Pemerintah Diminta Nafkahi Keluarga dari Ojol yang Meninggal Dilindas Rantis Brimob
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Komisi III DPR RI Habiburrokhman menyebut, pemerintah harus menafkahi keluarga pengemudi ojek
online
yang meninggal dunia karena dilindas mobil kendaraan taktis (rantis) Brimob, Affan Kurniawan (21).
Habiburrokhman memandang pemerintah harus mengambil tanggung jawab yang selama ini diemban Affan, sebagai tulang punggung keluarga.
“Pemerintah seharusnya mengambil alih tanggung jawab nafkah keluarga almarhum, termasuk biaya sekolah anak-anak almarhum sampai perguruan tinggi,” kata Habiburrokhman, dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (29/8/2025).
Politikus Partai Gerindra itu memandang anggota Brimob yang menjadi penyebab kematian Affan harus ditindak secara hukum dan sanksi kedinasan.
Habiburrokhman mengaku turut merasa berduka atas meninggalnya Affan dan mendoakan almarhum husnul khatimah.
“Kami minta oknum Brimob yang menyebabkan meninggalnya almarhum untuk ditindak tegas baik secara kedinasan maupun secara hukum,” ujar Habiburrokhman.
Sebelumnya, massa gabungan dari mahasiswa, pelajar, dan masyarakat menggelar unjuk rasa besar untuk kedua kalinya guna memprotes kenaikan tunjangan anggota dewan, pada Kamis (28/8/2025).
Seperti unjuk rasa pada Senin (25/8/2025) kemarin, demonstrasi ini juga diwarnai dengan bentrokan.
Aparat merangsek maju, memukul mundur demonstran yang didominasi mahasiswa dan pelajar.
Mereka juga terus menembakkan gas air mata. Sementara itu, massa terus melawan aparat dengan bambu hingga batu.
Situasi semakin mencekam karena bentrok terus terjadi dan berujung pada insiden mobil lapis baja Brimob melindas pengemudi ojek
online
.
Di antara yang dilindas adalah Affan. Ia akhirnya dinyatakan meninggal dunia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
partai: Gerindra
-
/data/photo/2025/08/21/68a6a8bf47181.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
7 Pemerintah Diminta Nafkahi Keluarga dari Ojol yang Meninggal Dilindas Rantis Brimob Nasional
-
/data/photo/2025/08/20/68a54be088fbc.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kepala BP Haji Akan Jadi Menteri, tetapi Tunggu Keputusan Prabowo Nasional 28 Agustus 2025
Kepala BP Haji Akan Jadi Menteri, tetapi Tunggu Keputusan Prabowo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf kemungkinan akan otomatis menjadi Menteri Haji dan Umrah seiring dengan pembentukan kementerian baru itu.
“Kemungkinan seperti itu (Kepala BP Haji menjadi Menteri Haji dan Umrah),” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025).
Kendati demikian, ia masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto soal pengisian jabatan itu terlebih dahulu.
“Tapi kita tunggu keputusan dari Bapak Presiden karena sepenuhnya kan itu menjadi hak prerogatif Bapak Presiden. Malau sudah kita putuskan dan beliau menandatangani menjadi Kementerian Haji, sekaligus pasti menunjuk menterinya di sana,” ucap Prasetyo.
Ia melanjutkan, Presiden Prabowo akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.
Namun, politikus Partai Gerindra ini menyebutkan bahwa pemerintah masih mempelajari hasil revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang mengatur pembentukan kementerian tersebut.
“Kami pihak pemerintah sedang maraton untuk mempelajari dan kemudian menyelesaikan secepatnya pembentukan Kementerian Haji sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Haji tersebut. Minta waktu sebentar,” kata Prasetyo.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Salah satu poin utama revisi adalah perubahan kelembagaan penyelenggara ibadah haji dan umrah yang sebelumnya berbentuk Badan Pengelola (BP) Haji, kini ditingkatkan menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Menurut Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, kehadiran kementerian baru ini akan menghadirkan pelayanan haji dan umrah yang terintegrasi di bawah satu atap.
“Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia akan menjadi
one stop service
. Semua yang terkait dengan penyelenggaraan haji akan dikendalikan dan dikoordinasikan oleh Kementerian Haji dan Umrah,” kata Marwan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Ada 4,2 Juta Lahan Tambang Tanpa Izin, Satgas PKH Bakal Eksekusi
Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah mengidentifikasi 4,2 juta hektare yang diduga tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan alias IPPKH.
Ketua Pelaksana Satgas PKH, Febrie Adriansyah mengatakan identifikasi itu dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Satgas PKH untuk menertibkan tambang ilegal.
“Untuk menindaklanjuti perintah Presiden tersebut, Satgas PKH telah mengidentifikasi lahan seluas 4.265.376,32 hektare yang kita ketahui tidak memiliki IPPKH,” ujar Febrie di Kejagung, Kamis (28/8/2025).
Dia menambahkan, pihaknya baru akan melakukan penertiban jutaan hektare lahan pertambangan itu pada awal September 2025.
Setelah dilakukan penguasaan kembali, Satgas PKH bakal menitipkan lahan tambang yang tidak memiliki izin ke Kementerian BUMN.
“Maka kita putuskan pada tanggal 1 nanti di bulan 9 kita akan melakukan operasi tersebut,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan saat ini setidaknya ada 1.036 tambang ilegal di Indonesia. Tambang ilegal itu berpotensi dapat menimbulkan kerugian Rp300 triliun.
Oleh karenanya, Prabowo menyatakan bahwa dirinya bakal menindak semua tambang ilegal tersebut agar bisa menyejahterakan rakyat.
Orang nomor satu di Indonesia itu juga tidak akan segan menindak pihak-pihak yang menghalangi penindakan ini, termasuk terhadap jenderal aktif maupun pensiunan TNI-Polri serta kader Gerindra.
“Kami akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan, saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal,” ujar Prabowo di Sidang Tahunan MPR, Jumat (15/8/2025).
-
Prabowo Ungkap Eks Wamenaker Noel Bukan Kader Gerindra
Prabowo Ungkap Eks Wamenaker Noel Bukan Kader Gerindra
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5330361/original/001435000_1756359985-Screenshot_2025-08-28_123801.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Guyonan Prabowo ke Andra Soni di Acara APKASI: Udah Jadi Gubernur Gagah – Page 3
Kemudian, dia juga menyapa Gubernur Banten, Andra Soni. Andra Soni merupakan kader Partai Gerindra.
“Yang saya hormati Gubernur Banten Andra Soni dan jajaran Forkompinda Banten,” kata Prabowo, di ICE BSD Tangerang, Banten, Kamis (28/8/2025).
Andra yang mengenakan batik dan duduk di barisan kedua dari depan, sigap berdiri ketika namanya disebut Prabowo. Beberapa saat kemudian dia duduk kembali.
Rupanya Prabowo masih terkesan dengan sosok Andra Soni. Dia kemudian menyinggung soal Andra Soni yang kini tampak gagah.
“Udah jadi gubernur gagah,” kata Prabowo diikuti tawa kecil para tamu yang hadir.
-
/data/photo/2025/08/28/68afe08fae640.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
9 Prabowo Malu dengan Tingkah Immanuel Ebenezer: Tangan Diborgol, Baju Oranye, Enggak Ingat Anak Istri? Nasional
Prabowo Malu dengan Tingkah Immanuel Ebenezer: Tangan Diborgol, Baju Oranye, Enggak Ingat Anak Istri?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto bertanya-tanya mengapa eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel tidak ingat anak dan istrinya ketika memutuskan terlibat dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker.
Hal ini disampaikannya saat menyinggung kasus Noel dalam peresmian pembukaan Apkasi Otonomi Expo di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (28/8/2025).
“Apakah tidak ingat istri dan anaknya? Kalau tangannya diborgol pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya?” tanya Prabowo, Kamis.
Prabowo juga mengaku malu atas perbuatan Noel. Pasalnya, Noel anggota Partai Gerindra, meski belum menjadi kader Partai yang dibesutnya itu.
Noel juga menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama yang ditangkap KPK di masa pemerintahannya.
“Dia anggota, dia belum kader. Kalau kader itu ikut pendidikan. Aduh dia enggak keburu ikut kaderisasi. Tapi tetap, tetap saya agak malu saya,” tuturnya.
Di sisi lain, ia juga merasa kasihan. Terlebih, Noel adalah orang yang menarik.
“Sebetulnya orangnya itu menarik, mungkin dia khilaf. Saya kasihan kadang-kadang, tapi apa boleh buat,” bebernya.
Lebih lanjut Prabowo menyatakan sudah berpesan kepada menteri untuk menghindari korupsi. Ia bahkan menyatakan tidak akan melindungi anggota partai yang terlibat korupsi.
Prabowo bilang, wanti-wanti itu tidak disampaikannya sekali dua kali. Melainkan sering kali di setiap kesempatan, dan di setiap pidato.
Pesan untuk tidak korupsi dia sampaikan sejak sebelum ia dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober 2024 lalu. Begitu pun pada saat dirinya baru saja dilantik.
“(Saya) dapat laporan dari Jaksa Agung, dapat laporan dari penegak-penegak hukum lain, ‘Pak, datanya begini, Pak’. PPATK laporan. Saya ingatkan, tapi kadang-kadang khilaf manusia itu, mungkin,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, KPK menetapkan eks Wamenaker Immanuel Ebenezer sebagai tersangka terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker.
Noel, sapaan akrab Immanuel Ebenezer, ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (20/8/2025) malam.
“KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan), FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Setyo menyebutkan, dalam perkara ini, Noel diduga menerima aliran dana sebesar Rp 3 miliar.
Uang tersebut berasal dari praktik pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3.
Saat ini, Noel bersama 10 orang lainnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan mengenakan rompi tahanan.
Para tersangka dipersangkakan Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Noel kini sudah dipecat dari jabatan Wamenaker dan dikeluarkan dari Gerindra usai ditetapkan sebagai tersangka.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Prabowo Sindir Noel, Malu Ada Anggota Gerindra Ditangkap KPK
Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto memberikan sindiran keras kepada anggota Gerindra yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku agak malu dengan kejadian tersebut.
Dalam agenda APKASI Otonomi Expo 2025, di ICE BSD, Tangerang, Banten, Prabowo mulanya memaparkan salah satu resep kemakmuran bagi masyarakat. Di depan kepala daerah yang hadir dia menyebutkan kemakmuran bisa dicapai bila pemerintahan bisa bersih dan adil.
Bila pemerintah korupsi kemakmuran rakyat tidak akan bisa dicapai. Dia pun menyerukan upaya bersih-bersih internal pemerintah, siapapun bila melanggar harus ditindak tak peduli dari partai mana.
“Pemerintah yang korup tidak mungkin bawa kemakmuran kepada rakyat. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Entah dari partai mana. Kita harus berani koreksi diri kita. Kita harus berani,” ujar Prabowo dalam agenda yang dihelat Kamis (28/8/2025).
Dari situ, Prabowo kembali bicara soal pidato kenegaraannya yang menyebut bila ada anggota Partai Gerindra, partai yang dipimpinnya, terseret kasus korupsi dia tidak akan melindungi orang tersebut.
Justru beberapa hari setelah dia bicara hal itu, ada anggota Gerindra masuk radar KPK dan diciduk operasi tangkap tangan (OTT) dan menjadi tersangka. Prabowo tidak menyebut nama eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel. Namun, Noel diketahui anggota Gerindra yang kemudian ditangkap KPK.
“Kadang ngeri juga dengan ucapan saya. Di MPR 15 Agustus, inget pidato saya? Kalaupun ada anggota Gerindra yang melanggar saya tidak akan lindungi. Eh beberapa hari kemudian, ada anggota Gerindra (yang ditangkap KPK),” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo anggota Gerindra itu belum banyak ikut kaderisasi dan juga mendapatkan pembekalan politik mendalam di Partai Gerindra. Maka wajar saja, jika orang itu terjerat kasus korupsi.
Meski begitu, Prabowo tetap merasa malu dengan kejadian yang terjadi pada anggota Gerindra tersebut. Menurutnya bisa jadi orang itu khilaf.
“Tetap saya agak malu saya. Sebenarnya saya, orangnya itu menarik ya. Mungkin dia khilaf saudara-saudara. Tapi, apakah tidak ingat istri dan anaknya? Kalau tangan diborgol, pakai baju oranye, apa tidak inget anak dan istrinya?” sindir Prabowo keras.
“Saya kasihan kadang-kadang, tapi apa boleh buat,” sindirnya lagi.
Di akhir, ia menekankan dirinya sudah berkali-kali menyatakan agar lembaga-lembaga pemerintah bisa membersihkan diri dari korupsi. Kalau tidak, aparat hukum sendiri yang akan membersihkannya.
“Saudara sudah dengar saya pidato berapa kali, dari sebelum, pada saat, dan sesudah dilantik saya ingatkan terus semua lembaga bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan. Dan kau akan dibersihkan, pasti,” tegas Prabowo.
(acd/acd)
-
/data/photo/2025/08/28/68afde2123507.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo soal Immanuel Ebenezer: Dia Belum Kader tapi Saya Tetap Malu Nasional 28 Agustus 2025
Prabowo soal Immanuel Ebenezer: Dia Belum Kader tapi Saya Tetap Malu
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto menyatakan eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel belum menjadi kader Partai Gerindra, namun Noel tetap membuat Prabowo malu karena dia menjadi tersangka pemerasan dan ditangkap KPK.
“Dia anggota, dia belum kader. Kalau kader itu ikut pendidikan. Aduh, dia enggak keburu ikut kaderisasi. Tapi tetap, tetap saya agak malu saya,” kata Prabowo saat meresmikan pembukaan Apkasi Otonomi Expo di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (28/8/2025).
Noel menjadi orang pertama yang ditangkap KPK dari Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo.
Kepala Negara sendiri sudah memecat Noel usai KPK mengumumkan ketua relawan itu sebagai tersangka.
Prabowo menyatakan, penangkapan Noel terjadi setelah beberapa hari sebelumnya ia telah mewanti-wanti jajarannya.
Bahkan, imbauan itu disampaikannya dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 15 Agustus 2025.
Saat itu, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini bahkan menyatakan tidak akan melindungi anggota partai yang terlibat korupsi.
“Di MPR tanggal 15 Agustus, inget pidato saya? Saya katakan kalaupun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi. Eh, beberapa hari kemudian ada anggota Gerindra,” ucap Prabowo yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Prabowo mengungkapkan, wanti-wanti itu tidak disampaikannya sekali dua kali, melainkan sering kali di setiap kesempatan dan di setiap pidato.
Pesan untuk tidak korupsi dia sampaikan sejak sebelum ia dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober 2024 lalu.
“Pada saat saya dilantik, terus saya ingatkan semua lembaga bersihkan dirinya sebelum kau akan dibersihkan. Dan kau akan dibersihkan pasti,” tuturnya.
Lebih lanjut, Prabowo menyayangkan perbuatan Noel.
Ia juga bertanya-tanya apakah Noel tidak ingat anak istrinya saat melakukan hal tercela itu.
“Sebetulnya orangnya itu menarik, mungkin dia khilaf. Saudara-saudara, apakah tidak ingat istri dan anaknya? Kalau tangannya diborgol pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya?” tanya Prabowo.
“Saya kasihan kadang-kadang, tapi apa boleh buat,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer sebagai tersangka terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker.
Noel, sapaan akrab Immanuel Ebenezer, ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (20/8/2025) malam.
“KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan), FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Setyo menyebutkan, dalam perkara ini, Noel diduga menerima aliran dana sebesar Rp3 miliar.
Uang tersebut berasal dari praktik pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3.
Saat ini, Wamenaker Noel bersama 10 orang lainnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan mengenakan rompi tahanan.
Para tersangka dipersangkakan Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka
Bisnis.com, JAKARTA – Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wamenaker Immanuel Ebenezer dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) pekan lalu.
Imbasnya, kursi Wamenaker yang sebelumnya diisi Noel, panggilan akrab Immanuel, masih kosong hingga saat ini. Meski demikian, pucuk Kementerian Tenaga Kerja yang kini dipimpin oleh Yassierli.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan partainya menyerahkan sepenuhnya perihal perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang hak prerogatif.
“Menyangkut reshuffle itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden,” ujar Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Bahlil menekankan bahwa Golkar sebagai partai yang sudah berpengalaman selalu berpegang pada konstitusi serta mekanisme yang berlaku.
Dia menyebut reshuffle kabinet, termasuk pengangkatan maupun pemberhentian pejabat, merupakan kewenangan penuh Kepala Negara.
“Untuk reshuffle, mengangkat, memberhentikan, itulah hak prerogatif Bapak Presiden,” kata pria yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM itu.
Presiden Prabowo memastikan posisi kursi wamenaker yang ditinggalkan Immanuel Ebenezer akan segera diisi. Kepala Negara menambahkan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan kekosongan tersebut berlarut-larut.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa isu perombakan (reshuffle) kabinet Merah Putih tidak perlu disikapi dengan spekulasi.
Dia menyatakan perombakan kabinet hanya akan terjadi apabila telah diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Reshuffle ini hanya terjadi kalau diumumkan oleh Presiden. Jadi selama tidak diumumkan oleh Presiden, tentu kita tidak perlu berspekulasi,” ujar Hasan saat memberikan keterangan pers di Kantor PCO, Jakarta, Kamis (14/8/2025).
Jika nantinya perombakan kabinet benar-benar dilakukan, dia mengatakan masyarakat dan jajaran pemerintahan akan mengetahui langsung dari pengumuman Presiden.
“Mari kita fokus saja bekerja menjalankan perintah-perintah dari Presiden dan menjalankan program-program pemerintahan. Kalaupun itu ada nanti, ya kita akan tahu begitu diumumkan oleh Presiden,” pungkas dia.
Evaluasi Kinerja Menteri
Peneliti Lembaga Constra Revan Fauzano menilai pergantian Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang ditinggal Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, bisa menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja personel di pemerintahannya.
“Bisa saja dengan kasus pemecatan Noel ini, membuat Presiden melakukan langkah-langkah radikal dengan reshuffle total anggota-anggota kabinet yang dianggap tidak maksimal dan mengganggu visi misinya,” kata Revan dalam keterangan tertulis, Selasa.
Akademisi Universitas Andalas itu juga mengomentari amnesti yang diajukan Noel. Revan meyakini Presiden Prabowo tak akan mengabulkannya. Revan berpendapat pemberian amnesti terhadap Noel, justru akan menjatuhkan kredibilitas Prabowo. Selain tertuang dalam poin tujuh Astacita, isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu sorotan publik di pemerintahan Prabowo.
“Isu korupsi ini menjadi salah satu yang diperhatikan publik dan akan memengaruhi kepercayaan terhadap Presiden Prabowo. Terlebih setelah di akhir tahun 2024 lalu, presiden melontarkan wacana pemaafan atas koruptor yang mengembalikan kerugian negara sebelum penegakan hukum berlangsung,” ungkapnya dilansir dari Antara.
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Agustus 2025 lalu menangkap Noel atas dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Tak hanya menemukan barang bukti uang tunai, KPK turut mengamankan puluhan kendaraan mewah milik Noel. Dari total aliran dana yang disebut dugaan yang disebutkan oleh ketua KPK mencapai Rp81 miliar, Noel diduga mendapat Rp3 miliar.
Setelah penetapan tersangka, Noel berharap dirinya mendapat amnesti dari Presiden Prabowo. Tak hanya dipecat dari jabatan Wamenaker, Ketua Umum Prabowo Mania 08 itu juga terdepak dari Partai Gerindra.
“Pemecatan Noel, sudah bisa kita lihat adalah jawaban Presiden atas kasus ini, yang artinya tidak ada amnesti bagi dia. Dan ini adalah hal yang bagus bagi Presiden terhadap legitimasi politiknya di hadapan rakyat. Seolah mengatakan bahwa amnesti bukanlah hadiah yang bisa diberikan bahkan ke anggota partainya sendiri,” ujar Revan.
Lebih jauh Revan beranggapan Presiden Prabowo memiliki kompleksitas atas Noel. Dikenal publik dengan identitas sebagai pendukung keras Jokowi, Noel di tahun 2022 memberikan dukungannya pada Ganjar.
Ketika itu Noel membentuk Ganjar Pranowo Mania (GP Mania). Namun Noel kemudian membubarkan GP Mania dan berbalik mendukung Prabowo. Buah Noel berbalik badan dan masuk ke Partai Gerindra kemudian mengantarnya menempati posisi Wamenaker.
“Kemesraan antara Prabowo dan Megawati juga berpotensi terusik bila amnesti diberikan kepada Noel. Pemecatan jabatan Wamenaker, pencopotan sebagai kader Gerindra dan penolakan amnesti juga akan memperlihatkan komitmen Prabowo atas pemberantasan korupsi. Hal ini akan tetap menjaga tingginya kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo maupun Gerindra,” tutur Revan.
Mengenai siapa sosok yang diprediksi akan mengisi kursi Wamenaker, Ravan menilai kursi tersebut akan diberikan kepada partai lain yang memutuskan berkoalisi atau mendukung pemerintahan Presiden Prabowo.
“Analisa kami menduga bahwa nantinya diisi bukan dari Gerindra. Karena, kursi Wamenaker bukan kursi yang strategis untuk diisi oleh loyalis Prabowo dari Gerindra, mengingat Prabowo sedikit royal untuk memberikan jabatan,” ujarnya.
-

Maruarar Soal Peluang Bank Swasta Lain Ikut Biayai Rumah Subsidi: Itu Harus dari Hati
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberi sinyal ada sejumlah bank swasta lain yang berminat untuk ikut serta dalam pembiayaan rumah subsidi.
Sebelumnya, Maruarar menyebut PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) sudah berencana ikut serta dalam pembiayaan rumah subsidi. Tidak hanya itu, Bisnis juga mencatat pada Juli 2025 entitas usaha milik konglomerat James Riady yakni PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) juga sudah resmi menjadi penyalur rumah subsidi dalam program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Ara, sapaannya, tidak ingin membeberkan lebih terperinci soal rencana lebih jauh BCA untuk ikut membiayai rumah subsidi, termasuk berapa unit rumah yang akan disediakan. Namun, dia memastikan perkembangan itu akan disampaikan hingga ke Presiden Prabowo Subianto.
“Kamu tanya sama Pak Dirut BCA lah, masa tanya sama saya. Orang yang memberikan support-nya BCA. Tanya BCA lah, karena itu dari BCA yang punya program kan dia,” ujarnya kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di kantor BPS, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Ara meyakini dengan masuknya swasta ke program pembiayaan rumah subsidi bakal membuat pasar semakin kompetitif. Hal itu, lanjutnya, bakal berdampak positif bagi konsumen.
Anak dari politisi senior PDI Perjuangan (PDIP) Sabam Sirait itu lalu menyebut pemerintah menyambut baik apabila bank-bank swasta lain bakal mengikuti jejak BCA dan Bank Nobu. Apalagi, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasang target tinggi untuk pembangunan 3 Juta Rumah.
“Apalagi kalau misalnya ada lagi yang lain terpanggil ya kan tentu bagus menurut saya,” ucapnya.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut apabila ada bank swasta lain yang tertarik ikut, Ara tak mau mengungkap secara terperinci. Dia menyebut keikutsertaan itu harus berasal dari hati.
“Ada. Itu harus dari hati, ada kemauan,” ucapnya.
Sebelumnya, pada Mei 2025, Ara sempat mengunggah momen pertemuan dengan Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja dalam pertemuan dengan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Kamis (22/5/2025).
“Terima kasih banyak Bank BCA yang sudah bersedia menjadi bagian dari ekosistem perumahan sebagai Bank penyalur rumah subsidi FLPP mulai tahun ini,” tulis Ara dalam unggahannya.
Lebih lanjut, politisi yang kini bernaung di Partai Gerindra itu menyebut BCA akan mengalokasikan 1.000 unit rumah subsidi pada tahap awal partisipasinya.
Lebih lanjut, Jahja menambahkan bahwa penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan BP Tapera dijadwalkan dilakukan dalam waktu dekat. Ia menegaskan bahwa BCA akan mengupayakan pelaksanaan program ini secara kompeten dan profesional.
“Kami yakin, meski masih belajar, jika ditekuni dengan sungguh-sungguh, kami bisa memberikan dukungan terbaik bagi program Pak Presiden Prabowo dan Pak Menteri [PKP] Maruar,” tegasnya.