partai: Gerindra

  • Profil Ferry Juliantono, menteri koperasi yang gantikan Budi Arie

    Profil Ferry Juliantono, menteri koperasi yang gantikan Budi Arie

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Ferry Juliantono sebagai menteri koperasi yang baru dalam Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

    Ferry, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi, kini menggantikan Budi Arie Setiadi.

    Ferry memiliki rekam jejak di berbagai organisasi, terutama di sektor koperasi.

    Sejak tahun 2019, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dan Sekretaris Dewan Pengurus Induk Koperasi Unit Desa (INDUK KUD) sejak 2018.

    Ia juga aktif sebagai Ketua Dewan Pengawas Induk Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren), Ketua Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran, dan Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Syarikat Islam. Saat ini, Ferry juga merupakan komisaris PT Pertamina Patra Niaga.

    Sebelumnya, ia pernah menjadi Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) pada 2019-2022, Ketua Induk Koperasi Pedagang Pasar (INKOPPAS) 2019-2022, dan Ketua Asosiasi Pemasok Batubara Indonesia (Aspebindo) 2010-2022.

    Ferry Juliantono memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi dan sosiologi. Ia lulus dari pendidikan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran pada 1993.

    Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di program pascasarjana studi Ekonomi Politik Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) dan lulus pada 2006. Ia juga resmi meraih gelar Doktor Sosiologi dari UI pada 2015.

    Sementara karier politiknya dimulai saat ia bergabung dengan Partai Demokrat pada 2010. Ia kemudian menjadi kader Partai Gerindra dan kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Massa DPP Partai Gerindra.

    Ia telah menerbitkan tiga publikasi, yakni Jalan Baru Ekonomi Diadili (2009), Pertanian Indonesia di bawah Rezim WTO (2007), dan Tanah Untuk Rakyat (2000).

    Beberapa penghargaan yang ia terima antara lain Wakil Serikat Pekerja Indonesia untuk Konferensi International Labour Organizatiaon (ILO) di Jenewa, Swiss pada 2001, dan Penghargaan “100 Tokoh Koperasi Indonesia” karya Irsyad Muchtar.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ferry Juliantono Resmi Jadi Menteri Koperasi Gantikan Budi Arie

    Ferry Juliantono Resmi Jadi Menteri Koperasi Gantikan Budi Arie

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Ferry menggantikan posisi Budi Arie Setiadi.

    Pelantikan ini sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 86P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Ferry Juliantono dilantik bersama empat menteri lainnya.

    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian bunyi sumpah jabatan yang diucapkan para menteri dan wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Ferry Juliantono adalah politisi Partai Gerindra. Namun, pria kelahiran 27 Juli 1967 di Jakarta ini memulai karier politiknya dengan bergabung ke Partai Demokrat pada tahun 2010.

    Dia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Ferry diketahui memiliki fokus di bidang koperasi. Ferry juga pernah menjadi Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.

    Berikut daftar menteri yang dilantik sore ini:

    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtarudin

    Menteri Koperasi:Ferry Juliantono

    Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

    Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak.

    (zap/dhn)

  • DPRD Surabaya Desak Sanksi Tegas untuk Pegawai Kelurahan Terlibat Pungli Adminduk

    DPRD Surabaya Desak Sanksi Tegas untuk Pegawai Kelurahan Terlibat Pungli Adminduk

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) memberikan sanksi tegas kepada oknum pegawai Kelurahan Kebraon yang terlibat pungutan liar (pungli) dalam pengurusan administrasi kependudukan (adminduk).

    Menurut dia, kasus ini mencoreng citra pelayanan publik di tingkat kelurahan.

    “Ngisin-ngisini (memalukan) iki nek sampek ada oknum pegawai kelurahan main pungli, perlu dibersihkan,” tegas politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini, Senin (8/9/2025).

    Cak Yebe mengapresiasi langkah Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi yang memberikan maaf kepada oknum tersebut.

    Namun, dia menilai pemkot tetap harus memberikan hukuman yang jelas agar menjadi pelajaran bagi semua aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai di lingkup Pemkot Surabaya.

    “Saya apresiasi wali kota memberikan maaf kepada yang bersangkutan atas dalih setiap manusia tempatnya salah. Namun harus tetap ada sanksi tegas kepada yang bersangkutan agar ada efek jera,” ujar Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Menurut Cak Yebe, sanksi ini penting sebagai peringatan bagi seluruh ASN dan pegawai pemkot. Dia menegaskan agar pegawai lebih profesional dalam melayani masyarakat dan tidak mencampuradukkan urusan pribadi dengan tugas publik.

    “ASN atau pegawai pemkot di kelurahan, kecamatan, dan OPD harus mengedepankan asas profesionalitas sebagai pelayan masyarakat. Bukan membuat dan memperluas ruang untuk kepentingan pribadi,” kata Cak Yebe.

    Cak Yebe juga menyebut perlunya penanganan yang berbeda sesuai status kepegawaian. Dia mendorong agar demosi dan mutasi dilakukan secara tepat untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

    “Jika itu ASN, demosi dan mutasi harus benar-benar dijalankan, bukan sekadar mutasi dengan posisi yang sama. Kalau non-ASN atau honorer, bisa langsung diberi peringatan keras, dan jika mengulangi harus dipecat,” jelasnya.

    Oleh karena itu, dia meminta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat (Bapemkesra) untuk memperkuat pemahaman aturan disiplin pegawai melalui sosialiasi PP 53 tahun 2010. Sosialisasi ini dinilainya penting agar setiap pegawai paham konsekuensi pelanggaran yang dilakukan.

    “Saya meminta Bapemkesra mendorong resosialisasi PP 53 Tahun 2010 kepada seluruh jajaran kelurahan, kecamatan, dan OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. Agar mereka lebih memahami tupoksi dan konsekuensi jika menabrak aturan,” katanya.

    Dia juga menyarankan agar Pemkot mengevaluasi mekanisme pelayanan adminduk di tingkat bawah. Jika proses surat-menyurat justru menjadi celah pungli, dia menilai masyarakat sebaiknya bisa langsung mengurus dokumen di dinas terkait tanpa surat pengantar dari RT, RW, atau kelurahan.

    “Nek modele sik kayak gini, gak perlu ada surat pengantar dari RT, RW, dan kelurahan untuk pengurusan surat-surat adminduk. Mending langsung ke dinas terkait atau Mal Pelayanan Publik (MPP) supaya memangkas birokrasi yang justru dijadikan ajang pungli,” pungkasnya.[asg/ted]

  • Maruarar Sirait Berdoa Tidak Dipanggil Jaksa dan KPK

    Maruarar Sirait Berdoa Tidak Dipanggil Jaksa dan KPK

    GELORA.CO -Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait berkelakar saat menjadi pembicara di acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan, bertemakan “Momentum Emas Pengusaha Muda Raih Modal Hingga 20 Milliar Rupiah”, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu 7 September 2025.

    Politikus Gerindra yang karib disapa Ara ini mengatakan, salah satu doa dalam acara tersebut adalah tidak adanya laporan kinerja pejabat maupun pengusaha kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.

    “Saya senang tadi ada kata-kata paling senang itu kalau selesai kerja saya kerja cari dapat untung tidak dipanggil Jaksa dan KPK. Itu paling bagus tadi doanya, juga saya dengar paling senang itu kalau utang piutangnya ya (terbayar),” kata Ara dalam mengawali sambutannya.

    Ia lantas menanyakan Ketua Umum BP HIPMI Akbar Himawan Buchari tentang usahanya di tengah situasi global yang tidak menentu saat ini. 

    “Gimana bisnis kamu selama jadi ketua umum? makin menanjak atau makin menurun? Sehingga mau tahu makin bagus berarti bisa dua periode sudah kalau begitu satu beliau saja ya. Tapi memang bagus kan Nah itu paling bagus organisasi maju bisnisnya maju,” demikian Ara.

  • Hadiri Sedekah Bumi, Yona Bagus Ajak Warga Perkuat Kampung Pancasila

    Hadiri Sedekah Bumi, Yona Bagus Ajak Warga Perkuat Kampung Pancasila

    Surabaya (beritajatim.com) – Tradisi Sedekah Bumi kembali digelar meriah oleh warga Dukuh Watulawang, RT 01 RW 06, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, Minggu (7/9/2025).

    Acara ini dihadiri Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, bersama Camat Sambikerep Iin Trisnoningsih, Lurah Made Widodo Hadi Santoso, dan para ketua RW.

    Dalam kesempatan tersebut, politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini mengajak warga menjaga kondusivitas kota Surabaya melalui penguatan nilai-nilai Kampung Pancasila.

    Dia menyebut pentingnya gotong royong, sikap tenggang rasa, dan tepo sliro di tengah kemajemukan masyarakat.

    “Saya mengajak seluruh warga Dukuh Watulawang untuk bersama-sama menjaga Kota Surabaya dengan memperkuat semangat Kampung Pancasila,” ujar Cak Yebe.

    Menurutnya, nilai kebersamaan perlu terus dipupuk agar lingkungan tetap harmonis dan masyarakat bisa hidup rukun. Dia juga mendorong warga yang memiliki kemampuan ekonomi lebih untuk membantu sesama yang kurang mampu.

    “Bagi warga yang diberikan kemampuan ekonomi lebih, mari ikut membantu warga yang kekurangan. Kita kuatkan Surabaya agar selalu dalam situasi yang guyub rukun,” tutur Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Cak Yebe mengingatkan bahwa situasi yang tidak kondusif bisa berdampak langsung pada roda perekonomian. Dia menilai stabilitas sosial menjadi kunci agar masyarakat tetap bisa mencari nafkah dengan tenang.

    “Kalau situasi kurang kondusif, perekonomian kita justru semakin memburuk, cari makan pun jadi susah,” tegasnya.

    Selain soal nilai kebersamaan, Cak Yebe juga menerima aspirasi warga terkait sulitnya mengakses dukungan anggaran dari Pemkot Surabaya untuk pelaksanaan tradisi Sedekah Bumi. Dia menyebut banyak RW yang mengeluhkan kendala administrasi.

    “Fakta di lapangan, banyak RW mengaku kesulitan mendapat suport anggaran. Padahal kegiatan ini punya nilai penting dalam menjaga kebersamaan,” ungkap Cak Yebe.

    Menurutnya, alokasi anggaran yang tersedia di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) lebih banyak difokuskan untuk kegiatan kesenian tradisional. Namun, aksesnya tidak mudah karena memerlukan rekomendasi resmi dari dinas terkait.

    “Itupun tidak mudah karena harus melalui rekomendasi Disbudporapar, sehingga banyak panitia lokal tidak bisa langsung mengakses,” jelasnya.

    Sebagai bentuk dukungan, Cak Yebe membantu pelaksanaan Sedekah Bumi di 12 titik wilayah Sambikerep selama September 2025. Dia menilai tradisi ini bukan hanya ritual, tetapi juga warisan budaya yang memperkuat persaudaraan antarwarga.

    “Sedekah bumi bukan hanya ritual, tapi warisan budaya dan perekat persaudaraan. Pemerintah dan masyarakat seharusnya berjalan bersama untuk menjaganya,” katanya.

    Acara Sedekah Bumi di Dukuh Watulawang berlangsung penuh kekeluargaan, diwarnai doa bersama, penampilan kesenian tradisional, dan pembagian tumpeng.

    “Tradisi turun-temurun ini menjadi simbol rasa syukur kepada Allah SWT atas hasil panen dan kesejahteraan yang diterima warga. Mari kita rawat dan jaga bersama, agar Kota Surabaya tidak kehilangan identitasnya,” pungkas Cak Yebe. [asg/but]

  • Andre Rosiade Resmikan BTS Telkomsel di Solok, Target 6 Tower Baru 2026

    Andre Rosiade Resmikan BTS Telkomsel di Solok, Target 6 Tower Baru 2026

    Jakarta

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade meresmikan tower BTS Telkomsel di Kabupaten Solok hari ini, Minggu (7/9). BTS ini menjadi satu dari enam tower yang diusulkan Bupati Solok Jon Firman Pandu untuk mengatasi persoalan blank spot.

    “Hari ini kita resmikan BTS Telkomsel di Nagari Tanjung Balik Sumiso. Mudah-mudahan bermanfaat dan betul-betul bisa membantu anak-anak sekolah dan ekonomi masyarakat,” ujar Andre dalam keterangan tertulis, Minggu (7/9/2025).

    Andre menyampaikan, saat ini sudah ada enam BTS beroperasi di tingkat nagari. Enam BTS tambahan juga kembali diusulkan ke Telkomsel untuk menutup blank spot di tingkat jorong.

    “Setelah pak Jon Firman Pandu dinyatakan terpilih sebagai Bupati Solok menang Pilkada, beliau meminta kepada saya sebagai anggota DPR RI untuk memperjuangkan 6 BTS pertama di Kabupaten Solok. Lalu saya dampingi pak Jon Firman Pandu bertemu Dirut Telkomsel. Alhamdulillah usulan pak Jon Firman Pandu sudah beroperasi, enam usulan pertama sudah tereksekusi,” terangnya.

    “Minggu lalu pak Jon Firman Pandu mengusulkan lagi 6 BTS lagi. Kita targetkan di akhir tahun 2025 atau awal 2026, enam BTS yang baru itu sudah beroperasi lagi,” sambungnya.

    “Ini kan lokasinya jauh dari masyarakat, jadi ini harus dikontrol. Itu ada baterainya. Selama masih ada baterai kalau pun mati lampu, 4 jam masih ada sinyalnya. Tapi kalau baterainya hilang dan lampu mati, mati pula sinyalnya. Orang malingnya biasanya modusnya pakai baju Telkomsel mengaku dari Telkomsel. Setiap ada yang ngaku dari Telkomsel mau servis, tolong dicatat identitasnya, kalau perlu difoto orangnya,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Andre menerangkan selain BTS, banyak anggaran pemerintah pusat yang dialokasikan untuk Solok.

    Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Solok Teta Midra menambahkan, kehadiran 6 tower ini menjadi jawaban atas persoalan blank spot di tingkat nagari.

    “Yang kita support saat ini adalah di tingkat jorong masih ada titik-titik yang masih blank spot. Itu sedang kita usulkan ke Telkomsel melalui pak Andre,” kata Teta.

    Sementara itu, Bupati Solok Jon Firman Pandu mengapresiasi Andre Rosiade dan Telkomsel dalam mengatasi persoalan blank spot di Kabupaten Solok. Ia juga menyebut banyak program lain masuk Solok lewat perjuangan Andre.

    “Kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pak Andre telah meresmikan tower BTS Telkomsel. Ini menjadi harapan bagi seluruh masyarakat Nagari Tanjung Balik Sumiso,” terang Jon.

    “Sebagai masyarakat kami akan terus mendorong dan mensukseskan asta cita Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

    Senada, Wali Nagari Tanjung Balik Sumiso Joni Putra juga mengapresiasi Andre Rosiade dan Telkomsel yang telah menghadirkan sinyal telekomunikasi di daerah tersebut.

    “Dengan hadirnya jaringan Telkomsel semua yang kita lakukan untuk bekerja maupun di kantor, di sekolah dan lainnya sudah bisa kita laksanakan. Kami ucapkan terima kasih kepada pak Andre Rosiade, pak Bupati dan juga Telkomsel. Kami seluruh masyarakat Nagari Tanjung Balik Sumiso siap menjaga keamanan tower ini,” katanya.

    Sebagai informasi, peresmian tower ini dihadiri oleh Bupati Solok Jon Firman Pandu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Teta Midra, Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman, Anggota DPRD Sumatera Barat Rony Mulyadi Dt Bungsu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Solok Havni Haviz, Anggota DPRD Kabupaten Solok Nelson, Manajer Network Operation Telkomsel Padang Andy Suapril, Camat Tigo Lurah Tedy Aurora, dan Wali Nagari Tanjung Balik Sumiso Joni Putra.

    (akn/ega)

  • KPK Lacak Terus Aset Heri Gunawan dan Satori Usai Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus CSR BI-OJK

    KPK Lacak Terus Aset Heri Gunawan dan Satori Usai Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus CSR BI-OJK

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melacak aset milik legislator Partai NasDem Satori dan Heri Gunawan selaku legislator Partai Gerindra.

    Keduanya merupakan tersangka dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pelacakan ini dilakukan karena diduga Satori dan Heri Gunawan menyembunyikan aset dari hasil korupsi.

    “KPK melalui penyidik masih fokus terkait dengan penelusuran dan pelacakan terkait dengan aset-aset yang diduga terkait ataupun bersumber dari hasil tindak pidana korupsi ini,” kata Budi kepada wartawan, Sabtu, 6 September.

    Budi juga mengatakan pelacakan dilakukan penyidik untuk mengoptimalkan pengembalian aset hasil korupsi ke negara. Apalagi, keduanya turut dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    “Dalam konstruksi perkara ini KPK mengenakan sangkaan pasal gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Artinya penyidik fokus terkait dengan dugaan-dugaan aset yang dialihkan ataupun disembunyikan,” tegasnya.

    Adapun untuk melacak aset Satori maupun Heri Gunawan, penyidik memanggil sejumlah pihak. Di antaranya Iman Adinugraha selaku anggota DPR Fraksi Partai Demokrat pada Rabu, 3 September.

    Dia dicecar penyidik soal aliran duit dan aset milik Heri Gunawan ketika itu.

    Kemudian, KPK juga telah menyita 15 mobil milik Satori yang berada di Cirebon, Jawa Barat pada 1-2 September lalu. Rinciannya adalah Toyota Fortuner 3 unit, Mitsubishi Pajero 2 unit, Toyota Camry 1 unit, Honda Brio 2 unit, Toyota Innova 2 unit, Toyota Yaris 1unit, Mitsubishi Xpander 1 unit, Honda HRV 1 unit, dan Toyota Alphard 1 unit.

     

    Diberitakan sebelumnya, KPK secara resmi mengumumkan legislator DPR Fraksi Partai NasDem Satori dan Heri Gunawan yang merupakan legislator DPR Fraksi Partai Gerindra sebagai tersangka dugaan korupsi dana CSR BI. Mereka diduga menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    Dalam kasus ini, Satori diduga menerima total Rp12,52 miliar. Rinciannya Rp6,30 miliar dari BI; Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; dan Rp1,04 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR lainnya.

    Uang tersebut diduga digunakan keperluan pribadinya, seperti deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, serta pembelian aset lainnya.

    Sedangkan Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dan menggunakannya juga untuk kepentingan pribadi. Rinciannya Rp6,26 miliar dari BI; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR lainnya.

    Duit itu kemudian ditampung dalam rekening. Heri Gunawan kemudian menggunakannya untuk membangun rumah makan, pengelolaan outlet minuman, pembelian tanah dan bangunan hingga pembelian kendaraan roda empat.

    Dana sosial yang diterima kedua tersangka dari BI dan OJK langsung disalurkan kepada 4 yayasan yang dikelola Rumah Aspirasi Heri Gunawan dan 8 yayasan yang dikelola Rumah Aspirasi Satori.

  • Deadline 5 September, DPR Jawab 17+8 Tuntutan Rakyat dengan 6 Keputusan Ini
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 September 2025

    Deadline 5 September, DPR Jawab 17+8 Tuntutan Rakyat dengan 6 Keputusan Ini Nasional 6 September 2025

    Deadline 5 September, DPR Jawab 17+8 Tuntutan Rakyat dengan 6 Keputusan Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tenggat waktu bagi pemerintah untuk memenuhi 17+8 Tuntutan Rakyat yang dilayangkan koalisi masyarakat sipil telah berakhir pada Jumat (5/9/2025).
    Dokumen 17+8 Tuntutan Rakyat diserahkan oleh perwakilan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah yang diisi sejumlah aktivis dan influencer, yakni Abigail Limuria, Andhyta F. Utami (Afutami), Jerome Polin, Andovi da Lopez, Jovial da Lopez, Fathia Izzati, dan Ferry Irwandi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).
    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade dan anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka yang menerima 17+8 Tuntutan Rakyat tersebut.
    Tujuh belas poin tuntutan dibagi ke beberapa segmen dengan tujuan masing-masing lembaga dan institusi negara, yakni Presiden RI, DPR, Ketua Umum Partai Politik, Polri, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi.
    Tugas Dewan Perwakilan Rakyat yakni Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun), Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR), Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
    Pada hari terakhir, pimpinan DPR menggelar konferensi pers untuk menjawab 17+8 Tuntutan Rakyat melalui enam keputusan, Jumat (5/9/2025).
    Enam poin keputusan hasil rapat konsultasi pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi dibacakan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat.
    “Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasco Ahmad, dan Pak Saan Mustopa dan Pak Cucun Ahmad Syamsurijal,” ujar Dasco.
    Enam poin keputusan DPR tersebut adalah:
    1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.
    2. DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan.
    3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR, setelah evaluasi meliputi biaya langganan;
    a. daya listrik dan
    b. jasa telpon, kemudian biaya komunikasi iintensif dan biaya tunjangan transportasi.
    4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya.
    5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud.
    6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.
    Dalam poin enam, Dasco menyampaikan bahwa DPR berjanji akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi maupun kebijakan lainnya.
    Usai konferensi pers, Dasco menyerahkan keterangan tertulis yang dibacakannya kepada awak media.
    Tercantum dalam Hak Keuangan Anggota DPR tersebut,
    take home pay
    anggota dewan sebesar Rp65 juta per bulan setelah tunjangan perumahan hingga tunjangan lainnya dipangkas merespons 17+8 Tuntutan Rakyat.

    Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan (melekat)

    Tunjangan Konstitusional
    a. Fungsi legislasi Rp8.461.000
    b. Fungsi pengawasan Rp8.461.000
    c. Fungsi anggaran Rp8.461.000

    Total tunjangan konstitusional Rp57.433.000 Total Bruto: Rp74.210.680
    Pajak PPh 15% (total tunjangan konstitusional) Rp8.614.950
    Take home pay (THP): Rp65.595.730
    Dalam 17+8 Tuntutan Rakyat yang ditujukan untuk anggota dewan salah satunya adalah Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru, termasuk pensiun.
    Namun dalam lembar berjudul “Hak Keuangan Anggota DPR” di catatan Pensiun Anggota DPR RI, menyatakan bahwa anggota DPR berhak mendapatkan uang pensiun, dengan besaran uang yang diterima bergantung pada lama masa jabatannya.
    Ketentuan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Pasal 12 (1) dan Pasal 13 (1).
    “Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun yang ditetapkan berdasarkan lama masa jabatan,” demikian tercantum pada surat tersebut.
    Besaran pensiun sekurang-kurangnya 6 persen dan sebesar-besarnya 75 persen dari dasar pensiun.
    Berdasarkan PP 75 Tahun 2000, perhitungan pensiun yang diterima paling tinggi adalah Rp 3.639.540 bagi anggota DPR RI yang telah menjabat selama dua masa jabatan.
    Lalu, bagi anggota DPR RI yang menjabat selama satu periode, paling tinggi mendapatkan Rp 2.935.704.
    Sementara itu, untuk anggota DPR RI yang hanya menjabat selama 1-6 bulan, mendapatkan pensiun dengan besaran tertinggi Rp 401.894.
    Dalam keterangan tertulis juga tidak disampaikan kalau mereka akan mendorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang bermasalah, termasuk selidiki melalui KPK.
    Namun, DPR tetap akan menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing.
    Adapun Berdasarkan pantauan Kompas.com hingga Jumat (5/9/2025) pukul 23.46 WIB, situs Bijak Memantau menyatakan 10 tuntutan berstatus “Baru mulai”, 4 tuntutan “Malah mundur”, 8 tuntutan “Belum digubris”, dan 3 tuntutan “Udah dipenuhi”.
    Bijak Memantau yang merupakan platform independen pemantau pemerintah juga menyajikan kanal untuk memantau progres pemenuhan 17+8 Tuntutan Rakyat.
    Anda dapat memantaunya di tautan berikut: https://bijakmemantau.id/tuntutan-178
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Retorika Antek Asing Presiden Prabowo Subianto Bisa Picu Kemarahan Publik

    Retorika Antek Asing Presiden Prabowo Subianto Bisa Picu Kemarahan Publik

    JAKARTA – Narasi antek asing yang terus digunakan Presiden Prabowo Subianto dinilai berbahaya karena mengerdilkan perjuangan rakyat.

    Narasi soal adanya kelompok asing yang menunggangi aksi demonstrasi sepanjang pekan lalu meluas di media sosial. Salah satu yang menuturkan hal tersebut adalah mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono mengaku mengetahui ada campur tangan asing di balik kericuhan demo 28 Agustus lalu. Ia menyebut pihak asing itu memiliki pengaruh besar kepada negaranya.

    Narasi antek asing juga pernah diucapkan Presiden Prabowo belum lama ini, tepatnya ketika memberikan arahan dalam acara pembekalan guru dan kepala sekolah rakyat di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, 22 Agustus.

    Dalam pidatonya di hadapan 2.296 guru dan 155 kepala sekolah, Prabowo mengklaim kabinetnya telah menunjukkan hasil meski baru bekerja 300 hari. Namun, ia mengingatkan bahwa masih ada pihak-pihak yang tidak senang dengan kebangkitan Indonesia.

    Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpelukan saat tiba di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama. (ANTARA/Wahyu Putro A/wsj)

    “Saya katakan mereka sadar mereka antek asing. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Tapi kita yang akan bangkit bersama Indonesia!” ujar Prabowo.

    Antek Asing Berubah Sasaran

    Prabowo melontarkan retorika antek asing terekam sejak lama. Ia cukup sering menggunakan narasi tersebut di berbagai pidato, wawancara, dan peristiwa tertentu. Jejak itu terekam setidaknya sejak di masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, untuk mengkritik pejabat pemerintahan dan media.

    Pria yang pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) menuding ada intervensi asing dalam Pilpres 2014.

    “Negara asing tertentu mengundang bupati, wali kota, dan berusaha memengaruhi mereka. Ini kami anggap campur tangan asing. Bayangkan pemilu Republik Indonesia, negara asing ikut memengaruhi,” kata Prabowo ketika persidangan sengketa hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Agustus 2014.

    Istilah antek asing kembali dipakai Prabowo pada Pilpres 2019. Ia mengkritik situasi negara yang saat itu dipimpin Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Purnawirawan jenderal itu menyebut masih ada pihak asing yang ingin menguasai Indonesia meski negara ini sudah merdeka. “Indonesia itu merdeka untuk berdaulat, bukan untuk menjadi antek asing,” ujarnya pada 22 September 2018.

    Tapi ketika Prabowo menjadi menteri di kabinet Jokowi, narasi antek asing mulai bergeser. Ia tak lagi melekatkan narasi antek asing pada pemerintahan, namun kepada kelompok yang kritis.

    Narasi antek asing ia gunakan saat berpidato di sebuah acara di Kementerian Pertahanan pada November 2023. Ia menyebut konflik di Pulau Rempang, Kepulauan Riau ada campur tangan intelijen asing.

    Pengunjuk rasa menghindari gas air mata saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (29/8/2025). (ANTARA/Indrianto Eko Suwarso/sgd)

    “Kami mendapat laporan dari berbagai sumber bahwa peristiwa di Rempang sudah mulai masuk campur tangan intel asing,” kata dia.

    Kemudian pada masa kampanye Prabowo menuding pihak yang mengkritik Jokowi sebagai antek asing. “Presiden Joko Widodo ada yang sekarang ini, saya kira ini kemungkinan ini orang-orang mungkin ya antek-antek asing ini. Pak Jokowi dijelek-jelekin terus,” kata Prabowo di Gelanggang Olahraga Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, 9 Februari 2024.

    Setelah dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024, Prabowo secara intensif menggunakan antek asing untuk kelompok yang mengkritisinya. Retorika antek asing ia sematkan kepada mahasiswa, lembaga non-pemerintah, atau kelompok kritis lainnya.

    Salah satunya ketika ia Prabowo memberikan amanat di Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila pada 2 Juni lalu.

    “Ratusan tahun mereka adu domba kita sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi HAM, kebebasan pers padahal itu adalah versi mereka sendiri,” kata Prabowo.

    Paradigma Prabowo

    Pengamat politik sekaligis Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai narasi antek asing terlontar karena didorong rasa nasionalisme yang tinggi, sehingga membentuk cara berpikir, paradigma anti asing.

    Bagi Prabowo, kata Karyono, asing adalah ancaman dari luar yang ingin menghancurkan atau melemahkan sebuah negara, mengganggu stabilitas keamanan, stabilitas politik, dan integritas bangsa.

    Dalam catatannya, mantan Menteri Pertahanan ini memang sering menggunakan narasi antek asing sebelum menjadi presiden. Namun kini, setelah menjabat sebagai presiden, ia menyarankan agar Prabowo harus lebih berhati-hati dengan ucapannya.

    Massa dari Aliansi Balikpapan Bergerak melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (1/9/2025). Aksi tersebut berlangsung tertib dan damai dengan tuntutan nasional, salah satunya pengesahan RUU Perampasan Aset, serta sejumlah tuntutan terkait permasalahan di daerah. (ANTARA/Aditya Nugroho/nz)

    “Jangan sedikit-sedikit antek asing, kepentingan asing. Harus lebih hati-hati, lebih proporsional. Jangan semua persoalan dibilang adalah ditunggangi asing atau kepentingan asing,” ucap Karyono ketika dihubungi VOI.

    Terkait aksi demonstrasi yang disebut-sebut ada pihak asing yang terlibat, Karyono menilai Presiden Prabowo seharusnya introspeksi apa yang menjadi penyebab aksi demonstrasi di berbagai kalangan. 

    “Banyak kejakan tidak pro rakyat dan perilaku penyelenggara negara yang dinilai oleh publik tidak tepat di tengah situasi dan kondisi Indonesia yang tidak baik-baik saja,” lanjutnya.

    Butuh Dukungan Data Valid

    Dalam dunia multipolar, Karyono tidak menutup kemungkinan adanya kepentingan asing terhadap suatu negara. Namun tetap, narasi ini harus disampaikan dengan hati-hati dan tidak selalu mencari kambing hiyam di semua persoalan.

    Tudingan antek asing harus disebutkan secara jelas dengan dukungan data yang valid. Jika narasi ini terus dilontarkan, apalagi di tengah aksi demonstrasi, yang dikhawatirkan akan menimbulkan kemarahan kelompok yang dituding sebagai antek asing.

    “Jangan hanya melempar pernyataan antek asing, ini justru membingungkan dan bisa membuat civil society marah. Kalau negara bisa membuktikan, ya tangkap saja, kalau memang benar itu tujuannya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah,” tegas Karyono.

    Dihubungi terpisah, analis komunikasi politik sekaligus pendiri lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio menilai retorika antek asing yang digunakan Presiden Prabowo Subianto untuk menggagalkan kelompok asing yang memang ingin mengganggu keutuhan negara.

    “Mungkin dia (Prabowo) mengetahui dari informasi intelijen bahwa ada antek asing yang menunggangi demo,” ucapnya.

    “Dampak yang diharapkan dari seringnya dia mengatakan hal itu supaya masyarakat bersatu dan memiliki Indonesia, supaya kalau ada antek-antek asing yang ingin mengganggu kita gagal, karena ini tujuannya untuk persatuan Indonesia,” pungkas pria yang akrab disapa Hensa ini.

  • DPR RI Resmi Batalkan Tunjangan Rumah Bagian dari Tuntutan 17+8

    DPR RI Resmi Batalkan Tunjangan Rumah Bagian dari Tuntutan 17+8

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI resmi tak melanjutkan tunjangan rumah per 31 Agustus 2025. Hal ini merespons tuntutan 17+8 seiring dengan aksi demonstrasi pada beberapa hari terakhir.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, kesepakatan itu telah diambil usai rapat seluruh fraksi. Selain itu, DPR RI juga akan melakukan moratorium kunjungan keluar negeri. Kecuali, menghadiri undangan kenegaraan.

    “DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan rumah anggota DPR RI terhitung 31 Agustus 2025,” ucapnya dalam konferensi per, Jumat (5/9/2025).

    Berikutnya, DPR akan memangkas jumlah tunjangan dan fasilitas. Pemangkasan itu meliputi biaya perjalanan, listrik, jasa telepon dan komunikasi, serta insentif dan tunjangan transportasi.

    Lebih lanjut, Dasco menyebut anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politik tak akan menerima hak keuangan lagi.

    Setelah itu, Pimpinan DPR juga akan menindaklanjuti penonaktifan anggota DPR yang telah dilakukan oleh partai politik. DPR akan meminta Mahkamah Kehormatan DPR untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing.

    “DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya,” kata Dasco.

    Asal tahu saja, hari ini adalah deadline DPR untuk menyelesaikan 17 tuntutan yang ditujukan untuk TNI, Polri, sampai Presiden Prabowo Subianto. Desakan telah disampaikan masyarakat melalui jejaring media sosial.

    Terbaru Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Andhyta F Utami, Fathia Izzati, Jerome Polin, serta beberapa influencer lain bersama perwakilan organisasi masyarakat sipil menyerahkan 17+8 tuntutan kepada anggota DPR, Kamis (4/9/2025).

    Penyerahan tuntutan tersebut diterima Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade dan anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka.

    Selain itu, tunjangan anggota dewan, tuntutan juga dipantik dari beberapa sikap anggota dewan yang menuai kontroversi dan tidak pantas. Misalnya Sahroni, Uya Kuya, dan Eko Patrio yang belakangan menjadi bahan perbincangan publik.

    Dasco sebelumnya berjanji akan membahas tuntutan tersebut dalam waktu yang singkat dan menjalin komunikasi bersama pemerintah untuk menciptakan kesepakatan.

    “Termasuk yang di dalam 17+8 kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” katanya usai gelar audiensi dengan perwakilan mahasiswa di Komplek Parlemen, Rabu (3/9/2025).