Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Komisi 1 DPRD Bondowoso Dorong OPD Tetap Optimal Meski Anggaran Terpangkas

    Komisi 1 DPRD Bondowoso Dorong OPD Tetap Optimal Meski Anggaran Terpangkas

    Bondowoso (beritajatim.com) – Komisi 1 DPRD Bondowoso menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra di ruang Komisi 1 DPRD, Sabtu (25/10/2025).

    Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, terutama terkait efisiensi dan penyesuaian anggaran tahun mendatang.

    Ketua Komisi 1 DPRD Bondowoso, Setyo Budi, mengungkapkan bahwa hampir seluruh OPD mitra mengalami pengurangan anggaran cukup signifikan. Rata-rata pemangkasan mencapai antara Rp500 juta hingga Rp1 miliar di setiap instansi.

    “Memang banyak keluhan dari OPD karena mereka berharap bisa memperbaiki kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kinerja kelembagaan. Namun, kita harus realistis dengan kondisi keuangan daerah yang menurun,” jelasnya.

    Meski demikian, Komisi 1 menegaskan agar penggunaan anggaran tetap dilakukan dengan skala prioritas. Setiap rupiah, kata Setyo, harus diarahkan untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

    “Kita tetap menempatkan anggaran pada skala prioritas di setiap OPD yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi penurunan anggaran yang terjadi,” ujarnya.

    Ketua DPC Partai Gerindra Bondowoso itu menjelaskan, efisiensi tersebut merupakan bagian dari kebijakan keuangan daerah yang sudah diprediksi sejak awal 2025 dan akan berlanjut hingga tahun anggaran 2026.

    Berdasarkan proyeksi, total APBD 2026 diperkirakan hanya sekitar Rp1,8 triliun, menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp2 triliun.

    Dengan keterbatasan fiskal itu, Komisi 1 menekankan agar OPD tetap menjaga optimalisasi pelayanan publik. Budi menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

    “Walaupun ada keterbatasan, kita tetap menekankan kepada OPD mitra Komisi 1 agar melayani masyarakat sebagaimana mestinya. Target pelayanan harus tetap tercapai sesuai rencana yang telah disusun,” tegasnya.

    Melalui rapat kerja tersebut, Komisi 1 juga mendengarkan aspirasi dan masukan dari setiap OPD terkait kebutuhan prioritas yang mendukung pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran.

    “Kita ingin memastikan bahwa setiap OPD mitra Komisi 1 tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik meskipun anggarannya terbatas,” pungkas Setyo Budi.

    Ia berharap ke depan, setiap OPD mampu lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia serta mencari terobosan agar pelayanan publik tetap maksimal tanpa bergantung sepenuhnya pada besar kecilnya alokasi dana. [awi/aje]

  • Ketua MPR Harap Pembentukan Ditjen Pesantren Maksimalkan Peran Ponpes dalam Membangun Karakter Bangsa

    Ketua MPR Harap Pembentukan Ditjen Pesantren Maksimalkan Peran Ponpes dalam Membangun Karakter Bangsa

    JAKARTA – Ketua MPR RI Ahmad Muzani, menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di bawah Kementerian Agama (Kemenag), bertepatan dengan Hari Santri 2025 kemarin.

    Muzani berharap, pembentukan Ditjen ini dapat memaksimalkan peran pesantren sebagai lembaga pendidikan yang turut serta membangun karakter anak bangsa.

    “Di Hari Santri ini pemerintah membentuk satu Direktorat Jenderal baru, Direktorat Jenderal Pesantren dan harapannya dirjen baru ini bisa menjadikan pesantren yang selama ini eksistensinya sudah cukup dirasakan, bisa lebih terlembagakan lagi di dalam memberi peran kepada proses pembangunan karakter bangsa termasuk dalam proses pembangunan bangsa,” ujar Muzani kepada wartawan, Jumat, 24 Oktober.

    Eks Sekjen Partai Gerindra itu juga berharap, Ditjen ini juga dapat membantu pembangunan pondok pesantren baik secara fisik bangunan maupun sistem pendidikan yang ada di ponpes.

    “Karena itu, harapannya di dirjen yang baru ini nanti pembinaan terhadap pondok pesantren, kelembagaan, kurikulum, pendidikan, tentu saja pengembangan-pengembangan fisik lainnya bisa lebih berstandar lebih baik lagi,” kata Muzani.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

    Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i setelah Apel Hari Santri yang digelar di halaman kantor pusat Kemenag, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    “Alhamdulillah, saya baru saja menerima kabar dari Kementerian Sekretariat Negara tentang telah terbitnya Persetujuan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 Tentang Kementerian Agama,”

    Melalui surat nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tertanggal 21 Oktober 2025, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memerintahkan agar segera didirikan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama Republik Indonesia.

    “Dengan surat ini, saya ingin menyampaikan bahwa Presiden telah menyetujui pembentukan Dirjen Pesantren di lingkungan Kementerian Agama. Pembentukan Dirjen ini bertujuan untuk memberikan perhatian yang lebih besar, baik dari segi personalia, pendanaan, maupun program, agar pemerintah semakin hadir dalam melayani dan mendukung perkembangan pesantren di seluruh Indonesia,” lanjut Wamenag.

    “Semoga dengan kehadiran Ditjen ini, pesantren ke depan dapat semakin berdaya sesuai dengan tiga fungsinya: fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat,” imbuhnya

  • Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Ahmad Muzani Bilang Tak Bermasalah

    Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Ahmad Muzani Bilang Tak Bermasalah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengusulan nama Presiden ke-2 RI, Soeharto jadi Pahlawan Nasional menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak mempersoalkan pengusulan tersebut dengan alasan jejak masa lalunya saat berkuasa.

    Merespons pro dan kontra itu, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menyebut pemberian gelar Pahlawan Nasional terhadap Presiden kedua RI, Soeharto sudah tak bermasalah.

    Alasannya, karena pencabutan nama eks Pangkostrad itu dalam TAP Nomor XI/MPR/1998.

    “Kalau dari sisi MPR, kan, pada periode lalu yang bersangkutan sudah dinyatakan klir, dalam arti sudah menjalankan proses seperti yang ditetapkan dalam TAP MPR, sehingga seharusnya juga itu tidak menimbulkan problem lagi,” ujar Muzani kepada awak media seperti dikutip, Jumat (24/10).

    Namun, Sekretaris Dewan Pembina Gerindra itu menyerahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto.

    Muzani merasa yakin Prabowo memiliki pertimbangan yang matang dalam memberikan seseorang gelar Pahlawan Nasional.

    “Jadi, saya kira tunggu bagaimana keputusan Presiden untuk memberi gelar Pahlawan Nasional ke tokoh yang dipilih,” ujarnya.

    Kementerian Sosial (Kemensos) mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh bisa memperoleh gelar Pahlawan Nasional pada Hari Pahlawan 10 November 2025 mendatang.

    Nama Soeharto bersama aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah dan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) masuk usulan Kemensos.

    Mensos Saifullah Yusuf menyerahkan berkas usulan tersebut kepada Menteri Kebudayaan (Mnebud) sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta.

  • Konvensi DMDI, Ketua MPR Cerita soal Harmonisasi dan Perdamaian di Kawasan Negara Melayu – Page 3

    Konvensi DMDI, Ketua MPR Cerita soal Harmonisasi dan Perdamaian di Kawasan Negara Melayu – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani mengungkap, catatan sejarah menggambarkan kawasan Melayu adalah pusat jalur dari perdagangan dunia. Menurut dia, dari sanalah muncul harmonisasi, toleransi dan masa depan ekonomi dunia.

    “Kawasan Melayu adalah kawasan yang sejak awal sangat menarik bagi perkembangan perdagangan. Di kawasan ini ratusan tahun bangsa-bangsa dari seluruh dunia bersinggah, berlayar dan melewati kawasan ini,” kata Muzani dalam pidato pembukanya di acara Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) ke-23 di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Muzani menambahkan, selain menjadi jalur dagang, kekayaan alam, kedamaian, dan keterbukaan masyarakat juga menjadi ciri utama di kawasan Melayu.

    “Inilah kawasan yang menjanjikan masa depan ratusan tahun yang lalu. Di kawasan ini berbagai macam tumbuhan subur, di kawasan ini berbagai macam kekayaan ada, dan di kawasan ini perdamaian dan ketenangan ditemukan. Itu sebabnya kawasan Melayu menjadi kawasan yang paling menarik dalam sejarah perdagangan-perdagangan dunia,” ujar Muzani.

    Muzani menjelaskan, dalam situasi tersebut Islam yang erat dengan masyarakat Melayu juga semakin berkembang sebagai agama yang mudah dipahami dan nyaman dijalankan, damai dan penuh toleransi.

    “Islam adalah agama yang dianut oleh kebanyakan atau mayoritas orang-orang Melayu. Tetapi Islam yang diterima oleh Melayu, Islam yang dianut oleh kita semua di dunia Melayu ini adalah Islam Rahmatanil Alamin. Islam yang menerima perbedaan, Islam yang menerima keyakinan-keyakinan yang berbeda, Islam yang menghormati dan Islam yang menghargai toleransi,” tutur Muzani.

    Karenanya, Konvensi dari Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) dapat diartikan sebagai upaya menjaga warisan harmoni dan persaudaraan. Dia pun menyerukan, pentingnya dukungan masyarakat terhadap stabilitas pemerintahan di masing-masing negara.

    “Yang di Indonesia, teruslah membantu Presiden Prabowo untuk menjaga stabilitas pemerintah Republik Indonesia. Yang di Malaysia, teruslah membantu Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menjaga stabilitas pemerintah di Malaysia. Yang di Singapura sama, yang di Brunei sama, yang di Thailand sama, yang di Filipin sama, dan yang di negara-negara sama,” ajak Politisi Gerindra ini.

    “Jadi mudah-mudahan acara ini membawa berkah bagi kawasan kita, akan semakin maju, akan semakin moncar dunia Melayu yang akan datang,” imbuhnya menandasi.

     

  • Analis Politik Prediksi Duet Prabowo-Gibran Tidak Bakal Lanjut 2029, Dedi Mulyadi Berpeluang

    Analis Politik Prediksi Duet Prabowo-Gibran Tidak Bakal Lanjut 2029, Dedi Mulyadi Berpeluang

    Fajar.co.id, Jakarta — Dinamika politik yang kini berkembang menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran diprediksi hanya akan bertahan satu periode.

    Prediksi itu disampaikan analis politik Rocky Gerung. Dia menilai, akan ada figur lain yang bakal mendampingi Prabowo pada Pilpres 2029 mendatang.

    Menurut Rocky, Partai Gerindra kemungkinan besar sudah menyiapkan figur lain yang dianggap lebih matang secara intelektual dan memiliki visi politik yang lebih sejalan dengan gagasan Prabowo.

    Gibran, kata Rocky, memang punya keunggulan dalam hal elektabilitas dan popularitas, tetapi belum cukup kuat dalam hal kapasitas ideologis dan pemikiran ekonomi politik yang menjadi fondasi utama pemikiran Prabowo.

    Dia menilai, untuk meneruskan gagasan besar ayah Prabowo, yakni Soemitro Djojohadikoesoemo dengan konsep “Sumitronomics”, dibutuhkan figur yang lebih memahami kerangka tersebut, bukan hanya mengandalkan ketenaran atau posisi politik.

    Rocky juga menyampaikan bahwa peluang bisa saja terbuka bagi nama-nama lain di tubuh Gerindra yang tengah naik daun. “Salah satunya adalah Dedi Mulyadi, yang dinilainya memiliki citra kuat sebagai pemimpin daerah yang dekat dengan rakyat dan membawa nilai-nilai kemanusiaan serta lingkungan,” katanya, dikutip Jumat (24/10/2025).

    Menurut Rocky Gerung, Dedi Mulyadi dianggap lebih siap jika Gerindra ingin melahirkan figur yang bisa melanjutkan kepemimpinan Prabowo dengan karakter kuat dan gagasan mandiri.

    Prediksi Rocky ini dinilai sejumlah pihak sangat masuk akal. Terlebih, akhir-akhir ini publik meragukan kapasitas Gibran sebagai pemimpin.

  • Analis Politik Prediksi Duet Prabowo-Gibran Tidak Bakal Lanjut 2029, Dedi Mulyadi Berpeluang

    Analis Politik Prediksi Duet Prabowo-Gibran Tidak Bakal Lanjut 2029, Dedi Mulyadi Berpeluang

    Fajar.co.id, Jakarta — Dinamika politik yang kini berkembang menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran diprediksi hanya akan bertahan satu periode.

    Prediksi itu disampaikan analis politik Rocky Gerung. Dia menilai, akan ada figur lain yang bakal mendampingi Prabowo pada Pilpres 2029 mendatang.

    Menurut Rocky, Partai Gerindra kemungkinan besar sudah menyiapkan figur lain yang dianggap lebih matang secara intelektual dan memiliki visi politik yang lebih sejalan dengan gagasan Prabowo.

    Gibran, kata Rocky, memang punya keunggulan dalam hal elektabilitas dan popularitas, tetapi belum cukup kuat dalam hal kapasitas ideologis dan pemikiran ekonomi politik yang menjadi fondasi utama pemikiran Prabowo.

    Dia menilai, untuk meneruskan gagasan besar ayah Prabowo, yakni Soemitro Djojohadikoesoemo dengan konsep “Sumitronomics”, dibutuhkan figur yang lebih memahami kerangka tersebut, bukan hanya mengandalkan ketenaran atau posisi politik.

    Rocky juga menyampaikan bahwa peluang bisa saja terbuka bagi nama-nama lain di tubuh Gerindra yang tengah naik daun. “Salah satunya adalah Dedi Mulyadi, yang dinilainya memiliki citra kuat sebagai pemimpin daerah yang dekat dengan rakyat dan membawa nilai-nilai kemanusiaan serta lingkungan,” katanya, dikutip Jumat (24/10/2025).

    Menurut Rocky Gerung, Dedi Mulyadi dianggap lebih siap jika Gerindra ingin melahirkan figur yang bisa melanjutkan kepemimpinan Prabowo dengan karakter kuat dan gagasan mandiri.

    Prediksi Rocky ini dinilai sejumlah pihak sangat masuk akal. Terlebih, akhir-akhir ini publik meragukan kapasitas Gibran sebagai pemimpin.

  • Rp47 Miliar untuk Gen Z Surabaya, DPRD Ingatkan Jangan Sekadar Kegiatan Instan

    Rp47 Miliar untuk Gen Z Surabaya, DPRD Ingatkan Jangan Sekadar Kegiatan Instan

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggaran sebesar Rp47 miliar untuk program intervensi Gen Z dalam APBD 2026 mendapat sorotan serius dari DPRD Surabaya. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan dana tersebut harus diarahkan untuk membangun kemandirian ekonomi anak muda, bukan sekadar kegiatan instan dan seremonial.

    “Anggaran 2026 pemerintah kota ini insyaallah menganggarkan sebesar Rp47 miliar untuk intervensi Gen Z. Tujuannya tentu ingin mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, lalu kemudian juga bisa mendorong para Gen Z ini memiliki kemandirian,” ujar Yona usai rapat pembahasan R-APBD dengan Bapemkesra, Kamis (23/10/2025).

    Politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini menjelaskan, dana tersebut akan didistribusikan melalui kecamatan dengan pagu Rp35 juta per RW per tahun. Karena itu, ia mengingatkan agar lurah dan camat tidak gegabah dalam menyetujui proposal kegiatan dari anak muda.

    “Harapan kami adalah setiap proposal yang diajukan kepada pemerintah kota melalui lurah dan camat ini adalah program yang punya sustainable ya. Bukan proposal kegiatan instan yang tidak menghasilkan apa-apa,” katanya.

    Menurut Cak Yebe, program yang dibiayai sebaiknya berbasis kelompok dan berorientasi jangka panjang, seperti urban farming, usaha digital, kuliner, maupun budidaya yang mampu memberikan profit dan pengalaman proses.

    “Contoh adalah usaha berbasis digital, kuliner, dan lain-lain. Namun ini bersifat kelompok ya, bukan individu. Grouping, bukan individu,” tegasnya.

    Ia mencontohkan urban farming di Rungkut yang sudah mampu memasok hasil panen ke toko modern sebagai model ideal program berkelanjutan dan berdampak ekonomi.

    “Urban farming itu sukses karena hasilnya bisa disupply ke toko-toko modern. Ini menumbuhkan ekonomi dan bisa jadi benchmarking untuk RW lain,” ujar Yebe.

    Cak Yebe juga mengingatkan bahwa pelatihan harus disertai modal agar tidak berhenti sebagai kegiatan formalitas. Ia bahkan mendorong penggabungan anggaran antar-RW jika diperlukan untuk mendukung program berdampak besar.

    “Jangan hanya ikut trendset-nya. Culinary ramai, tapi berapa banyak SWK yang hidup segan mati tak enak? Jadi lurah-camat harus bisa menganalisa lifetime-nya,” tuturnya.

    Ia menegaskan bahwa tujuan utama intervensi Gen Z adalah membangun mental mandiri anak muda, bukan ketergantungan pada bantuan.

    “Ajari adik-adik kita tentang proses, bukan hasil. Jangan biasakan mereka hanya menerima bantuan sampai mentalnya menjadi mental terus meminta,” ujarnya.

    Cak Yebe berharap program ini dievaluasi secara berkala agar dana tidak terbuang sia-sia dan benar-benar melahirkan wirausaha muda baru di Surabaya.

    “Insyaallah kalau program ini berjalan seperti yang kami inginkan, akan terjadi ledakan yang luar biasa. Kita akan banyak melahirkan entrepreneur muda berbasis intervensi Gen Z ini,” pungkasnya. [asg/kun]

  • Evaluasi SPPG, Fraksi Gerindra DPRD Malang: Jangan Matikan Program MBG

    Evaluasi SPPG, Fraksi Gerindra DPRD Malang: Jangan Matikan Program MBG

    Malang (beritajatim.com) – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang mengkritik rencana sejumlah pihak yang berupaya menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca insiden dugaan keracunan yang melibatkan siswa MTs Al Khalifah, Kepanjen, Kabupaten Malang.

    Gerindra berpendapat bahwa penghentian program tersebut adalah langkah reaktif yang justru dapat merugikan masyarakat penerima manfaat.

    Ketua Fraksi Gerindra, Zia’ul Haq, menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya lebih fokus pada perbaikan sistem dan peningkatan pengawasan daripada menonaktifkan program yang baru berjalan. “Evaluasi boleh, tapi jangan matikan program. Kalau ada masalah, yang dibenahi sistemnya, bukan programnya,” kata Zia dalam sebuah wawancara pada Kamis (23/10/2025).

    Zia menambahkan, pencegahan kasus serupa di masa depan bisa dilakukan dengan percepatan penerbitan Surat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) untuk seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Sertifikat ini menjadi standar utama bagi pengelola makanan untuk memastikan kebersihan dan keamanan pangan. “Kalau sudah ada SLHS, sudah ada pakemnya. Semua pengelola SPPG wajib patuh. Jadi tidak seharusnya setiap insiden langsung dijadikan alasan menghentikan program,” tegasnya dengan nada kritis.

    Menurut Zia, MBG merupakan program nasional yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat kecil, khususnya pelajar. Ia juga menegaskan bahwa program yang baru berjalan belum genap satu tahun ini wajar jika masih menghadapi beberapa kekurangan yang perlu dievaluasi lebih lanjut.

    “Namanya program baru, tentu masih banyak penyesuaian. Tapi jangan buru-buru memvonis gagal. Yang dibutuhkan sekarang adalah pengawasan, bukan pembekuan,” ujar Zia.

    Zia tidak hanya menyoroti permasalahan pada program MBG itu sendiri, tetapi juga mengkritik lambannya proses penerbitan SLHS oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Dari total 71 SPPG yang mengajukan izin, baru 35 unit yang sudah mengantongi izin resmi, sementara sisanya masih menunggu proses pemeriksaan lapangan.

    “Dinas Kesehatan jangan lamban. Kalau pengelola SPPG sudah proaktif, mestinya pemerintah juga gerak cepat. Jangan biarkan masalah administrasi menghambat layanan untuk anak-anak,” kritiknya.

    Lebih lanjut, Zia mengingatkan bahwa Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran untuk mempercepat penerbitan SLHS, menyusul kasus serupa yang terjadi di berbagai daerah. “Pusat sudah minta percepatan, tapi di daerah jangan justru memperlambat. Kalau semua patuh pada regulasi, peristiwa semacam itu bisa dicegah,” tandasnya. [yog/suf]

  • Kedaulatan Pangan Tak Sekadar Slogan

    Kedaulatan Pangan Tak Sekadar Slogan

    Jakarta –

    Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPR RI sekaligus Ketua Umum DPP Pemuda Tani Indonesia, Budisatrio Djiwandono mengatakan satu tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menunjukkan hasil konkret, terutama di sektor pangan.

    Ia menegaskan bahwa berbagai kebijakan pemerintah telah memberi dampak langsung bagi petani dan masyarakat luas.

    “Pemerintah menegaskan target swasembada ditujukan untuk memperkuat kebijakan dalam meningkatkan luas tanam dan produksi. Pada level ini, bisa dikatakan raihan yang positif secara indikator. Mulai dari produksi padi meningkat, cadangan beras pemerintah mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, harga pupuk turun dan regulasi yang simpel, sampai dengan jaminan harga pembelian pemerintah untuk gabah dan jagung petani,” ujar Budi dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).

    Menurut tokoh muda Partai Gerindra ini kombinasi capaian tersebut berkontribusi besar terhadap penurunan angka kemiskinan di desa serta menjaga inflasi umum tetap terkendali. Kondisi ini, menjadi bukti nyata bahwa kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh para petani.

    Budisatrio juga menyampaikan salah satu terobosan besar pemerintah, yaitu penyederhanaan 145 regulasi distribusi pupuk bersubsidi yang sebelumnya berbelit. Dengan kebijakan baru ini, pupuk dapat langsung diterima petani tanpa hambatan birokrasi panjang.

    “Ini memastikan ‘7 Tepat’ tepat jenis, dosis, waktu, cara, tempat, mutu, dan sasaran. Jadi, pupuk benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak,” jelasnya.

    Adapun harga urea dari Rp 2.250/kg menjadi Rp1.800/kg (Rp 112.500 menjadi Rp 90.000 per sak 50 kg). Harga NPK Phonska dari Rp 2.300/kg menjadi Rp 1.840/kg (Rp 115.000 menjadi Rp 92.000 per sak). Pupuk ZA khusus tebu kini Rp 1.360/kg, NPK untuk kakao Rp 2.640/kg, dan pupuk organik Rp 640/kg.

    “Ini langkah yang luar biasa, karena harga pupuk yang lebih murah otomatis meningkatkan margin keuntungan petani,” tegas Budi.

    “Ini capaian yang tak hanya membanggakan, tetapi juga strategis. Karena pangan adalah pilar utama ketahanan nasional,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa capaian ini sejalan dengan Visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, di mana salah satu misinya adalah mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, langkah memperkuat produksi domestik adalah jawaban tepat di tengah ancaman krisis pangan global.

    Berdasarkan Global Report on Food Crises 2025, lebih dari 295,3 juta orang di 53 negara terancam kelaparan akut, meningkat sekitar 13,7 juta orang dibanding tahun sebelumnya. Dalam situasi rawan seperti itu, keberhasilan Indonesia memperkuat ketahanan pangan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah berpihak pada rakyat sekaligus menjaga kemandirian bangsa.

    “Ini adalah bukti bahwa dengan visi yang jelas, kebijakan yang tepat, dan keberpihakan pada petani, kedaulatan pangan bukan lagi sekadar slogan, melainkan kenyataan,” pungkas Budi.

    (prf/ega)

  • Bupati-Wabup Sulit Dimakzulkan, Waka Gerindra Jember Ajak Nonton Konflik Sambil Ngopi

    Bupati-Wabup Sulit Dimakzulkan, Waka Gerindra Jember Ajak Nonton Konflik Sambil Ngopi

    Jember (beritajatim.com) – Desakan pemakzulan terhadap Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto dengan alasan ketidakakuran dalam pemerintahan ditampik Moch. Sholeh, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    “Saya kira sulit. Tidak bisa bupati dan wakil bupati dimakzulkan gara-gara tidak harmonis. Tidak ada dasar hukumnya,” kata Sholeh, Kamis (23/10/2025).

    Desakan pemakzulan ini berasal dari Aliansi Masyarakat Jember Bersatu (AMJB). Puluhan orang pegiatnya menemui Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Selasa (21/10/2025), untuk menyuarakan hal tersebut.

    AMJB meminta DPRD Jember memfasilitasi rekonsiliasi Bupati Fawait dan Wabup Djoko. Jika ternyata upaya penyelesaian tersebut gagal, mereka menuntut DPRD Jember untuk bersama-sama memakzulkan atau menurunkan bupati dan wakil bupati sesuai regulasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

    Sholeh menyadari, jika ketidakakuran ini dibiarkan berlarut larut, maka rakyat Jember akan menjadi korban. “Di samping itu kita sangat malu kepada daerah lain dengan kondisi semacam ini,” katanya.

    Namun Sholeh menyarankan kepada masyarakat Jember untuk tidak ikut campur dalam ketidakakuran itu. “Biarkan saja. Biarkan bupatinya begitu, wakil bupatinya begitu, karena ini bagian dari dinamika politik dan masyarakat biar tahu bagaimana kondisi Jember sebenarnya,” katanya.

    “Lebih baik kita tonton, asyik, sambil menikmati kopi pahit. Dinamika ini sangat menarik. Bupatinya begitu, wakil bupatinya juga begitu,” kata Sholeh.

    Menurut Sholeh, disharmoni ini sepenuhnya tanggung jawab partai dan tim pemenangan saat pemilihan kepala daerah. “Partai harus rapat membentuk tim penyelesaian dan melakukan assessment persoalan yang sebenarnya,” katanya.

    Ada tujuh partai parlemen di DPRD Jember yang mengusung pasangan Fawait-Djoko saat pilkada, yakni Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, PPP, PAN, dan Golkar.

    Namun Sholeh mengingatkan kepada birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember agar tak ikut larut dalam konflik tersebut. “Birokrasi harus tetap menjalankan tugas sesuai dengan fungsi, dan yang paling penting harus bersikap bijak dan netral,” katanya.

    “Birokrat jangan berlaku pilih kasih, karena baik bupati maupun wakilnya merupakan bagian dari pimpinan birokrasi. Ingat jabatan bupati dan wakilnya hanya lima tahun. Sementara jabatan birokrasi lebih panjang. Jadi berperilakulah secara bijak dan netral,” kata Sholeh. [wir]