Xcloud.id

partai: Gerindra

  • 9 Prabowo Beri Pangkat Jenderal Kehormatan untuk Djamari Chaniago dan Ahmad Dofiri Nasional

    9 Prabowo Beri Pangkat Jenderal Kehormatan untuk Djamari Chaniago dan Ahmad Dofiri Nasional

    Prabowo Beri Pangkat Jenderal Kehormatan untuk Djamari Chaniago dan Ahmad Dofiri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto memberikan kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan (Hor) untuk Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago dan eks Wakapolri Komjen Pol (Purn) Ahmad Dofiri di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, pada Rabu (17/9/2025).
    Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pasca pelantikan Menteri, Wakil Menteri, hingga Kepala dan Wakil Kepala Badan di Istana Negara, Rabu sore.
    “Pada hari ini Bapak Presiden memberikan kenaikan pangkat istimewa Jenderal Kehormatan penuh kepada Bapak Jenderal Djamari Chaniago dan kepada Jenderal Polisi Ahmad Dofiri,” kata Prasetyo, Rabu.
    Ia menjelaskan, kenaikan pangkat itu diberikan karena Presiden Prabowo memiliki pertimbangan khusus.
    Menurut penilaian Kepala Negara, keduanya adalah figur dan putra terbaik bangsa yang mengabdi selama puluhan tahun.
    “Dengan segala prestasi baik di TNI Angkatan Darat maupun di Kepolisian. Nah, penilaian itu kalau Bapak Presiden dari banyak sumber termasuk dari institusi yang bersangkutan kemudian juga dari atasan,” ucap Prasetyo.
    Terlebih, kata Prasetyo, Presiden Prabowo sangat mengenal baik Djamari yang pernah menjadi atasannya saat berdinas di militer.
    “Banyak penilaiannya dan kemudian Bapak Presiden merasa kemudian mengambil keputusan untuk memberikan penghormatan, baik kepada individu maupun tentunya akan mewakili institusinya,” ujar politikus Partai Gerindra itu.
    Diketahui, gelar jenderal kehormatan adalah pengakuan negara atas pengabdian dan prestasi luar biasa dalam menjalankan tugas di bidang pertahanan dan keamanan.
    Penerimanya adalah tokoh yang dinilai telah memberikan kontribusi kepada negara dan berhasil dalam setiap penugasan operasi dalam karier militernya.
    Seusai mendapatkan kenaikan pangkat, Djamari dan Dofiri dilantik menjadi pejabat pemerintah oleh Prabowo.
    Djamari Chaniago dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
    Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.
    Sementara Ahmad Dofiri dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Polri.
    Hal ini tertuang dalam Keppres Nomor 97/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Kepala Komunikasi Kepresidenan, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, serta Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan, Kepala Staf Kepresidenan, serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Prabowo Berhentikan 4 Pejabat, Hasan Nasbi Dicopot dari Kepala PCO Nasional

    2 Prabowo Berhentikan 4 Pejabat, Hasan Nasbi Dicopot dari Kepala PCO Nasional

    Prabowo Berhentikan 4 Pejabat, Hasan Nasbi Dicopot dari Kepala PCO
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden RI Prabowo Subianto memberhentikan empat pejabat Kabinet Merah Putih dalam
    reshuffle
     pada Rabu (17/9/2025).
    Keempat pejabat yang diberhentikan adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Sulaiman Umar, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto.
    Pemberhentian para pejabat itu diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029, yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nunik Purwanti.
    Erick Thohir kini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menggantikan Dito Ariotedjo yang dicopot pada Senin (7/9/2025) lalu.
    Sejauh ini, Prabowo belum menunjuk sosok yang akan menjadi Menteri BUMN menggantikan Erick Thohir.
    Sementara, Prabowo melantik Wakil KSP M Qodari menjadi KSP menggantikan AM Putranto.
    Kemudian, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Angga Raka Prabowo dilantik menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, nomenklatur baru PCO yang ditinggal Hasan Nasbi.
    Sedangkan, posisi Wamenhut yang ditinggal Sulaiman Umar kini diisi oleh politikus Partai Gerindra Rohmat Marzuki.
    Di samping itu, Prabowo juga melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Farida Faricha sebagai Wakil Menteri Koperasi, Nanik Sudaryati Deyang dan Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
    Kemudian, Sarah Sadiqa menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Polri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Prabowo Berhentikan 4 Pejabat, Hasan Nasbi Dicopot dari Kepala PCO Nasional

    5 Ini Daftar 11 Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan yang Dilantik Prabowo Nasional

    Ini Daftar 11 Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan yang Dilantik Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle atau perombakan di Kabinet Merah Putih, pada Rabu (17/9/2025).
    Dalam pelantikan hari ini, Prabowo resmi menunjuk sejumlah nama untuk mengisi sejumlah posisi di pemerintahannya.
    Berikut adalah nama-nama yang dilantik Prabowo menjadi menteri, wakil menteri, dan pimpinan badan Kabinet Merah Putih:
    Lantas, bagaimana latar belakang nama-nama yang dilantik Prabowo? Berikut profil singkatnya:
    Djamari Chaniago merupakan purnawirawan TNI kelahiran Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949. Ia merupakan lulusan AKABRI pada 1971.
    Ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di kemiliteran, seperti Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada 23 Mei 1998 hingga 24 November 1999.
    Setelah itu, Djamari Chaniago menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 9 November 1999 hingga 1 Maret 2000.
    Namanya juga pernah mengisi kursi Kepala Staf Umum TNI pada 8 Maret 2000 sampai 16 Maret 2004.
    Nama Erick Thohir sebelumnya menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Posisi tersebut didudukinya sejak masa pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
    Prabowo kembali menunjuknya sebagai Menteri BUMN setelah terpilih dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
    Namun, nama Erick Thohir sebagai Menteri BUMN di Kabinet Merah Putih hanya bertahan kurang dari setahun.
    Kini, Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) itu ditunjuk Prabowo sebagai Menpora, menggantikan Dito Ariotedjo.
    Kompas.com / Rahel Menko Polkam Djamari Chaniago
    Afriansyah Noor sebelumnya dikenal sebagai Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) era Yusril Ihza Mahendra.
    Namanya juga pernah mengisi posisi sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) pada era Presiden ke-7 RI Jokowi.
    Kini di kancah politik, Afriansyah Noor menduduki posisi sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat.
    Rohmat Marzuki yang dilantik sebagai Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) diketahui merupakan Bendahara DPD Partai Gerindra Jawa Tengah.
    Ia merupakan anggota DPRD Jawa Tengah Fraksi Partai Gerindra periode 2024-2029 dari daerah pemilihan (Dapil) Grobogan dan Blora.
    KOMPAS.com/Rahel Presiden RI Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
    Farida Farichah diketahui merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia ditunjuk menjadi Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) oleh Prabowo.
    Di PKB periode 2024-2029, Farida Farichah menduduki posisi Sekretaris DPP PKB. Namanya juga merupakan anggota Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama, organisasi perempuan di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU).
    Angga Raka Prabowo sebelumnya menduduki posisi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi). Kini, politikus Partai Gerindra itu ditunjuk Prabowo menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
    Angga Raka tercatat sebagai politikus Partai Gerindra dan merupakan loyalis Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto.
    Dia bergabung dengan Partai Gerindra pada 2008. Lalu, sempat dipercaya mengemban posisi sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) sekaligus Ketua Badan Komunikasi.
    Muhammad Qodari sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Setelah dilantik Prabowo pada Rabu (17/9/2025), ia dipercaya menjadi Kepala KSP.
    Namanya pernah menjadi Wakil Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia pada 2005. Berbekal pengalamannya di beberapa lembaga riset, Qodari memutuskan untuk mendirikan Indo Barometer pada 2006.
    Indo Barometer didirikan sebagai lembaga riset yang berfokus pada kajian perilaku sosial-politik masyarakat Indonesia secara berkala.
    Nanik Sudaryati Deyang atau Nanik S Deyang resmi dilantik Prabowo menjadi Wakil Kepala BGN, yang fokusnya adalah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Sosok Nanik tidak dapat dilepaskan dari industri media massa. Selama menjadi wartawan, ia dikenal sosok perempuan yang kritis terhadap berbagai isu baik sosial, politik, dan ekonomi.
    Di dunia politik, Nanik memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto. Hubungan ini tampak saat Pilpres 2019 lalu, dimana ia menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Kemenangan Nasional Koalisi Adil Makmur.
    Hubungan tersebut pun terus terjaga, hingga pada Oktober 2024 Nanik dilantik sebagai Wakil I Badan Pengentasan Kemiskinan periode tahun 2024-2029 oleh Presiden Prabowo.
    Nama mantan Wakapolri Ahmad Dofiri ditunjuk Prabowo sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.
    Sebelum menjabat sebagai Wakapolri dan pensiun pada Juni 2025, ia pernah menduduki posisi sebagai Kapolda Banten (14 April 2016-5 Oktober 2016), Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (4 November 2016-6 Desember 2019), dan Asisten Logistik Kapolri (6 Desember 2019-16 November 2020).
    Setelah itu, Ahmad Dofiri pernah ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Barat (16 November 2020-31 Oktober 2021), Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri (31 Oktober 2021-26 Februari 2023), dan Inspektur Pengawasan Umum Polri (26 Februari 2023-11 November 2024).
    Sony Sonjaya merupakan pria kelahiran Bandung, Jawa Barat, 20 Oktober 1967. Ia diketahui adalah lulusan Akademi Polisi pada 1991.
    Namanya pernah mengisi posisi sebagai Kapolres Simalungun, Kapolres Majalengka dan Kapolres Bandung.
    Setelah itu, ia diketahui pernah menjabat sebagai Wadirreskrimsus Polda Jabar, Kabag Anev Bareskrim Polri, dan Direskrimum Polda Aceh.
    Dilansir dari laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Sarah Sadiqa merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada 1992. Ia kemudian mengambil S2 Master of Science Northeastern University dan lulus pada 1999.
    Namanya pernah mengisi sejumlah posisi di LKPP, seperti Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, dan Direktur Direktorat Pelatihan Kompetensi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fraksi Gerindra DPRD Bondowoso Kritik Penurunan Belanja Modal di P-APBD 2025

    Fraksi Gerindra DPRD Bondowoso Kritik Penurunan Belanja Modal di P-APBD 2025

    Bondowoso (beritajatim.com) – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bondowoso menyoroti efektivitas pengelolaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Melalui juru bicaranya, Abdul Majid, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar terserap di laporan keuangan.

    Majid mengkritisi penurunan belanja modal dalam P-APBD yang dinilainya berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dasar. “Pemangkasan belanja modal sama saja dengan menunda pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur jalan, irigasi, dan fasilitas publik lain adalah penopang utama kesejahteraan rakyat,” ujarnya dalam rapat paripurna agenda Pandangan Umum Fraksi, Rabu (17/9/2025).

    Selain itu, Fraksi Gerindra menyoroti kenaikan pos Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dianggap rawan penyalahgunaan bila tidak disertai penjelasan rinci. Mereka mendesak agar BTT digunakan hanya untuk kebutuhan darurat yang terukur.

    “Kami meminta pemerintah menjelaskan indikator yang jelas, supaya pos ini tidak menjadi celah praktik belanja yang tidak berpihak pada rakyat,” tegas Majid.

    Tingginya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya juga disebut mencerminkan lemahnya perencanaan dan disiplin OPD dalam menyerap anggaran. Majid mengingatkan, serapan rendah sama artinya dengan tertundanya hak rakyat.

    Fraksi Gerindra menekankan bahwa implementasi P-APBD 2025 yang hanya berlaku pada triwulan IV menuntut program yang sederhana namun berdampak langsung. Mereka mendorong agar alokasi anggaran diprioritaskan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan penguatan UMKM.

    Lebih jauh, Majid menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpijak pada prinsip keadilan sosial. Menurutnya, keberhasilan APBD ditentukan oleh keberpihakan pada petani, nelayan, pedagang kecil, dan kelompok rentan.

    “Anggaran harus hadir untuk mereka yang selama ini menjadi penopang ekonomi daerah, bukan justru membebani dengan kebijakan yang tidak produktif,” ujarnya.

    Dengan catatan tersebut, Fraksi Gerindra berharap P-APBD 2025 benar-benar menjadi instrumen yang berpihak pada rakyat, bukan sekadar dokumen teknis. Harapannya, perubahan anggaran ini mampu memperkuat kemandirian daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bondowoso. [awi/beq]

  • Tak Cuma Wamenkomdigi, Prabowo Kasih Jabatan Baru ke Angga Raka

    Tak Cuma Wamenkomdigi, Prabowo Kasih Jabatan Baru ke Angga Raka

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto memberikan tugas baru buat Angga Raka Prabowo. Angga Raka kini tak hanya punya jabatan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, tetapi juga sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

    Angga Raka merupakan politisi Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Indonesia Terpilih Prabowo Subianto. Dikutip dari CNN Indonesia, Angga merupakan kader Gerindra sejak 2008. Ia juga sempat menjadi sekretaris Prabowo selama 2014 sampai 2017.

    Angga kemudian mengisi posisi Ketua Bidang Komunikasi / Direktur Media Kampanye untuk Tim Kampanye Nasional pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, pada Pemilihan Presiden 2024.

    Kemudian, Prabowo mengangkat Angga Raka sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital di jajaran Kabinet Merah Putih untuk mengelola Kementerian Komdigi bersama Menkomdigi Meutya Hafid dan Wamenkomdigi Nezar Patria.

    Selain sebagai wakil menteri, sosok kelahiran Jakarta, 8 September 1989 itu juga memegang jabatan seperti Komisaris PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) dan juga ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

    Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga anggota Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Turut hadir dalam pelantikan sejumlah menteri koordinator, menteri, kepala, dan wakil kepala lembaga anggota Kabinet Merah Putih.

    Berikut adalah daftar lengkapnya:

    Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
    Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.
    Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
    Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan.
    Faridah Farichah, sebagai Wakil Menteri Koperasi.
    Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
    Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
    Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian.
    Nanik Sudaryati Deyang sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
    Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
    Sara Sadiqa sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Profil Menko Polkam Djamari Chaniago, Eks Jenderal Tempur Kostrad

    Profil Menko Polkam Djamari Chaniago, Eks Jenderal Tempur Kostrad

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal (Hor) (Purn) Djamari Chaniago menjadi Menko Polkam definitif. Karier Djamari Chaniago malang melintang jadi jenderal tempur militer.

    Prabowo melantik Djamari Chaniago di Istana Negara, Jakarta, (17/9/2025). Prabowo mengambil sumpah Djamari sebagai Menko Polkam menggantikan Sjafrie Sjamsoeddin yang sebelumnya Menko Polkam ad interim.

    Djamari Chaniago lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949. Djamari lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabari) tahun 1971 dari kecabangan infanteri.

    Karier militer:
    – Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) 1998-1999
    – Wakil Kepala Staf TNI AD 1999-2000
    – Kepala Staf Umum (Kasum) TNI 2000-2004
    – Anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) 1998

    Karier sipil:
    – Anggota MPR Fraksi Utusan Daerah Jawa Barat 1997-1998 dan Fraksi ABRI 1998-1999
    – Komisaris Utama PT Semen Padang 2015-2016
    – Poltikus Partai Gerindra

    Presiden Prabowo sebelumnya resmi melantik Djamari Chaniago menjadi Menko Polkam. Pada saat yang sama, Prabowo juga melantik Erick Thohir menjadi Menpora. Selain itu, ada sembilang pejabat lainnya yang dilantik.

    Pelantikan itu digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9). Pelantikan ini berdasarkan tiga Keputusan Presiden (Keppres) yakni: Keppres Nomor 96P/2025, Keppres Nomor 97P/2025, dan Keppres Nomor 152/TPA 2025.

    Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung pelantikan sejumlah pejabat tersebut. Prabowo membacakan sumpah yang diikuti Djamari Chaniago hingga Erick Thohir.

    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-perundangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tangung jawab,” bunyi sumpah tersebut yang diikuti pejabat yang dilantik.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/imk)

  • Profil Angga Raka Prabowo, Wamen Komdigi Jadi Kepala BKP

    Profil Angga Raka Prabowo, Wamen Komdigi Jadi Kepala BKP

    Jakarta –

    Angga Raka Prabowo, yang menjabat Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi), kini menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP), yang sebelumnya bernama PCO (Presidential Communication Office) atau Kepala Kantor Komunikasi Presiden, dalam reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menggantikan Hasan Nasbi.

    Angga akan menjabat Kepala BKP sampai 2029. Selain Wamen Komdigi dan sekarang menjadi Kepala BKP, Angga juga tercatat sebagai Komisaris Utama Telkom.

    Angga menjabat Wamen Komdigi sejak Oktober 2024 di Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, dia menjabat singkat sebagai Wamenkominfo, dilantik oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo pada 19 Agustus 2024.

    Dirangkum detikINET dari berbagai sumber, Angga Raka merupakan kader Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto sejak 2008. Pada 2014, Angga dipercaya menjadi sekretaris pribadi Prabowo hingga 2017.

    Pada 2018, nama Raka Angga sempat tercantum dalam susunan direksi tabloid Independent Observer sebagai CEO. Namanya ikut menarik perhatian, karena tabloid itu muncul menjelang Pemilu 2019 dan beberapa kali menampilkan tajuk utama yang mengkritik keras periode pertama pemerintahan Presiden RI ke-7 Jokowi.

    Angga sempat kembali disorot pada 2021 ketika Prabowo memperkenalkannya sebagai Komisaris PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) pada 2021. Seterusnya, ia menjadi orang kepercayaan Prabowo.

    Pria kelahiran 8 September 1989 ini setia mendukung Prabowo sejak Pilpres 2019. Pada Pilpres 2024, dia tercatat menjadi Ketua Badan Komunikasi/Direktur Media Kampanye TKN Prabowo-Gibran.

    (fyk/fyk)

  • Profil Angga Raka, Wamenkomdigi yang Dikabarkan Digeser Prabowo ke PCO

    Profil Angga Raka, Wamenkomdigi yang Dikabarkan Digeser Prabowo ke PCO

    Bisnis.com, JAKARTA— Angga Raka Prabowo dikabarkan bakal dilantik menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Akan tetapi belum diketahui apakah dia akan menggantikan posisi Hasan Nasbi.

    Angga Raka sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi). Dia dilantik menjadi Wamenkomdigi Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta Pusat pada 21 Oktober 2024.

    Pria kelahiran 8 September 1989 tersebut merupakan kader Partai Gerindra sejak 2008. Dalam struktur Partai Gerindra, Angga menempati posisi sebagai Wakil Sekretaris Jenderal sekaligus Ketua Badan Komunikasi.

    Sebelumnya, pada 2019 dia pernah menjadi Kepala Departemen Media Sosial Partai Gerindra.

    Setahun sebelumnya, pada 2018, dia menjabat sebagai Chief Executive Officer Tabloid Independent Observer. Lalu, pada 2021, dia diangkat menjadi Komisaris PT Teknologi Militer Indonesia. Pada 2017, dia menjadi CEO PT Media Pandu Bangga.

    Angga Raka juga pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Komunikasi sekaligus Direktur Media Kampanye Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Umum Presiden 2024.

    Angga Raka meraih gelas S1 Hubungan Internasional dari Universitas Jayabaya pada 2011. Dia menjadi satu dari 141 orang yang mendapatkan tanda jasa dan tanda kehormatan dari Presiden Prabowo.

  • 9 Ketika 2 Orang Kepercayaan Prabowo Bertemu di Tengah Ramainya Isu Reshuffle Nasional

    9 Ketika 2 Orang Kepercayaan Prabowo Bertemu di Tengah Ramainya Isu Reshuffle Nasional

    Ketika 2 Orang Kepercayaan Prabowo Bertemu di Tengah Ramainya Isu Reshuffle
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di tengah ramainya isu reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto yang belum berhenti karena dua kursi menteri belum diisi oleh pejabat definitf, dua orang kepercayaan Prabowo ini bertemu.
    Dua kursi menteri yang belum terisi itu adalah kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam).
    Adapun dua orang kepercayaan Prabowo itu adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Mereka berjumpa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
    Dasco tampak menyambut Sjafrie di Gedung Nusantara II dan menemaninya berjalan menuju ruang pimpinan DPR RI. Kemarin, Sjafrie datang Senayan untuk mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI.
    “Jadi ini adalah menunjukkan soliditas antara legislatif dan eksekutif. Itu makna dari saya bertemu Pak Dasco,” ujar Sjafrie pada awak media.
    Berdasarkan unggahan video di akun Instagram Dasco @sufmi_dasco, keduanya sempat berbincang empat mata sebelum akhirnya menuju ke ruang Komisi I DPR. Tawa merekah pada wajah dua orang dekat Prabowo itu.
    Dalam masa penting dan genting, Sjafrie dan Dasco memang sering tampil di muka umum. Misalnya, Dasco menjadi figur yang muncul saat bersama Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat pertama kali mengumumkan nama-nama menteri kabinetnya.
    Selain itu, Dasco juga ikut rapat penyelesaian konflik empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
    Kemudian, dari Dasco pula kita mengetahui Prabowo memberikan abolisi untuk eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong serta amnesti untuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.
    Sementara, Sjafrie tampil ke muka publik setelah aksi demonstrasi dan kerusuhan 25-31 Agustus 2025 terjadi. Kala itu, Sjafrie memastikan bahwa TNI dan Polri solid untuk memastikan keamanan nasional.
    Bahkan, saat ini Sjafrie juga ditunjuk Prabowo untuk menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) sementara atau ad interim setelah Budi Gunawan bersama empat menteri lain dicopot pada Senin (8/9/2025).
    Menilik sepak terjang Dasco dan Sjafrie, keduanya memang memiliki kedekatan dengan Prabowo sejak lama.
    Dasco merupakan loyalis Prabowo yang juga terlibat langsung dalam pembentukan Partai Gerindra di tahun 2008. Ia juga sudah mengenal Prabowo sejak medio ’90-an.
    Selain itu, perjalanan politik Dasco juga tak lepas dari kedekatannya dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon karena keduanya pernah menjadi rekan bisnis.

    Founder lembaga riset KedaiKopi Hendri Satrio mengatakan, Dasco memang dikenal sebagai pembawa pesan Prabowo.
    “Kelihatannya yang bisa menterjemahkan mau-maunya Pak Prabowo ini orang-orang loyalis di sekitarnya, ya ada Sugiono, ada Sudaryono, ya salah satunya Dasco,” ujar Hensat dalam podcast Gaspol di YouTube
    Kompas.com
    , 25 Agustus 2025.
    Selain itu, Hensat menganggap, Dasco bisa diterima semua elite politik karena selalu tegak lurus dengan Prabowo. Artinya, langkah yang diambilnya selalu atas persetujuan dan perintah Prabowo.
    Jika melihat ke belakang, Dasco pun sempat mendapatkan pujian dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai
    rising star
    dalam politik Tanah Air.
    Tak hanya itu, ia juga mengunggah momen pertemuannya dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan dua anaknya, Prananda Prabowo dan Puan Maharani setelah amnesti pada Hasto diberikan.
    “Dasco itu secara politik diterima oleh semua pihak, karena dia dianggap oleh banyak pihak bukan ancaman, karena dia tak punya pretensi apa-apa,” tutur Hensat.
    “Dalam politik itu di saat seseorang dianggap bukan ancaman, dia bisa bebas masuk ke mana-mana,” sambung dia.
    Sementara itu, Sjafrie adalah teman satu angkatan Prabowo, keduanya sama-sama lulus dari Akabri di tahun 1974.
    Tak hanya itu, Sjafrie juga pernah menjadi pengawal pribadi Presiden Soeharto yang merupakan mantan mertua Prabowo, dalam setiap lawatan ke luar negeri.
    Penasihat Senior Lab 45 Andi Widjajanto memandang, Prabowo memang sangat memercayai Sjafrie. Baginya, Sjafrie adalah orang yang paling dipercaya Prabowo ketimbang siapa pun.
    Hal itu tampak dari munculnya Sjafrie menyampaikan konferensi pers di Istana pada 31 Agustus 2025.
    “Presiden Prabowo jauh-jauh lebih dalam memahami operasional
    skill
    dan tempo seorang Sjafrie daripada siapa pun di republik ini. Karena mereka sudah bersama lama banget,” ucap Andi dalam podcast Gaspol di YouTube
    Kompas.com
    , Sabtu (13/9/2025).
    Andi yang juga pernah menjadi Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) di periode pertama Presiden ke 7 RI Joko Widodo itu melihat, pada masa kritis, seorang presiden memang lebih baik menunjuk orang yang paling dipercaya untuk tampil di depan masyarakat.
    “Jadi pada saat
    critical time
    terjadi, memang sebaiknya tidak mencari, tidak membentuk tim baru.
    Critical time
    terjadi saat pemimpin harus segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan cepat, tuntas, dan membutuhkan orang yang sudah betul-betul dipercaya, dipahami, itu ada di diri Pak Sjafrie,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gatot Nurmantyo Dianggap Kuat Jadi Menko Polkam Ketimbang Jenderal Lain, Ini Alasannya

    Gatot Nurmantyo Dianggap Kuat Jadi Menko Polkam Ketimbang Jenderal Lain, Ini Alasannya

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Gatot Nurmantyo dianggap sosok lebih kuat mengisi kursi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Ketimbang tokoh lain dari militer.

    Itu diungkapkan Pengamat Politik Refly Harun. Melalui video yang diunggah di YouTube pribadinya.

    Menurutnya, Gatot layak mengisi kursi tersebut. Bahkan kandidat yang diperhitungkan.

    “Kalau Gatot Nurmantyo menjadi Menko Polkam bukan Menko Polhukam, rasanya layak sekali. Karena urusannya hanya soal politik dan keamanan,” kata Refly dikutip dari Selasa, (16/9/2025).

    “Gatot Nurmantyo itu kandidat yang sangat diperhitungkan,” tambahnya.

    Apalagi, kata dia, Gatot beruntung karena tidak terikat pada kekuatan politik lain. Berbeda dengan jenderal lainnya.

    “Gatot Nurmantyo adalah jenderal yang relatif independen dari kekuatan politik yang berseberangan dengan Gerindra, karena dia tidak gabung dengan kekuatan partai politik manapun. Seperti Moeldoko, seperti Andika Perkasa,” jelasnya.

    Ia mengatakan sosok Menko Polkam harus sosok yang senior. Kalaupun bukan dari militer, harus yang berwibawa.

    “Sosok Menko Polkam harus sosok yang senior. Atau paling tidak orang yang memiliki wibawa sendiri kendati dia sipil, seperti Mahfud MD dulu. Ada Purnomo Yus Giantoro, dan sebelumnya Jono Sudarsono,” ujarnya.

    “Berarti dia membawahi Kementerian Pertahanan, kemudian saya tidak tahu polisi di mana. Apakah urusan hukum, apakah urusan keamanan gitu ya. Kemudian bidang pertahanan dan berbagai macamnya,” sambungnya.

    Apalagi, kata dia, Gatot Nurmantyo adalah tokoh yang dipersepsi sebagai anti Jokowi. Mengingat ia bagian dari koalisi yang kerap mengkritik Jokowi.