Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Anggota DPR Kritik Rencana Merger Garuda dan Pelita

    Anggota DPR Kritik Rencana Merger Garuda dan Pelita

    Jakarta –

    Anggota Komisi VI DPR RI mengkritik rencana merger PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan Pelita Air Service, anak usaha PT Pertamina (Persero). Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, khawatir merger dengan Garuda akan berdampak buruk pada kinerja Pelita Air.

    Mufti menyebut kinerja Pelita Air tergolong bagus dan menjadi kebanggaan. Reputasi ini dikhawatirkan menjadi rusak setelah Pelita Air digabungkan dengan Garuda Indonesia.

    “Soal Pelita Air yang mau digabung Garuda saya sangat tidak setuju atas hal ini. Kami jujur ketika terdesak tidak percaya Garuda, naik Pelita Air. Tepat waktu juga luar biasa dan baik bersih pelayanan oke,” tegas Mufti dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    “Maka saya tidak mau Garuda membajak Pelita Air yang sudah bagus jadi maskapai kebanggaan kita kemudian akhirnya rusak karena kena virus budaya kerja di Garuda Indonesia yang amburadul,” sambung dia.

    Terlebih, sebut Mufti, berdasarkan portofolio yang dibacanya, Pelita Air sudah tidak membebani Pertamina. Ia kembali menekankan ketidaksetujuannya terhadap rencana tersebut.

    “Karena sampai hari ini saya senang setelah saya naik saya baca portofolio perusahaan ternyata sudah tidak membebani Pertamina lagi. Maka kami tidak mau bagaimana Pelita Air yang waktu itu dibentuk, dibuat, diperbaiki bagaimana bisa menjadi alternatif maskapai kita kemudian jadi tidak baik karena adanya Garuda,” imbuhnya.

    Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Gerindra, Kawendra Lukistian memberikan catatan terhadap rencana merger Garuda Indonesia dan Pelita Air. Ia ingin Garuda Indonesia meyakinkan parlemen bahwa merger ini tidak akan berdampak buruk ke Pelita Air.

    “Kalau saya tidak ingin membahas setuju atau tidak, tapi apa pun arahan Presiden kami dukung sepenuhnya. Walaupun nantinya Pelita Air masuk ke Garuda, tolong berikan keyakinan kami tidak akan terpengaruh dengan budaya yang kurang oke selama ini. Bahwa Garuda bertransformasi menjadi lebih baik,” tutur Kawendra.

    Direktur Niaga Garuda Indonesia, Reza Aulia Hakim lantas merespons soal rencana tersebut. Menurut Reza, Garuda Indonesia akan mengikuti arahan dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Saat ini proses merger masih dalam tahapan analisis awal. Ia menyebut maskapai pelat merah itu menyerahkan sepenuhnya wewenang tersebut kepada pemegang saham.

    “Kami mengikuti panduan strategis dari Danantarta dan saat ini dalam tahap analisis awal antara pemangku kepentingan di bawah arahan dan panduan strategis Danantara. Jadi pada prinsipnya kami dari Garuda Indonesia menyerahkan sepenuhnya wewenang mengenai hal ini kepada pemegang saham,” jelas Reza.

    (acd/acd)

  • RUU Ekstradisi RI-Rusia Siap Dibahas di Tingkat Panja DPR

    RUU Ekstradisi RI-Rusia Siap Dibahas di Tingkat Panja DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi XIII menyetujui Rancangan Undang-Undang Ekstradisi Indonesia dengan Federasi Rusia akan dibahas di tingkat Panja

    Hal ini dilakukan setelah fraksi partai PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat menyampaikan persetujuan agar RUU Ekstradisi Indonesia-Federasi Rusia dibahas oleh Panitia Kerja (Panja).

    Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej selaku perwakilan pemerintah menyatakan bahwa pemerintah menyetujui agar RUU itu dibahas bersama DPR ke tingkat selanjutnya.

    Dia mengatakan RUU Ekstradisi merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan penegakan hukum di Indonesia ketika individu yang terjerat kasus hukum berada di luar wilayah negara Indonesia. 

    “Dengan telah ditandatangani perjanjian antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia tentang eksradiksi, pemerintah Republik Indonesia perlu menindaklajuti pengesahan perjanjian dengan Undang-Undang berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang perjanjian Indonesia Internasional,” katanya di ruang Komisi XIII DPR RI, Senin (22/9/2025).

    Dalam Undang-Undang itu membahas mengenai kewajiban mengekstradisi, kejahatan yang dapat diekstradisi, alasan penolakan ekstradisi, permintaan dan dokumen pendukung serta pengaturan penyerahan ekstradisi.

    “Besar harapan kami agar kiranya RUU ini dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama antara pemerintah dengan DPR RI sesuai dengan tahap pembicaraan yang telah diatur oleh Undang-Undang,” terangnya.

    Setelah penyampaian perwakilan pemerintah, delapan fraksi menyatakan sikap bahwa setuju dibahas ke tingkat selanjutnya. 

    Setelah itu, Ketua Komisi XIII, Willy Aditya mengumumkan bahwa RUU Ekstradisi dibahas ke tahap lanjutan.

    “Delapan fraksi bersepakat untuk ini dilanjutkan dalam pembahasan Panja,” ucapnya.

    Selanjutnya rapat dilanjutkan untuk membahas Daftar daftar inventarisasi masalah (DIM).

    Dalam rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Luar negeri Arif Havas Oegroseno dan Dirjen PP, Dhahana Putra.

    Sebagai informasi, pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Presiden R-34/Pres/06/2025, tanggal 5 Juni 2025, mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia tentang Ekstradisi.

    Komisi XIII juga sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan  pakar dan akademisi, serta Rapat Dengar Pendapat  (RDP) dengan Dirjen Administrasi Hukum Umum dari Kementerian Hukum, dan Dirjen Hukum, serta Perjanjian Internasional dari Kementerian Luar Negeri. 

  • Ramalan Jayabaya 08 dan Warisan Goro Jokowi ke Gibran

    Ramalan Jayabaya 08 dan Warisan Goro Jokowi ke Gibran

    GELORA.CO -Ramalan politik di Indonesia selalu menyimpan daya tarik tersendiri. Salah satunya adalah ramalan Jayabaya, pujangga Jawa kuno, yang hingga kini masih sering dijadikan bahan perbincangan serius maupun guyonan politik.

    Dalam ramalan itu disebutkan, pemimpin Nusantara akan memiliki nama dengan akhiran No-To-No-Go-Ro. Frasa ini dimaknai sebagai noto nogoro, yang berarti “menata negara”. Meski sekilas terdengar simbolis, pola tersebut diyakini sebagian kalangan tetap relevan hingga hari ini.

    Jika ditelusuri, benang merah itu memang tampak pada sejumlah presiden RI. Soekarno, presiden pertama, menutup namanya dengan “No”. Soeharto, presiden kedua, berakhir dengan “To”. Lalu Susilo Bambang Yudhoyono kembali menghadirkan akhiran “No” pada era kepemimpinannya. 

    Bahkan Joko Widodo pun kerap dimasukkan dalam pola tersebut. Alasannya, nama asli Jokowi saat lahir adalah Mulyono sebelum kemudian diganti menjadi Joko Widodo.

    “No lagi; Mulyono. Kenapa Mulyono? Jokowi itu saat lahir nama aslinya Mulyono, karena berulang kali sakit-sakitan ibunya lalu mengganti nama jadi Joko Widodo. Jadi Jokowi masuknya di No; Mulyono,” terang mantan politikus Gerindra Arief Poyuono saat berbincang dengan RMOL, seperti dikutip kembali pada Minggu, 21 September 2025.

    Namun, pola ini kerap menimbulkan pertanyaan ketika menyentuh nama Presiden Habibie, Gus Dur, dan Megawati. Ketiganya tidak dimasukkan ke dalam rangkaian karena dianggap memimpin dalam periode singkat, kurang dari lima tahun.

    Kini publik kembali berspekulasi apakah Presiden ke-8, Prabowo Subianto, masuk dalam kerangka ramalan Jayabaya? Dari sisi nama memang tidak persis cocok. Tapi namanya juga ramalan?”kadang pas, kadang harus dipas-paskan agar sesuai kenyataan.

    Lebih jauh, sebagian penafsir menyebut bahwa suku kata “Goro” dalam ramalan bukanlah tanda akhiran nama, melainkan gambaran situasi ketika seorang pemimpin berkuasa. Dalam bahasa Jawa, goro berarti dusta atau kebohongan. 

    Sementara goro-goro kerap dimaknai sebagai huru-hara atau kekacauan. Dua tafsir ini saling berkaitan yaitu kebohongan bisa menjadi pemantik utama munculnya kegaduhan sosial maupun politik.

    Lalu, di manakah posisi Joko Widodo dalam konteks ramalan ini?

    Beberapa penafsir meyakini Jokowi berada di fase goro. Mereka menilai, sejak awal kepemimpinannya sudah tampak bayangan potensi kekacauan, berupa kekecewaan, pengkhianatan, hingga kemarahan publik. Kondisi inilah yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai goro-goro, sebuah masa penuh gejolak yang mengiringi kepemimpinan.

    Meski Jokowi kini telah lengser, sebagian kalangan percaya bahwa “warisan goro” itu tidak berhenti begitu saja. Aura itu diyakini berpindah ke putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden.

    Apakah tafsir ini benar adanya atau sekadar ramalan yang dipaksakan agar selaras dengan realitas politik, hanya waktu yang bisa menjawab. 

    Namun satu hal pasti ramalan Jayabaya akan terus hidup di ruang obrolan politik Indonesia, dari warung kopi hingga ruang seminar, sebagai jalinan antara mitos, sejarah, dan drama kekuasaan.

  • Analisis Pengamat: Dua Alasan Strategis di Balik Pilihan Prabowo Tunjuk Djamari Sebagai Menko Polkam – Page 3

    Analisis Pengamat: Dua Alasan Strategis di Balik Pilihan Prabowo Tunjuk Djamari Sebagai Menko Polkam – Page 3

    Febry menyebut, hal itu dibuktikan dengan keterlibatan Djamari Chaniago di Partai Gerindra sebagai kader, artinya berada di bawah kepemimpinan ketua umum Prabowo Subianto. Selain itu, kedekatan dan kepercayaan Presiden kepada Djamari juga terlihat ketika Presiden menunjuknya sebagai anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

    “Keputusan Presiden ini juga sekaligus meletakkan orang-orang kepercayaan dan terdekat Presiden Prabowo pada pos-pos sangat strategis yang diharapkan dapat memudahkan Presiden memastikan agenda penguatan postur pertahanan bisa berjalan maksimal dan sesuai keinginannya sejak lama,” dia menandasi.

  • 3 Pantun dari Ketua Golkar Bondowoso untuk Bupati, Siratkan Pesan Komitmen Koalisi

    3 Pantun dari Ketua Golkar Bondowoso untuk Bupati, Siratkan Pesan Komitmen Koalisi

    Bondowoso (beritajatim.com) – Ady Kriesna kembali terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Bondowoso periode 2025-2030. Dia terpilih aklamasi dan akan menahkodai Golkar Bondowoso 2 periode sejak 2020.

    Dalam musyawarah daerah (musda) Golkar Bondowoso yang ke-11, Sabtu (20/9/2025), Kriesna lebih banyak menitikberatkan pada refleksi bersama di masa kepemimpinannya 5 tahun belakangan.

    “Ini momen refleksi. Sejak awal memimpin sebenarnya banyak ide yang akan dilakukan. Namun seiring berjalan, tidak semua ide itu sesuai harapan,” akunya.

    Di bawah kepemimpinan Kriesna, Golkar Bondowoso menggaet lebih banyak kursi parlemen. Di pemilu 2019, Golkar meraup 6 kursi. Lalu naik 1 kursi di pemilu 2024 menjadi 7 kursi.

    “Banyak kekhilafan, kealpaan dan kekurangan yang terjadi tapi setidaknya pada kesempatan ini golkar bisa mendapatkan 7 kursi dan mengantarkan RAHMAD (Ra Hamid – Ra As’ad) menjadi bupati dan wakil bupati bondowoso,” terangnya.

    Pria yang juga Wakil Ketua DPRD Bondowoso ini berterima kasih kepada para kader atas perjuangan yang telah dilakukan bersama.

    “Yang paling saya khawatirkan adalah selama kepemimpinan saya, saya tidak bisa mewariskan nilai-nilai. Tugas ketua partai golkar tidak hanya membangun gedung dan menaikkan kursi tapi mewariskan nilai nilai yang baik,” ulasnya.

    Di akhir sambutan, Wakil Rakyat dari Dapil V Bondowoso ini melayangkan tiga puisi teruntuk RAHMAD yang telah diusung Golkar.

    Pantun tersebut mensiratkan komitmen koalisi bersama PKB dan Gerindra di pemerintahan Bondowoso BerKaH periode 2025-2030.

    “Busa putih beraroma bangir. Sepatu tertukar belum disemir. Bupati dan wakil bupati tak usah khawatir. Partai golkar ada setia mengawal hingga akhir,” kata Kriesna.

    Ia kemudian melanjutkan pada pantun kedua. “Kalau ingin buah pisang. Tunggu saja tiupan angin. Kalau ingin pikiran tenang. Berteduh saja di bawah rindang pohon beringin,” ucapnya.

    Terakhir, Kriesna berpantun dengan bahasa Madura—bahasa lokal mayoritas penduduk Bondowoso— yang juga syarat makna.

    “Sabe lanjeng mare etorap. Ecapok angen mentamenan terrep. Mon selaen maojeng kor masoap. Perak selambang beringin semacelep,” tuturnya.

    Pantun ketiga kurang lebihnya menjelaskan bahwa jika yang lain bikin panas dan gerah, hanya partai berlambang beringin yang mendinginkan.

    Sementara Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid menyebut jika Golkar adalah mitra strategis, loyal, kreatif dan produktif.

    “Saya kira dalam pemerintahan banyak konsep yang dituangkan oleh golkar. Harapan kita partai golkar terus jadi mitra strategis pemkab Bondowoso,” jelas Bupati dalam sambutannya.

    Ra Hamid mengajak momen Musda ke-11 jadi momentum kembali meneguhkan komitmen bersama untuk bekerja maksimal untuk Bondowoso. “Kita bekerja nyata untuk kepentingan masyarakat Bondowoso,” pungkasnya. (awi/ted)

  • Akhir Krisis BBM Swasta, Shell hingga Vivo Sepakat Beli dari Pertamina

    Akhir Krisis BBM Swasta, Shell hingga Vivo Sepakat Beli dari Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Polemik kelangkaan stok BBM di SPBU swasta akhirnya berakhir. Pengusaha SPBU swasta seperti Shell, BP, dan Vivo sepakat membeli BBM murni atau base fuel dari Pertamina. 

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah telah memberikan tambahan kuota impor 2025 kepada SPBU swasta sebesar 10% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Dengan begitu, kuota impor BBM SPBU swasta pada tahun ini mencapai 110%.

    Namun, dalam perjalanannya, jatah SPBU swasta itu habis sebelum akhir tahun. Sebagai gantinya, Bahlil meminta SPBU swasta berkolaborasi dengan Pertamina lantaran perusahaan pelat merah itu masih memiliki stok dan jatah impor.

    “Mereka [SPBU swasta] setuju dan memang harus setuju untuk kolaborasi dengan Pertamina. Syaratnya adalah harus berbasis base fuel ya. Artinya, belum dicampur-campur,” ucap Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

    Base fuel merupakan bahan bakar murni atau dasar yang belum dicampur dengan aditif sehingga menjadi bahan dasar yang kemudian dapat diproses lebih lanjut oleh SPBU swasta atau Pertamina. Adapun, pengolahan dilakukan untuk menghasilkan bahan bakar yang memiliki standar dan karakteristik tertentu.

    Bahlil lantas mengatakan, SPBU swasta kelak bakal mengolah kembali base fuel dari Pertamina sesuai dengan standar masing-masing perusahaan.

    “Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing dan ini juga sudah disetujui,” ucap Bahlil.

    Dia mengatakan, Pertamina bakal melakukan impor base fuel yang selanjutnya dibeli SPBU swasta. Dia pun mengimbau antara SPBU swasta dan Pertamina bisa menyepakati harga yang ideal dalam jual beli tersebut.

    Pasalnya, transaksi antara perusahaan minyak itu bakal dilakukan secara business to business (B2B). Dia juga belum bisa menyebut berapa volume yang ditentukan. Sebab, hal itu akan dibicarakan antara perusahaan saja.

    “Kita juga ingin harus fair. Enggak boleh ada yang dirugikan. Kita ingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli,” tutur Bahlil.

    Bahlil menambahkan bahwa dalam transaksi antara perusahaan minyak itu segera rampung. Pasalnya, kesepakatan sudah dibuat sejak hari ini.

    Menurutnya, base fuel itu bisa sampai di Indonesia paling lambat dalam 7 hari. Dengan begitu, dia memastikan stok BBM di SPBU swasta bisa kembali normal dalam sepekan ke depan.

    “Yang penting 7 hari barang sudah tiba di Indonesia,” kata Bahlil.

    4 Kesepakatan Pertamina, Shell, BP, dan Vivo

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumpulkan Pertamina, Shell, BP, dan Vivo terkait kelangkaan stok BBM di SPBU swasta dan menghasilkan empat kesepakatan.

    Pertama, Shell, BP, dan Vivo sepakat membeli BBM murni atau base fuel dari Pertamina. Base fuel merupakan bahan bakar murni atau dasar yang belum dicampur dengan aditif sehingga menjadi bahan dasar yang kemudian dapat diproses lebih lanjut oleh SPBU swasta atau Pertamina.

    Adapun, pengolahan dilakukan untuk menghasilkan bahan bakar yang memiliki standar dan karakteristik tertentu.

    Bahlil mengatakan, pemerintah telah memberikan tambahan kuota impor BBM pada 2025 kepada SPBU swasta sebesar 10% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Dengan begitu, kuota impor BBM SPBU swasta pada tahun ini mencapai 110%.

    Namun, dalam perjalanannya, jatah SPBU swasta itu habis sebelum akhir tahun. Sebagai gantinya, Bahlil meminta SPBU swasta berkolaborasi dengan Pertamina lantaran perusahaan pelat merah itu masih memiliki stok dan jatah impor.

    “Mereka [SPBU swasta] setuju dan memang harus setuju untuk kolaborasi dengan Pertamina. Syaratnya adalah harus berbasis base fuel ya. Artinya belum dicampur-campur,” ucap Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

    Bahlil lantas mengatakan, SPBU swasta kelak bakal mengolah kembali base fuel dari Pertamina sesuai dengan standar masing-masing perusahaan.

    “Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing dan ini juga sudah disetujui,” ucap Bahlil.

    Kedua, Pertamina dan para pelaku usaha SPBU swasta sepakat melakukan joint survey atau survei bersama. Artinya, para pelaku usaha SPBU itu menunjuk satu surveyor untuk mengecek kualitas BBM yang diimpor.

    Ketiga, Pertamina dan SPBU swasta harus sama-sama menyepakati harga jual beli base fuel secara adil. Bahlil mengatakan, Pertamina bakal melakukan impor base fuel yang selanjutnya dibeli SPBU swasta.

    Dia pun mengimbau antara SPBU swasta dan Pertamina bisa menyepakati harga yang ideal dalam jual beli tersebut. Pasalnya, transaksi antara perusahaan minyak itu bakal dilakukan secara business to business (B2B). Dia juga belum bisa menyebut berapa volume yang ditentukan. Sebab, hal itu akan dibicarakan antara perusahaan saja.

    “Kita ingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli. Harus semua terbuka dan sudah disetujui juga terjadi open book,” tutur Bahlil.

    Keempat, stok BBM di SPBU swasta seperti Shell, BP, hingga Vivo kembali normal dalam 7 hari ke depan.

    “Kalau ditanya mulai kapan? Ini berjalan mulai hari ini sudah dibicarakan. Nanti habis ini lanjutkan dengan rapat teknis [kebutuhan] stoknya. Kemudian, insyaallah paling lambat 7 hari barang sudah bisa masuk di Indonesia,” ucap Bahlil.

    Pertamina Bantah Manfaatkan Situasi

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyebut pihaknya tidak akan memanfaatkan situasi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta untuk mencari keuntungan dengan solusi kesepakatan impor.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah sepakat dengan sejumlah perusahaan swasta yang menjalankan bisnis SPBU untuk mengisi ketersediaan BBM. Caranya dengan melakukan impor melalui Pertamina dan didistribusikan ke swasta dalam bentuk base fuel, atau bahan bakar dengan kadar oktan murni tanpa campuran aditif.

    Simon menyebut mekanisme impor BBM oleh Pertamina sekaligus penjualannya ke berbagai SPBU swasta itu akan dilakukan secara terbuka dan open book. Pihaknya akan melihat apa saja biaya yang muncul untuk memenuhi ketersediaan BBM di dalam negeri, kemudian diatur mekanisme kontrak dengan skema business-to-business (B2B).

    “Yang pasti jangan sampai membebankan dan nanti harga ke konsumen jadi lebih tinggi. Jadi, kita harapkan harga ke konsumen tidak berubah. Pertamina juga tidak memanfaatkan situasi ini dan tidak mencari keuntungan di sini,” jelasnya usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Pertamina, kata Simon, memiliki mandat untuk menjaga ketahanan energi sekaligus meningkatkan lifting minyak kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) lainnya. Dia mengatakan bahwa mekanisme impor base fuel itu merupakan solusi yang disepakati ESDM dan swasta.

    Sebelum dipanggil Presiden ke Istana pada sore hari, Dirut Pertamina sejak November 2024 itu turut menghadiri konferensi pers bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia serta distributor BBM swasta di kantor Kementerian ESDM. 

    Setibanya di Istana setelah dari kantor ESDM, Simon mempertegas kembali pernyataan Bahlil bahwa BUMN yang dipimpinnya itu tidak melakukan monopoli.

    “Jadi kembali lagi tadi Pak Menteri ESDM sudah menyampaikan bahwa sekali lagi tidak ada monopoli oleh Pertamina,” kata Simon sebelum masuk ke ruang rapat di Istana Kepresidenan.

    Menurutnya juga, alokasi pemberian kuota BBM impor kepada swasta juga sudah sesuai. Bahkan, sudah ada penambahan persentasenya.

    Pria yang juga kader Partai Gerindra itu turut membantah ada kebijakan impor satu pintu oleh Pertamina, kecuali untuk penambahan di luar kuota tahunan seperti yang disepakati ESDM dan swasta guna memenuhi stok hingga akhir tahun ini.

    “Tidak ada impor satu pintu oleh Pertamina, karena kebijakan importasi itu sesuai seperti sebelumnya adalah melalui badan usaha masing-masing kecuali penambahan. Jadi tadi untuk penambahan sampai akhir tahun ini itu adalah penambahan dari alokasi yang sudah diberikan. Nah untuk penambahan memang saran dari kementerian untuk dikolaborasikan dengan Pertamina,” ujar Simon.

  • Di Hadapan Ribuan Massa Aksi, DPRD Pati Jamin Ketua Pansus Hak Angket Tidak Akan Diganti

    Di Hadapan Ribuan Massa Aksi, DPRD Pati Jamin Ketua Pansus Hak Angket Tidak Akan Diganti

    Untuk diketahui, 6 poin tuntutan MPB yang disepakati pimpinan DPRD Pati antara lain:

    1. Mengawal sampai tuntas Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Sudewo secara akuntabel, substantif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    2. Tidak mengakui dan menolak semua produk kebijakan yang disusun oleh Sudewo selama dia menjabat Bupati Pati, baik kebijakan struktural (penetapan jabatan ASN), produk kebijakan (aneka kebijakan termasuk Peraturan bupati, dll) maupun kebijakan perencanaan anggaran (APBD 2025) karena terbukti tidak prosedural, sewenang-wenang, berbau KKN (seperti yang sudah terungkap dalam sidang-sidang Pansus).

    3. Parpol dan DPRD Pati harus melawan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan arogansi kekuasaan, terutama di tingkat kabupaten hingga tingkat desa.

    4. Seluruh anggota DPRD Pati harus bekerja maksimal untuk kemaslahatan warga Pati.

    5. Menuntut agar konsisten bersama rakyat Pati untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo; tidak mengganti Bapak Teguh Bandang Waluyo sebagai Ketua Pansus Hak Angket Pemakzulan Sudewo Bupati Pati; dan mengganti Joko Wahyudi dari keanggotaan Pansus.

    6. Kepada Gerindra sebagai partai pengusung Bupati Pati Sudewo agar segera mengganti Irianto Budi Utomo dari keanggotaan Pansus karena terindikasi berpihak kepada Sudewo; mengawal kasus indikasi tindak pidana korupsi Sudewo yang ditangani KPK RI; dan DPC Gerindra Kabupaten Pati segera meminta kepada DPP Gerindra agar mencabut status Sudewo sebagai pengurus maupun anggota Partai Gerindra di semua level dan sekaligus menghentikan Sudewo dari jabatan sebagai Bupati Pati

  • Pertamina Bantah Aji Mumpung BBM Langka Buat Cari Cuan dan Monopoli

    Pertamina Bantah Aji Mumpung BBM Langka Buat Cari Cuan dan Monopoli

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyebut pihaknya tidak akan memanfaatkan situasi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta untuk mencari keuntungan dengan solusi kesepakatan impor.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah sepakat dengan sejumlah perusahaan swasta yang menjalankan bisnis SPBU untuk mengisi ketersediaan BBM. Caranya dengan melakukan impor melalui Pertamina dan didistribusikan ke swasta dalam bentuk base fuel, atau bahan bakar dengan kadar oktan murni tanpa campuran aditif.

    Simon menyebut mekanisme impor BBM oleh Pertamina sekaligus penjualannya ke berbagai SPBU swasta itu akan dilakukan secara terbuka dan open book. Pihaknya akan melihat apa saja biaya yang muncul untuk memenuhi ketersediaan BBM di dalam negeri, kemudian diatur mekanisme kontrak dengan skema business-to-business (B2B).

    “Yang pasti jangan sampai membebankan dan nanti harga ke konsumen jadi lebih tinggi. Jadi, kita harapkan harga ke konsumen tidak berubah. Pertamina juga tidak memanfaatkan situasi ini dan tidak mencari keuntungan di sini,” jelasnya usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Pertamina, kata Simon, memiliki mandat untuk menjaga ketahanan energi sekaligus meningkatkan lifting minyak kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) lainnya. Dia mengatakan bahwa mekanisme impor base fuel itu merupakan solusi yang disepakati ESDM dan swasta.

    Sebelum dipanggil Presiden ke Istana pada sore hari, Dirut Pertamina sejak November 2024 itu turut menghadiri konferensi pers bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia serta distributor BBM swasta di kantor Kementerian ESDM. 

    Setibanya di Istana setelah dari kantor ESDM, Simon mempertegas kembali pernyataan Bahlil bahwa BUMN yang dipimpinnya itu tidak melakukan monopoli.

    “Jadi kembali lagi tadi Pak Menteri ESDM sudah menyampaikan bahwa sekali lagi tidak ada monopoli oleh Pertamina,” kata Simon sebelum masuk ke ruang rapat di Istana Kepresidenan.

    Menurutnya juga, alokasi pemberian kuota BBM impor kepada swasta juga sudah sesuai. Bahkan, sudah ada penambahan persentasenya.

    Pria yang juga kader Partai Gerindra itu turut membantah ada kebijakan impor satu pintu oleh Pertamina, kecuali untuk penambahan di luar kuota tahunan seperti yang disepakati ESDM dan swasta guna memenuhi stok hingga akhir tahun ini.

    “Tidak ada impor satu pintu oleh Pertamina, karena kebijakan importasi itu sesuai seperti sebelumnya adalah melalui badan usaha masing-masing kecuali penambahan. Jadi tadi untuk penambahan sampai akhir tahun ini itu adalah penambahan dari alokasi yang sudah diberikan. Nah untuk penambahan memang saran dari kementerian untuk dikolaborasikan dengan Pertamina,” ujar Simon.

    Adapun kelangkaan BBM di SPBU swasta sempat menjadi perhatian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hasil analisis lembaga itu menemukan bahwa kebijakan Kementerian ESDM yang membatasi kenaikan impor bensin nonsubsidi maksimal 10% dari volume penjualan 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 pada 17 Juli 2025.

    Hasil utama dari analisis KPPU adalah bahwa kebijakan tersebut telah mempengaruhi kelangsungan operasional Badan Usaha (BU) swasta yang bergantung sepenuhnya pada impor, hilangnya pilihan konsumen atas produk BBM non-subsidi dan memperkuat dominasi pasar Pertamina.

    “Keterbatasan pasokan BBM non-subsidi telah berdampak pada berkurangnya pilihan konsumen di pasar dan memengaruhi kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat maupun pelaku usaha. Padahal, tren peningkatan konsumsi BBM non-subsidi menunjukkan perkembangan positif yang sebaiknya terus dijaga,” terang Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur melalui siaran pers, Kamis (18/9/2025).

  • Prabowo Kunjungi AS hingga Belanda: Hadiri Sidang Umum PBB dan Bilateral

    Prabowo Kunjungi AS hingga Belanda: Hadiri Sidang Umum PBB dan Bilateral

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memulai perjalanan kunjungan ke luar negeri, Jumat (19/9/2025). Kunjungan dinas luar negeri Prabowo kali ini utamanya untuk menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ke-80 di Amerika Serikat (AS). 

    Sebelum sampai di AS, Prabowo disebut akan singgah di Osaka, Jepang untuk mengunjungi Pavilion Indonesia di Osaka Expo. Kemudian, dia akan melanjutkan penerbangan ke New York, AS.

    Menteri Luar Negeri Sugiono, yang ikut mendampingi perjalanan Presiden, menyebut tema Sidang Umum PBB tahun ini adalah untuk memperbarui kembali semangat multilateralisme di tengah situasi dan kondisi global dewasa ini.

    Prabowo direncanakan berada di New York, AS sampai dengan 23 September 2025 dan menghadiri beberapa agenda. Salah satunya yakni agenda pertemuan tentang solusi dua negara atau Two State Solution pada 22 September.

    “Kemudian akan dilanjutkan dengan acara pembukaan dan debat pada sidang umum tanggal 23 September, beliau mendapatkan urutan berbicara yang ke-3 setelah Brasil dan Amerika Serikat,” jelasnya di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Sugiono menyebut Prabowo juga memiliki beberapa agenda pertemuan di New York. Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut agenda Kepala Negara di kota tersibuk di dunia itu. 

    Menlu yang juga Sekjen Partai Gerindra itu mengakui sudah berkomunikasi dengan pihak pemerintah AS untuk peluang pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump, yang nantinya akan ikut menghadiri Sidang Umum PBB. Akan tetapi, terangnya, pemerintah RI belum mendapatkan kepastian. 

    “Kami belum mendapatkan jadwal. Sudah [berkomunikasi] mengenai hal tersebut,” jelasnya.

    Setelah menuntaskan agenda di AS, Prabowo dijadwalkan untuk singgah di Ottawa, Kanada untuk melaksanakan kunjungan resmi dan menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada pada 24 September 2025.

    Tidak hanya itu, Prabowo turut dijadwalkan melanjutkan perjalanannya ke Belanda untuk bertemu dengan Raja dan Perdana Menteri. Kemudian, dia akan pulang ke Tanah Air. 

    “Mungkin [pulang ke Indonesia] 26-27 September,” ungkap Sugiono.

    Adapun menteri yang rencananya menemani kunjungan Prabowo adalah Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri HAM, Menteri Investasi dan Hilirisasi serta Menteri Luar Negeri.

  • Warga Tuntut Bupati Pati Dimakzulkan, Gerindra Janji Sampaikan Surat ke DPP Gerindra

    Warga Tuntut Bupati Pati Dimakzulkan, Gerindra Janji Sampaikan Surat ke DPP Gerindra

    FAJAR.CO.ID, PATI — Posisi Sudewo sebagai Bupati Pati semakin terancam. Itu setelah masyarakat Pati kembali turun ke jalan dengan menyuarakan tuntutan agar sang bupati segera dimakzulkan.

    Menanggapi tuntutan terbaru masyarakat Pati itu, Gerindra Kabupaten Pati, Jawa Tengah, siap mengusulkan pemecatan keanggotaan Bupati Pati Sudewo, dari partai berlambang garuda tersebut.

    Usulan pemecatan tersebut mencuat menyusul adanya desakan masyarakat Pati yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Pati, Jumat.

    “Kami akan menyampaikan surat sesuai tuntutan Masyarakat Pati Bersatu (MPB) kepada DPP Partai Gerindra melalui DPD Partai Gerindra Jawa Tengah,” kata Ketua DPC Gerindra Pati, Hardi, saat menemui massa aksi bersama Ketua DPRD Pati Ali Badrudin beserta jajaran di depan gedung DPRD Pati.

    Selain pemecatan, warga juga menuntut adanya pergantian anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati dari Fraksi Gerindra, yakni Irianto Budi Utomo, dengan anggota lain juga disetujui dan segera ditindaklanjuti.

    “Pada prinsipnya, Partai Gerindra mendukung penuh Pansus Hak Angket DPRD Pati yang saat ini sedang berjalan. Tentu melalui mekanisme usulan dari fraksi kepada pimpinan dewan,” ujar Hardi yang juga wakil ketua DPRD Pati.

    Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin menegaskan pihaknya bersama seluruh anggota dewan berkomitmen menuntaskan Pansus Hak Angket DPRD Pati hingga tuntas.

    “DPRD Pati akan mengawal dan menyelesaikan pansus ini semaksimal mungkin. Kami tidak akan menyetujui kebijakan Bupati Sudewo apabila terbukti melanggar hukum,” ujarnya.