Benyamin-Pilar Janji Benahi Jalan Kolektor di Tangsel
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
– Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan nomor urut 1,
Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan
menyiapkan sejumlah aspek untuk membenahi jalan kolektor jika terpilih di Pilkada 2024.
Hal itu diucapkan Benyamin untuk menanggapi terkait program pembangunan kapasitas dan kualitas jalan kolektor primer di daerah batas Jakarta dan Banten, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2021-2026.
“Keterlibatan kami, dari mulai aspek perencanaan, persiapan pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai aspek pengawasan. Ini mutlak menjadi sebuah hal yang sangat diperlukan,” ujar Benyamin dalam debat kedua yang disiarkan Kompas TV, Kamis (21/10/2024).
Jalan kolektor yang ada di Tangsel, yakni Jalan Arya Putra, Jalan Raya Jombang, Jalan Otto Iskandar Dinata, Jalan Haji Usman, Jalan Pajajaran, Jalan Siliwangi, Jalan Puspitek Raya, Jalan Suria Kencana, Simpang Dr. Setiabudi, dan Jalan Cabe Raya Cirendeu Raya.
Benyamin mengatakan, dengan sejumlah aspek itu, dia yakin proyek pembangunan jalan di perbatasan Jakarta dan Kota Tangsel dapat berjalan baik.
“Proyek pembangunan jalan kolektor di Kota Tangerang Selatan milik Provinsi Banten ini akan berjalan dengan baik, sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan kepada para kontraktornya,” kata dia.
Menurut Benyamin, perencanaan pembangunan infrastruktur ini tentu tidak datang tiba-tiba, tetapi harus melalui proses perencanaan yang matang.
“Dalam kaitan ini tentunya banyak pihak yang akan terlibat, antara lain adalah beberapa dinas yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tanggerang Selatan,” kata dia.
Bukan hanya itu, Benyamin mengatakan, masyarakat juga perlu ikut mempersiapkan diri apabila adanya pembangunan proyek infrastruktur jalan kolektor.
Diketahui, debat kali ini mengangkat tema tentang Tangerang Selatan membangun untuk memperkokoh NKRI.
Debat ini diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 01, Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan yang didukung oleh PDI-P, Gerindra, Demokrat, PAN, Nasdem, PSI, PPP, PKB, PBB, PKN, Gelora, Hanura, Ummat, Buruh, Garuda, dan Perindo.
Sedangkan pasangan nomor urut 02, Ruhamaben dan Shinta Wahyuni Chairuddin diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
partai: Gerindra
-
/data/photo/2024/09/25/66f3f1bd5953f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Benyamin-Pilar Janji Benahi Jalan Kolektor di Tangsel Megapolitan 21 November 2024
-
/data/photo/2024/11/21/673f2ec3b4f9e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Swasembada Pangan Dipercepat 2027, Wamentan Optimistis Bisa Terealisasi Regional 21 November 2024
Swasembada Pangan Dipercepat 2027, Wamentan Optimistis Bisa Terealisasi
Tim Redaksi
MAGELANG, KOMPAS.com
– Wakil Menteri Pertanian Sudaryono angkat bicara soal wacana
swasembada pangan
dipercepat pada tahun 2027.
Menurut Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah itu, target percepatan swasembada pangan bisa diwujudkan pada 2027.
“Kita pernah swasembada beras 2017, 2019, 2020, dan 2021. Kami maunya swasembada ini longlasting,” kata dia usai acara konsolidasi tim pemenangan calon kepala daerah Partai Gerindra di Wisma Sejahtera, Kota Magelang, Jateng, Kamis (21/11/2024).
Sudaryono membantah, proyek yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto itu terlalu ambisius.
“Kata Bung Karno, kan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalaupun tidak sampai langit, kamu jatuh di antara bintang-bintang,” cetusnya.
Dalam kesempatan itu, dia membeberkan tiga masalah besar pertanian, yakni soal pupuk, air, dan harga komoditas pertanian yang sering rendah.
“Kasih kami waktu sedikit (untuk membenahi semua masalah pertanian),” ucap dia.
Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas percepatan swasembada pangan pada 2027 merupakan perintah Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil.
“Perintah Presiden swasembada 2028, sekarang sudah maju lagi. Kemarin Bapak Presiden sudah mengumumkan di G20, di APEC, bukan 2028, (tapi) 2027,” kata Zulhas usai rapat koordinasi bidang pangan di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).
“Jadi tinggal tahun depan kan, tahun satunya sudah tuh, sampai. Jadi kita punya waktu dua tahun. Dua tahun harus bekerja keras,” lanjutnya.
Untuk mencapai target tersebut, Zulhas mengumpulkan para menteri di bidang pangan membahas beberapa peraturan, pada hari ini.
Hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perdaganga Budi Santoso, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi hingga Dirut Perum Bulog Wahyu Suparyono.
“Kami baru saja menyelesaikan rapat koordinasi. Pertama, ada beberapa usulan mengenai peraturan presiden (perpres), ada perpres mengenai neraca komoditas, perpres mengenai penyaluran pupuk subsidi,” kata Zulhas.
Lalu, ada usulan kewenangan Bapanas dan Badan Karantina Nasional diatur oleh Menteri Pertanian.
“Kemudian, Badan Usaha Bidang Pangan juga tadi usulan Pak Menteri Pertanian untuk di bawah kepemimpinan Kementerian Pertanian,” tutur Zulhas.
Perum Bulog yang akan bertransformasi sebagai lembaga di bawah Presiden Prabowo langsung juga dibahas dalam rapat selama lebih kurang dua jam itu.
Sebelumnya, Presiden Prabowo berencana mengatasi persoalan kekurangan pangan dalam waktu tiga tahun mendatang.
Hal itu disampaikan Presiden saat berbicara pada sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil pada Senin (18/11/2024) waktu setempat.
Selain mengatasi kekurangan pangan, Prabowo juga menegaskan pemerintah Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dalam waktu empat tahun ke depan.
Sehingga dalam lima tahun yang akan datang, Indonesia sudah bisa berkontribusi mengatasi persoalan kemiskinan dan kelaparan di dunia.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/11/21/673f36b55dc3e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pilar Saga Klaim Bisa Selesaikan 10 dari 18 Titik Banjir di Tangsel Megapolitan 21 November 2024
Pilar Saga Klaim Bisa Selesaikan 10 dari 18 Titik Banjir di Tangsel
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
– Calon wakil wali Kota Tangerang Selatan,
Pilar Saga Ichsan
, memamerkan prestasinya dalam penanganan banjir di Tangsel.
Dia mengklaim telah berhasil menangani 10 dari 18 titik banjir yang ada di Tangsel saat menjabat sebagai waki wali kota Tangsel periode sebelumnya.
“Permasalahan utama di Tangsel di bidang infrastruktur tentu saja menangani masalah banjir yang terus kami upayakan hingga saat ini,” ujat Pilar saat debat Pilkada Tangsel di Studio Kompas TV, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (21/11/2024).
Namun, dia tak merincikan apa saja yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan banjir di Tangsel.
Selain masalah banjir, Pilar juga menyoroti masalah kemacetan. Dia mengatakan akan mengembangkan 33 trayek transportasi publik di 2025 untuk mengatasi masalah kemacetan.
“Bagaimana transportasi publik yang murah dan cepat bisa dirasakan oleh masyarakat,” kata dia.
Pada bidang ekonomi, Pilar akan mendorong ekonomi digital dan ekonomi kreatif, terutama bagi generasi muda. Langkah ini diharapkan bisa membantu pertumbuhan ekonomi di Tangsel.
“Ke depan, masyarakat Tangsel, terutama anak-anak mudanya, harus bisa mengembangkan potensi mereka,” ucap dia.
Pilar juga menyinggung program kesehatan yang akan ditingkatkan. Dia menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas kesehatan di Tangsel, seperti program ‘Ngider Sehat Premium’, puskesmas, posyandu, hingga rumah sakit.
“Kami akan terus meningkatkan fasilitasnya, menambah tenaga kesehatan, serta melengkapi alat-alat medisnya,” jelasnya.
Diketahui, debat kali ini mengangkat tema tentang hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi maupun pusat dan penguatan peneguhan NKRI
Debat ini diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 01, Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan yang didukung oleh PDI-P, Gerindra, Demokrat, PAN, Nasdem, PSI, PPP, PKB, PBB, PKN, Gelora, Hanura, Ummat, Buruh, Garuda, dan Perindo.
Sedangkan pasangan nomor urut 02, Ruhamaben dan Shinta Wahyuni Chairuddin diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Mayoritas Fraksi DPR Minta Kenaikan PPN 12 Persen Ditunda dan Dipertimbangkan Lagi
Jakarta, Beritasatu.com – Mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali dan menunda pemberlakuan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, yang rencananya berlaku mulai 1 Januari 2025.
Meskipun kenaikan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), DPR menilai pemerintah masih memiliki ruang hukum untuk menunda pemberlakuan PPN 12% tanpa perlu merevisi UU HPP.
Penyebab utama DPR mendesak penundaan ini adalah kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini masih tertekan. Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, Dolfie OFP, mengungkapkan pemerintah tidak perlu ragu untuk menunda bahkan menurunkan PPN 12%, karena dalam UU HPP sudah diatur mekanisme penentuan tarif PPN dalam kisaran 5% hingga 15%.
“Tidak perlu revisi UU HPP, karena sudah ada mekanisme di dalam undang-undang,” kata Dolfie di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024). Ia menilai situasi ekonomi saat UU HPP disusun pada 2021 berbeda dengan keadaan ekonomi saat ini, yang tengah tertekan oleh inflasi dan daya beli masyarakat yang lesu.
Senada dengan Dolfie, Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Hanif Dhakiri, juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan kenaikan PPN 12%. Menurut Hanif, kebijakan ini dirasa membebani masyarakat, terutama dunia usaha dan UMKM, yang saat ini sedang berjuang menghadapi ketidakpastian ekonomi.
“Ekonomi sedang lesu dan daya beli masyarakat terus tertekan. Tarif PPN ini akan dirasakan oleh semua orang, terutama kalangan UMKM dan masyarakat umum,” jelas Hanif.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, juga menilai kebijakan tersebut kontraproduktif dengan kondisi ekonomi saat ini. Sementara itu, Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat mengingatkan pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek, terutama daya beli masyarakat, jika kenaikan PPN 12% tetap dilaksanakan.
Beberapa anggota DPR lainnya, seperti Ahmad Najib Qodratullah dari Fraksi PAN, juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan secara matang kebijakan ini sebelum diputuskan. Ia menilai kebijakan kenaikan PPN tersebut bisa membebani masyarakat yang sudah menghadapi pelemahan ekonomi.
Namun, Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Misbakhun, mengungkapkan keputusan terkait kenaikan PPN 12% sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Ia optimistis pemerintah akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam membuat keputusan terkait kebijakan ini.
Selain itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Mohamad Hekal, menyatakan perubahan atau penundaan kebijakan PPN harus melalui pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah, mengingat kebijakan ini sudah diatur dalam UU HPP.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Jiddan, mengimbau agar pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat terkait kenaikan PPN ini. Sosialisasi yang jelas penting agar masyarakat tidak salah paham tentang kebijakan tersebut, dan mengetahui sektor-sektor mana saja yang akan terkena dampak, serta sektor mana yang dikecualikan seperti sektor kesehatan dan pendidikan.
Kenaikan tarif PPN merupakan amanat dari UU HPP yang disahkan pada 2021 dengan tujuan untuk memperkuat sistem perpajakan, meningkatkan kepatuhan, dan menambah penerimaan negara. Kementerian Keuangan memperkirakan kenaikan PPN menjadi 12% dapat menambah pendapatan negara hingga Rp 250 triliun per tahun, yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.
-

Pengamat: Dukungan Prabowo Bikin Elektabilitas SEHATI Meroket
Survei ini juga mencatat pasangan Indira Jusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi (INIMI) berada di posisi ketiga dengan 20,4 persen, sementara Muhammad Amri Arsyid-Abdul Rahman Bando (AMAN) mencatatkan 1,9 persen.
Dengan waktu kurang dari seminggu menuju pencoblosan pada 27 November, Rizal menyebut persaingan masih sangat dinamis. “Jika konsolidasi SEHATI terus berjalan masif, posisi MULIA bisa terancam. Selisih kurang dari 10 persen ini menunjukkan pertarungan masih terbuka lebar,” tegasnya.
Rizal juga menyinggung pentingnya pengelolaan logistik, terutama untuk saksi dan operasional di tempat pemungutan suara (TPS). “Di Makassar, jumlah TPS yang besar membuat distribusi logistik menjadi kunci utama. Jika tidak terorganisir dengan baik, ini bisa memengaruhi elektabilitas kandidat,” katanya.
Ia pun menyebut, faktor propaganda pada hari-hari terakhir akan sangat memengaruhi keputusan pemilih. “Pemilih di Makassar cenderung memilih kandidat yang diyakini memiliki logistik kuat dan peluang kemenangan tinggi,” pungkas Rizal.
Terpisah, pengamat politik Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto, menjelaskan bahwa lonjakan elektabilitas SEHATI dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah dukungan kuat dari partai pengusung, yaitu Gerindra, NasDem, PAN, dan PSI.
“Peran NasDem melalui figur Rezki Mulfiati Lutfi sangat signifikan, didukung oleh kehadiran Cicu (Andi Rachmatika Dewi) yang mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat,” ucap Ali.
Ali juga menyoroti perbedaan pendekatan Gerindra di Pilkada Makassar dibanding Pilgub Sulsel. “Gerindra tampak lebih fokus memenangkan Seto-Rezki di Pilkada Makassar dibandingkan pasangan Andalan-Hati di Pilgub Sulsel. Ini strategi yang cukup menarik,” tambahnya.
-

DPP Gerindra Instruksikan Kader Menangkan Seto-Rezki
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR— Kader Partai Gerindra diinstuksikan memenangkan calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota Makassar Andi Seto Ghadista Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi pada pemilihan Wali Kota Makassar pada 27 November 2024. Instruksi memenangkan pasangan Seto-Rezki berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra disampaikan kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sulawesi Selatan (Sulsel).
Atas dasar keputusan DPP Gerindra tersebut, DPD Gerindra Sulsel menginstruksikan kepada seluruh Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra se-Sulsel untuk menyatukan langkah, bergerak bersama mewujudkan kemenangan. Caranya dengan mendata keluarga, sahabat, dan rekan bisnis yang beralamat di Makassar untuk memberikan dukungan.
Dalam organisasi, instruksi partai sama artinya dengan perintah dari ketua umum. Prabowo Subianto adalah Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra. Bisa dipahami, jika diketahui ada kader yang dipandang menyimpang dari instruksi, bukan tidak mungkin akan ada sanksi organisasi.
Pesan Prabowo Subianto untuk memenangkan pasangan dengan tagline Sehati ini di Makassar juga disampaikan anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Azikin Solthan dalam kampanye akbar di Lapangan Tugu MNEK, Pantai Losari, Makassar, Minggu (17/11/2024). Saat berorasi di panggung kampanye yang dihadiri puluhan ribu kader dan relawan, Azikin berkata, “Saya datang ke sini membawa pesan dari Ketua Umum Gerindra, Bapak Prabowo Subianto. Beliau menyampaikan bahwa seluruh kader Gerindra dan relawan harus memenangkan Seto-Rezki di Kota Makassar.”
-

Ahmad Muzani: Seto-Rezki Pilihan Prabowo Subianto di Pilkada Makassar
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Tidak sempat hadiri Kampanye Akbar Paslon Wali Kota Makassar, Andi Seto Asapa dan Rezki Mulfiati Lutfi, atau SEHATI di Makassar pada Senin 17 November, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyampaikan dukungannya atas nama Partai Gerindra melalui hasil rekaman video yang berdurasi 1 menit 22 detik.
Sekjen DPP Partai Gerindra yang juga Ketua MPR RI ini menegaskan pentingnya masyarakat Kota Makassar mendukung pasangan Paslon SEHATI ini dalam Pemilihan Wali Kota Makassar yang akan berlangsung pada 27 November 2024. Menurut Muzani, Paslon SEHATI ini sudah kepemimpinannya akan sejalan dengan visi pembangunan pemerintah pusat di bawah Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Tanggal 27 November nanti, seluruh masyarakat Makassar yang mempunyai hak pilih akan datang ke TPS untuk menentukan pemimpin terbaik bagi kota ini. Sosok yang mereka pilih tentu sudah berdasarkan hati nurani, setelah mengenal visi-misi dan program-programnya,” ujar Muzani dalam video testimoninya.
Menurut Muzani, pasangan SEHATI bukan sekadar pasangan calon biasa, tetapi merupakan pilihan Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin Makassar.
“Andi Seto Asapa dan Rezki Mulfiati Lutfi adalah pasangan SEHATI, calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota pilihan Bapak Prabowo Subianto. Insyaallah, mereka akan membawa program yang sejalan dengan pemerintah pusat,” tegasnya.
Muzani juga menekankan bahwa keselarasan antara pemerintah kota dan pemerintah pusat adalah kunci untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5016139/original/025385900_1732183258-Gambar_WhatsApp_2024-11-21_pukul_12.01.04_f743e5dc.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kunker ke Kota Batu, Ketua MPR Terima Keluhan Peternak Sapi soal Harga Susu Terlalu Rendah – Page 3
Itu sebabnya Muzani meminta kepada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Batu yang hadir, Nurochman-Heli Suyanto untuk bersungguh-sungguh bekerja untuk rakyat jika terpilih nanti.
“Itu sebabnya saya minta nanti Pak Heli Insya Allah jika terpilih nanti gunakanlah kekuasaan itu untuk membela rakyat kecil. Membela petani, peternak, nelayan demi mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju,” tutup Muzani.
Dalam kunjungan kerja Ketua MPR ini, Muzani didampingi oleh Ketua DPD Gerindra Jawa Timur yang juga anggota DPR RI Fraksi Gerindra Anwar Sadad.
Kemudian Ketua DPC Kota Malang yang juga anggota DPR Fraksi Gerindra. Serta sejumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi Gerindra.

/data/photo/2024/09/23/66f0eeae70a7b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)