partai: Gerindra

  • Komisi III DPR Beberkan Alasan Keluarga Gamma Absen Ikut RDP dengan Kapolrestabes Semarang

    Komisi III DPR Beberkan Alasan Keluarga Gamma Absen Ikut RDP dengan Kapolrestabes Semarang

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkapkan alasan keluarga Gamma tidak hadir di rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi III DPR dan Kapolrestabes Semarang pada hari ini, Selasa (3/12/2024). 

    Politikus Gerindra ini menekankan Komisi III DPR telah mengundang keluarga Gamma, tetapi memang tidak bisa hadir. Kendati demikian, dia menyampaikan bahwa atensi dari keluarga Gamma sudah tersampaikan.

    “Keluarga [Gamma] mungkin masih konsentrasi terkait musibah yang dialami, mungkin kalau ada pengajian dan lain sebagainya, sehingga waktunya tidak sempat mereka hadir hari ini. Tapi atensi-atensi mereka sudah kami dapat semua,” ujarnya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/12/2024).

    Kemudian, lanjut dia, atensi penting yang dimaksud adalah terkait apakah malam itu memang terjadi tawuran atau tidak dan bagaimana tindakan yang dilakukan terhadap pelaku penembakan.

    Adapun, Habiburokhman menjelaskan saat ini pelaku sudah ditangkap dan ditahan oleh reskrimum Polda Jawa Tengah. Dengan demikian, katanya, sudah ada double tindakan yang dilakukan terhadap pelaku, baik dalam konteks etiks maupun pidana.

    “Nah ini yang diinginkan oleh keluarga korban karena siapa yang melakukan dialah yang bertanggung jawab. Si pelaku penembakan ini harus bertanggung jawab, harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum,” terang dia.

    Komisi III DPR RI, tambah Habiburokhman berkomitmen untuk mengawal kasus ini sampai ke persidangan. Tak hanya itu, dia mengemukakan pelakunya harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.

    Lebih jauh, Ketua Komisi III DPR RI ini mengklaim tidak ada intervensi dari pihak kepolisian terhadap keluarga Gamma mengenai kasus yang terjadi ini. 

    “Nggak ada [intervensi], tadi disampaikan justru Pak Kapolres itu datang di Tazkiah dalam konteks menyampaikan bela sungkawa. Intervensinya seperti apa? Kita lihat kan tadi sudah dijelaskan semua. Alat buktinya ada. Saksi-saksinya ada,” tandasnya.

  • Dedy Yon dan Tazkiyatul Menangi Pilkada Tegal 2024
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        3 Desember 2024

    Dedy Yon dan Tazkiyatul Menangi Pilkada Tegal 2024 Regional 3 Desember 2024

    Dedy Yon dan Tazkiyatul Menangi Pilkada Tegal 2024
    Tim Redaksi
    TEGAL, KOMPAS.com –
    Pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Tegal,
    Dedy Yon
    Supriyono dan
    Tazkiyatul Mutmainah
    , berhasil meraih
    suara terbanyak
    dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
    Hasil ini diumumkan pada rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara yang berlangsung di Hotel Karlita Tegal pada Senin (2/12/2024).
    Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Tegal Moh Mansur Sariffudin menjelaskan bahwa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pilkada 2024 mencapai 212.277 pemilih, yang tersebar di 377 tempat pemungutan suara (TPS).
    “Hasilnya, paslon nomor urut 1 Edy Suripno-Satori memperoleh 32.646 suara, paslon nomor urut 2 Dedy-Iin meraih 64.746 suara, dan paslon nomor urut 3 Faruq-Ashim mendapatkan 42.446 suara,” jelas Mansur dalam keterangannya, Selasa (3/11/2024).
    Mansur juga menyebutkan bahwa total suara sah untuk Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) adalah 139.837, dengan 7.360 suara tidak sah.
    Jika dijumlahkan, total suara sah dan tidak sah mencapai 147.197 dari 212.277 DPT.
    Dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah, paslon nomor urut 1 Andika-Hendi memperoleh 58.477 suara, sedangkan paslon nomor urut 2 Luthfi-Taj Yasin mendapatkan 78.767 suara.
    Jumlah suara sah untuk Pilgub mencapai 137.244, dengan 10.171 suara tidak sah, sehingga total suara sah dan tidak sah untuk Pilgub di Kota Tegal adalah 147.415.
    Ketua KPU Kota Tegal, Karyudi Prayitno, mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 mencapai 69,34 persen, yang tidak jauh berbeda dengan Pilkada 2018 yang mencapai 70 persen.
    “Pilkada 27 Juni 2018 setelah Lebaran. Saat itu, libur sekolah juga jadi banyak diaspora yang kembali ke rumah. Berbeda dengan kondisi sekarang. Ini hanya berbeda pada momentumnya,” terang Karyudi.
    Karyudi juga menyatakan rasa syukur karena rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara berjalan lancar.
    “Untuk penetapan diperkirakan setelah 16 Desember 2024,” pungkasnya.
    Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Tegal, Fauzan Hamid, menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada laporan terkait pelanggaran pidana dalam Pilkada 2024.
    “Informasi awal ada dan sudah kami tindaklanjuti, yakni temuan-temuan secara administrasi saja. Tidak ada sampai pidana,” jelas Fauzan.
    Pilkada Kota Tegal diikuti oleh tiga pasangan calon.
    Paslon nomor urut 1, Edy Suripno-Akhmad Satori, diusung oleh PDI-P dan Demokrat; paslon nomor urut 2, Dedy-Iin, diusung oleh Partai Gerindra dan PKB; serta paslon nomor urut 3, Faruq Ibnul Haqi-Mohammad Ashim Ad-Dzorif Fikri, diusung oleh Partai Golkar dan PKS.
    Dedy Yon diketahui merupakan Wali Kota Tegal untuk periode 2019-2024.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Alasan 7 Fraksi DPR Kompak Tolak Ide PDIP soal Polri di Bawah Kemendagri

    Alasan 7 Fraksi DPR Kompak Tolak Ide PDIP soal Polri di Bawah Kemendagri

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman menyampaikan bahwa mayoritas fraksi di parlemen menolak usulan PDIP yang ingin Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau di bawah TNI.

    Adapun, Ketua Komisi III DPR itu menyebut tujuh dari delapan fraksi di Komisi III tidak setuju dengan adanya usulan tersebut. Hal ini dia sampaikan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12/2024).

    “Sudah fix ya, sudah mayoritas fraksi yang ada di Komisi III menyampaikan, 7 dari 8 fraksi mengatakan tidak sepakat dengan usulan tersebut [Polri di bawah Kemendagri],” ungkapnya kepada wartawan.

    Diberitakan sebelumnya, dorongan untuk mengembalikan Polri di bawah Kemendagri atau di bawah TNI ini, muncul dari adanya dugaan keterlibatan Polri dalam politik praktis di sejumlah pelaksanaan pemilihan kepala daerah alias Pilkada 2024 yang memicu polemik. 

    PDIP menegaskan tidak terlalu mempersoalkan terkait dengan tujuh fraksi DPR yang menolak usulan Polri agar berada di bawah Kemendagri. Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyayangkan bahwa usulan terkait Polri itu langsung ditolak tanpa ada pembahasan di Komisi III DPR.  

    “Jadi kalau misalnya ada tujuh fraksi belum apa-apa, sudah menolak wacana itu, ya silakan. Nanti kita lihat bagaimana [respons] masyarakat sipil, kaum terdidik, kaum intelektual, akademisi,” ujarnya di Kantor DPP PDIP pada Minggu (1/12/2024).

    Deddy menekankan bahwa usulan itu bukan hanya terkait dengan persoalan politik. Pasalnya, usulan Polri agar di bawah Kemendagri ini muncul akibat kinerja korps Bhayangkara yang dinilai mengalami degradasi. 

    Kemerosotan kinerja itu lantaran banyaknya kasus oknum Polri yang terlibat dengan persoalan hukum, seperti narkoba. Tak hanya anggota, bahkan sekelas Kapolda ikut terlibat dalam jual beli narkoba.

  • Gerindra Akhiri Dominasi PDIP di Jawa Tengah

    Gerindra Akhiri Dominasi PDIP di Jawa Tengah

    GELORA.CO – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono sukses mengakhiri dominasi PDIP di Pilkada Jawa Tengah.

    Sebab, Gerindra mampu meraih kemenangan di 27 Pilkada se-Jawa Tengah.

    Menurut Pakar Kebijakan Publik Universitas Nasional, Hilmi Rahman, Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar, berhasil mengorganisir para kader dan relawan dengan sangat efektif, terutama melalui kelompok relawan yang dikenal dengan nama “Pasukan Jangkrik” yang menjangkau seluruh titik itu, dari tingkat desa hingga RT/RW ini berperan besar dalam menggalang dukungan masyarakat.

    “Saya kira sosok Sudaryono, Ketua Gerindra Jateng, telah berhasil menjadi orkestrator dalam memenangkan Pilkada di Jateng, termasuk di 27 kabupaten/kota. Beliau punya basis dukungan yang solid, mulai dari kader hingga Pasukan Jangkrik-nya,” kata Hilmi dalam keterangannya di Jakarta pada Senin, 2 Desember 2024.

    Berkaca dengan raihan ini, kemenangan Partai Gerindra dalam Pilkada Jawa Tengah akan memberikan dampak positif terhadap implementasi kebijakan publik ke depan. 

    Sebab, lanjutnya, saat ini Presiden Indonesia, Prabowo Subianto merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.

    Sehingga diharapkan akan tercipta sinergi yang lebih baik antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

    “Tentu saja ini akan berdampak positif bagi implementasi kebijakan publik. Program-program strategis nasional nantinya akan mendapat dukung penuh dari pemerintah daerah, dan akan lebih selaras antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah,” ujar Sudaryono.

    Berikut daftar lengkap 27 Pilkada kabupaten/kota di Jateng yang dimenangkan oleh Gerindra, berdasarkan hasil real count data internal:

    Bupati dan Walikota

    1. Pilwalkot Pekalongan

    2. Pilwalkot Surakarta

    3. Pilbup Boyolali

    4. Pilbup Jepara

    5. Pilbup Batang

    6. Pilwalkot Tegal

    7. Pilbup Pati

    8. Pilwalkot Salatiga

    Wakil Bupati dan Wakil Walikota

    1. Pilbup Tegal

    2. Pilbup Blora

    3. Pilbup Purbalingga

    4. Pilbup Magelang

    5. Pilbup Sukoharjo

    6. Pilwalkot Magelang

    7. Pilbup Grobogan

    8. Pilbup Karanganyar

    9. Pilbup Klaten

    10. Pilbup Brebes

    11. Pilbup Wonogiri

    12. Pilbup Semarang

    Yang diusung oleh Gerindra 

    1. Pilbup Banyumas

    2. Pilbup Pekalongan

    3. Pilbup Banjarnegara

    4. Pilbup Purworejo

    5. Pilbup Kebumen

    6. Pilbup Wonosobo

    7. ?Pilbup Rembang.

  • Nasib Pembatalan PPN 12% di 2025 Belum Pasti, Tunggu Sri Mulyani!

    Nasib Pembatalan PPN 12% di 2025 Belum Pasti, Tunggu Sri Mulyani!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah berencana menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di tahun 2025, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso itu semua tergantung dengan Kementerian Keuangan.

    “Pak Menko sudah menyampaikan kita lagi mendata semuanya, kalau masalah pemberlakuannya iya atau tidak kan teman-teman Kementerian Keuangan yang, itu kan di Undang-Undang HPP, artinya sektornya dari Kementerian Keuangan,” kata Susiwijono di Kompleks Parlemen, Senin (2/12/2024).

    Pembahasan secara internal masih dilakukan di Kementeriannya. Terutama terkait pemberian insentif jika rencana ini dilakukan.

    “Belum, kan masih banyak hal yang harus kita masukan. Termasuk kalaupun naik ini insentifnya apa, sedang ini lah sedang proses pembahasan,” jelasnya.

    Rencana penerapan kebijakan ini ditolak dari masyarakat hingga pengusaha. Wakil Ketua Umum Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wiyanto juga mengungkapkan keputusan penundaan ataupun melanjutkan amanat UU HPP itu juga berada di tangan Presiden Prabowo.

    Hal ini diungkapkan dalam pertemuan Badan Anggaran (Banggar) dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, Kamis lalu (28/11/2024).

    “Salah satu hal tadi juga yang disampaikan di dalam rapat yaitu kenaikan PPN 12 persen. Jadi, kami perlu menyampaikan bahwa PPN 12% ini memang sesuai dengan undang-undang. Namun segala keputusan daripada pelaksanaan undang-undang itu, tunggu daripada keputusan Presiden,” jelas Wihadi dikutip Minggu (1/12/2024).

    Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu pun menambahkan bahwa apa yang disampaikan oleh kepala DEN (Dewan Ekonomi Nasional) Luhut Binsar Pandjaitan) bahwa akan ada penundaan kenaikan PPN dan bansos, tetap menunggu arahan dari Presiden Prabowo.

    “Jadi ini adalah kewenangan daripada eksekutif. Kewenangan eksekutif adalah Presiden. Kami sendiri sebagai legislatif menunggu daripada keputusan tersebut. Banggar sebagai Parlemen sifatnya masih menunggu yang sedang dikaji kembali oleh Kementerian Keuangan RI,” ucap Wihadi.

    Wihadi pun menyampaikan bahwa terdapat beberapa bidang yang memang tidak dikenakan kenaikan PPN 12 persen. Bidang tersebut antara lain, bidang kesehatan, pendidikan, bahan pokok dan juga jasa.

    “Ini memang sudah dibebaskan menurut Undang-Undang. Jadi dalam Undang-Undang itu memang disebutkan ada pembebasan juga untuk bidang-bidang tertentu,” katanya.

    (emy/mij)

  • Langgar Netralitas, 2 Oknum ASN Tulungagung Disanksi

    Langgar Netralitas, 2 Oknum ASN Tulungagung Disanksi

    Tulungagung (beritajatim.com) – Pemkab Tulungagung telah menjatuhkan sanksi kepada dua oknum ASN di lingkup Dinas Pertanian, yang melanggar netralitas dalam Pilkada tahun ini.

    Kedua oknum ASN tersebut berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka diputus bersalah melanggar netralitas ASN, karena berfoto bersama Calon Bupati Tulungagung nomor urut 01, Gatut Sunu Wibowo.

    Kepala Dinas Pertanian Tulungagung, Suyanto mengatakan Pemkab membentuk tim pemeriksa dari Dinas Pertanian, Inspektorat serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

    Tim pemeriksa ini dibentuk setelah Bawaslu setempat memberikan rekomendasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam kasus pelanggaran netralitas. BKN kemudian menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan bersurat ke Pemkab. “Surat dari BKN sudah kami terima. Intinya BKN meminta supaya yang bersangkutan diberi sanksi,” ujarnya, Senin (2/12/2024).

    Surat tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan tim. Berdasar hasil pemeriksaan mereka mengambil kesimpulan, 2 PPPK itu melakukan pelanggaran kategori sedang.Hal ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang netralitas, dan Undang-undang ASN.

    Sanksi yang dijatuhkan berupa pemotongan gaji selama 8 bulan, terhitung mulai Desember 2024. Setiap bulan keduanya mendapat pengurangan gaji sebesar Rp 500 ribu. Namun mereka tidak mendapatkan penurunan golongan kepangkatan. “Tidak ada penurunan, hanya pemotongan gaji selama 8 bulan. Setelah itu haknya dikembalikan,” tuturnya.

    Sebelumnya, Bawaslu Tulungagung menyimpulkan, kedua PPPK ini melanggar netralitas. Berdasarkan kajian di sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), keduanya tidak melanggar pidana pemilu. Namun mereka melanggar perundang-undangan yang lain, terkait netralitas ASN.

    Dalam klarifikasi keduanya dimintai bantuan anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Endro Hermono untuk mengantar ke rumah Gatut Sunu Wibowo untuk berdiskusi dan foto bersama. Foto tersebut kemudian menyebar di medsos dan menjadi temuan Bawaslu. [nm/kun]

  • Hasil Sidak Proyek Rp 14 M untuk Pengaspalan Jalan di Bande Alit Jember Rusak, Dewan: Kurang Tepat

    Hasil Sidak Proyek Rp 14 M untuk Pengaspalan Jalan di Bande Alit Jember Rusak, Dewan: Kurang Tepat

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Iman Nawawi

    TRIBUNJATIM.COM, JEMBER – Jajaran Anggota Komisi C DPRD Jember melakukan inspeksi di lokasi proyek pengaspalan jalan di kawasan Bande Alit Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo,Senin (2/12/2024).

    Hal itu dilakukan untuk menindak lanjuti, informasi aspal jalan di kawanan Taman Nasional Meru Betiri tersebut rusak dan ambles. Padahal baru dibangun oleh rekanan PT Rajendra Pratama Jaya.

    Para anggota legislator ini meninjau langsung lokasi kerusakan aspal yang baru dibangun dengan biaya Rp 14 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.

    Ketua Komisi C DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo mengungkapkan berdasarkan hasil inspeksi di lokasi proyek. Kata dia, perencanaan pengaspalan tersebut memang kurang pas.

    “Setelah kami lihat kesini, proyek ini perencanaannya kurang tepat,” ujarnya.

    Menurutnya, berdasarkan kontrak pengerjaan seharusnya proyek ini sudah rampung pada 15 November 2024. Namun setelah dicek, ini pengaspalan tahap awal.

    “Seharunya sudah selesai, tapi malah terjadi seperti ini. Kalau force major saya rasa tidak bisa disalahkan, karena ini pengerjaanya masih belum selesai,” kata Ardi.

    Hal itu dapat dilihat, antara cor penahan dinding dengan aspalnya lebih tinggi cor penahan dinding. Hal itu adalah bukti kalau proyek ini masih tahap awal.

    “Nah ini yang seharusnya selesai tanggal 15 November kemarin. Dan kerusakan aspalnya ini ada 500 meter, saya yakin ke bawah akan juga rusak seperti ini. Karena curah hujan cukup tinggi,” ucap Ardi Legislator Fraksi Gerindra.

    Ardi mengungkapkan kontraktor pelaksana ini telah mengajukan addendum atau pembayaran denda kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Atas molornya pekerjaan proyek hingga melebihi batas waktu yang ditentukan.

    “Dan denda harus tetap berjalan, karena itu wajib dilakukan,” urainya.

    Sementara itu, Kurniawan selaku Konsultasi Pengawas Proyek dari PT. Bhakti Persada mengatakan kerusakan aspal ini baru diketahui setelah terjadi hujan lebat, hingga mengaliri badan jalan.

    “Sebelum hujan itu kering, tetapi ketika hujan lebat membuat aliran air cukup kencang hingga menggerus badan jalan. Airnya masuk ke pondasi membuat kondisi agregat tidak stabil,” ungkapnya.

    Selain itu, Kurniawan mengatakan perusahaannya hanya menjadi konsultan pengawas proyek saja dan tidak terlibat dalam proses perencanaan.

    “Sebetulnya dalam perencanaan sudah dijabarkan secara kompleks. Namun anggaran untuk finishing, penanganan tebing ini sangat minimalis sekali,” imbuhnya.

    Menanggapi hal tersebut, Pelaksanaan Tugas (Plt) Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Jember Eko Ferdianto mengatakan butuh waktu lima belas hari untuk menyelesaikan proyek pengasapan jalan ini.

    “Tetapi karena ini menggunakan DAK (dana alokasi khusus). Kami akan koordinasi dengan balai kapan batasan akhir waktu pekerjaannya,” tanggapnya.

    Eko menjelaskan batasan normal proyek ini harus rampung pada 10 Desember 2024. Namun karena kerusakan tersebut dipicu bencana alam, hal tersebut perlu dikoordinasikan dengan Balai Pusat Jalan dan Jembatan.

    “Kami akan minta di balai pusat jalan dan jembatan. Agar anggaran DAK ini bisa lebih dari tanggal 10 Desember 2024,” paparnya.

  • Besok, MKD Panggil Legislator PDIP Haryanto Terkait Kasus Video Call Seks

    Besok, MKD Panggil Legislator PDIP Haryanto Terkait Kasus Video Call Seks

    GELORA.CO – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bakal memanggil Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Haryanto pada Selasa (3/11) besok. Legislator asal partai berlambang banteng itu dilaporkan atas tindakan asusila.

    “Kita panggil PDIP yang lagi viral videonya. Itu dia (Haryanto) kita panggil juga (besok),” kata Ketua MKD DPR Nazarudin Dek Gam kepada wartawan, Senin (2/12/2024).

    Dia mengatakan, Haryanto dilaporkan atas dugaan video asusila yang viral di media sosial. Menurutnya, mantan bupati Pati itu terekam saat sedang melakukan panggilan video atau video call seks.

    Pemanggilan itu, kata Nazaruddin, untuk meminta klarifikasi Haryanto atas viralnya video tersebut.

    “Kan ada video itu, video seks itu kan. Video call sama itu, saya sudah dapat videonya, makanya kita mau klarifikasi,” katanya.

    Selain Haryanto, MKD juga akan meminta klarifikasi anggota dari Fraksi Partai Gerindra, Nuroji terkait pernyataannya dalam rapat di Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pemuda dan Olahara (Kemenpora) beberapa waktu lalu.

    Kemudian juga meminta klarifikasi legislator PDIP Yulius Setiarto terkait pernyataan keterlibatan ‘Partai Cokelat’ alias Parcok pada Pilkada 2024. Parcok merujuk pada institusi Polri.

    Nazaruddin mengatakan, MKD tak pandang bulu dalam menindak anggota dewan yang memamg terbukti melanggar kode etik.

    “Yang jelas, siapapun, partai apapun, kita minta klarifikasinya. Kalau memang terbukti salah, ya kita hukum. Jadi MKD ini benar-benar kita tegakkan etik moralnya,” pungkasnya.

  • Cek Jadwal Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Malang

    Cek Jadwal Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Malang

    Malang (beritajatum.com) – Pemerintah Kabupaten Malang bakal melakukan uji coba makan bergizi gratis bagi pelajar sekolah. Sejauh ini, besaran anggaran bagi siswa dalam program makan bergizi di Kabupaten Malang masih belum ditentukan.

    Tambahan anggaran makan bergizi dari Pemkab Malang masih akan dibahas dalam rapat Badan Anggaran dengan DPRD Kabupaten Malang pekan ini.

    “Kalau besaran anggaran untuk Kabupaten Malang masih akan kita tentukan setelah simulasi nantinya. Cuma kalau anggaran dari pusat kan sudah ditentukan. Yakni Rp 10 ribu per siswa,” ungkap Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq, Senin (2/12/2024) siang pada beritajatim.com.

    Zia juga menyoroti pentingnya program makan siang bergizi yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pemenuhan gizi bagi siswa, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    “Tentu pelaksanaannya harus direncanakan matang-matang, terutama dengan mempertimbangkan luasnya wilayah Kabupaten Malang yang mencakup 33 kecamatan, 378 desa, dan 12 kelurahan dengan jumlah penduduk hampir 2 juta jiwa. Pemetaan yang tepat diperlukan agar penyalurannya efektif dan tepat sasaran,” ujar Zia, Politikus Partai Gerindra itu.

    Adapun jadwal simulasi makan bergizi gratis di Kabupaten Malang sebagai berikut :

    1. SDN Penarukan Kepanjen, Jumlah Siswa 114. Hari Kamis 5 Desember 2024.
    2. SMPN 1 Poncokusumo. Jumlah Siswa 638. Hari Jumat 13 Desember 2024.
    3. SDN 2 Kedungsalam, Donomulyo. Jumlah Siswa 104. Hari Selasa 17 Desember 2024.
    4. SDN 2 Baturetno Singosari. Jumlah Siswa 124. Hari Rabu 18 Desember 2024.
    5. SDN 3 Ngadirejo, Kromengan. Jumlah Siswa 80. Hari Kamis 19 Desember 2024.
    6. SMPN 2 Gondanglegi. Jumlah Siswa 268. Hari Jumat 20 Desember 2024. (yog/but)

     

  • LSI Denny JA Bongkar Penyebab Dedi Mulyadi Menang Telak di Jabar

    LSI Denny JA Bongkar Penyebab Dedi Mulyadi Menang Telak di Jabar

    Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga survei LSI Denny JA mengungkap sejumlah faktor yang membuat pasangan calon Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan meraih kemenangan telak di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat atau Pilkada Jabar 2024. 

    Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA Toto Izul Fatah mengatakan sesuai dengan hitung cepat (quick count) LSI Denny JA, pasangan Dedi-Erwan unggul dengan raihan suara sebanyak 61,85%.

    Hasil hitung cepat tersebut disampaikan setelah data masuk 100% dan dengan tingkat partisipasi pemilih (VTO) sebesar 63,2%.

    “Dengan margin of error plus minus 1%, hasil hitung cepat selama ini tak pernah berbeda jauh dengan hasil real count KPU, yang pada saatnya nanti akan diumumkan secara resmi,” ujarnya dilansir Antara, Senin (2/12/2024). 

    Dari hitung cepat yang dilakukan LSI Denny JA, tiga pasangan yang tertinggal jauh dibawah Dedi-Erwan adalah Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie yang diusung PKS dan Nasdem dengan 18,78%. 

    Kemudian, pasangan Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwinatarina  yang diusung PKB mencapai 10,40%, dan paling bawah ialah pasangan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja yang diusung PDIP meraih 8,98%.

    Toto menyebutkan ada empat faktor utama yang membuat tiga pasangan calon tersebut tertinggal jauh dari raihan Dedi-Erwan. Pertama, sosok Dedi Mulyadi yang sudah memiliki tingkat pengenalan dan kesukaan yang cukup tinggi, yakni sudah dikenal oleh sekitar 92,1% dan disukai oleh sekitar 88,6%.

    “Itu adalah angka ideal seorang kandidat yang punya potensi kuat untuk menang,” katanya. 

    Toto membandingkan dengan tiga pasangan calon lainnya, yang rata-rata masih terkendala problem pengenalan. Bahkan, ketiga paslon tersebut belum memenuhi standar pengenalan minimal 70%, termasuk Ahmad Syaikhu. Sementara, dua pasangan lainnya, rata-rata baru dikenal oleh sekitar 50%.

    Kedua, kata Toto, adanya ekspresi kesukaan mayoritas publik kepada Dedi Mulyadi yang tergambar dari pemilih militan (strong supporter) yang cukup tinggi, yaitu 55,4%.

    “Itu angka strong supporter yang jarang terjadi. Sedangkan dengan tiga pasangan lain yang pemilih militannya di bawah 10%,” ucapnya. 

    Faktor ketiga, karena dukungan kuat  mayoritas publik kepada pasangan yang diusung Gerindra, Golkar, Demokrat dan PAN itu cukup merata di aneka segmen demografis, mulai dari suku, agama, gender, tingkat penghasilan, pendidikan, profesi, pilihan Ormas dan Parpol. Termasuk, unggul juga di seluruh Dapil dan kabupaten.

    Terakhir, dia menilai Dedi Mulyadi punya kemampuan melakukan kapitalisasi seluruh kegiatan dan pesan kampanyenya dengan massif. Tentunya, lewat aneka platform sosial media, berita online, dan TV dengan news value yang kuat. Hal itu dilakukannya dari jauh hari sebelum masuk  masa kampanye.

    “Dari rangkaian kegiatan dengan kemasan yang news value dan berefek emosional publik itu, sangat  wajar kalau Kang Dedi sudah punya modal pengenalan dan kesukaan yang paling tinggi sebagai salah satu hukum besi untuk menang,” imbuhnya. 

    Ditanya peran sejumlah parpol yang tergabung dalam KIM Plus dalam mendongkrak popularitas dan elektabilitas Dedi Mulyadi, Toto hanya menyampaikan hal itu tak pernah berbanding lurus antara kemenangan dan dukungan banyak partai politik.

    “Dalam konteks Pilgub Jawa Barat, kemenangan Dedi Mulyadi lebih karena faktor personal figur yang memang sudah kokoh, sejak bupati Purwakarta dua periode dan caleg DPR RI dengan perolehan suara terbanyak di Jabar, bukan karena dukungan banyak parpol,” kata dia.

    Toto mencontohkan kasus di sejumlah daerah, banyak kandidat yang kalah di Pilkada meskipun didukung banyak partai. Sebaliknya, calon yang didukung hanya satu dan dua partai saja bisa menang. 

    Calon Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan pidato kemenangan usai keunggulan telak di hasil quick count sejumlah lembaga survei dalam Pilgub Jabar 2024.

    Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya menyampaikan terima kasih pada seluruh warga Jawa Barat yang sudah menyalurkan hak pilihnya pada Rabu (27/11/2024) ini. Menurutnya Pilkada Serentak di Jabar berlangsung aman, lancar dan tertib dan penuh suasana yang gembira.

    “Ini adalah pencapaian keberadaan demokrasi yang ada di Provinsi Jawa Barat,” katanya dalam keterangan yang disampaikan kepada media.

    Menurutnya meskipun perhitungan suara belum selesai, namun berdasarkan aspek ilmiah yang sudah biasa dipakai dalam perhelatan demokrasi di Indonesia, hasil quick count yang sudah di atas 70% stabil tidak mengalami perubahan.

    “Biasanya hasil real count tidak pernah jauh berbeda. Selisihnya real count di kisaran margin error 2 atau 3 persen atau maksimal 4 persen. Itu pun kalau jaraknya dekat, tetapi secara kebetulan kita bisa melihat bersama saat ini pasangan nomor urut 4 Kang Dedi Mulyadi dan Kang Erwan Setiawan sudah meraih angka 61% lebih,” katanya.

    Menurutnya dengan data masuk 78%, hal tersebut sudah bisa dijadikan fakta bahwa pihaknya akan memenangkan Pilgub Jabar.

    “Kami sudah menganggap pasangan nomor urut 4 sudah menjadi pemenang, semoga ini bisa menjadi kabar baik bagi seluruh masyarakat Jawa Barat,” katanya.