partai: Gerindra

Gerindra Pati siap usulkan pemecatan Bupati Sudewo dari anggota partai

Pati (ANTARA) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Pati, Jawa Tengah, siap mengusulkan pemecatan keanggotaan Bupati Pati Sudewo, dari Partai Gerindra, menyusul desakan masyarakat Pati yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Pati, Jumat.

“Kami akan menyampaikan surat sesuai tuntutan Masyarakat Pati Bersatu (MPB) kepada DPP Partai Gerindra melalui DPD Partai Gerindra Jawa Tengah,” kata Ketua DPC Gerindra Pati Hardi, saat menemui massa aksi bersama Ketua DPRD Pati Ali Badrudin beserta jajaran di depan gedung DPRD Pati.

Selain pemecatan, warga juga menuntut adanya pergantian anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati dari Fraksi Gerindra, yakni Irianto Budi Utomo, dengan anggota lain juga disetujui dan segera ditindaklanjuti.

“Pada prinsipnya, Partai Gerindra mendukung penuh Pansus Hak Angket DPRD Pati yang saat ini sedang berjalan. Tentu melalui mekanisme usulan dari fraksi kepada pimpinan dewan,” ujar Hardi yang juga wakil ketua DPRD Pati.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin menegaskan pihaknya bersama seluruh anggota dewan berkomitmen menuntaskan Pansus Hak Angket DPRD Pati hingga tuntas.

“DPRD Pati akan mengawal dan menyelesaikan pansus ini semaksimal mungkin. Kami tidak akan menyetujui kebijakan Bupati Sudewo apabila terbukti melanggar hukum,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai mayoritas di DPRD tetap berkomitmen mempertahankan Teguh Bandang Waluyo sebagai Ketua Pansus Hak Angket. Namun, sesuai aspirasi masyarakat, salah satu anggota Pansus dari PDI Perjuangan, Jokowi Yudi juga akan diganti karena dinilai jarang mengikuti rapat.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan aliansi masyarakat Kabupaten Pati Bersatu menyampaikan sedikitnya enam poin tuntutan. Salah satunya terkait dugaan pelanggaran hukum oleh Bupati Sudewo yang kini tengah diselidiki melalui Hak Angket DPRD.

DPRD dan partai-partai pengusung menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat dan menjaga integritas proses politik di Kabupaten Pati.

Sebelumnya, pengunjuk rasa meragukan komitmen anggota pansus dalam menyelesaikan hak angket tersebut karena ada dugaan penggembosan.

Tristoni, Tim Advokasi Masyarakat Pati Bersatu menyoroti dugaan adanya praktik penggembosan dalam kerja Pansus DPRD Pati.

Menurut dia, tim advokasi menemukan sejumlah bukti dan informasi terkait dugaan tersebut. Namun, pihaknya menegaskan data lengkap baru bisa disampaikan secara resmi di kantor tim advokasi.

Ia menilai indikasi penggembosan terlihat jelas dari sikap sejumlah anggota Pansus yang dinilai pasif.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

19/09/2025 20:43
Prabowo Dukung Menkeu Purbaya, Tarik Anggaran Kementerian yang Belum Optimal

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan restu kepada Menteri Keuangan (Menkeu) untuk menarik kembali dan merealokasi anggaran kementerian yang belum optimal hingga akhir Oktober 2025 lalu.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya mengungkap bakal mulai memantau secara ketat penyerapan anggaran di kementerian-kementerian besar. Apabila ada anggaran yang belum optimal diserap sampai akhir bulan depan, maka berpotensi untuk dialihkan untuk mendanai program-program bantuan yang langsung diterima masyarakat.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai kebijakan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Apalagi, dia meyakini langkah Menkeu didasarkan pada data.

“Kalau memang ada kementerian yang menurut data tersebut serapannya masih belum optimal ya sudah menjadi kewajiban untuk kita bersama-sama, terutama Kementerian Keuangan, mendorong supaya pelaksanaannya program-program di kementerian tersebut yang korelasinya nanti dengan penyerapan anggaran itu nanti bisa optimal,” terang Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Prasetyo mengakui Presiden turut menyoroti hal yang sama dengan Purbaya. Bahkah, lebih jauh, Kepala Negara disebut mendorong langkah Menkeu baru itu.

“Beliau [Presiden] fokus betul dan sekali lagi beliau bukan sekadar setuju, justru itu harus kita dorong bersama-sama apa yang menjadi kendala dicari jalan keluarnya” terang politisi Partai Gerindra itu.

Secara terpisah di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Purbaya menyebut pihaknya akan menghitung berapa anggaran yang bakal ditarik kembali dari kementerian yang tidak melakukan belanja secara optimal. Dia menegaskan tidak ingin ada dana menganggur di kas anggaran kementerian.

“Kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain untuk mengurangi defisit atau untuk mengurangi utang,” kata Purbaya kepada wartawan.

Mantan Ketua LPS itu lalu mencontohkan salah satunya anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Dia bakal mengirim tim bantuan ke badan baru itu guna mendorong penyerapan anggarannya.

“Justru kita mau membantu MBG biar diserap lebih cepat. Tapi kalau saya enggak ada sanksi, ya mereka santai-santai aja,” jelas Purbaya.

19/09/2025 18:51
Bupati Bondowoso Tegaskan Keuangan Daerah Terkendali, Gerindra Soroti Efektivitas P-APBD 2025

Bondowoso (beritajatim.com) – Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan kondisi keuangan daerah masih terkendali meski Fraksi Partai Gerindra menyoroti efektivitas pengelolaan anggaran dalam Raperda Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat paripurna, Kamis (18/9/2025), ia menyebut defisit APBD berada di bawah 1 persen.

Menurut Bupati, struktur belanja disusun dengan memperhatikan kondisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun berjalan sehingga tetap mampu mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“P-APBD 2025 tetap kami arahkan pada program yang berdampak langsung, seperti kesehatan, pendidikan, UMKM, hingga sektor pertanian yang menjadi prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.

Gerindra sebelumnya menyoroti penurunan belanja modal yang dinilai berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur, serta kenaikan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dianggap rawan bila tidak dijelaskan indikator penggunaannya secara rinci. Juru bicara fraksi, Abdul Majid, menekankan agar setiap rupiah benar-benar berdampak pada masyarakat, bukan sekadar tercatat dalam laporan.

Menjawab hal itu, Bupati menegaskan pemerintah daerah terus berkomitmen memperkuat layanan publik. Fleksibilitas Puskesmas dan Labkesda didorong untuk melakukan inovasi pelayanan sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Selain itu, upaya menekan angka kemiskinan juga tetap dipertahankan. Data menunjukkan persentase penduduk miskin Bondowoso turun dari 13,34 persen pada 2023 menjadi 12,60 persen pada 2024. Program penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan infrastruktur dasar disebut menjadi fokus utama.

Di sisi lain, pemerintah daerah menyiapkan langkah mengurangi pengangguran dengan program pemagangan bersama perusahaan, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, serta perluasan kesempatan kerja. Indeks Gini Ratio Bondowoso pada 2024 tercatat 0,33, yang menunjukkan tingkat ketimpangan relatif rendah.

Gerindra juga mengingatkan tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya mencerminkan lemahnya perencanaan organisasi perangkat daerah (OPD). Menjawab itu, Bupati menyatakan inventarisasi aset tengah dilakukan untuk memperkuat landasan kebijakan pengelolaan keuangan.

Sebagai bentuk peningkatan pelayanan publik, Mall Pelayanan Publik “Bondowoso Berkah” yang sudah beroperasi sejak 22 Agustus 2025 dijadwalkan launching resmi oleh Menteri PAN-RB pada 24 September mendatang secara daring. Dengan berbagai catatan tersebut, Bupati berharap P-APBD 2025 benar-benar menjadi instrumen pro-rakyat, bukan sekadar dokumen teknis, melainkan sarana memperkuat kemandirian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bondowoso. [awi/beq]

19/09/2025 15:16
DPRD Surabaya Desak Swasta Ikut Bantu Korban Kebakaran Jemursari

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Bagas Iman Waluyo, mendesak pihak swasta, baik perusahaan-perusahaan besar maupun pelaku usaha di Kota Surabaya, ikut turun tangan membantu korban kebakaran di Jemursari, Kecamatan Wonocolo. Menurutnya, pihak swasta memiliki tanggung jawab sosial terhadap warga yang terdampak musibah.

“Minimal perusahaan-perusahaan besar atau hotel yang ada di wilayah terdekat ikut peduli. Mereka mencari rezeki di Surabaya, sudah semestinya juga bertanggung jawab untuk membantu warganya,” tegas Bagas usai meninjau lokasi kebakaran, Jumat (19/9/2025).

Bagas datang langsung ke lokasi kebakaran yang menghanguskan sekitar 7 rumah kontrakan dan membuat sekitar 10 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal serta harta benda. Dia juga memberikan bantuan berupa sembako dan santunan kepada warga terdampak sebagai bentuk kepedulian.

“Ini bagian dari tanggung jawab moral kami sebagai wakil rakyat. Tapi kami juga berharap agar pelaku usaha ikut hadir, karena musibah seperti ini bukan hanya urusan pemerintah, melainkan juga tanggung jawab bersama,” ujar politisi muda Gerindra ini.

Menurut Bagas, Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan di Surabaya dapat diarahkan untuk membantu pembangunan hunian sementara maupun kebutuhan dasar para korban. Bagas menilai langkah ini akan mempercepat proses pemulihan warga pasca kebakaran.

“CSR jangan hanya dipajang di laporan tahunan perusahaan. Salurkan untuk kepentingan kemanuasiaan seperti membantu korban kebakaran yang kini kehilangan segalanya,” tegasnya.

Dalam tinjauan tersebut, Bagas juga berdialog dengan warga dan menyapa relawan. Dia memuji semangat gotong royong warga sekitar yang menampung korban kebakaran di rumah mereka masing-masing.

“Solidaritas warga luar biasa, banyak korban ditampung tetangganya. Ini semangat yang harus terus dijaga dan diperkuat,” katanya.

Bagas juga mengapresiasi kecepatan tim pemadam kebakaran Surabaya yang tiba di lokasi hanya dalam tujuh menit setelah laporan diterima. Respons cepat tersebut, menurutnya, berhasil mencegah kebakaran meluas dan memakan korban jiwa.

“Respon tim pemadam sangat cepat dan terstruktur, sehingga api tidak menyebar lebih luas. Ini patut diapresiasi,” ujarnya.

Bagas menambahkan, terdapat donasi dari berbagai pihak sudah mencapai Rp50 juta dan akan dikelola bersama Baznas untuk mempercepat pembangunan hunian sementara. Bagas berharap dukungan dari swasta dapat memperbesar jumlah bantuan agar warga segera mendapatkan tempat tinggal yang layak.

“Jangan biarkan warga menunggu terlalu lama. Dengan kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, kita bisa percepat pemulihan mereka,” kata Bagas.

Selain itu, Bagas juga mendorong Pemkot Surabaya memperkuat regulasi terkait penyaluran CSR. Dia menilai jika dikelola dengan baik, CSR bisa menjadi solusi permanen untuk penanganan kebakaran maupun bencana lain di Surabaya. “Kalau penyaluran CSR ini tertata, dampaknya bisa langsung dirasakan warga. Jangan sampai ada perusahaan yang lari dari tanggung jawab sosialnya,” pungkas Bagas. [asg/kun]

19/09/2025 13:57
Komdigi soal 1 Orang 1 Akun Medsos: Ikhtiar Membuat Ruang Digital Aman Nasional 19 September 2025

Komdigi soal 1 Orang 1 Akun Medsos: Ikhtiar Membuat Ruang Digital Aman
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai, usul untuk membatasi satu orang hanya memiliki satu akun media sosial bertujuan untuk menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan produktif.
“Ini kan keikhtiar kita. Upaya kita untuk membuat ruang digital kita itu sehat, aman,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi Ismail di kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
“Nah, sehat dan aman ini tentu rekan-rekan media juga ingin seperti itu, tidak terjadi adanya orang yang melakukan penipuan terhadap apa pun,” imbuh dia.
Menurut Ismail, terkadang tindakan penipuan di media sosial terjadi bukan hanya karena niat, melainkan kesempatan yang terbuka luas.
Ia menjelaskan, kondisi anonim di ruang digital sering kali mendorong individu untuk melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab, termasuk menyebarkan konten melanggar hukum atau merugikan orang lain.
“Ketika ada orang masuk di ruang digital, dia tidak lagi diketahui bahwa dia bisa bersembunyi. Nah, ketika ada kondisi yang seperti ini, maka mudah kemudian timbul yang tadinya mungkin tidak berniat jahat pun, nanti kemudian saya tergoda,” kaata Ismail.
Ismail menekankan, penerapan sistem identitas digital nantinya dapat menggunakan berbagai alat verifikasi, seperti wajah atau sidik jari, agar setiap orang tetap bertanggung jawab atas aktivitasnya di ruang digital.
“Masalah akun tadi, masalah digital ID,
recognize
mungkin tidak hanya sekadar ngetik, tapi juga harus menampilkan wajah, sidik jari, dan sebagainya,” kata Ismail.
“Ini kan
tools-tools
yang bisa digunakan untuk membuat ketika orang masuk di ruang digital itu bertanggung jawab. Filosofinya kira-kira seperti itu,” ujar dia.
Ia juga menepis anggapan bahwa kebijakan ini bertujuan membatasi kebebasan berekspresi, melainkan untuk melindungi masyarakat.
“(Jangan) melihat ini sebagai (upaya) membatasi kebebasan masyarakat untuk berekspresi, memberikan pendapat, dan sebagainya,” kata dia.
“Jadi bukan itu, tapi bagaimana membuat ruang ini menjadi sehat, produktif, aman. Yang kita dambakan bersama,” tutur Ismail.
Usul pembatasan satu orang hanya boleh memiliki satu akun media sosial disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Gerindra DPR, Bambang Haryadi, yang menginginkan tata kelola ruang digital melalui sistem identitas tunggal (single ID).
Menurut dia, media sosial saat ini benar-benar terbuka sehingga sulit untuk menyaring isu yang benar dan salah.
“Bahkan kami berpendapat bahwa ke depan, perlu juga
single account
. Setiap warga negara hanya boleh memiliki satu akun. Kami belajar dari Swiss, misalnya, satu warga negara hanya punya satu nomor telepon. Hanya satu punya akun sosmed,” kata Bambang.
Bambang juga mengatakan bahwa pembatasan jumlah akun media sosial bisa mendorong pengguna agar lebih bertanggung jawab atas informasi yang dibagikan di dunia maya.
Menurut dia, cara ini juga bisa menekan peredaran akun anonim atau pendengung.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/09/2025 13:22
Walkot Prabumulih Akui Salah Mutasi Kepsek SMPN 1 Usai Dipanggil Kemendagri

GELORA.CO – Ekspresi Wali Kota Prabumulih Arlan tampak berbeda saat duduk satu meja dengan Kepala SMPN 1 Roni Ardiansyah di Kemendagri.

Di hadapan media, Arlan mengakui kesalahannya memutasi Roni hanya karena emosi, sementara Roni yang sempat sedih kini akhirnya mendapat pembelaan.

Arlan dan Roni sama-sama diminta untuk memberikan penjelasan terkait dengan isu yang berkembang di media sosial.

Yakni kabarnya Arlan memecat Roni karena sang kepsek menegur anaknya Arlan bawa mobil ke sekolah.

Akibat teguran kepada anaknya Walkot Prabumulih, Roni pun sempat sedih karena dimutasi.

Tak cuma Roni, satpam SMPN 1 Prabumulih bernama Ageng Wintoro juga kabarnya ikut dipecat.

Kabar pemecatan kepsek dan satpam SMPN 1 Prabumulih itu sontak viral di media sosial hingga memancing amarah publik.

Hingga akhirnya pihak Kemendagri mendengar isu tersebut dan langsung memanggil kedua belah pihak.

Penjelasan Walkot dan kepsek

Setelah dipanggil Kemendagri, Arlan dan Roni mengurai klarifikasi kepada media.

Dalam konferensi pers yang digelar Kemendagri pada Jumat (19/9/2025), Arlan menjelaskan kronologi awalnya ia memutasi Roni.

Arlan mengakui kesalahannya yang sewenang-wenang memindahtugaskan Roni dari jabatan kepala sekolah di SMPN 1 Prabumulih.

Arlan bercerita bahwa emosinya terpancing setelah mendengar cerita sang putri.

Awalnya anak Arlan bernama Aura bercerita bahwa ia sedang latihan marching band di dekat sekolah.

“Pada kejadian itu, itu di bukan jam sekolah, tanggal merah tanggal 5. Anak-anak ini latihan drumband jaraknya 150 meter dari sekolahan ke tempat latihan,” ungkap Arlan dalam konferensi pers.

Selesai latihan, Aura dan teman-temannya ingin kembali ke sekolah.

Aura pun naik mobilnya diantar sang sopir bersama teman-temannya karena kondisi hujan deras.

Namun saat tiba di depan sekolah, mobil Aura dilarang masuk ke area lapangan sekolah.

Karena mobilnya tidak diizinkan masuk, Aura dan teman-temannya pun terpaksa masuk ke sekolah sambil hujan-hujanan.

“Pada hari itu hari hujan deras. Mereka (murid) balik ke sekolah. Anak saya ditelepon oleh guru ‘Aura kalau mau turun masuklah pakai mobil’. Jadi anak saya diantar sopir bukan dia bawa sendiri. Mau masuk (ke sekolah), tidak boleh (dilarang satpam), langsung dia (Aura) keluar mobil,” pungkas Arlan.

Hal itulah yang memicu kemarahan Arlan karena anaknya basah kuyup.

“Begitu dia (Aura) keluar, sudah hujan-hujan. Seluruh anak itu basah semua (kehujanan karena mobil tidak boleh masuk ke sekolah), selesai,” ujar Arlan.

Diungkap Arlan, ia ingin meluruskan isu yang menyebut anaknya bawa mobil ke sekolah.

Selama ini kata Arlan, putrinya selalu diantar sopir ke sekolah, bukan bawa mobil sendiri.

“Selama ini anak saya tidak pernah mau masukkan mobil, atau apapun di sekolah, selalu diantar sekolah,” pungkasnya.

Setelah kejadian itu, Arlan pun marah dan langsung meminta agar Roni ditegur serta dimutasi.

Arlan juga meminta supaya satpam sekolah tersebut dipindahtugaskan ke Pol PP.

“Sekuriti sudah dikembalikan ke sekolah. Dan memang bukan dikeluarkan, cuma dikasih teguran, aku suruh dia di pol pp sementara. Tapi sudah saya kembalikan,” ujar Arlan.

Setelah Arlan bercerita, Roni pun menyambungnya.

Sembari tersenyum, Roni membenarkan kronologi yang diceritakan Arlan.

Karenanya, Roni mengaku menerima semua sanksi yang sempat ia terima yakni dimutasi dari sekolah.

“Intinya mutasi bukan pencopotan. Memang benar saya mendapatkan binaan dari bapak Wali Kota Prabumulih. Saya hargai ini sebagai pembinaan dari kepala daerah kepada saya. Pembinaanya berhubungan dengan putri beliau,” kata Roni Ardiansyah.

Tak membantah atau menyalahkan orang lain, Roni menerima teguran yang sempat dilayangkan Arlan kepadanya.

“Setelah saya dibina, saya menelusuri kejadian sebenarnya dengan mengumpulkan wakil kepala sekolah dan satpam saya. Hari itu kejadiannya memang kondisi hujan. Untuk mengikuti kegiatan marching band dan tidak diizinkan parkir di dalam (sekolah). Saya hanya mengikuti aturan dari pemerintah (soal tidak boleh mobil parkir di dalam). Saya menerima isu yang beredar, saya harus mendapat teguran dengan harus diganti dengan kepala sekolah yang baru atau plt,” ungkap Roni.

Sanksi untuk Walkot Prabumulih

Setelah polemik mutasi kepsek dan satpam itu viral, Kemendagri pun tak tinggal diam.

Diungkap Irjen Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya, ia telah memberikan rekomendasi kepada Mendagri terkait sanksi untuk Arlan.

Sanksinya yakni berupa teguran tertulis.

“Ini peristiwa pertama, kita lihat sudah diambil langkah-langkah. Kami akan memberikan laporan lengkap ke pak Menteri, akan memberikan rekomendasi sanksi, akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis. Sanksi itu kan bertahap,” pungkas Sang Made.

Selama momen konferensi pers berlangsung, terlihat Arlan menampakkan wajah tegang.

Bahkan saat menjawab pertanyaan awak media, Arlan sempat gelagapan seraya dibantu pegawainya.

Diduga ketegangan itu dirasakan Arlan karena sanksi yang ia terima bukan cuma dari Kemendagri saja.

Arlan mengaku bakal diberi sanksi oleh pihak Partai Gerindra sebagai partai yang menaunginya.

“Saya sudah ditelepon berapa kali ibu Ketum Partai Gerindra Sumatera Selatan, sudah menegur saya, dan mengarahkan saya dan membimbing saya jangan sampai terulang lagi. Saya diberikan sanksi-sanksi juga. Kelanjutan saya dipanggil setelah pulang dari sini,” kata Arlan dengan wajah lesu.

Berbeda dengan Arlan yang terlihat grogi, Roni justru murah senyum di depan awak media.

Roni bahkan sempat tertawa saat diberikan pertanyaan oleh awak media yang masih menyinggung polemik pemecatannya.

Minta maaf secara langsung

Sebelum dipanggil Kemendagri, Arlan terlebih dahulu telah meminta maaf secara langsung kepada Roni Ardiansyah.

Tak cuma Roni, Arlan juga sudah meminta maaf kepada Ageng, satpam yang sempat dimutasi.

Dalam video yang tersebar di media sosial terlihat sang Wali Kota Prabumulih langsung memeluk kepsek Roni dan satpam Ageng.

“Minta maaf dan memang kekeliruan, namanya manusia, dan dengan Cak belum pindahkan ke situ masih di SMP itu dan belum ada SK segala macam. Jadi cak minta maaf kalau ada salah,” pungkas Arlan.

Bukan hanya meminta maaf, Arlan juga memberikan hadiah untuk kepsek dan satpam tersebut.

Arlan menghadiahi Roni dan Ageng dengan sepeda listrik masing-masing satu.

Setelah minta maaf, Arlan lantas menitipkan pesan kepada Roni selaku kepala sekolah.

“Jangan ada berubah-ubah dengan anak murid, merasa canggung atau merasa apa-apa. Ini juga buat pelajaran buat cak. Ini ya Ron ya,” pungkas Arlan.

“Iya pak,” ujar Roni.

“Siap maafkan cak pak Ageng?” tanya Arlan.

“Siap,” ucap Roni.

Didatangi langsung oleh Arlan dan diberi hadiah, Roni mengucapkan terima kasih.

“Saya dikunjungi oleh bapak Wali Kota Prabumulih, serta rombongan dengan niat baik beliau menyampaikan permohonan maaf atas kejadian beberapa hari ini. Insya Allah dengan ikhlas juga saya sebagai makhluk Tuhan dengan segala kelemahan, memaafkan. Insya Allah ini akan jadi motivasi saya ke depan untuk lebih baik lagi,” ungkap Roni.

19/09/2025 11:51
Ojol Curhat ke DPR, Minta Tolak Status Pekerja & Potongan 10%

Jakarta –

Perwakilan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Unit Reaksi Cepat (URC) mengungkapkan telah bertemu dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pertemuan dihadiri tiga Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Saan Mustopa (NasDem), dan Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB).

Dalam audiensi itu hadir pula perwakilan Sekret Tiga Pilar, Gojek Gaul Saharjo (GOGAS), Admin Jabodetabek (ADJAB), dan Driver Ori Indonesia (DOI).
Salah satu perwakilan URC, Billy, menegaskan mitra ojol aktif tidak akan ikut aksi demonstrasi yang rencananya digelar 17 Desember 2025 di depan DPR.

“Kami lebih memilih jalur tepat, salah satunya melalui FGD bersama Kemenhub pada 24 Juli lalu dan bertemu langsung dengan pimpinan DPR,” kata Billy di Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Billy menyebut pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto sudah memahami persoalan yang dihadapi para driver ojol. “Kami menyatakan mitra tidak mau dijadikan pekerja dan menolak potongan 10%,” tegasnya.

Ia mengungkapkan pertemuan dengan pimpinan DPR itu difasilitasi dewan adat dan Badan Musyawarah (Bamus) Betawi. “Alhamdulillah kami sudah menyampaikan masukan. Pimpinan DPR akan membawa aspirasi ini agar baik bagi mitra yang benar-benar mencari nafkah di jalanan,” ujarnya.

Billy menambahkan informasi yang ia peroleh menyebut pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menjadi payung hukum bisnis ride-hailing di Indonesia. Selain itu, revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga masih dibahas di Komisi V DPR.

“Perpres itu akan memberikan poin-poin penting untuk kita sebagai mitra ojol. Detailnya belum disampaikan, tapi kami berharap ini jadi solusi,” pungkasnya.

Tonton juga video “Respons Gojek soal Tuntutan Demo Ojol Hari Ini” di sini:

(rrd/rrd)

19/09/2025 07:32
Sidang Dokter Lakukan KDRT di PN Surabaya Panas

Surabaya (beritajatim.com) – Dokter Meiti Muljanti kembali menjalani sidang dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan korban Benjamin Kristanto selaku korban, sekaligus anggota DPRD Jatim dari Fraksi Gerindra, dan Puji Hendra, sopir pribadi Benjamin.

Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Ratna tersebut ruang sidang mulai memanas ketika majelis hakim memberi kesempatan Meiti untuk mengajukan pertanyaan kepada para saksi. Tidak didampingi pengacara, Meiti melontarkan pertanyaan yang menyinggung dugaan perselingkuhan suaminya.

“Apakah benar Benny sering berselingkuh?” tanya Meiti. Pertanyaan itu langsung dibantah oleh Benny.

Meiti yang tampak emosional kemudian menunjukkan sebuah foto syur seorang perempuan yang diduga selingkuhan suaminya. Foto tersebut bahkan ditunjukkan ke saksi, majelis hakim, hingga pengunjung sidang.

“Saksi Hendra, kamu tau foto siapa ini?” tanya Meiti dengan nada tinggi.

Namun, hakim Ratna beberapa kali menegur Meiti karena dianggap keluar dari pokok perkara. “Ibu, nanti ada waktunya untuk memberikan keterangan. Saat ini hanya boleh mengajukan pertanyaan sesuai keterangan saksi,” tegas Ratna.

Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Galih Inara Putra Intaran dari Kejaksaan Negeri Surabaya menghadirkan dua saksi, yakni dr. Benjamin Kristanto.

Di hadapan majelis hakim, Benjamin yang akrab disapa Benny menceritakan awal mula terjadinya KDRT. Ia mengaku sempat menasihati Meiti agar tidak sering bepergian, karena anak mereka sedang sakit. Namun, nasihat itu justru memicu cekcok.

“Saat itu istri saya sedang memasak di dapur. Saya menasehati agar tidak pergi-pergi. Tapi istri tidak terima lalu menciprati saya dengan minyak panas, bahkan menempelkan penjepit masak yang masih panas ke tangan saya,” ujar Benny.

Menurut Benny, ia tidak melakukan perlawanan. “Saya langsung pergi bersama sopir saya ke Polsek Wiyung untuk membuat laporan dan melakukan visum,” tambahnya.

Saksi kedua, Puji Hendra, membenarkan kesaksian Benny dan tidak banyak menambahkan keterangan. [uci/ted]

19/09/2025 00:58
Sidang Dokter Lakukan KDRT Tunjukkan Foto Syur Benny Anggota DPRD Jatim

Surabaya (beritajatim.com) – Dokter Meiti Muljanti kembali menjalani sidang dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan korban Benjamin Kristanto selaku korban, sekaligus anggota DPRD Jatim dari Fraksi Gerindra, dan Puji Hendra, sopir pribadi Benjamin.

Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Ratna tersebut ruang sidang mulai memanas ketika majelis hakim memberi kesempatan Meiti untuk mengajukan pertanyaan kepada para saksi. Tidak didampingi pengacara, Meiti melontarkan pertanyaan yang menyinggung dugaan perselingkuhan suaminya.

“Apakah benar Benny sering berselingkuh?” tanya Meiti. Pertanyaan itu langsung dibantah oleh Benny.

Meiti yang tampak emosional kemudian menunjukkan sebuah foto syur seorang perempuan yang diduga selingkuhan suaminya. Foto tersebut bahkan ditunjukkan ke saksi, majelis hakim, hingga pengunjung sidang.

“Saksi Hendra, kamu tau foto siapa ini?” tanya Meiti dengan nada tinggi.

Namun, hakim Ratna beberapa kali menegur Meiti karena dianggap keluar dari pokok perkara. “Ibu, nanti ada waktunya untuk memberikan keterangan. Saat ini hanya boleh mengajukan pertanyaan sesuai keterangan saksi,” tegas Ratna.

Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Galih Inara Putra Intaran dari Kejaksaan Negeri Surabaya menghadirkan dua saksi, yakni dr. Benjamin Kristanto.

Di hadapan majelis hakim, Benjamin yang akrab disapa Benny menceritakan awal mula terjadinya KDRT. Ia mengaku sempat menasihati Meiti agar tidak sering bepergian, karena anak mereka sedang sakit. Namun, nasihat itu justru memicu cekcok.

“Saat itu istri saya sedang memasak di dapur. Saya menasehati agar tidak pergi-pergi. Tapi istri tidak terima lalu menciprati saya dengan minyak panas, bahkan menempelkan penjepit masak yang masih panas ke tangan saya,” ujar Benny.

Menurut Benny, ia tidak melakukan perlawanan. “Saya langsung pergi bersama sopir saya ke Polsek Wiyung untuk membuat laporan dan melakukan visum,” tambahnya.

Saksi kedua, Puji Hendra, membenarkan kesaksian Benny dan tidak banyak menambahkan keterangan. [uci/ted]

19/09/2025 00:58
Legislator Gerindra Dorong Program Kampung Nelayan Maju Diperkuat

Jakarta –

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Darori Wonodipuro menilai penguatan program Kampung Nelayan Maju menjadi kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dengan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2026 yang meningkat menjadi Rp 13 triliun, ia mendorong agar prioritas utama harus terhadap nelayan kecil. Darori menyoroti salah satu kendala besar yang dihadapi nelayan kecil, yakni tingginya biaya operasional, terutama bahan bakar.

“Nelayan kadang setiap hari belum tentu mendapat tangkapan yang cukup, tetapi tetap harus menanggung biaya bahan bakar yang tinggi. Karena itu subsidi sangat diperlukan,” ujar Darori, dalam keterangan tertulis, Kamis (18/8/2025).

Selain subsidi BBM, Darori juga menekankan pentingnya dukungan sarana penangkapan seperti jaring, perahu, dan kapal kecil. Menurutnya, bantuan tersebut dapat meningkatkan produktivitas nelayan tanpa membebani modal.

Ia menambahkan dengan program Kampung Nelayan Maju yang diperkuat akan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan ekonomi, pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan, serta peningkatan infrastruktur desa nelayan.

“Dengan adanya Kampung Nelayan Maju, masyarakat pesisir tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan, tetapi juga bisa memperoleh tambahan penghasilan dari kegiatan lain berbasis kelautan,” jelasnya.

Darori juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap praktik penangkapan ikan ilegal, termasuk pelarangan kapal besar masuk ke wilayah tangkap nelayan kecil. Menurutnya, hal itu penting untuk menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan nelayan tradisional.

Ia menegaskan, kenaikan anggaran KKP menjadi Rp 13 triliun harus diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan nelayan kecil, memperketat pengawasan laut, serta mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

“Kalau program ini dijalankan dengan serius, kemiskinan di kalangan nelayan bisa ditekan, dan mereka akan lebih mandiri,” pungkasnya.

(prf/ega)

18/09/2025 19:26