Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Real Count Pilkada 2024 Kota Batu: Nurochman-Heli Suyanto Unggul

    Real Count Pilkada 2024 Kota Batu: Nurochman-Heli Suyanto Unggul

    Malang (beritajatim.com) – Nurochman-Heli Suyanto unggul dalam Real Count Pilkada Kota Batu 2024, berdasarkan data resmi KPU. Hasil resmi Real Count Pilkada Kota Batu 2024 kini dapat diakses melalui laman Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di [pilkada2024.kpu.go.id](https://pilkada2024.kpu.go.id).

    Hingga Senin (2/12/2024), penghitungan suara telah selesai 100 persen dari total 302 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Batu.

    Berdasarkan data terbaru, berikut adalah perolehan suara para pasangan calon:

    Nurochman-Heli Suyanto: 30.541 suara (50,16%)

    Firhando Gumelar-H. Rudi: 16.428 suara (29,53%)

    Kris Dayanti-Kresna Dewanata: 10.868 suara (18,17%)

    Pasangan nomor urut 1, Nurochman-Heli Suyanto, yang diusung oleh PKB, Partai Gerindra, dan PSI, memimpin dengan selisih signifikan. Sementara itu, pasangan Kris Dayanti-Kresna Dewanata berada di posisi terbawah, baik dalam hitung cepat (quick count) maupun real count resmi.

    Rekapitulasi Dokumen C Hasil TPS per Wilayah

    Wilayah Total TPS

    Batu 137 dari 137

    Bumiaji 92 dari 92

    Junrejo 73 dari 73

    Panduan Cek Real Count di Situs Resmi KPU

    Masyarakat dapat memantau hasil Real Count Pilkada Kota Batu dan daerah lainnya melalui situs resmi KPU RI. Berikut langkah-langkahnya:

    1.Akses situs resmi KPU RI di [pilkada2024.kpu.go.id](https://pilkada2024.kpu.go.id).

    2. Pilih menu hasil hitung cepat, baik untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) maupun Pemilihan Bupati (Pilbup).

    3. Pilih provinsi atau kabupaten/kota yang ingin dilihat hasilnya.

    4. Telusuri rekapitulasi suara mulai dari tingkat provinsi hingga TPS.

    Selain Pilbup Kota Batu, laman ini juga menyediakan hasil Pilkada serentak 2024 di 37 provinsi lainnya, termasuk pemilihan gubernur dan bupati di berbagai daerah. Untuk informasi terbaru, pantau terus situs resmi KPU RI dan media terpercaya lainnya. Dengan data resmi ini, masyarakat dapat memastikan transparansi dan akurasi hasil Pilkada serentak 2024. [aff/but

     

     

     

  • Tetap NonBlok, Menlu Sugiono Ungkap RI Tak Akan Gabung Blok Militer Manapun

    Tetap NonBlok, Menlu Sugiono Ungkap RI Tak Akan Gabung Blok Militer Manapun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan bahwa posisi politik luar negeri Indonesia akan tetap berada pada posisi nonblok. Dengan demikian, Indonesia tak menempatkan diri di blok militer manapun.

    Lebih lanjut, Sugiono mengatakan Indonesia tidak memiliki keinginan untuk bergabung dengan pakta militer manapun karena secara konstitusi dan tradisi, hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia.

    “Sejak awal Presiden Prabowo telah menggariskan sebuah visi politik luar negeri, di mana Indonesia tetap pada garis non-aligned, nonblok yang artinya kita tidak menempatkan diri di blok militer manapun,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12/2024).

    Waketum Gerindra ini turut menyebut Indonesia mempunyai keinginan untuk menjalin hubungan dan kerja sama yang baik dengan semua negara yang ada. 

    “Kita ingin bersahabat baik dan bertetangga baik dengan semua negara dan jalan diplomasi yang kita lakukan tetap dijalankan sesuai amanat konstitusi tersebut,” tuturnya.

    Dengan demikian, lanjut dia, Indonesia memiliki hak kebebasan untuk bergabung dengan multilateral grouping yang lain.

    Salah satunya adalah saat ini Indonesia menjadi negara mitra (partner countries) BRICS.

    Dia menjelaskan bahwa Indonesia ingin bergabung dengan BRICS karena sebagai upaya untuk menjalin relasi dengan  negara-negara yang tergabung dalam BRICS dan melakukan balancing act dalam menjaga kepentingan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang.

    “Selain itu kami juga menilai bahwa BRICS merupakan sebuah grouping multilateral yang dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan hubungan ekonomi RI dengan negara-negara yang tergabung di dalamnya,” katanya dalam rapat tersebut.

  • 9 Anggota DPR Yulius Setiarto Bakal Disidang MKD Buntut Pernyataan soal "Partai Coklat" Nasional

    9 Anggota DPR Yulius Setiarto Bakal Disidang MKD Buntut Pernyataan soal "Partai Coklat" Nasional

    Anggota DPR Yulius Setiarto Bakal Disidang MKD Buntut Pernyataan soal “Partai Coklat”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mahkamah Kehormatan Dewan (
    MKD
    )
    DPR
    akan menggelar sidang terhadap anggota DPR RI dari Fraksi
    PDI-P
    ,
    Yulius Setiarto
    terkait pernyataannya soal “partai cokelat” atau pengerahan aparat kepolisian, Selasa (3/12/2024) besok.
    “Iya (besok) 14.30 (WIB),” kata Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam saat dihubungi
    Kompas.com
    , Senin (2/12/2024).
    Menurut Dek Gam, besok MKD tidak hanya menggelar sidang terhadap Yulius saja. Melainkan ada beberapa kasus yang disidangkan.
    Selain sidang terhadap Yulius, kasus lainnya yang akan disidang terkait dugaan pelanggaran terhadap anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Nuroji dan anggota DPR Fraksi PDI-P Haryanto.
    “Hari ini MKD enggak ada kayaknya ya. Saya mau ke kantor enggak ada kayaknya. Besok dari pagi tuh,” ucap Dek Gam.
    Berdasarkan informasi agenda yang diterima
    Kompas.com
    , Yulius akan disidang terkait pernyataannya soal pengerahan partai cokelat di media sosialnya.
    Menurut Dek Gam, tidak hanya satu laporan terhadap Yulius yang masuk ke MKD DPR, tetapi ia belum mengetahui rinci soal detil kasusnya.
    “Pak Yulius ada yang laporin lagi kayaknya. Sudah masuk laporannya, enggak cuma satu. Saya belum tau kasusnya apa,” ujar politikus Partai Amanat Nasional itu.
    Nazaruddin memastikan MKD akan memeriksa setiap anggota yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran.
    Dia juga menekankan, MKD DPR RI akan betul-betul ini menegakan etik dan moral setiap anggotanya.
    “Yang jelas, siapapun, partai apapun, ya sudah keterangannya kita minta klarifikasinya. Kalau memang terbukti salah ya kita hukum,” kata Dek Gam.
    Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkap bahwa ada seorang anggota DPR yang dilaporkan usai melontarkan tudingan terkait pengerahan
    partai coklat
    (parcok) atau pengerahan aparat kepolisian pada Pilkada 2024.
    Namun, politikus Gerindra itu enggan mengungkap identitas anggota DPR yang dimaksud.
    Secara terpisah, Nazaruddin Dek Gam membenarkan ada laporan masuk ke MKD terhadap Yulius Setiarto.
    “Bener ada laporan atas nama Yulius Setiarto,” kata Nazaruddin saat dikonfirmasi terkait pernyataan Habiburokhman pada Jumat (29/11/2024) lalu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Deretan Kader PDI-P yang Berpaling ke Jokowi

    Deretan Kader PDI-P yang Berpaling ke Jokowi

    Deretan Kader PDI-P yang Berpaling ke Jokowi
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Gelombang pemberhentian kader-kader
    PDI-P
    belum berakhir seiring dengan dipecatnya
    Effendi Simbolon
    dari keanggotaan partai berlambang banteng tersebut.
    Effendi dipecat karena mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024, padahal PDI-P mengusung Pramono Anung-Rano Karno.
    Selain perbedaan arah dukungan, hubungan Effendi dengan Presiden Ketujuh
    Joko Widodo
    (Jokowi) juga dipersoalkan oleh “Partai Banteng”.
    Pemecatan Effendi menambah daftar kader PDI-P yang diberhentikan atau mengundurkan diri dari partai setelah memilih merapat dengan Jokowi pada Pemilihan Presiden 2024 maupun Pilkada 2024, siapa saja?
    Bobby Nasution
    Bobby Nasution, menantu Jokowi, resmi diberhentikan dari PDI-P setelah menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Keputusan itu dianggap melanggar disiplin partai, yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    Setelah pemecatan, Bobby bergabung dengan Partai Gerindra dan mendaftar sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2024. Keputusannya pun sudah mendapat izin dari Jokowi.
    Menurut Bobby, ia dan Gerindra mempunyai kesamaan visi untuk membangun Sumut dan menilai partai ini memiliki kader hebat dengan jiwa kepemimpinan.
    “Partai Gerindra ini sangat luar biasa, memberikan
    support
    , asupan pembelajaran, bukan hanya di bidang politik, tapi membangun suatu daerah, membangun negeri,” ujar Bobby.
    Sementara Jokowi menilai Bobby telah dewasa dan memiliki tanggung jawab sendiri dalam mengambil keputusan. Dia pun meminta awak media bertanya langsung ke Bobby soal keputusannya bergabung ke Gerinda.
    Kini, Bobby kemungkinan besar bakal menjabat sebagai gubernur Sumatera Utara karena hasil hitung cepat menunjukkan ia unggul dibandingkan Edy Rahmayadi yang diusung PDI-P.
    Budiman Sudjatmiko
    Budiman Sudjatmiko resmi dipecat pada Agustus 2023 setelah mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden. PDI-P menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran berat karena tidak sejalan dengan arahan untuk memenangkan Ganjar Pranowo.
    Budiman bahkan mendirikan relawan Prabowo Budiman Bersatu (Prabu) untuk mendukung Prabowo. Aktivis Reformasi itu mengaku, perubahan jalan politiknya tidak bisa dipisahkan dari buku “Paradoks Indonesia” yang ditulis Prabowo.
    Dalam buku tersebut, kata Budiman, Prabowo tampak memiliki semangat yang sama seperti dirinya sebagai aktivis.
    “Tolong Pak Prabowo majukan kesejahteraan umum dengan mengembangkan koperasi, desa, dan jaminan sosial untuk rakyat Indonesia,” ujar Budiman.
    Setelah Prabowo dilantik sebagai presiden, Budiman duduk di pemerintahan sebagai kepala Badan Pengentasan Kemiskinan.
    Maruarar Sirait
    Maruarar Sirait mengundurkan diri dari PDI-P pada Januari 2024. Ia berpamitan kepada Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Utut Adianto dan Wakil Bendahara Umum Rudianto Tjen di kantor DPP PDI-P.
    Maruarar mengaku dukungannya kepada Jokowi menjadi alasan utamanya memilih angkat kaki dari PDI-P. Ia mundur dari PDI-P karena ingin mengikuti langkah Jokowi yang hingga kini masih mendapat dukungan penuh dari masyarakat.
    “Saya memilih untuk mengikuti langkah Pak Jokowi karena saya percaya beliau adalah pemimpin yang didukung rakyat,” ujarnya.
    Dalam pertemuan itu, Maruarar juga mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDI-P sebagai simbol berakhirnya hubungan dengan partai yang telah membesarkannya.
    Dia juga berpesan agar kader PDI-P tetap loyal kepada partai. Ia tak ingin kader lainnya mengikuti jejaknya karena tak loyal kepada partai.
    “Saya mohon maaf. Saya mengajarkan kalian untuk loyal tetap bersama PDI Perjuangan, tetapi izinkanlah dengan keterbatasan saya pamit,” katanya.
    Setelah mundur dari PDI-P, Maruarar bergabung ke barisan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
    Setelah Prabowo dilantik, Maruarar masuk ke kabinet sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
    Effendi Simbolon
    Effendi Simbolon diberhentikan pada November 2024 karena mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta, yang berlawanan dengan calon usungan PDI-P, Pramono Anung-Rano Karno.
    Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menyebut tindakan Effendi melanggar AD/ART partai. “Yang bersangkutan melanggar kode etik, disiplin, dan AD/ART partai,” ujar Djarot.
    Dalam surat pemecatannya, PDI-P menyatakan Effendi telah melakukan pembangkangan terhadap garis kebijakan partai, sehingga dijatuhi sanksi tegas. Effendi juga dilarang menggunakan nama PDI-P dalam kegiatan politik apa pun.
    Di sisi lain, Juru Bicara PDI-P Aryo Seno Bagaskoro menyatakan bahwa salah satu alasan PDI-P bersikap tegas adalah pertemuan Effendi dengan Presiden Jokowi, yang dianggap sebagai bentuk langkah politik yang tidak sejalan dengan rekomendasi partai
    PDI-P menganggap pertemuan Effendi dengan Jokowi sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi, bahkan dianggap sebagai bentuk kongkalikong. Oleh karena itu, partai langsung memutuskan untuk memecat Effendi.
    “Maka, pada saat Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkongkalikong, komunikasi dengan Pak Jokowi, ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai,” kata Seno.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saat Kubu RK Ajak Simpatisan Gagal Nyoblos Ngadu ke Bawaslu

    Saat Kubu RK Ajak Simpatisan Gagal Nyoblos Ngadu ke Bawaslu

    Jakarta –

    Tim pemenangan paslon cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK)-Suswono (RIDO) melakukan sejumlah langkah usai pencoblosan Pilkada Jakarta terlaksana. Terbaru, pihak RK-Suswono mengeluarkan surat imbauan kepada para pendukung hingga simpatisan.

    Imbauan itu ditujukan kepada para pendukung yang tidak mendapatkan undangan mencoblos pada Pilkada 2024 tanggal 27 November. Mereka diminta agar mengadu ke Bawaslu.

    Dilihat detikcom, Minggu (1/12/2024), surat itu tertanggal 30 November yang ditandatangani Ketua Timses RIDO Riza Patria dan Sekretaris Timses RIDO Basri Baco. Surat ditujukan partai politik pengusung, relawan, ormas, dan simpatisan masyarakat Jakarta pendukung pasangan RK-Suswono.

    Sekretaris DPD Gerindra Jakarta Rani Mauliani mengonfirmasi terkait surat tersebut. Rani mengatakan pihaknya hendak memfasilitasi jika ada yang tidak bisa menggunakan hak pilih lantaran tak mendapat undangan mencoblos dari KPUD.

    “Iya betul. Tim RIDO membantu memfasilitasi keluhan warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan tidak mendapat undangan dan tidak paham atau tidak tersosialisasikan bila dapat hadir ke TPS hanya dengan KTP,” kata Rani kepada wartawan, Minggu (1/12/2024).

    Rani menuturkan pihaknya hendak menjembatani keluhan masyarakat tersebut.

    Berikut bunyi surat timses RIDO:

    Dalam rangka menjaga alam demokrasi Jakarta yang berdaulat dan beradab maka dengan ini kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, relawan, ormas, serta simpatisan Ridwan Kamil-Suswono, bagi yang tidak mendapatkan undangan untuk menggunakan hak pilihnya (form C6 Pemberitahuan Pemilih) pada Pilkada Jakarta 27 November 2024 mohon segera mendatangi dan melaporkan kepada Bawaslu di wilayah masing-masing.

    Demikian imbauan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

  • Hashim Ungkap Anggito Menteri Penerimaan Negara: Wamenkeu Sementara

    Hashim Ungkap Anggito Menteri Penerimaan Negara: Wamenkeu Sementara

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Hashim Djojohadikusumo mengungkap Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara yang dipimpin Anggito Abimanyu.

    “Jadi itu nanti ditangani oleh Pak Anggito Abimanyu sebagai Menteri Penerimaan Negara yang baru,” kata adik Prabowo itu dalam acara Rapimnas Kadin 2024, di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12) dikutip Detikfinance.

    Saat ini, Anggito menjabat Wakil Menteri Keuangan membantu Bendahara Negara Sri Mulyani. Namun, Hashim mengklaim posisi wamenkeu hanya jabatan sementara Anggito.

    “Saya kira dia (Anggito) sebagai wakil menteri, itu nanti untuk sementara. Sementara beliau nanti diangkat sebagai Menteri Penerimaan Negara. Jadi ini untuk menangani pajak, menangani cukai, dan menangani revenue atau perlindungan negara berupa royalti dari pertambangan dan lain-lain,” ujarnya.

    Menurutnya, pembentukan kementerian baru ini dilakukan Prabowo sebagai upaya memperbaiki penerimaan negara. Kementerian anyar itu ditugaskan untuk memperbaiki sistem perpajakan, cukai, hingga mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran.

    “Kita juga akan nanti modal dari perbaikan sistem pajak, perpajakan, sistem cukai kita. Ada banyak program-program yang sedang dimulai, akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran,” pungkasnya.

    Ini bukan pertama kali Hashim menyinggung soal Kementerian Penerimaan Negara. Oktober lalu, sebelum Kabinet Merah Putih terbentuk, ia sudah mengungkap wacana ini.

    Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu mengungkap Presiden Terpilih Prabowo Subianto sudah mengantongi nama menteri penerimaan negara di dalam kabinetnya.

    Ia menjelaskan rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara sudah tertera dalam program kerja Asta Cita Prabowo.

    “Ada Asta Cita ke-8 itu Badan Penerimaan Negara, itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada,” ucap adik Prabowo itu dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10), melansir detikfinance.

    Hashim mengatakan Prabowo bersama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka memiliki target besar agar rasio penerimaan negara dapat mencapai 23 persen dari produk domestik bruto (PDB).

    Namun, wacana itu sempat meredup usai nama-nama menteri di Kabinet Merah Putih diumumkan pada 20 Oktober 2024.

    Kabinet gemuk itu diisi 48 menteri, tetapi tidak ada menteri penerimaan negara dalam daftar nomenklatur baru.

    (pta/pta)

  • Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Penerimaan Negara, Dipimpin Anggito

    Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Penerimaan Negara, Dipimpin Anggito

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wacana Presiden Prabowo Subianto akan membentuk akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara kembali santer beredar.

    Sinyal pembentukan nomenklatur baru itu diembuskan oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Menurutnya, pembentukan kementerian baru ini dilakukan Prabowo sebagai upaya memperbaiki penerimaan negara.

    Hashim menyebut kementerian anyar itu ditugaskan untuk memperbaiki sistem perpajakan, cukai, hingga mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran.

    “Kita juga akan nanti modal dari perbaikan sistem pajak, perpajakan, sistem cukai kita. Ada banyak program-program yang sedang dimulai, akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran,” kata Hashim dalam acara Rapimnas Kadin 2024, di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12) dikutip Detikfinance.

    Ia juga membocorkan Anggito Abimanyu yang akan ditunjuk Prabowo menjadi Menteri Penerimaan Negara nantinya.

    “Jadi itu nanti ditangani oleh Pak Anggito Abimanyu sebagai Menteri Penerimaan Negara yang baru,” imbuhnya.

    Saat ini, Anggito menjabat Wakil Menteri Keuangan membantu Bendahara Negara Sri Mulyani. Namun Hashim mengklaim wamenkeu hanya jabatan sementara Anggito.

    “Saya kira dia (Anggito) sebagai wakil menteri, itu nanti untuk sementara. Sementara beliau nanti diangkat sebagai Menteri Penerimaan Negara. Jadi ini untuk menangani pajak, menangani cukai, dan menangani revenue atau perlindungan negara berupa royalti dari pertambangan dan lain-lain,” pungkasnya.

    Ini bukan pertama kali Hashim menyinggung soal Kementerian Penerimaan Negara. Oktober lalu, sebelum Kabinet Merah Putih terbentuk, ia sudah mengungkap wacana ini.

    Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu mengungkap Presiden Terpilih Prabowo Subianto sudah mengantongi nama menteri penerimaan negara di dalam kabinetnya.

    Ia menjelaskan rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara sudah tertera dalam program kerja Asta Cita Prabowo.

    “Ada Asta Cita ke-8 itu Badan Penerimaan Negara, itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada,” ucap adik Prabowo itu dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10), melansir detikfinance.

    Hashim mengatakan Prabowo bersama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka memiliki target besar agar rasio penerimaan negara dapat mencapai 23 persen dari produk domestik bruto (PDB).

    Namun, wacana itu sempat meredup usai nama-nama menteri di Kabinet Merah Putih diumumkan pada 20 Oktober 2024.

    Kabinet gemuk itu diisi 48 menteri, tetapi tidak ada menteri penerimaan negara dalam daftar nomenklatur baru.

    (pta/pta)

  • Wujudkan Banten jujur dan amanah 

    Wujudkan Banten jujur dan amanah 

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Tim Pemenangan Andra Soni-Dimyati, Faizal Hermiansyah: Wujudkan Banten jujur dan amanah 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 01 Desember 2024 – 17:56 WIB

    Elshinta.com – Informasi terbaru, proses hitung cepat atau quick count seluruh lembaga survei mencatat, pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah menyingkirkan rivalnya, Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2024.

    Tim Pemenangan Andra Soni-Dimyati, Faizal Hermiansyah, menyampaikan ucapan selamat kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah atas keberhasilan paslon itu di Pilgub Banten 2024.

    “Kita telah berdoa untuk pemimpin baru kita. Pemimpin Provinsi Banten, kelak ke depan. Alhamdulillah, beliau punya visi misi yang luar biasanya hebat. Jujur, amanah. Beliau orang yang humble” kata Faizal, yang kini masih duduk sebagai Ketua Badan Otonom DPP UMKM GEKRAFS 2022-2025 ini.

    Sama seperti Andra Soni, mantan Wakil Ketua KADIN Provinsi Banten ini menilai bahwa Dimyati juga merupakan tipikal orang yang sangat baik. 

    “Visi misinya juga hebat. Pastinya, Pak Andra dan Pak Dimyati jauh dari kata korupsi,” papar Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lebak, Banten ini.

    Seraya iringan doa, berkeyakinan bahwa munajatnya telah terkabul. 

    “Inshaa Allah, Provinsi Banten punya pemimpin yang baik ke depan. Andra Soni-Dimyati, menang, menang, dan menang,” tutup eks Wakil Rektor BPP HIPMI PT Nasional 2020-2023 ini.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Keuntungan Golkar usai Luthfi-Yassin Menang Pilkada Jateng

    Keuntungan Golkar usai Luthfi-Yassin Menang Pilkada Jateng

    Dalam peristiwa ini, Henry menyebut bahwa kader-kader Golkar di Jateng pun all out bergerak.

    “Pidato Ketum Bahlil menjadi penyemangat para kader. Bukan berarti menghalalkan segala cara, tapi di internal kami setiap langkah didahului dengan riset dan diakhiri dengan evaluasi,” katanya.

    Dalam pidatonya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta agar kader menggunakan semua cara untuk memenangkan jagoannya. Bahkan ada beberapa hal yang sifatnya internal disampaikan ke publik.

    Prof Henry mengungkapkan bahwa tradisi di Golkar, jika ketua umum sudah ikut berbicara, artinya sudah menjadi hal penting dan mendesak untuk diwujudkan. 

    Selain memegang komitmen yang lebih besar, ada agenda partai yang bisa diakomodir oleh si calon sehingga Golkar kemudian bisa total bekerja.

    “Golkar ini kan mesin besar partai modern.Tentu saja untuk memanaskan mesin politik juga butuh waktu lebih lama. Menyadari hal itu, ketika partai sudah memutuskan mendukung Luthfi-Yasin, para kader Golkar di Jateng langsung berkoordinasi dan memetakan persoalan sekaligus merumuskan solusinya,” kata Henry.

    Menurutnya, peristiwa politik di Jawa Tengah ini bisa menjadi bahan studi bagi partai Golkar untuk menentukan langkah maupun strategi ke depan paska pasangan KIM Plus menang. 

    “Sekalipun Pak Luthfi kader Gerindra, tapi Golkar tetap mendukungnya karena sudah ada komitmen dan konsensus politik di tingkat elit. Dan dengan momentum Jateng sudah tidak lagi jadi kandang banteng, maka secepatnya kader Beringin berkonsolidasi membangun kebangkitan dan kekuatan Golkar,” kata Henry.

    Semangat kerja keras dan memegang komitmen politik itulah yang disebut Henry sebagai keuntungan politik bagi Golkar.

  • [POPULER NASIONAL] MKD Bakal Panggil Anggota DPR Sebar Isu Partai Coklat | PKB Bantah Ogah-ogahan Menangkan RK-Suswono

    [POPULER NASIONAL] MKD Bakal Panggil Anggota DPR Sebar Isu Partai Coklat | PKB Bantah Ogah-ogahan Menangkan RK-Suswono

    [POPULER NASIONAL] MKD Bakal Panggil Anggota DPR Sebar Isu Partai Coklat | PKB Bantah Ogah-ogahan Menangkan RK-Suswono
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Isu tentang pengerahan aparat kepolisian atau diistilahkan dengan ”
    partai coklat
    ” pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 terus bergulir di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
    Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menyatakan bakal memeriksa siapapun anggota legislatif yang melontarkan tudingan itu buat diklarifikasi.
    Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membantah tidak bekerja keras memenangkan pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur Ridwan Kamil-Suswono pada
    Pilkada Jakarta 2024
    .
    Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Nazaruddin Dek Gam memastikan akan memeriksa siapa pun anggota Dewan yang dilaporkan dan terbukti untuk dimintai keterangannya.
    “Intinya begini, siapa pun yang masuk laporan ke MKD pasti kita periksa,” kata Nazaruddin kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (30/11/2024).
    Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya mengungkap bahwa ada seorang anggota DPR yang dilaporkan usai melontarkan tudingan terkait pengerahan partai coklat (parcok) atau pengerahan aparat kepolisian pada Pilkada 2024. Namun, politikus Gerindra itu enggan mengungkap identitas anggota DPR yang dimaksud.
    Sementara itu, Nazaruddin menegaskan, pihaknya tak memandang latar belakang partai politik anggota Dewan yang dilaporkan.
    Menurutnya, siapa pun anggota Dewan yang dilaporkan, akan dimintai keterangannya jika memang terbukti terlibat.
    “Siapa pun dia, dari partai apa pun, kasus apa pun, pasti akan kita undang untuk kita minta klarifikasinya. Jadi kita enggak mandang apakah dari partai PDI-P, Gerindra, atau siapa pun,” ujar dia.
     
    Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid membantah tudingan yang menyebut PKB tidak bekerja memenangkan Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024.
    Jazilul mengatakan partainya sudah bekerja keras dan mengeluarkan uang banyak untuk memenangkan RK-Suswono.
    “Kalau yang dijual tidak laku mau apa? Bekerja secara kuat jadi semuanya bekerja, jangan ada tuduhan tidak bekerja, teman- teman ini bekerja bahkan keluar uang,” ujar Jazilul di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
    Jazilul juga mendapatkan laporan bahwa semua struktur di partai sudah bekerja keras memenangkan RK-Suswono. Namun, ia menilai sosok yang diusung di pilkada juga berperan menentukan kemenangan.
    “Teman-teman juga saya mendapatkan laporan seluruh anggota DPRD (PKB) Provinsi DKI semua bekerja, struktur semua bekerja, tapi saya sampaikan bahwa memang berbeda antara pileg dengan pilkada, pilkada sosok calon itu sangat menentukan juga,” ujar Jazilul.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.