Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Ketua MPR RI Ahmad Muzani Pastikan Negara Terus Hadir Bantu Penyintas Bencana Sumatera

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani Pastikan Negara Terus Hadir Bantu Penyintas Bencana Sumatera

    Muzani menyatakan, saat ini terdapat lebih dari 100 ribu warga yang mengungsi, namun sebagian besar belum tertampung di hunian sementara. Akhirnya pengungsi terpaksa menumpang di rumah kerabat, sekolah, hingga masjid yang berada di lokasi lebih tinggi dan tidak terdampak banjir.

    “Kondisi mereka saat ini sangat memprihatinkan. Rumah hancur, lahan pertanian rusak, ternak musnah, bahkan ada anggota keluarga yang meninggal dan hilang. Secara psikologis mereka kehilangan semangat hidup,” ungkapnya.

    Masyarakat berharap agar akses jalan desa, kecamatan, hingga kabupaten dapat segera dipulihkan untuk mendukung aktivitas dan distribusi bantuan.

    Selain itu, menjelang nantinya bulan Ramadhan, warga sangat berharap pemerintah dapat membangun rumah singgah sementara agar mereka bisa kembali menjalani kehidupan secara lebih normal.

    “Karena itu mereka berharap kepada pemerintah pusat untuk segera membangun rumah-rumah yang mereka tinggalkan atau yang hancur karena bencana tersebut,” papar Muzani.

    Muzani yang juga Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Gerindra itu membahas pemulihan sektor pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tengah menyalurkan school kit lengkap bagi anak-anak terdampak agar dapat kembali menimba ilmu.

    “Mereka juga berharap sekolah-sekolah bisa segera diaktifkan kembali, karena pendidikan anak-anak tidak boleh terhenti akibat bencana,” tutur Muzani.

    “Tadi juga disampaikan, BPJS Kesehatan akan digratiskan bagi masyarakat terdampak, dan pelayanan kesehatan dipastikan tetap maksimal. Selain itu, BPN akan menggratiskan layanan sertifikasi tanah bagi warga yang terdampak bencana,” lanjutnya.

    MPR RI total menyalurkan 15 ribu paket bantuan pada tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masing-masing provinsi menerima 5.000 paket.

    Khusus Aceh, bantuan didistribusikan sebanyak 2.000 paket untuk Aceh Utara, 2.000 paket untuk Aceh Tamiang, dan 1.000 paket untuk Aceh Timur.

  • Tanpa Dukungan Pusat, Tak Mungkin Aceh Utara Bisa Dibangun Pascabanjir… Regional 13 Desember 2025

    Tanpa Dukungan Pusat, Tak Mungkin Aceh Utara Bisa Dibangun Pascabanjir… Regional 13 Desember 2025

    Tanpa Dukungan Pusat, Tak Mungkin Aceh Utara Bisa Dibangun Pascabanjir…
    Tim Redaksi
    ACEH UTARA, KOMPAS.com
    –  Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, TA Khalid, di depan Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta agar pemerintah pusat mendukung sepenuhnya pemulihan Kabupaten Aceh Utara paska banjir. 
    Hal itu disampaikan saat meninjau lokasi pengungsian korban banjir di Desa Leubok Pusaka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten
    Aceh Utara
    , Provinsi Aceh, Sabtu (13/12/2025).
    Dia menyebutkan, tanpa dukungan pusat tidak mungkin Aceh Utara bisa dibangun pascabanjir.
    “Kami sudah merasakan tsunami laut, kali ini “tsunami” darat. Kerusakannya mulai pesisir hingga pinggir gunung. Tanpa dukungan pusat tak mungkin Aceh Utara bisa dibangun pascabanjir,” katanya.
    Dia menyatakan komitmen mengawal seluruh dukungan rehabilitasi dan rekontruksi dari Kabupaten Aceh Utara dalam APBN.
    “Saya juga akan mengajak teman-teman DPR RI untuk membantu Aceh Utara, ini daerah pemilihan saya, saya pasti akan mendukung sepenuhnya,” terang
    TA Khalid
    .
    Dia berterima kasih atas kehadiran Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Oktavianus, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras. Sehingga dapat membantu pemulihan kabupaten itu pascabanjir.
    Sekadar diketahui, 150 orang tewas dalam banjir sejak 22 November 2025 di Aceh Utara.
    Ratusan orang mengungsi dan ratusan orang kehilangan tempat tinggal. Ratusan bangunan pemerintah hancur. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua MPR RI: Kerusakan Parah, 100.000 Lebih Pengungsi Belum Tertampung di Aceh Utara Regional 13 Desember 2025

    Ketua MPR RI: Kerusakan Parah, 100.000 Lebih Pengungsi Belum Tertampung di Aceh Utara Regional 13 Desember 2025

    Ketua MPR RI: Kerusakan Parah, 100.000 Lebih Pengungsi Belum Tertampung di Aceh Utara
    Tim Redaksi
    ACEH UTARA, KOMPAS.com
    – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani tiba di lokasi pengungsian korban banjir di Desa Leubok Pusaka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Sabtu (13/12/2025).
    Ahmad Muzani
    menyatakan setelah melihat langsung dampak banjir, sekitar 100.000 lebih warga belum mendapat tempat pengungsian. Mereka kini tersebar di rumah keluarga dan saudara. 
    Selain itu, 25 kecamatan mengalami kerusakan parah akibat banjir dan dua kecamatan rusak ringan.
    “Praktis seluruh kabupaten itu rusak parah. Kami sudah melihat kondisi
    Aceh Utara
    dan datang langsung mendengar keluhan warga,” terang Muzani didampingi Bupati Aceh Utara Ismail A Jali.
    Dia pun menyebutkan keberpihakan Presiden RI Prabowo Subianto untuk penanganan banjir di Provinsi Aceh.
    “Sudah tiga kali Presiden datang ke Aceh, mulai di Aceh Tenggara, Bireuen, Aceh Tamiang, Bener Meriah dan Aceh Tengah,” kata Muzani.
    Politisi senior Gerindra ini menyatakan pemerintah memastikan seluruh pemulihan Aceh pascabencana banjir dan longsor akan ditangani dengan baik.
    “Kita akan kawal pemulihan Aceh Utara,” katanya.
    Muzani datang dengan helikopter menuju daerah pedalaman itu. Dia bersama Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Oktavianus, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras dan anggota DPR RI Asal Gerindra TA Khalid.
    Selain itu, Muzani menyerahkan bantuan 2.000 paket kebutuhan bahan pangan untuk Aceh Utara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Simak! Daftar Daerah UMP & UMK 2026 Tertinggi Jika Cuma Naik 3%

    Simak! Daftar Daerah UMP & UMK 2026 Tertinggi Jika Cuma Naik 3%

    Bisnis.com, JAKARTA — Aturan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2026 belum terbit menjelang akhir tahun. Kondisi ini membuat kalangan buruh dan dunia usaha resah menantikan formula dan besaran penetapan upah minimum 2026.

    Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengharapkan kenaikan upah minimum tahun depan tidak kurang dari tahun lalu yaitu 6,5%.

    Kendati demikian, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN Andi Gani Nena Wea mengaku mendapatkan informasi bahwa kenaikan UMP 2026 lebih rendah dari kenaikan UMP 2025 yang sebesar 6,5%.

    “Bocoran 2 hari yang lalu dari sumber yang sangat terpercaya dan saya sudah berhitung. Memang secara kalkulasi, upahnya menurun,” kata Andi di Jakarta pada Kamis (4/12/2025).

    Pekan lalu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa pihaknya telah merampungkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi.

    Namun, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan sinyal bahwa Presiden Prabowo Subianto akan terlibat langsung dalam penentuan kebijakan upah minimum (UMP) 2026.

    Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN di Jakarta pada Kamis (4/12/2025).

    Dasco menyebut upah minimum menjadi salah satu perhatian utama Prabowo. “Presiden bilang, soal upah serahkan kepada saya. Nanti saya rundingkan seperti tahun lalu,” kata Dasco menirukan ucapan Prabowo, sebagaimana dikutip dari siaran pers KSPSI, Jumat (5/12/2025).

    Lebih lanjut, Ketua Harian Partai Gerindra tersebut berujar bahwa Prabowo memiliki rekam jejak keberpihakan terhadap kalangan buruh. Dia mengungkit perihal diskresi presiden dalam kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5% secara nasional. Besaran tersebut diumumkan langsung oleh Prabowo.

    “Kita sama-sama ingat, dulu Menaker [Menteri Ketenagakerjaan] mintanya sekian, tapi Presiden bilang sekian aja. Itu contoh bagaimana beliau memediasi,” ujar Dasco.

    Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti isu UMP yang terus berulang setiap tahunnya dan menghasilkan aturan-aturan yang berbeda pula.

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyampaikan bahwa pihaknya akan menaati aturan pemerintah terkait UMP 2026, yang belum disosialisasikan memasuki pekan kedua Desember 2025.

    Namun, dia mengharapkan agar pemerintah dapat merumuskan regulasi yang berlaku dalam jangka panjang, terutama mengenai penentuan besaran upah maupun variasi upah antardaerah.

    “Hal yang kami inginkan agar regulasi itu nanti bisa lebih sustain sehingga kami dapat merencanakan bisnis dengan lebih baik lagi,” ungkapnya dalam Konferensi Pers Apindo Economic Outlook 2026, dikutip Selasa (9/12/2025).

    Berikut daftar UMP 2026 tertinggi jika naik 3%:

    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.558.664
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.426
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.767.253
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.732.364
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp3.732.363
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.687.565
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.314 menjadi Rp3.686.693
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.194 menjadi Rp3.601.080
    Kalimantan Barat: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.577.830
    Sulawesi Tenggaran: dari Rp2.073.551 menjadi Rp3.165.758

    Berikut daftar UMK 2026 tertinggi jika naik 3%:

    Kota Bekasi: dari Rp5.690.752 menjadi Rp5.861.475
    Kabupaten Karawang: dari Rp5.599.593 menjadi Rp5.767.581
    Kabupaten Bekasi: dari Rp5.558.515 menjadi Rp5.725.271
    DKI Jakarta: dari Rp5.397.761 menjadi Rp5.558.664
    Kota Depok: dari Rp5.195.721 menjadi Rp5.351.593
    Kota Cilegon: dari Rp5.128.084 menjadi Rp5.281.927
    Kota Bogor: dari Rp5.126.897 menjadi Rp5.280.704
    Kota Tangerang: dari Rp5.069.708 menjadi Rp5.221.799
    Kota Surabaya: dari Rp5.032.635 menjadi Rp5.183.618
    Kabupaten Mimika: dari Rp5.005.678 menjadi Rp5.155.848

  • Pemkot Mojokerto Perkuat Kapasitas Petani Jeruk, Siapkan Wisata Petik Jeruk di TBM

    Pemkot Mojokerto Perkuat Kapasitas Petani Jeruk, Siapkan Wisata Petik Jeruk di TBM

    Mojokerto (Beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus memperkuat kapasitas petani jeruk melalui Pelatihan Budidaya Jeruk yang digelar di PLUT Maja Citra Kinarya. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas jeruk sekaligus menyiapkan wisata petik jeruk di kawasan Taman Bahari Mojopahit (TBM).

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengatakan, pelatihan tersebut merupakan tindak lanjut dari diskusi bersama para petani jeruk yang sebelumnya digelar di Kantor Kelurahan Pulorejo pada November 2025 lalu. “Kita sudah diskusi awal di sana, kemudian saya tindaklanjuti apa yang menjadi kebutuhan panjenengan,” ungkapnya, Sabtu (13/12/2025).

    Yakni dengan melakukan kegiatan pelatihan di penghujung tahun. Wisata petik jeruk menjadi salah satu segmen penting dalam pengembangan kawasan TBM yang terintegrasi dengan wisata susur sungai. Meski luas lahan jeruk di Kota Mojokerto tergolong terbatas, Ning Ita (sapaan akrab, red), optimistis hasilnya dapat maksimal apabila dikelola dengan baik.

    “Artinya panjenengan sampun mendapatkan ilmu bagaimana supaya jeruk yang kita tanam di Bantaran Sungai Ngotok ini sesuai harapan kita bersama. Buahnya bisa lebat dan juga manis. Lahannya memang tidak luas, tapi kalau dikelola dengan baik, hasilnya bisa maksimal. Jeruk ini bisa menjadi kebanggaan sekaligus mendukung pariwisata Kota Mojokerto,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Mojokerto, Novi Raharjo menjelaskan bahwa, Pelatihan Budidaya Jeruk hari pertama dilaksanakan pada 9 Desember 2025 lalu. Materi yang diberikan meliputi pengolahan lahan, perawatan tanaman, rekayasa tanaman, hingga pengendalian hama.

    “Panen pertama dan kedua biasanya masih masam atau kecut. Namun pada panen ketiga, kualitas buah bisa ditingkatkan menjadi lebih manis melalui berbagai intervensi dan rekayasa tanaman yang telah diajarkan oleh narasumber,” jelasnya.

    Ia menambahkan, pada hari kedua pelatihan difokuskan pada konsep agrowisata, mengingat kebun jeruk berada di kawasan pariwisata TBM. Denganbtema agrowisata, artinya mengaitkan kegiatan pertanian dengan sektor pariwisata, karena lahan jeruk ini berada di kawasan Taman Bahari Mojopahit.

    Untuk semakin meramaikan kawasan TBM, Pemkot Mojokerto juga telah menggelar berbagai kegiatan dan event, mulai dari fun run hingga kegiatan kepramukaan. Saat ini, kawasan petik jeruk di bantaran Sungai Ngotok dikelola oleh enam kelompok petani jeruk, yang terdiri dari empat kelompok di sisi selatan sungai dalam kawasan TBM dan dua kelompok pengelola di sisi utara sungai.

    Dalam kegiatan tersebut, turut hadir dua anggota DPRD Kota Mojokerto dari Partai Gerindra yang ikut berdiskusi dan menyerap aspirasi para petani peserta pelatihan. [tin/ian]

  • Viral Video Pungli Satpol PP, DPRD Surabaya: Jangan Cukup Alasan Video Lama

    Viral Video Pungli Satpol PP, DPRD Surabaya: Jangan Cukup Alasan Video Lama

     

    Surabaya (beritajatim.com)– Video viral yang memperlihatkan dugaan pungutan liar oleh oknum anggota Satpol PP Kota Surabaya terhadap pedagang kaki lima memantik reaksi keras DPRD Surabaya.

    Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menilai peristiwa tersebut harus menjadi atensi serius Wali Kota Surabaya dan jajaran pimpinan Satpol PP.

    “Bukan soal itu video lama atau baru, tapi ini adalah fakta yang tidak bisa disanggah tentang wajah Satpol PP Kota Surabaya yang masih jauh dari bersih dari perilaku pungli,” kata politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe, Sabtu (13/12/2025).

    Cak Yebe menegaskan klarifikasi bahwa video tersebut direkam setahun lalu tidak menghapus substansi persoalan. Menurut dia, praktik pungli tetap merupakan pelanggaran serius yang mencederai kepercayaan publik.

    “Sekalipun disebut video lama yang baru diviralkan, itu tidak mengubah kenyataan bahwa pungli masih terjadi dan harus ditangani secara serius,” ujar Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Dia menyebut momentum viralnya video pungli tersebut semakin ironis karena terjadi di tengah komitmen Pemerintah Kota Surabaya memberantas pungli dan korupsi. Apalagi, video viral tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia.

    “Ini ironis, di saat kita bicara komitmen pemberantasan pungli dan korupsi, justru muncul video yang menunjukkan praktik sebaliknya,” kata Cak Yebe.

    Cak Yebe mengingatkan bahwa semangat anti korupsi tidak boleh berhenti pada jargon semata. Komitmen tersebut, menurut dia, harus diwujudkan dalam tindakan riil dan konsisten dalam keseharian aparatur pemerintah.

    “Seperti yang saya sampaikan saat Hakordia, keberanian memberantas pungli dan menolak korupsi jangan hanya sebatas jargon, tapi harus diaktualisasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari,” ujar Cak Yebe.

    Dia menegaskan bahwa setiap aparatur, baik ASN maupun non-ASN di lingkungan Pemkot Surabaya, yang terbukti melakukan pungli harus ditindak tegas. Sanksi yang dijatuhkan, kata dia, harus memberikan efek jera.

    “Jika ada ASN maupun non-ASN Pemkot Surabaya yang terbukti melakukan pungli kepada masyarakat, harus ditindak tegas dengan sanksi yang memberatkan,” tegas Cak Yebe.

    Bahkan, Cak Yebe membuka opsi pemberian sanksi terberat berupa pemecatan tidak dengan hormat. Menurut dia, langkah tersebut penting untuk mencegah terulangnya praktik serupa.

    “Bila perlu sanksi pemecatan dengan tidak hormat agar timbul efek jera bagi pegawai yang lain,” kata dia.

    Sebaliknya, Cak Yebe mengingatkan agar penanganan kasus pungli tidak berhenti pada hukuman ringan. Menurut dia, sanksi berupa mutasi jabatan atau rotasi lokasi kerja tidak cukup untuk menunjukkan keseriusan pemerintah.

    “Kalau hanya sebatas jargon dan sanksi ringan seperti mutasi atau rotasi, saya menilai Pemkot Surabaya tidak benar-benar serius memberantas pungli dan korupsi,” ujar Cak Yebe.

    Cak Yebe menegaskan pemberantasan pungli merupakan prasyarat utama mewujudkan aparatur pemerintahan yang berintegritas. DPRD Surabaya, kata dia, akan terus mengawal komitmen tersebut agar benar-benar dijalankan.

    “Ini soal integritas aparatur dan kepercayaan publik, sehingga harus dibuktikan. Gak ngomong tok,” pungkas politisi penggemar olahraga domino dan jujitsu ini.[asg/ted]

  • Mendagri Tito: Karier Politik Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Selesai

    Mendagri Tito: Karier Politik Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Selesai

    Tangerang, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan karier politik Bupati Aceh Selatan Mirwan MS terancam selesai setelah menerima sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan. Sanksi dijatuhkan karena Mirwan bepergian ke luar negeri tanpa izin saat daerahnya diterjang bencana.

    “Selesai. Bagi seorang politisi, kena sanksi seperti itu, karier politiknya pun akan berpengaruh,” kata Tito di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Jumat (12/12/2025).

    Sanksi kepada Mirwan diberikan setelah Inspektorat Jenderal Kemendagri melakukan pemeriksaan dan menemukan pelanggaran berat dilakukan oleh politisi Partai Gerindra itu. 

    Mirwan dianggap melanggar Pasal 76 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur larangan bepergian ke luar negeri tanpa izin tertulis dari mendagri.

    “Mirwan terbukti melakukan pelanggaran karena pergi umrah ketika daerahnya tengah mengalami bencana. Diatur secara spesifik, ancaman sanksinya adalah pemberhentian sementara selama 3 bulan,” jelasnya.

    Keberangkatan Mirwan pada 2 Desember 2025 memicu protes karena dilakukan saat Aceh Selatan menghadapi banjir bandang dan longsor. Mirwan sebelumnya juga mengaku tidak sanggup menangani bencana tersebut. 

    Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem pada 5 Desember 2025 menegaskan tidak pernah memberi izin kepada Mirwan untuk berangkat umrah karena daerahnya sedang dalam status darurat bencana.

    Tito menekankan proses penjatuhan sanksi berlangsung profesional tanpa terpengaruh afiliasi politik. Meski Mirwan berasal dari Partai Gerindra yang sama dengan Presiden Prabowo Subianto, keputusan tetap murni berdasarkan hasil pemeriksaan.

    “Saya tidak peduli partainya, partainya Gerindra juga. Perintah Pak Presiden tidak masalah. Pak Presiden bilang tindak dan laksanakan, ya sudah kita laksanakan,” ujar Tito.

    Surat Keputusan pemberhentian sementara diterbitkan pada 9 Desember 2025. Langkah ini menjadi preseden penting dalam penegakan disiplin kepala daerah saat menghadapi situasi krisis.

    Dengan keluarnya sanksi ini, jabatan Mirwan dinonaktifkan sementara dan menjadi sorotan terkait akuntabilitas pejabat publik dalam menangani kondisi darurat.

  • Press Release Negatif Mencatut Sufmi Dasco Berpotensi Mengadu Domba

    Press Release Negatif Mencatut Sufmi Dasco Berpotensi Mengadu Domba

    GELORA.CO – Beredarnya press release pemberitaan dikalangan media online yang menyangkut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad terakit isu personal dan keluarganya bertujuan agar menyebar luas diketahui oleh masyarakat. Hal tersebut mendapat tanggapan dari Sekjen Matahukum Mukhsin Nasir, Jumat(12/12/2025)

    “Saya menilai press release negatif yang dibuat oleh orang tertantu yang diduga mempunyai motif untuk membenturkan antara Wakil Ketua DPR RI dengan media online ini sangat berbahaya. Menurut saya ini harus telusuri karena ini jelas berbahaya dan membuat kegaduhan di masyarakat,” kata Sekjen Matahukum Mukhsin Nasir lewat pernyataanya, Jumat (12/12/2025)

    Lebih lanjut Daeng Mukhsin menjelaskan bahwa seandainya tetap dibiarkan dan tidak diungkap biang kerok dari penyebab pemberitaan negatif Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bisa akan terus berkelanjutan untuk menyerang politisi dari kader Gerindra tersebut. Daeng meminta kepada rekan-rekan media untuk lebih jeli dan berhati-hati ketika menerima press release yang sipatnya untuk mengadu doma antara insan pers dengan Sufmi Dasco.

    “Saya meminta kepada rekan-rekan media untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi isu sensitif soal wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad karena diduga ada motif untuk membenturkan antara media dengan kader Gerindra tersebut. Padahal sejatinya antara pejabat negara dalam hal ini DPR RI dan media merupakan mitra yang strategis,” jelas Daeng.

    Sebelumnya diberitakan, adanya press release berjudul Fenomena Takedown Link Media Meredam Isu dengan Tawaran Transaksional

    Berikut isi beritanya, penghapusan link pemberitaan di media online atau yang lazim dikenal dengan istilah Takedown menjadi fenomena dalam dunia penyiaran informasi publik. Beberapa isu sensitif terkait personal yang naik di pemberitaan media online, diminta untuk dihapus oleh pihak tertentu dengan tujuan agar pemberitaan tidak beredar luas

    Dalam kode etik Dewan Pers ditegaskan bahwa setiap keberatan terhadap produk jurnalistik, termasuk permintaan penghapusan (takedown) berita, wajib diproses melalui mekanisme resmi di Dewan Pers. Hal itu kembali ditegaskan Ketua Dewan Pers, Prof. Komaruddin Hidayat, sebuah acara di Jakarta, Selasa (2/12/2025)

    “Selama teman-teman menjalankan kerja jurnalistik yang benar, taat aturan, objektif, dan profesional, itu sudah cukup,” ujarnya.

    Dewan Pers menekankan bahwa tidak ada pihak yang dapat meminta media untuk menghapus berita secara langsung. Setiap aduan harus melalui Dewan Pers, yang kemudian akan melakukan analisis, mediasi, hingga menentukan langkah korektif seperti hak jawab, koreksi, atau takedown bila terbukti terjadi pelanggaran kode etik.

    “Tidak bisa orang yang keberatan langsung meminta media men-takedown berita. Itu tidak dibenarkan,” tegas perwakilan Dewan Pers.

    Menanggapi pernyataan Dewan Pers tersebut, Pengamat Media Litbang Demokrasi, Purbo Satrio menyebut fenomena takedown sepihak sebagai wilayah abu-abu dalam dunia penyiaran

    “Takedown sepihak sering dilakukan oleh tokoh politik yang tidak ingin memperlebar sebuah isu yang berkembang di media. Dia memilih jalur transaksional dengan sejumlah uang sebagai pengganti berita yang dihapus, daripada harus melalui prosedur mekanisme Dewan Pers” ungkap Purbo Satrio saat dihubungi awak media.

    Tokoh politik yang dimaksud Purbo sudah cukup dikenal oleh kalangan jurnalis media non mainstream. Menurut Purbo tokoh tersebut memiliki tim lapangan yang cukup solid melobby pemilik media untuk bersedia menurunkan link pemberitaan yang menyangkut dirinya.

    “Bung Dasco salah satu tokoh yang royal membelanjakan dananya untuk kepentingan takedown berita. Teman-teman media sudah banyak yang tahu” jelas Purbo.

    Permintaan penghapusan berita oleh Dasco menurut pengamat Media tersebut masih dalam kategori wajar. Wakil Ketua DPR-RI dari Gerindra sering memberikan arahan kepada tim-nya untuk menegosiasikan pemberitaan negative tentang dirinya di media online.

    “Tidak hanya berita negative, belakangan ini marak pemberitaan terkait istri dan anaknya diminta takedown. Beritanya positif tapi pihak bung Dasco memang tidak menginginkan keluarganya diekspose” jelas Purbo

    Takedown bagi sebagian media online non mainstream menjadi pos pemasukan di luar iklan dan kerja sama rilis. Bukan dianggap sebagai pembungkaman informasi publik, tetapi meredam sebuah isu yang sedang hangat berkembang. Keputusan takedown sepenuhnya ada di tangan pemilik media, dan pihak yang berkepentingan dengan tawaran sejumlah dana juga tidak memaksakan.

  • Cahyo Harjo Kawal Penyaluran KIP Jawara, Ratusan Ibu Surabaya Terima Modal Usaha Produktif

    Cahyo Harjo Kawal Penyaluran KIP Jawara, Ratusan Ibu Surabaya Terima Modal Usaha Produktif

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, mengawal langsung penyaluran program Bantuan Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP) Jawa Timur Sejahtera atau Jawara di Convention Hall Arief Rahman Hakim, Jumat (12/12/2025). Dalam kegiatan ini, ratusan ibu-ibu dari 31 kecamatan di Kota Surabaya menerima bantuan modal usaha produktif.

    Cahyo menyebut program Jawara ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga. Program ini secara spesifik menyasar perempuan, terutama ibu-ibu yang menghadapi tantangan ekonomi, agar mereka tetap produktif dan berdaya.

    “Alhamdulillah hari ini kami menyaksikan sekaligus mengawal penyaluran program KPM Jawara kepada ratusan ibu-ibu di Kota Surabaya dari 31 kecamatan, dan sebagian penerimanya merupakan aspirasi kami sebagai anggota Komisi E dari daerah pemilihan Surabaya,” kata Cahyo Harjo Prakoso.

    Lebih lanjut, Cahyo menjelaskan bahwa KIP Jawara merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Timur. Program ini bertujuan menghadirkan perlindungan sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi. Bantuan ini ditujukan untuk membantu perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, termasuk ibu tunggal dan perempuan dengan kerentanan ekonomi lainnya.

    “Pemerintah provinsi memandang perlu hadir untuk ibu-ibu yang menghadapi tantangan ekonomi dan kehidupan. Harapannya mereka tetap produktif, berdaya, dan mampu menjaga kualitas serta ketahanan keluarganya,” ujar Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Dalam program ini, setiap penerima manfaat (KPM Jawara) mendapatkan bantuan modal usaha sebesar Rp3 juta. Dana tersebut wajib digunakan untuk kebutuhan produktif dan bersifat berkelanjutan. Selain bantuan modal, penerima juga mendapat pendampingan selama enam bulan dari Dinas Sosial Jawa Timur.

    “Pendampingan ini penting agar bantuan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas usaha, tidak habis pakai, dan bisa berkembang secara berjenjang,” kata alumnus FH Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Pada sesi penyaluran di Surabaya kali ini, tercatat lebih dari 500 ibu-ibu menerima bantuan KPM Jawara. Program serupa juga telah disalurkan sebelumnya di sejumlah wilayah Surabaya seperti Rungkut dan kawasan lainnya.

    Cahyo menambahkan, meskipun Kota Surabaya memiliki kapasitas fiskal yang kuat, kehadiran program Pemprov Jawa Timur tetap dibutuhkan. Tujuannya adalah memastikan pemerataan manfaat program sosial dan ekonomi hingga ke tingkat bawah.

    “Ini bukti bahwa pemerintah provinsi hadir tanpa melihat batas wilayah. Program ini sangat penting dan akan terus kami kawal agar jumlah penerima manfaat meningkat dari tahun ke tahun,” pungkas politisi muda ini. [asg/beq]

  • Cahyo Harjo Kawal Penyaluran KIP Jawara, Ratusan Ibu Surabaya Terima Modal Usaha Produktif

    Cahyo Harjo Kawal Penyaluran KIP Jawara, Ratusan Ibu Surabaya Terima Modal Usaha Produktif

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, mengawal langsung penyaluran program Bantuan Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP) Jawa Timur Sejahtera atau Jawara di Convention Hall Arief Rahman Hakim, Jumat (12/12/2025). Dalam kegiatan ini, ratusan ibu-ibu dari 31 kecamatan di Kota Surabaya menerima bantuan modal usaha produktif.

    Cahyo menyebut program Jawara ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga. Program ini secara spesifik menyasar perempuan, terutama ibu-ibu yang menghadapi tantangan ekonomi, agar mereka tetap produktif dan berdaya.

    “Alhamdulillah hari ini kami menyaksikan sekaligus mengawal penyaluran program KPM Jawara kepada ratusan ibu-ibu di Kota Surabaya dari 31 kecamatan, dan sebagian penerimanya merupakan aspirasi kami sebagai anggota Komisi E dari daerah pemilihan Surabaya,” kata Cahyo Harjo Prakoso.

    Lebih lanjut, Cahyo menjelaskan bahwa KIP Jawara merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Timur. Program ini bertujuan menghadirkan perlindungan sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi. Bantuan ini ditujukan untuk membantu perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, termasuk ibu tunggal dan perempuan dengan kerentanan ekonomi lainnya.

    “Pemerintah provinsi memandang perlu hadir untuk ibu-ibu yang menghadapi tantangan ekonomi dan kehidupan. Harapannya mereka tetap produktif, berdaya, dan mampu menjaga kualitas serta ketahanan keluarganya,” ujar Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Dalam program ini, setiap penerima manfaat (KPM Jawara) mendapatkan bantuan modal usaha sebesar Rp3 juta. Dana tersebut wajib digunakan untuk kebutuhan produktif dan bersifat berkelanjutan. Selain bantuan modal, penerima juga mendapat pendampingan selama enam bulan dari Dinas Sosial Jawa Timur.

    “Pendampingan ini penting agar bantuan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas usaha, tidak habis pakai, dan bisa berkembang secara berjenjang,” kata alumnus FH Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Pada sesi penyaluran di Surabaya kali ini, tercatat lebih dari 500 ibu-ibu menerima bantuan KPM Jawara. Program serupa juga telah disalurkan sebelumnya di sejumlah wilayah Surabaya seperti Rungkut dan kawasan lainnya.

    Cahyo menambahkan, meskipun Kota Surabaya memiliki kapasitas fiskal yang kuat, kehadiran program Pemprov Jawa Timur tetap dibutuhkan. Tujuannya adalah memastikan pemerataan manfaat program sosial dan ekonomi hingga ke tingkat bawah.

    “Ini bukti bahwa pemerintah provinsi hadir tanpa melihat batas wilayah. Program ini sangat penting dan akan terus kami kawal agar jumlah penerima manfaat meningkat dari tahun ke tahun,” pungkas politisi muda ini. [asg/beq]