Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Demi Koperasi Merah Putih hingga MBG, Gaji PNS 2026 Dipastikan Tidak Naik

    Demi Koperasi Merah Putih hingga MBG, Gaji PNS 2026 Dipastikan Tidak Naik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipastikan tidak ada pada tahun 2026. Itu diungkapkan Sri Mulyani.

    Bendahara negara itu mengatakan, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan memfokuskan untuk program prioritas nasional.

    “Untuk (kenaikan gaji PNS 2026), kita juga akan melihat pada fiscal space untuk tahun 2026 yang mayoritas diisi untuk program-program prioritas nasional,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, dikutip Selasa (19/8/2025).

    Program prioritas dimaksud, yakni yang akan dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2026. Terdiri dari ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis (MBG), menyediakan pendidikan bermutu.

    Kemudian menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas, penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penguatan pertahanan semesta, serta investasi dan perdagangan global.

    Sebelumnya, pada Kamis (14/8/2025), Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyampaikan bahwa ia tidak bisa membocorkan kebijakan pemerintah pada tahun 2026 yang akan disampaikan Prabowo.

    Ia meminta seluruh pihak untuk menunggu pidato Presiden Prabowo yang bakal disampaikan Jumat (15/8/2025). Menurut dia, dalam pidato Prabowo besok, akan terlihat secara gamblang postur APBN 2026.

    Namun, saat pidato Prabowo di Tanggal 15 Agustus lalu, Ketua Umum Gerindra itu tak menyinggung kenaikan gaji PNS.
    (Arya/Fajar)

  • 8 Fraksi DPR soal RAPBN 2026, Soroti MBG-Alokasi Transfer ke Daerah

    8 Fraksi DPR soal RAPBN 2026, Soroti MBG-Alokasi Transfer ke Daerah

    Jakarta –

    Fraksi-fraksi di DPR RI menyampaikan pandangannya terkait Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026. Sebanyak 8 fraksi di DPR RI setuju pembahasan RAPBN ini dibawa ke tingkat selanjutnya.

    Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili oleh Rio Dondokambey meminta pemerintah menjelaskan secara detail perubahan struktur ekonomi dan ekosistem birokrasi.

    “Pemerintah hendaknya dapat menjelaskan lebih lanjut rencana transformasi akan dilaksanakan dan tahapannya, sehingga akan terlihat dalam perubahan struktur ekonomi dan sosial ekosistem birokrasi dan kemandirian rakyat,” kata Rio dalam paripurna, Selasa (19/8/2025).

    Ia menyoroti alokasi transfer ke daerah yang menurun. Menurutnya, perlu ada skema yang efektif, terutama dalam pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih.

    “Alokasi transfer ke daerah menurun. Maka dari itu, pemerintah perlu memastikan adanya skema alokasi program dan anggaran lain yang efektif agar pembangunan di seluruh daerah tetap terjaga,” ujar Rio.

    “Penurunan alokasi Dana Desa di tengah pelaksanaan program Koperasi Merah Putih Desa berpotensi melemahkan peran desa dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat. Pemerintah perlu menyiapkan program berbasis desa dengan tata kelola yang baik serta penguatan kompetensi usaha,” imbuhnya.

    Fraksi Golkar mendukung RAPBN 2026 dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Golkar mengaku setuju dengan program makan bergizi gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih hingga Sekolah Rakyat.

    “Dari sisi indikator makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada level 5,4% dari produk domestik bruto. Fraksi partai Golkar menilai target tersebut tergolong optimis untuk dicapai, meskipun pemerintah telah berhasil meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12% pada triwulan ke-2 2025,” ujar fraksi Golkar.

    Gerindra juga menyetujui RAPBN 2026 dibahas ke tingkat selanjutnya. Gerindra mengatakan anggaran besar bagi kementerian dan lembaga semata-mata digunakan untuk kepentingan rakyat.

    “Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh atas RAPBN 2026 dengan fokus utama 8 program pemerintah Presiden Prabowo. Pertama, ketahanan pangan dengan mengalokasikan anggaran Rp 164,4 triliun untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata politikus Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya.

    Danang juga mengungkit anggaran senilai Rp 402,4 triliun untuk ketahanan energi hingga anggaran makan bergizi gratis (MBG) untuk 2026 senilai Rp 335 trilun.

    “Makan bergizi gratis dengan target menjangkau 82,9 juta penerima manfaat mengalokasikan anggaran Rp 335 triliun,” kata Danang.

    “Fraksi Gerindra DPR RI menegaskan bahwa anggaran yang besar di kementerian dan lembaga dalam RAPBN 2026 sepenuhnya adalah untuk rakyat,” tambahnya.

    Fraksi NasDem yang diwakili oleh Ratih Megasari mendukung hilirisasi industri hingga pertanian dari RAPBN 2026. Ratih mengatakan pihaknya juga menyetujui adanya penyederhanaan izin usaha.

    “Besarnya alokasi pada program MBG, yaitu sebesar Rp 335 triliun untuk 82,9 juta siswa dan 30.000 satuan pemenuhan pelayanan gizi menandai pendekatan pro siswa. Kami mendukung program MBG sebagai upaya peningkatan gizi dan kualitas belajar siswa namun menekankan perlunya pengawasan ketat dan transparansi dalam prosesnya pada program tersebut,” ungkapnya.

    Hal senada juga diungkap oleh Fraksi PKB yang diwakili oleh Ratna Juwita Sari. PKB menyayangkan efisiensi anggaran oleh pemerintah tetapi tak bisa menaikkan proporsi belanja modal.

    “Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan diangkat 4,4 sampai dengan 4,96%, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menilai bahwa target penurunan jumlah pengangguran seharusnya dapat ditetapkan di angka yang lebih optimis, bonus demografi bisa kita perjuangkan untuk menjadi model jika pemerintah serius memperluas lapangan kerja formal,” ujar Ratna.

    “Belanja modal yang mengalami penurunan kami dari fraksi PKB menyayangkan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak dpat menaikan proporsi belanja modal yang dapat digunakan untuk membangun sarana dan fasilitas publik,” tambahnya.

    Fraksi PKS mendukung program Makan Bergizi Gratis. PKS berharap lewat program itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) RI ke depannya dapat ditingkatkan.

    “Mendukung program Makan Bergizi Gratis sebagai langkah strategis, dengan program tersebut fraksi PKS mendorong pemerintah untuk memastikan tercapainya target menciptakan generasi unggul dan meningkatkan kualitas SDM masa depan Indonesia juga harus mampu memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal,” ujar Fraksi PKS diwakili oleh Amin Ak.

    Sementara itu Fraksi PAN menyoroti soal alokasi transfer ke daerah yang perlu diantisipasi. Ia berharap belanja negara tetap produktif dan merata.

    “Penurunan alokasi transfer ke daerah perlu diantisipasi dengan mekanisme kompensasi yang adil dan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah agar belanja negara tetap produktif merata dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” ungkap Rizki Sadiq.

    Partai Demokrat juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis yang mengambil hampir setengah porsi anggaran pendidikan. Ia mengatakan kualitas pendidikan di RI jangan sampai menurun setelah kebijakan itu.

    “Program Makan Bergizi Gratis yang mengambil porsi hampir setengah dari alokasi pendidikan memang penting untuk kualitas sumber daya manusia, namun tidak boleh mengurangi mutu pendidikan secara keseluruhan,” ujar perwakilan Demokrat, Andi Muzakkir Aqil.

    Halaman 2 dari 4

    (dwr/maa)

  • Ketua MPR Muzani Tepis Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden jadi 8 Tahun

    Ketua MPR Muzani Tepis Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden jadi 8 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua MPR Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir kompak menepis isu perpanjangan masa jabatan presiden Indonesia yang menjadi 8 tahun dalam satu periode.

    Muzani mengatakan MPR tidak pernah membahas dan memikirkan perpanjangan masa jabatan presiden sebagaimana isu yang sedang ramai diperbincangkan.

    “Enggak ada pembahasan, enggak ada pemikiran. Di MPR enggak ada pandangan, pemikiran, enggak ada sama sekali,” ungkapnya di Gedung Nusantara II DPR, Selasa (19/8/2025).

    Muzani menegaskan agar masyarakat tidak mengembangkan informasi yang memantik kegaduhan, salah satunya soal perpanjangan masa jabatan Presiden. 

    “Itu jangan mengembangkan sesuatu yang dalam pikiran kami saja enggak terpikir sama sekali,” kata Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra itu.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Adies juga menegaskan tidak ada pembahasan terkait masa perpanjangan jabatan presiden.

    “Itu masih jauh. Jangan berandai-andai,” jelasnya kepada wartawan.

    Adies turut mempertanyakan asal informasi tersebut. Menurutnya masyarakat jangan melempar “bola panas” kepada presiden mengenai isu tersebut.

    “Waduh jangan begitu, kashian Pak Presiden. Biar beliau sibuk kerja,” pungkas politisi Golkar tersebut.

  • Keponakan Prabowo Klaim Efisiensi Anggaran untuk Mengurangi Celah Korupsi

    Keponakan Prabowo Klaim Efisiensi Anggaran untuk Mengurangi Celah Korupsi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR RI, Rahayu Saraswati menegaskan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah bukan sekadar penghematan, tapi lebih dari itu menjadi langkah strategis untuk menutup celah terjadinya praktik korupsi, termasuk di tingkat eselon, BUMN, dan BUMD.

    “Efisiensi pun dilakukan justru untuk mengurangi celah terjadinya korupsi. Jadi kita apresiasi itu dan kita harus dukung. Anggaran yang diefisienkan bukan dihilangkan, tetapi dialokasikan kembali untuk program yang menyentuh langsung rakyat,” tegasnya, Selasa (19/8/2025).

    Keponakan Prabowo itu memastikan Fraksi Partai Gerindra DPR RI siap mengawal visi, misi, dan program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita agar dapat terlaksana secara maksimal.

    “Beliau (Presiden Prabowo) menyampaikan laporan yang sangat menyeluruh, sangat komprehensif, dan kita mengapresiasi hal tersebut, bahkan istilahnya hal-hal yang kaitannya bukan dengan eksekutif juga beliau laporkan,” ujar Rahayu.

    Rahayu menyebut, program prioritas yang akan didorong di antaranya koperasi merah putih, sekolah rakyat, serta program makan bergizi gratis. “Ini yang harus kita dukung,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan langkah tegas pemerintah untuk menata ulang pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), demi memaksimalkan kontribusi aset negara yang mencapai lebih dari 1.000 triliun dolar AS.

    Ia mengungkapkan target minimal BUMN menyumbang 50 miliar dolar AS per tahun agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mengalami defisit.

  • Terungkap! RI Punya Ribuan Tambang Ilegal, Rugikan Negara Rp300 T

    Terungkap! RI Punya Ribuan Tambang Ilegal, Rugikan Negara Rp300 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa praktik pertambangan tanpa izin (PETI) alias ilegal di berbagai wilayah di Indonesia semakin marak. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya bahkan telah mencapai ribuan titik.

    Menurut Prabowo, berdasarkan laporan dari Aparat Penegak Hukum (APH), saat ini terdapat sebanyak 1.063 lokasi tambang ilegal di Indonesia. Adapun, nilai kerugian negara akibat adanya tambang ilegal tersebut diperkirakan mencapai Rp 300 triliun.

    “Saya telah diberi laporan dengan aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara minimal Rp 300 triliun,” kata Prabowo saat Pidato RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI, dikutip Selasa(19/08/2025).

    Oleh sebab itu, ia pun meminta dukungan penuh dari semua pihak dalam membereskan persoalan tambang ilegal di Indonesia. Baik itu dukungan dari MPR, partai politik dan lainnya.

    Prabowo lantas memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang turut terlibat dalam ‘membekingi’ aktivitas tambang ilegal. Ia tak segan-segan untuk bertindak atas nama rakyat.

    “Dan sebagai sesama pimpinan partai saya ingatkan anggota-anggota partai termasuk Gerindra cepat-cepat kalau terlibat Anda jadi justice collaborator anda laporan saja. Walaupun anda Gerindra saya gak akan lindungi,” katanya.

    Sebelumnya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM terus berupaya memperbaiki tata kelola di sektor pertambangan. Hal ini menjadi penting di tengah maraknya praktik pertambangan tanpa izin (PETI) yang kian menjamur.

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM Rilke Jeffri Huwae mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah penindakan sejak Ditjen Gakkum terbentuk. Dalam dua bulan terakhir ini misalnya, setidaknya sudah ada sekitar tiga penindakan.

    “Kita juga melakukan pendampingan untuk optimalisasi pendapatan negara bukan pajak itu untuk tetap kelola stockpile bauksit di Bintan. Nah itu untuk pendapatan negara kita,” ujar Rilke di Kementerian ESDM, dikutip Selasa (12/8/2025).

    Menurut dia, Ditjen Gakkum sendiri telah memetakan potensi pertambangan ilegal di sektor batu bara, nikel, hingga mineral lainnya. Adapun, tahapan penyiapan data, personel, dan penganggaran ditargetkan optimal pada September 2025.

    “Sudah-sudah kita petakan. Nah mungkin nanti September kita sudah optimal sih penyiapan data, personil, penganggaran semua kita sudah siap,” tambahnya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 4 Momen Bersejarah, Prabowo Jadi Presiden Pertama yang Baca Teks Proklamasi di HUT RI Nasional

    4 Momen Bersejarah, Prabowo Jadi Presiden Pertama yang Baca Teks Proklamasi di HUT RI Nasional

    Momen Bersejarah, Prabowo Jadi Presiden Pertama yang Baca Teks Proklamasi di HUT RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto menjadi presiden RI pertama yang membacakan teks proklamasi secara langsung saat upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2025).
    Hal ini menjadi salah satu detail kecil yang membuat upacara HUT RI berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.
    Adapun pembacaan teks proklamasi berlangsung usai suara sirene dan dentuman meriam hampa sebanyak 17 kali diperdengarkan sebagai bentuk peringatan detik-detik proklamasi.
    Kepala Negara yang menjadi inspektur upacara lalu berdiri dengan sikap tegap membacakan teks proklamasi.
    Teks proklamasi ini sebelumnya dikirab dari cawan Monumen Nasional (Monas) menuju Istana Merdeka bersamaan dengan bendera Merah Putih yang dikibarkan.
    Pembacaan teks proklamasi yang pertama kali oleh Presiden ini dikonfirmasi oleh Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang turut hadir dalam upacara tersebut.
    “Kalau inspektur upacara memang biasa baca teks proklamasi, tapi ini baru pertama kali Presiden Prabowo membaca proklamasi di ulang tahun ke-80 kemerdekaan,” jelas Dasco usai upacara di Istana Merdeka, Minggu (17/8/2025).
    Saat itu, Dasco juga menjelaskan baju adat yang dikenakan Presiden.
    Dalam upacara pengibaran bendera, Prabowo terlihat memakai beskap Melayu berwarna kuning muda.
    Sementara dalam upacara penurunan bendera, Kepala Negara kembali terlihat mengenakan beskap warna biru dongker, dilengkapi dengan hiasan kepala Tanjak Melayu.
    “(Beskap) Melayu,” kata Dasco singkat.
    Kembali ke soal teks proklamasi, pembacaannya bukan hal baru.
    Upacara kenegaraan menyambut detik-detik proklamasi selalu dilengkapi dengan pembacaan teks proklamasi.
    Namun biasanya, teks proklamasi ini dibacakan oleh orang yang berbeda-beda.
    Bukan presiden, yang membacakan bisa saja perwakilan dari DPR RI, MPR RI, maupun DPD RI secara bergiliran setiap tahun.
    Di tahun 2024, saat upacara di Ibu Kota Nusantara (IKN), misalnya, teks proklamasi dibacakan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
    Sedangkan di tahun 2023, teks proklamasi dibacakan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan (MPR) RI kala itu, Bambang Soesatyo.
    Pada tahun 2022, teks proklamasi dibacakan oleh Ketua DPD La Nyalla Mattalitti.
    Berikut ini pembaca teks proklamasi dari tahun ke tahun, mulai tahun 2004:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fadli Zon Buku Revisi Sejarah RI Diluncurkan saat Hari Pahlawan 10 November 2025

    Fadli Zon Buku Revisi Sejarah RI Diluncurkan saat Hari Pahlawan 10 November 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayan Fadli menjelaskan pemerintah menargetkan peluncuran buku revisi sejarah Indonesia pada kuartal IV/2025, kemungkinan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025. 

    “Ya mungkin di kuartal IV/2025 ya, artinya kita harapkan di bulan Oktober, November gitu,” katanya usai menghadiri HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

    Menurutnya, dalam forum kelompok diskusi terpumpun (FGD) terakhir, para sejarawan yang menjadi penulis dan editor utama telah menyampaikan draft final beserta sistematika penulisan.

    Dia melanjutkan proses editing kini difokuskan agar naskah yang dihasilkan lebih rapi, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

    Politisi Gerindra itu mengatakan setelah revisi sejarah nasional rampung, pemerintah akan melanjutkan dengan proyek penulisan sejarah lainnya, termasuk mengenai sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara serta episode perjuangan mempertahankan kemerdekaan 1945—1949.

    Menurut Fadli, proyek ini bukan hanya soal melengkapi catatan sejarah, tetapi juga memastikan generasi mendatang memiliki rujukan yang lebih kaya dan akurat tentang perjalanan bangsa.

    “Yang penting kita ingin hasil yang bagus. Tahun depan, kita akan lanjut dengan beberapa penulisan sejarah lain. Sejarah itu bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tetapi juga menjadi pegangan kita ke depan,” pungkas Fadli Zon.

  • Presiden Prabowo Canangkan 148 Prodi Kedokteran, DPRD Belitung: Ini Kabar Baik

    Presiden Prabowo Canangkan 148 Prodi Kedokteran, DPRD Belitung: Ini Kabar Baik

    TANJUNG PANDAN – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Suherman menyambut positif rencana pemerintah pusat membuka program studi kedokteran dan menyediakan beasiswa bagi calon dokter. Menurutnya, langkah ini sangat tepat karena menjawab kebutuhan tenaga medis di daerah.

    “Sejalan dengan arahan dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, program beasiswa dokter ini menjadi solusi nyata atas keterbatasan tenaga kesehatan, khususnya di Belitung,” ujarnya di Tanjungpandan, dikutip dari ANTARA, Sabtu, 16 Agustus.

    Suherman menambahkan, melalui pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 RI, Presiden menyampaikan akan membuka 148 program studi di 57 fakultas kedokteran. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengatasi minimnya jumlah dokter umum maupun spesialis di berbagai daerah.

    Ia menegaskan, manfaat program ini akan sangat dirasakan Kabupaten Belitung, mengingat ketersediaan tenaga medis masih jauh dari ideal. “Sebagai contoh, di Belitung hanya ada satu dokter spesialis jantung yang bertugas di RSUD Marsidi Judono,” jelasnya.

    ‎

    ‎Tentunya, kata dia, dokter spesialis jantung ini yang hanya satu orang tidak sebanding dengan jumlah penduduk di wilayah Belitung yang mencapai 193.000 jiwa.

    ‎

    ‎”Dokter kita untuk spesialis jantung hanya mengandalkan satu orang, satu, mungkin ini jawaban dari kegundahan kita selama ini dan dijawab oleh Presiden, akan ada formasi yang disiapkan oleh pemerintah pusat,” ujarnya yang juga merupakan kader Gerindra.

    ‎

    ‎Ia meminta agar Badan Kepegawaian dan Pengembang Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Belitung untuk segera berkoordinasi menyangkut program ini.

    ‎

    ‎Hal ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dokter di daerah agar terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk masyarakat.

    ‎

    ‎”Silahkan nanti dokter-dokter yang telah bertugas untuk diakomodir, siapa tahu mereka ingin melanjutkan,” katanya.

    ‎

    ‎Dia mengatakan penambahan jumlah dokter umum dan dokter spesialis di Belitung sudah sangat mendesak.

    ‎

    ‎”Mudah-mudahan pidato Presiden menjawab kebutuhan Kabupaten Belitung di tahun-tahun mendatang khususnya untuk tenaga dokter dan dokter spesialis,” ujarnya

  • Puan sebut Prabowo dan Megawati akan bertemu dalam waktu dekat

    Puan sebut Prabowo dan Megawati akan bertemu dalam waktu dekat

    ANTARA – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut Presiden Prabowo Subianto, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, segera bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal itu diungkapkan Puan saat dijumpai di Istana Merdeka Jakarta, Minggu (17/8). (Aria Cindyara/Pradanna Putra Tampi/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Respons Puan soal Rumor "Reshuffle" Dikaitkan dengan PDI-P Nasional 17 Agustus 2025

    Respons Puan soal Rumor "Reshuffle" Dikaitkan dengan PDI-P Nasional 17 Agustus 2025

    Respons Puan soal Rumor “Reshuffle” Dikaitkan dengan PDI-P
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani mengatakan bahwa belum ada pembicaraan mengenai kader yang bakal disiapkan mendukung pemerintah atau masuk dalam kabinet Merah Putih di internal partai.
    “Belum ngomong tentang itu (penyiapan kader),” kata Puan saat ditemui di Kompleks Istana, Jakarta, Minggu (17/8/2025).
    Namun, Puan menegaskan bahwa PDI-P sudah berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ditanyakan soal kemungkinan partainya mendapatkan kursi di kabinet Merah Putih.
    “Kan PDI-P sudah menyatakan bahwa kami akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dalam membangun bangsa dan negara. Dan akan meluruskan semua program untuk menjalankan visi Presiden Prabowo agar manfaatnya bisa sebesar-besarnya untuk rakyat,” ujarnya.
    Bahkan, Puan sempat menyinggung bahwa hubungan PDI-P dengan Gerindra seperti kakak beradik saat ditanyakan mengenai kedekatan kedua partai dan kemungkinan masuk ke pemerintahan Prabowo.
    “Dari dulu sudah deket kayak kakak adik,” kata Ketua DPR RI ini.
    Sebagaimana diketahui, spekulasi Prabowo bakal melakukan
    reshuffle
    atau perombakan kabinet sempat mencuat seiring hangatnya hubungan Presiden Prabowo dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
    Prabowo sempat melempar candaan kepada sejumlah elite PDI-P seperti Ketua DPP Puan Maharani dan Bambang Wuryanto.
    Hal itu terjadi saat Prabowo meresmikan Koperasi Desa Merah Putih pada 21 Juli 2025. Kepala Negara menyebut bahwa Partai Gerindra yang dipimpinnya memiliki hubungan kakak beradik dengan PDI-P.
    “Ini sebenarnya PDI-P sama Gerindra ini kakak-adik. Tapi benar kita ini karena apa ya, demokrasi kita kan diajarkan oleh negara barat, jadi enggak boleh koalisi satu,” kata Prabowo saat itu.
    PDI-P diketahui memang satu-satunya partai politik di parlemen, yang tidak masuk dalam koalisi pendukung pemerintahan Prabowo.
    Namun, dalam Kongres VI PDI-P pada 2 Agustus 2025, Megawati menyatakan bahwa PDI-P akan menjadi partai penyeimbang. Artinya, tidak bergabung ke koalisi pemerintah dan tidak pula menjadi oposisi.
    “PDI-P tidak memposisikan sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang. Demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” kata Megawati.
    Dikonfirmasi mengenai pernyataan Megawati tersebut, politikus PDI-P Hendrawan Supratikno menjelaskan, artinya PDI-P bakal mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyat dan keadilan.
    Namun, PDI-P juga siap memberikan masukan-masukan yang kritis dan konstruktif agar kebijakan yang diambil tepat dan efektif.
    Menurut Hendrawan, posisi sebagai peran penyeimbang yang diambil PDI-P bukan merupakan peran berburu kekuasaan dalam politik transaksional.
    “Jadi peran yang dimainkan adalah peran fungsional-transformasional,” ujar Hendrawan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.