Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Jejak Politik hingga OTT KPK, Ini Perjalanan Karier Wamenaker Noel

    Jejak Politik hingga OTT KPK, Ini Perjalanan Karier Wamenaker Noel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Rabu (20/8/2025) malam.

    Immanuel Ebenezer atau Noel, sapaan akrabnya, diketahui baru menjabat sebagai Wamenaker sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024. Ia mendampingi Yassierli yang menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan dalam Kabinet Merah Putih.

    Noel merupakan politikus Partai Gerindra kelahiran Riau, 22 Juli 1975. Ia menamatkan pendidikan sarjana bidang sosial di Universitas Satya Negara Indonesia pada 2004. Kariernya di dunia politik dan sosial kerap menjadi sorotan publik.

    Sebelum bergabung dengan Gerindra, Noel sempat aktif sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (JoMan) pada Pilpres 2019. Ia juga mendirikan Relawan Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) pada Pilpres 2024, sebelum akhirnya mengalihkan dukungan ke pasangan Prabowo-Gibran. Dari situ, ia kemudian resmi bergabung ke Partai Gerindra hingga dipercaya menduduki kursi Wamenaker.

    Selama menjabat, Noel dikenal aktif melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah perusahaan yang menahan ijazah karyawan. Salah satunya saat sidak ke UD Sentosa Seal di Surabaya pada April 2025 yang berujung perseteruan dengan pemilik perusahaan. Ia juga melakukan sidak hingga ke Pekanbaru, Riau, serta menerima langsung penyerahan ijazah karyawan dari sejumlah perusahaan outsourcing di kantor Kemnaker.

  • Faizal Assegaf: Indonesia Terperangkap dalam Agenda Skenario Global

    Faizal Assegaf: Indonesia Terperangkap dalam Agenda Skenario Global

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus politik Faizal Assegaf memberikan responnya terkait kondisi politik di Tanah Air.

    Apalagi jelang berlangsungnya Pemilu 2029 terkait oposisi dan koalisi jadi pembincangan.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Faizal Assegaf memberikan komentarnya.

    Ia menyebut dan memprediksi ada pertarungan yang akan mengalami eskalasi.

    Ini bisa terjadi jika situasi perpolitikan di Indonesia saat ini tidak mengalami perubahan sama sekali atau dinamikanya tetap sama.

    “Jika situasi tidak berubah, dinamika dan peta pertarungan akan mengalami eskalasi,” tulisnya dikutip Senin (18/8/2025).

    “Jauh lebih suram dan akan terperangkap dalam agenda skenario global,” sebutnya.

    Lanjut, Faizal mengatakan kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus terjadi.

    Karena kaum yang tertindas dan mereka yang bergerak dalam perjuangan dengan nilai spritual diprediksinya bakal kalah lagi.

    “Kondisi ketidakpastian itu. Jangan sampai kaum tertindas dan mereka yang berangkat dalam perjuangan nilai-nilai spiritual kalah dan kalah lagi,” terangnya.

    Diketahui, Koalisi Indonesia Maju (KIM) atau Bersama Indonesia Maju adalah gabungan partai politik yang terdiri atas 10 partai politik.

    Diantaranya Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Garuda, Gelora, PRIMA

    Sedangkan KIM Plus seperti NasDem, PKB, PKS, PPP, Perindo dan Partai Hanura. KIM Plus ini baru bergabung di pemerintahan setelah Prabowo-Gibran terpilih.

    Adapun PDI Perjuangan tidak berstatus sebagai oposisi maupun koalisi pemerintahan.

  • Belum Bisa Pastikan Wamenaker Noel Kader Gerindra Atau Bukan, Dasco: Saya Akan Cek Lagi

    Belum Bisa Pastikan Wamenaker Noel Kader Gerindra Atau Bukan, Dasco: Saya Akan Cek Lagi

    JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad belum dapat memastikan apakah Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau Noel merupakan kader partainya atau bukan. Meskipun, beberapa sumber menginformasikan bahwa Noel saat ini merupakan politikus Partai Gerindra.

    Dasco mengatakan, pihaknya akan mengecek terlebih dulu status Nole di partai. Sehingga DPP Gerindra bisa memutuskan langkah selanjutnya terkait kasus hukum yang menjerat Noel.

    “Saya akan cek lagi. Saya cek lagi. Saya belum tau,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Agustus.

    Sementara soal reshuffle kabinet, Dasco menilai, hal itu hanya Presiden Prabowo Subianto yang tahu. “Kalau ini mungkin ditanyakan kepada Mensesneg, mungkin lebih tepat,” katanya.

    Dasco pun tak mau menilai kinerja Noel selama menjadi Wamenaker, sebab sebagai wakil ketua DPR, ia langsung berhubungan dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

    “Saya kebetulan tidak sering interaksi, dan kebetulan memang selama ini kita banyak bersentuhan dengan Menteri Ketenagakerjaan ya selama ini. Memang yang berhubungan dengan lembaga itu adalah menterinya,” ungkap Dasco.

    Kendati belum ada pengumuman resmi dari KPK tentang status Noel, Dasco menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak pandang bulu terhadap penegakan kasus-kasus korupsi.

    “Sehingga yang pasti, presiden tidak akan melindungi. Bila ada memang terbukti pembantu-pembantunya melakukan hal-hal perbuatan yang tidak terpuji,” tegas Dasco.

  • Segini Beban Utang Proyek KCIC yang Disebut Bom Waktu oleh Bos KAI

    Segini Beban Utang Proyek KCIC yang Disebut Bom Waktu oleh Bos KAI

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akan berkoordinasi dengan BPI Danantara untuk menyelamatkan kondisi keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang menanggung beban utang jumbo.

    Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin yang baru saja menjabat per 12 Agustus 2025 mengatakan, pihaknya tengah mempelajari berbagai kendala yang dialami oleh perseroan, termasuk proyek Kereta Cepat Whoosh yang disebutnya sebagai ‘bom waktu’.

    “Terutama kami dalami juga masalah KCIC seperti yang disampaikan tadi memang ini bom waktu,” ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Rabu (20/8/2025).

    Namun sayangnya, ucapan Bobby langsung disela oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade yang mengatakan bahwa KAI perlu berkoordinasi dengan Danantara untuk menyelesaikan permasalahan utang tersebut.

    “Sebentar Pak Bobby, kami ingin sampaikan, dalam RKAP 2025 Danantara itu sudah ada solusi untuk penyelesaian KCIC. Saya minta Pak Bobby koordinasi, kan setiap bulan KAI pasti diundang oleh Danantara untuk evaluasi kinerja, nah di situ tolong dibicarakan dengan managing director,” ujar Andre Rosiade.

    Tak hanya itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Adisatrya Suryo Sulisto menambahkan agar restrukturisasi utang segera dipercepat, sebab menurutnya beban keuangan Proyek Whoosh dapat menggerus keuangan KAI jika tak segera dicarikan skema penyelesaian.

    “Waktu kami melakukan FGD dengan Danantara sudah disampaikan salah satu opsi adalah untuk mengeluarkan aset [Whoosh] ini menjadi aset negara. Opsinya memang dua-duanya tidak enak, kalau kita lihat dari kacamata negara, dua-duanya beban. Tetap di KAI beban, diambil negara juga beban,” ujar Adisatrya.

    Beban Proyek KCIC

    Diberitakan sebelumnya, Danantara Indonesia berencana menyiapkan langkah strategis untuk menyelamatkan fundamental keuangan perusahaan pelat merah, yang terlibat dalam proyek kereta cepat Whoosh.

    Diketahui ada empat perusahaan negara yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium dengan kepemilikan 60% saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku pengelola Whoosh. 

    Keempat BUMN tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara I (Persero) (PTPN). 

    Berdasarkan catatan Bisnis, Whoosh telah menelan biaya investasi hingga US$7,2 miliar. Nilai investasi tersebut mengalami pembengkakan biaya sebesar US$1,2 miliar dari target awal proyek sebesar US$6 miliar.

    Sebanyak 60% dari pembengkakan biaya atau sekitar US$720 juta akan dibayarkan oleh konsorsium dari Indonesia, sedangkan 40% sisanya atau sekitar US$480 juta ditanggung oleh konsorsium China.

    Beban proyek Kereta Cepat Whoosh juga tecermin dari laporan keuangan PT KAI, selaku pemegang 58,53% saham konsorsium PSBI hingga akhir 2024. 

    Berdasarkan laporan keuangan tahun lalu, PT KAI mencatat beban keuangan Rp2,56 triliun atau meningkat 70,30% year-on-year (YoY) dari posisi Rp1,5 triliun. 

    Mayoritas beban keuangan berasal dari kredit investasi senilai Rp1,53 triliun pada 2024 atau meningkat dari posisi Rp755,16 miliar tahun sebelumnya. 

  • Akhiri Polemik Royalti Musik, Dasco: Masyarakat Bisa Putar dan Bawakan Lagu Lagi Tanpa Takut

    Akhiri Polemik Royalti Musik, Dasco: Masyarakat Bisa Putar dan Bawakan Lagu Lagi Tanpa Takut

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad menengahi polemik penarikan royalti musik antara pencipta lagu dan penyanyi.

    Dasco bersama dengan Komisi XIII DPR menggelar pertemuan antara penyanyi dan pencipta lagu untuk menyelesaikan polemik royalti lagu pada Kamis (21/8/2025). Pada pertemuan tersebut telah disepakati bahwa polemik tersebut untuk diakhiri.

    “Untuk itu kepada masyarakat luas diharapkan untuk tetap tenang dan kembali seperti sedia kala memutar lagu tanpa takut, menyanyi tanpa takut karena dinamika yang terjadi sudah disepakati untuk sama-sama diakhiri,” ujar Dasco.

    Dasco menuturkan, seluruh pihak telah setuju untuk mengakhir polemik tersebut dan menunjuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai delegasi penarik royalti.

    Selain itu, seluruh pihak juga menyepakati untuk dapat menyelesaikan Revisi Undang-Undang Hak Cipta yang ditargetkan rampung dalam 2 bulan ke depan.

    “Hasil pertemuan tadi sudah disepakati, bahwa semua pihak akan menjaga suasana iklim dunia permusikan supaya tetap damai, semua pihak sepakat dalam dua bulan ini untuk menyelesaikan UU Hak Cipta,” jelasnya.

    Sebelumnya, Dasco juga menerangkan bahwa revisi UU Hak Cipta sebenarnya telah direncanakan sejak tahun lalu di Badan Legislasi dan Badan Keahlian DPR, namun sempat terkendala tarik-menarik kepentingan.

    “Tapi saya yakin bahwa dengan pertemuan pada hari ini dengan niat baik dari semua dan semua akan masuk ke dalam tim perumus Insya Allah dalam waktu kurang lebih 2 bulan saya pikir bisa selesai dengan baik,” tandas politisi Partai Gerindra tersebut. 

  • Mindset Kita Pelayanan Publik, Bukan Proyek

    Mindset Kita Pelayanan Publik, Bukan Proyek

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade menyoroti kebijakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan yang memusatkan layanan kereta api di Stasiun Manggarai, termasuk rencana pemindahan kereta jarak jauh dari Gambir.

    “Salah satu yang paling penting ini Pak, ini kan, mohon maaf ya, ada seakan-akan pemaksaan dari Dirjen Kereta Api bahwa semua dipindahkan ke Stasiun Manggarai. Bahkan, penumpang antarprovinsi pun misalnya kereta api itu nanti akan dipindahkan dari Gambir menuju Manggarai,” kata Andre dalam rapat Komisi VI DPR dengan Dirut KAI Bobby Rasyidin, ditulis Kamis, 21 Agustus.

    Menurut Andre, keputusan tersebut tidak realistis. Pasalnya, akses menuju Stasiun Manggarai jauh lebih sulit. Bahkan, stasiun tersebut tidak memiliki lahan yang cukup untuk parkir kendaraan.

    Politikus Gerindra itu pun mempertanyakan alasan investasi triliunan rupiah di Stasiun Manggarai. Ia menegaskan logika pelayanan publik seharusnya mengedepankan kemudahan penumpang, bukan sekadar proyek infrastruktur.

    “Itu realistis nggak? Ya kan, banyak orang bilang nggak. Karena jalan aksesnya nggak ada, parkirnya nggak ada. Bapak bicara dengan Pak Menteri (Perhubungan), kenapa Dirijen Kereta Api itu investasi triliunan di Manggarai? Ini ngejar proyek atau ngejar pelayanan? Kan logikanya nggak masuk akal gitu loh,” tuturnya.

    Menurut Andre, dibandingkan dengan Stasiun Manggarai, Gambir lebih tepat untuk dijadikan pusat layanan kereta api nasional. Apalagi, stasiun ini memiliki lahan parkir yang cukup luas.

    “Kenapa enggak Gambir yang diurus? Gambir lebih luas, aksesnya gampang, parkirnya lebih luas. Kenapa Manggarai yang dipaksakan? Ini mindset-nya proyek atau pelayanan publik?” tegas Andre.

    “Kenapa Manggarai? ya parkir nggak ada, aksesnya sulit. Itu Bapak harus berani bicara dengan Dirjen Perkeretaapian. Kita kan mindset-nya pelayanan publik Pak, bukan proyek. Itu tolong disampaikan ke DJKA itu,” sambungnya.

    Karena itu, Andre meminta jajaran direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebagai operator kereta api untuk mengingatkan agar DJKA mempertimbangkan kembali rencana pemindahan kereta antarprovinsi dari Gambir ke Manggarai.

    “Tolong Bapak (Bobby Rasyidin) ingatkan mereka (DJKA), jangan sampai karena kepentingan proyek, lalu kajian di zaman Orde Baru itu dipakai di zaman sekarang. Karena saya dengar informasinya kajian itu zaman Orde Baru itu,” katanya.

    Andre juga meminta jajaran PT KAI untuk berani bersuara dan mengevaluasi kembali rencana kebijakan tersebut.

    “Ini harus disuarakan, baik di Komisi VI maupun Komisi V. Supaya Dirjen Kereta Api dengar. Kita bicara pelayanan publik, bukan proyek,” tutupnya.

  • Ketua Komisi III Pesimistis RKUHAP Disahkan Masa Sidang Ini Nasional 21 Agustus 2025

    Ketua Komisi III Pesimistis RKUHAP Disahkan Masa Sidang Ini Nasional 21 Agustus 2025

    Ketua Komisi III Pesimistis RKUHAP Disahkan Masa Sidang Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman pesimistis Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) bisa disahkan pada masa sidang saat ini.
    Habiburokhman mengatakan, saat ini agenda DPR begitu padat sehingga tidak mungkin undang-undang terkait hukum acara itu bisa disahkan dalam waktu dekat.
    “Kalau saya sih kayak nggak mungkin masa sidang ini, pesimis di masa sidang ini, lihat jadwalnya begitu padat,” kata Habiburokhman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
    Habiburokhman mengatakan, selama masa sidang Komisi III bisa menggelar rapat hingga pukul 3 sore.
    Dalam rapat sebelumnya, pihaknya bahkan memutuskan menghentikan rapat saat penyusunan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin).
    Sementara itu, Komisi III saat ini kembali menerima masukan masyarakat terkait RKUHAP.
    “Kalau misalnya Timus Timsin lagi ya Timus Timsin lagi, lalu rapat panja (panitia kerja) lagi menerima masukan tim lagi dari anggota, kayaknya enggak cukup kalau di masa sidang yang sekarang ini,” ujar Habiburokhman.
    Politikus Partai Gerindra itu menyebut, pembahasan RKUHAP bisa semakin lama jika semakin banyak pihak yang menolak.
    Komisi III, kata dia, mengundang semua pihak yang menolak RKUHAP, apapun organisasinya.
    Pihaknya merasa perlu mengetahui apa alasan pihak-pihak yang menolak RKUHAP.
    “Kan kita tahu KUHAP ’81 ini kan KUHAP yang paling zalim, undang-undang yang paling zalim sehingga memberikan keadilan kepada para pencari keadilan,” ujar Habiburokhman.
    “Mau kita ganti dengan KUHAP yang baru loh, kok enggak mau nih maksudnya seperti apa? Kita harus berkomunikasi,” tambahnya.
    Sebagai informasi, draf RKUHAP menuai banyak kritikan dari masyarakat.
    Di antaranya karena dikhawatirkan bisa membuat Polri menjadi lembaga super body.
    Selain itu, RKUHAP juga dikhawatirkan bisa melemahkan pemberantasan korupsi karena terdapat pasal yang mengabaikan asas lex specialis Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Menyikapi hal itu, Komisi III telah mengundang berbagai kelompok masyarakat yang menolak, termasuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
    Terbaru, Komisi III mengundang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak Kejaksaan Agung (Kejagung).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamenaker Kena OTT KPK, Mahfud MD: Prabowo Konsisten Tak Lindungi Pejabat meski dari Partainya Nasional 21 Agustus 2025

    Wamenaker Kena OTT KPK, Mahfud MD: Prabowo Konsisten Tak Lindungi Pejabat meski dari Partainya Nasional 21 Agustus 2025

    Wamenaker Kena OTT KPK, Mahfud MD: Prabowo Konsisten Tak Lindungi Pejabat meski dari Partainya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai Presiden Prabowo Subianto konsisten tidak melindungi pejabat yang terjerat kasus hukum, meskipun berasal dari partainya sendiri.
    Pernyataan Mahfud disampaikan menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer pada Kamis (21/8/2025).
    Noel, sapaan akrab Immanuel, merupakan politisi Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto.
    “Presiden Prabowo juga konsisten, tak melindungi pejabat meskipun dia anggota partainya. Lanjutkan Pak Presiden, buka pintu dan dorong KPK untuk memburu pejabat korup agar kembali disegani,”
    tulis Mahfud melalui akun X, @mohmahfudmd.
    Kompas.com telah mendapatkan persetujuan Mahfud untuk mengutip cuitan tersebut.
    Mahfud juga mengapresiasi langkah KPK yang dinilai mulai terbebas dari intervensi politik dan kembali menunjukkan taringnya.
    “Noel Ebenezer di-OTT. Dalam beberapa bulan terakhir KPK sudah mulai bisa terlepas dari belenggu politik tertentu dan menunjukkan taringnya. Kita apresiasi, maju terus pantang mundur KPK,”
    tulis Mahfud.
    Ia menambahkan, KPK sebaiknya tidak hanya mengandalkan OTT, tetapi juga membangun konstruksi kasus yang lebih sistematis terhadap praktik korupsi yang dilakukan para pejabat.
    “KPK perlu mengkonstruksi kasus yang banyak dilakukan oleh para pejabat. Tidak harus selalu OTT. Bravo KPK,”
    kata Mahfud.
    Seperti diketahui, KPK menangkap Noel dalam OTT di Kementerian Ketenagakerjaan.
    Penangkapan itu diduga terkait dugaan pemerasan terhadap perusahaan, termasuk soal sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
    Saat ini, Noel bersama pihak lain yang diamankan masih menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • OTT Immanuel Ebenezer, KPK Sita Puluhan Mobil hingga Motor Ducati

    OTT Immanuel Ebenezer, KPK Sita Puluhan Mobil hingga Motor Ducati

    Bisnis.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, pada Rabu (20/8/2025) malam.

    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan dari hasil OTT tersebut, penyidik KPK telah menyita puluhan mobil, sejumlah uang, dan motor Ducati.

    “Yang pasti ada uang, ada puluhan mobil, dan ada motor Ducati,” tulis Fitroh dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025)

    Fitroh menuturkan Wamenaker Immanuel, yang merupakan kader Partai Gerindra itu, diduga melakukan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

    “Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” jelasnya

    Namun, pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu menyebut dugaan praktik pemerasan pengurusan sertifikasi K3 itu berbeda dengan perkara pemerasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang juga diusut KPK di lingkungan Kemnaker. 

    Istana telah merespons terkait penangkapan Immanuel. Dilansir dari pemberitaan Bisnis, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghormati proses hukum yang sedang berjalan. 

    Sebagai informasi, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan langkah selanjutnya setelah melakukan OTT apabila ingin melakukan penyidikan dan penetapan tersangka atas OTT yang menjerat Immanuel Ebenezer. 

  • DPR "Digeruduk" Musisi soal Polemik Royalti, Siapa Saja? Nasional 21 Agustus 2025

    DPR "Digeruduk" Musisi soal Polemik Royalti, Siapa Saja? Nasional 21 Agustus 2025

    DPR “Digeruduk” Musisi soal Polemik Royalti, Siapa Saja?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah musisi Tanah Air menggelar rapat konsultasi bersama Komisi XIII DPR untuk membahas polemik soal royalti yang tengah terjadi.
    Tampak sejumlah musisi yang merupakan anggota DPR hadir dalam forum tersebut, seperti Ahmad Dhani yang merupakan pentolan Dewa 19 sekaligus anggota Komisi X DPR.
    Terdapat pula eks vokalis Dewa 19, Ellfonda Mekel atau Once Mekel yang merupakan anggota Komisi X Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
    Tampak di Ruang Rapat Komisi XIII, yakni Melly Goeslaw yang merupakan anggota Komisi X Fraksi Partai Gerindra.
    Selain tiga nama yang merupakan anggota DPR, tampak musisi lain yang tidak berafiliasi dengan politik seperti vokalis band Efek Rumah Kaca (ERK) Cholil Mahmud dan Nazril Irham atau Ariel yang merupakan pentolan Noah.
    Penyanyi solo seperti Sammy Simorangkir, Marcell Siahaan, Vina Panduwinata, dan Katon Bagaskara juga hadir dalam rapat dengan Komisi XIII itu.
    Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan sejumlah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) juga ikut dihadirkan untuk membahas polemik royalti.
    Sebelumnya, anggota Komisi XIII DPR Iman Sukri mendukung langkah pemerintah yang akan mengaudit LMKN dan LMK dalam merespon polemik pembayaran royalti terhadap musisi.
    Menurutnya, audit ini penting untuk memastikan tata kelola pengumpulan dan penyaluran royalti berjalan transparan dan akuntabel.
    Ia menekankan, hak para pencipta, pemilik, dan pelaku musik harus dilindungi secara penuh tanpa adanya penyimpangan dari lembaga bersangkutan.
    “Saya mendukung langkah pemerintah untuk mengaudit LMKN dan LMK. Pembayaran royalti kepada pemilik dan pencipta karya musik harus dilakukan secara transparan. Tidak boleh ada penyimpangan, karena ini menyangkut hak hidup para seniman,” tegas Sukri dalam keterangannya, Selasa (19/8/2025).
    KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Nazril Irham atau Ariel Noah bersama Satriyo Yudi Wahono atau Piyu Padi dan sejumlah musisi lain menghadiri rapat konsultasi yang digelar pimpinan DPR RI bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2025).
    Jelasnya, musik merupakan salah satu industri kreatif di Indonesia yang memiliki sumbangsih dalam perekonomian nasional.
    Oleh karena itu, prinsip keadilan, keterbukaan, dan profesionalisme harus dikedepankan dalam pengelolaan royalti.
    Jika dalam audit yang dilakukan pemerintah ditemukan penyimpangan, ia mendukung adanya hukuman tegas bagi LMK dan LMKN.
    “Negara hadir untuk memastikan bahwa setiap rupiah royalti sampai kepada pihak yang berhak. Audit ini harus menjadi momentum untuk perbaikan tata kelola LMKN dan LMK ke depan,” ujar Sukri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.