Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Profil Abdul Faris Umlati, Batal Jadi Cagub Papua Barat Daya 2024, Terbukti Lakukan Pelanggaran

    Profil Abdul Faris Umlati, Batal Jadi Cagub Papua Barat Daya 2024, Terbukti Lakukan Pelanggaran

    GELORA.CO  – Abdul Faris Umlati (AFU) batal menjadi calon gubernur (cagub) Papua Barat Daya 2024.

    Pembatalan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan KPU Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Pilgub 2024.

    Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat Daya tersebut mulai berlaku pada 4 November 2024.

    KPU Papua Barat Daya resmi membatalkan pencalonan AFU itu karena dia terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan 2024.

    Hal tersebut berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu Papua Barat Daya Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024.

    Dengan demikian, KPU Papua Barat Daya melakukan telaah hukum dan membatalkan Abdul Faris Umlati sebagai Cagub Papua Barat Daya nomor urut satu. 

    Abdul Faris Umlati diketahui berpasangan dengan Petrus Kasihiw sebagai Cagub-Cawagub Papua Barat Daya 2024.

    Sejauh ini, AFU dan pasangannya itu telah mengikuti berbagai tahapan pilkada hingga ikut debat publik dua kali.

    Lantas, seperti apakah profil dari Abdul Faris Umlati tersebut?

    Profil Abdul Faris Umlati 

    Abdul Faris Umlati merupakan Bupati Raja Ampat yang menjabat selama dua periode, yakni pada 2016-2021 dan 2021-2024.

    Pria kelahiran 12 Februari 1973 itu juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat selama dua periode, pada 2009-2014 dan 2014-2015.

    Saat ini, Abdul Faris Umlati diketahui sudah berkeluarga dengan Fauji Helga Br. Tampubolon sebagai istrinya.

    Mereka dikaruniai enam orang anak.

    Abdul Faris Umlati diketahui memiliki garis keturunan darah yang berasal dari sang ayah bernama H. Abbas Umlati yang berasal dari suku Ma’ya di Kampung Waigama, Pulau Misool. 

    Ia juga merupakan keturunan marga Umkabu (Raja Misool), dan juga seorang Sangaji dengan hak ulayat di Pulau Fatul dan Pulau Wamos Lalel bersama Pemangku Adat Mat Day. 

    Sedangkan ibunya bernama Nafisa Tamima Sanoy yang berasal dari Kampung Andey. Ia merupakan anggota marga besar Sonoy/Sanoy suku Moi Ma’ya yang merupakan marga dari Andey-Kabare di Distrik Waigeo Utara.

    Riwayat Pendidikan

    SD Inpres No. 5 Doom (1980-1986)

    SMP Negeri 5 Wosi Manokwari (1986-1989)

    SMA Negeri 2 Wosi Manokwari (1989-1992)

    Sarjana – STIE Yapis Jayapura (1992-1998)

    Riwayat Organisasi

    Pengurus Senat Mahasiswa STIE Yapis Jayapura (1994-1997)

    Anggota HMI Cabang Jayapura Komisariat Uniyap (1993-1997)

    Anggota Gapensi Jayapura (1995-1997)

    Anggota HIPMI Provinsi Papua (1997-2002)

    Bendahara Umum ICMI Papua Barat (2012-2017)

    Ketua HIPMI Kabupaten Raja Ampat (2014-2019)

    Riwayat Pekerjaan

    Wiraswasta Jasa Konstruksi dan Leveransir, PT. Kalanafat Putra (1999-2009)

    Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Raja Ampat (2009-2015)

    Bupati Raja Ampat (2016-2021)

    Bupati Raja Ampat (2021-sekarang)

    Perjalanan Karier Politik

    Dikutip dari TribunSorong.com, pada periode 2009-2015, Abdul Faris Umlati terpilih sebagai Anggota dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat.

    Kemudian, pada periode 2016-2021, Abdul Faris Umlati terpilih sebagai Bupati Raja Ampat.

    Pada Pilkada Kabupaten Raja Ampat 2020, Abdul Faris Umlati juga mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Raja Ampat untuk periode 2021-2024.

    Dia maju bersama dengan Calon Wakil Bupati bernama Orideko I. Burdam, S.IP., M.M., M.Ec., Dev.

    Kemudian, pada Pilkada 2020, pasangan Abdul Faris Umlati dan Orideko I. Burdam diusung oleh Demokrat, PAN, Golkar, NasDem, PKS, Gerindra.

    Selain itu, ada juga enam partai pendukungnya, yakni partai PKB, PDIP, PSI, Garuda, dan PKPI.

    Pasangan tersebut maju sebagai calon tunggal (dengan nomor urut KANAN) dan melawan kotak kosong.

    Pasangan Abdul Faris Umlati dan Orideko I. Burdam pun unggul real count KPU di Pilkada Kabupaten Raja Ampat 2020 dengan prosentase 66,6 persen (22.671 suara) per versi 14 Desember 2020 pukul 08:33:09.

  • 4 Litbang Kompas Pilkada Jakarta 2024: Elektabilitas Pramono-Rano dan RK-Suswono Bersaing Ketat, Prabowo Paling Memengaruhi Megapolitan

    4 Litbang Kompas Pilkada Jakarta 2024: Elektabilitas Pramono-Rano dan RK-Suswono Bersaing Ketat, Prabowo Paling Memengaruhi Megapolitan

    Litbang Kompas Pilkada Jakarta 2024: Elektabilitas Pramono-Rano dan RK-Suswono Bersaing Ketat, Prabowo Paling Memengaruhi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Litbang Kompas menggelar survei terkait elektabilitas pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada
    Pilkada DKI Jakarta
    2024.
    Hasilnya, elektabilitas cagub cawagub nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono bersaing ketat dengan cagub cawagub nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.  
    Sementara cagub cawagub nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana masih terpaut jauh di bawah keduanya.
    “Elektabilitas paslon Pramono Anung-Rano Karno bersaing ketat terhadap Ridwan Kamil-Suswono,” ujar peneliti
    Litbang Kompas
    , Bestian Nainggolan, Selasa (5/11/2024). 
    Berikut ini angka elektabilitas ketiga paslon cagub cawagub di Pilkada Jakarta:
    Meski angka
    elektabilitas Pramono-Rano
    berada di atas Ridwan Kamil-Suswono, tetapi belum bisa disebut unggul signifikan. Sebab, masih berada dalam rentang
    margin of error
    survei, yakni sebesar 3,46 persen.
    Berdasarkan angka elektabilitas itu, sebanyak 56 persen responden mengaku pasti akan pilihannya dan tidak akan mengubahnya lagi. Selain itu, ada 39 persen responden yang mengaku bahwa pilihannya masih bisa berubah.
    Bagi responden yang belum menentukan pilihan, sebanyak 36,5 persen di antaranya mengaku menunggu debat selesai. Diketahui, debat Pilkada Jakarta tersisa satu kali lagi, yakni tanggal 17 November 2024.
    Selain itu, sebanyak 19,3 persen responden mengaku, tidak ada cagub yang sesuai dengan keinginan. Sebanyak 11 persen mengaku, menunggu rekomendasi dari orang yang dipercaya.
    Ada pula faktor tidak percaya dengan cagub cawagub saat ini, yakni 7,2 persen dan belum mengetahui visi dan misinya, yakni 4,7 persen.
    Survei yang digelar dari tanggal 20-25 Oktober 2024 ini diketahui menggunakan metode wawancara tatap muka.
    Adapun, jumlah responden yakni 800 orang yang dipilih acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat.
    Dengan metode itu, tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen. Survei ini juga dibiayai sepenuhnya oleh PT Kompas Media Nusantara.
     
    Pemilih ketiga paslon cagub cawagung itu dapat dibedah berdasarkan beberapa kategori. Pertama, dari asal partai politik.
    Pemilih Pramono-Rano paling banyak berasal dari PDI-P, yakni 66,4 persen.
    Pemilih yang berasal dari partai politik selain PDI-P juga cukup banyak yang mendukung Pramono-Rano, antara lain PKB 60,5 persen, Nasdem 45,5 persen, Demokrat 40,5 persen, Gerindra 37,2 persen, dan PKS 30,6 persen.
    Pemilih RK-Suswono paling banyak berasal dari Golkar, yakni 45,8 persen disusul Gerindra dengan 44,8 persen dan PKS sebesar 36,9 persen.
    “Pemilih PKB, PDI-P, Nasdem, dan Demokrat cenderung ke Pramono-Rano. Pemilih Gerindra, Golkar, dan PKS cenderung ke RK-Suswono,” lanjut Bestian.
    Adapun, pemilih Dharma-Kun relatif tersebar nyaris merata di pemilih yang terafiliasi dengan PDI-P, PKB, PKS, Demokrat, dan Gerindra.
    Kedua, berdasarkan kategori level pendidikan, pemilih dengan latar belakang pendidikan dasar mayoritas memilih Pramono-Rano dengan 43,6 persen. Sebanyak 36,2 persen lainnya memilih RK-Suswono dan 19 persen memilih Dharma-Kun.
    Pemilih dengan latar belakang level pendidikan menengah mayoritas juga memilih Pramono Rano dengan 38,1 persen. Sebanyak 34 persen lainnya memilih RK-Suswono dan 23,6 persen memilih Dharma-Kun.
    Sementara itu, pemilih dengan latar belakang level pendidikan tinggi terbelah relatif sama kuat ke tiga paslon. Rinciannya, RK-Suswono dipilih oleh 33,5 persen, Pramono-Rano dipilih oleh 30,6 persen, dan Dharma-Kun dipilih oleh 31,8 persen.
     
    Litbang Kompas
    juga menangkap siapa sosok yang paling memengaruhi pemilih di Pilkada Jakarta. Hasilnya, 49,7 persen responden menjawab, cagub cawagub yang didukung Prabowo Subianto paling memengaruhi pilihan di Pilkada Jakarta.
    Selain itu, sebanyak 46,6 persen responden menjawab, cagub cawagub yang didukung Joko Widodo juga paling memengaruhi pilihannya.
    Urutan ketiga dan keempat adalah cagub cawagub yang didukung Anies Baswedan dipilih 44,2 persen responden dan cagub cawagub yang didukung Basuki Tjahaja Purnama dipilih 39,9 persen responden.
    “Artinya, tokoh Jokowi dan Presiden Prabowo serta Anies Baswedan masih berpengaruh dalam menentukan pilihan warga Jakarta,” ujar Bestian.
    Meski, temuan lain dalam survei yang sama menunjukkan bahwa responden cukup independen dalam memilih.
    Ada pertanyaan, dalam menentukan cagub cawagub, siapakah pihak yang paling memengaruhi pilihan anda? Mayoritas responden atau 59,3 persen menjawab tidak ada.
    Hanya 20,5 persen responden yang menjawab keluargalah yang paling memengaruhi pilihan. Sisanya ada tokoh masyarakat dipilih 6 persen, dan teman kantor dan tetangga dipilih 5,8 persen.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Iwan Bule Resmi Jabat Komisaris Utama PT Pertamina, Ini Profilnya

    Iwan Bule Resmi Jabat Komisaris Utama PT Pertamina, Ini Profilnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri BUMN, Erick Thohir resmi menunjuk Mochamad Iriawan atau kerap disapa Iwan Bule menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Politikus Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto ini resmi menggantikan rekannya separtai, yakni Simon Aloysius Mantiri.

    Penunjukan Iwan Bule ini sebagaimana ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar hari ini, Senin (4/11). Serta tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina, merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

    “Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,” kata Fadjar dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

    Profil Mochamad Iriawan

    Mochamad Iriawan merupakan purnawirawan perwira tinggi Polri yang lahir di Jakarta, 31 Maret 1962. Ia lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) pada tahun 1984, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK pada tahun 1993.

    Kemudian, ia melanjutkan Sekolah Staf dan Pimpinan Polri pada tahun 1998, Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Sespim Lemdiklat Polri pada tahun 2007, dan Lemhannas pada tahun 2012.

    Sejak menjadi polisi, karier Iwan Bule moncer. Ia tercatat pernah menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kapolres Tegal, dan menjadi Kapolda. Mulai Kapolda NTB dan Kapolda Jawa Barat.

  • Edy Rahmayadi Ajak Warga Padangsidimpuan Pilih Pemimpin Seperti Nabi Muhammad Medan 4 November 2024

    Edy Rahmayadi Ajak Warga Padangsidimpuan Pilih Pemimpin Seperti Nabi Muhammad Medan 4 November 2024

    Edy Rahmayadi Ajak Warga Padangsidimpuan Pilih Pemimpin Seperti Nabi Muhammad
    Tim Redaksi
    PADANGSIDIMPUAN, KOMPAS.com
    – Calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2,
    Edy Rahmayadi
    , melanjutkan kampanye di Kota
    Padangsidimpuan
    , sebagai bagian kunjungannya di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), Senin (4/11/2024).
    Dalam kegiatan tersebut, Edy menghadiri doa bersama untuk keselamatan pelaksanaan Pilkada serentak di seluruh Indonesia yang diadakan tim kampanye Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala.
    Mantan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) ini mengajak masyarakat Tabagsel untuk memilih pemimpin yang memiliki sifat-sifat mulia seperti Nabi Muhammad SAW.
    “Pilihlah pemimpin yang
    siddiq
    (benar),
    tablig
    (menyampaikan), amanah (dapat dipercaya), dan
    fatanah
    (cerdas),” ungkap Edy saat diwawancarai.
    Edy optimistis meraih 70 persen suara di wilayah Tabagsel, mencakup Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Mandailing Natal (Madina), Padanglawas (Palas), dan Padanglawas Utara (Paluta).
    “Insyaallah, saya bisa 70 persen. Dan itu memang harapan kami, dan saya berusaha untuk bisa mendapatkan 70 persen,” tambahnya.
    Sebelumnya, Edy direncanakan melakukan kampanye selama empat hari di Kabupaten Mandailing Natal dan Kota Padangsidimpuan dari 1 hingga 4 November 2024.
    Setelah itu, kampanye akan dilanjutkan ke Tapanuli Selatan (Tapsel) dan daerah lainnya.
    Dalam
    Pilkada Sumut 2024
    , Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala didukung sejumlah partai, termasuk PDIP, Partai Gelora, Ummat, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Buruh, dan Hanura.
    Mereka akan bersaing dengan pasangan Bobby Nasution-Surya, yang diusung oleh koalisi Gerindra, Golkar, NasDem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Perindo, PPP, dan PSI.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekjen Gerindra Bicara Soal Prabowo Sowan Jokowi di Solo

    Sekjen Gerindra Bicara Soal Prabowo Sowan Jokowi di Solo

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal alias Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo, pada Minggu (3/11/2024) kemarin.

    Muzani menuturkan bahwa pertemuan tersebut adalah pemenuhan janji Prabowo untuk mengunjungi dan menengok kegiatan Jokowi setelah tinggal di Solo.

    “Pak Prabowo memang berjanji setelah pak Jokowi berdiam di solo, beliau akan menengok pak Jokowi dan beliau memenuhi janjinya dan bagaimana kegiatan pak Jokowi selama di Solo,” tutur Muzani di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (4/11/2024).

    Muzani juga menambahkan bahwa pertemuan itu hanyalah silaturahmi biasa, sebatas kekeluargaan saja. Kendati demikian, Ketua MPR itu juga mengaku tidak tahu pembicaran antara Prabowo dan Jokowi ini apakah menyinggung tentang Wantimpres atau tidak.

    “Saya belum cek, saya belum ketemu Pak Prabowo, besok baru ketemu,” ujarnya. 

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi memastikan bahwa tak ada agenda khusus dari pertemuan antara Prabowo dan Jokowi kemarin.

    Hasan menekankan bahwa isi pertemuan kedua tokoh Negara itu sebagai silahturahmi biasa lantaran mereka merupakan sahabat atau bestie. 

    Dia menjelaskan bahwa Prabowo memang sengaja berkunjung ke Solo usai menyelesaikan kunjungan kerja (kunker) dari Merauke, Papua Selatan dan Bali sebelum melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta. 

    “Khusus untuk di Solo ini adalah pertemuan dua sahabat. Pertemuan dua bestie lah kita bisa bilang seperti itu,” katanya kepada wartawan, Senin (4/11/2024).

  • Resmi Jadi Pimpinan Komisi XII DPR, Putri Zulkifli Hasan Siap Kawal Swasembada Energi Prabowo

    Resmi Jadi Pimpinan Komisi XII DPR, Putri Zulkifli Hasan Siap Kawal Swasembada Energi Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR dari Fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan resmi ditetapkan sebagai wakil ketua Komisi XII DPR. Dengan penetapan ini Putri berkomitmen mengawal dan mendukung penuh target swasembada energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya merasa terhormat dan siap mengemban amanah ini. Bersama dengan mitra kerja Komisi XII, kami akan bekerja maksimal untuk mengawal program swasembada energi yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto,” ujar Putri seusai penetapannya dalam rapat Komisi XII yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XII DPR, gedung Nusantara 1, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Diketahui, Komisi XII DPR memiliki peran strategis dalam pengawasan dan legislasi terkait sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta investasi dan hilirisasi.

    Mitra kerja Komisi XII meliputi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

    “Sebagai pimpinan Komisi XII, saya juga berkomitmen untuk mendorong berbagai inisiatif yang mendukung ketahanan energi nasional dan pelestarian lingkungan hidup, sejalan dengan visi besar pembangunan Indonesia yang berkelanjutan,” tandas Putri.

    Sementara, Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan pimpinan Komisi XII DPR sudah ditetapkan dan sudah bisa mulai bekerja melakukan rapat-rapat dengan mitra kerjanya. Komposisi pimpinan Komisi XII DPR adalah Bambang Patijaya dari Fraksi Golkar sebagai ketua Komisi XII dan didampingi empat wakil ketua, yakni Dony Oekon (PDIP), Bambang Haryadi (Gerindra), Sugeng Suparwoto (Nasdem), dan Putri Zulkifli Hasan (PAN).

    “Ya kan jadi komposisinya kan tadi dari Fraksi Golkar Pak Bambang Patijaya, kemudian dari PDIP Pak Dony Oekon, dari Gerindra Bambang Hariyadi, dari Nasdem Pak Sugeng Suparwoto, dari PAN Ibu Putri. Itu komposisinya sudah, dan mereka sudah mengajukan nama semua,” kata Adies.

    Adies mengatakan nama-nama pimpinan Komisi XII tidak perlu ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Sebagaimana pimpinan komisi-komisi lain di DPR, tutur dia, nama-nama tersebut cukup disepakati dan ditetapkan di komisi masing-masing.

    “Hari ini sudah mulai jalan, mungkin besok sudah panggil-panggil mitra kerja,” pungkas Adies.

  • Soal RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum Akan Lapor ke Presiden Nasional 4 November 2024

    Soal RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum Akan Lapor ke Presiden Nasional 4 November 2024

    Soal RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum Akan Lapor ke Presiden
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Menteri Hukum

    Supratman Andi Agtas
    mengatakan, bakal melaporkan ke Presiden
    Prabowo
    Subianto terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
    Diketahui,
    RUU Perampasan Aset
    tidak ada di dalam daftar RUU usulan DPR yang masuk ke Program Legislasi nasional (
    Prolegnas
    ). Hal itu berdasarkan daftar yang dibacakan dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) pada Senin (28/10/2024) yang membahas evaluasi periode sebelumnya dan usulan Prolegnas 2025-2029.
    Menurut Supratman, Prabowo telah meminta Kementerian Hukum untuk mengulas kembali terhadap seluruh RUU yang berpotensi menghambat program pemerintahan yang telah tertuang dalam Asta cita.
    Dia pun kembali menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan hal yang dikedepankan oleh Prabowo. Sebagaimana pidatonya usai mengucapkan sumpah/janji sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.
    “Kalau itu sudah pasti, pemberantasan korupsi itu menjadi bagian,” kata Supratman usai rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/11/2024), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Supratman lantas menyebut bahwa dia sedang menunggu undangan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ke Kementerian Hukum untuk membahas terkait sejumlah RUU yang akan masuk ke dalam Prolegnas. Sebab, sejauh ini, dia mengatakan Kementerian Hukum belum ada pembahasan mengenai Prolegnas.
    “Justru saya mau ke Baleg ini, untuk mendiskusikan terkait itu,” ujar Supratman.
    “Beberapa undang-undang yang tadi ditanyakan, karena ini kan tidak hanya pemerintah, tidak hanya Presiden, justru kami akan bicara dengan DPR,” katanya lagi.
    Selain itu, Supratman mengaku akan mengkaji terkait adanya usulan diksi “perampasan” diganti dengan “pemulihan” dalam RUU Perampasan Aset. Dia pun belum mendapat informasi terkait pertimbangan usulan perubahan diksi tersebut.
    “Kami belum dapat kajiannya, apa yang menjadi pertimbangannya. Nanti akan kita kaji kalau kemudian mereka sudah memberikan kita menyangkut soal kepastian dan diksi terkait dengan itu,” ujar politikus Gerindra itu
    Sejauh ini, Badan Legislasi DPR RI sedang mengundang berbagai lembaga dan organisasi untuk menyerap aspirasi usulan RUU. Selain RUU tentang Pemilu, RUU tentang Perampasan Aset juga kerap diusulkan oleh lembaga-lembaga terkait.
    Pimpinan Badan Legislasi DPR RI pun menyatakan bahwa harus mendengar usulan dari Komisi III DPR RI terlebih dahulu agar RUU Perampasan Aset bisa masuk dalam Prolegnas 2024-2029.
    Komisi III DPR merupakan alat kelengkapan dewan yang paling berkompeten untuk mengajukan usulan undang-undang tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
    Diketahui, pembahasan
    RUU Perampasan Aset Tindak Pidana
    itu sudah 18 tahun tak kunjung selesai dibahas di DPR RI.
    RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sudah mulai disusun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang atau tepatnya tahun 2008.
    Bahkan, di tahun 2012, RUU ini diajukan masuk legislasi nasional. Namun, belasan tahun berlalu usulan itu tak kunjung diundangkan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ternyata Ini Penyebab Nicke Widyawati Dicopot Sebagai Dirut Pertamina, Padahal Baru Rapat Sama Prabowo di Istana

    Ternyata Ini Penyebab Nicke Widyawati Dicopot Sebagai Dirut Pertamina, Padahal Baru Rapat Sama Prabowo di Istana

    GELORA.CO  – Nicke Widyawati telah dicopot jabatannya sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan digantikan oleh Simon Aloysius Mantiri.

    Hal ini berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

    Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, mengatakan, pergantian direksi BUMN pasti bermuatan politis karena mitra kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang isinya merupakan politikus.

    “Seorang CEO BUMN itu harus bisa diterima kalangan politik, dan Presiden Prabowo mungkin sudah tidak cocok dengan Nicke. Bukan berarti kinerjanya jelek tapi bisa jadi tidak searah dengan kebijakan pemerintah sekarang saja,” kata Komaidi saat dihubungi Tribun, Senin (4/11/2024).

    Diketahui, BUMN strategis seperti Pertamina posisi direksi maupun komisaris ditentukan melalui Tim Penila Akhir (TPA) yang diketuai Presiden.

    Menurutnya, Prabowo memilih Simon karena merasa sudah dekat, terlebih pernah membantunya dalam konstestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    “Kalau sudah kenal kan nyaman bekerjanya,” ucap Komaidi.

    Dikutip dari gerindra.id, Simon masuk dalam jajaran pengurus Gerindra periode 2020-2025.

    Di bidang politik, Simon tercatat sebagai anggota Dewan Pembina DPP Gerindra dari total 48 anggota.

    Pada saat kontestasi Pilpres 2024, Simon juga memegang jabatan strategis di Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Jabatan yang ia emban adalah sebagai Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran.

    Baru Diajak Rapat di Istana

    Pada Rabu (30/11/2024), Presiden Prabowo mengumpulkan para Menterinya di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Mereka yang telah tiba di Istana diantaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Keungan Sri Mulyani, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan lainnya. 

    Hadir juga Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Dirut Pertamina Nicke Widyawati

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa rapat yang digelar merupakan rapat internal yang salah satunya membahas soal ekonomi.

    “Rapat internal, nanti setelah rapat saya sampaikan, (subsidi) salah satunya,” kata Airlangga.

    Hal senada disampikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Ia mengatakan bahwa rapat digelar membahas program subsidi.

    “Iya salah satunya itu (subsidi),” katanya.

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto mengatakan bahwa rapat digelar untuk membahas program subsidi. Kementeriannya memiliki program subsidi BLT melalui dana desa

    “Karena saya kan kalau Kemendes itu ada subsisdi BLT melalui dana desa jadi ini mungkin di koordinasikan isinya apa nanti saya mau ikut dulu,” pungkasnya.

    Profil Nicke Widyawati

    Nicke Widyawati lahir di Tasikmalaya, pada 25 Desember 1967.

    Ia merupakan lulusan Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung dan  lulusan S2 Hukum Bisnis dari Universitas Padjadjaran.

    Semasa menjadi mahasiswa di ITB, Nicke Widyawati sudah bekerja di Bank Duta Cabang Bandung.

    Saat ini, ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

    Dikutip dari situs Pertamina, Nicke Widyawati menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) berdasarkan Surat Keputusan No. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-97/MBU/04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.

    Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati dipercaya sebagai Direktur SDM Pertamina.

    Ia pernah menjabat sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN (Persero).

    Nicke Widyawati juga pernah bekerja di bidang konstruksi yaitu di PT Rekayasa Industri (Rekin).

    Dirinya mulai bekerja di PT Rekayasa Industri sejak 1991.

    Di PT Rekayasa Industri (Rekind), Nicke Widyawati pernah menjabat sebagai Direktur Bisnis PT Rekayasa Industri (Rekind) Persero dan Vice President Corporate Strategy Unit (CSU). 

    Bahkan, ia mendapatkan kepercayaan untuk memegang posisi sebagai Dirut PT Mega Eltra, perusahaan BUMN di bidang kelistrikan dan peralatan teknik.

    Selain itu, Nicke Widyawati juga dipercaya untuk mengemban jabatan Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN tahun 2014-2017, dilansir TribunnewsWiki.com.

    Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dalam konferensi pers, di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan, Sabtu (4/3/2023) (Tribunnews/Ibriza Fasti Ifhami)

    Kemudian, Nicke pernah ditugaskan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Minyak dan Gas ini sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) pada akhir 2017.

    Nicke Widyawati pun sempat menjabat sebagai Plt Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur Pertamina.

    Penugasan Nicke tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-39/MBU/02/2018 tanggal 13 Februari 2018.

    Setelah itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno resmi menunjuk Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

    Selama berkarier, ia pernah mendapatkan penghargaan Anugerah Perempuan Indonesia 2013 dari Kementerian BUMN.

    Pada tahun yang sama, Nicke Widyawati juga meraih penghargaan Women’s Work of Female Grace 2013 dari Indonesia Asia Institute.

    Dirut Pertamina Dua Periode

    Pada tahun 2022 lalu, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) telah mengukuhkan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama Pertamina untuk periode kedua.

    Penetapan tersebut, tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No SK-199/MBU/09/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina yang ditandatangani Senin, 19 September 2022 lalu.

    Nicke Widyawati dinilai oleh Pemegang Saham mampu mengantarkan Pertamina menjalankan transformasi perusahaan sekaligus meraih kinerja terbaik sepanjang periode pertama kepemimpinannya yakni April 2018 hingga September 2022.

    Hingga Nicke Widyawati kembali terpilih di perusahaan pelat merah itu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina pada Senin (3/10/2022) lalu.

    Harta Kekayaan

    Berikut ini data harta kekayaan Nicke Widyawati yang dikutip Tribunnews.com dari situs resmi eLKHPN, berdasarkan Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan Tahun: 29 Maret 2022/Periodik – 2021: 

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 32.845.000.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA

    JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA

    JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp 5.000.000.000

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/360 m2 di KAB / KOTA KOTA

    TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp 1.100.000.000

    4. Tanah Seluas 629 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp 200.000.000

    5. Tanah dan Bangunan Seluas 393 m2/450 m2 di KAB / KOTA KOTA

    TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp 1.100.000.000

    6. Tanah Seluas 715 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp 200.000.000

    7. Tanah Seluas 714 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp 200.000.000

    8. Tanah dan Bangunan Seluas 950 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA

    JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp 7.500.000.000

    9. Tanah Seluas 563 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

    10. Tanah dan Bangunan Seluas 788 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA

    JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp 15.250.000.000

    11. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA

    TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000

    12. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA

    2021JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

    13. Tanah Seluas 478 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp 100.000.000

    14. Tanah Seluas 368 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

    15. Tanah Seluas 818 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.925.000.000

    1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD STANDARD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp 850.000.000

    2. MOBIL, MERCEDES BENZ GLE400 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.= 775.000.000

    3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp 300.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 212.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 39.064.952.698

    F. HARTA LAINNYA Rp. 1.000.000.000

    Sub Total Rp 75.046.952.698

    Utang –

  • Industri Tekstil Berdarah-darah, Pemerintah Diminta Lakukan Ini – Page 3

    Industri Tekstil Berdarah-darah, Pemerintah Diminta Lakukan Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menyatakan Pemerintah perlu bekerja sama dengan DPR-RI Komisi VII untuk mendalami bersama akar permasalahan sehingga bisa menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Hal itu disampaikan menanggapi kemelut industri tekstil Indonesia, khususnya PT Sritex.

    Dia menjelaskan, sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Tetapi saat ini masyarakat sudah memandang kebutuhan sandang sudah bukan kebutuhan pokok lagi.

    Sebab, mereka masih menggunakan pakaian lama yang masih bisa dipakai untuk sehari hari. Mereka lebih mengutamakan kebutuhan pokok lainnya seperti pangan, energi (listrik, gas, BBM) Air, kesehatan dan pendidikan, yang saat ini biaya kebutuhan tersebut mengalami kenaikan tajam sehingga membebani masyarakat.

    “Daya beli masyarakat untuk sandang menurun tajam bahkan hampir mendekati tidak ada,” kata Bambang Haryo, Sabtu (2/11/2024).

    Penurunan daya beli ini, tidak hanya berdampak pada produk sandang dalam negeri, tapi juga pada produk sandang impor. Sebagai bukti, beberapa titik penjualan barang impor mengalami penurunan. Misalnya gerai barang impor yang ada di banyak mall termasuk pasar- pasar grosir misalnya Mangga Dua dan ITC yang juga menjual barang barang impor, mengalami penurunan drastis bahkan melebihi 50 persen dan mengakibatkan sebagian besar outletnya tutup.

    “Inilah penyebab utama dari hancurnya industri sandang kita. Padahal di tahun 2010 hingga tahun 2014, industri sandang di Indonesia yang jumlahnya sekitar 2.300 semuanya masih eksis, termasuk PT Industri Sandang Nusantara. Walaupun produk tekstil maupun pakaian impor sangat melimpah di pasaran,” ujarnya.

    Dia mencemari hingga 2014 lalu, gerai di mall seperti Mangga Dua dan ITC Jakarta masih banyak yang eksis. Demikian juga di Pasar Senen, Pasar Minggu Pagi di Jalan Pahlawan Surabaya yang menjual barang bekas dari luar negeri pun, masih diminati pembeli. Akan tetapi tidak dengan kondisi sekarang.

     

     

  • Profil Iwan Bule yang Kini Jabat Komisaris Utama Pertamina

    Profil Iwan Bule yang Kini Jabat Komisaris Utama Pertamina

    Jakarta, Beritasatu.com – Mochamad Iriawan yang familiar dengan nama Iwan Bule resmi diangkat menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero) pada rapat umum pemegang saham (RUPS), Senin (4/11/2024).

    Pengangkatan Iwan Bule sebagai komisaris utama diatur dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

    Jabatan Iwan Bule sebagai komisaris utama tersebut diembannya untuk menggantikan Simon Aloysius Mantiri yang kini duduk di kursi direktur utama. Lantas, bagaimanakah sosok Mochamad Iriawan? Berikut ini profilnya.

    Profil Mochamad Iriawan 
    Komjen Pol (Purn) Mochamad Iriawan yang dikenal dengan sapaan Iwan Bule lahir pada 31 Maret 1962. Iwan berdarah asli Sukabumi dan Kuningan Jawa Barat. Iwan Bule merupakan mantan perwira tinggi Polri.

    Setelah mengenyam pendidikan wajib 12 tahun, Iwan menyelesaikan studi S-1 pada 1997 jurusan hukum, S-2 pada 2001 jurusan manajemen, dan meraih gelar doktor hukum. Iwan masuk Akabri pada 1984, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 1993, Sekolah Staf dan Pimpinan pada 1998, Sekolah Staf dan Perwira Tinggi XIII pada 2007, dan PPSA Lemhannas pada 2012.

    Iwan Bule telah menduduki berbagai jabatan penting selama kariernya. Dalam 10 tahun terakhir, dia menjabat sebagai kadivkum Polri pada 2015, kadiv propam Polri dan kapolda Metro Jaya pada 2016, asisten operasi kapolri pada 2017, sekretaris utama Lemhannas serta gubernur Jawa Barat pada 2018, ketua umum PSSI pada 2019, wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra pada 2023, dan staf ahli wakil presiden pada 2024.

    Salah satu kasus terkenal yang pernah ditangani Iwan adalah pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen oleh Antasari Azhar, saat dia menjabat sebagai direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada 2008.