partai: Gerindra

  • Cengkraman Kuat Gerindra di Pertamina Lewat Komut dan Dirut – Page 3

    Cengkraman Kuat Gerindra di Pertamina Lewat Komut dan Dirut – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT Pertamina (Persero) mengubah susunan pengurus pada hari ini Senin (4/11/2024). Dalam perubahan ini terjadi pergantian komisaris Utama dengan Direktur Utama. Komisaris Utama diduduki oleh  Mochamad Iriawan atau akrab dipanggil Iwan Bule. Sedangkan Simon Aloysius Mantiri ditunjuk sebagai Direktur Utama.

     

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

    “Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,” ungkap Fadjar dalam keterangan tertulis.

    Iwan Bule

    Iwan Bule sebagi Komisaris Utama Pertamina adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

    Sebelumnya, dia juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI pada periode 2019-2023, menggantikan Iwan Budianto. Pada akhir 2023, dia didapuk menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto.

    Dia juga sempat menempati posisi sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat pada 2018. Mengutip laman Pertamina, ia juga pernah menjabat sebagai staf ahli Wakil Presiden RI pada 2019-2024.

    Simon Aloysius Mantiri

    Sedangkan Simon Aloysius Mantiri masuk dalam daftar Dewan Pembina DPP Gerindra. Posisi Simon sebagai pembina ini bersama dengan sejumlah politisi lainnya seperti Sufmi Dasco Ahmad, Fadli Zon dan Desmond Junaidi Mahesa.

    Selain itu, pada masa kampanye 2024 lalu Simon Aloysius Mantiri juga memegang posisi Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Simon Aloysius Mantiri juga tercatat sempat menjadi direktur keuangan di Agrinas atau PT Agro Industri Nasional. Perusahaan ini dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP).

     

  • Profil Simon Aloysius yang Jadi Direktur Utama Pertamina

    Profil Simon Aloysius yang Jadi Direktur Utama Pertamina

    Jakarta, Beritasatu.com – Pucuk pimpinan PT Pertamina (Persero) hari ini, Senin (4/11/2024), resmi berganti. Dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) diputuskan Simon Aloysius Mantiri menjadi direktur utama Pertamina menggantikan Nicke Widyawati.

    Peraturan tentang perubahan jajaran komisaris dan direksi diatur dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

    Lantas, siapakah sosok Simon? Berikut ini profilnya.

    Profil Simon Mantiri
    Simon Aloysius Mantiri merupakan pria berdarah asli Tomohon, Sulawesi Utara yang lahir pada 3 Oktober. Sebelum menjabat sebagai direktur utama PT Pertamina, Simon diangkat menjadi komisaris utama menggantikan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebelum akhirnya mengundurkan diri.

    Simon merupakan anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra yang menjabat sebagai wakil bendahara pada Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Simon diketahui menyandang gelar master of business administration atau MBA yang menambah keahliannya dalam bidang bisnis.

    Dalam waktu yang bersamaan, Simon juga menjabat sebagai direktur PT Nusantara Energi Indonesia (NEI) sebuah perusahaan investasi yang berkolaborasi dengan perusahaan sektor industri, seperti pasokan pekerja, transportasi laut curah, energi terbarukan, dan jasa pertambangan.

  • Jenderal Polisi, Ketum PSSI, Kini Komut Pertamina

    Jenderal Polisi, Ketum PSSI, Kini Komut Pertamina

    Jakarta

    Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi menunjuk Mochamad Iriawan atau akrab disapa Iwan Bule sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), menggantikan Simon Aloysius Mantiri yang kini menjadi Direktur Utama perusahaan.

    Penunjukan Iwan Bule dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

    Lantas seperti apa sosok Iwan Bule yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina?

    Iwan Bule merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Pria kelahiran 31 Maret 1962 ini tercatat bergabung dengan partai yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada April 2023 kemarin.

    Dalam catatan detikcom, Mochamad Iriawan atau Iwan Bule memulai kariernya sebagai anggota Kepolisian setelah lulus dari Akademi Polisi (Akpol) pada 1984 lalu. Selama di kepolisian, dirinya akrab di bidang reserse kriminal dan sempat menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

    Kemudian dirinya juga pernah menjabat Kapolda Metro Jaya, kemudian dimutasi menjadi Asisten Operasional Kapolri. Selanjutnya Iwan Bule juga sempat menjadi Kapolda NTB dan Jabar.

    Di luar tugasnya sebagai Polisi, Iwan Bule juga sempat menjadi Plt Gubernur Jawa Barat pada 2018 lalu. Kemudian di tahun yang sama ia juga menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Pangkat terakhir Iwan Bule di kepolisian adalah Komisaris Jenderal (Komjen) atau Polisi bintang tiga.

    Setelah itu Iwan Bule juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI periode 2019-2023. Iriawan terpilih lewat Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Jakarta pada November 2019 lalu.

    Kini berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024, Mochamad Iriawan alias Iwan Bule resmi menjadi Komisaris Utama Pertamina.

    (fdl/fdl)

  • Sosok Simon Aloysius Mantiri, 5 Bulan Jadi Komut Kini Jabat Dirut Pertamina

    Sosok Simon Aloysius Mantiri, 5 Bulan Jadi Komut Kini Jabat Dirut Pertamina

    Jakarta

    Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero), menggantikan Nicke Widyawati. Lantas seperti apa sosok bos baru Pertamina saat ini?

    Berdasarkan catatan detikcom, Simon merupakan Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra. Dirinya tercatat sempat menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres kemarin.

    Dalam hal karier, berdasarkan hasil temuan dalam akun LinkedIn miliknya, Simon merupakan Personal Assistant to The CEO PT Nusantara Energy (NEI). Di mana dalam situs resmi perusahaan, NEI merupakan perusahaan investasi yang berbasis di Jakarta dengan portofolio usaha mencakup jasa pertambangan, transportasi laut curah, konstruksi, energi terbarukan, dan pasokan tenaga kerja.

    Selanjutnya Simon Aloysius tercatat menjadi Komisaris Utama (Komut) Pertamina sejak 10 Juni 2024 kemarin. Penetapan itu dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 Pertamina. Artinya, baru lima bulan Simon jadi Komut Pertamina.

    Barulah kemudian, per hari ini dirinya ditetapkan sebagai Direktur Utama Pertamina menggantikan Nicke Widyawati. Penunjukan ini dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024.

    Sebagai informasi, selain mengangkat Simon sebagai Direktur Utama Pertamina, dalam RUPS kali ini Kementerian BUMN turut menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen.

    Pada jajaran baru Dewan Komisaris, Mochamad Iriawan yang kini bertugas sebagai Komisaris Utama Pertamina adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS).

    Sedangkan Dony Oskaria yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina saat ini bertugas sebagai Wakil Menteri BUMN. Sedangkan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen Pertamina sebelumnya menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti.

    Melalui RUPS tersebut, saat ini susunan Direksi Pertamina menjadi:

    Jajaran Dewan Komisaris Pertamina

    1. Komisaris Utama: Mochamad Iriawan

    2. Wakil Komisaris Utama: Dony Oskaria

    3. Komisaris Independen: Raden Adjeng Sondaryani

    4. Komisaris: Heru Pambudi

    5. Komisaris: Bambang Suswantono

    6. Komisaris Independen: Condro Kirono

    7. Komisaris Independen: Alexander Lay

    8. Komisaris Independen: Iggi H. Achsien

    Jajaran Direksi Pertamina

    1. Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri

    2. Wakil Direktur Utama: Wiko Migantoro

    3. Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin

    4. Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra

    5. Direktur Logistik dan Infrastruktur: Alfian Nasution

    6. Direktur Keuangan: Emma Sri Martini

    7. Direktur Penunjang Bisnis: Erry Widiastono

    8. Direktur Sumber Daya Manusia: M Erry Sugiharto

    (fdl/fdl)

  • Prabowo Janji Bangun Bandara di Bali Utara, Bakal jadi New Singapura & Hongkong

    Prabowo Janji Bangun Bandara di Bali Utara, Bakal jadi New Singapura & Hongkong

    Bisnis.com, DENPASAR – Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membangun Bandara Internasional Bali Utara yang disebut North Bali International Airport. Nantinya bandara ini akan menjadi pesaing Singapura dan Hong Kong. 

    Pembangunan North Bali International Airport telah lama diwacanakan sebagai upaya pemerataan pembangunan yang selama ini berpusat di Bali Selatan.

    Janji tersebut diungkapkan Prabowo dalam kunjungan ke Bali bertemu dengan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang diusung oleh Partai Gerindra. Prabowo memproyeksikan dengan adanya bandara, Bali Utara bisa menyaingi Singapura dan Hongkong.

    “Bandara Bali Utara, saya sudah menyampaikan bahwa saya berkomitmen. Saya ingin membangun North Bali International Airport. The New Singapore, The New Hongkong dimana pusat dari kawasan ini,” jelas Prabowo dalam sambutannya dikutip, Senin (4/11/2024).

    Untuk mewujudkannya menurut Prabowo harus bekerja keras dan berani berpikir besar. Bandara Bali Utara juga menjadi janji kampanye pasangan Calon Gubernur Bali I Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suradnyana (Mulia-PAS) di Pilkada 2024.

    Bandara Bali Utara sebenarnya bukan isu baru bagi masyarakat Pulau Dewata. Usulan pembangunan bandara di Kabupaten Buleleng sudah ada sejak zaman Gubernur I Made Mangku Pastika. Mangku Pastika mengusulkan pembangunan Bandara di Buleleng sejak 2014 dengan usulan lokasi di Kecamatan Gerokgak dan Kecamatan Kubutambahan.

    Menurut Mangku, kebutuhan bandara baru dinilai sudah mendesak karena Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sudah padat dan diprediksi 2027 akan macet total jika penumpang terus meningkat. 

    Sempat mengerucut lokasi di Kecamatan Kubutambahan dengan konsep pembangunan offshore atau bandara di pesisir seperti yang dikonsepkan salah satu investor yakni PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU).

    Nilai investasi bandara ini menurut BIBU bisa mencapai Rp17 triliun dengan luas bandara 600 hektar. Bandara ini juga sempat masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) zaman Presiden Joko Widodo, akan tetapi pada 2023 pemerintah mengeluarkan Bandara Bali Utara dari PSN. 

    Isu bandara ini semakin kontroversial setelah Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati menolak usulan pembangunan Bandara Bali Utara. Mega, yang memiliki keturunan Buleleng dari neneknya yang bernama Ida Ayu Nyoman Rai yang merupakan Ibu dari Presiden Soekarno, menganggap pembangunan Bandara Bali Utara akan berdampak negatif terhadap Buleleng. 

  • Cabup Indramayu Nina Agustina Ngamuk: Saya Anak Da’i Bachtiar, Lucky Hakim: Saya Bukan Anak Jenderal

    Cabup Indramayu Nina Agustina Ngamuk: Saya Anak Da’i Bachtiar, Lucky Hakim: Saya Bukan Anak Jenderal

    GELORA.CO  – Calon Bupati Indramayu nomor urut 3, Nina Agustina, terlibat konflik dengan warga di sebuah desa di Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. 

    Video Nina Agustina ngamuk hingga teriak Saya Anak Da’i Bachtiar pun viral. 

    Dalam video tersebut, tampak Nina Agustina marah kepada seorang warga karena merasa terganggu dan diadang oleh warga yang mengacungkan simbol dua jari. 

    Nina Agustina juga mengancam akan melaporkan kejadian itu pada kapolres dengan menyebut bahwa dirinya diadang pendukung Lucky Hakim.

    Pada potongan video lainnya, terlihat rombongan SUV Nina Agustina disambut beberapa warga yang mengacungkan simbol dua jari, yang diduga sebagai pendukung lawan politik. 

    Terpisah Calon Bupati Indramayu, Lucky Hakim menanggapi soal viralnya keteganggan yang terjadi antara Cabup Indramayu nomor urut 3, Nina Agustina dan sejumlah warga yang diduga simpatisan dirinya.

    Kejadian itu terjadi di Desa Tegaltaman, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu pada Jumat (1/11/2024).

    Angkat bicaranya Lucky Hakim ini pun karena namanya yang terus disebut oleh Nina Agustina dalam kejadian viral tersebut.

    Lucky mengatakan, dirinya menyayangkan namanya ikut terseret. Ia pun akan memikirkan apakah akan melakukan langkah hukum atau tidak perihal kejadian tersebut.

    Kemudian, Ia juga menampik jika dirinyalah yang menggerakkan massa melakukan pengadagan itu.

    Lucky mengatakan, dirinya bukan anak jenderal yang bisa mengatur kejadian tersebut.

    “Saya hanya anak tukang bengkel sepeda di Kedokan Bunder, saya tuh cucunya tukang es gosrok, kakak saya juga petani yang masih ngoyos di sawah. Saya bukan anaknya jenderal, bukan. Saya orang kecil,” ujar dia.

     

    Kronologi Cabup Indramayu Nina Agustina Ngamuk dan Teriak ‘Saya anak Da’i Bachtiar’ 

    Viral di media sosial, video memperlihatkan Calon Bupati Indramayu nomor urut 3, Nina Agustina, terlibat konflik dengan warga di sebuah desa di Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. 

    Kejadian tersebut terjadi saat Nina, yang sedang melintas bersama rombongan patroli, merasa dihalangi oleh sejumlah warga.

    Dalam video tersebut, tampak Nina marah kepada seorang warga karena merasa terganggu dan diadang oleh warga yang mengacungkan simbol dua jari. 

    “Saya lewat baik-baik, kenapa kamu mencegat saya? Tadi semuanya mengacungkan jari angka dua, untuk apa?” kata Nina kepada warga dengan nada emosi.

    Suasana semakin memanas ketika pengawal Nina yang berbadan tegap mengelilingi salah satu warga, nyaris memicu bentrokan fisik. 

    Nina kemudian menegaskan bahwa jika ada yang merasa keberatan terhadap kepemimpinannya, dia bertanggung jawab.

    Nina juga mengancam akan melaporkan kejadian itu pada kapolres dengan menyebut bahwa dirinya diadang pendukung Lucky Hakim.

    Pada potongan video lainnya, terlihat rombongan SUV Nina Agustina disambut beberapa warga yang mengacungkan simbol dua jari, yang diduga sebagai pendukung lawan politik. 

    Merasa mendapat perlakuan tak menyenangkan, Nina, putri mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar ini mengatakan akan membawa masalah ini ke jalur hukum.

    Nina juga meminta warga tersebut untuk menunjukkan KTP mereka, sambil menegaskan bahwa dia adalah anak Da’i Bachtiar. 

    “Saya anak Da’i Bachtiar,” ujar Nina dengan suara tinggi.

    Adegan saat Nina memarahi warga dan teriak dengan menyebutkan nama orang tuanya tersebut lantas menjadi sorotan.

     

    Profil Nina Agustina

    Nina Agustina dilantik sebagai Bupati Indramayu pada 26 Februari 2021.

    Nina dan Lucky dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati setelah keduanya memenangi Pilkada Indramayu pada 2020 dengan perolehan suara sebesar 36,76 persen atau sebanyak 313.768 pemilih.

    Pasangan yang diusung PDIP, Gerindra dan NasDem ini mengalahkan tiga calon lainnya.

    Adapun Nina Agustina merupakan putri sulung dari Dai Backtiar yang pernah menjadi Kapolri di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

    Mengutip TribunnesWiki, Dai Bachtiar menjabat sebagai Kapolri pada 2001 hingga 2005.

    Nina merupakan kader PDIP.

    Ia lahir di Purwodadi, 17 Agustus 1973 atau saat ini berusia 50 tahun.

    Ia memiliki suami bernama Erwin Purnama dan telah dikarunia tiga anak.

    Setelah tamat dari SMAN 1 Klaten, Nina melanjutkan kuliah S1 di Universitas Negeri Veteran Jakarta pada 1992.

    Ia juga menyandang gelar S2 dari kampus yang sama.

    Adapun sebelum menjadi Bupati Indramatu, Nina telah mengelola usaha.

    Ia pernah menjadi Direktur dan Komisaris CV Dinda Abadi pada 2009.

    Berikut ini pengalaman kerja Nina Agustina:

    – Direktur CV. Dinda Abadi (2009-sekarang)

    – Komisaris PT. Dinda Abadi (2009-sekarang)

    – Direktur Utama PT. Delta Buana Pratama (2013-sekarang)

    – Ketua Yayasan Dai An Nur, Losarang Indramayu (2017-sekarang)

    – Managing Partner di NDB Law Firm & Partners (2018-sekarang

    Organisasi

    – Ketua Bidang Hukum di DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan Perikanan dan Nelayan Tahun 2016 sampai dengan sekarang.

    – Bendahara Umum di DPP Gerakan Nelayan dan Tani Tahun 2016 sampai dengan sekarang.

    – Sekertaris Jenderal (Sekjen) di Indonesian Korean Friendship Association (IKFA) Tahun 2019 sampai dengan sekarang.

     

    Harta Kekayaan Nina Agustina

    Selain sebagai keluarga berpengaruh di Indramayu, keluarga Bachtiar juga diketahui memiliki harta kekayaan fantastis.

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nina Agustina memiliki total kekayaan mencapai Rp 34,6 miliar.

    Berikut rincian lengkap harta kekayaan Bupati Indramayu Nina Agustina

    I. DATA PRIBADI

    1. Nama : NINA AGUSTINA

    2. Jabatan : BUPATI

    II. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 31.875.063.920

    1. Tanah Seluas 572 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.288.000.000

    2. Tanah Seluas 958 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 3.832.000.000

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 1062 m2/334 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000.000

    4. Tanah Seluas 190 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.000.000.000

    5. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/340 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.500.000.000

    6. Tanah Seluas 943 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 297.150.000

    7. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 675.000.000

    8. Tanah Seluas 2851 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 769.770.000

    9. Tanah Seluas 3055 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 824.850.000

    10. Tanah Seluas 705 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 190.350.000

    11. Tanah Seluas 1094 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 295.380.000

    12. Tanah Seluas 8441 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.279.070.000

    13. Tanah Seluas 2243 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 605.610.000

    14. Tanah Seluas 504 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 136.080.000

    15. Tanah Seluas 9496 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.563.920

    16. Tanah Seluas 2652 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 716.040.000

    17. Tanah Seluas 694 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 277.600.000

    18. Tanah Seluas 685 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 274.000.000

    19. Tanah Seluas 1019 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 407.600.000

    20. Tanah Seluas 2302 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 921.150.000

    21. Tanah Seluas 489 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 274.450.000

    22. Tanah Seluas 345 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 392.250.000

    23. Tanah Seluas 405 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 145.250.000

    24. Tanah Seluas 866 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 993.300.000

    25. Tanah Seluas 694 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 277.600.000

    Bupati Indramayu Nina Agustina.

    Bupati Indramayu Nina Agustina. (istimewa)

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. —-

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.591.100.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. 1.200.000.000

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 274.662.786

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 37.940.826.706

    III. HUTANG Rp. 3.249.373.699

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 34.691.453.007

    Terseret Dalam Ketegangan Nina Agustina dan Warga, Lucky Hakim: Saya Bukan Anak Jenderal

    Calon Bupati Indramayu, Lucky Hakim menanggapi soal viralnya keteganggan yang terjadi antara Cabup Indramayu nomor urut 3, Nina Agustina dan sejumlah warga yang diduga simpatisan dirinya.

    Kejadian itu terjadi di Desa Tegaltaman, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu pada Jumat (1/11/2024).

    Angkat bicaranya Lucky Hakim ini pun karena namanya yang terus disebut oleh Nina Agustina dalam kejadian viral tersebut.

    Lucky mengatakan, dirinya menyayangkan namanya ikut terseret. Ia pun akan memikirkan apakah akan melakukan langkah hukum atau tidak perihal kejadian tersebut.

    Namun, sebelum sampai ke sana, lanjut dia, Lucky akan meminta saran dan nasihat dahulu dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menentukan langkah terbaik.

    “Tentu kami akan mengedepankan kekeluargaan. Cuma ini seolah-olah membuat gengnya Lucky Hakim ini adalah geng preman, gitu,” ujar dia saat konferensi pers kepada awak media.

    Di sisi lain, ia juga menanggapi soal kecurigaan Nina Agustina yang menilai ada orang yang menggerakkan massa untuk mengacungkan jari dua setiap ia hendak kampanye sebagai bentuk provokasi dan pengadangan.

    Nina bahkan menyebut kejadian itu sudah 4 kali terjadi, terakhir kejadian di wilayah Kecamatan Sukra yang kemudian viral.

    Lucky mengatakan, para simpatisannya sebenarnya hanya orang-orang kecil. Seperti kaum ibu-ibu, para petani, dan masyarakat kecil lainnya.

    Ia menilai, orang yang menggerakan simpatisan melakukan itu mungkin adalah hati nurani mereka yang ingin ganti bupati.

    “Apakah salah kalau ada orang pengen begini (menunjukkan 2 jari), salahnya dimana? Kecuali dia melakukan tindakan yang tidak sopan dalam asas etika misalnya seperti menunjukkan di depan mukanya,” ujar dia.

    Lucky mengatakan, jika ada anggapan hal tersebut digerakkan secara masif oleh timnya, ia pun mempersilakan untuk dibuktikan saja.

    Kemudian, Ia juga menampik jika dirinyalah yang menggerakkan massa melakukan hal itu. 

    Lucky mengatakan, dirinya bukan anak jenderal yang bisa mengatur kejadian tersebut.

    “Saya hanya anak tukang bengkel sepeda di Kedokan Bunder, saya tuh cucunya tukang es gosrok, kakak saya juga petani yang masih ngoyos di sawah. Saya bukan anaknya jenderal, bukan. Saya orang kecil,” ujar dia.

    Di sisi lain, Lucky juga berdoa agar dirinya dihindarkan dari ketantruman dan sifat suudzon.

    Apalagi merendahkan orang lain, terutama merendahkan rakyat yang notabenenya adalah orang membayar pejabat.

    “Artinya ya, jauhkanlah saya dari sifat tantrum, suudzon pula, naudzubillah min dzalik,” ujar dia.

    Lucky mengaku, klarifikasi tersebut ia buat sembari menahan tangis. Ia merasa kasihan dengan orang Indramayu.

    Dirinya menilai, rakyat Indramayu mayoritas tergolong tidak mampu. Lanjut Lucky, mereka untuk makan sulit, sehingga ia meminta tolong agar mereka jangan dimaki-maki.

    “Saya ketemu dengan masyarakat Indramayu door to door, satu hari bisa 20 titik, satu titik bisa sampai 100 orang dan rata-rata mereka untuk makan punya uang Rp 50 ribu untuk sekeluarga dan uangnya ngutang, mereka gak tahu bayarnya bagaimana,” ujar dia.

     

    Bawaslu Indramayu Lakukan Pendalaman

    Ketua Bawaslu Indramayu, Ahmad Tabroni langsung angkat bicara soal kejadian tersebut.

    Pihaknya juga tidak memungkiri kejadian itu viral dan jadi sorotan masyarakat. Apalagi video-video tersebut banyak beredar di masyarakat.

    Tabroni mengatakan, Bawaslu akan mendalami kejadian tersebut. Namun, kata dia, pihaknya baru bisa menerima laporan di hari kerja atau pada Senin-Jumat. 

    Ia pun menyarankan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk membuat laporan ke Bawaslu pada hari kerja.

    “Kita sudah jelaskan, bahwa SOP kita itu sampai hari Jumat. Walaupun secara penanganannya di hari kalender lah. Tapi untuk mekanisme pelaporan itu di hari kerja. Sehingga kita arahkan nanti di hari Senin,” ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Minggu (3/11/2024).

    Secara mekanisme, Ahmad Tabroni menjelaskan, Bawaslu akan melayani setiap laporan yang masuk.

    Setelah itu, Bawaslu akan melakukan tindak lanjut apakah laporan itu memenuhi syarat atau tidak. 

    Sehingga untuk sementara, Bawaslu masih melakukan pendalaman terlebih dahulu apakah dalam kejadian tersebut benar ada upaya untuk menghalang-halangi kegiatan kampanye Nina Agustina atau tidak.

    “Nanti kita coba dalami dulu terkait dengan hal tersebut,” kata Tabroni

  • Cagub Berebut Restu Prabowo & Jokowi di Pilkada Serentak 2024: Ridwan Kamil hingga Ahmad Luthfi

    Cagub Berebut Restu Prabowo & Jokowi di Pilkada Serentak 2024: Ridwan Kamil hingga Ahmad Luthfi

    Bisnis.com, JAKARTA – Peta politik di Indonesia kian dinamis jelang pencoblosan Pilkada Serentak yang akan terjadi pada 27 November 2024. Kandidat calon kepala daerah pun berebut restu dari Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

    Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Bali pada hari ini Minggu (3/11/2024) sore. Kunjungan Prabowo ke Pulau Dewata dilakukan usai meninjau proyek swasemabda pangan atau Food Estate di Marauke, Papua Selatan. 

    Prabowo disambut oleh Calon Gubernur Bali Made Muliawan Arya alias De Gadjah beserta calon Bupati yang diusung oleh Gerindra dan partai koalisi. Pertemuan dilakukan di restoran Bendega, Kota Denpasar yang merupakan restoran milik mantan Walikota Denpasar yang saat ini menjabat sebagai anggota DPD RI, Rai Mantra. 

    Mantan Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika juga hadir. Prabowo menyebut Mangku Pastika merupakan teman satu kamarnya ketika di Akademi Militer Magelang. 

    Dalam sambutannya saat bertemu Calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang diusung Partai Gerindra bersama partai koalisi lainnya di Restoran Bendega, Kota Denpasar, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tersebut dengan terbuka menyatakan kepada pasangan Mulia-PAS. 

    Menurut Prabowo, pasangan Mulia-PAS khususnya Made Muliawan Arya atau De Gadjah sudah dikenalnya dengan baik.

    “Pendapat saya, saya sangat gembira, nanti saya bisa kerja sama dengan Gubernur yang saya kenal hatinya. Saya kira saudara-saudara mengerti maksud saya,” jelas Prabowo, Minggu (3/11/2024). 

    Awalnya, Prabowo tidak menyebutkan nama, akan tetapi setelah diminta oleh audiens yang hadir, Prabowo kemudian secara spesifik menyebutkan nama pasangan Mulia-PAS. 

    “Saya berharap, saya berdoa, saya menganjurkan, saudara Made Muliawan Arya terpilih sebagai Gubernur Bali. Dengan dibantu oleh Bapak Putu Agus Suradnyana sebagai wakil,” ujar Ketum Gerindra tersebut. 

    Made Mulyawan atau yang akrab disapa De Gadjah merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Bali, dan sejak lama dikenal dekat dengan Prabowo Subianto. De Gadjah sempat menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Denpasar, kemudian terpilih sebagai anggota DPRD Bali pada Pemilu 2024.

    Sedangkan Putu Agus Suradnyana (PAS) merupakan mantan Bupati Buleleng dua periode. PAS sebelumnya merupakan kader PDI Perjuangan dan pernah menjabat sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng. 

    Tak berhenti di situ. Prabowo langsung tancap gas ke Solo untuk bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu malam. 

    Pada kesempatan itu, keduanya melakukan pertemuan di Angkringan Omah Semar Solo. Jokowi berbincang sekaligus menikmati makanan khas Solo. Usai melakukan pertemuan selama 1 jam, Prabowo sempat menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan, termasuk makanan pada malam itu.

    “Makan nasi goreng Jawa, enak,” katanya dilansir Antara. 

    Disinggung soal pembahasan pada perbincangan tersebut, Presiden Prabowo hanya menjawab singkat.

    “Masalah ini dan itu,” katanya.

    Berbeda dengan Prabowo, Jokowi hanya melempar senyum kepada wartawan tanpa menyampaikan sepatah kata pun.

    Namun, makan malam di angkringan itu tidak hanya tertutup untuk Prabowo dan Jokowi. Pasalnya, Calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Calon Wali Kota Surakarta Respati Ardi.

    Seperti diketahui, Ahmad Luthfi dan Respati Ardi memang dekat dengan keluarga Jokowi. Bahkan, Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi yang kini menjabat sebagai Wapres RI, ikut mengantar Ahmad Luthfi dan Taj Yasin saat pendaftaran ke KPU Jateng beberapa waktu lalu. 

    Sementara itu, Respati Ardi merupakan pengurus DPC Partai Gerindra Kota Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati mengaku tidak sempat berbincang dengan Prabowo maupun Jokowi.

    “Tadi ketemu, menyapa [Jokowi dan Prabowo]. Akan tetapi, enggak sempat ngobrol,” katanya.

    Perbesar

    Manuver Ridwan Kamil 

    Beberapa hari sebelumnya, Calon gubernur Jakarta nomor urut 01 Ridwan Kamil (RK) dan Presiden Prabowo terpantau makan malam bersama di Restoran Garuda, Sabang, Jakarta Pusat pada Kamis (31/10/2024).

    Dalam pertemuan tersebut, RK mengklaim mendapat arahan dan pesan langsung dari Prabowo. Orang nomor 1 di RI itu menekankan pentingnya kolaborasi dalam koalisi jelang Pilkada Serentak 2024 yang digelar pada 27 November 2024. 

    “Intinya, apa-apa yang bisa dikolaborasikan untuk koalisi ini dalam satu frekuensi itu memang diarahkan begitu,” ujarnya pada awak media di Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2024). 

    Ridwan menambahkan bahwa Prabowo berharap pasangan calon dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) dapat memenangkan Pilkada agar terjadi harmonisasi antara koalisi di pusat dan daerah.

    “Kan beliau pimpinan koalisi KIM, saya wajah KIM di Pilkada Jakarta, jadi waktu tinggal 3 minggu, tentunya beliau berharap pasangan dari KIM inilah yang nanti memimpin Jakarta supaya koalisi pusat dan koalisi daerah bisa satu irama,” kata mantan Gubernur Jabar tersebut. 

    Sehari berselang, Ridwan Kamil mendatangi ediaman Jokowi di Solo pada Jumat 1 November 2024 sore WIB. Berdasarkan pantauan, mantan Gubernur Jawa Barat itu tiba kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, pada pukul 14.32 WIB. 

    Ridwan Kamil langsung menuju ruang transit sebelum akhirnya masuk ke rumah pribadi mantan Presiden RI ke-7 tersebut. Ketika ditanya tentang agenda apa yang membawa Ridwan Kamil ke Solo, Kang Emil mengatakan bahwa dirinya ingin belajar.

    Apalagi, Jokowi juga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sebelum dua periode memimpin Indonesia.

    “Saya datang sebagai yang dulu membantu Pak Jokowi, sebagai Gubernur Jawa Barat , bertanya tentang pengalaman beliau khususnya teknis tentang Jakarta,” kata Ridwan Kamil.

    “Pak Jokowi kan dulu Gubernur Jakarta juga. Untuk membekali saya hal-hal terkait Jakarta,” ujarnya. 

    Jokowi dan Ridwan Kamil berbicara empat mata. Sebelum membuka pembicaraan, calon Gubernur DKI Jakarta tersebut juga sempat memberikan oleh-oleh kepada Jokowi.

    Perbesar

  • Dewan Oligarki Sang Presiden

    Dewan Oligarki Sang Presiden

    GELORA.CO – PRESIDEN Prabowo Subianto adalah pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Ada 17 partai politik yang bergabung dalam koalisi ini. Ada yang bergabung sejak proses pencalonan, dan ada pula yang bergabung setelah Presiden 08 menang.

    Partai koalisi Prabowo terdiri dari partai parlemen dan nonparlemen. Yang parlemen meliputi 7 partai, antara lain Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Sedangkan nonparlemen meliputi 10 partai, yaitu PPP, PSI, Perindo, PBB, Gelora, Garuda, Buruh, Berkarya, Prima, dan PA.

    Prabowo adalah pimpinan eksekutif yang menguasai 470 kursi dari 580 anggota parlemen di Senayan. Dia presiden powerfull yang memegang 81 persen lebih kekuatan politik saat ini.

    Apa saja bisa dilakukan oleh Prabowo sebagai episentrum kekuatan politik lima tahun ke depan. Namun begitu, ia merasa masih perlu menjaga hubungan baik dan memelihara hubungan dengan partai-partai pendukung. 

    Pertemuan dengan para ketua umum dan sekretaris jenderal partai pada Jumat, 1 November 2024, di Istana Negara, harus dibaca dalam relasi kuasa.

    Apalagi Prabowo yang menginginkan pertemuan rutin antara para pimpinan partai setiap habis salat Jumat, sekadar makan siang dan bertukar pikiran. Di sinilah sebenarnya kendali negara berada di tangan pimpinan partai parlemen.

    Mereka adalah Bahlil Lahadalia, Surya Paloh, Abdul Muhaimin Iskandar, Ahmad Syaikhu, Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Prabowo sendiri. Orang-orang tersebutlah yang sesungguhnya dewan oligarki politik Indonesia kontemporer.

    Para anggota Kabinet Merah Putih dan anggota DPR RI adalah wayang yang menjalankan arah keputusan partai dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah. Mereka tak cukup nyali melawan arah keputusan ketua umum, bila tidak, malah jabatannya menjadi taruhan.

    Pada dekade terakhir, sulit menjumpai anggota dewan yang berani melawan keputusan partai, semacam tokoh Sri Bintang Pamungkas, atau Matori Abdul Jalil, atau Effendy Choirie, Fahri Hamzah dan lain sebagainya.

    Dengan sistem suara terbanyak dan kewenangan partai yang kuat, anggota dewan itu rerata memilih berdamai dengan pimpinan partai, walau terkadang bertentangan dengan common sense dan kepentingan publik. Mereka pasti ditertibkan melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

    Sementara, para politisi yang terpilih menjadi anggota dewan, mayoritas pengusaha yang lazim berhitung untung rugi. Arus pragmatis telah menjadi arus utama yang melumpuhkan idealisme di lembaga perwakilan sekarang.

    Kondisi ini yang telah mendorong segelintir orang memegang kendali kekuasaan. Mereka adalah pimpinan partai yang punya agenda Jumatan dengan presiden. Mereka pulah yang menentukan hitam putihnya negeri ini.

    Taklah salah, bila perkembangan demokrasi Indonesia pascareformasi dikritik semakin oligarkis. Memang faktanya, kata Jimly Asshiddiqie, partai kian membiru dan dinasti politik kian berkuasa.

    Prabowo pasti tak terlalu merisaukan perkembangan demokrasi oligarki. Asal seseorang yang berkuasa atas izin rakyat melalui pemilu yang demokratis. Ia tak mempermasalahkan. Bahkan, ia tak mau cawe-cawe terhadap hasil Pilkada Serentak pada 27 November 2024 mendatang.

    Sebagai presiden yang punya relasi kuasa dengan 7 presiden sebelumnya, Prabowo mengerti betul hakikat kekuasaan itu. Dan ia telah membuktikan di depan mahkamah sejarah memperoleh kekuasaan dengan halal.

    Jadi, adanya dewan oligarki memang dibutuhkan. Dalam istilah Pak Surya, dewan itu semacam forum konsultasi presiden dengan pimpinan partai koalisi. Ini bertujuan membangun sinergi dan kolaborasi dengan kekuatan politik yang ada dalam orkestrasi kepemimpinan demi mewujudkan simfoni kebangsaan.

    Kendati forum itu tak dilembagakan secara formal, sesungguhnya kekuasaannya mirip dengan konsep ahlul halli wal’aqdi dalam khazanah politik Islam pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Atau serupa dewan Walisongo dalam pembentukan Kerajaan Islam Demak Bintoro. Ataupun sejenis dengan konsep wilayatul faqih dalam Republik Islam Iran, dan seterusnya.

    Mereka para tokoh setengah dewa yang punya otoritas moral politik untuk menentukan pemimpin. Mereka adalah para tokoh nasional yang sangat dihormati oleh sang khalifah atau sultan atau presiden yang berkuasa.

    Barangtentu, bangsa ini menaruh harapan besar terhadap kearifan dan kebijakan para pemimpin partai di atas. Dan dari 7 pimpinan partai koalisi, Pak Suryalah yang paling tak punya beban politis dan psikologis sebagai tokoh yang bukan anak buah presiden dalam kabinet.

    Publik boleh berharap pada Ketum Nasdem ini untuk bicara terbuka dan apa adanya mengenai aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Meski publik juga tetap harus mengkonsolidasi kekuatan masyarakat sipil dari ormas yang telah dilumpuhkan melalui konsesi tambang oleh pemerintah. Semoga!

  • Prabowo Akan Kumpulkan Semua Pejabat Daerah 7 November 2024 – Page 3

    Prabowo Akan Kumpulkan Semua Pejabat Daerah 7 November 2024 – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto ingin ada pertemuan rutin dengan para ketua umum partai politik (parpol) koalisi pemerintah yang digelar seminggu sekali. Dia berharap pertemuan tersebut bisa dilakukan setiap hari Jumat.

    Hal ini disampaikan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani usai menghadiri pertemuan antara Presiden Prabowo dengan para ketua umum dan sekjen partai politik koalisi pemerintah di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (1/11/2024).

    “Harapannya ini bisa menjadi sebuah pertemuan rutin pada Jumat bagi teman-teman yang berkesempatan hadir,” kata Muzani kepada wartawan.

    Meski begitu, kata Muzani, pertemuan rutin dengan ketua umum parpol koalisi akan disesuaikan dengan jadwal Prabowo sebagai presiden. Terlebih, Prabowo akan melakukan rangkaian kunjungan kerja ke luar negeri selama 16 hari pada November 2024.

    “Harapannya iya (pertemuan tiap hari Jumat). Tapi kan tentu saja disesuaikan dengan kesibukan beliau dan jadwal beliau,” ujar Muzani.

    Muzani pun mengungkapkan pertemuan Prabowo Subianto dan ketua umum partai politik koalisi pada hari ini berlangsung santai. Mereka makan siang bersama dan membahas hal-hal ringan hingga berat.

    “Tadi makan-makan. Setelah Jumatan, beliau ingin mendengar banyak hal dan ingin menyampaikan diskusi-diskusi ringan dengan teman-teman yang hadir. Diskusi itu ya ketawa-ketawa ringan, bercanda, dan sekali-kali diskusi yang berat, yang ringan, semua dibicarakan. Brainstorming lah ya,” jelas Muzani.

    Ketua MPR RI itu menuturkan salah satu hal yang dibahas yakni, upaya meningkatkan pendapatan negara. Saat ditanya apakah ada pembahasan soal Pilkada Serentak 2024, Muzani membantahnya.

    “Enggak, sama sekali enggak ada soal pilkada,” ucap Muzani.

    Hal yang sama disampaikan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Menurut Paloh, Prabowo menawarkan pertemuan rutin dengan ketua umum partai politik koalisi pemerintah.

    “Saya pikir barangkali yang tadi dibicarakan adalah bagaimana keinginan untuk berkomunikasi yang cukup intens antara ketua umum parpol koalisi dengan pemerintah. Beliau menawarkan mungkin akan ada pertemuan rutin antara seluruh ketua umum parpol koalisi,” pungkas Paloh.

  • Ini Kata Tim Pemenangan Sunaryata-Ardi usai dilaporkan Partai Gerindra

    Ini Kata Tim Pemenangan Sunaryata-Ardi usai dilaporkan Partai Gerindra

    Liputan6.com, Gunungkidul – Tim pasangan calon (Paslon) nomor 3, Sunaryanto – Ardi, menyatakan senang dan gembira mendapatkan dukungan arus bawah dari Partai Gerindra. Hal ini membuktikan bahwa pasangan petahana ini menjadi sosok yang benar- benar menjawab kebutuhan masyarakat Gunungkidul.

    “Jadi kami senang dan gembira ketika arus bawah Partai Gerindra meemberikan dukungan pada kami. Meskipun imbasnya ada laporan dari Gerindra ke Bawaslu,” terang Tomy Harahap, Koordinator Tim Hukum Sunaryanta- Ardi, kepada wartawan, Kamis ( 31/10).

    Diakuinya, laporan Ketua DPC Gerindra Purwanto, atas kadernya yang melakukan deklarasi dukungan terhadap Paslon nomor urut tiga, Sunaryanta – Mahmud Ardi Widanto beberapa waktu lalu, menghangatkan Pilkada Gunungkidul. Ditambah lagi dengan desakan untuk melakukan diskualifikasi terhadap paslon petahana.

    “Kabarnya memang demikian, termasuk melaporkan paslon kami agar didiskualifikasi Bawaslu,” ungkapnya.

    Menurut Tomy, pihaknya justru berterimakasih atas laporan tersebut.  Hal ini justru menunjukkan bahwa pasangan Sunaryanta-Ardi memang diperhitungkan dan menjadi kompetitor yang membahayakan. Bahkan, hingga memecat kader dari partai bentukan Prabowo Subianto Presiden Repulik Indoneisa saat ini.

    “boleh, bahkan wajar membuat laporan. Tapi dukungan arus bawah ini adalah keuntungan bagi kami. Ya silahkan kebakaran jenggot,” tandasnya.

    Tomy mengaku menghormati sikap Ketua DPC Gerindra yang melaporkan deklarasi dukungan dari arus bawah partai berlogo Kepala Garuda tersebut. Namun demikian, terkait persoalan internal, semestinya diselesaikan secara internal.

    “Sudah jelas ini adalah masalah internal Partai karena ada kader yang deklarasi pasangan lain. Kok melaporkan ke Bawaslu, salah kamar itu!, meskipun melaporkan adalah hak warga negara. Jadi ya silakan saja” kata Tomy.

    Danang Ardianta wakil ketua tim pemenangan menambahkan, aksi dukung mendukung adalah hal yang biasa dalam politik elekoral. Jadi, semua elemen boleh mendukung paslon Sunaryanta – Ardi bahkan mendukung pasangan calon lain.

    “Kita ini kan petahana yang sudah terbukti bukan baru berjanji. Jadi dukungan siapapun, termasuk arus bawah Gerindra kami terima dengan senang hati. Toh dalam deklarasi itu kami diundang dan bukan atas inisiasi kami sendiri,” ulasnya.

    Danang menegaskan, pihaknya selalu menghormati siapa saja termasuk kader Gerindra yang sekarang ini mendukung Sunaryanta-Ardi melalui deklarasi. Masyarakat biasa atau kelompok pun akan dihadiri oleh tim pemenangan jika diundang.

    Disinggung soal tuntutan Ketua DPC Gerindra soal tuntutan mendiskualifikasi Sunaryanta, Danang menyebut semuanya diserahkan kepada pihak bawaslu sebagai Badan Pengawas Pemilu. Tentunya, pihak bawaslu akan melakukan kajian kajian terkait laporan yang sudah dilayangkan.

    Hanya saja, kata dia, merunut undang-undang (UU) Pilkada dan turunannya, ada hal hal pertimbangan untuk mendiskualifikasi pasang calon yang sudah ditetap oleh KPU. Tentu bukan jalan mudah mendiskualifikasi pihaknya hanya karena deklarasi dari Partai pengusung lain.

    “Kita serahkan ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti, dan Laporan itu salah alamat, hanya bentuk kegaduhan kecil dari ketua partai yang reaksional dan emosional menanggapi masa kampanye Pilkada, Atau mungkin sudah merasa kalah sebelum bertanding. Karena tim kami yang solid dan bergerak secara masif. Ini kemungkinan politik menurut prediksi kami,” pungkas Danang.

     

    Hore, Pasar Wage Purwokerto Kembali Dibuka Usai Ditutup Akibat Corona, Tapi…