partai: Gerindra

Indonesia Tak Boleh Lagi Buka Klinik untuk Jemaah Haji di Arab Saudi, Jadi PR Baru Pemerintah

Indonesia Tak Boleh Lagi Buka Klinik untuk Jemaah Haji di Arab Saudi, Jadi PR Baru Pemerintah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, mengingatkan pemerintah Indonesia untuk tidak lagi membuka klinik bagi jemaah haji tahun 2026 di Arab Saudi.
Peringatan ini disampaikan Wachid kepada Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji dan pihak Kementerian Kesehatan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII, Selasa (28/10/2025).
“Jadi Pak Ketua Panja, terutama Pak Sekjen Kementerian Kesehatan. Catatan untuk tahun ini adalah kita tidak boleh membuka klinik di sana,” kata Wachid di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Wachid mengatakan, berdasarkan ketentuan baru itu, jemaah haji Indonesia yang sakit harus dibawa ke rumah sakit setempat.
Jemaah tidak lagi bisa dirawat di hotel atau klinik.
Politikus Partai Gerindra itu menambahkan bahwa aturan baru ini menjadi pekerjaan rumah atau PR baru bagi pemerintah Indonesia.
Pemerintah Indonesia harus menyediakan sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kesehatan yang dikirim dan ditugaskan di rumah sakit pemerintah Saudi.
“Ini sangat penting karena kalau tidak kita siapkan SDM, nanti bahasanya Tarzan, Pak, kasihan jemaah kita. Tidak semakin sehat, malah mati,” ujar Wachid.
“Jadi ini penting. Jadi ini nanti akan kerja sama antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi,” tambahnya.
Diketahui, pemerintah dan DPR RI tengah membahas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Pembahasan itu antara lain meliputi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), syirkah, titik pemberangkatan atau embarkasi, hingga angkutan penerbangan.
Pada musim ini, Indonesia mendapatkan kuota haji 221.000 orang.
Kuota itu lalu dibagi menjadi 203.320 untuk haji reguler, petugas haji daerah (PHD), dan pembimbing haji, serta 17.680 untuk haji khusus.
Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH musim haji 2025 sebesar Rp 88.409.365,45 per jemaah.
Dari jumlah itu, calon jemaah haji menanggung Rp 54.924.000.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/10/2025 19:58
DPRD Jatim Ajak Kaum Muda Hidupkan Semangat Sumpah Pemuda Hadapi Tantangan Zaman

Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mengajak kaum muda untuk menghidupkan kembali semangat Sumpah Pemuda sebagai energi kolektif dalam menghadapi tantangan zaman. Ajakan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi E DPRD Jatim, Cahyo Harjo Prakoso, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025.

Menurut Cahyo, nilai persatuan dan gotong royong yang diwariskan sejak 1928 tetap relevan sebagai kekuatan utama bangsa di tengah perubahan sosial dan teknologi yang cepat.

“Sumpah Pemuda itu pengingat sejarah sekaligus energi untuk masa depan. Anak muda harus percaya diri, punya semangat berjuang, dan siap memimpin perubahan di bidang apa pun,” katanya, Selasa (28/10/2025).

Politikus Gerindra yang juga Ketua DPC Gerindra Surabaya itu menegaskan bahwa Sumpah Pemuda merupakan simbol kesadaran kolektif untuk bersatu dalam perbedaan. Nilai-nilai tersebut, menurutnya, masih menjadi kunci menghadapi tantangan zaman, terutama di tengah meningkatnya fragmentasi sosial akibat derasnya arus informasi digital.

“Kalau kita memahami proses historis Sumpah Pemuda, kita akan tahu bahwa persatuan itu lahir dari kesadaran, bukan paksaan. Di situ letak kekuatan bangsa ini,” ujarnya.

Cahyo menilai generasi muda harus tampil sebagai pelopor dalam menjaga arah pembangunan dan demokrasi Indonesia. Dengan kemampuan berpikir kritis dan penguasaan teknologi, pemuda memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara idealisme dan kebijakan publik.

“Pemuda harus berani membawa nilai kebenaran dan memperjuangkan keadilan sosial. Jangan cuma jadi penonton di tengah hiruk pikuk politik, tapi terlibat aktif dengan cara yang konstruktif,” tutur Cahyo.

Ia juga mengingatkan pentingnya menerjemahkan semangat Sumpah Pemuda ke konteks kekinian, seperti memperkuat literasi digital, partisipasi sosial, dan menjaga ruang publik dari polarisasi serta penyebaran hoaks.

“Kalau dulu perjuangan pemuda lewat bambu runcing, sekarang lewat gagasan, riset, dan keberanian bersuara di ruang publik. Itulah bentuk baru dari nasionalisme,” pungkasnya. [asg/beq]

28/10/2025 18:04
Fadli Zon Klaim Persebaran Manusia di Dunia Dimulai dari Nusantara

Fadli Zon Klaim Persebaran Manusia di Dunia Dimulai dari Nusantara
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengajukan teori yang menandingi teori mapan
o
ut of Africa
, yakni persebaran manusia di seluruh penjuru dunia bukan berawal dari Afrika melainkan dimulai dari Nusantara.
“Manusia purba Nusantara bisa berekspansi melalui jalur laut, tak hanya berjalan menyusuri benua seperti yang selama ini didiskusikan dalam teori
out of Africa
. Gagasan
out of Nusantara
menjadi semakin kuat dengan adanya bukti-bukti ini, bahwa persebaran manusia purba tidak hanya bersifat satu arah dari Afrika, melainkan dapat bermula justru dari wilayah Nusantara, atau
out of Nusantara
,“ kata Fadli Zon, sebagaimana siaran pers yang dia bagikan, Selasa (28/10/2025).
Fadli Zon berbicara saat membuka konferensi internasional Persatuan Ilmuwan Prasejarah dan Protosejarah (UISPP) Inter-Regional Conference 2025 di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga.
Sebagai bukti atas klaim bahwa manusia menyebar ke seluruh penjuru dunia berawal dari kawasan Nusantara, Fadli Zon menjelaskan ada temuan kawasan ini merupakan pusat peradaban manusia tertua di dunia.
Dia menyebut kehidupan
Homo erectus
sebagai salah satu buktinya. Fosil
Homo erectus
temuan Eugene Dubois di Bengawan Solo dipulangkan dari Belanda ke Indonesia pada September lalu.
Bukti kedua bahwa Nusantara menjadi titik awal persebaran manusia purba adalah temuan peradaban purba di pelbagai kawasan Indonesia.
“Indonesia memiliki lukisan naratif tertua di dunia, berusia sekitar 51.200 tahun yang ditemukan di gua Leang Karampuang, Maros-Pangkep, Sulawesi Selatan. Lukisan ini menggambarkan hewan, figur manusia, interaksi antar-tokoh bahkan gambar perahu-perahu yang menunjukkan kemampuan bercerita visual lebih dari 51 milenium lalu,” tutur politikus Partai Gerindra ini.
Selain itu, masih kata Fadli Zon, jejak awal Homo sapiens lebih dari 60.000 tahun lalu di Gua Lida Ajer, Sumatra Barat, juga merupakan salah satu bukti tertua di dunia bahwa manusia modern mampu hidup dan beradaptasi di ekosistem hutan hujan tertutup, bukan hanya sabana terbuka.
Sementara Gua Harimau di Sumatra Selatan juga memperlihatkan kesinambungan budaya dari sekitar 22.000 tahun lalu dengan temuan tembikar, alat tulang, logam tembaga, perunggu dan besi awal dari sekitar abad ke-4 SM hingga abad ke-1 M.
Bahkan ditemukan pula jejak penyakit anemia dan malaria pada manusia purba di Gua Harimau Sumatera Selatan itu.
Bentang karst Sangkulirang–Mangkalihat di Kalimantan Timur juga menyimpan ribuan gambar purba yang bercerita tentang perburuan, tari, hingga ritual kolektif. Situs ini tengah diarahkan Indonesia menuju pengakuan Warisan Dunia UNESCO sebagai lanskap budaya–alam bernilai universal.
Salah satu bukti paling kuat, menurut Fadli Zon, terdapat di gua Liang Kobori di kawasan karst Muna, Sulawesi Tenggara yang merekam perahu, perburuan kolektif di perairan, dan penggembalaan hewan.
“Ini menunjukkan bahwa manusia awal di Nusantara sudah dapat mengarungi lautan dan sudah memiliki tradisi maritim. Lukisan-lukisan purba ini menunjukkan memori visual dunia maritim Austronesia yang nantinya turut membentuk identitas kepulauan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik,” jelas Fadli.
Manusia purba di kawasan yang kini disebut sebagai Indonesia ini adalah manusia yang disebutnya sudah bembentuk peradaban, mampu bercerita, mampu melakukan pemakaman dengan hormat, punya teknologi logam, memetakan ruang sakral, dan mengarungi lautan.
“Beremigrasi dan merantau ke berbagai penjuru dunia. Inilah mengapa kami menyebut Indonesia sebagai salah satu arsip peradaban tertua umat manusia,” kata Fadli Zon.
Konferensi internasional ini dihadiri peneliti dan pemangku kebijakan dari 40 negara, berlangsung di Museum Manusia Purba Sangiran dan Museum Ullen Sentalu Yogyakarta dari 27 Oktober hingga 6 November 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/10/2025 15:53
Cegah Penyimpangan, Kemenhaj Gandeng KPK-Kejagung Awasi Ketat Pelaksanaan Haji 2026 – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Haji dan Umrah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengawal ketat pelaksanaan haji 2026.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

“Pada penyediaan tahun 2026 kami meminta KPK dan Kejagung untuk turut mengawal proses sejak awal,” kata Dahnil dalam rapat tersebut.

Menurut Dahnil, keterlibatan Kejagung dan KPK ini untuk menghindari potensi penyimpangan dalam proses penyediaan dan memberikan kejelasan dan kewajiban dan hak kepada para pihak jika terjadi wanprestasi pelayanan.

“Pihak Kejagung sudah banyak terlibat di Arab Saudi melalui atase hukum dan dalam negeri juga proses pendampingan terus dilakukan oleh kejagung,” kata politikus Partai Gerindra itu.

Sementara itu, Dahnil sebelumnya menyatakan, Indonesia mendapat 221 ribu kuota haji dari Kerajaan Arab Saudi pada tahun 2026.

Dari jatah tersebut, kuota jemaah haji reguler 92 persen, sementara jemaah haji khusus sebanyak 8 persen. Untuk jumlahnya, jemaah haji reguler 203.000 orang, kemudian sekitar 17.000an untuk jemaah haji khusus.

“Kami membagi kuota haji reguler per provinsi berdasarakan proporsi daftar tunggu jemaah haji antar provinsi,” kata Dahnil.

28/10/2025 13:50
Biaya Haji 2026 Bakal Turun, Dahnil Anzar Simanjuntak Beber Angka Ini

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Haji kini tengah membahas mengenai biaya haji pada 2026 mendatang. Ada kepastian biaya haji akan turun dibanding 2025.

Terkait hal itu, pemerintah mengusulkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 atau 1447 Hijriah sebesar Rp88.409.365 per jemaah atau turun sejuta dari biaya pada 2025.

Hal tersebut diungkapkam Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak saat rapat bersama Komisi VIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/10).

“Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp88.409.365,” kata dia, Senin.

Dahnil melanjutkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2026 atau dana yang ditanggung jemaah untuk beribadah ke Tanah Suci sebesar Rp54.924.000 atau setara dengan 62 persen dari nilai total.

“Nilai manfaat optimalisasi sebesar Rp33.485.365 atau 38 persen,” ujar politikus Gerindra itu.
Dahnil mengatakan penentuan besaran biaya haji 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

“Dalam menentukan komponen BPIH, sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik dengan biaya yang wajar,” tutur eks Ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu.

Namun, kata dia, pemerintah masih mencari peluang agar BPIH 2026 bisa lebih turun dari asumsi awal.

Pemerintah, kata Dahnil, masih menyisir semua komponen biaya agar penurunan tidak mengorbankan kualitas layanan jemaah.

“Besok akan dilanjutkan raker lagi jam 10.00, masih terkait dengan BPIH. Amanah presiden jelas, ongkos haji harus turun, dan DPR sebagian besar bersepakat untuk menyisir satu per satu komponen biaya yang bisa diturunkan,” ujar Dahnil usai rapat, Senin.

27/10/2025 21:09
Atasi TKD Disunat, Pemkab Pasuruan Genjot PAD Lewat Digitalisasi Pajak dan Retribusi

Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan menegaskan komitmennya untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Langkah ini menjadi strategi utama daerah untuk menjaga kemandirian fiskal dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna ketiga DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (27/10/2025). Ia mengapresiasi seluruh fraksi, khususnya Fraksi Gerindra, atas dukungan dan masukan yang mendorong pemerintah daerah mempercepat inovasi pendapatan.

“Kami berterima kasih atas perhatian dan dorongan semua pihak. Pandangan dan kritik yang konstruktif menjadi motivasi bagi kami agar ketergantungan terhadap TKD bisa semakin berkurang,” ujar Mas Rusdi.

Menurut Rusdi, Pemkab Pasuruan telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menggenjot PAD melalui digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi daerah. Inovasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi, akurasi data, serta transparansi proses pemungutan.

Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan integrasi dan pemutakhiran data potensi pajak berbasis sistem informasi terpusat. “Pendekatan berbasis data akan membantu kami mengenali sektor-sektor potensial yang selama ini belum tergarap maksimal,” ungkapnya.

Langkah penguatan juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi lintas sektor. Dengan sinergi yang lebih solid, pelaksanaan pemungutan pajak diharapkan semakin efektif dan adil.

“Langkah ini tidak hanya soal meningkatkan angka pendapatan, tapi juga memastikan bahwa pemungutan pajak dan retribusi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum,” tambahnya.

Pemerintah daerah turut menggelar operasi sisir dan program jemput bola guna mempercepat penagihan serta memperluas jangkauan penerimaan daerah. Strategi ini dinilai efektif dalam memperkuat arus kas dan menekan potensi tunggakan pajak.

Menanggapi berkurangnya TKD, Bupati Rusdi menegaskan Pemkab Pasuruan akan menerapkan prinsip efisiensi dan fokus pada belanja prioritas. Layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kewajiban terhadap pihak ketiga tetap menjadi fokus utama.

“Kami tetap menjaga agar pelayanan dasar kepada masyarakat tidak terganggu. Prinsip efisiensi akan kami terapkan tanpa mengorbankan kebutuhan publik,” tutup Mas Rusdi. [ada/beq]

27/10/2025 15:23
Gerindra Surabaya Serahkan Bantuan Keranda ke Warga Kalibokor, Ajak Kader Lebih Dekat dengan Masyarakat

Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Surabaya menyerahkan bantuan keranda mayat kepada warga RW 6 Kalibokor, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya, pada Senin (20/10/2025).

Penyerahan dilakukan oleh Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya, Zaenal Alim, mewakili Ketua DPC Gerindra Surabaya sekaligus Anggota DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso.

“Ini upaya menyerap aspirasi warga agar kehadiran Gerindra benar-benar dirasakan. Pesan dari Ketua DPC, Bapak Cahyo Harjo Prakoso, kami diminta untuk selalu mendekat dan mendengar apa yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Zaenal.

Kegiatan berlangsung di Balai RW 6 dan disaksikan langsung oleh Ketua RW 6 Kalibokor Pucang Sewu, Nurtoyo, bersama seluruh Ketua RT 1 hingga RT 10. Suasana acara berlangsung akrab, warga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai kebutuhan terkait sarana umum dan persoalan sosial kemasyarakatan di lingkungan mereka.

“Kami berterima kasih atas perhatian dan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi langsung. Bantuan ini sangat bermanfaat, dan kami berharap komunikasi seperti ini terus berlanjut,” tutur Nurtoyo.

Ketua DPC Gerindra Surabaya, Cahyo Harjo Prakoso, secara terpisah menegaskan bahwa kegiatan sosial seperti ini akan menjadi agenda rutin partai. Menurutnya, Gerindra ingin memastikan setiap kebijakan dan langkah politik lahir dari kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Kami ingin Gerindra tidak hanya hadir saat pemilu, tapi juga setiap saat masyarakat membutuhkan. Menyerap aspirasi warga adalah cara kami memastikan perjuangan partai tetap berpihak kepada rakyat,” tegas Cahyo.

Cahyo menambahkan, kegiatan serupa akan terus menyasar berbagai wilayah di Kota Surabaya. Ia menilai langkah mendekatkan kader dengan warga menjadi kunci membangun kepercayaan dan kedekatan masyarakat terhadap partai.

“Kami akan hadir di banyak titik kampung dan wilayah Surabaya untuk memastikan suara warga tersalurkan dan tertangani. Komitmen kami jelas, Gerindra harus hadir dan terasa manfaatnya oleh warga,” kata Cahyo. [asg/beq]

27/10/2025 14:12
Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Fadli Zon: Tunggu Keputusan Presiden

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan usulan jumlah pasti penambahan gelar pahlawan akan ditentukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Kementerian Sosial menyerahkan 40 nama tokoh untuk mendapatkan gelar pahlawan. Salah satunya Presiden ke-2 RI Soeharto.

“Nanti, ya, nanti itu [penetapan gelar pahlawan] akan ditentukan oleh Presiden,” kata Fadli Zon.

Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) itu mengatakan bahwa jumlah nama yang diajukan masih dikaji lebih lanjut oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pahlawan Pusat (TP2GP).

Menurutnya, banyaknya penambahan gelar pahlawan semakin baik lantaran dapat mengakomodasi tokoh-tokoh yang belum mendapatkan gelar tersebut. Meski begitu secara statistik, katanya, dalam satu tahun terdapat 8 nama tokoh yang memperoleh gelar pahlawan.

“Lebih banyak, lebih bagus, karena juga ada usulan-usulan yang mengakomodasi dari berbagai macam Provinsi dan memang banyak tokoh yang mereka sangat pantas menjadi pahlawan, belum mendapatkan gelar tanda,” jelasnya.

Politisi Partai Gerindra itu menyebut kriteria tokoh yang diajukan Kementerian Sosial telah memenuhi syarat. Meski demikian, dia menekankan segala keputusan ada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, kajian nama pahlawan yang baru segera rampung sebelum tanggal 10 November 2025 dan direncanakan diumumkan saat 10 November 2025.

“Jadi, nanti tentu kami akan kaji itu sebelum 10 November karena ini dalam rangka hari pahlawan, jadi sebelum itu,” ucapnya.

Secara teknis penentuan nama pahlawan, dia menuturkan dari usulan yang diberikan oleh Kemensos akan dikaji oleh TP2GP. Hasil kajian dilimpahkan ke GTK dan didiskusikan serta diputuskan oleh Presiden.

Adapun, terkait pro-kontra sejumlah nama yang akan mendapatkan gelar pahlawan, menurutnya hal itu wajar terjadi. Baginya, perlu melihat tokoh-tokoh dari jasa yang diberikan kepada negara.

“Tapi kan kalau kita lihat di masa-masa lalu juga ada semacam yang kita lihat adalah bagaimana jasa-jasanya orangnya dan lain-lain,” ucapnya.

26/10/2025 18:04
Aturan Tenda Hajatan Tutup Jalan, Komisi A DPRD Surabaya Minta Pemkot Tidak Gegabah

Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengingatkan Pemkot agar tidak tergesa-gesa membuat aturan pembatasan tenda hajatan yang menutup jalan kampung.

Dia menilai rencana Wali Kota Eri Cahyadi harus mempertimbangkan kearifan lokal dan kebiasaan warga yang selama ini saling memaklumi.

“Tidak perlu buru-buru menyikapi keluhan sebagian warga. Kalau betul-betul akan dilarang, Pemkot Surabaya harus memberikan solusi,” ujar Yona, Minggu (26/10/2025).

Politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini menyebut, sejak dulu masyarakat Surabaya memiliki budaya tepo seliro dan tenggang rasa dalam menggelar hajatan. Menurut dia, fenomena penutupan jalan lingkungan untuk acara nikahan, khitan, syukuran keluarga, hingga kedukaan sudah berjalan dengan mekanisme sosial yang kuat di tingkat RT/RW.

“Mulai nikahan, khitan, kumpul keluarga besar atau kedukaan, selama ini warga mendirikan tenda itu lazimnya sudah izin RT/RW dan tetangga kanan kiri. Warga memaklumi,” ucap dia.

Cak Yebe menilai, tidak semua hajatan harus melalui izin berlapis sampai tingkat kepolisian. Dia menyebut perlu ada klasifikasi jenis tenda yang berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.

“Klasifikasikan dulu hajatan yang dianggap berpotensi mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan masyarakat, jangan digeneralisir,” jelas Cak Yebe.

Menurut dia, tenda yang dipasang satu hingga tiga unit dengan ukuran kecil sebenarnya tidak berdampak signifikan. Namun, jika panjang tenda sudah melebihi 18 meter, barulah diperlukan mekanisme izin lebih lanjut.

“Kalau tiga tenda ukuran sampai 12 meter dimaknai panjang per tenda 4 meter, itu tidak ngaruh sama sekali. Yang berpotensi masalah itu yang lebih dari 18 meter panjangnya,” tegas Cak Yebe.

Cak Yebe menambahkan, lazimnya tenda hajatan hanya terpasang singkat dan dibongkar cepat. Untuk tenda duka pun, meski sedikit lebih lama, masyarakat tetap memaklumi sepanjang masih dalam batas kewajaran dan ada akses jalan alternatif.

“Biasanya pemasangan tenda paling lama mulai H-2 dan dibongkar H+1. Kalau tenda duka biasanya lebih lama bisa H+7 tapi warga memahami,” kata dia.

Dia menilai, aturan yang tepat adalah tetap mengedepankan izin berjenjang sesuai skala acara. Untuk hajatan kampung berskala kecil cukup melalui persetujuan RT/RW dan Ketua RW yang konfirmasi ke Lurah, sementara acara besar yang mengundang massa lebih luas bisa dilengkapi izin kepolisian untuk ijin keramaian.

“Tenda hajatan yang hanya menutup jalan sehari, sebaiknya semua memaklumi. Budaya saling menghargai antartetangga di Surabaya itu tinggi,” tutur Cak Yebe.

Cak Yebe mengingatkan, kebijakan publik harus menyentuh rasa keadilan sosial masyarakat. Tidak semua warga punya kemampuan ekonomi menggelar hajatan di gedung atau di Ballroom hotel di Surabaya. Dia berharap aturan nanti tidak menyalahi jati diri kampung-kampung Surabaya yang hidup rukun dan guyub.

“Saya melewati jalan kampung yang ditutup karena hajatan, saya memaklumi. Fenomena ini sudah jamak. Sebaiknya tidak perlu disikapi berlebihan,sing penting saling bisa memahami dan tepo sliro, pun demikian dengan sang sohibul hajat, tidak bersikap semaunya sendiri harus dipikirkan hak pengguna jalan,” pungkas Cak Yebe. [asg/suf]

26/10/2025 17:29
Menteri Fadli Zon Buka-bukaan soal Progres Penyusunan Buku Sejarah Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon memaparkan progres penulisan buku sejarah Indonesia hingga saat ini. Menurutnya, penulisan buku sejarah Indonesia terbaru masih dalam proses penyuntingan atau editing.

“Menurut laporan dari tim sekarang ini adalah proses editing. Jadi menulis adalah satu hal, mengedit itu satu hal yang lain,” katanya dalam acara diskusi bersama awak media di Jakarta pada Jumat malam (24/10/2025).

Politisi Partai Gerindra tersebut mengaku belum melihat wujud buku sejarah Indonesia yang direncanakan meliputi 10 sampai 11 jilid itu.

Hal itu terjadi lantaran ahli yang menjadi tim penyusun buku sejarah Indonesia belum memberi bocoran draf kepada pihak Kementerian Kebudayaan.

“Saya belum pernah lihat bukunya, satu paragraf pun saya tidak lihat. Belum lihat, karena mereka belum menyerahkan. Karena ini memang mereka bekerja secara independen berdasarkan keahliannya, kepakarannya. Jadi saya sendiri belum lihat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Fadli Zon mengatakan penulisan buku sejarah Indonesia semula ditargetkan selesai pada Agustus 2025 agar bisa menjadi hadiah ulang tahun ke-80 RI.

Meski telah selesai ditulis pada Agustus 2025, dia menuturkan proses penyuntingan atau editing ternyata masih harus dikerjakan.

Fadli berharap proses pembuatan buku sejarah Indonesia yang telah diperbarui bisa selesai Desember 2025.

“Mudah-mudahan nanti buku ini sudah siap pada tanggal 14 Desember, yaitu bertepatan dengan Hari Sejarah,” ungkapnya.

Kementerian Kebudayaan melibatkan 112 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia dalam penulisan buku sejarah Indonesia.

Naskah buku sejarah Indonesia yang telah diperbarui sudah melalui uji publik di Universitas Indonesia pada 25 Juli, Universitas Lambung Mangkurat pada 28 Juli, Universitas Negeri Padang pada 31 Juli, dan Universitas Negeri Makassar pada 4 Agustus.

Naskah buku sejarah Indonesia tersebut mencakup temuan dan hasil penelitian baru tentang sejarah Indonesia. Fadli mengatakan bahwa pemerintah perlu menulis buku sejarah dari perspektif Indonesia yang tidak berdasarkan perspektif pemerintah kolonial.

26/10/2025 13:34