Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Dukung Prabowo, Legislator Desak Menteri ESDM Tertibkan Tambang Ilegal di Papua

    Dukung Prabowo, Legislator Desak Menteri ESDM Tertibkan Tambang Ilegal di Papua

    Jakarta –

    Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Yan Permenas Mandenas mendukung arahan tegas Presiden Prabowo Subianto pelaku tambak ilegal. Ia lantas menyoroti masih banyaknya tambak ilegal di Papua.

    Yan Mandenas meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk serius menindaklanjuti instruksi Prabowo. Ia menilai praktik tambang ilegal di Papua masih marak.

    “Saya berharap para pembantu Presiden bisa menerjemahkan dan membuka terang-benderang tambang Ilegal yang masih marak di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia,” kata Yan kepada wartawan, Sabtu (16/8/2025).

    Ia lantas menyebut beberapa lokasi yang masih terdapat tambang ilegal seperti di Papua Barat, tepatnya di Kampung Wasirawi, Distrik Wasirawi, Kabupaten Manokwari, lalu di Papua Kabupaten Waropen Distrik Wapoga, Papua Tengah Kabupaten Nabire Lokasi Bayau Biru, Papua Pegunungan Kabupaten Yahukimo, dan Papua Barat Daya Kabupaten Raja Ampat.

    “Beberapa lokasi ini hingga kini masih beroperasi meski mendapat kecaman dari masyarakat dan pemerintah daerah,” kata Yan.

    “Sehingga semua sumber daya alam potensi tambang kita yang tersebar di seluruh Indonesia dapat dikelola oleh masyarakat dan bukan dikelola oleh oknum-oknum tertentu yang menguntungkan kelompok dan korporasi, tapi mengatasnamakan masyarakat setempat atau masyarakat adat,” tegasnya.

    Politikus Gerindra itu mengungkap adanya keterlibatan oleh sejumlah pihak terkait penanganan tambang ilegal di Papua. Bahkan menurutnya, hingga memunculkan konflik di salah satu wilayah.

    Lebih lanjut, Yan Mandenas mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang berkomitmen menata ulang tata kelola sumber daya alam menuju kemandirian bangsa. Ia berharap momentum HUT ke-80 RI menjadi titik balik bagi pemerintah dalam melakukan penertiban besar-besaran terhadap praktik pertambangan ilegal.

    “Saya berharap para pembantu Presiden Prabowo dapat menunjukkan semangat dalam melakukan perubahan besar-besaran. Semua sumber daya alam yang kita miliki harus dikelola untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bukan justru dikuasai oleh kelompok tertentu atau korporasi yang mengatasnamakan masyarakat adat,” ujarnya.

    Sebelumnya, Prabowo menegaskan bakal menindak pelanggar tambang. Prabowo tak akan melindungi siapa pun, termasuk anggota koalisi dan partainya sendiri, jika ada yang terlibat.

    “Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal. Dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan minimal Rp 300 triliun,” ucap Prabowo saat pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8).

    Prabowo lalu meminta seluruh anggota Dewan memberikan dukungan untuk menindak pelanggar-pelanggar aturan di bidang tambang. Permintaan itu disampaikan Prabowo juga kepada partai-partai politik.

    Ia kemudian memperingatkan pihak-pihak yang membekingi tambang ilegal dan merugikan negara, bahwa pemerintah akan menindak tegas. Prabowo menyebut tindakan tegas ini dilakukan demi kepentingan rakyat.

    (eva/maa)

  • Ketua Fraksi Gerindra DPR Klaim RAPBN 2026 Ekspansif dan Realistis

    Ketua Fraksi Gerindra DPR Klaim RAPBN 2026 Ekspansif dan Realistis

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono mengklaim arsitektur RAPBN 2026 merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat. 

    Budisatrio mengatakan delapan agenda prioritas nasional yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan bagaimana anggaran disusun untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat. 

    Adapun ke-8 agenda prioritas tersebut antara lain, ketahanan pangan, energi, program MBG, peningkatan kualitas pendidikan, akses kesehatan, penguatan koperasi desa, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global.

    “RAPBN 2026 merupakan rancangan anggaran perdana di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di dalamnya tercermin agenda prioritas yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk tujuan pemerataan, hingga perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan,” ujar Budisatrio, dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/8/2025).

    Lebih lanjut, Budisatrio menyoroti kerangka RAPBN 2026 yang menetapkan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun dan pendapatan negara Rp3.147,7 triliun, dengan defisit terjaga pada 2,48% dari PDB. Menurutnya, desain fiskal tersebut ekspansif namun tetap realistis dan rasional.

    Budisatrio menjelaskan, RAPBN 2026 disusun dengan visi besar yang realistis dan terukur. Untuk mencapai target tersebut, penerimaan perpajakan dan PNBP perlu diperkuat melalui digitalisasi serta penguatan tata kelola. 

    “Di sisi lain, APBN harus dikelola secara akuntabel dengan menekan potensi kebocoran anggaran serta meningkatkan efisiensi belanja, sehingga setiap rupiah benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” papar Budisatrio.

    Sebagai partai pendukung pemerintah, lanjutnya, Gerindra berkomitmen untuk mengawal pembahasan RAPBN 2026 di Badan Anggaran. Fokusnya adalah memastikan delapan agenda prioritas yang disampaikan Presiden dapat dituangkan secara konsisten dalam postur anggaran yang efisien dan tepat sasaran.

    “Karena itu, Fraksi Partai Gerindra berkomitmen untuk terus mengawal pembahasan RAPBN 2026 di Banggar, agar agenda prioritas yang telah disampaikan Presiden Prabowo benar-benar diterjemahkan secara konsisten di dalam UU APBN 2026,” tambahnya.

  • Janji Prabowo Berantas Tambang Ilegal Meski Dibekingi Jenderal

    Janji Prabowo Berantas Tambang Ilegal Meski Dibekingi Jenderal

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap keberadaan tambang ilegal yang belakangan mendapatkan sorotan publik.

    Tambang ilegal sangat berisiko longsor dan membahayakan nyawa para penambang. Belum lama ini, sekitar 20 orang penambang meninggal akibat tanah longsor di area penambangan ilegal di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat.

    Bukan hanya membahayakan keselamatan, tambang ilegal juga disebut merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

    Dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo berjanji bakal menindak 1.063  Praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurutnya, potensi kerugian negara dari keberadaan tambang ilegal itu bisa mencapai minimal Rp300 triliun.

    “Kami akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan, saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal,” ujarnya dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) yang digelar hari ini, Jumat (15/8/2025).

    Keseriusan Prabowo dalam memberantas tambang ilegal juga tampak dari pembentukan Direktorat Penegakkan Hukum (Ditjen Gakkum) oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Untuk diketahui, pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen Gakkum ESDM) merujuk pada amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM yang ditandatangani pada 5 November 2024. 

    Ditjen Gakkum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum ESDM. Ditjen Gakkum juga menyelenggarakan fungsi perumusan, pelaksanaan, serta koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pencegahan, dan penanganan pengaduan.

    Lalu, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

    Jenderal Bekingan Tambang Ilegal

    Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jenderal aktif maupun pensiunan Polisi atau TNI jika menghalang-halangi penindakan terkait 1.063 dugaan tambang ilegal di Indonesia.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo saat melakukan pidato kenegaraan perdananya di sidang tahunan MPR RI di kompleks Senayan, Jakarta, pada Jumat (15/8/2025).

    “Saya beri peringatan apakah ada orang-orang besar orang-orang kuat jenderal-jenderal dari manapun. Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” ujar Prabowo.

    Eks Danjen Kopassus ini mengklaim bahwa dirinya sudah mengetahui seluk beluk dari tindakan yang diduga dilakukan oleh petinggi aparat keamanan baik itu kepolisian maupun TNI tersebut.

    “Saya sudah lama jadi orang Indonesia, segala ulah, apalagi saya ini senior mantan tentara, jadi junior-junior itu jangan macam-macam ya, aku tahu,” ujar Prabowo.

    Kemudian, dia juga mengemukakan bahwa cara untuk melakukan penindakan itu dilakukan dengan memerintahkan pasukan yang tidak bertugas di wilayahnya.

    Instruksi itu pun sudah disampaikan ke Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Prabowo agar anggotanya tidak membekingi aktivitas ilegal terkait kekayaan alam di Indonesia.

    “Kalau ada yang berani saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri. Kalau anda mau ke provinsi ini pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu,” tutur Prabowo.

    Di samping itu, orang nomor satu di Indonesia ini juga menyatakan tidak akan tebang pilih dalam menindak pihak yang terlibat dalam pelanggaran ini.

    Pasalnya, Prabowo mengakui tidak akan segan menindak kader Gerindra yang terlibat dengan aktivitas ilegal tersebut.

    “Laporkan saja karena walaupun kau Gerindra tidak akan saya lindungi,” pungkas Prabowo.

  • Menlu Bantah RI Negosiasi dengan Israel soal Penampungan Warga Gaza

    Menlu Bantah RI Negosiasi dengan Israel soal Penampungan Warga Gaza

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tidak melakukan negosiasi dengan Israel mengenai penampungan warga Gaza. 

    Pernyataan tersebut seiring adanya pemberitaan media asing yang menyebut Israel tengah melobi Amerika Serikat (AS) untuk meyakinkan sejumlah negara untuk menampung warga Gaza.

    Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Sugiono memastikan bahwa Indonesia tidak pernah memiliki hubungan diplomasi maupun bernegosiasi dengan Israel. Dia mengaku tidak tahu apabila ada perundingan yang dilakukan Israel dengan negara-negara lain.

    “Enggak tahu kalau mereka yang melakukannya [perundingan] sama siapa? Tapi kita enggak [bernegosiasi dengan Israel],” katanya, dikutip Sabtu (16/8/2025).

    Adapun, mengenai rencana pemerintah untuk memberikan bantuan pengobatan bagi sekitar 2.000 warga Gaza di Pulau Galang, Sugiono memastikan itu adalah niat baik pemerintah. Hal itu, katanya, pertama kali disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke Yordania pada April 2025 lalu.

    Prabowo, terangnya, mengatakan bakal membantu menyembuhkan warga Gaza yang membutuhkan pengobatan akibat serangan militer Israel yang diketahui telah berlangsung sejak akhir 2023 lalu.

    “Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ini adalah upaya kemanusiaan kita,” tutur Sekjen Partai Gerindra itu.

    Sebelumnya, pada 7 Juli 2025, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengungkap bahwa Indonesia sedang mengusahakan gencatan senjata dan mengirimkan pasukan perdamaian.

    Hasan mengulang pernyataan Presiden Prabowo bahwa Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza, termasuk juga bantuan kemanusiaan. Sebanyak dua buah pesawat Hercules disebut bakal terlibat dalam operasi penerjunan bantuan lewat udara atau airdrop.

    Di samping itu, dia turut mengungkap Prabowo memberikan arahan untuk bantuan pengobatan 2.000 warga Gaza yang menjadi korban dari serangan militer Israel.

    “Yang luka-luka, yang mengalami mungkin kena bom, kena reruntuhan, dan segala macam, dan rencananya disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang. Karena di Pulau Galang terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang bisa untuk mengobati sekitar 2.000 warga Gaza” tuturnya.

  • Dukungan Jokowi untuk Bupati Pati Sudewo pada Pilkada 2024 Diungkit

    Dukungan Jokowi untuk Bupati Pati Sudewo pada Pilkada 2024 Diungkit

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah memberi pernyataan menohok terkait Bupati Pati, Sudewo.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Chusnul Chotimah memberikan sindiran keras.

    Ia mengungkit soal Pilkada lalu, dimana Jokowi disebut sebagai salah satu pendukung Sudewo.

    “Pas pilkada, kata termul ikut telunjuk Jokowi, pilih yang didukung oleh Jokowi,” tulisnya dikutip Jumat (15/8/2025).

    Dan saat ini, situasi bermasalah yang dihadapi oleh Bupati Pati, nama Jokowi disebut enggan diikut campurkan. Dia menyentil para pendukung Jokowi yang disebut sebagai ternak Mulyono (Termul).

    “Pas kepala daerahnya bermasalah, kata termul jangan dikaitkan dengann Jokowi. Hidup termul ya seanjing ini” sebutnya.

    Sebelumnya, situasi panas kita harus dihadapi oleh Bupati Pati Sudewo usai mendapat desakan dari rakyatnya.

    Ia desak mundur bahkan sudah muncul isu pemakzulan lewat aksi besar-besaran yang dilakukan masyarakat.

    Masyarakat melakukan gerakan ini imbas kenaikan pajak 250 persen meski akhirnya dibatalkan.

    Diketahui, Bupati Pati Sudewo pernah menjabat sebagai anggota DPR-RI selama dua periode (2009–2013 dan 2019–2024).

    Politisi Partai Gerindra itu kini harus menghadapi tuntutan rakyat untuk mundur. Pada hari yang sama, DPRD Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna darurat.

    Undangan sidang dilayangkan pada pagi hari dan langsung dilaksanakan siangnya.Hasil rapat menyatakan seluruh fraksi sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memproses pemakzulan Bupati Sudewo.

  • Top 3 News: Prabowo Peringatkan Beking Tambang Ilegal – Page 3

    Top 3 News: Prabowo Peringatkan Beking Tambang Ilegal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan akan menindak tegas tambang-tambang illegal di Tanah Air. Hal ini ia ungkapkan dalam Sidang Tahunan DPR/MPR, Jumat 15 Agustus 2025. Itulah top 3 news hari ini.

    Prabowo mengaku mendapatkan laporan bahwa ada ribuan tambang illegal di Indonesia. Dan ini membuat RI mengalami potensi kerugian yang sangat besar.

    Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku tak peduli jika tambang ilegal dibeking oleh aparat militer, kepolisian, atau politisi dari partai-partai besar. Semua akan diberantas.

    Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi memberikan dua jempol tangan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Momen ini terjadi usai Prabowo selesai menyampaikan pidato kenegaraan perdananya dalam Sidang Tahunan MPR-DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat 15 Agustus 2025.

    Presiden Prabowo awalnya menghampiri satu per satu para mantan presiden, wakil presiden, dan tokoh politik yang duduk di tribun atas ruang paripurna.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraannya untuk pertama kali di sidang tahunan MPR menjelang HUT ke-80 RI, Jumat 15 Agustus 2025.

    Dalam pidatonya, sejumlah capaian dan persoalan disampaikan. Prabowo sampai mendapatkan standing ovation dari para anggota MPR/DPR. Setelah pidato, ada momen unik yang terpotret kamera. Prabowo sempat menghampiri sejumlah hadirin yang ada di kursi parlemen.

    Duduk di baris paling depan, Tampak ada Titiek Soeharto. Tak luput jadi orang yang dihampiri Prabowo. Momen inilah yang menjadi sorotan publik.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Jumat 15 Agustus 2025:

    Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, hingga Rapat Paripurna DPR RI penyampaian Nota Keuangan dan RUU APBN 2026 digelar hari ini, Jumat (15/8/2025). Sejumlah tokoh telah hadir, termasuk Presiden Prabowo dan Wapres Gibran yang sempat be…

  • 3 Teguran Keras Gerindra untuk Bupati Pati Sudewo Nasional

    3 Teguran Keras Gerindra untuk Bupati Pati Sudewo Nasional

    Teguran Keras Gerindra untuk Bupati Pati Sudewo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bupati Pati Jawa Tengah, Sudewo, belakangan menjadi sorotan publik nasional, bahkan Partai Gerindra yang menaunginya juga menyampaikan teguran.
    Ia menjadi sorotan setelah membuat kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.
    Masyarakat Pati yang keberatan dengan kebijakan Sudewo merencanakan demonstrasi tapi Sudewo justru menantang warga Pati.
    “Siapa yang akan melakukan penolakan, Yayak Gundul? Silakan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang pun suruh kerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan itu, tetap maju,” kata Sudewo dalam video yang beredar di media sosial.
    Gayung bersambut, warga Pati datang ke Kantor Sudewo.
    Koordinator aksi, Ahmad Husein, menyebut, pihaknya telah mengajukan surat izin dan pemberitahuan terkait demonstrasi yang direncanakan pekan depan.
    Menurut dia, akan ada sekitar 75.000 orang yang ikut dalam kegiatan tersebut. Jumlah itu bertambah dari jumlah massa yang diperkirakan sebelumnya, yaitu sekitar 5.000 orang.
    Penambahan jumlah massa aksi itu disebut Husein terjadi karena sebagian warga kesal dengan pernyataan Sudewo yang dianggap menantang mereka.
    Usai digeruduk masa, Sudewo mawas diri. Dia meminta maaf kepada masyarakat karena tantangannya memperuncing kmasalah kenaikan PBB P2 yang dia berlakukan.
    Dia menyampaikan permintaan maaf dan berjanji akan meninjau ulang kebijakan tersebut. Pemerintah Pati juga tidak akan menghalangi kelompok masyarakat yang menggelar upaya penggalangan dana.
    “Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami tidak bermaksud untuk melakukan perampasan barang-barang tersebut,” kata Sudewo, Kamis (7/8/2025) lalu.
    Sudewo juga mengklarifikasi terkait video pernyataan dirinya yang viral karena dinilai menantang rakyat.
    “Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang (Masak rakyatku kutantang). Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul murni tuntutan aspirasi, bukan karena ditunggangi pihak-pihak tertentu,” jelas Sudewo.
    Sudewo menjelaskan, kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen merupakan kenaikan maksimal dan tidak berlaku untuk semua tanah dan bangunan. Menurutnya, masih banyak tanah dan bangunan di Pati dengan kenaikan PBB-P2 di bawah 100 persen, bahkan di bawah 50 persen.
    Meski pada akhirnya Sudewo membatalkan kebijakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen, namun aksi massa tak terbendung.
    Rabu (13/8/2025) demonstran melempari Sudewo yang muncul dari kendaraan aparat keamanan. Sandal dan botol air mineral melayang ke arahnya.
    Demonstran mendesak Sudewo mundur dari jabatannya. DPRD Kabupaten Pati bahkan membentuk panitia khusus hak angket. Wacana pemakzulan Sudewo bergulir.
    Ribut ini pun sampai ke telinga pejabat teras Partai Gerindra, partai yang mengusung Sudewo.
    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono mengatakan, partainya telah memberikan teguran keras kepada Bupati Pati yang baru menjabat itu.
    Atensi terkait keributan itu juga sampai ke telingan Presiden Prabowo Subianto yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.
    “Beliau sudah diberikan teguran dengan keras. Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian, Sekretaris Jenderal DPP partai juga sudah memberikan teguran,” ucap Budi Djiwandono.
    Keseriusan Gerindra memperbaiki kadernya yang sudah keder ditegur sana-sini juga ditandai dengan pengawalan dampak dari demo di Pati.
    “Kita akan terus memantau dan menghormati proses apapun yang sedang berjalan. Kita doakan hal-hal seperti ini tidak akan terjadi, pejabat, pemimpin itu harus berbakti kepada rakyat. Jangan kita-kita ini menunjukkan sikap kita yang tidak baik,” imbuh Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ultimatum Prabowo Bidik Pengusaha Serakah Hingga Jenderal Beking Tambang Ilegal – Page 3

    Ultimatum Prabowo Bidik Pengusaha Serakah Hingga Jenderal Beking Tambang Ilegal – Page 3

    Prabowo menegaskan akan menindak tegas tambang-tambang illegal di Tanah Air. Dia mengaku mendapatkan laporan bahwa ada ribuan tambang illegal di Indonesia. Dan ini membuat RI mengalami potensi kerugian yang sangat besar.

    “Kita akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya diberi laporan dari aparat terdapat 1.063 tambang ilegal. Dan potensi kerugian negara minimal Rp300 triliun. Oleh karena itu, saya minta dukungan seluruh MPR, partai politik, ini demi rakyat kita,” kata Prabowo.

    Ketua Umum Gerindra itu mengaku tak peduli jika tambang illegal dibeking oleh aparat militer, kepolisian, atau politisi dari partai-partai besar. Semua akan diberantas.

    “Saya beri peringatan apakah ada orang besar, orang kuat, Jenderal dari manapun, apakah Jenderal TNI atau Jenderal Polisi, atau Mantan Jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat.”

    “Sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota semua partai, termasuk Gerindra, cepat-cepat kalau terlibat, Anda jadi Justice Collaborator, Anda laporan saja. Kalaupun Anda Gerindra, tidak akan saya lindungi,” tegasnya.

  • Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV Nasional 16 Agustus 2025

    Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV Nasional 16 Agustus 2025

    Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di mimbar pidato perdananya sebagai Presiden RI di MPR, Prabowo Subianto tampil galak terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut terus merugi tapi memanjakan para dewan direksi.
    Prabowo menyampaikan pidato kenegaraannya di sidang Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025), sore kemarin.
    Prabowo mengupas habis masalah BUMN yang terus-menerus merugi.
    Tapi di sisi lain, Prabowo heran dewan direksi dan komisaris BUMN mendapatkan tantiem, atau duit penghargaan yang nilainya bisa menyentuh Rp 40 miliar per tahun.
    Dikutip dari Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/2009, tantiem memiliki pengertian penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba, atau diberikan kepada direksi dan dewan komisaris persero apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian.
    “Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun,” ujar Prabowo.
    Atas dasar ini juga, Prabowo menghapus klausul tantiem ini.
    “Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget! Saya potong, setengah komisaris paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo.
    Prabowo mengatakan, dirinya sudah memerintahkan kepada Danantara untuk tidak memberikan tantiem kepada direksi yang perusahaannya merugi.
    Selain itu, kata Prabowo, kalaupun suatu perusahaan BUMN mengalami keuntungan, untungnya harus nyata.
    “Untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu, keberatan, segera berhenti saudara-saudara sekalian,” tegasnya.
     
    Atas penghapusan tantiem ini dari BUMN yang merugi, Prabowo menantang para direksi dan komisaris yang tidak menerima sistem baru tersebut.
    Karena menurut Prabowo, hal yang tidak masuk akal adalah perusahan merugi tetapi foya-foya membayar kinerja direksi yang tak mampu membuat perusahaan untung.
    Sebab itu, Prabowo menantang bagi direksi dan komisaris yang keberatan tak ada tantiem untuk mundur dari jabatan.
    “Tapi, ini serius, tidak masuk akal. Jadi, direksi dan komisaris, kalau keberatan tidak bersedia tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu dan siap menggantikan mereka,” ujar Prabowo.
    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad turut mengaminkan kebijakan Prabowo atas penghilangan tantiem bagi BUMN yang merugi.
    Dia mengatakan, kebijakan itu bisa menghemat pengeluaran negara hingga Rp 18 triliun.
    Dasco yang merupakan Ketua Harian Partai Gerindra ini menyebut, tidak hanya tantiem yang dihilangkan, Prabowo juga memangkas jumlah komisaris perusahaan BUMN.
    “Ya, “Ya, memang kebijakan itu sudah disampaikan sekitar satu setengah bulan yang lalu. Bahwa pertama, pengurangan jumlah komisaris, itu lebih dari separuh komisaris di satu BUMN jumlahnya dikurangi,” ujar Dasco.
    “Lalu yang kedua, memang tantiemnya ditiadakan. Dan itu, kalau saya tidak salah, ada penghematan sekitar Rp 17-18 triliun dari tantiem-tantiem yang ada,” sambung dia.
    Selain itu, Dasco juga mengungkapkan strategi Prabowo menempatkan 30 wakil menteri menjadi komisaris BUMN.
    Dia mengatakan, para wamen tersebut tak hanya untuk gaya-gayaan dan mendapat penghasilan lebih dari jabatan komisaris.
    Tetapi juga untuk menjadi “CCTV” Prabowo mengawasi kinerja BUMN yang selama ini terus merugi.
    Para wamen ini juga disebutkan tidak mendapatkan tantiem sebagai komisaris.
    “Justru memang wamen-wamen itu ditaruh oleh Presiden untuk perpanjangan tangan pemerintah,” imbuh dia.
    Berikut ini daftar 30 wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di BUMN:
    1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).
    2. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
    3. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero).
    4. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.
    5. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).
    6. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero).
    7. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
    8. Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia.
    9. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
    10. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel).
    11. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero).
    12. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
    13. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    14. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    15. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika.
    17. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
    18. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
    19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero).
    20. Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
    21. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    22. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    23. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
    24. Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
    25. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
    26. Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    27. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia.
    28. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.
    29. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi.
    30. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dua Jempol Jokowi untuk Prabowo

    Dua Jempol Jokowi untuk Prabowo

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mendapatkan pujian usai pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR-Sidang Bersama DPR/DPD. Salah satunya dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Diketahui, Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan di gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Prabowo menghampiri sejumlah anggota DPR untuk bersalaman. Lalu Prabowo menuju tribun deretan mantan Presiden dan Wapres.

    Prabowo pertama menyalami Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Keduanya tampak berbincang, menggenggam tangan, dan menepuk bahu.

    Lalu Prabowo, menyalami istri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah, hingga Wapres ke-6 RI Try Sutrisno. Di hadapan Try Sutrisno, Prabowo memberi hormat lalu salam komando.

    Prabowo kemudian hormat kepada Presiden ke-7 RI Jokowi dan bersalaman. Jokowi memberikan dua jempol kepada Prabowo sambil berbincang sebentar.

    Selanjutnya Prabowo bersalaman dengan eks Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) serta Ketum Partai NasDem Surya Paloh. Prabowo juga bersalaman dengan Wapres ke-11 Boediono, terlihat Boediono juga memberikan jempol kepada Prabowo.

    Seperti diketahui, Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR-Sidang Bersama DPR/DPD. Prabowo menyebut transisi kepemimpinan nasional berjalan baik dan lancar.

    “Transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahan yang saya pimpinan berjalan dalam semangat persatuan, penuh kehormatan dan kedewasaan politik,” kata Prabowo.

    Presiden Prabowo Subianto menyalami sejumlah mantan Presiden dan Wapres usai menyampaikan pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR-Sidang Bersama DPR/DPD di gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Foto: Andhika Prasetia/detikcom

    Prabowo menyebut keberhasilan transisi kepemimpinan di Tanah Air diakui dunia. Menurutnya, hal itu menjadi bukti bahwa demokrasi Indonesia matang dan kuat.

    “Peralihan kepemimpinan yang diakui dunia sebagai peralihan yang lancar dan sangat baik adalah bukti demokrasi kita matang dan kuat. Tidak semua negara mampu melaksanakan transisi kepemimpinan dengan baik dan lancar seperti kita,” ucapnya.

    Dia bercerita ketika berada di luar negeri kerap ditanya oleh para pemimpin negara sahabat terkait keberhasilan transisi kepemimpinan nasional. Prabowo pun menjawab bahwa Indonesia menganut paham demokrasi yang khas, yakni demokrasi sejuk dan mempersatukan.

    “Di mana-mana ketika saya berada di luar negeri, banyak pemimpin negara sahabat bertanya kepada saya ‘How did you do it? How did Indonesia manage?’. Saya sampaikan ke mereka, kita berhasil karena kita menganut demokrasi yang khas Indonesia, demokrasi yang sejuk, demokrasi yang mempersatukan, bukan demokrasi yang saling gontok-gontokan, saling menjatuhkan, saling memaki, saling menghujat, bukan demokrasi yang saling membenci,” ujar Prabowo.

    “Inilah yang harus kita pegang teguh, demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita, budaya kekeluargaan, budaya gotong royong, budaya saling mengisi, budaya saling mendukung, budaya tepos liro, budaya menahan diri, budaya yang iso rumongso bukan rumongso iso,” imbuhnya.

    Di kesempatan yang sama, Prabowo juga mengungkit banyak perlawanan saat aparat hendak melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan soal lahan sawit. “Sering terjadi perlawanan. Berani-berani melawan pemerintah NKRI, ya kita hadapi,” ucap Prabowo.

    Setelah urusan eksekusi lahan perkebunan yang melanggar aturan, Prabowo menargetkan pemerintahannya akan menertibkan pertambangan. Dia menegaskan tambang yang melanggar aturan akan ditertibkan.

    “Setelah ini. Kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan,” ujar Prabowo yang disambut tepuk tangan dari para anggota MPR.

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan perdananya dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR–DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Foto: Andhika Prasetia/detikcom

    Prabowo mengatakan ada 1.063 tambang ilegal. Ketum Partai Gerindra menyebut tambang-tambang ilegal itu berpotensi menyebabkan kerugian setidaknya Rp 300 triliun.

    Prabowo memberi peringatan agar tak ada yang melindungi praktik ilegal. Prabowo menegaskan dirinya tak akan segan menindak pihak yang melanggar hukum.

    “Sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan, anggota-anggota semua partai termasuk partai saya, Gerindra, cepat-cepat kalau terlibat anda jadi justice collaborator, anda laporan aja. Karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” ucapnya.

    Dalam pidatonya, Prabowo turut membeberkan surplus produksi beras. Indonesia memiliki cadangan beras 4 juta ton, angka itu tertinggi sepanjang sejarah dan membuat bisa kembali ekspor.

    “Hari ini kita surplus produksi beras, stok cadangan beras nasional kita hari ini lebih dari 4 juta ton, ini adalah tertinggi selama sejaran NKRI, untuk pertama kali dalam puluhan tahun Indonesia bisa kembali mengeskpor beras dan jagung,” ujarnya.

    Prabowo melihat para petani kini mulai tersenyum dengan kondisi produksi pangan. Sebabnya, harga gabah yang stabil dan meningkat.

    “Saya perhatikan di mana-mana, para petani tersenyum karena harga gabah stabil dan penghasilan meningkat,” ujarnya.

    Ke depan, Prabowo berkomitmen pemerintahannya terus mewaspadai kecurangan-kecurangan terkait produksi pangan. Prabowo tidak akan ragu menindak tegas perusahaan yang melanggar.

    “Untuk melindungi konsumen Indonesia pemerintah yang saya pimpin akan terus mewaspadai kecurangan kecurangan manipulasi, penipuan, upaya penimbunan dan menahan distribusi pangan, pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu, kami akan selalu tegas pada mereka yang melanggar aturan,” ujarnya.

    Pada bidang penegakan hukum, Prabowo juga tidak segan-segan menindak perusahaan yang melakukan manipulasi sehingga menyengsarakan rakyat Indonesia. Prabowo menyatakan pemerintah akan menyita yang bisa disita jika perusahaan melakukan pelanggaran.

    “Kami akan selalu tegas kepada mereka yang melanggar aturan, mereka yang mempersulit kehidupan rakyat. Mereka yang mencari keuntungan gila-gilaan di atas penderitaan orang kecil,” kata Prabowo.

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan perdananya dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR–DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Foto: Andhika Prasetia/detikcom

    Prabowo mengutip dasar hukum dari UUD 1945 dan UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Prabowo siap melakukan proses hukum terhadap perusahaan yang manipulatif.

    “Saya pastikan perusahaan-perusahaan siapa pun yang berani memanipulasi atau melanggar, kami akan proses hukum,” katanya.

    Prabowo tak akan ragu melakukan penyitaan. Sebab, hal ini sudah menjadi wewenangnya.

    “Dan berdasarkan wewenang konstitusional yang ada Presiden RI, kami akan sita yang bisa kami sita,” jelasnya.

    Sementara dalam hal demokrasi, Prabowo meminta semua pihak bekerja sama untuk memajukan bangsa, termasuk yang di luar pemerintahan. Prabowo mempersilakan pihak di luar pemerintahan untuk terus melakukan kritik.

    “Karena itu marilah kita bekerja sama. Kita berbeda-beda boleh, tapi satu tujuan kita, silakan yang berada di luar pemerintah tidak ada masalah, terima kasih kita butuh koreksi, kita butuh pengawasan, kita butuh kritik,” kata Prabowo.

    Prabowo mengakui beberapa kritik memang menyesakkan. Tapi dia mengaku kritik itu tetap dibutuhkan pemerintahan.

    “Walaupun kadang-kadang kritik itu menyesakkan juga ya, tapi nggak ada masalah, jangan berhenti kritik,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Prabowo juga meminta pihak yang berada di dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk tetap solid. Dia meminta semua pihak itu untuk tidak merasa kebal hukum.

    “Saya juga minta dari koalisi, koalisi kita tetap di dalam koalisi, harus berani mengawasi, harus berani koreksi,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 6

    (isa/isa)