:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/thumbnails/5342072/original/001206200_1757381858-prabowo-singgung-soal-gaya-hidup-anggota-dpr-depan-kader-gerindra-i-liputan6-ed7da3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "VIDEO: Prabowo Singgung Soal Gaya Hidup Anggota DPR Depan Kader Gerindra")
Anggota DPR Fraksi Gerindra menggelar pertemuan di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (8/9/2025) malam. Dalam arahannya, Prabowo meminta para legislator Gerindra tidak hidup berlebihan atau melakukan flexing di hadapan publik.
Y
OlehYoga NugrahaDiperbaharui 09 Sep 2025, 16:04 WIB
Diterbitkan 09 Sep 2025, 08:37 WIB
/data/photo/2025/09/01/68b55bc945845.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Bahlil Kumpulkan Fraksi Golkar di Gedung DPR Usai Temui Prabowo, Bahas Kursi Menpora?
Nasional
9 September 2025")
Bahlil Kumpulkan Fraksi Golkar di Gedung DPR Usai Temui Prabowo, Bahas Kursi Menpora?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumpulkan anggota DPR Fraksi Golkar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025) sore. Pertemuan itu digelar usai Bahlil menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana.
Bahlil menyatakan, dirinya akan menggelar rapat rutin bersama para kadernya.
“Datang ke rumah rakyat. Ada rapat rutin biasa dengan Fraksi Golkar,” ujar Bahlil di Gedung DPR, Selasa.
Saat ditanya apakah mereka akan membahas kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang kosong, Bahlil tidak menjawab terang.
Dia hanya mengingatkan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Adapun kursi Menpora tadinya dihuni oleh kader Golkar, Dito Ariotedjo. Kini, Prabowo belum menunjuk siapa pengganti Dito.
Namun, Golkar disebut telah mengajukan nama elite Golkar lainnya, Puteri Komarudin untuk menggantikan Dito sebagai Menpora.
“Itu kewenangan hak prerogatif Bapak Presiden,” ucapnya.
Diketahui, anggota DPR Fraksi Gerindra juga dikumpulkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai reshuffle kemarin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/08/30/68b2bea28ea78.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Pramono: Sekarang Eranya Tidak Semua Proyek Harus Didanai APBD
Megapolitan
9 September 2025")
Pramono: Sekarang Eranya Tidak Semua Proyek Harus Didanai APBD
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai tidak semua proyek harus sepenuhnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Di era saat ini, pemerintah dituntut lebih kreatif mencari sumber pendanaan pembangunan.
“Karena memang eranya dunia sekarang tidak semua proyek itu harus didanai sepenuhnya dari APBD,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).
Untuk itu, Pemprov DKI mendorong perubahan status Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) agar bisa membuka peluang investasi lebih luas.
“Perseroda itu semata-mata untuk membuat PAM Jaya lebih bisa berkembang termasuk untuk investasinya lebih baik. Pasti saya dan Pak Wagub memikirkan hal ini untuk kebaikan PAM Jaya,” ucap Pramono.
Ia menepis anggapan perubahan ini akan merugikan masyarakat. Menurut dia, langkah tersebut justru akan memperkuat pelayanan air bersih.
“Tidak ada keinginan sama sekali membuat perseroda itu menjadikan Pam Jaya tidak baik. Pasti akan menjadi lebih baik dan saya meyakini itu,” kata Pramono.
Sebelumnya, rencana perubahan status PAM Jaya memicu perbedaan pandangan di DPRD DKI Jakarta.
Dalam rapat paripurna, Senin (8/9/2025), sejumlah fraksi menyatakan dukungan dengan catatan, sementara lainnya meminta kajian ulang bahkan menolak.
Beberapa fraksi menyatakan mendukung, seperti PDI Perjuangan, Golkar, PKB, dan NasDem (dengan catatan transparansi).
Sementara itu, fraksi PKS, Gerindra, Demokrat-Perindo meminta kajian ulang, sedangkan PAN dan PSI menolak rencana tersebut.
“Fraksi Partai Golkar menegaskan rencana IPO PAM Jaya tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Prioritas utama tetap pada peningkatan cakupan layanan, kehandalan suplai, dan keterjangkauan tarif bagi seluruh warga Jakarta,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Golkar, Sardy Wahab Sadri.
“Fraksi PSI memandang bahwasannya layanan terhadap air minum perlu dilindungi dan dijaga sesuai peraturan perundang-undangan agar Air
sebagai hak dasar warga Jakarta terpenuhi,” kata anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jember (beritajatim.com) – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang mewakili tujuh fraksi menandatangani sembilan butir tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam Amarah Masyarakat Jember, Selasa (9/9/2025).
Sejumlah anggota DPRD Jember itu di antaranya adalah Ahmad Halim (Ketua DPRD/Gerindra), Widarto (Wakil Ketua/PDIP), Dedy Dwi Setiawan (Wakil Ketua/Nasdem), Fuad Ahsan (Wakil Ketua/PKB), Hanan Kukuh Ratmono (Ketua Gerindra), Nilam Noor Fadilah (Golkar), Candra Ary Fianto (PDIP), Nanang Natsir (PKS), dan Ikbal Wilda Fardana (PPP).
Dalam tuntutannya, mahasiswa menuntut pembebasan demonstran yang masih ditahan dan dikriminalisasi secara sepihak.
“Usut tuntas dan adili seluruh pelaku kekerasan dan pembunuhan terhadap massa aksi, mulai dari aktor lapangan hingga komandan yang menginstruksikan,” kata Abdul Aziz, koordinator aksi.
Massa aksi juga menuntut pencopotan Kapolri Listyo Sigit Prabowo atas kegagalannya dalam menegakkan
prinsip-prinsip kemanusiaan.
“Kami mendesak juga reformasi institusi POLRI secara menyeluruh agar mengembalikan fungsinya sebagai pengayom masyarakat,” kata Aziz.
Para mahasiswa juga mendesak publikasi anggaran DPR dengan rincian penjelasan tentang gaji, tunjangan, pensiunan, dan berbagai fasilitas mewah lainnya secara transparan.
“Perbaiki kompetensi DPR dengan merevisi UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Pemilihan Umum. Lakukan Reformasi secara menyeluruh terhadap sistem kaderisasi partai politik,” kata Aziz.
Dalam situasi saat ini, mahasiswa menuntut pengembalian TNI pada fungsi pertahanan negara dengan merevisi UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Terakhir, mahasiswa mendesak DPR RI dan DPRD Kabupaten Jember untuk segera membahas dan mengesahkan kebijakan progresif yang berpihak kepada amanat penderitaan rakyat.
Widarto berterima kasih kepada mahasiswa yang melakukan aksi dan memberikan aspirasi. “Kami siap melakukan koreksi diri,” katanya. [Wir/ted]
Rencana Ubah PAM Jaya Jadi Perseroda, Pramono: Agar Investasi Berkembang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan rencana perubahan badan hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya menjadi perseroda bertujuan agar PAM Jaya bisa lebih berkembang, terutama dalam hal investasi.
“Yang pertama tentunya perseroda itu semata-mata untuk membuat PAM Jaya lebih bisa berkembang termasuk untuk investasinya lebih baik. Pasti saya dan Pak Wagub memikirkan hal ini untuk kebaikan PAM Jaya,” ucap Pramono saat ditemui di kawasan Pesanggrahan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).
Ia menepis anggapan bahwa perubahan status tersebut akan merugikan perusahaan maupun masyarakat.
Justru, kata dia, langkah ini diyakini akan membuat PAM Jaya semakin kuat dalam memberikan pelayanan air bersih.
“Karena memang eranya dunia sekarang tidak semua proyek itu harus didanai sepenuhnya dari APBD,” kata dia.
Sebelumnya, rencana perubahan status PAM Jaya memicu perbedaan pandangan di DPRD DKI Jakarta.
Dalam rapat paripurna, Senin (8/9/2025), sejumlah fraksi menyatakan dukungan dengan catatan, sementara lainnya meminta kajian ulang bahkan menolak.
Beberapa fraksi menyatakan mendukung, seperti PDI Perjuangan, Golkar, PKB, dan NasDem (dengan catatan transparansi).
Sementara itu, fraksi PKS, Gerindra, Demokrat-Perindo meminta kajian ulang, sedangkan PAN dan PSI menolak rencana tersebut.
“Fraksi Partai Golkar menegaskan rencana IPO PAM Jaya tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Prioritas utama tetap pada peningkatan cakupan layanan, kehandalan suplai, dan keterjangkauan tarif bagi seluruh warga Jakarta,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Golkar, Sardy Wahab Sadri.
“Fraksi PSI memandang bahwasannya layanan terhadap air minum perlu dilindungi dan dijaga sesuai peraturan perundang-undangan agar air sebagai hak dasar warga Jakarta terpenuhi,” kata anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan rencana perubahan status Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya dari Perumda menjadi Perseroda bertujuan untuk mengembangkan perusahaan tersebut agar lebih baik.
“Tentunya, Perseroda itu semata-mata untuk membuat PAM Jaya lebih bisa berkembang, termasuk untuk investasinya lebih baik. Dan pasti saya dan Pak Wagub memikirkan hal ini untuk kebaikan PAM Jaya. Tidak ada keinginan sama sekali membuat Perseroda itu menjadikan PAM Jaya tidak baik,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Selatan, Selasa.
Saat ini, menurut dia, tidak semua proyek harus didanai sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Untuk itu, dia meyakini keputusan perubahan badan hukum PAM Jaya dari Perumda menjadi Perseroda dapat membawa hal baik bagi perusahaan tersebut.
Sebelumnya, pada Rapat Paripurna yang digelar Senin (8/9), beberapa fraksi menyatakan setuju dengan rencana perubahan status badan hukum PAM Jaya, di antaranya PDI Perjuangan, Golkar, dan PKB.
Sementara itu, fraksi NasDem juga menyatakan setuju, namun meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersikap transparan mengenai perubahan badan hukum PAM Jaya tersebut.
Fraksi yang menolak rencana itu, yakni PAN dan PSI, sedangkan fraksi yang meminta agar rencana tersebut dikaji ulang, yaitu PKS, Gerindra, dan Demokrat-Perindo.
Menanggapi perbedaan tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan perubahan bentuk badan hukum PAM Jaya menjadi Perseroda bertujuan memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi, serta memperluas cakupan layanan air bersih secara adil dan berkelanjutan.
“Dalam pelaksanaannya, prinsip pelayanan publik tetap menjadi prioritas,” tegas Rano dalam rapat tersebut.
Dia pun memastikan Pemprov DKI memberlakukan tarif air yang adil dan terjangkau, memperkuat respons pelanggan melalui call center dan aplikasi digital, serta menjaga mutu air sesuai standar kesehatan.
“Semua langkah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” tambah Rano.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Bisnis.com, JAKARTA – Musisi sekaligus politisi Partai Gerindra, Ahmad Dhani mengajukan Undang-Undang Anti Flexing saat rapat bersama jajaran Gerindra di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No.IV, Jakarta Selatan, Senin (8/9/2025) malam.
Dhani mengusulkan UU tersebut ke Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Dia mengatakan tujuan UU anti flexing agar pejabat publik tidak memamerkan harta kekayaan yang memantik polemik di masyarakat.
“Akhirnya tadi saya mengusulkan kepada pimpinan, Bang Dasco bahwa harus ada Undang-Undang anti flexing seperti di China dan Bang Dasco setuju. Mudah-mudahan Komisi I nanti akan menggulirkan Undang-Undang anti flexing,” katanya kepada wartawan, Senin (8/9/2025).
Usulan ini merupakan arahan dari Prabowo yang meminta kadernya menjaga sikap dan etika sebagai pejabat publik. Hal ini juga disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono. Dia mengatakan Prabowo menginginkan para pejabat fokus untuk menjalankan program-programnya sehingga menyejahterahkan masyarakat.
“Pertama, bahwa anggota fraksi DPR RI itu harus mawas diri, waspada, menjaga ucapan, menjaga tingkah laku, menjaga juga gaya hidup, agar tidak berlebihan, tidak menyakiti hati masyarakat,” katanya.
Selain itu, Sugiono menjelaskan dalam pertemuan itu tidak membahas RUU Perampasan Aset sebagaimana yang didesak publik.
Menurutnya pembahasan ini ditujukan untuk kebutuhan internal partai. Begitu pun terkait perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang tidak menjadi poin pembahasan dalam pertemuan itu.
“Ini adalah kumpul untuk ke dalam ya, internal. Tidak membahas substansi yang lebih dari apa yang saya sampaikan tadi,” tuturnya.
Sebagai informasi, pertemuan ini dihadiri elite Gerindra seperti Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi III Habiburokhman.
Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil para elite Partai Gerindra ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Salah satu poin pembahasan adalah meminta agar kadernya tidak pamer atau flexing.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono. Dia menyampaikan arahan Prabowo bertujuan agar tidak menyakiti hati rakyat.
“Pertama, bahwa anggota fraksi DPR RI itu harus mawas diri, waspada, menjaga ucapan, menjaga tingkah laku, menjaga juga gaya hidup, agar tidak berlebihan, tidak menyakiti hati masyarakat,” kata Sugiono, Senin (8/9/2025) malam.
Dengan demikian, setiap politisi dapat merepresentasikan hal baik bagi daerah pemilihannya masing-masing.
Dia mengatakan Prabowo menginginkan para pejabat fokus untuk menjalankan program-programnya sehingga menyejahterakan masyarakat.
Selain itu, Sugiono menjelaskan dalam pertemuan itu tidak membahas RUU Perampasan Aset sebagaimana yang didesak publik.
Menurutnya pembahasan ini ditujukan untuk kebutuhan internal partai. Begitu pun terkait perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang tidak menjadi poin pembahasan dalam pertemuan itu.
“Ini adalah kumpul untuk ke dalam ya, internal. Tidak membahas substansi yang lebih dari apa yang saya sampaikan tadi,” tuturnya.
Ketika ditanya terkait pergantian Menpora, Sugiono mengatakan itu hak dari Presiden sehingga dirinya enggan menjawab.
Sebagai informasi, dari pantauan Bisnis, pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Komisi III Habiburokhman, dan Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani. Pertemuan berlangsung sejak pukul 20.00 WIB.
Diketahui, Pemanggilan jajaran partai setelah Prabowo mereshuffle menterinya.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5234314/original/007712200_1748341812-IMG-20250527-WA0017__2_.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Top 3: Profil Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Pengganti Sri Mulyani – Page 3")
Presiden Prabowo Subianto melantik Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi dalam reshuffle Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, Ferry Juliantonoakan menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi.
Ferry Juliantono merupakan seorang Politisi Gerindra yang lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1967.
Dikutip dari berbagai sumber, pada 1993, Ferry Juliantono menempuh pendidikan S1 di Universitas Padjajaran Bandung (Unpad) Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi.
Lalu, Ia melanjutkan studi di Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2006 Program Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Studi Hubungan Internasional Kekhususan Ekonomi Politik Internasional.
Selain menjadi Politisi Gerindra, Selama ini Ferry lebih dikenal sebagai aktivis yang banyak menyuarakan kepentingan rakyat melalui aksi demonstrasi.
Baca artikel selengkapnya di sini
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi pada hari ini, Senin, 8 September.
Sebelum menjabat sebagai menteri, Ferry menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi sejak dilantik Prabowo pada Oktober 2024 silam.
Ferry merupakan politisi Partai Gerindra dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra.
Pria kelahiran 27 Juli 1967 ini pernah mengenyam pendidikan sarjana di Universitas Padjajaran (Unpad) dengan jurusan Akuntansi.
Ferry kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang magister dengan mengambil jurusan Studi Hubungan Internasional Kekhususan Ekonomi Politik Internasional di Universitas Indonesia pada tahun 2006.
Ferry juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Wilayah DKI Jakarta dan tercatat pernah menjawab Sekretaris Dewan Pembina Induk Koperasi Unit Desa (KUD), Ketua Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas), serta Wakil Direktur Pelaksana Induk Koperasi Tani Nelayan (Inkoptan).
Selain sebagai politikus, Ferry juga terkenal sebai aktivis dan pernah ditahan pada tahun 2008 setelah memimpin aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.