partai: Gerindra

DPRD Jatim Prihatin Dugaan Pencemaran PT SJL, Ancam Kesehatan Warga dan Anak-anak

Surabaya (beritajatim.com)– Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, menyatakan keprihatinannya atas dugaan pencemaran udara yang berasal dari pabrik peleburan emas PT Suka Jadi Logam (SJL) di kawasan Wisma Tengger, Kandangan, Surabaya.

Dia menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah tegas karena aktivitas industri tersebut sudah meresahkan warga dan mengancam kesehatan masyarakat, terutama anak-anak sekolah di sekitar lokasi.

“Masyarakat wilayah Tengger yang kami hormati dan kami muliakan, kami bersama-sama hadir di sini karena kami mendengar langsung aspirasi dan harapan dari panjenengan semua,” kata Cahyo saat inspeksi mendadak (sidak) di lokasi, Senin (15/9/2025).

Menurut Cahyo, laporan warga yang mengeluhkan bau menyengat dan asap tebal tidak bisa diabaikan begitu saja. Dia memastikan DPRD Jatim akan melakukan kajian mendalam, termasuk memeriksa legalitas perizinan pabrik yang berdiri di kawasan permukiman tersebut.

“Adanya keluhan tentang salah satu unit usaha yang ada di lingkungan ini diduga telah memberikan dampak pencemaran lingkungan untuk masyarakat di wilayah Tengger ini. Kami bersama-sama sangat prihatin atas kondisi ini, dan akan mengkaji apakah perizinan dari unit usaha yang ada di sini benar-benar sudah dilakukan dengan baik atau tidak,” tegasnya.

Ketua DPC Gerindra Surabaya itu mengingatkan bahwa kawasan pemukiman tidak seharusnya menjadi lokasi industri yang berpotensi merusak lingkungan. Apalagi, lokasi pabrik tersebut berdampingan langsung dengan SDN Kandangan III Surabaya, yang setiap hari dipenuhi aktivitas belajar mengajar.

“Seharusnya pemukiman itu tidak boleh ada unit usaha yang berpotensi merusak lingkungan. Apalagi kami melihat catatan dan aspirasi bapak-ibu sekalian, ada SDN di belakang industri ini. Ini sangat berbahaya, bukan hanya dari kandungan bahan yang diproduksi, tetapi gas yang dihasilkan juga sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan,” jelasnya.

Cahyo menambahkan, pihaknya akan segera menindaklanjuti persoalan ini dengan dinas terkait di tingkat provinsi Jawa Timur. Dia juga menyebut Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, akan melibatkan jajarannya di pemerintah kota, sementara DPR RI melalui Bambang Haryo akan membawa persoalan ini ke tingkat kementerian agar solusi cepat ditemukan.

“Makanya ini akan kami tindak lanjuti dengan dinas terkait di provinsi Jawa Timur. Lalu Pak Wawali Cak Ji akan menyampaikan pada jajarannya di pemerintah kota Surabaya, dan Pak Bambang Haryo selaku DPR RI akan menyampaikan kepada kementerian terkait agar bisa memberikan solusi,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Cahyo juga mengingatkan warga agar tetap menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Dia mendesak agar aktivitas pabrik dihentikan sementara selama proses investigasi berlangsung untuk mencegah dampak yang lebih parah.

“Sekali lagi, tolong demonstrasinya dilaksanakan dengan baik dan tertib. Selama ini menjadi masalah, tolong pabrik tidak berproduksi dulu,” pintanya.

Warga Wisma Tengger diketahui sudah sejak akhir 2024 mengeluhkan bau menyengat yang memicu batuk, iritasi tenggorokan, hingga sesak napas. Beberapa orang tua juga khawatir anak-anak mereka yang bersekolah di SDN Kandangan III terpapar zat berbahaya dari aktivitas industri tersebut.

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebelumnya telah mengirimkan surat peringatan dan memberi tenggat waktu hingga Juni 2025 agar PT SJL melakukan uji emisi dan perbaikan pengelolaan limbah.

Namun, warga menilai langkah tersebut belum memberikan hasil maksimal karena asap masih sering terlihat keluar dari cerobong pabrik.

“Tidak boleh ada unit usaha yang merugikan dan mengancam kehidupan masyarakat di Kota Surabaya. Apalagi ini bersebelahan langsung dengan sekolah, kasihan jika mereka terpapar atau terkena dampaknya,” pungkas Cahyo.[asg/kun]

15/09/2025 20:01
4 Misteri Sosok Menpora Baru yang Sedang di Luar Kota Nasional

Misteri Sosok Menpora Baru yang Sedang di Luar Kota
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sepekan sudah kursi Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora kosong. Sosok pengganti Dito Ariotedjo yang saat itu disebut masih berada di luar kota belum juga diketahui publik.
Reshuffle kabinet yang membuat Dito Ariotedjo dicopot dari jabatan Menpora berlangsung pada Senin (8/9/2025) sore. Saat itu pula Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menjelaskan pengganti Dito sudah ada tapi sedang tidak di Jakarta sehingga berhalangan mengikuti pelantikan di Istana Kepresidenan.
“Berkenaan dengan Menpora, jadi pengganti Menpora kebetulan posisi sedang di luar kota, sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini,” kata Prasetyo saat itu.
Sosok yang dimaksud Prasetyo masih tetap menjadi misteri sampai saat ini. Namun setidaknya, ada sejumlah nama yang mencuat diisukan bakal menggantikan Dito.
Presiden Prabowo Subianto meminta publik untuk menunggu siapa yang akan ditunjuk mengisi kursi menteri yang masih kosong, termasuk kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Menteri Pemuda dan Olahraga.
Prabowo berseloroh bahwa pengisi pos menteri tersebut akan diumumkan pada waktunya agar awak media bersemangat.
“Ya nanti tunggu, tunggu waktunya biar kalian ada semangat,” kata Prabowo seusai meninjau Sekolah Rakyat di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).
Ada Puteri Anetta Komarudin, anak dari senior Partai Golkar Ade Komaruddin, kini duduk di kursi anggota DPR RI.
Ketua Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) Mukhamad Misbakhun mengaku bangga jika salah satu anggotanya, yakni Puteri Komarudin, ditunjuk sebagai Menpora yang baru.
“Dan tentunya kalau itu sampai terjadi, ya, mudah-mudahan itu menjadi sebuah berkah tersendiri bagi Soksi,” kata Misbakhun.
Ada pula Raffi Ahmad yang juga diisukan bakal menggantikan Dito di kursi Menpora.
Raffi adalah selebritas yang kini menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengingatkan bahwa penunjukan menteri adalah hak prerogatif Prabowo sebagai presiden.
“Itu hak prerogatif Bapak Presiden ya,” ujar Bahlil saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Taufik Hidayat, mantan atlet badminton, juga masuk bursa menpora.

Salah satu pihak yang mengusulkan Taufik menjadi Menpora adalah mantan Menpora Zainudin Amali. Amali berpandangan, Taufik layak untuk menjabat Menpora karena punya pengalaman birokrasi di kementerian ditambah dengan pengalamannya sebagai atlet berprestasi di dunia.
“Dia (Taufik Hidayat) Olympian loh, (meraih) emas Olimpiade,” kata Amali, Selasa, dikutip dari ANTARA.
Mantan pebalap Moreno Soeprapto juga disebut-sebut masuk bursa menpora. Moreno kini menjadi anggota DPR dari Gerindra.
Ada pula isu liar yang berkembang di media sosial bahwa dokter populer, Tirta Mandira Hudhi, mendapat tawaran menjadi menpora. Isu itu berkembang dari guyon warganet dan kemudian Tirta mengklarifikasi bahwa kabar itu tidak serius.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/09/2025 05:58
Sufmi Dasco Membantah Keras Dugaan Keterlibatan dalam Pusaran Tambang Nikel di Sultra

GELORA.CO – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membantah adanya dugaan keterlibatannya dalam pusaran tambang nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Memang nggak main, tambangnya di mana kita nggak tahu,” tegas Dasco, Minggu (14/9/2025).

Sebelumnya, Koordinator Aliansi Suara Rakyat (ASR) Sultra, La Ode Hidayat, mengungkap adanya dugaan keterlibatan Dasco dalam aktivitas pertambangan PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Ketua DPRD Sultra, sejumlah anggota DPRD Sultra, Wakil Gubernur Sultra, Kapolda Sultra, dan Danrem 143/HO usai aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Sultra pada Selasa (2/9/2025).

“Laiknya ada anggota DPRD Gerindra, lima orang. Cobalah bersihkan dulu tambang ilegal di Kabaena. Harapan kami teman-teman Gerindra bisa bersikap, karena ujung-ujungnya nanti yang kena Presiden Prabowo. Kita sama-sama cinta dengan Prabowo,” kata La Ode.

Ia menambahkan, informasi aktivitas tambang PT TMS justru mengemuka di tengah gejolak sosial yang sedang berlangsung di Sultra.

“Beberapa hari ini ada aksi demonstrasi. Tiba-tiba ada kabar soal pengapalan nikel dari TMS. Saya bukan menuduh, tapi saya ingin mengungkapkan ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, La Ode menyebut ada dugaan nama Wakil Ketua DPR RI turut dikaitkan dengan aktivitas pertambangan tersebut.

“Informasi ini bahkan hampir sama dengan data intelijen. Kuota PT TMS disebut mencapai 2,150.000 metrik ton pada 2025,” bebernya.

ASR Sultra berencana mengawal persoalan ini hingga ke tingkat pusat dengan melayangkan surat kepada DPP Partai Gerindra. “Sampaikan kepada Sufmi Dasco, jangan main-main soal tambang ilegal di Sultra.

Pulau Kabaena ini punya perlindungan hukum, sudah ada UU Nomor 1 Tahun 2014 yang melarang eksploitasi tambang di pulau kecil, diperkuat putusan MK Nomor 35/PUU-XXI/2023,” tegas La Ode.

Ia juga menyoroti putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 580/PK/PDT/2023 yang menyatakan PT TMS dan PT Bintang Delapan Tujuh Abadi terbukti menambang tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sejak 2019 di kawasan hutan lindung seluas 147 hektar.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI turut menguatkan adanya aktivitas pertambangan di luar izin yang diberikan.

“Dalam waktu dekat, kami akan membentuk pansus rakyat dan meninjau langsung lokasi tambang di Kabaena. Kami juga meminta dukungan keamanan dari Danrem dan Kapolda,” tutup La Ode.

14/09/2025 17:44
Dana Banpol Kota Malang Cair, Besarannya Tembus Rp7 Miliar

Malang (beritajatim.com) – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang telah mencairkan dana bantuan politik (Banpol) sebesar Rp7 miliar untuk partai-partai yang memperoleh kursi di DPRD Kota Malang pada Pemilu 2024.

Kepala Bakesbangpol Kota Malang, Alie Mulyanto, mengungkapkan bahwa dana tersebut sudah disalurkan kepada 7 dari 9 partai politik yang memenangkan kursi.

“Dana Banpol dari 9 parpol 7 sudah disalurkan,” ujar Alie Mulyanto, Minggu, 14 September 2025. Dengan kata lain, dana bantuan ini sudah dinikmati oleh sebagian besar partai politik yang berhasil meraih suara terbanyak.

Partai yang Sudah Terima Dana Banpol

Tujuh partai yang sudah menerima dana Banpol antara lain adalah PDI Perjuangan, PKB, Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, dan Nasdem. Setiap partai mendapatkan dana dengan besaran yang disesuaikan dengan perolehan suara pada Pemilu 2024.

PDI Perjuangan Rp1,3 miliar lebih; PKB Rp1,1 miliar lebih; Partai Gerindra Rp999 juta lebih;
PKS: Rp995 juta lebih; Partai Golkar: Rp872 juta lebih; Partai Demokrat Rp486 juta lebih, serta Partai Nasdem Rp480 juta lebih.

Partai yang Belum Menerima Banpol

Sementara itu, ada dua partai yang belum menerima dana Banpol, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Alie Mulyanto menjelaskan bahwa PAN sedang dalam proses pencairan, sedangkan PSI mengalami keterlambatan karena ada perubahan simbol dan SK kepengurusan.

“Yang belum PAN sedang dalam proses. Satu lagi PSI karena ada perubahan simbol dan perubahan SK jadi nanti menyusul,” jelas Alie.

Proses Pencairan Banpol

Menurut Alie, pencairan dana Banpol telah dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Proses pencairan dimulai sejak Agustus lalu setelah pengajuan dan verifikasi yang dilakukan oleh tim Bakesbangpol, BKAD, dan Inspektorat Kota Malang. Begitu verifikasi selesai, dana Banpol langsung dicairkan.

“Banpol itu cair setelah mereka mengajukan. Agustus masuk diverifikasi tim dari Bakesbangpol, BKAD, dan inspektorat. Begitu masuk langsung dicairkan, total untuk Banpol Rp7 miliar,” tambah Alie.

Alie juga menjelaskan bahwa setiap suara yang diperoleh partai politik di Kota Malang dihitung sebesar Rp15.000. Dana Banpol ini digunakan untuk kegiatan sosialisasi internal dan pengadaan sarana prasarana bagi masing-masing partai. Penggunaan dana tersebut tergantung pada kebutuhan dan kebijakan masing-masing partai politik.

“Satu suara tetap dihargai 15 ribu. Dana Banpol ini penggunaannya berkaitan dengan sosialisasi internal dan sarana prasarana tergantung masing-masing partai,” ujar Alie. [luc/suf]

14/09/2025 12:20
Dana Banpol Kota Malang Cair, Besarannya Tembus Rp7 Miliar

Malang (beritajatim.com) – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang telah mencairkan dana bantuan politik (Banpol) sebesar Rp7 miliar untuk partai-partai yang memperoleh kursi di DPRD Kota Malang pada Pemilu 2024.

Kepala Bakesbangpol Kota Malang, Alie Mulyanto, mengungkapkan bahwa dana tersebut sudah disalurkan kepada 7 dari 9 partai politik yang memenangkan kursi.

“Dana Banpol dari 9 parpol 7 sudah disalurkan,” ujar Alie Mulyanto, Minggu, 14 September 2025. Dengan kata lain, dana bantuan ini sudah dinikmati oleh sebagian besar partai politik yang berhasil meraih suara terbanyak.

Partai yang Sudah Terima Dana Banpol

Tujuh partai yang sudah menerima dana Banpol antara lain adalah PDI Perjuangan, PKB, Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, dan Nasdem. Setiap partai mendapatkan dana dengan besaran yang disesuaikan dengan perolehan suara pada Pemilu 2024.

PDI Perjuangan Rp1,3 miliar lebih; PKB Rp1,1 miliar lebih; Partai Gerindra Rp999 juta lebih;
PKS: Rp995 juta lebih; Partai Golkar: Rp872 juta lebih; Partai Demokrat Rp486 juta lebih, serta Partai Nasdem Rp480 juta lebih.

Partai yang Belum Menerima Banpol

Sementara itu, ada dua partai yang belum menerima dana Banpol, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Alie Mulyanto menjelaskan bahwa PAN sedang dalam proses pencairan, sedangkan PSI mengalami keterlambatan karena ada perubahan simbol dan SK kepengurusan.

“Yang belum PAN sedang dalam proses. Satu lagi PSI karena ada perubahan simbol dan perubahan SK jadi nanti menyusul,” jelas Alie.

Proses Pencairan Banpol

Menurut Alie, pencairan dana Banpol telah dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Proses pencairan dimulai sejak Agustus lalu setelah pengajuan dan verifikasi yang dilakukan oleh tim Bakesbangpol, BKAD, dan Inspektorat Kota Malang. Begitu verifikasi selesai, dana Banpol langsung dicairkan.

“Banpol itu cair setelah mereka mengajukan. Agustus masuk diverifikasi tim dari Bakesbangpol, BKAD, dan inspektorat. Begitu masuk langsung dicairkan, total untuk Banpol Rp7 miliar,” tambah Alie.

Alie juga menjelaskan bahwa setiap suara yang diperoleh partai politik di Kota Malang dihitung sebesar Rp15.000. Dana Banpol ini digunakan untuk kegiatan sosialisasi internal dan pengadaan sarana prasarana bagi masing-masing partai. Penggunaan dana tersebut tergantung pada kebutuhan dan kebijakan masing-masing partai politik.

“Satu suara tetap dihargai 15 ribu. Dana Banpol ini penggunaannya berkaitan dengan sosialisasi internal dan sarana prasarana tergantung masing-masing partai,” ujar Alie. [luc/suf]

14/09/2025 12:20
Soal Program MBG, Herwin: DPR Bukan Lagi Pengawas, Tapi Pemain

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, menyoroti sikap DPR yang dinilai adem ayem terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dikatakan Herwin, seharusnya DPR berperan sebagai pengawas, namun justru terkesan abai.

“DPR mestinya jadi pengawas program pemerintah. Tapi kok soal MBG, mereka adem ayem tanpa koreksi?” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Minggu (14/9/2025).

Ia menyebut ada alasan di balik sikap diam tersebut. Disebutkan, sejumlah anggota dewan ternyata ikut memiliki dapur MBG.

“Jadi wajar kalau kritiknya hilang. Ini sih bukan cuma sekadar wasit turun jadi pemain, malah sekaligus jualan minuman di pinggir lapangan,” tukasnya.

Herwin menegaskan, MBG kini tak lagi sekadar program makan siang gratis bagi rakyat.

Herwin bilang, program ini sudah menjelma menjadi ajang pesta pora politik.

“Pada akhirnya memang bener-bener sesuai dugaan banyak pihak, MBG bukan cuma sekadar program makan siang gratis. MBG berubah jadi arena baru bagi para politisi untuk pesta pora,” kuncinya.

Sebelumnya, Program strategis pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG) ditopang dapur yang tersebar di berbagai daerah. Namun pelaksanaannya menuai kritik.

Bagaimana tidak, dapur MBG yang jumlahnya sudah capai 6.096 unit di seluruh Indonesia itu beberapa di antaranya dimiliki anggota dewan.

Salah satunya di Kuningan, Jawa Barat. Sejumlah Anggota DPRD disebut menjadi pemilik dapur MBG.

Informasi yang beredar, sebagaimana dikutip dari Kuninganmass.com, jumlahnya mencapai 20.

Politisi Gerindra, H Eman Suherman membenarkan adanya anggota dewan yang memiliki dapur MBG. Namun ia tak memastikan berapa jumlahnya.

14/09/2025 09:33
Dari Qatar, Prabowo Langsung Mendarat di Bali Nasional 14 September 2025

Dari Qatar, Prabowo Langsung Mendarat di Bali
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto langsung mendarat di Denpasar, Bali, usai melakukan kunjungan kenegaraan ke Doha, Qatar, Sabtu (13/9/2025).
Alih-alih mendarat ke Jakarta lebih dahulu, pesawat Kepala Negara langsung bertolak ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Jumat pagi.
Setibanya di Bali, Prabowo langsung meninjau kondisi warga yang terdampak banjir.
Tepat sebelum terjun langsung ke lapangan, Prabowo telah menghubungi instansi terkait penanganan bencana melalui telepon, pada Rabu (10/9/2025).
Kepala Negara memerintahkan petugas terkait untuk segera bergerak menanggulangi banjir di Bali dan mendistribusikan bantuan dengan cepat dan tepat.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming juga telah meninjau lokasi banjir di Bali pada Jumat (12/9/2025).
Selama ada di Bali, Prabowo blusukan dan masuk ke dalam gang-gang sempit yang sempat terendam banjir dengan memakai sepatu boots warna kuning.
Warga setempat pun antusias menyambut orang nomor satu Indonesia itu blusukan ke daerahnya. Jalanan gang yang dilalui tampak masih berlumpur dan berceceran sampah sisa banjir.
Salah satu titik yang ditinjau langsung Prabowo adalah Gang Gajah Mada IV, Banjar Gerenceng.
Di titik ini, presiden melihat secara langsung kondisi perumahan yang mengalami kerusakan akibat terjangan banjir.
Sepanjang perjalanan Prabowo dari gang-gang sempit hingga lembah sungai, ia kerap berhenti untuk menyapa dan berbincang dengan warga.
Dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden, tidak sedikit warga yang menyampaikan curhatahnya ke Prabowo yang tengah blusukan di Denpasar.
Mulanya, Prabowo menyalami warga lain, termasuk mereka yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA).
Setelah itu, Prabowo menanyakan kepada sejumlah pelajar sudah mendapatkan Makan Bergizi Gratis di sekolah.
“Sudah terima makan?” tanya Prabowo
“Belum,” terang salah satu siswa SMA.
“Sabar ya, sebentar lagi ya,” jawab Prabowo dengan penuh perhatian, sambil melanjutkan langkahnya untuk menyalami warga lain.
Korban banjir lainnya juga ada yang mengadu kepada presiden tentang hidupnya yang semakin sulit karena terdampak banjir.
Momen ini disampaikan seorang perempuan tua saat Prabowo duduk di teras rumah warga yang berantakan.
“Digendong saya, stroke lima tahun saya tidak bisa apa-apa. Saya cuma jualan kopi di sana, dagang kecil. Terus sekarang bagaimana, modal sudah habis,” kata ibu tersebut kepada Prabowo.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menyimak dengan perhatian. Rautnya tampak prihatin.
“Ya nanti kita bantu ya,” jawab Prabowo, sembari mengulurkan tangannya, menyalami ibu-ibu malang tersebut.
Di kesempatan lain, seorang warga Bali menceritakan kisahnya ke Prabowo. Salah seorang perempuan muda pun bercerita bagaimana anjing peliharaannya membangunkan dirinya ketika air banjir sudah memasuki kamar.
“Pak, ini yang bangunin saya pas banjir, Pak,” ujar warga tersebut sebagaimana terekam dalam video di YouTube Sekretariat Presiden.
“Dia bangunin?” timpal Prabowo.
“Iya, saya digaruk-garuk,” jawab perempuan tersebut.
Menurut dia, saat itu masih pukul 04.00 WITA. Ketika air memasuki kamar tidurnya, ia belum bangun.
“Iya, jam 4 pagi,” ujar perempuan itu.
“Waduh,” kata Prabowo, tampak takjub.
“Air sudah di kamar, dia yang bangunin. Kalau enggak, saya enggak tahu, Pak,” kata perempuan tersebut.
“Waduh, waduh, kamu pahlawan dong,” kata Prabowo, sembari menunjuk anjing di bawah kakinya.
“Iya, iya, dia pahlawan saya,” timpal perempuan itu.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya pun tak ketinggalan menjadi sorotan saat mendampingi Prabowo blusukan di Bali.
Ketika Prabowo sedang blusukan dan menyapa warga yang ada di dalam gang-gang yang sempat menjadi titik banjir, seorang ibu-ibu datang sambil merekam.
Ibu itu kemudian mengungkapkan rasa senangnya karena bisa melihat Seskab Teddy secara langsung.
“Ih, ganteng juga bapaknya, aduuh, biasanya lihat di TV saja, Pak,” ujar ibu-ibu tersebut sembari menyalami Prabowo.
Mendengar ini, Prabowo merespons singkat dengan santai.
“Oh gitu?” timpal Prabowo.
“Iya,” jawab ibu-ibu tersebut.
Meski sedang berbicara dengan Presiden Prabowo, rupanya perhatian ibu-ibu tersebut tidak teralihkan dari Teddy.
“Pak Teddy,” sapa ibu-ibu tersebut dengan terlihat gemas.
Prabowo kemudian menimpali ibu-ibu tersebut dengan pertanyaan.
“Yang lebih ganteng Pak Teddy ya?” tanya Prabowo.
Pertanyaan Prabowo itu mengundang gelak tawa beberapa orang di lokasi.
“Pak Prabowo juga,” ujar ibu-ibu tersebut.
Namun, lagi-lagi perhatian ibu-ibu itu kembali ke Teddy meskipun Presiden Prabowo tepat di depannya dan menyalami warga yang lain.
“Aduuuh, ganteng sekali bapaknya,” ujar ibu-ibu tersebut.
Sehari sebelum Prabowo ke Bali, Wapres Gibran juga blusukan mendatangi dua posko pengungsian korban terdampak banjir.
Di Posko Pengungsian Sedana Mertua Ubung, Gibran berdialog dengan warga dan juga membagikan mainan untuk anak-anak.
Gibran bahkan memangku seorang anak laki-laki dengan piyama biru muda dan putih dalam kunjungannya ini.
“Sini, sini, yang anak-anak kecil sini,” ujar Gibran sambil melambaikan tangan mengundang anak-anak mendekat ke arahnya.
Anak-anak yang terdampak korban banjir lainnya pun merapat, meraih mainan yang dibagikan wakil presiden.
Putra sulung Presiden RI Ke-7, Joko Widodo (Jokowi) itu kemudian berkata kepada pengungsi yang sudah dewasa bahwa pemerintah telah mendengar keluh kesah mereka.
“Tadi sudah disampaikan pak wali untuk urusan kos-kosan tempat tinggal nanti akan disediakan tempat yang baru ya pak ya, tempat yang baru yang lebih aman,” ujar Gibran.
Di lokasi selnajutnya, yaitu Posko Pengungsian Banjar Tohpati, Gibran juga mendengar keluh kesah warga.
Gibran juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memperhatikan kondisi kesehatan warga yang terdampak banjir.
“Nanti mohon dibantu dan nanti juga tolong pasca bencana ini penyakit-penyakit seperti penyakit kulit dan lain-lain ini mohon diperhatikan dengan benar,” ujar Gibran di lokasi.
Sejumlah wilayah di Provinsi Bali terendam banjir pada Rabu (10/9/2024). Banjir yang melanda Provinsi Bali tersebut menimbulkan dampak yang cukup besar.
Tercatat 17 jiwa meninggal dunia dan 5 jiwa masih dalam pencarian. Lalu 146 jiwa terpaksa mengungsi. Selain itu dan 214 KK atau 659 jiwa terdampak langsung.
Status tanggap darurat ditetapkan di Provinsi Bali, Kabupaten Jembrana, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/09/2025 06:38
Sepekan, Prabowo reshuffle kabinet hingga Rahayu Saraswati mundur

Jakarta (ANTARA) – Berbagai kabar politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA dalam sepekan terakhir, mulai dari Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan (reshuffle) kabinet hingga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati mundur dari parlemen.

Berikut kilas balik berita politik sepekan untuk kembali Anda simak.

1. Prabowo reshuffle 5 kementerian dan lantik Menteri Haji-Umrah

Presiden RI Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle di lima kementerian strategis, serta melantik satu pejabat instansi baru di Kabinet Merah Putih, Senin (8/9).

Mensesneg Prasetyo dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, menyebut reshuffle terjadi di Kemenko Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan olahraga

“Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi, yang dilakukan terus menerus oleh Presiden, maka pada sore ini sekaligus Presiden putuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian,” katanya.

Baca selengkapnya di sini.

2. Prabowo lantik 4 menteri dan 1 wamen, Purbaya gantikan Sri Mulyani

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik lima pejabat baru Kabinet Merah Putih dalam reshuffle yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9).

Dalam pelantikan tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Baca selengkapnya di sini.

3. Dari Abu Dhabi, Presiden Prabowo tiba di Bali untuk cek dampak bencana

Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (13/9), dan langsung bergerak untuk mengecek dampak bencana banjir di sejumlah titik di Kota Denpasar.

Pesawat kepresidenan yang mengangkut Presiden Prabowo mendarat di Lanud I Gusti Ngurah Rai sekitar pukul 12.00 WITA, setelah pesawat itu lepas landas dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada Sabtu (13/9) pagi.

Baca selengkapnya di sini.

4. Raja Juli minta maaf ke Prabowo soal main domino dengan Azis Wellang

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, Komisi IV DPR RI, dan masyarakat terkait foto dirinya bermain domino dengan mantan tersangka pembalakan liar Azis Wellang.

“Dari hati terdalam saya mohon maaf sebesar besarnya kepada Pak Presiden Prabowo, kepada Komisi IV DPR mitra saya, terutama kepada masyarakat Indonesia atas kericuhan yang terjadi, karena foto yang beredar tersebut,” kata Raja Juli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/9).

Baca selengkapnya di sini.

5. Wakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati nyatakan mundur dari DPR

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyatakan mundur sebagai Anggota DPR RI karena memahami ada ungkapannya beberapa waktu lalu yang dinilai menyakiti banyak pihak.

Dia pun memohon maaf sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahannya tersebut. Adapun dia menyatakan pengunduran dirinya sebagai Anggota DPR RI melalui akun Instagram-nya @rahayusaraswati.

“Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai Anggota DPR RI kepada Fraksi Partai Gerindra,” kata Rahayu dalam unggahan video di akun Instagram-nya, Rabu (10/9).

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/09/2025 06:08
DPRD Jatim Dorong Disnaker Konsisten Tingkatkan Pelatihan Kreatif dan Teknologi Digital

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, mendorong komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim dalam meningkatkan kompetensi dan pelatihan bagi masyarakat. Dia berharap langkah tersebut terus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan.

“Kami ingin menyampaikan apresiasi atas komitmen dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur untuk terus bekerja meningkatkan kompetensi dan pelatihan kepada setiap masyarakat yang ada di Jawa Timur. Meskipun kami juga berharap komitmen ini selalu disertai dengan konsistensi,” kata Cahyo, Sabtu (14/9/2025).

Cahyo menegaskan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan pelatihan, baik dari sisi kurikulum maupun pengembangan kreativitas. Menurutnya, Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di berbagai daerah harus menjadi pusat inovasi untuk mencetak tenaga kerja berkualitas.

“Baik konsistensi pelatihannya maupun konsistensi pengembangan kreativitas dari UPT-UPT BLK yang ada di Provinsi Jawa Timur. Karena kita tahu Provinsi Jatim adalah provinsi yang besar, maka kita juga harus terus mengeksplor potensi-potensi kemajuan teknologi yang ada,” jelas Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

Cahyo menambahkan, pelatihan tidak hanya soal peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pemerataan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dia menilai hal ini penting agar semua golongan mendapat akses yang sama dalam meningkatkan kapasitas diri.

“Selain memberikan pelayanan berkualitas, tentu yang perlu diperhatikan juga adalah tugas kita untuk memberikan keadilan dan kesamarataan untuk semua golongan masyarakat,” ujar alumnus FH Universitas Airlangga Surabaya ini.

Cahyo juga menyebut pentingnya pelatihan berbasis teknologi digital, termasuk bidang yang saat ini sedang berkembang pesat seperti blockchain. Menurutnya, industri blockchain memiliki potensi besar yang belum banyak digarap di sektor pelatihan tenaga kerja.

“Khususnya pelatihan gratis digital ini memang penting, seperti digital marketing yang selama ini sudah berjalan. Tapi yang mungkin saat ini sangat dibutuhkan dan tidak bisa diabaikan itu adalah blockchain,” tegas Cahyo.

Cahyo menjelaskan, blockchain memiliki dampak besar di sektor sumber daya manusia dan keuangan. Oleh karena itu, Cahyo mendorong agar Disnaker menghadirkan program pelatihan inovatif yang relevan dengan perkembangan industri global.

“Industri blockchain ini sangat dibutuhkan, dan kebutuhannya sangat besar setahu saya. Maka ini bisa menjadi inovasi pelatihan baru di UPT-UPT kita yang fokus pada perkembangan pelatihan kreatif digital,” kata dia.

Cahyo menegaskan bahwa tujuan akhir dari pelatihan ini adalah mencetak tenaga kerja yang kreatif, kompetitif, dan kredibel. Dia mengingatkan agar setiap program pelatihan selaras dengan visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sekali lagi kami berterima kasih atas komitmen dan konsistensi Disnaker untuk memberikan pelatihan yang baik, kreatif, dan inovatif sesuai harapan Gubernur dan seluruh masyarakat Jawa Timur. Ini harus menjadi tujuan kita bersama,” pungkas Cahyo.[asg/kun]

13/09/2025 23:00
Suara Pegiat Medsos Hingga Legislator soal 1 Orang 1 Akun Per Medsos

Jakarta –

Usulan pembatasan satu orang hanya boleh memiliki satu akun di tiap media sosial (medsos) mendapat respons beragam. Usulan ini disebut sebagai langkah untuk mencegah penyalahgunaan medsos oleh buzzer.

Dirangkum detikcom, Sabtu (13/9/2025), usulan ini disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI Bambang Haryadi. Bambang menyebut ide ini untuk menghindari akun anonim maupun akun palsu.

Hal ini disampaikan Bambang Haryadi saat sesi doorstop wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9). Bambang Haryadi menjawab pertanyaan mengenai isu liar di media sosial yang menyebutkan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo–keponakan Presiden Prabowo Subianto–mundur dari anggota DPR RI demi kursi menteri.

“Jadi kita kan paham bahwa social media itu benar-benar sangat terbuka dan susah, isu apa pun bisa dilakukan di sana. Kadang kita juga harus cermat juga dalam menanggapi isu social media itu,” kata Bambang Haryadi.

“Bahkan kami berpendapat bahwa ke depan perlu juga single account terintegrasi, jadi setiap warga negara hanya boleh memiliki satu akun di setiap platform media sosial. Kami belajar dari Swiss misalnya kan, satu warga negara hanya punya satu nomor telepon, karena nomer telepon tersebut terintegrasi dengan fasilitas bantuan pemerintah, socmed dan lain lain, ” sambung dia.

Bambang menyebut informasi yang disampaikan di media sosial harus dapat dipertanggungjawabkan. Dia menyoroti fenomena akun anonim dan buzzer alias pendengung yang belakangan ini memang marak berseliweran di berbagai media sosial.

“Kita kan paham bahwa era social media ini sangat sedikit brutal ya, kadang isu yang belum pas, kadang dimakan dengan digoreng sedemikian rupa hingga membawa pengaruh kepada kelompok-kelompok yang sebenarnya kelompok-kelompok rasional,” ujarnya.

Bisa Urai Penipuan di Medsos

Usulan ini pun mendapat respons yang beragam, salah satunya dari Pegiat media sosial Narliswandi Iwan Piliang yang mendukung usulan tersebut. Dia menilai ide ini juga demi mengurai permasalahan maraknya penipuan di media sosial yang mencatut tokoh maupun lembaga resmi negara.

Iwan menyebut, solusi untuk mengatasi fenomena ini adalah regulasi satu orang hanya satu akun di tiap jenis media sosial. Dia menyebut ide ini juga bisa menertibkan akun-akun anonim yang tidak bertanggung jawab dalam bermain media sosial.

“Saya menilai hal itu solusi terbaik bagi negara yang populasinya besar dengan kultur beragam dan tingkatan umur di medsos dari usia tak dibatasi. Bocah-bocah aja bisa maki-maki dengan kata tak pantas pakai akun anonim, saat ini,” kata Iwan, Sabtu (13/9).

“Kalau lembaga pun demikian harus dengan identitas jelas, register atas nama lembaga dengan penanggung jawab personal by NIK, nomor HP,” kata dia menambahkan.

Menurut Iwan, ide ini baik untuk menata peradaban, terutama iklim bermedia sosial di negara ini. Dia juga percaya, kontestasi pemilihan umum ke depan akan lebih berkualitas jika ide ini diterapkan karena tidak ada lagi akun anonim maupun robot.

“Percayalah solusi ini lebih bagus untuk membangun peradaban ke depan. Pun konten dalam menjagokan capres ke depan akan lebih kredibel dan bobot konten berkualitas, bertanding ya di kualitas, inovasi, kreativitas,” ujar Iwan.

PKS Harap Minimalkan Hoax

Selain dari Pegiat Iwan, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga menanggapi usulan tersebut. Menurutnya, usulan itu bagus dan perlu dilakukan pendekatan literasi.

“Bagus, pendekatan literasi. Prinsipnya semua wajib bertanggung jawab. Tapi mesti dilakukan dengan pendekatan yang penuh kesadaran. Jangan pendekatan hukum,” kata Mardani kepada wartawan, Sabtu (13/9).

Mardani berharap usulan itu bisa meminimalkan hoaks. Dia juga meminta agar intelijen turut mengawal dunia internet untuk menghindar berita palsu.

“Berkaca dari fake news dan info hoaks, langkah ini bisa jadi kolaborasi bersama. Tapi penguatan intelijen untuk mengawal ruang maya yang sehat juga menjadi prasyarat,” katanya.

PKB Harap Tak Batasi Kebebasan Berekspresi

Ketua DPP PKB Daniel Johan menyarankan agar usulan itu dibahas bersama masyarakat terlebih dahulu. Daniel berharap usulan itu tak membatasi kebebasan berpendapat.

“Semangat dari usulan 1 orang hanya memiliki 1 akun dalam tiap media sosial memang lahir dari keprihatinan atas banyaknya akun palsu atau anonim yang kerap digunakan untuk menyebarkan hoaks, fitnah, hingga ujaran kebencian,” kata Daniel kepada wartawan, Sabtu (13/9).

“Tujuan untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat tentu patut diapresiasi dan dipertimbangkan, tetapi tentu harus mendengarkan aspirasi masyarakat seperti apa, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah,” sambungnya.

Daniel mengingatkan bahwa media sosial adalah salah satu ruang utama masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, berpendapat, dan berekspresi, serta ruang digital ekonomi bagi UMKM. Dia berharap usulan ini tak mengganggu hak demokrasi.

Lebih lanjut, Daniel menyebut PKB tentu mendukung upaya dalam menciptakan media sosial yang sehat. Tetapi, dia berharap usulan itu jika diterapkan tetap menjamin kebebasan berpendapat.

“Kita mendukung setiap langkah untuk menyehatkan ekosistem media sosial, tetapi harus ditempuh dengan cara yang tetap menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai fondasi demokrasi,” katanya.

“Penertiban akun-akun palsu memang harus menjadi perhatian karena banyak masyarakat kita yang menjadi korban dari berbagai penipuan dari ulah akun palsu,” tambahnya.

Halaman 2 dari 4

(amw/fca)

13/09/2025 21:14