partai: Gerindra

  • Pilkada 2024 Berjalan Sukses Akan Jadi Prestasi Awal Presiden Prabowo Subianto

    Pilkada 2024 Berjalan Sukses Akan Jadi Prestasi Awal Presiden Prabowo Subianto

    Palu, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto akan mendulang prestasi pada awal pemerintahannya jika pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dapat berjalan sukses.

    Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtera menyampaikan hal itu dalam kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR  untuk memantau kesiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Kamis (14/11/2024).

    “Pilkada dikawal dengan baik karena menjadi prestasi pertama Prabowo-Gibran dalam melaksanakan pilkada serentak,” ucapnya seperti dilansir Antara.

    Apalagi, kata Bahtera pilkada yang digelar serentak pada tahun ini mendapat perhatian dunia internasional. Alasannnya, untuk kali pertama dalam sejarah Indonesia menggelar pemilihan kepala daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota secara serentak.

    Menurut dia, semua pihak berharap pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan tertib, aman, dan lancar. “Ini adalah contoh demokrasi paling baik,” tegas politisi Partai Gerindra ini.

    Bahtera juga meminta perhatian para penyelenggara pemilu dan semua pengambil kebijakan untuk tidak menganggap enteng, setiap ada potensi kerawanan. Bahkan, hal itu seharusnya ditindaklanjuti lebih cepat, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

    Kunker Komisi II DPR dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulteng yang turut dihadiri Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda. Hadir pula ketua dan anggota KPU Sulteng, Ketua Bawaslu Sulteng, perwakilan KPU kabupaten dan kota se Sulteng serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    “Maju mundurnya demokrasi (Pilkada 2024) ada di tangan Anda sekalian,” pungkas Bahtera.

  • 2
                    
                        Mengapa Anggota DPR Kompak Mencecar Jaksa Agung Terkait Kasus Tom Lembong?
                        Nasional

    2 Mengapa Anggota DPR Kompak Mencecar Jaksa Agung Terkait Kasus Tom Lembong? Nasional

    Mengapa Anggota DPR Kompak Mencecar Jaksa Agung Terkait Kasus Tom Lembong?
    Penulis
    Penetapan eks Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (
    Tom Lembong
    ) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait
    impor gula
    pada tahun 2015-2016 menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi III
    DPR
    RI bersama Kejaksaan Agung (
    Kejagung
    ).
    Dalam rapat yang digelar pada Rabu, 13 November 2024, anggota DPR RI ramai-ramai mencecar
    Jaksa Agung
    Sanitiar Burhanuddin dan jajaran Kejagung untuk memberikan penjelasan terkait penanganan kasus impor gula karena menjadi sorotan publik.
    Pada awal rapat, Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Al Fath langsung menyinggung soal penetapan tersangka terhadap Tom Lembong.
    “Ada beberapa perkara yang memang sedang ditangani oleh Kejagung ini cukup menarik jadi publik benar-benar hari ini melihat kinerja dari Kejagung. Salah satunya dibicarakan oleh masyarakat itu perkara penetapan tersangka mantan menteri Tom Lembong,” ujar Rano.
    Diketahui, Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka karena mengizinkan impor gula saat stok gula di dalam negeri tengah surplus.
    Beberapa anggota Komisi III DPR RI kemudian menggali lebih dalam mengenai dugaan motif di balik penetapan tersangka terhadap Tom Lembong.
    Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan bahkan mendesak Kejagung memberikan penjelasan yang lebih rinci.
    Hinca mengungkapkan bahwa penanganan kasus impor gula tersebut menimbulkan dugaan adanya balas dendam politik.
    “Kami merasakan, mendengarkan percakapan di publik, penanganan penangkapan kasus Tom Lembong itu sarat dengan dugaan balas dendam politik,” ujar Hinca.
    Hinca pun berharap Kejagung dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tentang penanganan kasus ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang semakin memperburuk citra hukum di mata publik.
    “Karena anggapan itu yang kami dengarkan, itu yang kami rekam, karena itu kami sampaikan. Harus dijelaskan ini ke publik lewat Komisi III ini supaya betul-betul kita dapatkan,” kata Hinca.
    Anggota DPR lainnya, Benny K Harman, ikut memberikan sorotan tajam. Dia berpendapat bahwa penetapan Tom Lembong sebagai tersangka jangan berhenti pada individu tersebut saja.
    Dia menyebut, Kejagung harus menggunakan ini untuk menjadikan kasus ini sebagai jalan untuk membongkar kasus korupsi yang lebih luas di sektor impor gula.
    “Itu pintu masuk, mudah-mudahan pintu masuk betul Pak Jaksa Agung. Jadi jangan sampai batas sampai di pintu masuk,” ujar Benny.
    Benny juga menyarankan agar Kejagung tidak hanya sekadar membuka satu pintu kasus, tetapi juga menggali lebih dalam untuk mengungkap dugaan korupsi yang lebih besar.
    “Masuk lebih dalam lagi, tapi bagaimana masuk lebih dalam kalau yang dangkal ini belum disentuh? Sentuh yang dangkal dulu baru masuk ke laut yang lebih dalam lagi. Kami menunggu,” ungkap Benny.
    Tidak sedikit anggota DPR yang menilai bahwa penetapan Tom Lembong sebagai tersangka terlalu terburu-buru.
    Politikus Partai Gerindra, Muhammad Rahul, mengungkapkan soal kekhawatirannya terkait cepatnya proses penetapan tersangka ini.
    “Saya langsung saja, menurut saya itu terlalu terkesan terburu-buru Pak Jaksa Agung. Dalam artian, proses hukum publik harus dijelaskan dengan detail konstruksi hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” ujar Rahul.
    Dia khawatir bahwa ketergesaan dalam penetapan tersangka bisa menciptakan kesan bahwa hukum dipakai sebagai alat politik oleh pemerintah.
    “Pak Jaksa Agung jangan sampai kasus ini menggiring opini yang negatif kepada publik dan beranggapan bahwa pemerintah menggunakan hukum sebagai alat politik,” kata Rahul.
    Anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Nasir Djamil lantas menyoroti masalah keadilan dalam penegakan hukum terkait kasus Tom Lembong. Dia mempertanyakan mengapa hanya Tom Lembong yang menjadi sorotan, padahal ada banyak Menteri Perdagangan lain yang juga terlibat dalam kebijakan impor.
    “Kasus Tom Lembong menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat, bahwa dia bukan satu-satunya menteri perdagangan. Ada banyak menteri perdagangan yang juga melakukan impor, dan tentu saja ada pimpinan yang di atas,” ujar Nasir.
    Nasir juga menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan humanis, tanpa pandang bulu.
    Dia lalu mengingatkan Kejagung untuk memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan asas pembuktian yang jelas dan tegas.
    “Jadi ini harapan kami mudah-mudahan bisa dijawab dengan baik, meskipun tidak memengaruhi proses hukum yang sedang dijalankan Kejagung,” katanya.
    Menanggapi banyaknya pertanyaan dan kritik yang diajukan oleh anggota DPR, Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin dengan tegas membantah bahwa penanganan kasus ini memiliki motivasi politik.
    “Untuk kasus Tom Lembong, kami sama sekali tidak pernah maksud soal politik. Kami hanya yuridis, dan itu yang kami punya,” kata Burhanuddin.
    Burhanuddin juga menegaskan bahwa Kejagung mengusut kasus ini dengan sangat hati-hati, mengikuti prosedur yang berlaku.
    “Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu tidak mudah. Kami melalui proses-proses tahapan-tahapan yang sangat rigit dan tidak mungkin kami menentukan seseorang sebagai tersangka, ini akan melanggar HAM. Kami pasti hati-hati,” katanya lagi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ridwan Kamil Ungkap Diberi Semangat Prabowo Lewat WhatasApp Sebelum Kampanye Akbar

    Ridwan Kamil Ungkap Diberi Semangat Prabowo Lewat WhatasApp Sebelum Kampanye Akbar

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, CENGKARENG – Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil mengaku mendapat dukungan dari Presiden Prabowo sebelum melaksanakan kampanye akbar di Lapangan Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat.

    Eks Gubernur DKI Jakarta itu bilang, dukungan itu diberikan lewat pesan singkat Whatsapp yang dikirim Prabowo dari Amerika Serikat.

    “Dengan pak Prabowo saya tidak ada secara khusus, tapi dengan yang mengakses beliau, sedang di luar negeri ada komunikasi WA-WA yang intinya menyemangati,” ucapnya di Lapangan Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (14/11/2024).

    Tak hanya itu, Ridwan Kamil juga pede mendapat dukungan dari eks Gubernur DKI Jakarta sekaligus Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    “Mungkin ada beredar video pak Jokowi, itu juga kan konkret ya, berarti selama ini jelas. Jokowi jelas mendukung saya sebagai calon gubernur,” ujarnya.

    Dengan dukungan dari Jokowi, Ridwan Kamil optimis bisa keluar sebagai pemenang dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024.

    “Pengalaman beliau sebagai mantan gubernur dan presiden 2 periode, saya kira mudah-mudahan menyemangati kita untuk membangun Jakarta yang lebih baik,” tuturnya.

    Pesan Prabowo untuk Kampanye Akbar Ridwan Kamil-Suswono

    Ketua Tim Pemenangan RIDO Ahmad Riza Patria pun menyampaikan pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

    Politikus senior Gerindra ini bilang, Presiden Prabowo minta supaya kampanye akbar pasangan RIDO ini dilaksanakan dengan santun dan baik.

    “Tidak boleh menjelek-jelekkan pasangan lain, tidak boleh fitnah, tidak boleh membully, karena kita semua sebagai anak bangsa punya tujuan yang sama, tujuan yang baik,” ucapnya.

    “Pak Prabowo minta agar pasangan RIDO bisa betul-betul mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat,” tambahnya menjelaskan.

    Eks Wakil Gubernur DKI Jakarta ini pun menegaskan 16 partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus tetap solid mendukung pasangan RIDO.

    “Partai-partai sudah tahu siapa yang akan diusung, siapa yang akan dimenangkan, dan siapa yang akan dicalonkan. Justru kami berharap mendapat respon yang baik, yang positif dari seluruh warga Jakarta,” tuturnya.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Seto Blusukan ke Pasar Senggol, Beli Baju dan Borong Es Buah

    Seto Blusukan ke Pasar Senggol, Beli Baju dan Borong Es Buah

    MAKASSAR — Calon Wali Kota Makassar Andi Seto Ghadista Asapa kembali turun blusukan ke masyarakat. Kali ini, calon nomor urut 2 ini menyasar Pasar Senggol, Jalan Opu Daeng Risadju, Kecamatan Mamajang, Kamis (14/11/2024).

    Kehadiran mantan bupati Sinjai itu menarik perhatian para pedagang maupun pembeli.
    Mereka tak menyia-nyiakan kesempatan untuk bersalaman dan berfoto bersama Seto. Pengurus DPP Partai Gerindra ini pun melayani satu-satu permintaan dari masyarakat yang antusias.

    Diiringi lagu “oke gas”, Seto ditemani istrinya, Andi Nurhilda Daramata Asia NH, dan tim berkeliling dari kios ke kios lainnya. Pedagang dan pengunjung ramai-ramai mengacungkan simbol dua jari yang menandakan nomor urut pasangan Seto-Rezki.

    “Dua dua dua, adami Seto, saya coblos nomor 2, nomor 2 wali kota ku,” teriak warga di lokasi.

    Selain blusukan dan menyapa masyarakat, Seto juga terlihat membeli barang dagangan di sana. Hal itu terlihat dirinya membeli baju kaos.

    Bukan hanya baju yang dibeli, Seto yang lahir dan besar di Kota Makassar ini juga memborong dagangan es buah dari pedagang yang berada di lokasi. Kebiasaan memborong jajanan ini sudah lama dilakukan.

    Seto berkeliling menyapa pengunjung dan pedagang selama kurang lebih satu jam. Dikatakan, blusukan ke pasar tradisional merupakan cara paling efektif dalam melihat kondisi di lapangan. Melihat fasilitas apa yang dibutuhkan masyarakat, khususnya pedagang.

    Dia menegaskan bahwa pasar tradisional adalah jantung perekonomian rakyat kecil, sehingga kondisinya harus ditingkatkan agar bisa bersaing dengan pusat perbelanjaan modern.

  • Mensesneg: Dukungan Prabowo Subianto untuk Luthfi-Yasin sebagai Ketua Umum Gerindra

    Mensesneg: Dukungan Prabowo Subianto untuk Luthfi-Yasin sebagai Ketua Umum Gerindra

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan dukungan Prabowo Subianto kepada calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) Jawa Tengah (Jateng) nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin pada Pilkada Jateng 2024 dalam kapasitasnya sebagai ketua umum Partai Gerindra.

    “Loh itu kan beliau memang sebagai ketua umum Partai Gerindra,” tegas Prasetyo kepada wartawan di kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

    Prasetyo menyampaikan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap sikap Prabowo tersebut. Apalagi, terkait posisi Prabowo sebagai presiden sekaligus panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    “Tidak perlu dikhawatirkan karena kan beliau hanya memberikan dukungan beliau sebagai ketua umum Partai Gerindra,” jelasnya.

    Sebelumnya, Prabowo Subianto mengajak warga untuk memilih Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen dalam Pilkada Jateng 2024. Prabowo menilai keduanya memiliki pengalaman dan pengabdian yang panjang di Jateng.

    “Saya percaya dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Luthfi, seorang yang telah bertugas dan mengabdi di Jawa Tengah cukup lama, dan juga saudara Taj Yasin Maimoen, putra dari guru saya Maimoen Zubair, yang telah juga mengabdi cukup lama di Jawa Tengah sebagai wakil gubernur,” ujar Prabowo yang menyampaikan pesan tersebut dalam kapasitasnya sebagai ketua umum Gerindra.

    Ajakan itu disampaikan Prabowo dalam video yang diunggah calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Luthfi melalui akun Instagram resminya, Sabtu (9/11/2024). Dalam unggahan itu, tampak Ahmad Luthfi dan Taj Yasin berdiri di sisi Prabowo.

    Dia menilai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2 itu merupakan tim yang cocok. Menurutnya, keduanya akan mudah bekerja bersama dengan pemerintahan pusat.

    “Saya percaya mereka akan merupakan tim yang sangat cocok, dan akan bekerja bersama saya di pusat. Kita akan menjadi suatu tim yang baik, tim yang di daerah dan tim yang ada di pusat,” imbuh Prabowo Subianto.

  • Kampanye Akbar Ridwan Kamil-Suswono di Cengkareng Diramaikan 20.000 Orang
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        14 November 2024

    Kampanye Akbar Ridwan Kamil-Suswono di Cengkareng Diramaikan 20.000 Orang Megapolitan 14 November 2024

    Kampanye Akbar Ridwan Kamil-Suswono di Cengkareng Diramaikan 20.000 Orang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kampanye akbar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono yang digelar di Lapangan Cendrawasih, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (14/11/2024), disebut dihadiri 20.000 massa. 
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, massa yang mayoritas mengenakan baju putih-oranye itu sudah memadati arena kampanye sejak pukul 14.30 WIB. Ada pula yang mengenakan kaus bertuliskan “RIDO nomor urut 1”.
    Sebagian pendukung tampak membawa bendera serta spanduk berwarna putih-biru bergambar wajah Ridwan Kamil-Suswono bertuliskan “Satuin Jakarta Nyok”.
    “Kalau kita lihat kondisi saat ini, sebelum acara dimulai mungkin sudah ada 20.000 masyarakat yang hadir di lokasi,” tutur Ketua Dewan Pengarah Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Ahmed Zaki Iskandar.
    Selain itu, berkibar bendera sejumlah partai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus pengusung Ridwan-Suswono. Ada bendera Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, dan Partai Nasdem.
    Bahkan, ada spanduk biru yang menampilkan wajah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertuliskan “Gibranku” di acara tersebut.
    Kampanye ini dihadiri sejumlah elite partai politik dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta. Di antaranya, Wakil Ketua DPRD Jakarta Fraksi Partai Gerindra Rani Maulani dan anggota DPRD Jakarta Fraksi Partai Demokrat, Neneng Hasanah.
    Adapun kampanye dimulai pukul 16.15 WIB dengan orasi-orasi dari petinggi partai politik, orasi Ridwan Kamil-Suswono, dan ditutup penampilan grup musik Dewa 19.
    “Kami ajak masyarakat di Jakarta mendengarkan seluruh visi misi dari paslon Ridwan Kamil dan Suswono,” ucap Zaki. 
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Depan KIP, Sekjen Gerindra Dorong Adanya Keterbukaan Partai Politik – Page 3

    Depan KIP, Sekjen Gerindra Dorong Adanya Keterbukaan Partai Politik – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Partai Gerindra Ahmad Muzani menghadiri presentasi uji publik monitoring dan evaluasi yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (14/10/2024).

    Dalam presentasinya, dia menyampaikan bahwa evaluasi yang dilakukan KIP terhadap keterbukaan lembaga suatu hal yang harus terus dilakukan.

    Sebab, menurut Ahmad Muzani, uji publik monitoring dan evaluasi keterbukaan sebuah lembaga seperti partai politik harus didorong dan diperkuat. Sehingga setiap masyarakat di Indonesia dapat mengakses data-data yang disajikan oleh partai politik sebagai pemenuhan informasi yang dibutuhkan.

    “Saya kira monitor dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat hari ini dan yang terus dilaksanakan setiap tahun adalah sesuatu yang sangat positif, mendorong kesadaran bagi para lembaga-lembaga publik untuk terus menjaga diri bahwa keterbukaan publik harus terus terjaga karena mereka pertama menggunakan uang negara,” kata Muzani dalam keterangannya.

    Partai politik seperti Gerindra, lanjut dia, saat ini mendapat dana bantuan politik dari pemerintah. Dana tersebut, kata Muzani, wajib dipertanggungjawabkan dengan baik dan dilaporkan kepada masyarakat seluas-luasnya. Sehingga masyarakat terutama netizen Indonesia dapat menelusuri kemana saja dana negara yang sudah digunakan oleh partai.

    “Partai Gerindra hari ini telah mempresentasikan kepada KIP tentang pendanaan uang negara yang digunakan oleh partai. Misalnya, pendidikan politik, rekruitmen, dan konsolidasi yang sifatnya itu menjadi kegiatan rutin partai Gerindra di setiap tingkatan. Dan kami selalu mencatat dan mengupload ke website partai Gerindra atas penggunaan dana tersebut,” jelas Muzani.

     

  • Deretan Menteri, Politisi dan Artis yang Datang Temui Jokowi di Solo

    Deretan Menteri, Politisi dan Artis yang Datang Temui Jokowi di Solo

    Bisnis.com, JAKARTA – Joko Widodo (Jokowi) sudah resmi lengser dari jabatannya sebagai Presiden RI.

    Kemudian pada Pilpres 2024, putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sukses menjadi wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

    Namun sejak lengser dan memilih pulang ke kampung halamannya di Solo, Jokowi terlihat masih aktif bertemu dengan para politisi Indonesia.

    Bahkan beberapa waktu yang lalu, Jokowi mengadakan pertemuan dengan Presiden Prabowo.

    Tak hanya politisi, Jokowi juga aktif mengadakan pertemuan dengan artis hingga beberapa tokoh yang mencalonkan diri di Pilkada Serentak 2024.

    Daftar Politisi dan Artis yang Temui Jokowi di Solo setelah Selesai Jabatannya:

    1. Prabowo Subianto

    Prabowo Subianto datang ke Solo menemui Jokowi pada Minggu, 3 November 2024.

    Sekretaris Jenderal alias Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengungkap pertemuan tersebut dilakukan untuk memenuhi janji Prabowo untuk mengunjungi dan menengok kegiatan Jokowi setelah tinggal di Solo.

    “Pak Prabowo memang berjanji setelah pak Jokowi berdiam di solo, beliau akan menengok pak Jokowi dan beliau memenuhi janjinya dan bagaimana kegiatan pak Jokowi selama di Solo,” tutur Muzani di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (4/11/2024).

    Muzani juga menambahkan bahwa pertemuan itu hanyalah silaturahmi biasa, sebatas kekeluargaan saja.

    Ketua MPR itu juga mengaku tidak tahu pembicaran antara Prabowo dan Jokowi ini apakah menyinggung tentang Wantimpres atau tidak.

    2. Zulkifli Hasan

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas sowan ke kediaman Joko Widodo di Solo, Rabu (13/11/2024).

    Dalam pertemuan tersebut, Zulhas mengaku hanya ingin bersilaturahmi sembari menyampaikan undangan syukuran.

    “Saya sama bapak kan lama nggak jumpa, kangen. Yang kedua walaupun masih jauh hari, saya mau menyampaikan (undangan) putri mau syukuran, sudah bertemu jodoh, putri saya yang nomor satu,” kata Zulhas kepada wartawan di Solo, Rabu.

    3. Calon Gubernur Ahmad Luthfi

    Jokowi juga terlihat bertemu dengan calon gubernur (cagub) Jawa Tengah Ahmad Luthfi pada beberapa waktu yang lalu.

    Momen pertemuan tersebut diunggah melalui Instagram @ahmadluthfi_official pada Selasa (29/10/2024), jelang debat perdana Pilgub Jateng 2024 yang akan digelar di Kota Semarang hari ini, Rabu 30 September.

    Pak @jokowi punya perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Saya dan Gus Yasin (@tajyasinmz) dapat banyak wejangan untuk melakukan percepatan ekonomi,” tulis Ahmad Luthfi dalam unggahannya, dikutip pada Rabu (30/10/2024).

    4. Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil

    Ridwan Kamil mendatangi ediaman Jokowi di Solo pada Jumat 1 November 2024 sore WIB.

    Berdasarkan pantauan, mantan Gubernur Jawa Barat itu tiba kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, pada pukul 14.32 WIB. 

    Ridwan Kamil langsung menuju ruang transit sebelum akhirnya masuk ke rumah pribadi mantan Presiden RI ke-7 tersebut.

    Ketika ditanya tentang agenda apa yang membawa Ridwan Kamil ke Solo, Kang Emil mengatakan bahwa dirinya ingin belajar.

    Apalagi, Jokowi juga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sebelum dua periode memimpin Indonesia.

    “Saya datang sebagai yang dulu membantu Pak Jokowi, sebagai Gubernur Jawa Barat , bertanya tentang pengalaman beliau khususnya teknis tentang Jakarta,” kata Ridwan Kamil.

    Calon wali kota hingga artis ibu kota…

  • 2
                    
                        Mengapa Anggota DPR Kompak Mencecar Jaksa Agung Terkait Kasus Tom Lembong?
                        Nasional

    3 Ramai-ramai Anggota DPR Cecar Jaksa Agung soal Kasus Tom Lembong Nasional

    Ramai-ramai Anggota DPR Cecar Jaksa Agung soal Kasus Tom Lembong
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penetapan tersangka terhadap eks Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kejaksaan Agung (Kejagung).
    Dalam rapat, anggota Komisi III DPR RI beramai-ramai mencecar Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin dan jajaran agar memberikan penjelasan soal kasus tersebut.
    Saat membuka rapat, Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Al Fath langsung menyinggung kasus korupsi Tom Lembong yang menurutnya telah menjadi buah bibir masyarakat.
    “Ada beberapa perkara yang memang sedang ditangani oleh Kejagung ini cukup menarik jadi publik benar-benar hari ini melihat kinerja dari Kejagung. Salah satunya dibicarakan oleh masyarakat itu perkara penetapan tersangka mantan menteri Tom Lembong,” ujar Rano di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/11/2024).
    Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula pada tahun 2015-2016.
    Kejagung menilai Tom bersalah karena mengizinkan impor gula saat stok gula dalam negeri sedang surplus.
    Balas dendam politik
    Banyak anggota DPR RI menilai kasus ini sudah menjadi pertanyaan bagi publik. Salah satu anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan pun mendesak Kejagung memberikan penjelasan rinci terkait penetapan tersangka Tom Lembong.
    Sebab, ia menilai penetapan tersangka ini terkait dengan dugaan kasus korupsi impor gula yang dinilai oleh publik sebagai upaya balas dendam politik.
    “Kami merasakan, mendengarkan percakapan di publik, penanganan penangkapan kasus Tom Lembong itu sarat dengan dugaan balas dendam politik,” ujar Hinca saat rapat kerja.
    Hinca berharap Jaksa Agung dan jajarannya dapat memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai penanganan perkara tersebut.
    “Karena anggapan itu yang kami dengarkan, itu yang kami rekam, karena itu kami sampaikan. Harus dijelaskan ini ke publik lewat Komisi III ini supaya betul-betul kita dapatkan,” jelas Hinca.
    Usut tuntas
    Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat lainnya, Benny K Harman juga mendesak penyidikan kasus impor gula jangan berhenti dengan penetapan Tom Lembong sebagai tersangka.
    Benny meminta Kejagung menjadikan kasus Tom Lembong sebagai jalan masuk untuk membongkar kasus korupsi yang lebih luas di sektor impor gula.
    “Itu pintu masuk, mudah-mudahan pintu masuk betul Pak Jaksa Agung. Jadi jangan sampai batas sampai di pintu masuk,” ujar Benny.
    Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini juga mengingatkan pihak-pihak yang pernah menjabat di Kementerian Perdagangan untuk bersiap jika harus diperiksa oleh Kejagung.
    Menurutnya, upaya untuk mengungkap dugaan korupsi di sektor gula harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak sekadar menyentuh permukaan.
    “Menurut saya, kalau Pak Tom Lembong pada saat ini ditetapkan sebagai tersangka, menurut saya itu hanyalah strategi Kejaksaan Agung. Berarti yang lain-lainnya siap menanti peristiwa yang kurang enak itu,” sebutnya.
    Selain itu, Benny juga mendorong Jaksa Agung untuk berani mengambil langkah lebih dalam untuk menyelidiki dugaan korupsi impor gula.
    Dia menyarankan agar Kejagung menyentuh isu-isu yang lebih mendalam setelah menyelesaikan kasus yang ada saat ini.
    “Masuk lebih dalam lagi, tapi bagaimana masuk lebih dalam kalau yang dangkal ini belum disentuh? Sentuh yang dangkal dulu baru masuk ke laut yang lebih dalam lagi. Kami menunggu,” ungkapnya.
    Terburu-buru
    Penetapan Tom Lembong sebagai tersangka dinilai Anggota Komisi III DPR RI lainnya, Muhammad Rahul sangat tergesa-gesa.
    Politikus dari Partai Gerindra ini menilai bahwa penetapan tersangka ini dilakukan dalam waktu yang cepat.
    “Saya langsung saja, menurut saya itu terlalu terkesan terburu-buru Pak Jaksa Agung. Dalam artian, proses hukum publik harus dijelaskan dengan detail konstruksi hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” ujar Rahul.
    Rahul mengungkapkan kekhawatirannya bahwa ketergesa-gesaan Kejagung dapat memicu anggapan di masyarakat bahwa pemerintahan saat ini menggunakan hukum sebagai alat politik.
    Menurut Rahul, pengusutan dan penegakan hukum setiap perkara korupsi seharusnya selaras dengan cita-cita pemerintah dalam memberantas korupsi.
    “Pak Jaksa Agung jangan sampai kasus ini menggiring opini yang negatif kepada publik dan beranggapan bahwa pemerintah menggunakan hukum sebagai alat politik,” kata Rahul.
    Banyak menteri lakukan impor
    Senada, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Nasir Djamil mengungkapkan keprihatinannya terhadap penetapan tersangka Tom Lembong Kejagung.
    Pasalnya, Nasir berpandangan, langkah Kejagung ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat.
    Nasir menyinggung bahwa Tom Lembong bukan satu-satunya menteri perdagangan yang melakukan kegiatan impor.
    “Kasus Tom Lembong menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat, bahwa dia bukan satu-satunya menteri perdagangan. Ada banyak menteri perdagangan yang juga melakukan impor, dan tentu saja ada pimpinan yang di atas,” ujar Nasir dalam rapat.
    Dia juga menyorot bahwa penetapan tersangka ini menimbulkan spekulasi publik. Menurutnya, penegakan hukum seharusnya berkeadilan dan humanis, termasuk dalam perkara yang melibatkan Tom Lembong.
    Dia mengingatkan Kejagung bahwa asas pembuktian dalam pidana harus dijalankan secara tegas dan jelas untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
    Jika tidak demikian, Nasir khawatir akan mencoreng citra Presiden yang menginginkan hukum ditegakkan seadil-adilnya.
    “Jadi ini harapan kami mudah-mudahan bisa dijawab dengan baik, meskipun tidak mempengaruhi proses hukum yang sedang dijalankan Kejagung,” ujarnya.
    Respons Jaksa Agung
    Merespons banyaknya sorotan soal kasus Tom Lembong, Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin membantah ada politisasi dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula tersebut.
    “Untuk kasus Tom Lembong, kami sama sekali tidak pernah maksud soal politik. Kami hanya yuridis, dan itu yang kami punya,” kata Burhanuddin dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI.
    Burhanuddin juga menegaskan kasus tersebut diusut secara hati-hati.
    Dia memastikan, jajarannya tidak akan sembarangan menetapkan seseorang sebagai tersangka karena ada tahapan dan prosedur yang mengatur hal ini.
    “Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu tidak mudah. Kami melalui proses-proses tahapan-tahapan yang sangat rigit dan tidak mungkin kami menentukan seseorang sebagai tersangka, ini akan melanggar HAM. Kami pasti hati-hati,” kata Burhanuddin.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Legislator Gerindra Minta Jaksa Agung Jelaskan Konstruksi Penetapan Tersangka Tom Lembong

    Legislator Gerindra Minta Jaksa Agung Jelaskan Konstruksi Penetapan Tersangka Tom Lembong

    Jakarta: Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Muhammad Rahul, meminta penjelasan lebih lanjut kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong.

    Menurutnya, langkah menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka terkesan terlalu terburu-buru dan membutuhkan penjelasan yang komprehensif kepada publik.

    “Menurut saya, itu terlalu terkesan terburu-buru, Pak Jaksa Agung, dalam artian proses hukum publik harus dijelaskan dengan detail konstruksi hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” ujar Rahul dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 13 November 2024.

    Baca juga: Tom Lembong Tulis Surat di Dalam BUI, Sebut akan Kooperatif

    Ketua DPD Partai Gerindra Riau ini menekankan pentingnya kejelasan proses hukum untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Ia mengingatkan agar hukum tidak digunakan sebagai instrumen politik yang dapat mencemarkan citra pemerintah. 

    “Pak Jaksa Agung, jangan sampai kasus ini menggiring opini yang negatif kepada publik dan beranggapan bahwa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto menggunakan hukum sebagai alat politik,” tambahnya.

    Menurut Rahul, setiap pengusutan tindak pidana korupsi harus mencerminkan cita-cita hukum pemerintahan yang bersih dan bebas dari intervensi politik. Ia berharap penegakan hukum bisa berlangsung dengan adil dan transparan tanpa menimbulkan spekulasi yang berpotensi merugikan pemerintah.

    “Pengusutan tindak pidana korupsi itu memungkinkan harus jelas pelaksanaan tugasnya, penegakan hukum harus selaras dengan cita-cita politik hukum pemerintahan. Indonesia memerlukan persatuan yang kuat dengan tetap menjunjung tinggi tegaknya hukum,” ujar dia.

    Jakarta: Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Muhammad Rahul, meminta penjelasan lebih lanjut kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong.
     
    Menurutnya, langkah menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka terkesan terlalu terburu-buru dan membutuhkan penjelasan yang komprehensif kepada publik.
     
    “Menurut saya, itu terlalu terkesan terburu-buru, Pak Jaksa Agung, dalam artian proses hukum publik harus dijelaskan dengan detail konstruksi hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” ujar Rahul dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 13 November 2024.
    Baca juga: Tom Lembong Tulis Surat di Dalam BUI, Sebut akan Kooperatif
     
    Ketua DPD Partai Gerindra Riau ini menekankan pentingnya kejelasan proses hukum untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Ia mengingatkan agar hukum tidak digunakan sebagai instrumen politik yang dapat mencemarkan citra pemerintah. 
     
    “Pak Jaksa Agung, jangan sampai kasus ini menggiring opini yang negatif kepada publik dan beranggapan bahwa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto menggunakan hukum sebagai alat politik,” tambahnya.
     
    Menurut Rahul, setiap pengusutan tindak pidana korupsi harus mencerminkan cita-cita hukum pemerintahan yang bersih dan bebas dari intervensi politik. Ia berharap penegakan hukum bisa berlangsung dengan adil dan transparan tanpa menimbulkan spekulasi yang berpotensi merugikan pemerintah.
     
    “Pengusutan tindak pidana korupsi itu memungkinkan harus jelas pelaksanaan tugasnya, penegakan hukum harus selaras dengan cita-cita politik hukum pemerintahan. Indonesia memerlukan persatuan yang kuat dengan tetap menjunjung tinggi tegaknya hukum,” ujar dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)