partai: Gerindra

  • Ridwan Kamil ikut pengobatan gratis saat blusukan di Kebon Jeruk

    Ridwan Kamil ikut pengobatan gratis saat blusukan di Kebon Jeruk

    Kami ada program-program yang insyaAllah rutinJakarta (ANTARA) –

    Calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mengikuti pengobatan gratis saat blusukan di RW 04, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis.

     

    Ridwan Kamil pun sempat naik bajaj dari lokasi blusukan ke tempat pengobatan gratis yang sudah disiapkan oleh Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Yudha Permana.

     

    Selain menjajal pengobatan gratis itu, Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil pun mendengarkan curhat para ibu dan orang tua yang datang ke lokasi pengobatan gratis tersebut.

    “Kami ada program-program yang insyaAllah rutin. Ada pengobatan gratis, pasar murah, tadi ibu-ibu curhat kepingin juga, akan kami rutinkan. Sebulan sekali di kelurahan atau di kecamatan. Untuk lansia juga ada program dokter keliling. Untuk lansia dengan hambatan mobilitas, dokternya yang datang,” kata Kang Emil.

    Tidak hanya itu, pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) juga punya program Anak Sekolah Sahabat Lansia.

     

    Bila menjadi gubernur terpilih, dia memastikan tidak akan ada lansia yang kesepian karena mereka akan punya sahabat dari anak-anak sekolah.

     

    “Anak-anak itu akan diberi tugas rutin untuk mengunjungi para lansia, membawakan mereka makanan dan mengajak mereka berkegiatan yang menyenangkan,” katanya.

    Salah satu warga yang sempat berbincang dengan Ridwan Kamil, Ali Syakieb (56) menyebutkan Ridwan Kamil merupakan cagub yang pertama blusukan ke daerah tempat tinggalnya.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kepala Badan Gizi Ungkap Jadwal Pembagian Makan Gratis Prabowo

    Kepala Badan Gizi Ungkap Jadwal Pembagian Makan Gratis Prabowo

    Jakarta

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membeberkan jadwal pembagian makan bergizi gratis yang akan dijalankan mulai Januari 2025. Makanan akan dibagikan satu kali sehari kepada anak sekolah dari tingkat PAUD hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

    Dadan mengatakan, pembagian makan bergizi gratis akan berbeda setiap jenjang pendidikan karena menyesuaikan waktu kepulangan. Untuk anak PAUD sampai Sekolah Dasar (SD) kelas 2, makanan akan dikirim pukul 08.00.

    “Anak PAUD sampai anak kelas 2 SD itu sekolahnya sampai jam 10, jadi makanan harus kami kirim jam 08.00 pagi,” kata Dadan dalam acara dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

    Kemudian, anak kelas 3 sampai kelas 6 SD, makan bergizi gratis akan dikirim jam 09.00. Kemudian untuk anak SMP dan SMA makanan akan dikirim pukul 12.00.

    “Anak SD itu sekolahnya sampai jam 12.00 sehingga makanan harus kami kirim jam 09.00 untuk dimakan jam setengah 10. Baru anak SMP dan SMA makannya jam 12.00 karena sekolahnya sampai jam 12.00 dan jam 16.00,” beber Dadan.

    Dadan menyebut sejauh ini waktu pembagian makan bergizi gratis seperti di atas, bukan dua kali sehari seperti yang dikatakan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo. Program itu disebut memenuhi sepertiga kebutuhan kalori anak setiap hari.

    “Kebijakan awal makan pagi untuk anak PAUD dan SD, makan siang untuk SMP dan SMA. Sementara itu. Kita memenuhi sepertiga kebutuhan kalori anak setiap hari sementara ini,” kata Dadan.

    Sebelumnya, Hashim yang juga adik presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut makan bergizi gratis akan diberikan sebanyak dua kali dalam sehari, yakni pagi dan siang. Menurutnya, tidak cukup membantu mengatasi persoalan gizi jika makanan hanya diberikan satu kali.

    “Di sini saya mau luruskan, ada sebagian masyarakat merasa ini makan siang gratis. Ini bukan makan siang gratis, ini makan gratis dua kali sehari, pagi dan siang,” kata Hashim dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10).

    (aid/ara)

  • Ekonomi Ditarget 5,2%, Belanja Negara Rp 3.621 T

    Ekonomi Ditarget 5,2%, Belanja Negara Rp 3.621 T

    Jakarta

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun 2025 menjadi UU. Dengan begitu, pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto sudah bisa menjalankannya mulai awal tahun depan.

    Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-7 masa persidangan I tahun sidang 2024-2025 yang digelar hari ini. Dari perwakilan pemerintah hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, beserta jajaran eselon I.

    “Apakah RUU tentang APBN tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?,” tanya Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus di ruang rapat paripurna, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

    “Setuju,” jawab seluruh anggota yang diikuti ketuk palu.

    Berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, terdapat 8 fraksi yang menyetujui atau menerima RUU tentang APBN 2025 menjadi UU yakni Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, dan PPP. Sedangkan Fraksi PKS menerima dengan catatan (minderheid nota).

    Salah satu yang disepakati dalam RUU APBN 2025 adalah pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 5,2% dan inflasi 2,5%. Hal ini telah mempertimbangkan berbagai situasi global.

    “Pemerintah perlu menjaga tingkat inflasi tetap rendah mengingat pengaruh inflasi terhadap daya beli rumah tangga sangatlah besar,” kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.

    Asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025:

    – Pertumbuhan ekonomi: 5,2%.
    – Inflasi: 2,5%
    – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS: Rp 16.000
    – Tingkat Bunga SUN-10 tahun: 7%
    – Harga minyak mentah Indonesia: US$ 82 per barel
    – Lifting Minyak Bumi: 605 ribu barel per hari
    – Lifting Gas Bumi: 1.005 ribu barel setara minyak per hari

    Sasaran dan indikator pembangunan tahun 2025:

    – Tingkat kemiskinan: 7-8%
    – Tingkat kemiskinan ekstrem: 0%
    – Tingkat pengangguran terbuka: 4,5-5%
    – Rasio gini: 0,379-0,382
    – Indeks Modal Manusia: 0,56
    – Nilai Tukar Petani (NTP): 115-120
    – Nilai Tukar Nelayan (NTN): 105-108

    Postur APBN 2025:

    – Target pendapatan negara Rp 3.005,12 triliun: Terdiri dari penerimaan pajak Rp 2.189 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 301,60 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 513,63 triliun, dan penerimaan hibah Rp 581,1 triliun.

    – Total belanja negara Rp 3.621,31 triliun: Terdiri dari belanja K/L Rp 1.160,08 triliun, belanja non K/L Rp 1.541,35 triliun, transfer ke daerah Rp 919 triliun.

    – Defisit APBN Rp 616,19 triliun atau 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB).

    (kil/kil)

  • Rumah Warga Miskin di Timor-Leste Dihancurkan untuk Kunjungan Paus

    Rumah Warga Miskin di Timor-Leste Dihancurkan untuk Kunjungan Paus

    Anda sedang membaca sejumlah informasi pilihan dari berbagai negara yang kami rangkumkan dalam Dunia Hari Ini.

    Edisi Rabu, 28 Agustus hari ini kita awali dari Timor-Leste.

    Pemerintah Timor-Leste hancurkan rumah warga

    Paus Fransiskus akan berkunjung ke Timor-Leste selama tiga hari, menjadi acara terbesar yang pernah digelar di Timor-Leste sejak mereka merdeka di tahun 2002.

    Diperkirakan sebanyak 700.000 orang akan turun ke daerah Tasitolu untuk menghadiri misa.

    Tapi pemerintah khawatir tidak ada cukup ruang untuk menampung semua orang, sehingga rumah-rumah di daerah Tasitolu mulai dihancurkan, yang juga menurut pemerintah dibangun secara ilegal.

    “Kami sangat sedih karena harus pergi,” kata Andre Bere, yang rumahnya juga dibuldoser, kepada ABC.

    Perwakilan gereja untuk kunjungan Paus, Pastor Luzerio Martins Da Silva, mengatakan ia bersimpati dengan warga yang rumahnya dihancurkan, tetapi pemerintah hanya “mengikuti aturan hukum.”

    Kandidat kepala daerah mulai mendaftar

    Sejak dibuka mulai kemarin (27/08) sejumlah kandidat kepala daerah mendatangi KPUD untuk mendaftarkan diri.

    Pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur pertama yang mendaftarkan diri ke KPUD Jawa Barat.

    Pasangan ini diusung Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PSI, Partai Prima, dan delapan partai nonparlemen.

    Di Jawa Tengah, pasangan yang diusung PDI-P, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi resmi mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur.

    Hari ini, pasangan Ridwan Kamil-Suswono juga dijadwalkan akan mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur ke KPUD DKI Jakarta dengan diantar perwakilan partai pengusung dan masyarakat Betawi.

    Kandidat yang diusung PDI-P Pramono Anung-Rano Karno juga dikabarkan akan mendaftarkan diri ke KPUD DKI Jakarta hari ini.

    Taliban larang wajah dan suara perempuan

    Taliban menepis kekhawatiran dan kritik dari PBB atas undang-undang baru yang melarang perempuan untuk memperlihatkan wajah mereka dan menyuarakan pendapat mereka di tempat umum.

    Roza Otunbayeva, yang mengepalai misi PBB di Afghanistan, UNAMA, mengatakan undang-undang tersebut memberikan “visi yang menyedihkan” bagi masa depan Afghanistan.

    Menurutnya undang-undang baru semakin membuat “pembatasan yang sudah tidak dapat ditoleransi” terhadap hak-hak perempuan, karena “bahkan suara perempuan” di luar rumah dianggap sebagai pelanggaran moral.

    Zabihullah Mujahid, juru bicara pemerintahan Taliban, memperingatkan mereka yang menyatakan keberatan adalah orang-orang yang tak paham hukum Syariah, khususnya umat non-Muslim, akibat “kesombongan” mereka.

    “Kami mendesak pemahaman menyeluruh tentang hukum-hukum ini dan pengakuan penuh hormat terhadap nilai-nilai Islam,” katanya.

    Australia akan batasi penyewaan Airbnb

    Pemerintah negara bagian Victoria, yang beribu kota di Melbourne, akan memberikan wewenang kepada dewan kota dan owners corporations di komplek perumahan dan apartemen untuk melarang menyewakan properti lewat platform Airbnb dan sejenisnya.

    Kebijakan ini keluar setelah sebelumnya ditetapkan akan ada penarikan retribusi sebesar 7,5 persen untuk rumah atau apartemen yang disewakan, mulai 1 Januari tahun depan.

    Hasil dari retribusi diperkirakan akan mencapai AU$37,5 juta pada tahun 202425 untuk digunakan membangun perumahan publik yang lebih terjangkau.

    Kepala eksekutif Dewan Industri Pariwisata Victoria, Felicia Mariani, mengatakan pemerintah belum melakukan konsultasi penuh dengan industri mengenai retribusi tersebut.

    “Industri memohon kepada pemerintah untuk berkonsultasi dengan kami, melibatkan kami, dan kemudian kami dapat menciptakan dan menerapkan sistem yang sesuai untuk kita semua dan mencapai hasil yang diinginkan pemerintah tanpa menghancurkan industri dalam prosesnya,” ujarnya.

    Lihat juga Video ‘Presiden Jokowi-PM Timor Leste Bahas Perjanjian Batas Negara di Istana’:

  • Penggeledahan Biro Kesra Pemprov Jatim Dijaga Dua Petugas Bersenjata

    Penggeledahan Biro Kesra Pemprov Jatim Dijaga Dua Petugas Bersenjata

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejumlah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi lantai 5 Gedung Sekretariat Provinsi Jatim di kompleks Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya, Jumat (16/8/2024).

    Pantauan beritajatim.com, penggeledahan masih berlangsung di ruangan Biro Kesra Setdaprov Jatim di lantai 5.

    Dua aparat kepolisian tampak menyuruh jurnalis beritajatim.com dan sejumlah media untuk turun ke lantai 1. “Turun di bawah, Mas. Jangan di sini,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, sumber beritajatim.com di lingkungan Pemprov Jatim membenarkan peristiwa kedatangan petugas KPK itu.

    “Posisi saya lagi rapat. Tadi teman-teman bilang ada petugas KPK yang datang. Saya tidak tahu apa ada penggeledahan atau sedang ada. Setahu saya tadi datang pukul 09.00 pagi dan berakhir sebelum Jumatan siang ini barusan,” tutur sumber tersebut.

    Kepala Biro Kesra Setdaprov Jatim, Imam Hidayat yang dikonfirmasi beritajatim.com di ponselnya, hingga berita ini diturunkan belum menjawab panggilan beritajatim.com.

    Penggeledahan ini belum diketahui apakah terkait dugaan tindak pidana korupsi terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022 atau ada kasus baru.

    Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat perintah larangan bepergian kepada pimpinan DPRD Jawa Timur. Mereka dilarang bepergian ke luar negeri terkait penyidikan perkara dana hibah Provinsi Jawa Timur.

    “Bahwa pada tanggal 26 Juli 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 965 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri untuk dan atas nama 21 orang,” kata ujar Juru bicara KPK Tessa Mahardhika kepada beritajatim.com, Selasa (30/7/2024).

    Menurutnya, larangan Bepergian Ke Luar Negeri ini terkait penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK yaitu dugaan tindak pidana korupsi terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022.

    “Larangan Bepergian Ke Luar Negeri berlaku selama enam) bulan ke depan,” ujar Tessa.

    Untuk diketahui, pada tanggal 15 sampai dengan 18 Juli 2024, Penyidik KPK telah melakukan serangkaian kegiatan di Kota Surabaya berupa pemeriksaan saksi saksi serta penyitaan dokumen-dokumen terkait. Bahwa saksi-saksi yang diperiksa direncanakan sebanyak 34 Saksi.

    Berdasarkan informasi yang diterima, ke-21 orang tersebut adalah KUS (Kusnadi/Ketua DPRD Jatim, red) AI (Achmad Iskandar/Wakil Ketua DPRD Jatim, red), AS (Anwar Sadad/Wakil Ketua DPRD Jatim, red), dan MAH (Mahhud/Anggota DPRD Jatim, red). Selain itu, FA (Fauzan Adima/Wakil Ketua DPRD Sampang, red), JJ (Jon Junadi/Wakil Ketua DPRD Probolinggo, red), AM (Abdul Mottollib/Ketua DPC Gerindra Sampang, red), dan MM (Mochamad Mahrus/Bendahara Gerindra DPC Probolinggo, red).

    Sedang sisanya, adalah Bagus Wahyudyono, Jodi Pradana Putra, Hasanuddin, Sukar, A Royan, Wawan Kritiawan, Ahmad Jailani, Mashudi, Ahmad Affandy, Ahmad Heriyadi, Achmad Yahya M, RA Wahid Ruslan, dan M Fathullah. [tok/beq]

  • KPK Larang Pimpinan DPRD Jawa Timur Pergi ke Luar Negeri, Terjerat Semua?

    KPK Larang Pimpinan DPRD Jawa Timur Pergi ke Luar Negeri, Terjerat Semua?

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat perintah larangan bepergian kepada pimpinan DPRD Jawa Timur. Mereka dilarang bepergian ke luar negeri terkait penyidikan perkara dana hibah Provinsi Jawa Timur.

    “Bahwa pada tanggal 26 Juli 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 965 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri untuk dan atas nama 21 orang,” kata ujar Juru bicara KPK Tessa Mahardhika kepada beritajatim.com, Selasa (30/7/2024).

    Menurutnya, larangan Bepergian Ke Luar Negeri ini terkait penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK yaitu dugaan tindak pidana korupsi terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022. “Larangan Bepergian Ke Luar Negeri berlaku selama enam) bulan ke depan,” ujar Tessa.

    Untuk diketahui, pada tanggal 15 sampai dengan 18 Juli 2024, Penyidik KPK telah melakukan serangkaian kegiatan di Kota Surabaya berupa pemeriksaan saksi saksi serta penyitaan dokumen-dokumen terkait.
    Bahwa saksi-saksi yang diperiksa direncanakan sebanyak 34 Saksi.

    Berdasarkan informasi yang diterima, ke-21 orang tersebut adalah KUS (Kusnadi/Ketua DPRD Jatim, red) AI (Achmad Iskandar/Wakil Ketua DPRD Jatim, red), AS (Anwar Sadad/Wakil Ketua DPRD Jatim, red), dan MAH (Mahhud/Anggota DPRD Jatim, red). Selain itu, FA (Fauzan Adima/Wakil Ketua DPRD Sampang, red), JJ (Jon Junadi/Wakil Ketua DPRD Probolinggo, red), AM (Abdul Mottollib/Ketua DPC Gerindra Sampang, red), dan MM (Mochamad Mahrus/Bendahara Gerindra DPC Probolinggo, red).

    Sedang sisanya, adalah Bagus Wahyudyono, Jodi Pradana Putra, Hasanuddin, Sukar, A Royan, Wawan Kritiawan, Ahmad Jailani, Mashudi, Ahmad Affandy, Ahmad Heriyadi, Achmad Yahya M, RA Wahid Ruslan, dan M Fathullah. [hen/ian]

  • Sertijab Wamentan Hari Ini, Eks Aspri Prabowo Banjir Karangan Bunga

    Sertijab Wamentan Hari Ini, Eks Aspri Prabowo Banjir Karangan Bunga

    Jakarta

    Pada hari ini akan dilaksanakan serah terima jabatan (Sertijab) Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) dari Harvick Hasnul Qolbi kepada Sudaryono. Hal ini menyusul pelantikan Sudaryono sebagai Wamentan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (18/7/2024).

    Terpantau di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jumat (19/7/2024), Sudaryono tiba di kantor barunya itu sekitar pukul 08.40 WIB. Ia turun dari mobil Alphard hitam berplat nomor awal K.

    Sudaryono terlihat berpakaian rapi, mengenakan jas berwarna abu-abu gelap dan dasi berwarna biru dongker. Ia turut ditemani oleh sang istri yang juga turut mengenakan pakaian bernuansa biru tua. Nampak senyum cerah menghiasi wajah keduanya tatkala sampai di lokasi.

    Kedatangannya beserta sang istri pun disambut hangat oleh jajaran Kementan yang telah berkumpul depan di lobby Gedung A. Salah satu yang terlihat ialah Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi.

    Sertijab Wamentan Sudaryono Foto: Shafira Cendra Arini/detikcom

    Banjir Karangan Bunga, Ada Dari Direksi BUMN hingga Isi Dahlia

    Di samping itu, nampak puluhan karangan bunga membanjiri halaman Kementan, berisi ucapan selamat atas pengangkatan Sudaryono sebagai Wamentan. Pengirimnya pun cukup bervariatif, ada dari kalangan politik hingga pertanian.

    Selain itu, juga nampak karangan bungan dari jajaran direksi perusahaan BUMN mulai dari PT PLN (Persero), PT Bank Negara Indonesia (BNI), PT Pertamina (Persero), hingga PT Pupuk Indonesia (Persero. Juga ada ucapan selamat daru Deputu Bidang SDM, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata.

    Selanjutnya, juga nampak karangan bunga dari Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid, serta Wakil Menteri Parekraf Angela Tanoesoedibjo. Menariknya, juga ditemukan karangan bunga atas nama Penyanyi Dangdut Iis Dahlia.

    Sudaryono sendiri merupakan asisten pribadi (Aspri) Presiden Terpilih 2024-2029 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam periode 2010-2014. Ia juga merupakan politikus besutan Partai Gerindra.

    Dalam website pribadinya, Sudaryono menyatakan dirinya adalah pengusaha dan tokoh politik Indonesia. Kini menjabat sebagai Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, CEO Garuda TV, Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), dan juga Ketua Dewan Pembina Pedagang Pejuang Indonesia Raya (PAPERA).

    Pria yang akrab disapa Mas Dar ini sedang banyak diperbincangkan publik Jawa Tengah. Pasalnya, dia direkomendasikan Prabowo untuk maju ke Bursa Pilgub Jateng 2024 membawa bendera Partai Gerindra.

    (shc/das)

  • Prabowo Angkat Jempol Saat Respons Keponakannya Dilantik Jokowi Jadi Wamenkeu

    Prabowo Angkat Jempol Saat Respons Keponakannya Dilantik Jokowi Jadi Wamenkeu

    Jakarta

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi melantik tiga sosok wakil menteri (wamen) baru. Salah satu dari ketiga sosok itu ialah keponakan Presiden Terpilih 2024-2029 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yakni Thomas ‘Tommy’ Djiwandono.

    Tommy yang juga merupakan politikus Partai Gerindra diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan tambahan. Selain Tommy, ada Sudaryono diangkat sebagai Wakil Menteri Pertanian menggantikan Harvick Hasnul Qolbi, dan Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi/Kepala BKPM.

    Dimintai tanggapan terkait hal ini, Prabowo enggan berbicara. Meski demikian, ia menyiratkan ekspresi wajah yang bahagia. Sembari tersenyum, ia pun mengacungkan jempolnya, seolah tanda bahwa dia menyetujui langkah tersebut.

    Acungan jempol ini ditunjukkannya saat ditemui usai acara luncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper One Map Policy (OMP) Beyond 2024 di St Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2024).

    Kedatangannya ke sana dalam rangka mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meluncurkan portal tersebut. Prabowo mengatakan, kedatangannya ini merupakan mandat langsung dari Jokowi.

    “Saya kira Pak Presiden sedang melatih saya (tertawa) supaya nanti tidak kaget setelah saya dilantik, insyallah. Itu lah cara beliau, salah satu pelajaran kepemimpinan,” kata Prabowo, dalam sambutannya dalam acara peluncuran tersebut.

    Sebagai tambahan informasi, pelantikan Thomas ‘Tommy’ Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan tambahan menemani Suahasil Nazara akan membuat Kementerian Keuangan memiliki dua wakil menteri.

    Thomas sendiri merupakan anggota dari Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Ekonomi dan Keuangan. Dia juga merupakan keponakan Prabowo.

    Thomas merupakan anak pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati. Ayahnya adalah mantan gubernur Bank Indonesia, sedangkan ibunya adalah kakak kandung Prabowo.

    Sosok berikutnya yang juga baru diangkat pada hari ini ialah Sudaryono. Ia merupakan Ketua DPD Gerindra Jateng. Dia akan menggantikan Harvick Hasnul Qolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian.

    Sosok ketiga yang akan dilantik jadi Wakil Menteri adalah Yuliot Tanjung. Pria yang saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM itu bakal dilantik jadi Wakil Menteri Investasi/Kepala BKPM.

    (shc/das)

  • KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Jatim di Blitar?

    KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Jatim di Blitar?

    Blitar (beritajatim.com) – Selama dua hari belakang ini, beredar isu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan rumah salah satu anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) yang ada di Kota Blitar.

    Isunya KPK menggeledah rumah salah satu anggota DPRD Jatim dari Partai Gerindra yang ada di Jalan Cemara Kota Blitar. Penggeledehan ini isunya dilakukan KPK pada hari Kamis (11/7/2024).

    Namun isu tersebut dibantah oleh salah satu pengurus Gerindra Kabupaten Blitar. Pria yang menduduki sebagai Wakil Ketua DPC Gerindra Kabupaten Blitar tidak membenarkan isu penggeledahan KPK tersebut.

    “Tidak, belum ada, tidak ada informasi soal penggeledahan itu,” ucap Wakil Ketua DPC Gerindra Kabupaten Blitar yang enggan disebutkan namanya, Jumat (12/7/2024).

    Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan belasan tersangka baru dalam kasus dugaan suap pokok pikiran (Pokir) terkait alokasi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

    Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak. Isu yang beredar penggeledahan di salah satu rumah anggota DPRD Jatim yang ada di Kota Blitar itu berkaitan dengan kasus tersebut.

    Namun sekali lagi, hal itu dibantah oleh pria yang menduduki posisi pengurus di DPC Gerindra Kabupaten Blitar tersebut.

    “Seandainya saya tahu pun kan tidak etis hal itu saya ungkapkan, biar KPK saja yang mengungkapkan kebenarannya,” tegasnya.

    Kondisi rumah anggota DPRD Jatim dari Gerindra yang ada di Jalan Cemara Kota Blitar sendiri tetap terbuka. Aktivitas di dalam rumah tersebut juga nampak normal.

    Kondisi itu pun seolah menegaskan bahwa tidak ada penggeledahan di rumah anggota DPRD Gerindra Jatim yang ada di Kota Blitar.

    Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal merilis tersangka baru dalam kasus dugaan suap dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) sore ini.

    “Nanti sore kami rilis,” kata Jubir KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada beritajatim.com, Jumat (12/7/2024) siang. [owi/beq]

  • Ancaman Pidana Mengintai Ribuan Anggota Dewan yang Main Judi Online

    Ancaman Pidana Mengintai Ribuan Anggota Dewan yang Main Judi Online

    TRIBUNNEWS.COM – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan fakta mencengangkan terkait judi online.

    Yaitu adanya ribuan anggota dewan dari DPR hingga DPRD bermain judi online.

    Hal ini disampaikan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja (raker) bersama dengan Komisi III DPR pada Rabu (26/6/2024) kemarin.

    “Terkait dengan pertanyaaan apakah, profesi ini, kita bicara profesi ya, seperti Bapak Habiburokhman tadi, apakah ada legislatif di pusat dan daerah, ya kita menemukan itu lebih dari seribu orang. Datanya ada,” kata Ivan dikutip dari YouTube Parlemen TV.

    Ivan juga mengatakan total ada 63.000 transaksi yang dilakukan anggota dewan untuk bermain judi online.

    Dari puluhan ribu transaksi tersebut, dia menyebutkan total deposit mencapai Rp 25 miliar per satu orang anggota dewan.

    “Transaksi yang kami potret itu lebih dari 63 ribu transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka tu. Dan angkanya bisa saya sampaikan? Angka rupiahnya hampir Rp 25 miliar di masing-masing.”

    “Ya transaksi di antara mereka dari ratusan sampai miliaran sampai ada satu orang sekian miliar. Agregat secara keseluruhan. Itu deposit, deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar,” beber Ivan.

    Pasca pemaparan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman meminta Ivan untuk melaporkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait anggota yang terlibat judi online.

    “Saya anggota MKD juga kebetulan, kita minta tolong dikasih aja ke MKD biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti,” ujar Habiburokhman.

    Merespons itu, Ivan menyatakan bahwa PPATK akan mengirim surat kepada DPR mengenai anggota yang terlibat.

    “Ya nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR-DPRD sama sekretariat sekjenan,” ucapnya.

    Tak Cukup Sanksi Etik tapi Pidana

    Menanggapi temuan PPATK ini, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Johan Budi menilai legislator yang terjerat judi online tidak cukup hanya disanksi etik.

    Dia mengatakan perlu adanya sanksi pidana bagi anggota dewan yang terbukti melakukan tindakan haram tersebut.

    “Saya pikir, penjudi bukan lagi sekedar masalah kode etik, tapi inisudah masuk ranah pidana. Menurut saya begitu, tidak tahu menurut yang lain,” ujarnya di raker tersebut.

    Senada, peneliti senior dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karius juga mendukung adanya sanksi pidana bagi anggota dewan yang terbukti terlibat judi online.

    Kendati demikian, Lucius mengaku pesimis terkait penindakan secara pidana terhadap anggota dewan karena Polri selaku penegak hukum pun turut terlibat dalam judi online.

    “Betul (perlu adanya sanksi pidana bagi anggota dewan). Kalaupun agak sulit bicara judi online ketika semua lembaga terlibat judi online ini.”

    “Ya ini ibarat jeruk makan jeruk ini, tidak tahu siapa yang paling bersih untuk mengadili yang lain,” katanya di Sapa Indonesia Malam di Kompas TV dikutip pada Kamis (27/6/2024).

    Lucius pun turut mencurigai adanya anggota dewan yang tidak hanya sebagai pemain tetapi bandar judi online.

    Kecurigaan itu dilandasi dari temuan PPATK di mana per anggota dewan melakukan transaksi sebesar Rp 25 miliar.

    “Sebenarnya banyak yang ingin kita tahu seperti dari mana saja uang begitu besar yang digunakan anggota dewan untuk bermain judi online.”

    “Apakah (anggota) DPR ini adalah pemain judi saja atau mereka juga bandarnya? Saya curiga dengan dana sebesar itu, ada juga anggota yang juga merupakan bandar,” tutur Lucius.

    Dia pun berharap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) turut menyelidiki terkait dugaan adanya anggota dewan yang menjadi bandar judi online.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

    Artikel lain terkait Judi Online