partai: Gerindra

  • Dharma-Kun Bakal Gratiskan Tarif Transjakarta jika Terpilih pada Pilkada Jakarta
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        7 November 2024

    Dharma-Kun Bakal Gratiskan Tarif Transjakarta jika Terpilih pada Pilkada Jakarta Megapolitan 7 November 2024

    Dharma-Kun Bakal Gratiskan Tarif Transjakarta jika Terpilih pada Pilkada Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon wakil gubernur Jakarta
    Kun Wardana
    akan menggratiskan tarif bus Transjakarta jika terpilih pada Pilkada 2024 bersama cagub Dharma Pongrekun.
    “Ada gubernur sebelumnya yang menyampaikan Transjakarta bisa gratis. Kita hitung-hitung, memang
    feasible
    untuk gratis,” ucap Kun Wardana dalam program GASPOL!
    Kompas.com,
    dikutip pada Kamis (7/11/2024).
    Menurut Dharma, transportasi merupakan hal penting bagi warga Jakarta untuk mobilitas.
    Dengan menggratiskan ongkos untuk bepergian, bisa menekan pengeluaran mereka sehari-hari.
    “Mengurangi pengeluaran tadi dengan cara pendidikan gratis, transportasi gratis, dengan hal-hal lainnya sehingga (ekonomi) mereka akan tetap terjaga,” ujar dia.
    Selain itu, Kun akan menambahkan armada Transjakarta dan JakLingko di wilayah pinggiran agar bisa menjangkau masyarakat di pinggiran Jakarta.
    “Khusus untuk Transjakarta, JakLingko, dan lainnya, ini jangkauan perlu ditambah untuk daerah-daerah pinggiran, seperti kawasan industri di beberapa tempat,” ujar dia.
    Diketahui sebelumnya,
    Pilkada Jakarta
    diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 01, Ridwan Kamil-Suswono yang didukung Partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, dan Garuda.
    Kemudian pasangan calon nomor urut 02, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, yang maju lewat jalur independen.
    Sedangkan pasangan calon nomor urut 03, Pramono Anung-Rano Karno, yang didukung oleh PDI-P dan Partai Hanura.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Trump Menang Pilpres AS 2024, MPR RI Berharap Gejolak Konflik Mereda

    Trump Menang Pilpres AS 2024, MPR RI Berharap Gejolak Konflik Mereda

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua MPR RI Ahmad Muzani berharap terpilihnya Donald Trump menjadi presiden terpilih Amerika Serikat ke-47, dapat meredam gejolak konflik yang terjadi di dunia.

    Muzani juga berharap dengan terpilihnya Donald Trump ini bisa membuat tata kelola dunia lebih baik lagi dari sebelumnya.

    “Kami berharap tata kelola dunia akan lebih baik lagi di bawah kepemimpinan Presiden Trump,” ujarnya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/11/2024).

    Tak hanya itu, Sekjen Gerindra ini turut berharap semua konflik yang ada saat ini bisa teredam dengan baik.

    “Mudah-mudahan semua berbagai macam gejolak dan konflik yang terjadi bisa redam dengan baik,” pungkasnya.

    Lebih lanjut, Muzani juga menyebut dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS, pihaknya berharap hubungan Indonesia dan AS bisa lebih baik lagi untuk masa-masa yang akan datang. 

    “Karena hubungan Indonesia dan Amerika adalah hubungan yang sudah terbangun sejak Republik ini berdiri,” tandasnya.

    Diberitakan sebelumnya, mengutip Fox News pada Rabu (6/11/2024), Fox News Decision Desk memproyeksikan mantan Presiden Trump telah mengalahkan Wakil Presiden Kamala Harris dalam kemenangan yang menakjubkan. 

    Menurut hasil hitung cepat Fox News, Trump telah memperoleh 277 suara elektoral berbanding 226 suara milik Harris. 

    Jumlah suara Trump sudah melewati batas minimal perolehan suara electoral college yang diperlukan untuk mengamankan kursi Presiden, yakni sebanyak 270 suara.  

    Kemenangan ini juga mengukir sejarah baru bagi AS. Trump akan menjadi presiden pertama yang menjabat sebanyak dua periode tidak berturut-turut sejak Grover Cleveland pada 1892 – dan ini merupakan presiden kedua dalam sejarah. 

  • MPR Sebut Aturan Pemutihan Utang UMKM, Petani dan Nelayan Telah Berpihak kepada Rakyat

    MPR Sebut Aturan Pemutihan Utang UMKM, Petani dan Nelayan Telah Berpihak kepada Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua MPR Ahmad Muzani menilai aturan pemutihan utang UMKM bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan telah berpihak kepada rakyat.

    Adapun, Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (5/11/2024) meneken Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya. 

    Muzani menilai penekenan PP tersebut tepat karena berpihak pada rakyat. Kemudian, dia menjelaskan di satu sisi, utang yang tercatat dari para petani, nelayan, UMKM, dan pedagang itu menjadi beban bagi perbankan karena bisa meningkatkan Non Performing Loan (NPL).

    “Tapi di sisi lain juga menjadi beban bagi para petani, nelayan, para pedagang, para pelaku UMKM lainnya, karena dia tidak bisa lagi berhubungan dengan bank karena blacklist BI [Bank Indonesia]” ujarnya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/11/2024).

    Karena itu, lanjut Muzani, Presiden Prabowo berpandangan beban itu harus segara dihapus dan diatasi, sehingga ditekenlah PP No. 47/2024.

    “Kami sangat mendukung, sependapat dengan pandangan pemerintah untuk bisa menghapus itu. Karena itu semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah [dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto],” katanya.

    Lebih lanjut, Muzani mengatakan pihaknya berharap para menteri dapat melakukan tindakan yang nyata dan bekerja keras untuk bisa merealisasikan hal yang telah diamanatkan dalam PP No. 47/2024.

    Tak hanya itu, Politikus Gerindra ini menyamapikan pihaknya berpandangan Prabowo bisa membawa semangat dan angin baru bagi perubahan dan kemajuan bangsa.

    Diberitakan sebelumnya, Prabowo meneken PP tersebut seusai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia yang tiba di Istana Merdeka sejak pukul 16.15 WIB. 

    “Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” tuturnya dalam forum itu.

  • Lagu Indonesia Raya Bakal Diputar di Lingkungan Gedung DPR Setiap Hari Kerja – Page 3

    Lagu Indonesia Raya Bakal Diputar di Lingkungan Gedung DPR Setiap Hari Kerja – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta DPR RI menerbitkan Surat DPR RI Nomor T/1375/0T/11/2024 yang menginstruksikan agar lingkungan Gedung DPR RI memutar Lagu Kebangsaan Indonesia Raya setiap hari kerja untuk memperkuat semangat nasionalisme.

    Surat tertanggal 5 November 2024 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Adapun instruksi tersebut bakal mulai berlaku pada Kamis (7/11/2024).

    “Sebagai upaya memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan Indonesia di lingkungan DPR RI, bersama ini saya instruksikan pemutaran lagu Indonesia Raya,” tulis surat yang ditandatangani Dasco, yang dikutip dari Antara, Rabu (6/11/2024).

    Adapun lagu kebangsaan itu bakal diputar tepat setiap pukul 10.00 WIB di hari kerja. Seperti diketahui di hari kerja normal DPR RI mulai dari Senin hingga Jumat, agenda rapat-rapat komisi kerap dimulai pada pukul 10.00 WIB.

    Selain itu, surat itu pun menginstruksikan orang-orang yang beraktivitas di Gedung DPR RI agar serentak berdiri sikap sempurna saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan.

    Biasanya, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya hanya dikumandangkan sebelum digelar agenda Rapat Paripurna, baik Rapat Paripurna DPR RI, Sidang Paripurna DPD RI, maupun Sidang Paripurna MPR RI.

    Legislator dari Partai Gerindra, Kawendra Lukistian, mengusulkan agar seluruh kantor dan fasilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap hari pada pukul 10 pagi.

    Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI yang digelar Senin (4/11/2024). Usulan ini disampaikan sebagai langkah untuk memperkuat semangat nasionalisme di kalangan pekerja BUMN dan masyarakat.

    Kawendra menekankan pentingnya BUMN sebagai benteng ketahanan nasional yang menjadi kebanggaan bangsa.

     

  • Supratman Andi Agtas: UU Ketenagakerjaan Baru Tak Perlu Lewat Prolegnas DPR

    Supratman Andi Agtas: UU Ketenagakerjaan Baru Tak Perlu Lewat Prolegnas DPR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Supratman Andi Agtas menyatakan, pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru tidak perlu melewati proses program legislasi nasional (Prolegnas) di DPR.

    Pria yang menjabat Menteri Hukum (Menkum) RI tersebut menyampaikan hal itu untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait judicial review (JR) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

    “Terkait perubahan UU Ketenagakerjaan itu enggak perlu lewat proses prolegnas,” kata Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jalarta, Rabu (6/11/2024).

    Politikus Partai Gerindra itu menyebut, pembentukan UU Ketenagakerjaan baru merupakan peintah dari putusan MK yang meminta pembentuk Undang-Undang dalam hal ini pemerintah dan DPR memisahkan dari UU Cipta Kerja.

    “Nah, karena itu secepatnya kami akan berkoordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan. Yang paling penting yang harus disikapi sekarang kan soal pengampunan,” ucap Supratman.

    Mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu menambahkan, pihaknya juga sudah bersepakat dengan para buruh dan pekerja untuk sesegera mungkin mempersiapkan peraturan menteri ketenagakerjaan (Permenaker).

    “Walaupun tidak perlu terburu-buru,” tegas Supratman.

    Sebelumnya, MK memandang Pemerintah dan DPR perlu membuat Undang-undang Ketenagakerjaan baru dalam kurun waktu dua tahun. Hal itu disampaikan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam sidang pembacaan putusan perkara nomor: 168/PUU-XXI/2023 tentang UU Ciptaker.

    “Menurut Mahkamah, pembentuk UU segera membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023,” ujar Enny di Gedung MK, Jakarta, Kamis (31/10).

  • Elektabilitas Bobby Ungguli Edy di Survei Litbang Kompas, PDI-P: Karena Menantu Jokowi
                
                    
                        
                            Medan
                        
                        6 November 2024

    Elektabilitas Bobby Ungguli Edy di Survei Litbang Kompas, PDI-P: Karena Menantu Jokowi Medan 6 November 2024

    Elektabilitas Bobby Ungguli Edy di Survei Litbang Kompas, PDI-P: Karena Menantu Jokowi
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com-
     Calon gubernur-wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobby Nasution-Surya unggul dari cagub-cawagub Sumut nomor urut 2 Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas.
    Wakil Ketua DPD PDI-Perjuangan Sumut, Aswan Jaya, mengatakan, ada beberapa faktor yang diduga menyebabkan elektabilitas Bobby lebih tinggi.
    Salah satunya soal ketokohan Presiden ke-7 Joko Widodo.
     
    Aswan mengatakan, Bobby sebelumnya bukan orang yang dikenal sebagai tokoh di Sumut. Namun, Bobby lebih dikenal sebagai menantu Jokowi.
    “Karena memang Bobby sejak awal tidak dikenal sebagai tokoh di Sumut. Apakah dari sisi politik, intelektual, ekonom, atau lain sebagainya. Cuma dikenal sebagai menantu Presiden Jokowi,” ungkap Aswan saat dihubungi via telepon, Rabu (6/11/2024).
    Aswan menilai, karena kini Jokowi tak lagi menjabat, maka Bobby ke depan hanya akan mengandalkan ide dan ketokohannya sendiri.
    “Makanya kami dalam hal ini, posisinya sangat optimis kalau Edy Rahmayadi 20 hari ke depan semakin kuat posisinya. Kita akan lakukan konsolidasi kampanye ke berbagai sektor masyarakat,” kata Aswan.
    “Kita masih optimis bisa mengejar ketertinggalan itu,” kata Aswan menambahkan.
    Faktor lainnya yang membuat elektabilitas Bobby tinggi karena partai koalisi gemuk yang mengusungnya.
    “Ada faktor partai koalisi gemuk. Saat ini kan Edy-Hasan hanya diusung PDI-P, Hanura, serta beberapa partai kecil. Tentu ini yang kemungkinan membuat ketertinggalan sementara,” ucap Aswan.
    Namun, Aswan melihat masih ada peluang mendapatkan pemilih yang belum menentukan pilihan.
    “Masih ada yang belum menentukan pilihan. Sepanjang belum melewati 51 persen, maka peluangnya masih 50:50 untuk keduanya,” kata Aswan.
    Adapun Bobby-Surya diusung sejumlah besar partai, yaitu Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Perindo, PPP, dan PSI.
    Sementara Edy-Hasan diusung dan didukung oleh PDI-P, Hanura, Partai Gelora, Ummat, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dan Partai Buruh.
    Sebelumnya diberitakan, dari survei Litbang Kompas yang digelar 22-28 Oktober 2024, Bobby-Surya memperoleh elektabilitas 44,9 persen dan Edy-Hasan 28 persen.
    Sementara pemilih yang tidak tahu atau belum menentukan pilihan (undecided voters) mencapai 27,1 persen.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PD Ungkap Pertemuan SBY-Prabowo Diskusikan Danantara dan Lawatan ke LN

    PD Ungkap Pertemuan SBY-Prabowo Diskusikan Danantara dan Lawatan ke LN

    Jakarta

    Ketua DPP Partai Demokrat (PD), Herman Khaeron (Hero), bicara soal isi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas baru-baru ini. Hero mengatakan pertemuan itu membahas soal Lembaga investasi Danantara dan juga soal rencana lawatan Prabowo ke luar negeri.

    “Pertama yang kalau bocoran Pak Dasco terkait dengan Danantara dan ini bagus ini akan menjadi lembaga investasi yang sangat kuat, sangat bagus, terbesar kelima di dunia hitung-hitungan asetnya sangat besar karena mencapai Rp 14.000 triliun kurang lebih,” kata Hero di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

    Hero menyebut Prabowo dalam waktu dekat juga akan lawatan ke luar negeri. Hero menilai pertemuan bisa saja untuk meminta masukan terkait diplomasi dari SBY.

    “Namun tentu pembicaraan sepertinya akan ada di sekitar itu bagaimana supaya ini sukses ke depan karena kalau ini sukses juga adalah yang menikmatinya bangsa, negara dan rakyat,” kata Herman.

    “Yang kedua kan Pak Prabowo akan keluar negeri, Pak SBY tentu sebagai presiden sebelumnya berpengalaman bagiamana proses diplomasi dengan negara-negara asing di dunia internasional dan tentu bagiamana komunikasi politik internasional pasti didiskusikan ini,” tambahnya.

    Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, sebelumnya juga mengungkapkan isi pembicaraan dalam pertemuan Prabowo dan SBY itu. Dasco mengatakan Prabowo mengajak bicara SBY mengenai rencana pembentukan lembaga baru, yaitu lembaga investasi.

    Wakil Ketua DPR itu menyampaikan SBY memiliki banyak pengalaman pernah memimpin RI selama dua periode. Dengan begitu, kata Dasco, Prabowo mengajaknya bertukar pikiran.

    “Nah karena Pak SBY itu berpengalaman memimpin Indonesia ini 10 tahun, nah tentunya sebagai kawan dan sahabat ya itu biasa bertukar pikiran. Ya itu aja,” tuturnya.

    “Atas undangan Presiden Xi Jinping, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan kenegaraan ke China dari tanggal 8 hingga 10 November,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Selasa (5/11).

    Kementerian Luar Negeri RI mengatakan bahwa pada kunjungan luar negeri pertamanya sejak berkuasa, selain China, Prabowo juga akan melakukan perjalanan ke Peru dan Brasil untuk menghadiri KTT APEC dan G20.

    (dwr/rfs)

  • Kongsi Prabowo-Jokowi Kepung Partai Banteng di Pilkada Jateng, Jakarta, dan Bali

    Kongsi Prabowo-Jokowi Kepung Partai Banteng di Pilkada Jateng, Jakarta, dan Bali

    Bisnis.com, JAKARTA — Pilkada Jakarta, Jawa Tengah dan Bali menjadi medan pertarungan antara calon yang didukung oleh kongsi Prabowo Subianto – Joko Widodo (Jokowi) yang direpresentasikan oleh Koalisi Indonesia Maju alias KIM Plus melawan PDI Perjuangan (PDIP) yang dikomandoi oleh Megawati Soekarnoputri.

    Sekadar catatan, PDIP sampai sekarang adalah satu-satunya partai yang belum menyatakan sikap apakah bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto atau bakal menjadi oposisi. Sempat ada upaya dari elite-elite Gerindra maupun PDIP untuk mempertemukan Prabowo dan Megawati. Namun sampai dengan saat ini, hasilnya nihil.

    Di tengah ketidakpastian pertemuan antara Prabowo dan Megawati, Prabowo justru bertemu dengan Jokowi. Pertemuan berlangsung di Kota Solo. Kedua presiden itu berbincang santai di sebuah angkringan. Menariknya dalam pertemuan itu, Prabowo juga bertemu dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubenur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin. 

    Presiden Prabowo Subianto dan JokowiPerbesar

    Foto pertemuan antara Prabowo – Jokowi dengan paslon nomor urut 2 itu diunggah oleh Luthfi di akun media sosialnya. “Secara pribadi bapak Presiden Prabowo memberikan dukungan moral kepada kami berdua,” tulis Lutfhi dalam keterangan resminya.

    Sebelum bertemu Luthfi – Taj Yasin, Prabowo secara terbuka telah memberikan dukungannya kepada calon gubernur dan wakil gubernur Bali, I Made Muliawan Arya alias De Gadjah dan Putu Agus Suradnyana. Putu Agus adalah bekas Bupati Buleleng, yang telah dipecat oleh PDI Perjuangan alias PDIP.

    “Saya berharap, saya berdoa, saya menganjurkan, saudara Made Muliawan Arya terpilih sebagai Gubernur Bali. Dengan dibantu oleh Bapak Putu Agus Suradnyana sebagai wakil,” kata Prabowo.

    Sementara itu, di Pilkada Jakarta, Prabowo dan Jokowi tercatat telah menemui Ridwan Kamil. Pertemuan antara Prabowo maupun Jokowi dengan Ridwan Kamil terjadi di tengah isu pecah kongsi KIM Plus di Pilkada Jakarta.

    Awalnya Ridwan Kamil menemui Prabowo di Jakarta. Kedua makan malam di Restoran Garuda, Sabang Jakarta Pusat pada tanggal 31 Oktober 2024. Selang sehari kemudian, Ridwan Kamil bertemu dengan Jokowi di Solo. Pertemuan berlangsung di kediaman pribadi Jokowi.

    Adapun Ridwan menyatakan bahwa dalam pertemuan itu Prabowo berharap pasangan calon dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) dapat memenangkan Pilkada agar terjadi harmonisasi antara koalisi di pusat dan daerah.

    “Kan beliau pimpinan koalisi KIM, saya wajah KIM di Pilkada Jakarta, jadi waktu tinggal 3 minggu, tentunya beliau berharap pasangan dari KIM inilah yang nanti memimpin Jakarta supaya koalisi pusat dan koalisi daerah bisa satu irama,” ujarnya. 

    Penegasan soal dukungan Prabowo – Jokowi ke calon KIM Plus itu juga disampaikan oleh politkus Gerindra Habiburokhman.

    Tren Survei 

    Terlepas manuver politik yang dilakukan oleh RK, kontestasi politik menjelang pencoblosan Pilkada 2024 bergerak cukup dinamis. Ada tren yang cukup menarik selama dua pekan terakhir.

    Hasil sigi 2 lembaga survei yakni Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Litbang Kompas, misalnya, membalikkan ramalan tentang jalannya Pilkada di Jakarta dan Jawa Tengah alias Jateng. 

    Semula Pilkada Jateng dan Pilkada Jakarta diproyeksikan akan dimenangkan oleh calon dari Koalisi Indonesia Maju alias KIM Plus. Apalagi di dua provinsi itu, lawan mereka hanya satu partai yakni PDI Perjuangan (PDIP). Meski PDIP suaranya cukup besar di dua provinsi tersebut, di Jateng bahkan dominan, namun di atas kertas, calon dari KIM Plus jauh berada di atas angin.

    Survei LSI pada Pilkada Jakarta pada periode September 2024, salah satu contohnya, menempatkan calon KIM Plus yakni Ridwan Kamil (RK) dan Suswono di atas paslon dari PDIP, Pramono Anung dan Rano Karno. Elektabilitas RK – Suswono pada waktu itu mencapai 51,8%. Sementara Pramono-Rano hanya di angka 28,4%.

    Jokowi dan Ridwan Kamil Perbesar

    Menariknya, dalam survei Oktober 2024, LSI merilis survei yang menunjukan adanya lompatan elektabilitas Pramono – Rano. Pramono – Rano versi survei itu memiliki elektabilitas sebanyak 41,6%. Angka itu melampaui elektabilitas RK-Suswono yang tercatat sebesar 37,4%.

    Hasil survei Litbang Kompas juga menunjukkan adanya keunggulan elektabilitas Pramono – Rano. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa pasangan Pramono Anung dan Rano Karno bersaing ketat dengan Ridwan Kamil – Suswono. Elektabilitas Pramono – Rano tercatat mencapai 38,3%, Ridwan Kamil – Suswono 34,6%, dan Dharma Pongrekun – Kun Wardana 3,3%.

    Kendati demikian, data Litbang Kompas juga mengungkapkan bahwa elektabilitas Pramono – Rano relatif tertinggal di pemilih Gen Z dan generasi Y (muda). Elektabilitas Pramono di kalangan Gen Z hanya sebesar 31,2% dan Gen Y muda (28-35 tahun) 36,7%. Gen Z dan Gen Y muda masih dikuasai Ridwan Kamil – Suswono dengan persentase 40,6% dan 40,1%.

    Ketat di Jawa Tengah 

    Hasil jejak pendapat Litbang Kompas juga memaparkan bahwa Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Andika-Hendi) dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin (Luthfi-Yasin) bersaing sangat ketat dalam perolehan elektabilitas.

    Berdasarkan survei yang dilakukan pada 15 Oktober – 20 Oktober 2024 dengan 1.000 responden, pasangan Andika-Hendi memperoleh elektabilitas sebesar 28,8%, sementara itu pasangan Luthfi-Yasin memperoleh elektabilitas sebesar 28,1%. Adapun, 43,1% lainnya menyatakan belum menentukan pilihan (undecided voters). 

    Survei ini juga menunjukkan alasan responden belum memilih dikarenakan masih menunggu proses kampanye atau debat (42,9%), menunggu saran dari orang yang dipercaya (11,6%), belum mengetahui latar belakang (4,1%), dan belum kenal (3,6%).

    Andika Perkasa Perbesar

    Kemudian, calon tidak sesuai keinginan saya (2,6%), masih bingung (2,2%), belum mengetahui visi dan misi (2,1%), lainnya (5,3%) dan tidak tahu (25,6%).

    Selanjutnya, tingkat pengenalan atau popularitas Andika-Hendi juga bersaing ketat dengan Luthfi-Yasin. Ada 5,4% responden menyatakan sangat mengenal Andika-Hendi dan 47,3% menyatakan sekadar tahu. 

    Adapun sebanyak 4,0% responden yang sangat mengenal Luthfi-Taj Yasin dan 47,6 persen ‘sekadar tahu’. Tingkat responden yang mengaku tak mengetahui kedua paslon ini juga masih terlihat tinggi karena sama-sama menyentuh lebih dari 45%.

    Sindiran PDIP 

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengomentari pertemuan paslon nomor urut 2 di Pilgub Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu

    Sebelumnya Hasto juga menyentil Ridwan Kamil.

    Menurut Hasto, siapapun calon pemimpin daerah yang meminta “endorse” ke Jokowi artinya menunjukkan capim tersebut tak memiliki mentalitas dan tak layak menjadi seorang pemimpin.

    Hal tersebut disampaikan Hasto dalam keterangan resminya seusai hadir dalam acara di Kawasan BSD, Tangerang Selatan, pada Minggu (3/11/2024).

    “Siapapun yang datang ke Pak Jokowi itu menunjukkan mentalnya tidak kuat sebagai pemimpin, itu mental kalah, itu mental tidak layak untuk menjadi pemimpin karena mereka harus mendatangkan leverage power,” katanya dikutip pada Senin (4/11/2024).

    Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini pun menduga bahwa para calon kepala daerah yang mendatangi Jokowi tersebut ingin adanya campur tangan dari aparatur negara di Pilkada.

    Dengan demikian, Hasto mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergerak jika terjadi upaya-upaya campur tangan aparat negara serta oknum penegak hukum dalam Pilkada 27 November 2024. 

    “Kalau Pilkada ini ada yang campur tangan, ada aparatur negara yang campur tangan termasuk oknum-oknum Polri yang mencoba campur tangan, jangan takut mari kita bergerak. Kita selamatkan demokrasi, kedaulatan rakyat, apapun resikonya,” tegasnya.

    Adapun, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengemukakan bahwa baik Prabowo dan Jokowi memang punya kewajiban moral untuk mensolidkan koalisi. 

    Ujang juga menekankan bahwa hal itu adalah dinamika politik biasa. Menurutnya, pertarungan politik, di mana masing-masing kubu baik PDIP maupun Kim Plus ingin menang, ingin habis-habisan, ingin main total untuk bisa menang di daerah-daerah yang strategis seperti Jateng, Jakarta, Bali.

    “Jadi memang konstruksi politiknya seperti itu. habis-habisan, mati-matian, saling dukung untuk bisa menang, untuk bisa katakanlah bisa mengalahkan PDIP. PDIP pun ya sama, ingin mengalahkan Kim Plus ataupun KIM, begitu.”

  • Pengamat: Dukungan KIM Plus Lebih Kuat ke Pramono-Rano karena Pilihan Elite Partai Tak Cerminkan Akar Rumput
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        6 November 2024

    Pengamat: Dukungan KIM Plus Lebih Kuat ke Pramono-Rano karena Pilihan Elite Partai Tak Cerminkan Akar Rumput Megapolitan 6 November 2024

    Pengamat: Dukungan KIM Plus Lebih Kuat ke Pramono-Rano karena Pilihan Elite Partai Tak Cerminkan Akar Rumput
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat politik M Jamiluddin Ritonga mengungkapkan bahwa salah satu penyebab dukungan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus terhadap pasangan
    Ridwan Kamil
    (RK)-Suswono cenderung melemah adalah karena pilihan elite partai tidak mencerminkan aspirasi akar rumput.
    “Pilihan paslon (pasangan calon) lebih dominan atas kacamata elite partai. Celakanya, pilihan elite partai itu tidak mencerminkan aspirasi akar rumput partainya,” ujar Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik dan dosen Metode Penelitian Komunikasi Universitas Esa Unggul, saat diwawancarai
    Kompas.com
    , Rabu (6/11/2024).
    Menurut Jamil,
    KIM Plus
    menggunakan pendekatan yang kurang tepat dalam menentukan pasangan calon yang diusung pada
    Pilkada Jakarta
    . Pemilihan pasangan RK-Suswono dilakukan dengan pendekatan
    top down
    .

    Gap
    elite partai dan akar rumputnya menimbulkan perbedaan pilihan terhadap paslon. Perbedaan ini lah yang membuat KIM Plus tak solid memenangkan RK-Suswono,” jelasnya.
    Jamil menyebutkan, pendekatan
    bottom up
    seharusnya digunakan untuk memastikan pasangan calon mencerminkan aspirasi akar rumput.
    Dengan begitu, partai-partai dalam KIM Plus akan lebih solid dalam mendukung pasangan calon mereka.
    “Paslon yang diusung tentu lah akan mencerminkan aspirasi akar rumput partainya. Kalau ini dilakukan, tentu partai yang tergabung dalam KIM Plus akan lebih solid dalam mendukung paslon pilihannya,” tambah Jamil.
    Hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 20-25 Oktober 2024 menunjukkan bahwa dukungan dari pemilih PKB, NasDem, dan Demokrat lebih kuat ke pasangan
    Pramono Anung-Rano Karno
    dibandingkan RK-Suswono.
    “Pemilih PKB, PDI-P, Nasdem, Demokrat ke Pramono-Rano; pemilih Gerindra, Golkar, PKS cenderung ke RK-Suswono,” demikian hasil survei Litbang Kompas dikutip
    Kompas.com
    , Selasa (5/11/2024).
    Berikut rincian persentasenya:
    Pemilih PKB

    Ridwan Kamil-Suswono
    : 11,6 persen
    – Dharma-Kun: 4,7 Persen
    – Pramono-Rano: 60,5 persen
    – Belum tentukan: 23,2 persen
    Pemilih Nasdem
    – Ridwan Kamil-Suswono: 27,3 persen
    – Dharma-Kun: 0 persen
    – Pramono-Rano: 45,5 persen
    – Belum tentukan: 27,2 persen
    Pemilih Demokrat
    – Ridwan Kamil-Suswono: 26,2 persen
    – Dharma-Kun: 2,4 persen
    – Pramono-Rano: 40,5 persen
    – Belum tentukan: 30,9 persen
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Iwan Bule, Jenderal yang Siap Sedia Mengurus Bola hingga Minyak Negara

    Iwan Bule, Jenderal yang Siap Sedia Mengurus Bola hingga Minyak Negara

    Jakarta: Komisaris Jenderal Pol. (Purn.) Mochamad Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule dipercaya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
     
    Diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Iwan Bule menggantikan Simon Aloysius Mantiri yang diangkat sebagai Direktur Utama Pertamina, menggeser Nicke Widyawati yang sudah enam tahun duduk di kursi tertinggi direksi perusahaan minyak milik negara tersebut.
     
    Penunjukan Iwan Bule cukup menyita perhatian. Maklum, ia sudah malang melintang dan ‘siap sedia’ di segala bidang. Di institusi Polri, ia pernah menjabat sebagai kapolsek, kapolres, kapolda, sampai Asisten Operasi Kapolri.
    Lalu Sekretaris Utama Lemhannas, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Staf Ahli Wakil Presiden RI, hingga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sebelum akhirnya ditunjuk untuk mengisi kursi Komisaris Utama Pertamina.
     
    Sebagai Komisaris Utama Pertamina, Iwan Bule dituntut melaksanakan fungsi pengawasan sekaligus mendukung transformasi energi nasional yang menjadi prioritas pemerintah. Selain itu, sinergi antara Pertamina dan BUMN lain, utamanya di sektor energi, yang diharapkan akan semakin kuat.
     
    Kapolda di tiga daerah

    Alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) lulusan 1984 ini tercatat pernah menduduki sejumlah posisi penting. Di antaranya, menjadi Kapolda di tiga daerah berbeda. Yakni, Kapolda Nusa Tenggara Barat (2012), Kapolda Jawa Barat (2013), dan Kapolda Metro Jaya (2017).
     
    Mochamad Iriawan juga pernah mengemban jabatan Kepala Divisi Hukum Polri (2015), serta Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri pada 2016-dua posisi yang ia duduki sebelum dipromosikan sebagai Kapolda Metro Jaya.
     
    Pada 2017, Iwan Bule sempat menjadi Asisten Operasi Kapolri. Tetapi kemudian dirotasi menjadi Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada 2018.
     
    Tahun yang sama, persisnya 18 Juni 2018, Mendagri Tjahjo Kumolo melantik Iwan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat, menggantikan Ahmad Heryawan hingga 5 September 2018.
     

     

    Membangun sepak bola

    Iwan Bule memulai kiprahnya di sepak bola dengan tekad dan semangat besar. Baginya, membangun sepak bola adalah membangun semangat.
     
    Ia terpilih menjadi Ketua Umum PSSI lewat mekanisme voting, dan unggul mutlak dari dua calon ketum lainnya. Iwan Bule meraih 82 suara dari total 85 suara voters.
     
    Selama menjabat Ketum PSSI (2019-2023), Iwan memimpin reformasi PSSI dalam situasi tidak ideal, lantaran bersamaan dengan pandemi covid-19.
     
    “Ibarat sebuah kapal, selama pelayaran yang saya nakhodai, PSSI tidak selalu mengarungi lautan dengan ombak yang tenang,” tutur Iwan Bule, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Selasa, 5 November 2024.
     
    Berbeda dengan banyak pejabat yang ‘angkat tangan’ ketika menghadapi kritik, Iwan Bule justru menanggapinya dengan tenang. Sesekali dengan senyum, dan tak jarang dengan celotehan jenaka.
     
    Bergabung dengan Gerindra

    Tak banyak yang tahu, Iwan Bule bergabung ke Partai Gerindra setelah pensiun dari dinas Polri. Iwan Bule adalah purnawirawan jenderal polisi pertama yang bergabung dengan Gerindra.
     
    Ia sudah mantap berkarier di jagat politik dan menjatuhkan pilihan ke Gerindra. “Ini pilihan hidup. Bergabung ke partai politik, karena saya ingin berdedikasi kepada rakyat dan negara,” cetus Iwan.
     
    Iwan Bule kemudian menjelaskan mengapa dirinya memilih Gerindra. Pertimbangan utamanya, karena dirinya ia mengagumi sosok Presiden Prabowo Subianto yang patriotik.
     
    “Selain berjiwa patriot, Pak Prabowo tidak pantang menyerah, pemberani, dan selalu mengedepankan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi,” tutur Iwan Bule.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)