Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan formasi baru Kabinet Merah Putih usai reshuffle jilid III, Rabu (17/9/2025).

    Usai terjadinya perombakan dalam kabinet pemerintahan Prabowo, terjadi perumbahan komposisi kekuatan politik di dalamnya. Saat ini, komposisi partai politik dikuasai oleh kader Gerindra dan banyak menggeser sejumlah sosok yang terafiliasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid III yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghadirkan wajah-wajah baru, tetapi juga menandai berakhirnya dominasi sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Dari Sri Mulyani hingga Erick Thohir, kursi mereka kini bergeser atau bahkan hilang sama sekali dari jajaran kabinet.

    Sri Mulyani Indrawati, yang selama hampir dua dekade menjadi ikon teknokrat keuangan, resmi digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. 

    Budi Arie Setiadi, loyalis Jokowi di Kementerian Kominfo, digeser seiring pemecahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital yang kini dipimpin politisi Golkar, Meutya Viada Hafid. Budi Arie pun diberhentikan dengan hormat oleh Prabowo saat reshuffle dan digantikan Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi.

    Nasib serupa dialami Erick Thohir. Dari jabatan strategis Menteri BUMN, dia kini memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lebih mencolok lagi, kursi Menteri BUMN dibiarkan kosong, hanya diisi wakil menteri, dan memunculkan spekulasi kemungkinan peleburan BUMN ke lembaga baru seperti BPI Danantara.

    Lalu, Immanuel Ebenezer (Noel) yang merupakan kepala dari Jokowi Mania (Joman) yang turut diganti oleh Afriansyah Noor usai Noel terjerat kasus korupsi baru-baru ini.

    Komposisi terbaru memperlihatkan semakin kuatnya dominasi Gerindra, dengan 13 posisi menteri dan pejabat setara menteri berhasil dikuasai partai banteng kepala burung itu.

    Sementara itu, partai-partai mitra koalisi seperti Golkar (11), PAN (7), Demokrat (6), PKB (3), PSI (3), Gelora (2), PBB (2), PRIMA (1), serta puluhan pejabat nonpartai (56) turut mengisi struktur pemerintahan.

    Gerindra menempatkan tokoh kunci di beberapa kementerian strategis. Antara lain Prasetyo Hadi sebagai Mensesneg, Sugiono sebagai Menlu, Fadli Zon di Kementerian Kebudayaan, serta Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Selain itu, figur populer seperti Dahnil Anzar Simanjuntak (Wamen Haji & Umrah), Thomas AM Djiwandono (Wamenkeu), dan Ahmad Riza Patria (Wamendes) ikut memperkuat posisi Gerindra di lingkaran inti pemerintahan.

    Golkar tampil sebagai kekuatan kedua terbesar dengan 11 kursi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi motor penting di sektor ekonomi.

    Nama Meutya Hafid di Kementerian Komunikasi dan Digital serta Maman Abdurahman di Kementerian UMKM menandai kader muda Golkar yang ikut mendapat peran.

    Demokrat mendapat 6 pos, salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dipercaya memegang jabatan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Sementara PAN dengan 7 kursi menempatkan tokoh-tokoh kunci seperti Zulkifli Hasan (Menko Pangan) dan Yandri Susanto (Menteri Desa). PKB hanya kebagian 3 pos, dipimpin langsung Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat.

    Adapun PSI dengan 3 kursi berhasil menempatkan Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) dan Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan) dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

    Menariknya, kelompok nonpartai tetap mendominasi secara jumlah dengan 56 kursi, posisi tersebut diisi kalangan profesional dan birokrat dan sejumlah tokok yang terafiliasi dengan partai politik. Sejumlah nama populer dari era Jokowi seperti Tito Karnavian (Mendagri), Erick Thohir (Menpora), dan Budi Gunadi Sadikin (Menkes) masih dipertahankan.

    Namun, beberapa figur nonpartai yang dianggap dekat dengan Jokowi mulai tersisih, memperlihatkan arah konsolidasi kekuasaan kini lebih condong pada partai-partai inti koalisi.

    Berikut Formasi Kabinet Usai Reshuffle Jilid III pada Rabu (17/9/2025):

    Gerindra (Total ada 13)

    1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi

    2. Menteri Luar Negeri: Sugiono

    3. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafi’i

    4. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

    5. Wakil Menteri Keuangan: Thomas AM Djiwandono

    6. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

    7. Wakil Menteri Desa: Ahmad Riza Patria

    8. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo

    9. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

    10. Menteri Koperasi: Ferry Joko Yuliantono

    11. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

    12. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak

    13. Rohmat Marzuki Wakil Menteri Kehutanan

     

    Golkar (Total ada 11)

    1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

    2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

    3. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtaruddin

    4. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani

    5. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

    6. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Widya Putri

    7. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia

    8. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid

    9. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid

    10. Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Wihaji

    11. Menteri UMKM: Maman Abdurahman

     

    Demokrat (Total ada 6)

    1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono

    2. Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

    3. Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Sulaiman

    4. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

    5. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ossy Darmawan

    6. Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

     

    PAN (Total ada 7)

    1. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkfli Hasan

    2. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

    3. Menteri Perdagangan: Budi Santoso

    4. Menteri Desa: Yandri Susanto

    5. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi

    6. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

    7. Menteri Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

     

    PKB (Total ada 3)

    1. Menteri koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

    2. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

    3. Wakil Menteri Koperasi Faridah Farichah

     

    PBB (Total ada 2)

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan

     

    PSI (Total ada 3)

    1. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha

    2. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

    3. Wakil Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Isyana Bagoes Oka

     

    Gelora ( Total ada 2)

    1. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta

    2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Fahri Hamzah

     

    PRIMA (Total ada 1)

    1. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono

    Nonnparpol: (Total ada 56)

    1. Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago

    2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

    2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

    3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto

    4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro

    5. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian

    6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk

    7. Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Christiawan Nasir

    8. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas

    9. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

    10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Hermawan

    11. Menteri Agama: Nasaruddin Umar

    12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej

    13. Menteri HAM: Natalius Pigai

    14. Wakil Menteri HAM: Mugiyanto

    15. Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Agus Andrianto

    16. Wakil Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Silmy Karim

    17. Menteri Keuangan: Purbaya Yudi Sadewa

    18. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

    19. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu

    20. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

    21. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Fajar Riza Ul Haq

    22. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Atip Latipulhayat

    23. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto

    24. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan

    25. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie

    26. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadiki

    27. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono

    28. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

    29. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

    30. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Dzulfikar Ahmad Tawala

    31. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

    32. Wakil Menteri PU: Diana Kusumastut

    33. Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

    34. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana

    35. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria

    36. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

    37. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

    38. Wakil Menteri Kelautan & Perikanan: Didit Herdiawan

    39. Menteri PPN: Rachmat Pambudy

    40. Wakil Menteri PPN: Febrian Alphyanto Ruddyard

    41. MenPANRB: Rini Widyantini

    42. Wakil Menteri PANRB: Purwadi Ariant

    43. Menteri Pemuda dan Olahraga : Erick Thohir

    44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo

    45. Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma’ruf

    46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

    47. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropiyono

    48. Menteri Investasi & Hilirisasi: Rosan Perkasa Roeslani

    49. Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi: Todotua Pasaribu

    50. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni

    51. Menteri Pariwisata: Widianti Putri

    52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ernawati

    53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

    54. Menteri PPPA: Arifatul Choiri Fauzi

    55. Wakil Menteri PPPA: Veronica Tan

    56. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat

     

  • Dilantik Jadi Wamenhut Prabowo, Rohmat Marzuki Punya Harta Rp2,02 Miliar

    Dilantik Jadi Wamenhut Prabowo, Rohmat Marzuki Punya Harta Rp2,02 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan kocok ulang alias reshuffle Kabinet Merah Putih pada Rabu (17/9/2025), salah satunya pada posisi wakil menteri kehutanan (wamenhut).

    Dalam reshuffle jilid ketiga ini, Kepala Negara melantik kader Partai Gerindra Rohmat Marzuki sebagai Wamenhut menggantikan Sulaiman Umar Shiddiq.

    Prabowo juga mendapuk sejumlah pejabat baru dalam pelantikan yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta kemarin. Perinciannya, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago dilantik sebagai Menko Polkam, Erick Thohir dilantik sebagai Menpora setelah bergeser dari jabatan sebelumnya sebagai Menteri BUMN, dan Afriansyah Noor sebagai Wamenaker.

    Lebih lanjut, posisi Wamenkop dijabat kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Farida Faricha, sedangkan Angga Raka Prabowo menjadi Kepala PCO menggantikan Hasan Nasbi.

    Selain itu, Prabowo juga melantik Sonny Sanjaya dan Nanik S. Deyang sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

    Profil dan Harta Kekayaan Rohmat Marzuki

    Sebelum dilantik sebagai Wamenhut, Rohmat Marzuki merupakan legislator DPRD Jawa Tengah, tepatnya sebagai Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Jateng. Dia juga menjabat sebagai bendahara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gerindra Jawa Tengah.

    Menilik dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Rohmat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 17 Maret 2025, harta kekayaannya mencapai Rp2,02 miliar sebagai anggota DPRD Jawa Tengah.

    Jumlah itu sebagian besar datang dari tiga entri tanah dan bangunan senilai Rp2,75 miliar, yang tersebar di kawasan berbeda-beda yakni Kota Bandung, Magelang, dan Karawang.

    Lebih lanjut, harta berupa alat transportasi dan mesin tercatat sebesar Rp680 juta, antara lain mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar tahun 2019 hasil sendiri senilai Rp425 juta, mobil Mercy B tahun 2014 hasil sendiri seharga Rp80 juta, serta mobil Toyota Rush 2019 hasil sendiri senilai Rp175 juta.

    Di samping, Rohmat melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya sebesar Rp180,85 juta serta harta kas dan setara kas senilai Rp100 juta. Dia lantas melaporkan nominal utang sebesar Rp1,68 miliar, sehingga total harta kekayaannya menjadi Rp2,02 miliar.

  • ISDS Ungkap Kedekatan Prabowo dan Djamari Chaniago, Singgung Senioritas Militer – Page 3

    ISDS Ungkap Kedekatan Prabowo dan Djamari Chaniago, Singgung Senioritas Militer – Page 3

    Kedekatan sejak dini ini yang membuat hubungannya tetap terjaga hingga saat ini. Kedekatan ini pun akhirnya membawa Djamari masuk ke Partai Gerindra setelah purna tugas sebagai perwira Angkatan Darat.

    Dari segi pengalaman, Djamari juga telah malang melintang di dunia militer dengan pernah menjabat berapa jabatan strategis seperti Panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD (Pangkostrad) dan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI.

    “Djamari juga memiliki pengalaman politik 1997-1998 sebagai anggota MPR,” jelas Edna.

    Dengan rentetan historis itu, Edna yakin baik Djamari, Prabowo maupun Sjafrie pasti akan memiliki warna yang sama dalam menentukan kebijakan di bidang Politik dan Keamanan.

    “Merujuk pada circle polkam di mana Prabowo, Djamari, dan Sjafrie merupakan teman-teman lama, bisa diduga tidak ada suara yang berbeda dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait Polkam,” tutup Edna.

     

  • Istana Tanggapi Rangkap Tiga Jabatan Angga Raka Prabowo

    Istana Tanggapi Rangkap Tiga Jabatan Angga Raka Prabowo

    GELORA.CO -Politisi Partai Gerindra, Angga Raka Prabowo, kini resmi memegang tiga jabatan strategis sekaligus usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore, 17 September 2025.

    Selain memimpin Badan Komunikasi Pemerintah, Angga diketahui masih menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), sekaligus Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero).

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi soal rangkap jabatan tersebut. Ia menyebut pemerintah akan mengevaluasi dari sisi peraturan dan fungsi penugasan yang diemban Angga.

    “Nanti akan kita lihat sejauh mana secara, tentu pertama masalah peraturan ya itu yang pertama. Nah sekarang dengan beliau diminta menjadi kepala badan komunikasi pemerintahan nanti akan kita lihat, kita evaluasi pertama dari sisi peraturan perundang-undangannya, yang kedua dari sisi fungsinya,” ujarnya kepada awak media, seperti dikutip Kamis, 18 September 2025.

    Prasetyo menegaskan, rangkap jabatan tersebut tidak menyalahi aturan selama masih dalam kerangka penugasan negara.

    “Kalau dalam rangka menjalankan fungsi, contoh misalnya saat ini beliau masih juga menjadi Wamen Komdigi, itu bagian dari menjalankan kedua fungsi ini supaya lebih maksimal,” tandasnya.

    Sementara itu, Angga Raka menegaskan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah bukan lembaga baru, melainkan transformasi dari Kantor Komunikasi Presiden (PCO).

    Ia menjelaskan, lembaga yang baru dipimpinnya itu bertugas memperkuat koordinasi dan eksekusi komunikasi lintas kementerian/lembaga, sehingga sejalan dengan tugasnya di Wamen Komdigi.

    “Kita diminta perkuat koordinasi, fungsi koordinasi, fungsi eksekusi komunikasi di pemerintah antar K/L dan ini juga inline dengan posisi saya di Wamen Komdigi. Jadi kita perkuat komunikasi agar semua program-program Bapak Presiden tersampaikan dengan baik kepada publik,” jelas Angga

  • Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Perombakan atau 
    reshuffle 
    Kabinet Merah Putih pada Rabu (17/9/2025) kemarin turut mengubah komposisi partai-partai politik yang mendapatkan kursi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Ada 11 orang yang dilantik Prabowo untuk masuk jajaran Kabinet Merah Putih, terdiri dari anggota partai politik maupun nonpartai politik.
    Partai Gerindra, misalnya, sebagai partai politik terbesar di Koalisi Indonesia Maju, mendapatkan tambahan kursi dari pos Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang diisi Djamari Chaniago.
    Sebaliknya, PDI-P yang memang berada di luar pemerintahan, kehilangan kursi kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang sebelumnya diduduki politikus PDI-P Hendrar Prihadi.
    Lantas, seperti apa komposisi partai politik di Kabinet Merah Putih setelah reshuffle jilid ketiga? Berikut daftarnya
    1. Djamari Chaniago:  Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
    2. Prasetyo Hadi: Menteri Sekretaris Negara
    3. Sugiono: Menteri Luar Negeri
    4. Supratman AndiAgtas: Menteri Hukum
    5. Fadli Zon: Menteri Kebudayaan
    6. Maruarar Sirait: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman
    7. Rachmat Pambudy: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
    8. Ferry Juliantono: Menteri Koperasi
    9. Mochamad Irfan Yusuf: Menteri Haji dan Umrah
    10. Angga Raka Prabowo: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah/Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
    10. Muhammad Syafi’i: Wakil Menteri Agama
    11. Thomas Djiwandono: Wakil Menteri Keuangan
    12. Ahmad Riza Patria: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    13. Sudaryono: Wakil Menteri Pertanian
     
    14. Helvi Yuni Moraza: Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    15. Taufik Hidayat: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga
    16. Dahnil Anzar Simanjuntak: Wakil Menteri Haji dan Umrah
    17. Rohmat Marzuki: Wakil Menteri Kehutanan
    18. Hashim Djojohadikusumo: Utusan Khusus Presiden Iklim dan Energi
    1. Airlangga Hartarto: Menteri Koordinator Perekonomian
    2. Agus Gumiwang Kartasasmita: Menteri Perindustrian
    3. Bahlil Lahadalia: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
    4. Meutya Hafid: Menteri Komunikasi dan Digital
    5. Nusron Wahid: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Wihaji: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    7. Maman Abdurrahman: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    8. Mukhtarudin: Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    9. Lodewijk Freidrich Paulus: Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan
    10. Christina Aryani: Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    11. Dyah Roro Esti: Wakil Menteri Perdagangan
    1. Zulkifli Hasan: Menteri Perdagangan
    2. Yandri Susanto: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    3. Sakti Wahyu Trenggono: Menteri Kelautan dan Perikanan
    4. Budi Santoso: Menteri Perdagangan
    5. Dudy Purwagandhi: Menteri Perhubungan
    6. Hanif Faisol Nurrofiq: Menteri Lingkungan Hidup
    7. Viva Yoga Mauladi: Wakil Menteri Transmigrasi
    8. Bima Arya Sugiarto: Wakil Menteri Dalam Negeri
    9. Zita Anjani: Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata
    1. Agus Harimurti Yudhoyono: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    2. Teuku Riefky Harsya: Menteri Ekonomi Kreatif
    3. Iftitah Suryanegara: Menteri Transmigrasi
    4. Dody Hanggodo: Menteri Pekerjaan Umum
    5. Ossy Dermawan: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Afriansyah Noor: Wakil Menteri Ketenagakerjaan
    1. Muhaimin Iskandar: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    2. Saifullah Yusuf: Menteri Sosial
    3. Faisol Riza: Wakil Menteri Perindustrian
    4. Farida Farichah: Wakil Menteri Koperasi
    1. Yassierli: Menteri Ketenagakerjaan (sosok nonpartai politik yang di-
    endorse
    PKS)
    1. Yusril Ihza Mahendra: Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    1. Raja Juli Antoni: Menteri Kehutanan
    2. Isyana Bagoes Oka: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    3. Giring Ganesha: Wakil Menteri Kebudayaan
    1. Anis Matta: Wakil Menteri Luar Negeri
    2. Fahri Hamzah: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
    1. Agus Jabo Priyono: Wakil Menteri Sosial
    1. Diaz Hendropriyono Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
    1. Muhammad Mardiono: Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan
    1. Ahmad Ridha Sabana: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 "Reshuffle" Ketiga Prabowo: Jatah Gerindra Bertambah, “Orang” PDI-P Tersingkir? Nasional

    4 "Reshuffle" Ketiga Prabowo: Jatah Gerindra Bertambah, “Orang” PDI-P Tersingkir? Nasional

    “Reshuffle” Ketiga Prabowo: Jatah Gerindra Bertambah, “Orang” PDI-P Tersingkir?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto melakukan
    reshuffle
    atau perombakan kabinet untuk ketiga kalinya selama 11 bulan memimpin pada Rabu (17/9/2025).
    Pada
    reshuffle
    tersebut, orang-orang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) atau yang dekat dengan partai tersebut semakin terbuang, seperti politikus senior PDI-P Hendrar Prihadi yang dicopot dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP).
    Kemudian, ada nama Sulaiman Umar yang pernah menjadi kader PDI-P. Adik Ipar pengusaha Haji Isam ini dicopot sebagai Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut).
    Pencopotan dua orang tersebut menambah daftar orang-orang atau yang dekat dengan PDI-P yang tersingkir dari Kabinet Merah Putih.
    Sebelumnya, pada
    reshuffle
    kedua, Prabowo sudah mencopot Budi Gunawan dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
    Budi Gunawan diketahui sempat dirumorkan dengan dengan PDI-P. Sebab, pernah menjadi ajudan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.
    Selain itu, ada nama Sri Mulyani yang dicopot dari posisi Menteri Keuangan (Menkeu). Dia juga sempat disebut dekat dengan Megawati.
    Namun, PDI-P diketahui memang memutuskan tidak berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo. Mereka tegas akan berperan sebagai penyeimbang pemerintah.
    Berbeda dengan PDI-P, jatah Partai Gerindra di Kabinet Merah Putih bertambah usai Prabowo melakukan
    reshuffle
    yang ketiga.
    Ada nama Rohmat Marzuki yang dilantik menjadi Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) menggantikan Sulaiman Umar.
    Rohmat adalah Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah (Jateng). Dia juga bendahara DPD Gerindra Jateng.
    Kemudian, ada nama Muhammad Qodari yang dipercaya menjabat Kepala Staf Kepresidenan menggantikan AM Putranto.
    Qodari diketahui berada di kubu Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
    Berikut komposisi menteri dari Partai Gerindra usai
    reshuffle
    ketiga:
    Berikut komposisi wakil menteri dan kepala badan dari Gerindra usai
    reshuffle
    ketiga:
    Sementara itu, berikut daftar menteri, wamen, dan kepala badan yang diganti Prabowo pada
    reshuffle
    ketiga:
    Berikut daftar menteri, wamen, kepala dan wakil kepala badan yang dilantik Prabowo:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Prabowo Dinilai Pinggirkan Dendam Masa Lalu dengan Lantik Djamari Chaniago Nasional

    1 Prabowo Dinilai Pinggirkan Dendam Masa Lalu dengan Lantik Djamari Chaniago Nasional

    Prabowo Dinilai Pinggirkan Dendam Masa Lalu dengan Lantik Djamari Chaniago
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Peneliti Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) Edna Caroline Pattisina menilai, penunjukan Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bukan seorang pendendam.
    Pasalnya, Djamari merupakan sekretaris Dewan Kehormatan Perwira yang yang memberikan rekomendasi pemecatan Prabowo pada tahun 1998.
    “Presiden Prabowo tetap berusaha untuk tidak mengutamakan dendam, tetapi masih merujuk pada pengalaman dan hubungan personalnya di masa lalu,” kata Edna kepada
    Kompas.com
    , Rabu (17/9/2025).
    Edna menjelaskan, kedekatan personal antara Prabowo dan Djamari sudah terjalin sejak masa pendidikan di Akabri.
    Prabowo yang masuk Akabri pada 1973, kemudian tinggal kelas dan bergabung dengan angkatan 1974 yang seangkatan dengan Sjafrie Sjamsoeddin.
    “Djamari yang merupakan
    letting
    1971 adalah ‘pengasuh’
    letting
    1974, yang berarti ia memiliki kedekatan personal dengan Prabowo dan Sjafrie. Djamari bahkan pernah menjadi komandan Prabowo saat mereka sama-sama di Akabri,” ujar Edna menjelaskan.
    Menurut Edna, rekonsiliasi pribadi antara Prabowo dan Djamari juga tecermin ketika Djamari bergabung ke Partai Gerindra besutan Prabowo.
    Selain itu, Djamari memiliki pengalaman politik sebagai anggota MPR pada 1997-1998, meski setelahnya lebih banyak berkecimpung di dunia bisnis.
    Edna mengingatkan, lingkaran politik dan keamanan (polkam) saat ini banyak diwarnai oleh tokoh-tokoh lama yang memiliki latar belakang serupa.
    “Merujuk pada
    circle
    polkam di mana Prabowo, Djamari, dan Sjafrie merupakan teman-teman lama, bisa diduga tidak ada suara yang berbeda dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait Polkam. Tidak saja ketiganya berasal dari kalangan militer, tetapi juga berasal dari angkatan 70-an yang kurang lebih punya mindset dan budaya dari masa itu,” ujar dia.
    Di samping itu, penunjukan Djamari juga menegaskan pentingnya faktor senioritas dalam tradisi militer karena posisi Menko Polkam sebagai koordinator menuntut untuk diisi sosok senior.
    “Dengan pemberian jabatan Jenderal Kehormatan, Djamari jadi memiliki otoritas sebagai Menteri Koordinator yang di antaranya akan mengoordinasi TNI, Polri, dan Kementerian Pertahanan, selain adanya Wamenhan dan Ses Menko Polhukam yang semuanya dijabat oleh purnawirawan bintang tiga TNI AD,” kata Edna.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu.
    Ia menggantikan Budi Gunawan yang dicopot pada Senin (8/9/2025).
    Posisi Menko Polka sempat diisi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polkam Ad Interim selama satu pekan sebelum pelantikan Djamari.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tok, Pansus Sepakat Bawa RUU Pengelolaan Ruang Udara ke Sidang Paripurna Nasional 17 September 2025

    Tok, Pansus Sepakat Bawa RUU Pengelolaan Ruang Udara ke Sidang Paripurna Nasional 17 September 2025

    Tok, Pansus Sepakat Bawa RUU Pengelolaan Ruang Udara ke Sidang Paripurna
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Panitia Khusus (Pansus) DPR RI sepakat membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara ke sidang paripurna.
    Keputusan itu diketok dalam rapat Pansus yang dihadiri seluruh perwakilan fraksi partai politik dan pemerintah di Ruang Rapat Komisi I DPR RI.
    Setelah seluruh perwakilan menyampaikan pandangan atas RUU tersebut, Ketua Pansus RUU Pengelolaan Ruang Udara DPR RI, Endipat Wijaya, menanyakan sikap forum.
    “Apakah kita menyetujui untuk kita setuju dilanjutkan kepada sidang pembicaraan tingkat kedua?” tanya Endipat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
    Seluruh peserta rapat kemudian menyatakan setuju RUU Pengelolaan Ruang Udara dibawa ke pembahasan tingkat dua.
    Endipat menuturkan, setelah disahkan nanti, UU Pengelolaan Ruang Udara akan mengatur sinkronisasi lembaga-lembaga yang berkepentingan atas ruang udara.
    Kehadiran UU itu menurutnya bakal membuat tidak hanya satu lembaga yang bertanggung jawab atas persoalan ruang udara.
    UU itu juga bisa menjadi dasar hukum bagi kementerian terkait ketika muncul teknologi terbaru seperti drone taxi maupun balon udara pengangkut barang.
    “Kita kasih dalam undang-undang ini payung hukumnya itu dipegang oleh teman-teman Kementerian Perhubungan,” ujar Endipat.
    Lebih lanjut, politikus Partai Gerindra itu mengatakan, kehadiran UU ini juga bisa menjadi dasar hukum terkait mekanisme penyidikan mengenai dugaan pelanggaran di ruang udara.
    Selama ini, kata dia, kewenangan penyidikan tumpang tindih antar kementerian atau lembaga terkait.
    “Penyidikan selama ini kalau di ruang udara itu kadang-kadang tumpang tindih, TNI AU ngerjain apa, PPNS ngerjain apa, polisi ngerjain apa. Nah di undang-undang ini kita perjelas,” tutur Endipat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamenkomdigi, Komut Telkom & Kepala BKP

    Wamenkomdigi, Komut Telkom & Kepala BKP

    Jakarta –

    Angga Raka Prabowo baru saja dilantik sebagai Kepala Biro Komunikasi Pemerintah (BKP) yang merupakan transformasi dari PCO (Presidential Communication Office) atau Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Jabatan baru Angga ini menambah jabatannya sebelumnya sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) dan Komisaris Utama Telkom.

    Angga diketahui telah menjabat sebagai wakil menteri di era Budi Arie Setiadi yang saat itu kementeriannya masih bernama Kominfo. Di era pemerintahan Prabowo Subianto, jabatan wakil menteri masih dipegang Angga.

    Seiring berjalannya waktu, Angga juga ditunjuk sebagai Komisaris Utama Telkom menggantikan Bambang Brodjonegoro pada Mei 2025.

    Meski Mahkamah Konstitusi (MK) melarang wakil menteri (wamen) rangkap jabatan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan oleh Telkom, Selasa (16/7/2025) jabatan Komut tetap diduduki Angga.

    Dan terbaru, Angga menjabat sebagai Kepala BKP, di mana pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Pelantikan ini berdasarkan tiga keputusan presiden (keppres) yakni: Keppres Nomor 96P/2025, Keppres Nomor 97P/2025, dan Keppres Nomor 152/TPA 2025.

    Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung pelantikan sejumlah pejabat tersebut. Prabowo membacakan sumpah yang diikuti Djamari Chaniago hingga Erick Thohir.

    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-perundangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” bunyi sumpah tersebut yang diikuti pejabat yang dilantik.

    Dirangkum detikINET dari berbagai sumber, Angga Raka merupakan kader Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto sejak 2008. Pada 2014, Angga dipercaya menjadi sekretaris pribadi Prabowo hingga 2017.

    Pada 2018, nama Raka Angga sempat tercantum dalam susunan direksi tabloid Independent Observer sebagai CEO. Kemudian pada tahun 2021, Prabowo memperkenalkannya sebagai Komisaris PT Teknologi Militer Indonesia (TMI). Seterusnya, ia menjadi orang kepercayaan Prabowo.

    Pria kelahiran 8 September 1989 ini setia mendukung Prabowo sejak Pilpres 2019. Pada Pilpres 2024, dia tercatat menjadi Ketua Badan Komunikasi/Direktur Media Kampanye TKN Prabowo-Gibran.

    (agt/fyk)

  • DPRD Probolinggo Soroti Kinerja Perumdam Bayuangga, Direksi Akan Dipanggil

    DPRD Probolinggo Soroti Kinerja Perumdam Bayuangga, Direksi Akan Dipanggil

    Probolinggo (beritajatim.com) – Kinerja Perumdam Bayuangga Kota Probolinggo mendapat sorotan tajam dari legislatif setelah adanya temuan audit Inspektorat yang mengindikasikan potensi kerugian. Komisi II DPRD Kota Probolinggo memastikan akan memanggil direksi perusahaan daerah tersebut untuk dimintai klarifikasi.

    Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo, Riyadlus Sholihin, menjelaskan persoalan bermula dari kebijakan pembayaran iuran dana pensiun yang dianggap dipaksakan. Menurutnya, keputusan itu diambil tanpa memperhatikan kondisi keuangan perusahaan yang belum sehat.

    “Persoalan ini muncul karena ada pemaksaan membayar iuran dana pensiun, padahal kemampuan perusahaan tidak memungkinkan,” ujarnya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (17/9/2025).

    Selain itu, Riyadlus menyoroti lemahnya manajemen cadangan ekuitas. Aturan mengharuskan perusahaan menyisihkan minimal 20 persen ekuitas untuk dana cadangan, namun hasil audit menunjukkan Perumdam baru menyiapkan Rp3,5 miliar atau sekitar 11,5 persen. Ironisnya, dana itu sudah digunakan untuk membayar pensiun sebesar Rp800 juta pada 2023 dan Rp1,1 miliar pada 2024.

    “Dana cadangan itu seharusnya tidak boleh disentuh sebelum mencapai 20 persen. Kenyataannya sudah digunakan, ini jelas pelanggaran,” tegas politisi Gerindra tersebut.

    Ia juga menilai tata kelola internal Perumdam Bayuangga masih bermasalah. Beberapa jabatan strategis kerap berganti, sementara ada posisi vital yang terlalu lama dipegang satu orang sehingga menimbulkan ketimpangan pengelolaan. Fungsi dewan pengawas maupun satuan pengawas internal (SPI) juga disebut belum berjalan maksimal.

    “Ada kelemahan pengawasan yang membuat masalah ini berlarut. Karena itu kami akan memanggil direksi Perumdam untuk dimintai klarifikasi,” tegas Riyadlus.

    Kepala Inspektorat Kota Probolinggo, Puji Prastowo, menilai perbaikan tata kelola menjadi kunci agar kinerja perusahaan kembali stabil. Menurutnya, meski dana cadangan sudah terbentuk, manajemen harus memperkuat sistem pengelolaan keuangan.

    “Direktur, dewan pengawas, hingga SPI harus bekerja keras meningkatkan tata kelola. Itu yang paling penting ke depan,” jelas Puji.

    Ia menegaskan bahwa dana cadangan Rp3,5 miliar tersebut murni berasal dari keuangan internal Perumdam, bukan dari APBD. “Kami hanya melakukan audit, sementara soal pembentukan dana cadangan merupakan ranah bagian perekonomian,” tandasnya.

    Komisi II DPRD memastikan akan terus mengawal temuan ini dan mendesak Pemkot Probolinggo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Perumdam Bayuangga. [ada/beq]