Markus Mekeng dengan tegas membantah sebagian besar Anggota Komisi XI menerima dana CSR BI dan OJK sebagaimana disampaikan oleh salah satu tersangka dalam kasus ini, Satori (ST).

    Pernyataan dari fraksi partai Golkar itu disampaikan di Komplek Parlemen, Jumat (8/8/2025). Dia menjelaskan dana untuk kegiatan sosial itu langsung disalurkan ke pihak yang dituju seperti gereja, masjid, atau UMKM.

    “Penyidik tentu akan mendalami setiap keterangan dari para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka ataupun saksi-saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangannya dalam perkara ini,” kata Budi kepada wartawan, Senin (11/8/2025).

    Terutama, katanya, dugaan dana yang mengalir ke sebagian Anggota Komisi XI DPR RI, partai-partai terkait, atau pihak lainnya yang terlibat dalam penyelewengan dana Program Sosial Bank Indonesia (PBSI) ini.

    “Hal ini untuk memastikan setiap rupiah uang negara tidak disalahgunakan untuk keuntungan pribadi maupun pihak-pihak lainnya, dengan berbagai modus tindak pidana korupsi,” tambahnya.

    Diketahui, minggu lalu KPK menetapkan dua tersangka yang merupakan anggota Komisi Keuangan atau XI DPR periode 2019-2024. Hal ini disampaikan oleh Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers, Kamis (7/8/2025). 

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, HG menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Lalu, tersangka berinisial ST menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lain.

    Keduanya menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti membangun rumah makan, membeli tanah dan bangunan, membuka showroom, hingga untuk mengelola kedai minuman.

    Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 12 B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selain itu, mereka juga dijerat dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-(1) KUHP.

  • Gibran Bertemu Dasco hingga Viral Tak Salami AHY, Hensa Ungkap Ini

    Gibran Bertemu Dasco hingga Viral Tak Salami AHY, Hensa Ungkap Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis komunikasi politik, Hendri Satrio bicara terkait pertemuan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka dengan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

    Dalam unggahan Wakil Presiden RI itu, keduanya terlihat berada dalam satu meja makan yang sama.

    Gibran terlihat mengenakan kemeja putih dengan celana berwarna krem. Sedangkan Dasco memakai kemeja batik hitam.

    Pertemuan ini kemudian menjadi pertanyaan dan isyarat-isyarat pun hadir dari unggahan tersebut.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Hendri Satrio coba menganalisis pertemuan ini.

    Ia menyebut pertemuan Gibran dan Dasco bukan hanya sekedar makan bersama, namun punya tujuan.

    Ada maksud dari Wapres Gibran menurutnya untuk bertemu langsung dengan Dasco.

    “Cuma mau foto sebelum makan, gak pengen obrolannya dibahas apalagi bahas pemakzulan,” tulisnya dikutip Selasa (12/8/2025).

    Ia pun memberikan sindiran soal Gibran tidak menyalami Menko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Udara Suparlan, Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, pada Minggu 10 Agustus 2025.

    “Kelewatan gak sengaja, gak ada maksud gak pengen salaman, udah telat, acara mau mulai jadi buru-buru deh,” terangnya.

    Sebelumnya, Gibran menulis Caption soal pertemuannya dengan Dasco dalam akun Instagramnya.

    “Makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Bapak @sufmi_dasco. Menunya Mie Bakso, Nasi Dendeng Balado dan Tumis Daun Pepaya. Selamat berakhir pekan untuk kawan-kawan semua,” tulis Gibran.

  • Dasco minta kebijakan kepala daerah dari Gerindra harus prorakyat

    Dasco minta kebijakan kepala daerah dari Gerindra harus prorakyat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meminta kepada para kadernya yang menjadi kepala daerah agar menghindari kebijakan yang tidak populis, dan mengingatkan agar setiap kebijakan harus prorakyat.

    Dia menyampaikan hal itu dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Gerindra Sumatera Utara di Medan, Sumatera Utara. Menurut dia, kader Gerindra tidak boleh euforia dan harus terus bekerja.

    “Seluruh kepala daerah yang merupakan kader Partai Gerindra agar jangan membuat kebijakan tidak populis untuk masyarakat. Kita harus membuat kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat,” kata Dasco dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dia juga mengatakan, dengan kebijakan yang bermanfaat, diharapkan rakyat dapat yakin bahwa kehadiran seorang pemimpin sebagai pembuat kebijakan sangat berguna.

    “Kita tetap bekerja, mendekatkan diri ke masyarakat, baik sebagai kader, anggota DPRD, dan kepala daerah yang tentunya membawa nama Partai Gerindra di daerah masing-masing,” kata Wakil Ketua DPR RI itu.

    Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara yang juga kader Partai Gerindra Bobby Nasution menyatakan komitmennya untuk menyukseskan program pemerintah pusat.

    “Partai Gerindra telah memberikan kepercayaan kepada saya yang telah dipilih menjadi Gubernur Sumatera Utara. Kepercayaan yang diberikan ini akan dibuktikan melalui kerja yang baik dan menjadi kader yang baik,” kata Bobby.

    Dia mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah menjalankan beragam program yang sesuai dengan visi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    Di antaranya, dia menargetkan akan berdiri 1.700 unit dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, yang sudah beroperasi ada 77 dapur SPPG, dan hingga akhir tahun 2025 ditargetkan terbangun 200 dapur SPPG.

    Kemudian untuk program KMP (Koperasi Merah Putih), menurut dia, Pemprov Sumut telah membentuk 6.110 koperasi di desa/kelurahan merah putih. Termasuk turut menerapkan kebijakan Presiden tentang penetapan harga komoditas gabah kering Rp6.500/kg dan jagung Rp5.500/kg.

    “Seluruh petani menyampaikan kebijakan ini luar biasa, dan bisa dinikmati langsung ke petani,” kata Bobby.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dasco minta kebijakan kepala daerah dari Gerindra harus prorakyat

    Dasco minta kebijakan kepala daerah dari Gerindra harus prorakyat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meminta kepada para kadernya yang menjadi kepala daerah agar menghindari kebijakan yang tidak populis, dan mengingatkan agar setiap kebijakan harus prorakyat.

    Dia menyampaikan hal itu dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Gerindra Sumatera Utara di Medan, Sumatera Utara. Menurut dia, kader Gerindra tidak boleh euforia dan harus terus bekerja.

    “Seluruh kepala daerah yang merupakan kader Partai Gerindra agar jangan membuat kebijakan tidak populis untuk masyarakat. Kita harus membuat kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat,” kata Dasco dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dia juga mengatakan, dengan kebijakan yang bermanfaat, diharapkan rakyat dapat yakin bahwa kehadiran seorang pemimpin sebagai pembuat kebijakan sangat berguna.

    “Kita tetap bekerja, mendekatkan diri ke masyarakat, baik sebagai kader, anggota DPRD, dan kepala daerah yang tentunya membawa nama Partai Gerindra di daerah masing-masing,” kata Wakil Ketua DPR RI itu.

    Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara yang juga kader Partai Gerindra Bobby Nasution menyatakan komitmennya untuk menyukseskan program pemerintah pusat.

    “Partai Gerindra telah memberikan kepercayaan kepada saya yang telah dipilih menjadi Gubernur Sumatera Utara. Kepercayaan yang diberikan ini akan dibuktikan melalui kerja yang baik dan menjadi kader yang baik,” kata Bobby.

    Dia mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah menjalankan beragam program yang sesuai dengan visi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    Di antaranya, dia menargetkan akan berdiri 1.700 unit dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, yang sudah beroperasi ada 77 dapur SPPG, dan hingga akhir tahun 2025 ditargetkan terbangun 200 dapur SPPG.

    Kemudian untuk program KMP (Koperasi Merah Putih), menurut dia, Pemprov Sumut telah membentuk 6.110 koperasi di desa/kelurahan merah putih. Termasuk turut menerapkan kebijakan Presiden tentang penetapan harga komoditas gabah kering Rp6.500/kg dan jagung Rp5.500/kg.

    “Seluruh petani menyampaikan kebijakan ini luar biasa, dan bisa dinikmati langsung ke petani,” kata Bobby.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tunjuk Sugiono jadi Sekjen Gerindra, Pengamat Analogikan Prabowo Sedang Bermain Catur: Setiap Langkah Dirancang Matang

    Tunjuk Sugiono jadi Sekjen Gerindra, Pengamat Analogikan Prabowo Sedang Bermain Catur: Setiap Langkah Dirancang Matang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menilai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, telah memulai proses regenerasi untuk memastikan keberlangsungan partainya di masa depan.

    Langkah ini terlihat dari penunjukan Sugiono sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, menggantikan Ahmad Muzani yang kini menjabat Ketua Dewan Kehormatan.

    “Saya kira Prabowo menyesuaikan diri dengan zaman melalui kaderisasi untuk menjamin masa depan Gerindra. Ini adalah strategi terencana yang memberikan kesempatan kepada kader muda agar partai tetap relevan dan kompetitif di panggung politik,” kata Hensa kepada wartawan.

    Hensa menilai penunjukan Sugiono sebagai Sekjen mencerminkan strategi Prabowo untuk memberikan ruang kepada kader-kader ideologisnya dalam memimpin partai.

    Ia melihat, anak-anak ideologis Prabowo kini sudah siap melanjutkan perjuangan partai, didukung figur senior seperti Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua Harian dan Ahmad Muzani untuk menjaga stabilitas kepemimpinan Gerindra dengan pengalaman mereka.

    “Prabowo ibarat pemain catur, setiap langkah dirancang matang. Penempatan Sugiono sebagai Sekjen dengan panduan Dasco sebagai mentor menunjukkan pendekatan terarah untuk menjaga kepemimpinan Gerindra tetap kokoh tanpa kekosongan figur berpengalaman,” ungkapnya.

    Hensa menambahkan bahwa regenerasi ini dilakukan pada momentum yang tepat karena Gerindra sedang mempersiapkan diri untuk menjadi partai juara umum pada Pemilu mendatang.

    Dengan kehadiran kader muda seperti Sugiono, ia melihat Gerindra ingin mengulang kesuksesan yang dialami oleh Golkar, Demokrat, atau PDI-P pada Pemilu selanjutnya.