partai: Gerindra

  • [POPULER NASIONAL] MKD Bakal Panggil Anggota DPR Sebar Isu Partai Coklat | PKB Bantah Ogah-ogahan Menangkan RK-Suswono

    [POPULER NASIONAL] MKD Bakal Panggil Anggota DPR Sebar Isu Partai Coklat | PKB Bantah Ogah-ogahan Menangkan RK-Suswono

    [POPULER NASIONAL] MKD Bakal Panggil Anggota DPR Sebar Isu Partai Coklat | PKB Bantah Ogah-ogahan Menangkan RK-Suswono
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Isu tentang pengerahan aparat kepolisian atau diistilahkan dengan ”
    partai coklat
    ” pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 terus bergulir di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
    Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menyatakan bakal memeriksa siapapun anggota legislatif yang melontarkan tudingan itu buat diklarifikasi.
    Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membantah tidak bekerja keras memenangkan pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur Ridwan Kamil-Suswono pada
    Pilkada Jakarta 2024
    .
    Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Nazaruddin Dek Gam memastikan akan memeriksa siapa pun anggota Dewan yang dilaporkan dan terbukti untuk dimintai keterangannya.
    “Intinya begini, siapa pun yang masuk laporan ke MKD pasti kita periksa,” kata Nazaruddin kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (30/11/2024).
    Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya mengungkap bahwa ada seorang anggota DPR yang dilaporkan usai melontarkan tudingan terkait pengerahan partai coklat (parcok) atau pengerahan aparat kepolisian pada Pilkada 2024. Namun, politikus Gerindra itu enggan mengungkap identitas anggota DPR yang dimaksud.
    Sementara itu, Nazaruddin menegaskan, pihaknya tak memandang latar belakang partai politik anggota Dewan yang dilaporkan.
    Menurutnya, siapa pun anggota Dewan yang dilaporkan, akan dimintai keterangannya jika memang terbukti terlibat.
    “Siapa pun dia, dari partai apa pun, kasus apa pun, pasti akan kita undang untuk kita minta klarifikasinya. Jadi kita enggak mandang apakah dari partai PDI-P, Gerindra, atau siapa pun,” ujar dia.
     
    Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid membantah tudingan yang menyebut PKB tidak bekerja memenangkan Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024.
    Jazilul mengatakan partainya sudah bekerja keras dan mengeluarkan uang banyak untuk memenangkan RK-Suswono.
    “Kalau yang dijual tidak laku mau apa? Bekerja secara kuat jadi semuanya bekerja, jangan ada tuduhan tidak bekerja, teman- teman ini bekerja bahkan keluar uang,” ujar Jazilul di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
    Jazilul juga mendapatkan laporan bahwa semua struktur di partai sudah bekerja keras memenangkan RK-Suswono. Namun, ia menilai sosok yang diusung di pilkada juga berperan menentukan kemenangan.
    “Teman-teman juga saya mendapatkan laporan seluruh anggota DPRD (PKB) Provinsi DKI semua bekerja, struktur semua bekerja, tapi saya sampaikan bahwa memang berbeda antara pileg dengan pilkada, pilkada sosok calon itu sangat menentukan juga,” ujar Jazilul.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saya Tak Ingin Negara Kalah

    Saya Tak Ingin Negara Kalah

    GELORA.CO – Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait alias Ara, menghebohkan publik dengan mengumumkan sayembara untuk mencari buron legendaris KPK, Harun Masiku.

    Tak tanggung-tanggung, Ara bahkan menyiapkan uang sejumlah Rp 8 miliar bagi yang berhasil menangkap Masiku.

    Ara menjelaskan bahwa sayembara itu dilakukannya semata-mata sebagai bentuk partisipasi publik. Ia menyebut, tak ingin negara kalah dengan satu orang koruptor bernama Harun Masiku.

    “Masa ada kasus besar kayak begitu, ini negara besar, ya, partisipasi publiknya tinggi, ya, masa Harun Masiku bisa mengalahkan negara sih?” ujar Ara kepada wartawan di Rusun Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11).

    “Saya sebagai warga negara tidak terima negara saya, bangsa ini kalah sama koruptor namanya Harun Masiku,” sambung mantan politikus PDIP itu.

    Masiku merupakan mantan caleg PDIP yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap komisioner KPU pada awal 2020 lalu. Hingga kini, Masiku sudah hampir 5 tahun berstatus buron dan belum kunjung diringkus KPK.

    Ara menduga bahwa ada orang besar di balik kasus Masiku tersebut. Menurutnya, Masiku tak mungkin hilang begitu saja saat lembaga antirasuah terus mencari keberadaannya.

    Oleh karenanya, Ara menekankan bahwa sudah saatnya rakyat ikut terlibat dalam upaya menangkap Harun Masiku. Lewat sayembara yang diadakannya, Ara ingin negara bisa menang melawan koruptor.

    “Dan saya yakin itu ada masalah-masalah besar yang dia simpan, dan dia melibatkan orang-orang besar, saya tidak tahu, ya. Tapi enggak mungkin tiba-tiba dia bisa hilang begitu dicari kemana-mana,” ucap dia.

    “Nah mungkin ini sudah waktunya rakyat terlibat. Pasang mata, telinga baik-baik, ya, dari berkat yang Tuhan kasih kepada saya, saya tidak mau negara ini kalah dari koruptor yang namanya Harun Masiku. 

    Negara ini harus menang, ya. Kasih informasinya kepada siapa, Rp 8 miliar ya dari uang pribadi saya,” pungkasnya.

    Lebih lanjut, Ara menyebut bahwa respons yang muncul di publik, termasuk oleh KPK, juga positif.

    “Kan sudah disampaikan oleh KPK itu oke, betul, kan? Dan saya mendapatkan WA, SMS dari teman-teman DPR juga saya lihat positif, kok, dari KPK positif, kok,” tutur dia.

    Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, angkat bicara terkait sayembara yang dibuka Ara. Ia menyebut bahwa pihaknya terus berupaya melakukan pencarian terhadap Harun Masiku.

    Oleh karenanya, Tanak pun mengapresiasi langkah Ara untuk membantu pencarian buron legendaris KPK tersebut.

    “Kita patut mengapresiasi hal baik yang dilakukan oleh Pak Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia, untuk membantu melakukan penangkapan terhadap Harun Masiku,” kata Tanak saat dihubungi, Kamis (28/11) kemarin.

    “Melalui sayembara dengan memberi hadiah Rp 8 miliar bagi yang menangkap Harun Masiku dalam upaya menegakkan hukum di NKRI,” lanjutnya.

    Bahkan, Tanak menekankan bahwa upaya Ara tersebut patut diberikan penghargaan oleh negara.

    “Sikap beliau tentunya layak/patut menjadi contoh dan beliau patut diberi penghargaan atas sikap beliau untuk melakukan hal yang sungguh sangat luar biasa baik,” imbuh dia.

    “Untuk itu, sudah sepatutnya beliau diberi penghargaan oleh negara,” paparnya.

    Pasalnya, kata Tanak, dari sekitar kurang lebih 280 juta jiwa penduduk Indonesia, hanya Ara yang berani mengorbankan hartanya untuk membantu penangkapan buron KPK tersebut.

    “Dari sekitar 281,6 juta jiwa penduduk Indonesia, hanya beliau yang mau mengorbankan hartanya agar pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dapat ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum,” pungkas dia.

    Kasus Harun Masiku

    Kasus Harun Masiku ini terungkap diawali OTT KPK pada Januari 2020. Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjadi salah satu pihak yang dijerat tersangka dalam kasus penerimaan suap tersebut. Wahyu terbukti menerima suap senilai Rp 600 juta dari mantan caleg PDIP itu.

    Suap diberikan agar Wahyu mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR F-PDIP melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

    Sementara Harun Masiku yang gagal ditangkap KPK pada saat OTT masih buron hingga kini. Sudah hampir 5 tahun, ia masih buron dan belum kunjung diringkus oleh lembaga antirasuah.

    Wahyu Setiawan mendapat Pembebasan Bersyarat per tanggal 6 Oktober 2023. Usai bebas itu, Wahyu Setiawan sempat diperiksa KPK juga tak lama setelah rumahnya digeledah penyidik.

    Adapun KPK juga telah mencegah lima orang ke luar negeri, yang merupakan pengembangan kasus Harun Masiku. Mereka diduga terkait dengan upaya perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku.

    Mereka yang dicegah yakni: advokat bernama Simeon Petrus; mahasiswa Hugo Ganda dan Melita De Grave; Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto; hingga staf Hasto yang bernama Kusnadi.

  • Buat Sayembara Tangkap Harun Masiku, Ara: Saya Tidak Mau Negara Kalah dengan Koruptor

    Buat Sayembara Tangkap Harun Masiku, Ara: Saya Tidak Mau Negara Kalah dengan Koruptor

    Jakarta, Beritasatu.com – Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait, mengungkapkan alasan dirinya mengadakan sayembara untuk menangkap buronan KPK Harun Masiku. Dalam sayembara ini, ia menawarkan hadiah senilai Rp 8 miliar dari uang pribadinya.

    Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, langkah tersebut dilakukan karena ia merasa tidak rela apabila Indonesia tunduk kepada seorang koruptor.

    “Saya sebagai warga negara tidak terima negara saya, bangsa ini, kalah dengan koruptor yang namanya Harun Masiku. Saya yakin ada masalah-masalah besar yang dia simpan, dan dia melibatkan orang-orang besar. Saya tidak tahu ya,” kata Ara saat ditemui di Rusunawa Rawa Buaya, Sabtu, (30/11/23).

    Menteri perumahan dan kawasan permukiman (PKP) tersebut menambahkan, sayembara ini diharapkan menjadi momentum dalam melibatkan masyarakat dalam memburu pelaku korupsi seperti Harun Masiku.

    “Ini sudah waktunya rakyat terlibat. Pasang mata dan telinga baik-baik, dari berkat yang Tuhan kasih kepada saya, saya tidak mau negara ini kalah dari koruptor yang namanya Harun Masiku. Negara ini harus menang,” tegasnya.

    Ara juga mengungkapkan, sejak mengadakan sayembara penangkapan Harun Masiku, ia menerima dukungan positif dari sejumlah pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Bikin Sayembara Tangkap Harun Masiku, Maruarar: Saya Tidak Terima Bangsa Ini Kalah oleh Koruptor

    Bikin Sayembara Tangkap Harun Masiku, Maruarar: Saya Tidak Terima Bangsa Ini Kalah oleh Koruptor

    Bikin Sayembara Tangkap Harun Masiku, Maruarar: Saya Tidak Terima Bangsa Ini Kalah oleh Koruptor
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait, mengaku tidak terima jika Indonesia harus kalah oleh koruptor.
    Itu sebabnya Ara, sapaan Maruarar, membuat sayembara dengan hadiah Rp 8 miliar untuk warga yang berhasil menangkap buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harun Masiku.
    “Saya sebagai warga negara tidak terima bangsa ini kalah oleh koruptor seperti Harun Masiku,” ujar Ara saat ditemui di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).
    Menurut Ara, Harun Masiku menyimpan rahasia besar yang dapat melibatkan pihak-pihak berkepentingan.
    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) itu menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam memberantas korupsi, terutama kasus Harun Masiku.
    “Sudah waktunya rakyat terlibat. Pasang mata dan telinga. Dengan berkat yang Tuhan berikan kepada saya, saya tidak mau bangsa ini kalah oleh koruptor seperti Harun Masiku. Negara ini harus menang,” tegasnya.
    Ara juga mengungkapkan bahwa ia mendapatkan dukungan dari KPK dan beberapa anggota DPR RI setelah mengumumkan sayembara tersebut.
    Sebelumnya, Ara menawarkan hadiah Rp 8 miliar dari dana pribadinya sebagai insentif untuk menemukan Harun Masiku.
    Ia menekankan bahwa partisipasi publik sangat penting untuk memastikan tidak ada individu yang kebal hukum di Indonesia.
    “Kita ingin memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Masa seorang tersangka yang sudah bertahun-tahun bisa bebas berkeliaran?” kata Ara saat ditemui di Stasiun Manggarai, Rabu (27/11/2024), seperti dikutip dari Kontan.co.id.
    Ara menambahkan, kasus Harun Masiku perlu diungkap kembali mengingat minimnya perkembangan selama bertahun-tahun.
    Untuk diketahui, eks kader PDI-P Harun Masiku menjadi buron atas kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
    Harun merupakan salah satu dari empat tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.
    Ia diduga menyuap Wahyu Setiawan sebesar Rp 1,5 miliar, yang sebagian dari dana itu diduga disiapkan untuk diberikan kepada komisioner KPU lainnya. Tujuannya adalah agar KPU menetapkan Harun sebagai anggota DPR RI.
    Dalam Pemilu Legislatif 2019, Harun yang berada di posisi keenam berupaya menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Padahal, kursi tersebut seharusnya diberikan kepada calon legislatif dengan suara terbanyak kedua, yakni Riezky Aprilia.
    PDI-P mengklaim bahwa proses penunjukan Harun sebagai pengganti Nazarudin telah melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rezim yang Tidak Bisa Urus Rakyat Sendiri Tak Berhak Komentari Kebijakan Negara Lain

    Rezim yang Tidak Bisa Urus Rakyat Sendiri Tak Berhak Komentari Kebijakan Negara Lain

    GELORA.CO  – Menteri Luar Negeri RI, Sugiono mengatakan rezim atau pemerintahan yang tidak bisa mengurus rakyat sendiri tidak berhak mengomentari kebijakan negara lain.

    Hal itu diucapkannya saat meniru pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Sugiono mulanya berbicara negara yang kuat adalah negara yang memiliki pertahanan dan ekonomi yang kuat. Karenya, pemerintahan Prabowo terus berupaya untuk menghilangkan kemiskinan di Indonesia.

    Lalu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu pun mengungkit bahwa Presiden Prabowo pernah menyatakan pemerintahan yang tidak bisa mengurus rakyat sendiri tidak berhak berkomentar kepada negara lain.

    “Beliau saat berbicara di depan CSIS. Bahwa rezim atau pemerintahan yang tidak bisa mengurus rakyatnya sendiri, tidak berhak mengomentari kebijakan negara lain,” kata Sugiono dalam conference on Indonesian Foreign Policy di Citizen Diplomacy Hall, The Kasablanka Hall, Jakarta pada Sabtu (30/11/2024).

    Sugiono pun menuturkan bahwa pemerintahan Prabowo akan menyelesaikan seluruh masalah di dalam negeri. Dia menuturkan bahwa Indonesia harus terbebas dari kemiskinan dan kelaparan.

    “Kita harus terbebas dari ketergantungan yang berlebihan. Dan kita harus mengolah kekayaan kita sendiri untuk kesejahteraan rakyat kita. Kita yakin dengan kekayaan yang dimiliki Indonesia, ekonomi kita akan maju. Dan ketika ekonomi Indonesia maju, ketika rakyatnya sejahtera, saya kira saat itulah kita bisa menjadi sangat kuat, lugas, dan mendunia,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Sugiono menuturkan arah diplomasi Indonesia akan mendukung program-program nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Namun, nantinya tetap akan berpegang teguh dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilahay Indonesia.

    “Dan saat kita melakukannya, kita juga akan memastikan bahwa kawasan kita di Pasifik tetap menjadi tempat yang damai, aman, dan stabil bagi semua, berdasarkan rasa saling menghormati dan hukum internasional,” pungkasnya

  • Anies Sindir Pilkada Bukan Ramalan Cuaca, Gerindra Komen Begini

    Anies Sindir Pilkada Bukan Ramalan Cuaca, Gerindra Komen Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman memberikan tanggapan terkait pernyataan Anies Baswedan yang menyebutkan bahwa hasil Pilkada Jakarta bukanlah seperti ramalan cuaca.

    Habiburokhman menyampaikan bahwa dirinya memiliki pandangan yang sama dengan Anies. Namun yang pasti, pihaknya masih akan tetap menunggu keputusan pasti dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    “Ya pasti. Saya berpendapat yang sama, kita tunggu saja. Kita sama dengan Pak Anies pendapatnya, tunggu saja,” ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat dikutip dari Detik.com, Sabtu (30/11/2024).

    Habiburokhman mengklaim bahwa hasil pengumpulan data yang dilakukan timnya sangat akurat. Mengingat, tim yang terlibat dalam peninjauan Pilkada Jakarta bekerja cukup militan.

    “Jadi kami punya hasil rekap yang sangat akurat, yang sangat jelas didapat dari tim-tim yang sangat-sangat militan. Tim kami ini sangat militan,” ujarnya.

    Selain itu, ia juga membeberkan bahwa data yang disajikan oleh tim pemenangan pasangan calon Ridwan Kamil (RK) dan Suswono (RK-Suswono) adalah benar. Ia pun menegaskan bahwa tim pemenangan Ridwan Kamil-Suswono akan terus mengawal proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU secara berjenjang.

    “Pendukung Pak Ridwan Kamil ini sangat militan. Sehingga kami hakulyakin data yang kami miliki benar dan kami akan kawal. Kami akan kawal rekapitulasi berjenjang yang sedang berjalan saat ini,” kata dia.

    Sebelumnya, Anies menanggapi klaim dari tim pasangan calon Pilkada Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), yang menyatakan bahwa Pilkada Jakarta kemungkinan besar akan berlangsung dua putaran. Anies menegaskan bahwa hasil Pilkada bukanlah hal yang bisa diprediksi seperti ramalan cuaca.

    “Ini bukan ramalan cuaca, jadi lihat data, lihat faktanya saja,” ujar Anies saat menghadiri acara Rakernas Ikatan Advokasi Indonesia (Ikadin) di Jimbaran, Badung, seperti dilansir detikBali, Jumat (29/11/2024).

    Anies pun optimistis bahwa kemenangan ada di tangan pasangan cagub dan cawagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno. Optimisme itu berdasarkan data saat ini yang menunjukkan Pramono-Rano meraih suara 50,07%.

    “Ya Anda lihat saja datanya, lihat data KPU saja,” kata mantan Gubernur Jakarta itu.

    (fab/fab)

  • Menang kalah sudah biasa, saatnya pemimpin baru Andra Soni rangkul semua pihak untuk bangun Banten

    Menang kalah sudah biasa, saatnya pemimpin baru Andra Soni rangkul semua pihak untuk bangun Banten

    Abdullah Kelrey dan Fernando Emas / Foto: Istimewa

    Menang kalah sudah biasa, saatnya pemimpin baru Andra Soni rangkul semua pihak untuk bangun Banten
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 29 November 2024 – 17:39 WIB

    Elshinta.com – Founder Nusa Ina Connection, Abdullah Kelrey mengatakan bahwa kontestasi Pilkada Banten 2024 telah berlangsung aman dan damai pasca proses pencoblosan.

    Sekalipun dalam kontestasi Pilgub Banten 2024, pasangan Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi kalah dari pasangan rivalnya, yakni Andra Soni dan Dimyati Natakusumah dalam hasil Quick Count (hitung cepat).

    “Bu Airin soal kepemimpinan sudah selesai, darah biru. Dia paham betul bagaimana menang dalam pemilu, pun kalau kalah ya bagaimana menyikapinya,” kata Kelrey dalam podcast Tribunrakyat bertema “Pemimpin Baru Harapan Baru: Bangun Banten Bersama”, Jumat (29/11), seperti dalam rilis yang diterima Redkasi Elshinta.com.

    Ia yakin Airin akan dewasa dalam menyikapi kekalahan dengan memberikan pendidikan politik kepada para pemilihnya.

    Sebab yang ia khawatirkan adalah kekecewaan para pemilih dan pendukung Airin yang tidak bisa legowo dengan hasil yang tidak mereka harapkan saat ini.

    “Yang bahaya kan orang-orang yang di bawah mereka yang mungkin marah karena bu Airin kalah. Mereka justru yang berpotensi melakukan provokasi,” ujarnya.

    Kelrey berkeyakinan bahwa Airin akan menunjukkan kedewasaannya dalam berpolitik. Sehingga potensi keterbelahan bisa diminimalisir pasca Pilkada 2024.

    “Politik kita harus dewasa, harus kita nenunjukkan pada masyarakat lain bahwa pemahaman kita clear, kalau kalah ya legowo,” tuturnya.

    “Kita minta bu Airin bisa memberikan pendidikan politik begitu. Kalau hal itu dilakukan bu Airin, maka saya pikir nggak ada problem. Kalau bu Airin nggak melakukan hal itu, ya saya kira bu Airin bukan tokoh,” sambungnya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando eMas mengatakan bahwa pemenang Pilgub Banten 2024 harus bisa menunaikan janji politiknya kepada masayarakat.

    “Pak Andra Soni janji akan melakukan pemerataan di Banten,” kata Fernando.

    Namun yang tak kalah penting adalah bagaimana pembangunan di Banten juga dilakukan dengan pola rekonsiliasi. Dimana kompetitornya diajak untuk bekerja sama membangun Banten yang lebih baik dan sejahtera secara merata.

    “Beliau harus mencontoh apa yang dicontohkan pak Prabowo, merangkul semua. Saya harap beliau tak ada dendam politik dan merangkul semuanya termasuk yang berkompetisi dengannya saat pilkada,” ujarnya.

    Kemudian soal pemberantasan korupsi, Fernando juga menagih janji Andra Soni dan Dimyati Natakusumah agar benar-benar melakukan pemberantasan korupsi.

    Sebab rusaknya agenda pembangunan daerah salah satunya berasal dari praktik korupsi.

    Terlebih kata Fernando, salah satu fokus utama Presiden Prabowo Subianto adalah pemberantasan korupsi. Ia yakin Andra Soni melakukan hal sejalan dengan Prabowo, apalagi Gubernur Banten terpilih 2025-2030 adalah kader Partai Gerindra.

    “Pemberantasan korupsi juga harus serius dilakukan. Kita harap hadirnya pemimpin baru di Banten akan menghadirkan pengembangan yang baru,” katanya.

    Ditempat yang sama, Aktivis muda Banten, Achmad Fanani Rosyidi alias Awe mengatakan bahwa Banten harus lebih maju lagi dengan kepemimpinan baru hasil Pilkada 2024.

    Salah satunya adalah soal pembangunan manusia. Apalagi dalam sorotannya banyak anak yang masih buta huruf.

    “Masyarakat kecil dan pembangunan manusia harus diperhatikan. Jangan hanya mengakomodir kepentingan elite dan pengusaha besar,” kata Awe.

    Ia juga berharap Andra Soni dan Dimyati Natakusumah bisa merangkul semua pihak, termasuk juga pihak yang kalah dalam kontestasi Pilkada Banten.

    Tak terkeculi, keduanya harus bisa menggandeng masyarakat dan kelompok profesional untuk mewujudkan janji politik, serta menciptakan Banten yang lebih maju lagi.

    “Andra Soni dan Dimyati tidak bisa bekerja sendiri,” ujarnya.

    Ia yakin ke depan Banten bisa lebih baik ke depan di bawah kepemimpinan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Sebab, keterpilihan Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur merupakan keinginan murni rakyat Banten saat ini.

    “Kita sebagai masyarakat banten harus mengawal. Kalau mau Banten maju kita harus kawal pak Andra Soni agar Banten bisa sesuai dengan harapan rakyat,” tukasnya.

    Sumber : Sumber Lain

  • Gelar Reuni Akbar, Persaudaraan Alumni 212 Undang Prabowo

    Gelar Reuni Akbar, Persaudaraan Alumni 212 Undang Prabowo

    GELORA.CO –  Persaudaraan Alumni 212 bersiap menggelar reuni akbar yang akan berlangsung di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada hari Senin, 2 Desember 2024. Acara ini turut mengundang Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah politikus dari Partai Gerindra.

    “Seluruh ormas kita undang, seluruh ormas yang tergabung di Majelis Ulama Indonesia (MUI) semuanya kita undang. Pejabat negara pun kita undang. Prabowo kita undang, Dasco, Habiburokhman kita undang. Ya banyaklah kita undang,” kata Buya Husein kepada wartawan, Jumat (29/11/2024).

    Buya Husein menjelaskan bahwa Reuni Akbar 212 akan diselenggarakan di kawasan Monas pada 2 Desember 2024, dimulai dari pukul 02:00 WIB hingga 08:00 WIB.

    “Untuk lokasi alhamdulillah sudah fix di Monas. Alhamdulillah, semua perizinan sudah selesai, sudah 100 persen selesai,” ujar Husein.

    Buya Husein memperkirakan bahwa Reuni Akbar 212 ini akan dihadiri oleh sekitar 15 ribu orang, meskipun jumlah tersebut bisa saja meningkat.

    “Ya kita berharap massa yang datang sebanyak-banyaknya seperti reuni-reuni sebelumnya. Walaupun di pemberitahuan masuk ke kepolisian kita masukin 15 ribu,” ujar Husein.

    Beberapa tokoh nasional yang diundang telah mengonfirmasi kehadiran mereka, termasuk ulama besar Habib Rizieq Syihab, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang juga politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, serta Ustaz Bachtiar Nasir.

    “Beliau (Habib Rizieq) baru saja tadi pagi mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Mekkah, insyaallah beliau hadir untuk acara 212. Insyaallah beliau sudah fix, bahkan beliau ikut mengundang,” ujar Husein.

    Reuni Akbar 212 Merajut Umat Pasca-Pemilu 2024

    Husein menyatakan, Reuni Akbar 212 merupakan momentum untuk kembali merajut persatuan dan kesatuan pascapesta demokrasi Pemilu 2024.

    “Pilpres, pileg, pilkada, artinya sudah saatnya umat kembali merajut kesatuan, merajut persaudaraan. Jangan lagi terkotak-kotak dan kita datang dalam rangka ya minta sama Allah supaya mereka-mereka yang terpilih betul-betul amanah,” ujar Husein.

    “Kalau enggak amanah ya bukannya berkah, tapi musibah. Nah makanya kalau mereka-mereka yang enggak amanah kita minta sama Allah bagaimana caranya mereka segera diganti. Kita kepingin Indonesia ini baik, berkah, damai, sejahtera, tentram,” ucap Husein.

  • Gus Barra-Rizal Unggul di 5 Dapil Kabupaten Mojokerto

    Gus Barra-Rizal Unggul di 5 Dapil Kabupaten Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pasangan Calon (Paslon) 2 Mubarok (Muhammad Al Barra-Muhammad Rizal Oktavian berhasil unggul di lima Daerah Pemilihan (dapil). Dari lima dapil tersebut, pasangan Mubarok meraih 47 ribu suara dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto 2024.

    Di Kabupaten Mojokerto terbagi lima dapil. Dapil 1 meliputi Kecamatan Mojosari, Ngoro dan Pungging, Dapil 2 meliputi Kecamatan Gondang, Jatirejo, Pacet dan Trawas dan Dapil 3 meliputi Kecamatan Puri, Sooko dan Trowulan. Dapil 4 meliputi Kecamatan Dawarblandong, Gedeg, Jetis dan Kemlagi.

    Sementara Dapil 5 meliputi Kecamatan Bangsal, Dlanggu, Kutorejo dan Mojoanyar. Hasil quick count, di Dapil 1 Paslon 1 Idola (Ikfina Fahmwati-Sa’dulloh Syarofi memperoleh 65.594 suara sedangkan Paslon 2 Mubarok (Muhammad Al Barra-Muhammad Rizal Oktavian) dengan 82.409 suara.

    Dengan hasil tersebut, pasangan Mubarok unggul 16.819 suara. Dapil 2, Paslon 1 Idola mendapat 48.022 dan Paslon 2 Mubarok 64.238. Mubarok unggul 16.216 suara. Dapil 3, Paslon 1 Idola memperoleh 65.479, sedangkan Paslon 2 Mubarok 70.714. Mubarok unggul 5.235 suara.

    Dapil 4, Paslon 1 Idola mendapat 78.171 suara, sedangkan Paslon 2 Mubarok 82.883, Mubarok unggul 4.712 suara. Dapil 5, Paslon 1 Idola memperoleh 68.206 sedangkan Paslon 2 Mubarok 72.097, Mubarok unggul 3.891 suara.

    “Paslon 2 MUBAROK menang mutlak di semua Dapil Se Kabupaten Mojokerto. Data suara masuk sudah mencapai 100 persen penuh dan Paslon 2 Mubarok menang telak di semua dapil,” ungkap Ketua Tim Pemenangan 02, Suwandy Firdaus, Sabtu (30/11/2024).

    Masih kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Mojokerto ini, daa kemenangan sudah valid dan mempunyai kekuatan hukum. Lantaran, lanjut data tersebut diperoleh dari para saksi dan sudah ditandatangani.

    “Total keseluruhan perolehan suara di 5 dapil, Paslon 2 Mubarok menang mutlak dengan keunggulan 47 ribu suara. Sekali lagi, kemenangan Mubarok di Pilbup ini juga kemenangan rakyat mojokerto. Bismillah, segera tercipta pemerintahan Mubarok yang bersih, jujur dan amanah,” katanya.

    Pemerintahan Mubarok untuk mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur. Sekedar diketahui, pasangan Idola diusung empat partai politik (parpol) parlemen dan didukung dua parpol nonparlemen. Empat parpol parlemen tersebut yakni PKB, Partai Golkar, PDIP dan PKS.

    Enam porpol tersebut menguasai 25 atau 50 persen dari 50 kursi di DPRD Kabupaten Mojokerto periode 2024-2029 serta dua parpol nonparlemen adalah PSI dan Partai Buruh. Sedangkan pasangan Mubarok diusung enam partai parlemen yang menguasai 25 atau 50 persen dari 50 kursi DPRD Kabupaten Mojokerto periode 2024-2029.

    Yaitu NasDem, Demokrat, PAN, PPP, Gerindra dan Perindo. Pasangan Mubarok juga didukung enam partai nonparlemen, yakni Hanura, PBB, PKN, Gelora, Ummat dan Garuda. Dalam Pilkada Serentak 2024 kali ini, Ikfina pecah kongsi dengan Gus Barra di Pilbup Mojokerto 2024.

    Di Pilkada 2020, Gus Barra (Muhammad Al Barra) menjadi wakil Ikfina Fahmawati. Pasangan Ikfina-Barra (Ikbar) kala itu diusung Partai Demokrat, PKS, Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai Hanura dan PAN. Mereka sukses menumbangkan dua pasangan lain yakni Pungkasiadi-Titik Masudah, Yoko Priyono-Choirun Nisa.

    Ikbar dengan meraup 405.157 atau 65,2 persen suara. Sementara pasangan Yoko-Nisa mendapatkan 95.481suara atau setara dengan 15 persen dari suara sah. Petahana, Pungkasiadi-Titik Masudah memperoleh 120.458 suara atau setara dengan 19 persen lebih dari jumlah suara sah. [tin/beq]

  • Soal Isu Partai Coklat di Pilkada, MKD Bakal Panggil Anggota DPR yang Terlibat

    Soal Isu Partai Coklat di Pilkada, MKD Bakal Panggil Anggota DPR yang Terlibat

    Soal Isu Partai Coklat di Pilkada, MKD Bakal Panggil Anggota DPR yang Terlibat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Nazaruddin Dek Gam memastikan akan memeriksa siapa pun anggota Dewan yang dilaporkan dan terbukti untuk dimintai keterangannya.
    “Intinya begini, siapa pun yang masuk laporan ke MKD pasti kita periksa,” kata Nazaruddin kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (30/11/2024).
    Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya mengungkap bahwa ada seorang anggota DPR yang dilaporkan usai melontarkan tudingan terkait pengerahan
    partai coklat
    (
    parcok
    ) atau pengerahan aparat kepolisian pada Pilkada 2024.
    Namun, politikus Gerindra itu enggan mengungkap identitas anggota DPR yang dimaksud.
    Sementara itu, Nazaruddin menegaskan, pihaknya tak memandang latar belakang partai politik anggota Dewan yang dilaporkan. Menurutnya, siapa pun anggota Dewan yang dilaporkan, akan dimintai keterangannya jika memang terbukti terlibat.
    “Siapa pun dia, dari partai apa pun, kasus apa pun, pasti akan kita undang untuk kita minta klarifikasinya. Jadi kita enggak mandang apakah dari partai PDI-P, Gerindra, atau siapa pun,” ujar dia.
    Sebelumnya, anggota DPR yang juga Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus mengatakan bahwa wilayah kekuasaan mereka atau yang dijuluki “Kandang Banteng” kini sudah bukan lagi di Jawa Tengah selepas Pilkada 2024.
    Dia bilang, di Jawa Tengah, calon gubernur-wakil gubernur usungan PDI-P, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, diprediksi kalah dari Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang diusung 14 partai politik.
    “Sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok,” kata Deddy dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (28/11/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.