Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Bayang-bayang Jokowi di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto

    Bayang-bayang Jokowi di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto

    Bisnis.com, JAKARTA – Tepat dua minggu rakyat Indonesia memiliki pemimpin baru, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pelantikan Jenderal Purnawirawan TNI itu pada Minggu, 20 Oktober 2024 menandakan berakhirnya rezim Joko Wododo (Jokowi) selama satu dekade menjadi orang nomor satu di RI.

    Sore hari setelah pelantikan, Prabowo turun langsung memimpin jalannya upacara Pelepasan Presiden ke-7 RI tersebut di Istana Merdeka, Jakarta. Setelah prosesi selesai, Prabowo ikut mengantar Jokowi pulang kampung ke Solo.

    Dengan mengendarai mobil Maung Garuda buatan PT Pindad, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menemani Jokowi dan Iriana menuju bandara Halim Perdanakusumah untuk ‘mudik’ ke Solo untuk menikmati masa purnatugas.

    Sesaat sebelum memasuki pesawat TNI AU, Jokowi memberikan pesan kepada Prabowo yang saat itu berdiri di sebelahnya. Dia mengingatkan bahwa menjadi pemimpin Indonesia merupakan tugas yang besar.

    “Ini tugas negara yang besar dengan seluruh keinginan-keinginan besar, cita-cita masyarakat yang sangat banyak sekali. Tidak semua bisa kami kerjakan. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada Bapak Presiden, saya serahkan seutuhnya impian, harapan, cita-cita besar dari 280 juta rakyat Indonesia kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Jokowi di bandara Halim Perdanakusuma, Minggu (20/10/2024).

    Meskipun sudah berpamitan dan pulang kampung ke Solo, ‘bayang-bayang’ Jokowi ternyata masih terasa di Istana. Prabowo, yang didampingi Wapres Gibran Rakabuming dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, mendadak memanggil tokoh-tokoh untuk datang ke Istana Kepresidenan pada Minggu malam sekitar pukul 21.00 WIB.

    Baru beberapa jam setelah dilantik sebagai Presiden ke-8 RI, Prabowo sudah tak sabar untuk mengumumkan nama-nama menteri yang akan membantunya di Kabinet Merah Putih. Di momen itulah, ‘bayang-bayang’ Jokowi seakan ‘bereinkarnasi’ menjadi menteri-menteri yang dipanggil Prabowo.

    ‘Kabinet Seken’

    Dari total 48 menteri di Kabinet Merah Putih, sebanyak 17 menteri diantaranya merupakan ‘pembantu’ di rezim pemerintahan Jokowi. Sisanya berasal dari petinggi partai politik, pengusaha, profesional, hingga akademisi.

    Wajah-wajah yang familier seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Mendagri Tito Karnavian, hingga ‘tangan kanan Jokowi’ Pratikno, muncul lagi di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

    Pimpinan di institusi penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, hingga TNI masih sama seperti sebelumnya. Prabowo masih mempertahankan Listyo Sigit sebagai Kapolri, ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung, dan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI.

    Menteri Kabinet Merah Putih. Dok Setpres RIPerbesar

    Meski banyak menteri dan petinggi yang muncul lagi, bayang-bayang Jokowi di rezim Prabowo paling jelas terlihat pada sosok Gibran Rakabuming Raka, sebagai putra sulung dirinya dan Iriana.

    Indonesia tercatat telah menggelar lima kali Pemilihan Umum (Pemilu) serta Pemilihan Presiden (Pilpres) secara langsung usai runtuhnya rezim Orde Baru dan berganti menjadi masa Reformasi. Namun, gaung keberlanjutan antara dua sosok pemimpin baru terjadi di era Jokowi dan Prabowo.

    Rektor Universitas Paramadina dan Ekonom Senior Indef Didik J. Rachbini mengatakan Prabowo Subianto memang resmi menjabat sebagai Presiden RI 2024-2029. Namun, pemerintahan Prabowo masih dibayangi rezim Presiden ke-7 Jokowi lantaran banyaknya jumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir kembali.

    “Meskipun sudah tidak menjabat lagi sebagai Presiden, Jokowi terlihat masih memiliki ‘tangan’ yang kuat untuk mendominasi kekuasaan di era pemerintahan Prabowo. Representasi itu muncul lewat Gibran dan menteri-menteri yang menjabat lagi,” ujar Didik ketika dihubungi Bisnis, Jumat (1/11/2024).

    Di akhir masa jabatan sebagai Presiden RI, lanjutnya, Jokowi menjadi sorotan lantaran menabrak konstitusi demi mengajukan Gibran sebagai Cawapres Prabowo di Pilpres 2024.

    Didik juga melayangkan kritik soal sikap Jokowi yang kerap kali memegang kendali aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung serta mendorong pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat periode kedua pemerintahannya.

    Dia pun mengingatkan dampak terhadap jalannya pemerintahan atau kabinet jika Prabowo tidak tegas terkait peran Jokowi ke depan.

    “Menurut saya, hal itu [campur tangan Jokowi] tidak bisa dibiarkan lantaran akan ada dualisme dalam pemerintahan Prabowo. Presiden yang sudah selesai menjabat ya seharusnya tidak perlu ngomong apa-apa lagi,” ucapnya.

    Didik memberi contoh prosesi pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat (AS). Sebagai negara yang menjunjung demokrasi, Presiden yang dipilih oleh rakyat lewat Pilpres memiliki kuasa penuh untuk menjalankan pemerintahan. Sementara itu, Presiden yang baru saja lengser tidak bisa ikut campur atau ‘cawe-cawe’.

    Hal itu terjadi saat transisi dari Presiden AS Barack Obama ke Donald Trump. Seperti diketahui, Obama langsung pensiun usai menyerahkan tongkat estafe kepada Donald Trump yang menjadi pemenang Pilpres AS 2017.

    “Lihat saja Presiden Amerika Serikat, semua pemimpin yang tidak lagi menjabat tidak boleh berbicara apa-apa soal ekonomi dan politik. Prabowo harus tegas, jangan sampai ada tendensi Presiden ‘satu seperempat’ di pemerintahan,” kata Didik. 

  • Prabowo Ingatkan Pejabat Kurangi Kunker ke Luar Negeri, Mahfud MD: Ini Melelahkan KBRI – Page 3

    Prabowo Ingatkan Pejabat Kurangi Kunker ke Luar Negeri, Mahfud MD: Ini Melelahkan KBRI – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Mantan Calon Wakil Presiden Mahfud Md baru-baru ini membagikan sebuah foto di media sosial yang menampilkan dirinya sedang berjabat tangan dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam unggahan tersebut, Mahfud menyertakan keterangan yang menyampaikan sejumlah arahan dari Presiden Prabowo, termasuk mengenai pengurangan kunjungan kerja (kunker) oleh pejabat, baik dari DPR maupun DPRD. Arahan ini dianggap sebagai upaya Prabowo untuk mendorong efisiensi dan fokus kinerja para pejabat di Indonesia.

    “Sampai saat ini arahan-arahan dan sikap Presiden Prabowo untuk kesejahteraan rakyat, demokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi masih memberi harapan. Teranyar, pidatonya di GSN agar pejabat, termasuk DPR/DPRD, tidak banyak studi banding,” tulis Mahfud dalam akun resminya seperti dikutip merdeka.com, Minggu (3/11/2024).

    Bahkan, dalam postingannya itu disebutkan jika banyak pegawai Kedutaan Besar (Kedubes) RI yang mengeluh. Hal ini karena banyaknya kunjungan dilakukan pejabat yang harus dilayani secara protokoler.

    “Karena kita sudah tahu masalah kita. Dulu, kalau saya tugas ke luar negeri banyak pegawai Kedubes RI yang mengeluh. Karena hampir setiap saat secara bersambung selalu ada rombongan dari Kementerian, DPR/DPRD, lembaga negara, Pusat dan Daerah kunker ke luar negeri,” ujarnya.

    “Belum pulang yang satu, datang lain. Mereka harus dilayani secara protokoler. Masalahnya, hak kunker ke luar negeri dan antar daerah bagi Pemda/DPRD diberikan dengan aturan resmi,” tambahnya.

    Bahkan, sewaktu dirinya di DPR, selain komisi-komisi, Pansus sebuah RUU pun mempunyai jatah studi banding ke luar negeri. Meski urgensinya pun ditegaskannya tidak ada.

    “Kita tahu ini melelahkan KBRI dan secara halus mereka sering mengeluh. Pemerintah perlu mengatur kembali hak melakukan kunker ini secara ketat. Saya tahu, Kemenkeu dan Kemendagri sudah berusaha untuk mengatur ini,” tegasnya.

    “Tapi jika sudah dibahas di lembaga politik tertentu ada saja alasan untuk mencari pembenaran. Presiden/Pimpinan Koalisi Merah Putih, terutama Partai Gerindra, harus memelopori pengaturan kembali tentang ini,” pungkasnya.

  • Jelang Debat Perdana, KPU Palopo Harapkan Paslon Edukasi Pendukung untuk Tertib

    Jelang Debat Perdana, KPU Palopo Harapkan Paslon Edukasi Pendukung untuk Tertib

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo akan menggelar Debat Publik Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo pada Minggu, 3 November 2024 pukul 13.00 WITA.

    Acara debat ini akan berlangsung di Hotel Gammara, Makassar, dengan tema peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, serta memperkokoh NKRI dan kebangsaan.

    Komisioner KPU Palopo, Abbas Djohan, menyampaikan harapannya agar para pasangan calon (paslon) berkomitmen menjaga ketertiban dan kedamaian selama debat berlangsung.

    “Kami berharap para Paslon tidak mengarahkan massa berlebihan dan tetap mematuhi kesepakatan maksimal 50 orang,” ujarnya.

    Abbas juga mengimbau paslon untuk tidak terpancing provokasi dan menghindari tindakan yang dapat memicu keributan.

    Selain itu, Abbas menekankan pentingnya paslon untuk menyampaikan gagasan dan program mereka dengan baik, tanpa serangan pribadi.

    “Harapan kami, paslon dapat mengekspresikan gagasan dan program mereka lewat debat ini, bukan menyerang pribadi lawan,” tambahnya.

    Debat publik ini akan disiarkan langsung oleh stasiun televisi lokal, FAJAR TV, sebagai media resmi yang ditunjuk KPU Palopo.

    “Kami memilih FAJAR TV karena jangkauannya luas, sehingga masyarakat dapat menyaksikan debat secara langsung pada pukul 13.00 siang,” kata Abbas.

    Dalam debat kali ini, empat pasangan calon akan saling mengadu gagasan dan visi misi mereka. Mereka adalah:

    Paslon nomor urut 1, Putri Dakka dan Haidir Basir, diusung oleh PDI Perjuangan, PAN, dan PPP.

    Paslon nomor urut 2, Farid Kasim Judas dan Nurhaeni (FKJ – NUR), diusung oleh Nasdem, Hanura, Gelora, PSI, dan Perindo.

    Paslon nomor urut 3, Rahmat Masri Bandaso dan Andi Tenri Karta, didukung oleh Partai Golkar dan PKS.

    Paslon nomor urut 4, Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin, diusung oleh Gerindra, Demokrat, dan PKB.

    Masyarakat Kota Palopo diharapkan dapat mengikuti jalannya debat dengan baik dan mengambil pelajaran dari gagasan para calon. (Ikbal/Fajar)

  • Kunker DPR Jadi Beban Kedubes RI, Mahfud MD Beri Saran Ini ke Prabowo

    Kunker DPR Jadi Beban Kedubes RI, Mahfud MD Beri Saran Ini ke Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyarankan perlu adanya pengaturan arus kunjungan ke luar negeri dari pejabat Tanah Air. 

    Menurutnya, selama ini keberangkatan pejabat untuk melakukan giat ke Luar Negeri turut memberikan beban pekerjaan terhadap Kedutaan Besar dari Negara-negara yang dituju. Mengingat, setiap pejabat yang hadir harus dilayani secara protokoler.

    “Banyak pegawai Kedubes RI yang mengeluh karena hampir setiap saat secara bersambung selalu ada rombongan dari Kementerian, DPR/DPRD, lembaga negara, Pusat dan Daerah kunker ke luar negeri. Belum pulang yang satu, datang lain. Mereka harus dilayani secara protokoler,” ujarnya dikutip melalui akun X atau twitter @mohmahfudmd, Minggu (3/11/2024).

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa sampai saat ini arahan-arahan dan sikap Presiden Prabowo Subianto untuk kesejahteraan rakyat, demokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi masih memberi harapan.

    Kendati demikian, dia kembali menekankan bahwa teranyar pidato Presiden Ke-8 RI itu dalam acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11/2024) agar pejabat tidak banyak studi banding memang perlu terus disoroti.

    Dia menilai bahwa  pejabat termasuk DPR/DPRD yang selama ini giat melakukan studi banding merupakan salah satu permasalahan atau pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai.

    “Masalahnya hak kunker ke luar negeri dan antar daerah bagi Pemda/DPRD diberikan dengan aturan resmi. Bahkan, waktu saya di DPR, selain Komisi-komisi, Pansus sebuah RUU pun ada jatah studi banding ke luar negeri meski urgensinya tidak ada. Kita tahu ini melelahkan KBRI dan secara halus mereka sering mengeluh,” tuturnya. 

    Oleh sebab itu, kata Mahfud, Pemerintah perlu mengatur kembali hak melakukan kunjungan kerja (kunker) ini secara ketat.

     

    “Saya tahu Kemenkeu dan Kemdagri sudah berusaha mengatur ini tetapi jika sudah dibahas di lembaga politik tertentu ada saja alasan untuk mencari pembenaran. Presiden/Pimpinan Koalisi Merah Putih, terutama Partai Gerindra harus memelopori pengaturan kembali tentang ini,” pungkas Mahfud.

     

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta izin kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri perdana sebagai kepala negara pada bulan ini.

     

    Hal itu ia sampaikan setelah mewanti-wanti menteri Kabinet Merah Putih dan seluruh jajarannya untuk mengurangi perjalanan dinas atau studi banding ke luar negeri.

     

    Prabowo menjelaskan bahwa sebetulnya ia ingin lebih berkonsentrasi mengurus persoalan di dalam negeri. Namun, sebagai kepala negara yang baru dilantik, ia harus memenuhi undangan dari sejumlah negara seperti China dan Amerika Serikat, serta menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Peru dan KTT G20 di Brasil.

     

    “Salah satu kewajiban pertama harus berangkat ke APEC, G20, diundang ke Tiongkok. Begitu diundang ke Tiongkok, Amerika juga ngundang. Waduh ini dua kekuatan besar ngundang, ya nggak berani saya nolak,” ujar Prabowo dalam acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11/2024).

     

    Serangkaian kunjungan kerja ke sejumlah negara itu, kata Prabowo, dilakukan demi kepentingan rakyat Indonesia. Dia menuturkan bahwa kegiatannya tersebut diperlukan untuk menjaga hubungan baik Indonesia dengan negara-negara lain.

     

    “Jadi saya minta izin. Bukan Prabowo jalan-jalan ke luar negeri ya, saya lebih suka di dalam negeri, saya lebih suka ngurus saudara-saudara sekalian, tapi untuk rakyat saya juga harus berhubungan baik dengan seluruh negara,” tandas Prabowo.

  • yang Mau Bersama Saya Ayo, yang Tidak Minggir!

    yang Mau Bersama Saya Ayo, yang Tidak Minggir!

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto bertekad untuk membuat pemerintahan yang dipimpinnya menjadi bersih. Menurut Prabowo, negara tidak bisa berhasil tanpa pemerintahan yang bersih.

    Hal itu disampaikan Prabowo Subianto dalam sambutannya di acara deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

    “Saudara-saudara sekalian, saya pernah belajar dari suatu peradaban yang sukses, imperium yang sukses yaitu imperium Ottoman Osmani. Di mana dikatakan bahwa tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih, tidak kemakmuran tanpa keadilan,” kata Prabowo Subianto.

    “Tidak ada negara yang berhasil kalau rakyatnya tidak bahagia. Ini ajaran sejarah ratusan tahun. Tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah ya bersih,” sambungnya.

    Untuk itu, mantan Menteri Pertahanan tersebut menegaskan bahwa dirinya bakal membuat pemerintahan Indonesia bersih.

    “Karena itu saya bertekad saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia bersih,” kata Prabowo.

    Presiden Prabowo mengajak semua pihak bergabung untuk mewujudkan hal tersebut. Dia lantas mempersilakan jika ada pihak-pihak yang tidak mau ikut bersamanya membuat pemerintahan bersih untuk segera minggir.

    “Yang bersama saya, ayo. Yang tidak mau bersama saya, minggir,” ujar eks Danjen Kopassus ini.

    Prabowo juga mengajak seluruh pendukungnya bekerja untuk rakyat Indonesia. Dia bertekad mengamankan semua kekayaan bangsa Indonesia.

    “Mari kita wujudkan cita-cita pendiri bangsa kita. Cita cita Bung Karno, cita-cita Bung Hatta, cita-cita Bung Syahrir, cita-cita Sudirman. Cita-cita semua pendiri-pendiri bangsa kita. Indonesia rakyatnya hidup sejahtera,” ucap Prabowo.

    Prabowo Ucapkan Terima Kasih kepada Seluruh Relawan di Seluruh Indonesia

    Presiden Prabowo Subianto meresmikan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) pada Sabtu (2/11/2024). GSN merupakan hasil gagasan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Prabowo juga didapuk sebagai Ketua Dewan Pembina GSN.

    Acara yang digelar di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno itu turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para menteri kabinet merah putih, Kapolri hingga para Ketua Umum KIM. 

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyatakan acara ini adalah reuni relawan dan TKN yang berjuang selama Pilpres 2024.

    “Ini salah satu langkah untuk mengumpulkan para relawan dan tokoh organisasi yang membela perjuangan kita. Kesempatan kita untuk reuni, kesempatan untuk saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan di seluruh Indonesia di mana pun berada,” kata Prabowo dalam sambutannya, Sabtu (2/11/2024).

    Menurut Prabowo, akan sayang sekali bila TKN dengan relawan yang sangat besar ini dibubarkan begitu saja.

    “Maksud dan tujuan usulan saya, TKN yang tadinya jaringan organisasi cukup besar, masif tidak bubar begitu saja, karena perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita adalah untuk bergerak bersama menuju Indonesia yang kita cita-citakan, Indonesia emas,” kata Prabowo.

    Sebelumnya, Ketua Umum GSN Rosan Perkasa Roeslani, mengucapkan terima kasihnya kepada Prabowo yang telah menyatukan dan mengoptimalkan kekuatan seluruh rakyat Indonesia.

    Rosan mengatakan, kondisi Indonesia saat ini dapat dikatakan lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya. Namun, masih ada perang-perang lokal di dalam negeri yang harus dimenangkan.

    “Seperti yang berulang kali diserukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, masih ada perang melawan kemiskinan, korupsi, ketidakadilan, kesenjangan, dan yang paling utama adalah perang melawan ketidakpedulian terhadap sesama rakyat Indonesia,” tutur Rosan dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

    Menurut Rosan, yang menjadi latar belakang GSN didirikan yaitu untuk persatuan dan kolaborasi demi mewujudkan negara dan bangsa lebih baik.

    “Dari persatuan dan kolaborasi yang begitu solid antara Bapak Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Jokowi. Kita belajar bukan saja nilai-nilai solidaritas nasional, tapi juga dampaknya yang begitu baik dan besar,” kata Prabowo.

    Prabowo Ingin Ada Pertemuan Rutin dengan Ketua Umum Parpol Koalisi Tiap Hari Jumat

    Presiden Prabowo Subianto ingin ada pertemuan rutin dengan para ketua umum partai politik (parpol) koalisi pemerintah yang digelar seminggu sekali. Dia berharap pertemuan tersebut bisa dilakukan setiap hari Jumat.

    Hal ini disampaikan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani usai menghadiri pertemuan antara Presiden Prabowo dengan para ketua umum dan sekjen partai politik koalisi pemerintah di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (1/11/2024).

    “Harapannya ini bisa menjadi sebuah pertemuan rutin pada Jumat bagi teman-teman yang berkesempatan hadir,” kata Muzani kepada wartawan.

    Meski begitu, kata Muzani, pertemuan rutin dengan ketua umum parpol koalisi akan disesuaikan dengan jadwal Prabowo sebagai presiden. Terlebih, Prabowo akan melakukan rangkaian kunjungan kerja ke luar negeri selama 16 hari pada November 2024.

    “Harapannya iya (pertemuan tiap hari Jumat). Tapi kan tentu saja disesuaikan dengan kesibukan beliau dan jadwal beliau,” ujar Muzani.

    Muzani pun mengungkapkan pertemuan Prabowo Subianto dan ketua umum partai politik koalisi pada hari ini berlangsung santai. Mereka makan siang bersama dan membahas hal-hal ringan hingga berat.

    “Tadi makan-makan. Setelah Jumatan, beliau ingin mendengar banyak hal dan ingin menyampaikan diskusi-diskusi ringan dengan teman-teman yang hadir. Diskusi itu ya ketawa-ketawa ringan, bercanda, dan sekali-kali diskusi yang berat, yang ringan, semua dibicarakan. Brainstorming lah ya,” jelas Muzani.

    Ketua MPR RI itu menuturkan salah satu hal yang dibahas yakni, upaya meningkatkan pendapatan negara. Saat ditanya apakah ada pembahasan soal Pilkada Serentak 2024, Muzani membantahnya.

    “Enggak, sama sekali enggak ada soal pilkada,” ucap Muzani.

    Hal yang sama disampaikan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Menurut Paloh, Prabowo Subianto menawarkan pertemuan rutin dengan ketua umum partai politik koalisi pemerintah.

    “Saya pikir barangkali yang tadi dibicarakan adalah bagaimana keinginan untuk berkomunikasi yang cukup intens antara ketua umum parpol koalisi dengan pemerintah. Beliau menawarkan mungkin akan ada pertemuan rutin antara seluruh ketua umum parpol koalisi,” pungkas Paloh.

  • KPU Banyumas gelar penajaman visi dan misi pasangan calon

    KPU Banyumas gelar penajaman visi dan misi pasangan calon

    Kami sejak awal menginginkan adanya lawan dalam Pilkada Banyumas 2024, sehingga persiapannya dari dulu debatPurwokerto, Jateng (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menggelar penajaman visi, misi, dan program pasangan calon sebagai pengganti agenda debat karena Pilkada Banyumas 2024 hanya diikuti satu pasangan calon bupati dan wakil bupati.

    Dalam acara yang digelar di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Sabtu malam, paslon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas nomor urut 1 Sadewo Tri Lastiono-Dwi Asih Lintarti diminta untuk menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis untuk mempertajam visi, misi, dan program psalon tersebut.

    Tim panelis terdiri atas Prof Budi Aji (Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman), Dr Sumiati, M Ag (Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Islam Universitas Islam Negeri Prof KH Saifuddin Zuhri), Dr Ecep Suwardani Yasa, M Si (jurnalis senior TV One), Dr Tobirin, M Si (Dosen Administrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman).

    Selanjutnya, Dr Naelati Tubastuvi (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto), Dra Oti Kusumaningsih, M Si (Wakil Dekan FISIP Universitas Wijayakusuma), dan Dr Tedy Sudrajat (Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman).

    Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tim panelis itu terbagi dalam lima segmen, masing-masing terdiri atas empat pertanyaan.

    Pertanyaan-pertanyaan tersebut di antaranya berkaitan dengan pembinaan olahraga, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.

    Dalam hal pembinaan olahraga, calon Bupati Sadewo Tri Lastiono mengatakan permasalahan tersebut tidak bisa hanya dengan mengandalkan dukungan APBD, sehingga pihaknya kelak akan menggandeng pihak ketiga untuk ikut terlibat dalam pembinaan olahraga di Banyumas.

    Terkait dengan masalah pendidikan, dia mengatakan permasalahan zonasi sering kali menyebabkan anak-anak tidak bisa melanjutkan pendidikan di sekolah negeri terdekat.

    Menurut dia, salah satu solusi yang akan dilakukan berupa gedung sekolah dasar (SD) yang telah dilakukan penggabungan dengan SD lainnya akan dimanfaatkan untuk sekolah menengah pertama (SMP) agar anak-anak tidak lagi kesulitan untuk masuk SMP negeri yang biayanya gratis.

    “Kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait pembangunan SMA di tiap kecamatan,” katanya.

    Terkait dengan masalah perekonomian, dia mengaku akan merevitalisasi pasar-pasar tradisional agar lebih tertata dan bersih, sehingga masyarakat yang berbelanja akan merasa nyaman.

    Kendati demikian, tidak semua pertanyaan tersebut dirumuskan oleh tim panelis karena satu pertanyaan yang muncul pada segmen kelima berasal dari aspirasi masyarakat dan telah melalui tahap penyaringan yang dilakukan tim panelis, yakni masalah insentif untuk RT dan RW di Kabupaten Banyumas yang besarannya hanya Rp50 ribu.

    Terkait dengan pertanyaan tersebut, Sadewo mengaku jika terpilih sebagai Bupati Banyumas akan menaikkan besaran insentif untuk RT dan RW menjadi Rp250 ribu per bulan.

    Saat konferensi pers usai acara, pasangan Sadewo-Lintarti mengatakan nuansa acara penajaman visi dan misi tersebut berbeda dengan debat.

    “Kami sejak awal menginginkan adanya lawan dalam Pilkada Banyumas 2024, sehingga persiapannya dari dulu debat. Lebih enak debat karena kalau debat terukur, kalau saya debat sama njenengan, njenengan bisa mengukur kemampuan saya, saya bisa mengukur kemampuan panjenengan,” kata Sadewo.

    Ia mengakui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tim panelis cukup tajam dan melenceng dari perkiraannya, namun dia bersyukur bisa menjawabnya dengan baik.

    Semula dia menduga akan ada sanggahan dari panelis atas jawaban yang diberikan, sehingga akan terjadi semacam diskusi, namun ternyata tidak ada.

    Ia mengharapkan KPU Kabupaten Banyumas tidak menggelar kegiatan serupa untuk kedua kalinya.

    “Enggak perlulah, buang-buang anggaran,” kata Wakil Bupati Banyumas periode 2018-2023 itu.

    Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Banyumas Rofingatun Khasanah mengatakan sesuai dengan regulasi agenda kegiatan penajaman visi dan misi maksimal tiga kali dilakukan.

    Atas koordinasi dengan paslon, kata dia, pihaknya melaksanakan kegiatan penajaman visi dan misi itu sebanyak satu kali.

    “Sesuai regulasi Pasal 66 PKPU 13 tentang Kampanye, bagi daerah yang hanya satu pasangan calon, debat terbuka dilakukan hanya dengan bentuk penajaman visi dan misi. Jadi, bukan debat dengan tim panelis, tapi hanya penajaman visi dan misi,” katanya menegaskan.

    Baca juga: Bawaslu Banyumas kaji dugaan pelanggaran netralitas kepala desa
    Baca juga: KPU Banyumas deklarasi damai bersama satu paslon peserta Pilkada 2024
    Baca juga: Sekretaris Partai Gerindra Banyumas pastikan maju sebagai bacabup

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo Kembali Ingatkan Pejabat Negara Tak Banyak Kunjungan Kerja ke Luar Negeri

    Prabowo Kembali Ingatkan Pejabat Negara Tak Banyak Kunjungan Kerja ke Luar Negeri

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan pejabat negara untuk mengurangi kunjungan kerja ke luar negeri. Ia menekankan jajarannya untuk memperbanyak kerja dan aksi nyata.

    Selain itu, Prabowo menilai kegiatan para pejabat ke luar negeri sudah tidak banyak diperlukan lagi karena ia menilai para menteri dan jajarannya sudah memahami masalah yang dihadapi.

    “Kurangi seminar, apalagi itu kunker. Studi banding, mau studi apa gitu, lho? Kalian sudah tahu masalahnya, tidak usah terlalu banyak studi-studi,” ungkap Prabowo saat berpidato dalam Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, GBK, Sabtu (2/11/2024).

    Kendati demikian, Prabowo mengakui pelaksanaan imbauan ini tidaklah mudah, terutama bagi para ketua partai politik. Ia kemudian membagikan pengalamannya saat anggotanya kerap meminta izin untuk melakukan perjalanan ke luar negeri.

    Prabowo menceritakan bahwa beberapa tahun lalu, terdapat lima orang anggota DPRD Partai Gerindra di sebuah daerah yang meminta izin kepadanya untuk pergi studi banding ke luar negeri. Padahal, saat itu Prabowo telah mengeluarkan kebijakan agar anggota partainya mengurangi perjalanan ke luar negeri.

    “Beberapa tahun lalu, tahu-tahu datang perwakilan dari beberapa kabupaten. Saya tidak sebut daerah mana, pokoknya sebelah timur, dari Banyuwangi,” jelas Prabowo.

    “Datang lima anggota DPRD kabupaten, ‘Pak, kami mohon Pak, karena bapak kan kasih larangan ke luar negeri’, pokoknya orang ini baru terpilih di pulau itu. ‘Pak, kami seumur hidup kami belum pernah ke luar negeri, Pak’,” sambung Prabowo sembari menirukan kalimat anggota DPRD yang mendatanginya.

    Prabowo kemudian mengizinkan mereka ke luar negeri dengan penekanan bahwa kesempatan itu adalah yang terakhir.

    “Bayangkan, anggota DPRD kabupaten Gerindra biasanya ketua tani. Kami belum pernah ke luar negeri, ya sudah, ya, kali ini terakhir,” terangnya.

    Sebagai ketua umum partai politik, Prabowo mengaku paham bahwa semua partai mengalami hal yang sama. Namun, ia meminta agar para menteri maupun ketua partai politik meyakinkan jajarannya untuk menahan diri ke luar negeri dan lebih berfokus mengatasi masalah rakyat.

    “Masalahnya adalah sekarang kita harus pusatkan perhatian kita mengatasi kesulitan rakyat, masalahnya itu. Jadi saya mohon yakinkanlah seluruh anak buah kita kurangi ke luar negeri,” ucapnya.
     

  • APBN Biayai Makan Bergizi Gratis, Prabowo Ajak Pengusaha Sumbang Seragam Sekolah

    APBN Biayai Makan Bergizi Gratis, Prabowo Ajak Pengusaha Sumbang Seragam Sekolah

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto meminta relawannya dan para pengusaha menyisihkan keuntungannya untuk membantu membelikan seragam sekolah bagi anak-anak Indonesia. 

    Kegiatan ini, kata Prabowo, sudah dicontohkan langsung oleh para relawannya yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Nasional (GSN). Prabowo menuturkan, relawan yang tergabung dalam GSN sudah memulai program untuk memberikan 10.000 seragam gratis bagi anak-anak yang kurang mampu.

    Dari perhitungannya, Prabowo menyebut, hanya butuh dana Rp1,2 juta per tahun untuk memberikan satu paket seragam sekolah, termasuk sepatu, bagi satu orang anak. 

    “Jadi kalau di antara kita bisa sisihkan Rp1,2 juta setahun, berarti 100.000 per bulan, itu sudah bisa menyekolahkan satu anak,” kata Prabowo dalam acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11/2024).

    Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan masih ada jutaan anak-anak di Indonesia yang tak mampu untuk membeli seragam sehingga tidak bisa sekolah.

    Dia pun meminta partisipasi pengusaha, seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), untuk memberikan bantuan lantaran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan dikerahkan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis.

    “Bayangkan satu di antara kita yang punya kemampuan, di sini banyak Hipmi kan? Kalau menyisihkan 100.000 sebulan itu berarti satu anak sekolah. Jadi ini riil, saya minta saudara-saudara bergerak masing-masing. Jadi saudara jangan terlalu banyak seminar, jangan terlalu banyak ‘omon-omon’. Sekarang aksi, aksi, aksi!” serunya.

  • Ridwan Kamil Ngaku Ditraktir Prabowo saat Makan Malam: Rezeki Anak Soleh Nasional 2 November 2024

    Ridwan Kamil Ngaku Ditraktir Prabowo saat Makan Malam: Rezeki Anak Soleh Nasional 2 November 2024

    Ridwan Kamil Ngaku Ditraktir Prabowo saat Makan Malam: Rezeki Anak Soleh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon Gubernur DKI Jakarta
    Ridwan Kamil
    mengaku ditraktir Presiden
    Prabowo
    Subianto saat makan malam bersama di salah satu rumah makan padang di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, Kamis (31/11/2024) malam.
    Ia berseloroh, traktiran dari Presiden tersebut adalah bagian dari rezeki anak soleh. Terlebih, Prabowo adalah sosok yang mendukungnya.
    “Beliau memang suportif ya ke saya lah. Alhamdulillah ya, rezeki anak soleh. Pokoknya mah bayangin ditraktir sama presiden, siapa yang tidak bahagia, betul?” kata Ridwan Kamil di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).
    Ridwan Kamil meyakini, Prabowo mendukungnya secara penuh mengingat Partai Gerindra adalah salah satu partai koalisi pengusungnya di
    Pilkada Jakarta
    .
    Selain seorang presiden, Prabowo pun merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.
    “Kalau (suportif) itu mah udah pasti, kan satu koalisi,” tutur Ridwan Kamil.
    Pria yang karib disapa Kang Emil ini pun menyebut, pertemuannya dengan Prabowo pada malam itu pun membicarakan banyak hal. Prabowo meminta dirinya semangat.
    “Lain-lain dukungan untuk Jakarta agar terus bersemangat,” jelasnya.
    Sebagai informasi, ada tiga foto makan malam yang diunggah Prabowo untuk menunjukkan kedekatannya dengan Ridwan Kamil.
    Dalam foto-foto yang dibagikan itu terlihat, keduanya memakai baju biru muda, baju khas yang biasa dipakai Prabowo saat masa kampanye Pilpres 2024 melawan dua rivalnya.
    Keduanya terlihat duduk berhadapan sembari berbincang-bincang dan tertawa. Di foto lainnya, tampak pramusaji tengah sibuk menaruh hidangan di atas meja Prabowo dan Ridwan Kamil.
    Sementara itu, kegiatan keduanya terlihat lebih jelas dalam reel yang diunggah Ridwan Kamil melalui akun Instagramnya. Suasana restoran terlihat ramai, dan terlihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang memakai maju hitam menemani.
    Dalam pertemuan itu, kedua pihak juga saling melempar candaan. Prabowo misalnya, berseloroh bahwa makan malam dengan Ridwan Kamil membuat berat badannya bisa naik hingga 1,5 kg.
    “Duh, rejeki anak soleh, diajak makan malam di resto Garuda Jalan Sabang,” kata Ridwan Kamil melalui akun Instagramnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ilham Habibie yakin dengan kekuatan jaringannya di Pilgub Jabar 2024

    Ilham Habibie yakin dengan kekuatan jaringannya di Pilgub Jabar 2024

    Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Ilham Akbar Habibie yakin dengan kekuatan jaringan dari pihak dia dan pasangannya Ahmad Syaikhu, dalam berlaga pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar tahun 2024.

    Terlebih, kata mantan petinggi PT Dirgantara Indonesia (PTDI) ini, kekuatan jaringan mereka juga bertambah dengan adanya dukungan baru dari relawan Dedi Mizwar dan Partai Ummat pada hari Sabtu ini.

    “Ini menambah kekuatan dari segi jaringan dan pendukung untuk bisa mendapatkan suara yang diperlukan untuk Pilgub dan ini di semua wilayah kabupaten/kota di Jabar,” kata Ilham di Sekber pasangan Asih di Bandung, Sabtu.

    Namun demikian dia tidak bisa mendetailkan di wilayah mana saja dukungan ini akan berpengaruh pada tingkat elektabilitas pasangan Ahmad Syaikhu dan Ilham Akbar Habibie bagi Pilkada 2024.

    “Saya nggak bisa detail, tapi kita coba di semua daerah (untuk ditingkatkan) memang mungkin tak bisa secara fisik datang ke 27 kabupaten/kota, tapi kampanye bukan hanya fisik, namun juga pergerakan jaringan, ada relawan, ada organisasi yang mendukung, ada partai yang mendukung, yang juga punya jaringan masing-masing,” ujar Ilham.

    Soal jaringan itu diamini oleh Ketua DPW Partai Ummat Jabar Benyamin Haris yang juga mengungkapkan bahwa partai besutan Amien Rais itu memberikan dukungan pada pasangan ini karena adanya kolaborasi antara keagamaan dan teknologi.

    “Untuk persiapan Pilkada, Partai Ummat meniru gaya tikus untuk menguar ke tanah terus-menerus, tidak terlalu koar-koar, tapi kita bergerak secara cepat dengan menyusuri para pemilih untuk Asih,” tutur Benyamin.

    Pilkada Provinsi Jabar 2024 ini, diikuti oleh empat pasangan calon yang berdasarkan nomor urut terdiri dari Acep Adang Ruchiat-Gitalis Dwi Natarina, Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja, Ahmad Syaikhu-Ilham Akbar Habibie, dan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan.

    Pasangan Acep-Gita (KDI) maju dalam kontestasi dengan diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara Jeje-Ronal dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Sementara Syaikhu-Ilham diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Nasional Demokrat (NasDem).

    Adapun Dedi-Erwan, mendapatkan dukungan partai terbanyak, yakni Golongan Karya (Golkar), Demokrat, Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), serta hampir semua partai non parlemen seperti Partai Buruh, PBB, Gelora, Perindo.