Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Dilirik PAN Maju di Pilgub Jateng, Sudaryono: Kita Mengalir Saja

    Dilirik PAN Maju di Pilgub Jateng, Sudaryono: Kita Mengalir Saja

    Semarang, Gatra.com – Partai Amanat Nasional melirik Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, diusung maju sebagai Calon Gubernur Jateng. 

    Sudaryono dinilai memiliki kinerja yang bagus semasa memimpin Tim Kampanye Daerah (TKD) Jateng dalam memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

    Kinerja inilah yang menjadi dasar PAN menilai Sudaryono layak diusung pada Pemilihan Gubernur Jateng 2024.

    Baca Juga: Banyak Dikeluhkan, Sudaryono Lapor ke Prabowo Soal Kartu Tani

    Mendapat dukungan dari PAN itu tidak lantas membuat Sudaryono menjadi tinggi hati. Sudaryono menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan pimpinan-pimpinan partai di Jakarta.

    “Kita mengalir saja, apapun kita ikhtiar. Saya ikhtiar menawarkan diri, memperkenalkan diri pada rakyat,  kita lihat respon masyarakat. Saya kira pimpinan yang akan menilai layak atau tidak layak,” kata Sudaryono di Semarang, Jawa Tengah, Rabu, (17/7).

    Sudaryono menegaskan tidak punya wewenang menentukan Calon Gubernur Jateng 2024. Sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jateng, Sudaryono diberi tugas menyaring kandidat-kandidat calon kepala daerah yang dijaring dari level kabupaten atau kota.

    “Saya di Gerindra menunggu arahan dan  keputusan dari Pusat. Karena rekomendasi itu kan memang dijaring di level kabupaten/kota, disaring di provinsi. Tapi keputusan ada di Pusat,” jawabnya.

    Seperti diketahui, PAN yang semula ingin mengusung Kapolda Jateng, Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi,  sebagai Cagub Jateng 2024 mendadak melirik Sudaryono. Sekjen PAN, Eddy Soeparno, mengungkap situasi terkini Koalisi Indonesia Maju atau KIM melihat dinamika Pilgub Jateng 2024.

    Eddy mengatakan Sudaryono punya peluang terbuka diusung sebagai Cagub Jateng.

    “Mas Sudaryono saya kira punya peluang yang baik. Mas Sudaryono juga punya kinerja yang baik sebagai Ketua TKD Jawa Tengah. Jadi saya kira saat ini semua peluang terbuka,” ujar Eddy kepada wartawan di Kompleks Parlemen baru-baru ini.

    Baca Juga: Sudaryono Temui Gibran di Solo, Ini yang Bibahas

    Eddy menegaskan PAN menghormati Gerindra yang ingin mengusung kader internal maju di Pilgub Jateng.

    “Semua nama yang berpeluang, yang diajukan oleh teman-teman KIM, itu akan kami pertimbangkan. Saya paham teman-teman Gerindra akan mendorong Pak Sudaryono,” jelas Eddy.

    Menurut Eddy, keputusan final siapa yang akan diusung KIM nanti akan diambil dalam proses konsultasi dan rembukan dengan para ketua umum partai koalisi.

    “Kalau ternyata teman-teman di koalisi memutuskan si A atau si B, ya kami rembuk. Tentu itu hal yang perlu kami pertimbangkan,” katanya.

    19

  • Etik-Sapto Terima Rekomendasi dari DPP Partai Gerindra

    Etik-Sapto Terima Rekomendasi dari DPP Partai Gerindra

    Sukoharjo, Gatra.com – Pasangan bakal calon bupati (cabup)-calon wakil bupati (cawabup), Etik Suryani-Eko Sapto Purnomo, telah mengantongi surat tugas atau rekomendasi dari DPP Partai Gerindra. Penyerahan rekomendasi Partai Gerindra dilakukan di Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa malam (16/7/2024).

    Rekomendasi itu diserahkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, kepada pasangan Etik-Sapto. Turut mendampingi Ketua DPC Partai Gerindra Sukoharjo, Titik Suprapti.

    Setelah menerima rekomendasi, Etik-Sapto menyempatkan diri untuk berfoto bersama jajaran struktural DPD Partai Gerindra Jawa Tengah. Partai Gerindra menjadi parpol kali pertama yang menerbitkan dan menyerahkan rekomendasi kepada pasangan Etik-Sapto.

    Sementara itu, enam parpol lain yang mengusung kedua paslon masih menunggu rekomendasi dari pengurus partai di tingkat pusat.

    “Insyaallah sesuai yang disepakati oleh teman-teman pengusung dan pendukung Etik-Sapto,” ucap bakal cawabup sekaligus Sekretaris DPC Partai Gerindra Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo.

    Sapto menyebut rekomendasi Partai Gerindra menjadi modal utama sebagai syarat untuk mendaftar sebagai bakal cabup-cawabup pada akhir Agustus mendatang sembari menunggu rekomendasi dari enam parpol lainnya.

    Tujuh parpol yang memiliki kursi di parlemen berkomitmen bersama untuk membangun Sukoharjo yang lebih makmur, sejahtera, dan berkeadilan. Ketujuh parpol yang mengusung dan mendukung pasangan Etik-Sapto, yakni PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, PKB, dan Partai NasDem.

    “Mohon doanya, rekomendasi Partai Gerindra satu langkah maju untuk mewujudkan kolaborasi elemen di Sukoharjo. Maju bareng membangun Sukoharjo lima tahun mendatang,” ungkapnya.

    Struktural ketujuh partai menyepakati kerja sama politik dalam mengarungi kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sukoharjo. Prosesi penandatanganan kerja sama politik dilakukan ketua dan sekretaris struktural masing-masing parpol di kantor DPC PDIP Sukoharjo di Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari pada pekan lalu.

    40

  • 537 Pengusaha Sawit Tak Punya HGU, Bagian dari Pengemplang Pajak Rp 300 T?

    537 Pengusaha Sawit Tak Punya HGU, Bagian dari Pengemplang Pajak Rp 300 T?

    Jakarta –

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan sebanyak 537 badan usaha perkebunan sawit beroperasi tanpa memiliki sertifikat hak guna usaha (HGU). Kondisi ini mengakibatkan negara mengalami kerugian dari sisi penerimaan pajak.

    Meski begitu, Nusron belum bisa memastikan apakah 537 badan usaha ini merupakan bagian dari para pengusaha sawit nakal yang membuat pemerintah kebocoran anggaran hingga Rp 300 triliun. Karena pihaknya masih harus melakukan pencocokan data dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terlebih dahulu.

    Sebab menurutnya permasalahan di sektor perkebunan sawit ini terbagi menjadi dua. Satu masalah perkebunan sawit di Area Penggunaan Lain (APL) yang berada di bawah pengawasan kementeriannya, dan satu lagi terkait perkebunan sawit di hutan yang menjadi wewenang Kementerian Kehutanan.

    “Sedang saya cocokkan dengan data BPKP. Karena masalah sawit ini ada dua. Ada yang lahan hutan, yang ditanamin tapi masuk kawasan hutan, itu jumlahnya tanya sama Menteri Kehutanan. Ada lahan APL, area penggunaan lain, non-hutan. Itu tadi saya katakan 2,5 juta hektare itu di kami,” kata Nusron saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Rabu (30/10/2024).

    “Nah apakah jumlahnya yang itu (Rp 300 triliun) sedang kami cocokkan dengan BPKP. Nanti malam saya ketemu beliau,” ucapnya lagi.

    Di luar itu, ia memastikan pemerintah akan memberikan sanksi kepada para pengusaha perkebunan sawit nakal tersebut. Sanksi yang dimaksud mulai dari pengenaan denda pajak hingga penahanan pendaftaran hingga penerbitan sertifikat HGU.

    “Soal sanksinya itu nanti sedang dihitung, sanksi dendanya sedang dihitung oleh BPKP. Soal masalah hukumnya itu nanti menjadi ranahnya pak Jaksa Agung” kata Nusron.

    Tetapi yang jelas kami saat ini sedang menertibkan dan mengevaluasi, menahan dulu sementara proses pengajuan, pendaftaran maupun penegbitan HGU-nya. Karena menurut ketentuan masalah ini harus selesai pada 3 Desember (2024),” jelasnya lagi.

    Perlu diketahui sebelumnya Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan jumlah penerimaan pajak yang gagal dikantongi pemerintah mencapai Rp 300 triliun.

    Menurutnya kebocoran pendapatan negara itu terjadi lantaran pengusaha-pengusaha sawit nakal yang membuka perkebunan sawit ilegal. Alhasil, pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk ke kantong negara.

    “Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar (pajak),” terang Hashim, Selasa (8/10/2024) lalu.

    “Kami dapat data bisa sampai Rp 300 triliun yang belum bayar. Ini data-data yang dihimpun pemerintah,” ujarnya.

    Lihat Video: Video Menteri ATR/BPN: Kami Menginisiasi Mafia Tanah Dimiskinkan!

    (fdl/fdl)

  • Tugas Utama Sudaryono: Wujudkan Kedaulatan Pangan

    Tugas Utama Sudaryono: Wujudkan Kedaulatan Pangan

    Jakarta, Gatra.com – Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) Sudaryono resmi dilantik menjadi wakil menteri pertanian (Wamentan) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Kamis, (18/7).

    Sudaryono menggantikan Harvick Hasnul Qolb.

    Sudaryono mengatakan akan menjalankan amanah ini dengan sebaik mungkin. Sebab, pertanian merupakan hal yang sangat penting bagi kedaulatan pangan.

    “Apapun kan ini tugas amanah jadi kita laksanakan sebaik-baiknya. Pertanian sentra vital, kedaulatan pangan salah satunya tergantung pada pangan,” kata Sudaryono di Istana Negara.

    Baca Juga: Sudaryono: Koperasi Bukan Usaha Kecil, Tapi Raksasa Ekonomi

    Bahkan, Sudaryono menegaskan akan mengabdikan dirinya untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Hal ini juga seiring dengan cita-cita Prabowo Subianto yang mengiginkan Indonesia berdaulat di sektor pangan.

    “Mohon doa dan restunya. Pangan adalah kedaulatan negara,” kata Sudaryono yang juga Ketua Umum Tani Merdeka ini

    Untuk mencapai kedaulatan pangan, maka dirinya akan membenahi sejumlah persoalan yang dihadapi para petani di Indonesia. 

    “Dengan begitu, petani lebih mudah mendapatkan pupuk bersubsidi,” bebernya.

    Kemudian membenahi persoalan lain yang dihadapi petani di setiap musim panen yakni harga yang anjlok, sehingga petani dirugikan. Ia akan terus memperjuangkan bagaimana agar harga saat panen bisa stabil sehingga petani bisa untung.

    “Kami ingin memberikan solusi dan memperjuangkan bagaimana ketika saat panen harga stabil. Petani harus dilindungi dan disejahterakan, tetapi harga jual juga tidak boleh merugikan konsumen. Jadi semua diuntungkan,” tambahnya.

    Sosok Sudaryono

    Dilansir dari beberapa sumber, Sudaryono merupakan anak dari pasangan petani bernama Yahyo dan Suwarni.

    Sudaryono dilahirkan di Grobogan, tepatnya di sebuah dusun bernama Mangunrejo, Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, 23 Januari 1985. 

    Baca Juga: Sosok Sudaryono di Mata Menantu Habib Luthfi Bin Yahya Pekalongan

    Terlahir jadi seorang anak petani, Sudaryono yang juga anak semata wayang ini saat sekolah termasuk anak yang pintar. Hal itu terbukti dari beasiswa dari SMA Taruna Nusantara yang diterimanya. 

    Bahkan ia sebagai salah satu perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah. Sudaryono juga menjadi salah satu lulusan terbaik SMA unggulan tersebut.

    Selepas lulus SMA Taruna Nusantara, ia berkesempatan mendapatkan beasiswa di Akademi Pertahanan Nasional Jepang atau National Defense Academy of Japan pada 2004-2009. 

    Sudaryono mendapatkan program beasiswa untuk kuliah di Negeri Sakura tersebut.

    Sekembalinya ke Indonesia, Sudaryono dipercaya menjadi asisten pribadi Prabowo Subianto yang juga presiden terpilih dalam Pilpres 2024 kemarin.

    Sudaryono menjadi asisten pribadi Prabowo sejak 2010 sampai 2014.

    Kemudian pada 2014 ia juga dipercaya menjadi Corporate Secretary di Nusantara Energy, kemudian dipercaya menjadi CEO Garuda TV pada 2018. 

    Selanjutnya, ia juga menjadi CEO PT Nusantara Telematics System sejak 2019, dan Chairman PT Sahabat Sejati Sejahtera Farma sejak 2020.

    Selain kepemimpinan di dunia profesional yang digelutinya, dia juga aktif pada organisasi sosial. Sejak 2021, Sudaryono menjabat Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ketua Dewan Pembina DPP Pedagang Pejuang Indonesia Raya (PAPERA), CEO Garuda TV, CEO PT Indonesian Defense and Security Technologies, dan banyak lagi.

    35

  • Wamentan Sebut Prabowo Ingin Pemutihan Utang Petani-Nelayan Segera

    Wamentan Sebut Prabowo Ingin Pemutihan Utang Petani-Nelayan Segera

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus utang 6 juta petani dan nelayan yang ada di perbankan. Rencana pemutihan utang ini nantinya juga akan dituangkan dalam penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).

    Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut rencana pemutihan utang kepada petani itu merupakan kehendak politik dari Presiden Prabowo. Dia pun berharap agar keputusan pemutihan utang petani bisa segera terealisasi.

    “Saya kira ada willingness yang sangat baik, ini adalah will, ada kehendak politik dari presiden. Dan semoga kita semua sama-sama berharap dan berdoa semoga apa yang menjadi keinginan bapak presiden itu bisa segera direalisasikan,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Sudaryono menilai, pemutihan utang petani di Bank itu sudah menjadi keputusan dari Presiden Prabowo. Karenanya, dia meminta publik untuk mengikuti proses yang ada.

    “Saya kira itu sudah menjadi sebuah konsensus atau semacam keputusan. Kita tinggal tunggu dan kita ikuti prosesnya aja,” ujarnya.

    Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan pihaknya masih menanti Rancangan Peraturan Presiden (RPP) terkait rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus utang dari 5-6 juta petani dan nelayan.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan otoritas juga perlu meninjau data informasi dan analisis terkait utang yang hendak dihapus tersebut.

    “Nanti kita ini, artinya kita akan merespons apa yang diharapkan oleh presiden, dan tentu kita lihat data informasi dan analisis kita seperti apa,” ujar Dian saat ditemui di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Jumat (25/10/2024).

    Terkait jumlah enam juta debitur yang terdiri dari nelayan dan petani itu, Dian mengatakan OJK haus memastikan terlebih dahulu.

    Adapun rencana pemutihan utang 5 – 6 juta petani dan nelayan Indonesia ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo. Adik dari Prabowo ini menyebut regulasi tersebut bakal berbentuk Peraturan Presiden dan segera ditandatangani dalam waktu dekat.

    “Mungkin Minggu depan Pak Prabowo teken Perpres pemutihan, udah disiapkan oleh Pak Supratman (Menteri Hukum) sesuai UU, semoga minggu depan beliau tanda tangan Perpres pemutihan 5-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru, dan mereka dapat hak pinjam lagi ke perbankan nggak akan tutup SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) di OJK,” kata Hashim.

    Sebelumnya Prabowo terlebih dulu mendapat laporan dari Hashim mengenai situasi ini, yakni jutaan petani dan nelayan tidak bisa melakukan pinjaman untuk usahanya.

    “Makanya saya sampaikan ke Pak Prabowo Ini harus diubah, Pak Prabowo setuju, tim perbankan dipanggil Pak Burhan. Ini merusak atau tidak perbankan Indonesia ternyata tidak, karena sudah dibukukan, nggak ada lagi, tapi hak tagih tetap maka 5-6 juta terpaksa ke pinjol sama rentenir,” kata Hashim.

    “Sehingga 5-6 juta mereka nggak bisa dapat kredit akhirnya ke pinjol rentenir, saya baru tau pinjol apa, saya memang konglomerat, apa ga perlu pinjol tapi konglo hati nurani kan saya dengar kaget,” ujarnya.

    (dce)

  • Pilkada Boyolali, PSI Berikan Surat Tugas kepada Agus Irawan

    Pilkada Boyolali, PSI Berikan Surat Tugas kepada Agus Irawan

    Solo, Gatra.com – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, memberikan dukungan pada adik eks ajudan Joko Widodo, Agus Irawan, untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Boyolali. Dukungan diberikan oleh Kaesang dalam bentuk surat tugas.

    Surat tugas ini diserahkan secara langsung oleh Kaesang kepada Agus Irawan di sela-sela peresmian Kantor DPD PSI Kota Solo, Minggu (21/7). Sebagai informasi, Agus merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kota Solo yang bekerja di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Solo. Dia merupakan adik kandung dari eks ajudan Jokowi saat menjabat sebagai Wali Kota Solo, Devid Yunanto.

    ”Terima kasih karena Mas Agus yang berkenan hadir untuk menerima surat tugas dari PSI untuk menjadi calon Bupati Boyolali. Harus menang ya Mas, tidak ada kata kalah. Meskipun PSI di sana [Boyolali] kecil, saya yakin yang kecil biasanya yang menang,” ujar Kaesang.

    Kaesang juga menyerahkan surat keputusan (SK) kepada Tri Mardiyanto karena menduduki jabatan sebagai Ketua DPD PSI Kota Solo. Tri menggantikan ketua sebelumnya, Antonius Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPW PSI Jawa Tengah. Selain itu, Kaesang juga meresmikan kantor DPD PSI Kota Solo di Jalan Letjen Suprapto Nomor 65 Sumber, Banjarsari, Solo.

    Terkait surat tugas yang diberikan PSI, Agus Irawan mengatakan, siap menjalankan amanat dari PSI untuk berkomunikasi masif dengan partai-partai lainnya di Boyolali.

    ”Kami akan menjalankan amanat ini dengan masif berkomunikasi dengan parpol-parpol di Boyolali. Utamanya yang memiliki kursi di DPRD Boyolali,” ujarnya.

    Agus memastikan dukungan dari Kaesang ini bisa berdampak bagi kemenangan di Pilkada Boyolali. Ia menilai dukungan dari PSI ini menambah semangatnya untuk maju dalam kontestasi Pilkada di Boyolali. Ia optimistis bisa membawa Boyolali menjadi lebih baik.

    ”Dengan bantuan teman-teman, termasuk teman-teman PSI di Boyolali, tentunya saya yakin bisa, meskipun saat ini PSI belum punya kursi di DPRD Boyolali,” katanya.

    Agus juga mengklaim bahwa di Pilkada Boyolali ini, dirinya juga telah mendapat dukungan dari Partai Gerindra, Golkar, dan PKB.

    31

  • Gerindra Resmi Usung Ahmad Luthfi Cagub Jateng

    Gerindra Resmi Usung Ahmad Luthfi Cagub Jateng

    Jakarta, Gatra.com – Partai Gerindra akhirnya memutuskan untuk mengusung Irjen Pol Ahmad Luthfi sebagai bakal calon gubernur pada Pilgub Jawa Tengah tahun 2024.

    “Untuk Jawa Tengah, Pak Prabowo putuskan adalah Irjen Polisi Drs. H. Ahmad Luthfi menjadi bakal calon gubernur,” kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7) seperti dikutip dari Antara.

    Muzani menepis isu dilantiknya Ketua DPD Partai Gerindra Jateng Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian merupakan politik menukar tiket untuk diberikan kepada Ahmad Luthfi yang akan maju pada Pilkada Jateng.

    Dia mengatakan bahwa partainya memutuskan mengusung Ahmad Luthfi ketimbang Sudaryono karena dianggap memiliki rekam jejak mumpuni dalam memahami kondisi Jateng.

    “Karena kita merasa bahwa Pak Luthfi adalah Kapolda Jawa Tengah dan beliau orang Jawa Tengah, cukup lama bekerja sebagai Kapolda di sana, beliau cukup memahami kondisi Jawa Tengah dan beliau mempersiapkan diri sudah cukup lama,” kata Muzani.

    Sementara itu, lanjut dia, Sudaryono dipertimbangkan oleh Partai Gerindra agar fokus dalam mengemban jabatan sebagai Wakil Menteri Pertanian.

    “Pak Sudaryono adalah anak muda yang tentu saja menjadi wakil menteri pertanian, beliau merasa tidak bisa membagi tugas kalau dua-duanya dia pikul,” ujarnya.

    Muzani menambahkan keputusan Partai Gerindra mengusung Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng 2024 telah dikomunikasikan dengan partai politik lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    “Keputusan ini tentu saja setelah kita berkomunikasi, berkoordinasi dengan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju dan akhirnya kita memutuskan ke Haji Ahmad Luthfi,” katanya.

    Muzani mengatakan bahwa Ahmad Luthfi akan pensiun dari jabatannya sebagai Kapolda Jateng guna mempersiapkan diri bertarung dalam kontestasi Pilkada Jateng 2024.

    “Pada waktunya Pak Luthfi mungkin akan segera pensiun dari kursinya sebagai Kapolda ataupun polisi aktif untuk segera mempersiapkan diri menjadi bakal calon gubernur dan mungkin setelah itu intensitas komunikasi politik dengan para pihak, termasuk dengan pejabat partai akan diintensifkan,” katanya.

    61

  • Presiden ingin kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat

    Presiden ingin kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat

    Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan dengan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono (kanan) usai pertemuan di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (15/8/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya/aa.

    Utusan Khusus: Presiden ingin kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Minggu, 27 Oktober 2024 – 19:01 WIB

    Elshinta.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginginkan kekayaan alam dikelola untuk kemakmuran rakyat.

    Hal itu disampaikan Mardiono usai mengikuti retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Minggu.

    “Presiden ingin mengembalikan kepada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 bahwa bumi, kekayaan alam ini harus diperuntukkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya,” kata Mardiono.

    Menurutnya, dalam retreat selama empat hari dan tiga malam, jajaran anggota kabinet mendapatkan banyak sekali pendidikan-pendidikan yang sangat berarti, utamanya terkait kedisiplinan.

    Anggota kabinet juga mendapatkan banyak pencerahan-pencerahan dalam melakukan percepatan membangun kesejahteraan rakyat, khususnya di bidang ketahanan pangan.

    “Jadi semua telah dipaparkan dari masing-masing kementerian. Tinggal nanti mengimplementasikan di lapangan. Dan bapak Presiden menginginkan untuk ini langsung dikerjakan lebih cepat, kami tidak ada banyak waktu menunggu, tetapi bekerja cepat untuk rakyat,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Legislator Gerindra Dorong Pendirian BTS Khusus Desa di Lumajang-Jember

    Legislator Gerindra Dorong Pendirian BTS Khusus Desa di Lumajang-Jember

    Jakarta –

    Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, memperjuangkan pendirian BTS (Base Transceiver Station) di Kabupaten Lumajang dan Jember yang tidak terjangkau oleh jaringan telekomunikasi dan internet. Hal ini dilakukan usai Kawendra blusukan di desa daratan tinggi di Dapil Jawa Timur IV itu.

    “Pagi ini saya bertemu dengan Dirut (Direktur Utama) Telkomsel Bapak Nugroho, menyampaikan aspirasi masyarakat untuk difasilitasi adanya jaringan telekomunikasi dan internet untuk masyarakat di daerah yang belum tersentuh, sehingga diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas komunikasi masyarakat,” kata Kawendra dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).

    Dia mengatakan ada beberapa desa yang saat ini jaringan seluler dan internetnya masih terbatas di Kabupaten Lumajang, yaitu Desa Sombo dan Desa Kenongo di Kecamatan Gucialit, yang berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Selain itu, Desa Suco Pangepok, Desa Jambersari, dan desa lainnya di Kabupaten Jember juga masuk ke dalam desa yang masih minim akses internet sehingga perlu kehadiran pemerintah agar manfaat positifnya dapat dirasakan oleh warga.

    Dia memastikan ini langkah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapilnya. Dia juga menilai pemerataan akses komunikasi sebagai amanat Undang-Undang.

    “Ini adalah bagian dari langkah kita bersama bagaimana aspirasi dari warga masyarakat dapat kita serap dan perjuangkan, sehingga dengan adanya fasilitas ini dapat membuka berbagai peluang usaha dan lapangan kerja baru di daerah,” ujar Kawendra.

    “Pemerataan akses pendidikan dan ekonomi melalui ketersediaannya komunikasi yang handal adalah amanat undang-undang, dan sinergitas antara lembaga diperlukan agar kebermanfaatannya dapat dirasakan bukan hanya di perkotaan saja namun juga oleh seluruh lapisan masyarakat,” lanjutnya.

    (maa/azh)

  • Rekomendasi PDIP Mengerucut ke Dirinya, Rober Christanto Undang 162 Kades

    Rekomendasi PDIP Mengerucut ke Dirinya, Rober Christanto Undang 162 Kades

    Karanganyar, Gatra.com-Sebanyak 162 kepala desa di Kabupaten Karanganyar, Jateng menghadiri undangan mantan bupati Rober Christanto di Joglo Dawan Tasikmadu Karanganyar, Jateng, Rabu malam (24/7). Kegiatan ini dalam upaya meningkatkan elektabilitas serta popularitasnya jelang menerima rekomendasi DPP PDIP kepada dirinya yang nyalon bupati Karanganyar pada Pilkada serentak 2024.

    Rober tak secara gamblang menyosialisasikan dirinya bakal mendapat rekomendasi maju calon bupati dari PDIP ke para kades. Ia hanya menyampaikan prestasi para wakil rakyat dari PDIP yang berhasil membawa dana aspirasi untuk kemajuan Kabupaten Karanganyar. Kepada wartawan usai menemui para kades, Rober mengatakan telah menjalani beberapa kali uji kepatutan dan kelayanan (UKK) di DPD PDIP Jawa Tengah. Untuk diketahui, DPC PDIP Karanganyar hanya mengirim satu kandidat bakal calon bupati hasil penjaringan. Sedangkan nama-nama lainnya yang disodorkan melamar calon wakil bupati.

    “Ini lagi persiapan saja. Agar siap saat pemanggilan (menerima rekomendasi),” kata Rober.

    Pria yang menjabat Wakil Bupati Karanganyar periode 2019-2023 serta Bupati antarwaktu ini meyakini DPP PDIP tepat menjatuhkan pilihan calon bupati. Ia sendiri tak mau mendahului keputusan DPP, namun tetap siap ditugaskan.

    “Saya ini petugas partai. Akan bergerak bersama (saat resmi direkomendasi),” katanya.

    Ia menjadwalkan pertemuan dengan simpul massa untuk menaikkan elektabilitas dan popularitasnya. Selain menyasar kades, undangannya akan dikirim ke perangkat desa, pelaku UMKM dan sebagainya.

    “Saya ini lima tahun jadi Wabup, selalu komunikasi ke kades. Sekarang setelah enggak menjabat, kangen. Ajak kesini silaturahmi. Sekaligus saya sampaikan program dan visi misi saya nyalon bupati, siapa tahu kades-kades ngasih masukan,” katanya.

    Hadir pula pengurus DPC PDIP Karanganyar, struktural serta anggora Fraksi PDIP DPRD Karanganyar, semalam. Ketua DPC PDIP Karanganyar, Bagus Selo optimistis rekomendasi calon bupati Karanganyar diberikan DPP maksimal 5 Agustus 2024. Ia membenarkan Rober Christanto satu-satunya kandidat calon bupati hasil penjaringan yang disodorkan ke DPP melalui DPD PDIP.

    “Yang mendaftar calon bupati di penjaringan DPC PDIP Karanganyar hanya pak Rober,” katanya.

    Mengenai siapa bakal calon wakil bupati yang direstui DPP, ia mengatakan itu hak DPP pula yang menentukan. Termasuk kemungkinan PDIP berkoalisi dengan Gerindra pada Pilbup Karanganyar 2024. Gerindra merupakan parpol yang disebut-sebut jadi rebutan dalam pemenangan pemilukada 2024.

    “Dengan Gerindra, itu ada kemungkinan. Semua merujuk rekomendasi DPP PDIP,” katanya.

    Sementara itu Ketua DPC Gerindra Karanganyar, Adhe Eliana menyebut rekomendasi DPP Partai Gerindra untuk memenangkan Pilbup Karanganyar sudah diterimanya. Sayangnya, ia tak mau menjelaskan isinya. Gerindra saat ini masih komitmen dengan gabungan parpol poros tengah di Koalisi Kebersamaan yang diikuti PAN, PKS dan Gerindra. Di koalisi kebersamaan, belum juga menentukan calon yang akan diusung.

    225