partai: Gerindra

  • Tantangan Besar dalam Penyelesaian Penerapan Zero ODOL di Indonesia

    Tantangan Besar dalam Penyelesaian Penerapan Zero ODOL di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Penyelesaian masalah Over Dimension Overload (ODOL) di Indonesia masih jauh dari kata selesai. Salah satu solusi yang diharapkan dapat mengatasi masalah ini adalah penerapan kebijakan Zero ODOL.

    Namun, untuk mewujudkannya, ada sejumlah persoalan mendasar yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Jika hal ini tidak diperbaiki, masalah Zero ODOL diperkirakan akan terus berlanjut dan memberikan dampak negatif bagi infrastruktur jalan.

    Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono menyebutkan, salah satu hambatan utama dalam penerapan Zero ODOL adalah status dan fungsi jalan yang masih tidak jelas.

    Truk-truk yang mengangkut barang melewati berbagai jenis jalan dengan status berbeda, mulai dari jalan desa hingga jalan arteri nasional.

    “Masalah klasik (Zero ODOL) ini belum terselesaikan hingga kini,” ungkap Agus kepada awak media di Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

    Menurutnya, truk-truk tersebut tidak bisa sembarangan menurunkan barang ketika beralih jalan, apalagi jika kelebihan muatan. Agus menyebutkan, keberadaan terminal handling seharusnya menjadi tempat untuk menangani barang-barang dengan muatan berlebih, juga tidak diwajibkan dalam peraturan undang-undang. Hal ini menyebabkan jalan kabupaten rusak karena sering dilalui truk besar.

    Agus menambahkan, ketidaksesuaian antara Undang-Undang Jalan dan Undang-Undang Lalu Lintas menjadi penyebab utama tidak tercapainya keselarasan dalam penerapan kelas, fungsi, dan status jalan.

    “Masalah Zero ODOL ini tidak akan pernah bisa diselesaikan tanpa adanya keselarasan hukum yang jelas,” ujarnya.

    Tanpa perbaikan pada aspek ini, kebijakan Zero ODOL akan sulit untuk diterapkan dengan efektif. Penerapan Zero ODOL juga menghadapi tantangan besar dari sisi sumber daya manusia (SDM) dan peralatan yang ada di jembatan timbang.

    Praktisi transportasi dan logistik Bambang Haryo Soekartono, menyoroti bahwa jumlah SDM di jembatan timbang sangat terbatas.

    “Dari 141 jembatan timbang di Indonesia, hanya 25 yang beroperasi dan itu pun tidak 24 jam,” jelas Haryo Soekartono, pria yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Praktisi Gerindra.

    Kekurangan personel dan peralatan yang rusak akan membuat kebijakan Zero ODOL sulit terwujud. Selain jembatan timbang, masalah lainnya adalah daya dukung jalan yang masih sangat minim.

    Di Indonesia, daya dukung jalan kelas 1 hanya mencapai 10 ton, sementara negara lain seperti China sudah mencapai 100 ton. “Konstruksi jalan kita harus diperkuat agar bisa mendukung muatan yang lebih berat,” ujarnya.

    Sementara itu, dosen Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) Sony S Wibowo mengungkapkan, kerusakan jalan tidak selalu disebabkan oleh beban berlebih.

    Menurutnya, dampak beban berlebih pada jalan baru akan terasa setelah satu tahun. “Jika, jalan rusak dalam waktu 2-3 bulan, maka itu lebih disebabkan oleh kualitas pekerjaan dan material yang buruk, bukan beban berlebih,” tegasnya.

  • Hari Terakhir Kampanye Pilgub Jatim: Khofifah Kampanye Akbar, Risma Temui Wartawan
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        23 November 2024

    Hari Terakhir Kampanye Pilgub Jatim: Khofifah Kampanye Akbar, Risma Temui Wartawan Bandung 23 November 2024

    Hari Terakhir Kampanye Pilgub Jatim: Khofifah Kampanye Akbar, Risma Temui Wartawan
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com 
    – Pada hari terakhir kampanye Pilgub Jawa Timur, Sabtu (23/11/2024), tiga pasangan calon (paslon) menggelar kegiatan untuk bertemu dengan masyarakat.
    Paslon nomor urut 1,
    Luluk
    Nur Hamidah – Lukmanul Hakim, mengadakan
    kampanye akbar
    di Lapangan Catak Gayam, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.
    Dalam kampanye tersebut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dijadwalkan hadir.
    Sementara itu, pasangan nomor urut 2,
    Khofifah
    Indar Parawansa – Emil Elistianto Dardak, menggelar kampanye akbar di Gedung Jatim Expo Surabaya.
    Kampanye yang dikemas dalam bentuk doa bersama ini dihadiri oleh ribuan emak-emak, tokoh partai pendukung, serta ulama.
    Di sisi lain, pasangan nomor urut 3, Tri Rismaharini – Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), tidak menggelar kampanye akbar.
    Risma terlihat bertemu dengan wartawan di sebuah rumah makan di Surabaya, sementara Gus Hans berencana untuk bertemu dengan kelompok suku Tengger di wilayah Gunung Bromo.
    Masa kampanye
    Pilgub Jatim
    berlangsung selama 37 hari, dimulai pada 25 Oktober 2024 dan berakhir pada 23 November 2024.
    Setelah masa kampanye, periode tenang akan berlangsung dari 24 hingga 26 November, dan pemungutan suara dijadwalkan pada 27 November 2024.
    Pilgub Jatim diikuti oleh tiga pasangan calon.
    Pasangan nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah – Lukmanul Hakim, diusung oleh partai tunggal, yaitu PKB.
    Pasangan petahana nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa – Emil Elistianto Dardak, diusung oleh koalisi 15 partai politik, termasuk PSI, Nasdem, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan PKS, serta ditambah PBB, Partai Garuda, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dan terakhir Partai Prima.
    Pasangan nomor urut 3, Tri Rismaharini – Zahrul Azhar Asumta, diusung oleh PDI-Perjuangan dan Partai Hanura.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lengkap! Profil Cagub dan Cawagub Jabar: Dedi Mulyadi, Ahmad Syaikhu, Jeje Wiradinata, Acep Adang

    Lengkap! Profil Cagub dan Cawagub Jabar: Dedi Mulyadi, Ahmad Syaikhu, Jeje Wiradinata, Acep Adang

    Bisnis.com, JAKARTA – Tinggal menghitung hari, proses pemilihan Kepala Daerah makin dekat yaitu pada Rabu (27/11/2024) mendatang. Sebelum mencoblos, berikut profil cagub di Pilkada Jawa Barat 2024, mulai dari Dedi Mulyadi, Ahmad Syaikhu, Jeje Wiradinata, dan Acep Adang Ruhiat. 

    Profil cagub dan cawagub perlu diketahui agar masyarakat tidak salah dalam memilih cagub dan cawagub, khususnya di Jawa Barat. 

    Terdapat empat pasangan calon (paslon) yang meramaikan kontestasi politik tersebut mulai dari kandidat nomor urut 1 Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwinatarina. Lalu, nomor urut 2 Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja. Untuk nomor urut 3 ada nama Ahmad Syaikhu dan Ilham Akbar Habibie serta pasangan terakhir adalah Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan

    Untuk mengenal lebih jauh calon pemimpin di Jawa Barat, berikut rangkuman profil cagub-cawagub yang akan berlaga di Pilkada Jabar 2024. 

    Profil Cagub dan Cawagub Jabar 2024 

    1. Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwinatarina

    Acep merupakan pria kelahiran Tasikmalaya, pada 1 Agustus 1958 yang mengenyam pendidikan di Universitas Siliwangi pada 1984 dan meraih gelar doktorandus (Drs.) di Universitas Siliwangi pada 1988, serta gelar master of sains (M.Si) di Universitas Garut pada 2000. 

    Dari pengalaman organisasi, dia sempat menjadi Ketua BP KNPI Kecamatan Singaparna, Wakil Ketua Pemuda Pancasila, Wakil Ketua Organisasi KNPI Kabupaten Tasikmalaya, dan Wakil Ketua GP Ansor Jawa Barat. 

    Acep Adang Ruhiat memulai karier politiknya dengan bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan dilantik sebagai Ketua Dewan Tanfindz PKB Kabupaten Tasikmalaya pada 2008. Lalu, pada 2011—2016, Aceng menjabat menjadi Ketua Dewan Suro Partai PKB.

    Melenggang ke Senayan, Acep menjadi anggota DPR RI selama dua periode berturut-turut mulai dari 2014 lalu di Komisi VI DPR RI.

    Sementara itu, Acep didampingi oleh Gitalis Dwi Natarina atau lebih dikenal Gita KDI yang merupakan penyanyi dangdut yang lahir pada 10 Oktober 1985. 

    Untuk pengalaman politik, Gita memulai sejak 2011 dengan dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, menggantikan almarhum Cecep Syafrudin. Di DPR, Gita duduk di Komisi XI yang membidangi sektor kesehatan, ketenagakerjaan, dan pendidikan.

     

    2. Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja

    Jeje merupakan kelahiran Pangandaran pada 14 Februari 1965 yang memulai kariernya di dunia politik sejak 1999 sebagai anggota DPRD Kabupaten Ciamis hingga 2009.

    Melangkah di jalur eksekutif, dia terpilih menjadi Wakil Bupati Ciamis pada 2014—2015 dan menempati jabatan sebagai Bupati Pangandaran pada 2016.

    Selain memiliki pengalaman politik, Jeje juga pernah bergabung ke beberapa perusahaan yakni menjadi Staff Ahli, Samudra Farmindo Luas pada 1987—1991 dan menjadi Manager Produksi, PT. Wicakarya pada 1991—1993. 

    Kini terpilih menjadi cagub Provinsi Jawa Barat, Jeje bakal ditemani oleh Ronal Surapradja yang merupakan komedian yang namanya diumumkan pada detik-detik terakhir pendaftaran Pilkada Jabar 2024, tepatnya pada Kamis malam (29/8/2024).

    Putra kelahiran Bandung 26 Mei 1977 ini mulai berkecimpung di ranah politik pada 2024, saat maju sebagai calon legislatif (caleg) DPR lewat PDIP. Sayangnya, kurang beruntung dirinya tak lolos karena di Dapil Jawa Barat XI.

    3. Ahmad Syaikhu dan Ilham Akbar Habibie

    Ahmad Syaikhu lahir pada 23 Januari 1965 yang merupakan putra kelahiran Desa Ciledugkulon. Untuk ranah pendidikan, dirinya mengenyam ilmu ke jenjang D3 ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan belajar agama dari keluarga dan guru besar di Pondok Pesantren Buntet Cirebon.

    Mengawali karir sebagai auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Selatan tahun 1986—1989, Syaikhu tak langsung terjun ke politik tetapi menjadi profesional juga sebagai auditor BPKP Pusat di Deputi Bidang Pengawasan Keuangan Daerah.

    Pada 2004 menjadi awal dirinya masuk ranah politik sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Bekasi. Bahkan, hasil Pemilu 2009, dia terpilih menduduki jabatan anggota DPRPD Provinsi Jawa Barat sebagai Sekretaris Komisi C.

    Pada 2013, Syaikhu menjadi Wakil Walikota Bekasi periode 2013—2018 dan setelahnya maju untuk mencalonkan diri di Pilkada Jawa Barat. Lalu sejak, 2020—2025, Syaikhu dipercayai menduduki posisi sebagai Presiden PKS. 

    Kembali memilih maju di Jawa Barat, Syaikhu merangkul Ilham yang merupakan anak dari B.J. Habibie. Putra sulung yang lahir pada 16 Mei 1963 itu merupakan teknokrat di dunia teknologi pesawat. 

    Mengikuti jejak ayah, dirinya bersekolah Technical University of Munich untuk menyelesaikan gelar insinyur dan doktor. Bahkan, dia sempat mengambil bidang yang berbeda pada 2003, yaitu pendidikan ilmu manajemen di School of Business, Universitas Chicago, Singapura dengan gelar MBA. 

    Karier profesionalnya dimulai di perusahaan pesawat Boeing. Lalu, menjadi Direktur Marketing di PT Dirgantara Indonesia, perusahaan yang berhasil menciptakan pesawat dalam negeri kode N-250.

    Pada 2004, Ilham melanjutkan perusahaan keluarga yakni Grup Ilthabi Rekatama dan sempat terpilih menjadi CEO beberapa perusahaan, seperti PT Industrial Mineral Indonesia, PT Global Group Asia, dan berbagai jabatan komisaris lainnya.

     

    4. Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan

    Lahir di Subang pada 11 April 1971, Dedi mengenyam pendidikan sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Purnawarman, Purwakarta pada 1999. Mendalami hukum, dirinya aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan dan ekstra. Seperti, menjadi Senat Mahasiswa STH Purwakarta, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam cabang Purwakarta, dan Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. 

    Dedi pun memulai karier politiknya sebagai legislator dengan bergabungnya ke partai Golkar pada 1999-2004 dann terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta sebagai Ketua Komisi E.

    Namun, periode kerjanya tidak selesai hingga akhir, sebab pada 2003, Dedi terpilih sebagai Wakil Bupati Purwakarta dan memilih untuk meminpin Purwakarta secara langsung pada 2008. Dia bahkan berhasil menjabat sebagai Bupati selama dua periode berturut-turut.

    Melangkah ke jenjang lebih tinggi, Dedi maju saat Pilkada Jawa Barat 2018 sebagai calon wakil gubernur bersama Deddy Mizwar. Namun, karier eksekutifnya harus beralih sementara untuk kembali ke legislatif sebagai anggota DPR RI tahun 2019-2024 di dapil Jabar VII dari fraksi partai Golkar sekaligus menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.

    Dedi menyelesaikan perannya di Golkar pada 2023 dan memutuskan bergabung bersama partai Gerindra. Saat ini pun, Dedi kembali maju di Pilkada Jawa Barat 2024 sebagai calon gubernur. Dengan menggandeng Erwan Setiawan.

    Erwan pun merupakan politikus dan pengusaha kelahiran Bandung 29 Juli 1970 dengan ayahnya yang seorang manajer klub sepak bola Persib Bandung, Umuh Muchtar.

    Lulusan Politeknik Industri dan Niaga Bandung pada 1996 ini juga meraih gelar di Fakultas Ekonomi Universitas Langlangbuana pada 2008 yang setelah lulus lebih memilih dunia bisnis sebagai Direktur CV Ganeca Kiara pada 2010. 

    Karier politiknya justru dimulai di ranah legislatif dengan bergabung ke Partai Demokrat dan terpilih sebagai Ketua DPRD Kota Bandung periode 2009—2014 dan melanjutkan menjadi Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung pada periode 2014—2019.

    Kemudian pada 2018, Erwan didapuk Donny Ahmad Munir untuk menemaninya sebagai calon wakil bupati pada Pilkada Sumedang dan menjabat hingga 2023 

    Di tengah perjalanan sebagai Wabup Sumedang, Erwan berseberangan dengan Partai Demokrat yang dipicu oleh Musda Partai Demokrat Jawa Barat. Sehingga memutuskan untuk keluar dan bergabung dengan Partai Golkar pada 2022.

  • Munculnya Rencana Tax Amnesty Jilid III hingga Ditjen Pajak Buka Suara

    Munculnya Rencana Tax Amnesty Jilid III hingga Ditjen Pajak Buka Suara

    Jakarta

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons terkait usulan DPR RI mengenai pelaksanaan pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III pada 2025. Pihaknya menyatakan akan mendalami rencana tersebut.

    “Terkait Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty, kami akan mendalami rencana tersebut,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti dalam keterangan tertulis, Jumat (22/11/2024).

    Sebagai informasi DPR memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025. Artinya, RUU tersebut akan diprioritaskan untuk dibahas dan disahkan pada tahun depan.

    Jika berjalan lancar, maka pada 2025 nanti akan ada kebijakan tax amnesty jilid III. Sebelumnya, selama dua periode Presiden Joko Widodo tax amnesty berlangsung 2 kali, yaitu periode 2016-2017, dan 2022.

    Masuknya usulan RUU Pengampunan Pajak dalam Prolegnas Prioritas 2025 secara tiba-tiba, dan disetujui dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (19/11). Padahal rencana tersebut belum pernah muncul dalam rapat-rapat sebelumnya.

    “Jadi kalau Baleg itu kan menerima usulan dari setiap komisi, dari Komisi XI itu ada pengampunan pajak. Nah mengapa dan apa isinya, nanti Komisi XI yang membahas. Kami hanya mensinkronisasi nanti kalau mereka sudah selesai,” ucap Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) Martin Manurung kepada wartawan usai paripurna.

    Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengatakan tax amnesty memberikan kesempatan bagi wajib pajak kelas kakap untuk ‘bertaubat’ dari ketidakpatuhan pajak.

    “Kita tetap berusaha melakukan pembinaan untuk wajib pajak itu tetap patuh. Tapi pada saat yang sama, kita juga harus memberikan peluang terhadap kesalahan-kesalahan di masa lalu untuk diberikan sebuah program,” kata Misbakhun ditemui di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (19/11).

    Dia mengatakan DPR tak ingin para pengemplang pajak untuk menghindar terus-menerus. Tax amnesty, kata dia, adalah jalan keluar untuk mengampuni kesalahan pajak itu.

    “Jangan sampai orang menghindar terus dari pajak, tapi tidak ada jalan keluar untuk mengampuni. Maka amnesty ini salah satu jalan keluar,” ujar dia.

    Pandangan lain disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR Fraksi Gerindra, Mohamad Hekal. Menurutnya, usulan pelaksanaan tax amnesty lebih kepada semangat dalam membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencari dukungan pembiayaan.

    “Saya lihat semangatnya lebih ke teman-teman ingin membantu pemerintah baru mencari pembiayaan untuk proyek-proyek ataupun agenda politik yang masuk Asta Cita,” kata Hekal ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (20/11).

    (acd/acd)

  • 10
                    
                        Klaim Maruarar Sirait: Dukungan Anies ke Pramono-Rano Bangunkan "Macan Tidur" Jokowi dan Prabowo
                        Megapolitan

    10 Klaim Maruarar Sirait: Dukungan Anies ke Pramono-Rano Bangunkan "Macan Tidur" Jokowi dan Prabowo Megapolitan

    Klaim Maruarar Sirait: Dukungan Anies ke Pramono-Rano Bangunkan “Macan Tidur” Jokowi dan Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Politikus Partai Gerindra
    Maruarar Sirait
    menilai, pernyataan dukungan dari eks gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno pada
    Pilkada Jakarta
    2024 seperti membangunkan macan yang tengah tertidur.
    Kedua macan tidur yang dimaksud adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) dan Presiden ke-8 Prabowo Subianto.
    “Jadi saya berterima kasih kepada Mas Anies yang sudah mendukung Pramono dan Rano, karena membangunkan macan tidur dan ini akan membuat peta dukungan berubah dalam beberapa hari ini,” kata Maruarar Sirait di Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).
    Sebelum Anies mendeklarasikan dukungan untuk paslon nomor urut 3, Pramono dinilai punya kedekatan dengan Jokowi dan Prabowo.
    “Selama ini Pramono itu mengesankan dia juga dekat sama Jokowi dan Prabowo. Sekarang sudah susah lagi, dengan adanya Anies. Macan tidurnya itu, yang selama ini tidur tenang-tenang, namanya Jokowi dan Prabowo,” kata pria yang akrab disapa Ara ini.
    Ara mengatakan, Jokowi akan habis-habisan mendukung Ridwan-Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, Jokowi dikabarkan akan hadir dalam kampanye akbar Ridwan Kamil-Suswono yang diadakan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (23/11/2024).
    “Saya sudah bicara dengan Pak Jokowi. Dia akan gerakan, hadir, dan habis-habisan mendukung Ridwan Kamil,” lanjut dia.
    Mantan kader PDI Perjuangan ini juga menyinggung adanya pendukung loyalis Jokowi yang akan membawa dampak besar di Jakarta.
    Para pendukung garis keras ini akan menjadi faktor yang memenangkan Ridwan-Suswono dalam hari pencoblosan nanti.
    “Turun gunungnya Jokowi, kalau orang bilang enggak ada dampaknya, ya enggak apa. Kalau kami sangat yakin dampaknya besar sekali di Jakarta. Jokowi punya pendukung die hard di Jakarta,” kata Maruarar.
    Ara mengatakan, dengan berdirinya Anies di belakang Pramono-Rano, dinilai akan menguntungka Ridwan Kamil-Suswono.
    “Begitu Pram dan Rano mendapatkan dukungan Anies, saya yakin basis-basis non-muslim itu akan berkurang,” kata dia.
    Ara mengakui, awalnya Ridwan Kamil ditinggal pemilih non-muslim setelah dipasangkan dengan Suswono yang merupakan kader PKS.
    Namun, peta politik di Jakarta kembali berubah setelah Anies mendeklarasikan diri ke Pramono-Rano.
    Kendati demikian, Ara memprediksi kalau Pilkada Jakarta akan berlangsung dalam dua putaran.
    “Kalau menurut saya, analisa saya, putaran kedua akan terjadi di Jakarta,” imbuh dia.
    Meski tujuan menang satu putaran tidak tercapai, Ara meyakini Ridwan Kamil-Suswono akan memenangkan Pilkada Jakarta di putaran kedua.
    Kemenangan ini tidak lepas dari konsolidasi pendukung Jokowi dan Prabowo. Dukungan kedua tokoh nasional ini diyakini akan mengerek dukungan untuk Ridwan Kamil-Suswono.
    “Makanya suaranya, Pramono makin lama makin turun. Karena pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi konsolidasi,” kata dia.
    Ara menegaskan, Jokowi dan Prabowo hanya mendukung paslon Ridwan Kamil dan Suswono pada Pilkada Jakarta 2024.
    “Dan, Jokowi, Prabowo saya
    clear
    kan, saya jelaskan, hanya mendukung Ridwan Kamil, tidak mendukung yang lain,” ujar dia.
    Dia mengatakan, Jokowi dan Prabowo telah menunjukkan semangat persatuan yang konkret pada Pilpres 2024.
    “Kita sudah dapat contoh dari Jokowi dan Prabowo, dua Pilpres bersaing ketat di 2014 dan 2019. Tapi, di 2024 bersatu. Dan dua-duanya mendukung paslon 01,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wacana Tarik Retribusi Kantin Sekolah Jakarta Ramai Dikritik

    Wacana Tarik Retribusi Kantin Sekolah Jakarta Ramai Dikritik

    Jakarta

    Usulan mengenai retribusi kantin sekolah di Jakarta muncul ke permukaan. Sontak, wacana tersebut menuai banyak kritik.

    Adapun ide itu diusulkan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Sutikno. Dia bahkan meminta Dinas Pendidikan Jakarta mengkaji dan membuat payung hukum yang mengatur hal tersebut.

    Sutikno mengaku dirinya mendapatkan ide itu usai tahu bahwa kantin di sekolah mematok harga sewa Rp 5 juta per tahun. Salah satunya kantin di SMAN 32 Jakarta.

    “Sudah kita sampaikan ke Inspektorat agar ada payung hukumnya. Biar sama-sama tidak melanggar aturan dan sesuai ketentuan, sehingga pendapatan retribusi bisa naik,” kata Sutikno, dilansir situs web resmi DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/11).

    “Kantin di SMA 32 di daerah Cipulir, ada sekitar 14 kantin. Tetapi setiap tahunnya membayar Rp 5 juta, berarti sudah Rp 70 juta di satu sekolah. Sekolah didata kantinnya. Ini bisa menjadi pemasukan retribusi. Harus teliti, harus jeli ada potensi uang masuk,” sambungnya.

    Kritik Gerindra

    Wacana retribusi kantin sekolah di Jakarta kini mencuat. Anggota DPRD Jakarta F-Gerindra Ali Lubis menentang rencana tersebut.

    Ali menyebut payung hukum terkait wacana ini memang sedang dibahas oleh Disdik DKI Jakarta. Namun, dia menilai wacana retribusi kantin sekolah belum diperlukan karena Rancangan APBD Jakarta 2025 sudah sangat besar.

    “Menurut informasi saat ini payung hukum terkait penarikan retribusi kantin tersebut sedang dipersiapkan dan dibahas oleh Dinas Pendidikan Jakarta,” katanya.

    Ali mengungkit kelas ekonomi para pemilik kantin sekolah. Dia menyebut wacana retribusi kantin sekolah bakal memberatkan masyarakat kelas menengah ke bawah.

    “Para pemilik kantin di sekolah mayoritas merupakan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Menurut saya sebaliknya justru kita harus mensuport mereka sebab kantin sekolah merupakan UMKM yang harus didukung agar berkembang semakin besar,” ujar dia.

    Ali pun mendorong pembahasan payung hukum retribusi kantin sekolah di Jakarta dibatalkan.

    “Secara pribadi saya berharap agar rencana penyusunan payung hukumnya agar ditunda atau dibatalkan karena Pemprov DKI Jakarta masih memiliki pendapatan yang cukup lumayan besar dari sektor lain,” ujar Ali.

    PKB: Lebih Baik Pengusaha Besar

    Fraksi PKB DPRD Jakarta merespons soal adanya wacana retribusi kantin sekolah sebagai bagian sumber pendapatan asli daerah (PAD) di APBD DKI Jakarta 2025. Pihaknya pun membantah telah menyetujui usulan retribusi tersebut.

    “F-PKB DPRD Jakarta membantah telah menyetujui adanya usulan penarikan retribusi atas seluruh kantin sekolah di Jakarta sebagai sumber pendapatan daerah,” kata Ketua Fraksi PKB DPRD Jakarta Fuadi Luthfi dalam keterangannya, Jumat (22/11).

    Menurutnya, ia justru mendorong Pemprov DKI Jakarta mencari sumber-sumber pendapatan daerah dari sumber lain yang berbasis ekonomi makro, bukan berasal dari sektor mikro. Ketimbang menyasar kantin-kantin sekolah, Fuadi mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta lebih tegas dalam menegakkan aturan retribusi pajak kepada para pengusaha besar.

    “Kami mendorong agar intensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan memaksimalkan potensi-potensi pendapatan dari sektor makro. Lagi pula pendapatan retribusi dari kantin-kantin di sekolah tidak bakal bisa menyumbangkan sumber pendapatan yang signifikan,”ujarnya.

    “Para pengusaha besar justru mereka harus didorong untuk taat pajak sesuai regulasi yang berlaku, jangan ada celah bagi pengusaha besar untuk tidak taat bayar pajak,”lanjutnya.

    Di sisi lain, ia menyarankan agar kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk yang di sekolah-sekolah ini diberi akses permodalan, sehingga usahanya berkembang dan bisa menyerap tenaga kerja untuk mencegah pengangguran.

    Selain itu, Fuadi menyoroti agar kantin-kantin di sekolah yang belum ditata bisa dikelola dengan baik agar lebih bersih, sehat, dan nyaman.

    “Kantin-kantin di sekolah lebih didorong untuk menjual jajanan yang bersih dan sehat, sehingga anak-anak bisa mendapatkan makanan bergizi dan dengan harga terjangkau,” ucapnya.

    “Jangan sampai penarikan retribusi kepada kantin di sekolah-sekolah bisa berdampak pada kualitas jajanan dan mahalnya makanan di sekolah, sehingga merugikan anak-anak kita,” imbuhnya.

    Baca selengkapnya di halaman selanjutnya..

  • Maruarar Prediksi Perolehan Suara Ridwan Kamil-Suswono Ungguli Pramono-Rano

    Maruarar Prediksi Perolehan Suara Ridwan Kamil-Suswono Ungguli Pramono-Rano

    Bisnis.com, JAKARTA – Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait mengaku yakin perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil-Suswono bisa mengungguli paslon lainnya di Pilkada DKI Jakarta 2024.

    Maruarar mengaku tidak khawatir terhadap elektabilitas paslon Ridwan Kamil-Suswono yang beda tipis dibandingkan paslon Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024.

    Menurut pria yang akrab disapa Bang Ara tersebut, dukungan dari Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) bisa membuat elektabilitas paslon Ridwan Kamil-Suswono semakin melesat meninggalkan Pramono-Rano.

    Terlebih, menurut Ara, pendukung Jokowi dan Prabowo Subianto lebih banyak jika dibandingkan pendukung PDI Perjuangan maupun Anies Baswedan di DKI Jakarta

    “Pendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu sangat besar di Jakarta,” kata Ara di Jakarta, Jumat (22/11).

    Ara menjelaskan bahwa pendukung Jokowi di wilayah Jakarta sangat besar sehingga Jokowi pernah terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

    Sementara itu, menurut Ara, pendukung Prabowo Subianto juga tidak kalah besar. Maka dari itu, Ara optimistis endorse dari Jokowi dan Prabowo ke pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono bisa mendorong elektabilitasnya di Jakarta.

    “Saya juga yakin pendukung Jokowi dan Prabowo lebih besar daripada pendukung Anies dan pendukung PDI Perjuangan ya,” katanya.

    Ara berpandangan bergabungnya Anies Baswedan dengan PDI Perjuangan dinilai tidak tepat, karena pendukung keduanya memiliki ideologi bersebrangan.

    Bahkan, Ara memprediksi bergabungnya Anies Baswedan dengan PDI-Perjuangan bisa menurunkan elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno.

    “Pelan-pelan suara pendukung Pramono-Rano bisa tergerus nanti,” ujarnya.

  • Peserta CPNS Kemenkumham yang Temui Kecurangan Diminta Melapor
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        22 November 2024

    Peserta CPNS Kemenkumham yang Temui Kecurangan Diminta Melapor Nasional 22 November 2024

    Peserta CPNS Kemenkumham yang Temui Kecurangan Diminta Melapor
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM yang mendapati dugaan kecurangan dalam proses seleksi diminta untuk melapor melalui
    hotline
    yang telah disediakan.
    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa panitia telah menyiapkan nomor WhatsApp untuk menampung berbagai laporan terkait dugaan kecurangan dalam seleksi CPNS.
    Supratman mengatakan, penyediaan
    hotline
    ini merupakan bentuk komitmen Kemenkumham dalam melakukan seleksi yang transparan. Masyarakat diminta untuk mengawal seleksi CPNS, memantau praktik suap dan kecurangan, dan melaporkannya ke nomor +6287840302006
    “Bagi mereka yang menemukan, menyaksikan, dan mengalami permintaan uang dan praktik kecurangan dalam penerimaan CPNS, laporkan kepada kami melalui nomor Whatsapp yang sudah disediakan,” kata Supratman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/11/2024).
    Supratman menambahkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia (SDM) harus dimulai dari penerimaan CPNS.
    Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya seleksi yang adil untuk menghasilkan pegawai berkualitas.
    Politikus Partai Gerindra ini juga mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai pihak-pihak yang mengeklaim dapat membantu meloloskan peserta dalam seleksi.
    “Jangan percaya siapa pun yang menawarkan bantuan, karena itu penipuan,” tegasnya.
    Saat ini, seleksi CPNS telah memasuki tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), yang mencakup berbagai tes.
    Semua peserta, tanpa terkecuali, akan mengikuti SKB Kesehatan, Pengamatan Fisik, psikotes, SKB Wawancara, hingga SKB Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Maruarar: Saya Lebih Pilih Jadi Petugas Rakyat daripada Petugas Partai
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        22 November 2024

    Maruarar: Saya Lebih Pilih Jadi Petugas Rakyat daripada Petugas Partai Megapolitan 22 November 2024

    Maruarar: Saya Lebih Pilih Jadi Petugas Rakyat daripada Petugas Partai
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Politisi Partai Gerindra
    Maruarar Sirait
    mengaku lebih memilih untuk menjadi petugas rakyat daripada petugas partai.
    “Bagi saya, kalau saya (lebih) memilih menjadi petugas rakyat daripada menjadi petugas partai,” ujar Maruarar Sirait dalam acara diskusi di Batavia PIK, Pademangan,Jakarta Utara pada Jumat (22/11/2024).
    Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan, keputusannya menjadi petugas rakyat tidak lepas dari pengaruh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (
    Jokowi
    ).
    “Menjadi petugas rakyat daripada petugas partai. Saya ikut Jokowi. Dan, saya pamit baik baik dari PDI Perjuangan,” kata Ara.
    Ketika memutuskan untuk mengikuti langkah Jokowi di Pilpres 2024, Ara berada di kubu pemenang, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
    Sekarang, Ara meneruskan cara berpikir dan bertindak yang sama di
    Pilkada Jakarta
    .
    Dia mengaku tetap mengikuti contoh yang ditunjukkan Jokowi, termasuk dalam memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor 1, Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkada Jakarta.
    “Di dalam hatinya Prabowo dan Gibran dan Jokowi, ada siapa? Ridwan Kamil atau yang lain?” tanya Ara.
    Dia memutuskan untuk kembali mengikuti arah gerak Jokowi karena diyakini pilihan yang tepat.
    “Jadi, saudara-saudara, saya harus katakan apa adanya, karena saya yakin Pak Jokowi pilihannya benar buat rakyat,” ucap dia.
    Sebelumnya diberitakan, Jokowi secara resmi menyatakan dukungannya kepada Ridwan Kamil dan Suswono.
    “Kenapa saya Ridwan kamil, karena rekam jejak,” ujar Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam pertemuan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Senin (18/11/2024).
    Menurut Jokowi, rekam jejak Ridwan sudah terbukti sejak dia menjabat sebagai wali kota Bandung.
    Sementara, Ridwan Kamil sempat menemui Prabowo untuk makan malam di Rumah Makan Garuda, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).
    Dalam pertemuan itu, Ridwan Kamil membahas soal Ibu Kota Negara (IKN) dan beberapa hal yang bersifat pribadi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengamat: Ridwan Kamil yang Jegal Anies, Jokowi dan Prabowo Bantu Menyingkirkan

    Pengamat: Ridwan Kamil yang Jegal Anies, Jokowi dan Prabowo Bantu Menyingkirkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik dan pemerhati kebangsaan, Tony Rosyid, mengungkapkan analisisnya terkait dinamika politik menjelang Pencoblosan Pilkada DKI Jakarta 2024.

    Menurut Tony, Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang telah menjegal Anies Baswedan. Sebab dia hanya akan maju di DKI Jakarta jika Anies Baswedan tidak menjadi calon.

    “Kalau ada Anies, Ridwan Kamil 1000 persen gak akan berani lawan Anies di DKI. Soal ini, tentu ada kalkulasi politiknya,” ujar Tony, melalui analisa tertulisnya, dikutip Jumat (22/11/2024).

    Tony menjelaskan bahwa Anies dianggap sebagai pesaing berat yang sulit dikalahkan oleh Ridwan Kamil. Oleh karena itu, untuk membuka peluang bagi Ridwan Kamil, Anies harus disingkirkan dari peta politik Jakarta. Namun, proses ini tidak bisa dilakukan tanpa campur tangan pihak-pihak berkuasa.

    “Urusan menyingkirkan, itu ranah Jokowi dan Prabowo. Hanya penguasa yang punya instrumen untuk menyingkirkan lawan,” lanjut Tony.

    Tony menyebutkan bahwa baik mantan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto memiliki kepentingan politik dalam dinamika ini. Jokowi tidak ingin Anies menjadi penghalang bagi Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2029. Rivalitas lama antara Jokowi dan Anies juga menjadi alasan lain.

    Sementara itu, Prabowo disebut ingin memperkuat dominasi politiknya di Jawa Barat, provinsi dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar di Indonesia, yakni 36 juta. Ridwan Kamil, yang memiliki elektabilitas tinggi di Jawa Barat, dinilai perlu “dipindahkan” ke Jakarta untuk memberi peluang bagi Dedi Mulyadi, kader Gerindra, dalam Pilgub Jawa Barat.