Xcloud.id

partai: Gerindra

  • 2 Partai-partai Buka Pintu Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap oleh PDI-P Nasional

    2 Partai-partai Buka Pintu Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap oleh PDI-P Nasional

    Partai-partai Buka Pintu Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap oleh PDI-P
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah
    partai politik
    membuka pintu untuk Presiden ketujuh Republik Indonesia
    Joko Widodo
    untuk bergabung setelah Jokowi sudah tidak lagi dianggap sebagai bagian dari
    PDI-P
    , partai yang membesarkannya.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eko Hendro Purnomo alias
    Eko Patrio
    menyatakan, PAN sangat terbuka apabila Jokowi ingin bergabung ke partai tersebut.
    “Pokoknya gini, Pak Jokowi 1.000 persen kalau mau masuk PAN diterima.
    Welcome
    , ada karpet biru buat Bapak Jokowi, silakan,” kata Eko di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (5/12/2024).
    Bukan hanya Jokowi, Eko memastikan semua anggota keluarga Jokowi juga dipersilakan jika ingin masuk ke PAN.
    “Keluarganya, semuanya deh pokoknya terbuka untuk Pak Jokowi untuk masuk. Saya sebagai Sekjen memberikan karpet biru untuk Bapak Jokowi,” ucap dia.
    Partai Golkar
    yang sempat disanjung-sanjung Jokowi juga menyatakan terbuka bagi Jokowi.
    “Orang biasa saja kita terima secara terbuka, apalagi seorang mantan presiden, seorang presiden periode lalu yang kami yakin pengaruhnya masih cukup besar di masyarakat,” kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji.
    Dia menambahkan, hingga saat ini masih belum ada sinyal Jokowi akan masuk Golkar.
    Meski begitu, Sarmuji mengeklaim Jokowi punya hubungan baik dengan Ketua Umum Partai Golkar
    Bahlil Lahadalia
    sehingga orang-orang akan tahu jika Jokowi hendak merapat ke partai berlambang pohon beringin itu.
    “Enggak nanti pasti akan, kan hubungan Ketua Umum (Bahlil Lahadalia) dengan Pak Jokowi kan hubungan yang cukup dekat. Pasti kalau ada sinyal Pak Jokowi mau merapat Golkar, orang-orang dekat kita akan kasih tahu,” kata Sarmuji.
    Di sisi lain, Sekretaris Bidang Organisasi DPP Partai Golkar Derek Loupatty mengatakan, Jokowi sudah menjadi anggota kehormatan Partai Golkar.
    “Anggota kehormatan itu Golkar berikan bagi para negarawan, seperti presiden, wakil presiden, mantan presiden dan lain sebagainya. Mereka-mereka yang dianggap berjasa bagi negara,” ujar Derek di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis malam.
    Sementara itu, Ketua Harian
    Partai Gerindra

    Sufmi Dasco
    Ahmad menyebutkan bahwa belum ada pembahasan di internal partai mengenai kemungkinan Jokowi bergabung ke Gerindra.
    “Saya enggak bisa jawab karena hal ini belum pernah dibahas dalam partai,” ujar Dasco.
    Akhir hubungan Jokowi dan PDI-P
    Kiprah politik Jokowi berikutnya menjadi pertanyaan setelah PDI-P menyatakan bahwa Jokowi bukan lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng itu.
    “Saya tegaskan kembali. Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Krsityanto dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).
    Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan menantu Jokowi, Bobby Nasution, memang pernah tergabung dengan PDI-P yang mengusung mereka menjadi wali kota Solo dan wali kota Medan.
    Namun, PDI-P kini sudah tidak menganggap Jokowi dan keluarganya sebagai bagian karena dinilai punya ambisi kekuasaan yang tiada henti.
    Menurut Hasto, hal itu tidak sejalan dengan cita-cita yang diperjuangkan Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno ketika masa-masa membangun Partai Nasional Indonesia (PNI).
    “Maka di dalam proses ini yang dilakukan oleh PDI Perjuangan kita tidak akan pernah kehilangan dari gagasan-gagasan ideal bahwa dari seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin,” ungkap Hasto.
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dadang Supriatna Kalahkan Sahrul Gunawan

    Dadang Supriatna Kalahkan Sahrul Gunawan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Bandung nomor urut 2 Dadang Supriatna-Ali Syakieb tercatat unggul di Pilkada Kabupaten Bandung 2024.

    Menurut rekapitulasi KPU Kabupaten Bandung, Dadang-Ali Syakieb meraup 1.046.344 suara atau 55,85 persen. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 1 Sahrul Gunawan-Gun Gun Gunawan hanya mengantongi 827.240 suara atau 44,15 persen.

    Berdasarkan data KPU Kabupaten Bandung, terdapat 1.927.880 warga menggunakan hak pilihnya dari total 2.664.172 warga yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT). Jumlah suara terhitung sah sebanyak 1.873.584 suara dan 54.296 tercatat tidak sah.

    Dadang Supriatna merupakan Bupati Bandung petahana. Ia dan Ali Syakieb meraup suara tertinggi di 23 dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung.

    Sedangkan Sahrul-Gun Gun hanya menang di delapan kecamatan, yaitu Kecamatan Cimenyan, Cilengkrang, Margahayu, Banjaran, Cimaung, Baleendah, Soreang dan Cangkuang.

    Menurut hasil hitung cepat atau quick count LSI Denny JA sebelumnya, Dadang-Ali telah diprediksi unggul dengan perolehan suara 56,82 persen. Sementara Sahrul-Gungun yang hanya meraih 43,18 persen suara.

    Dadang-Ali pun sudah mendeklarasikan kemenangan terlebih dulu dengan mengacu pada hasil quick count.

    Adapun Sahrul Gunawan dan Ali Syakieb merupakan di antara selebritas yang turut berlaga dalam Pilkada Serentak 2024.

    Sahrul dikenal sebagai aktor dan penyanyi sebelum berkecimpung di dunia politik. Ia sempat menduduki kursi Wakil Bupati Bandung mendampingi Dadang Supriatna pada periode sebelumnya. Sementara itu, Ali merupakan pemain sinetron baru saja terjun ke dunia politik.

    Pada Pilbup Bandung 2024, Dadang-Ali diusung oleh Partai NasDem, Gerindra, Demokrat, PKB, dan PDIP. Sedangkan paslon Sahrul-Gun Gun didukung gabungan Partai Golkar, PKS, PPP, Hanura, Partai Ummat, serta Partai Garuda.

    (arn/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Respons Gerindra Soal Jokowi Tak Lagi Kader PDIP, Bakal Ditampung?

    Respons Gerindra Soal Jokowi Tak Lagi Kader PDIP, Bakal Ditampung?

    ERA.id – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons peluang Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi kader Partai Gerindra. Hal ini menanggapi soal status Jokowi yang tak lagi dianggap sebagai kader PDI Perjuangan.

    Dia mengatakan belum bisa menjawab hal tersebut karena belum pernah dibahas.

    “Saya enggak bisa jawab, karena hal ini belum pernah dibahas di dalam partai dan saya tidak bisa mengatasnamakan Partai Gerindra,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Meski begitu, dia mengakui bahwa menantu Jokowi, yaitu Bobby Nasution memang sudah memegang Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra saat mendaftar sebagai calon gubernur Sumatera Utara.

    “Seingat saya, kalau Pak Bobby itu sudah punya KTA Gerindra memang pada waktu mendaftar di Pilgub Sumut,” kata Dasco.

    Sebelumnya, Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya sudah bukan lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng.

    Hal itu merespons soal status keanggotaan Jokowi di PDIP yang hingga kini belum jelas apakah sudah dipecat atau masih menjadi kader.

    “Saya tegaskan kembali, Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi jadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (3/12).

    “Karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak masa Bung Karno, sejak PNI, sejak kita membangun republik ini sudah tidak lagi sejalan dengan praktik-praktik politiknya,” lanjutnya. 

  • Netizen Ramaikan Petisi Copot Miftah dari Jabatan Utusan Khusus Presiden

    Netizen Ramaikan Petisi Copot Miftah dari Jabatan Utusan Khusus Presiden

    Jakarta: Desakan agar Prabowo mencopot Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP) semakin menguat. Kini muncul petisi agar Miftah dicopot dari jabatannya.

    Petisi tersebut beredar di laman change.org. Hingga Rabu, 4 Desember 2024 pukul 18.30 WIB, sudah hampir tiga ribu orang menandatangani petisi  berjudul ‘Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Presiden’ itu.

    Petisi ini muncul usai video viral yang memperlihatkan Miftah melontarkan kata-kata tidak pantas kepada seorang pedagang es teh. Sebelumnya netizen ramai mendesak agar Miftah dicopot dari jabatannya sebagai UKP Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

    Hal tersebut disampaikan melalui unggahan di media sosial maupun kolom komentar unggahan akun Instagram Partai Gerindra.

    “Seperti yang kita ketahui, saat ini Gus Miftah menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden di pemerintahan yang dipimpin oleh bapak Prabowo Subianto. Publik tentu mempertanyakan apakah jabatan tersebut layak diterima oleh pribadi yang kerap membuat kegaduhan di masyarakat,” tulis petisi tersebut seperti dikutip Medcom.id, Rabu, 4 Desember 2024.

    Berdasarkan pantaun Medcom.id petisi tersebut sudah ditandatangi 2.959 orang. Berikut ini link petisi tersebut (Link Petisi Copot Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden).
     

    Diketahui sebelumnya, dalam video yang viral di media sosial, Gus Miftah terlihat mengolok-olok penjual es teh yang hadir di acara tersebut. Ia bahkan mengucapkan kata-kata ‘gob*ok’ yang ditujukan kepada pedagang tersebut.
     
    Penjual es teh yang menjadi korban olok-olok Gus Miftah hanya terdiam di tengah-tengah para hadirin yang tertawa. Kejadian ini pun menjadi viral di media sosial dan mengundang banyak kecaman dari warganet.
     
    Ucapan Gus Miftah tersebut mendapat banyak kecaman dari warganet. Mereka menilai Gus Miftah telah merendahkan profesi penjual es teh.

    Jakarta: Desakan agar Prabowo mencopot Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP) semakin menguat. Kini muncul petisi agar Miftah dicopot dari jabatannya.
     
    Petisi tersebut beredar di laman change.org. Hingga Rabu, 4 Desember 2024 pukul 18.30 WIB, sudah hampir tiga ribu orang menandatangani petisi  berjudul ‘Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Presiden’ itu.
     
    Petisi ini muncul usai video viral yang memperlihatkan Miftah melontarkan kata-kata tidak pantas kepada seorang pedagang es teh. Sebelumnya netizen ramai mendesak agar Miftah dicopot dari jabatannya sebagai UKP Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.
    Hal tersebut disampaikan melalui unggahan di media sosial maupun kolom komentar unggahan akun Instagram Partai Gerindra.
     
    “Seperti yang kita ketahui, saat ini Gus Miftah menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden di pemerintahan yang dipimpin oleh bapak Prabowo Subianto. Publik tentu mempertanyakan apakah jabatan tersebut layak diterima oleh pribadi yang kerap membuat kegaduhan di masyarakat,” tulis petisi tersebut seperti dikutip Medcom.id, Rabu, 4 Desember 2024.
     
    Berdasarkan pantaun Medcom.id petisi tersebut sudah ditandatangi 2.959 orang. Berikut ini link petisi tersebut (Link Petisi Copot Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden).
     

    Diketahui sebelumnya, dalam video yang viral di media sosial, Gus Miftah terlihat mengolok-olok penjual es teh yang hadir di acara tersebut. Ia bahkan mengucapkan kata-kata ‘gob*ok’ yang ditujukan kepada pedagang tersebut.
     
    Penjual es teh yang menjadi korban olok-olok Gus Miftah hanya terdiam di tengah-tengah para hadirin yang tertawa. Kejadian ini pun menjadi viral di media sosial dan mengundang banyak kecaman dari warganet.
     
    Ucapan Gus Miftah tersebut mendapat banyak kecaman dari warganet. Mereka menilai Gus Miftah telah merendahkan profesi penjual es teh.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • Soal Rencana Mutasi Jabatan, Ini Sikap Fraksi Gerindra Jombang

    Soal Rencana Mutasi Jabatan, Ini Sikap Fraksi Gerindra Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jombang buka suara terkait rencana mutasi atau reposisi jabatan di lingkup Pemkab oleh Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo.

    Gerindra mendesak Pj Bupati Jombang untuk menghentikan rencana tersebut. “Rencana mutasi sangat tidak elok. Karena saat ini tidak ada situasi luar biasa yang mengharuskan dan memaksa segera dilakukan reposisi dan mutasi,” ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jombang Achmad Fachruddin, Kamis (5/12/2024).

    Achmad Fachruddin menjelaskan, terkait reposisi dan mutasi jabatan sudah diatur dalam PP No.49 Tahun 2008. Hal itu diperjelas lagi dengan adanya Surat Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 820/6040/SJ tentang Mutasi Pegawai oleh Pejabat Kepala Daerah.

    “Maka kami berharap kepada Pj Bupati Jombang untuk menghentikan rencana mutasi dan atau reposisi jabatan di lingkup Pemkab Jombang, termasuk pengisian dan atau pergantian jabatan Direktur BUMD dan Pengawas BUMD Kabupaten Jombang,” tegasnya.

    Fraksi Gerindra yakin dan percaya, bahwa Pj Bupati Jombang ingin meninggalkan Kabupaten jombang kesan dan kenangan yang terindah. Selain itu, tetap terjalin hubungan yang harmonis dengan Pemka Jombang dan seluruh elemen masyarakat.

    “Mari kita bersama-sama menyusun RPJMD tahun 2026 sesuai dengan vivi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Bapak Warsubi dan Gus Salman. Sehingga pemerintah yang baru bisa menjalankan visi misi dengan baik,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo memberikan sinyal pelantikan promosi pejabat di lingkup Pemkab Jombang dilakukan usai Pemilihan kepala daerah serentak berkhir. Kepastian itu, ia terima langsung dari Kemendagri.

    “Jadi sesuai arahan pak Mendagri ditahan dulu sampai selesai pengumuman Pilkada,” ujar dia, Jumat (29/11/2024).

    Menurutnya, kewenangan Pemkab Jombang sebatas mengusulkan. Selebihnya, untuk persetujuan usulan adalah wewenang Kemendagri. “Kalau kewenangan kami mengusulkan ke Kemendagri, kalau beliau setuju kita jalankan, kalau tidak kita serahkan ke bupati selanjutnya,” tandas Teguh. [suf]

  • Gus Ubaid Kagum: Amalan Apa yang Dimiliki Pak Sonhaji Penjual Es Teh?

    Gus Ubaid Kagum: Amalan Apa yang Dimiliki Pak Sonhaji Penjual Es Teh?

    Surabaya (beritajatim.com) – Baru-baru ini dunia maya dihebohkan dengan sosok Pak Sonhaji, penjual es teh asongan yang mendadak dapat simpati masyarakat lantaran viralnya potongan video pengajian Gus Miftah yang mengumpat Pak Sonhaji.

    Bahkan, sekelas artis pun rela datang ke Magelang karena iba memberi tali kasih hingga ada yang mau mengumrahkan Pak Sonhaji dan keluarganya.

    “Fenomena ini sangat tepat menjadi refleksi kita sebagai ummat manusia, yang tentu dalam kehidupan fana ini sudah disiapkan semua takdirnya. Dan, ini bagi saya menarik melihat sosok Pak Sonhaji, si penjual es teh asongan tersebut,” kata tokoh muda NU, Ubaidillah Amin (Gus Ubaid).

    Menurut Gus Ubaid yang juga pengasuh Ponpes Annuriyah Kaliwining Jember ini, sudah sepatutnya sebagai umat Islam kembali meyakini bahwa Allah SWT Maha Segalanya, dan mudah bagi Allah untuk mengubah nasib seseorang.

    Sebagaimana firman-Nya, ‘Wa may yattaqillaha yaj al-lahu makhraja. Wa yarzuq-hu min aisu la yahtasib, wa may yatawakkal alallahi fa huwa hasbuh, innallaha baligu amrih, qad ja alallahu likulli syai in qadra. Artinya: “Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan, memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-Nya, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”

    “Jika kita berbicara kekurangan Gus Miftah sebagai pendakwah, tentunya beliau sebagai manusia diciptakan sama seperti kita penuh dengan kekurangan, mungkin kita menganggap ceplas ceplosnya (apa adanya) Gus Miftah dalam berdakwah dirasa kurang bagus secara logika adat ketimuran dan orang muslim,” ujarnya.

    Namun, Gus Miftah juga sudah meminta maaf kepada Pak Sonhaji dan masyarakat Indonesia secara terbuka (karena beliau juga sebagai utusan khusus Presiden Prabowo), karena perkataannya yang salah.

    “Justru menurut pendapat saya, ceplas ceplosnya Gus Miftah dalam memberikan ceramah agama itu sudah merupakan kehendak dan ketetapan Allah SWT, dengan ceplas ceplosnya Gus Miftah dalam pengajiannya justru mengangkat derajat seorang hamba Allah bernama Sonhaji penjual es teh,” tuturnya.

    “Secara pribadi, saya sedang coba dalami dari viralnya kasus ini justru sosok seorang Pak Sonhaji. Apa amalan ibadah dari seorang penjual es teh Pak Sonhaji. Mungkin dia tidak pernah berpikir akan seterkenal ini dan mengubah nasib keluarganya,” imbuhnya.

    Banyak tokoh masyarakat yang iba kepadanya, mulai dari Partai Gerindra yang memberikan modal usaha, Gus Miftah yang membelikan rumah baru untuk dia dan keluarganya. “Beberapa artis memberikan bantuan santunan uang, memberangkatkan umroh, dan lain sebagainya. Amaliyah Pak Sonhaji menurut saya mampu menggetarkan dan membuka pintu langit, itu yang harus kita pelajari dari viralnya ceramah Gus Miftah dan penjual es teh Pak Sonhaji,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Mengurai Kekalahan Tipis Petahana Cak Thoriq di Pilkada Lumajang 2024

    Mengurai Kekalahan Tipis Petahana Cak Thoriq di Pilkada Lumajang 2024

    Lumajang (beritajatim.com) – Pilkada Lumajang 2024 menyisakan catatan penting dalam dunia politik lokal. Tumbangnya petahana Thoriqul Haq (Cak Thoriq) dan Lucita Izza Rafika menjadi sorotan utama, terutama karena mereka kalah dengan selisih 14.204 suara dari pasangan Indah Amperawati Masdar dan Yudha Adji Kusuma.

    Kekalahan Tipis Cak Thoriq

    Seperti diketahui pasangan calon nomor urut 2, Indah Amperawati Masdar dan Yudha Adji Kusuma memperoleh 320.942 suara.

    Pasangan Indah – Yudha mengalahkan pasangan nomor urut 1, Thoriqul Haq dan Lucitta Izza Rafika, yang memperoleh 306.738 suara.

    Indah Amperawati dan Yudha Adji Kusuma diusung Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Perindo, Partai Buruh, Partai Garda Republik Indonesia, Partai Bulan Bintang, dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia.

    Sementara Thoriqul Haq dan Lucita Izza Rafika diusung Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Nusantara, dan Partai Solidaritas Indonesia.

    “Alhamdulillah, rekapitulasi suara telah ditetapkan. Proses berjalan dengan lancar dan situasi tetap kondusif,” kata Ketua KPU Lumajang Henariza Febriadmaja, Kamis (5/12/2024)

    Kekalahan ini memunculkan sejumlah analisis mendalam tentang faktor penyebabnya dan implikasinya bagi pemimpin di masa depan.

    Termasuk menguatnya kembali trah  Sjahrazad Masdar bupati Lumajang 2 periode (2005-2015). Seperti diketahui Indah Amperawati Masdar merupakan adik dari Sjahrazad Masdar.

    Faktor Kekalahan Cak Thoriq: Dari Korupsi hingga Dinamika Politik Lokal

    1. Dugaan Korupsi dan Krisis Kepercayaan Publik
    Isu dugaan korupsi terkait pengelolaan dana erupsi Gunung Semeru menjadi salah satu titik krusial yang meruntuhkan citra Cak Thoriq.

    Pengaduan masyarakat yang tergabung dalam LSM GMPK Lumajang, disusul pemeriksaan oleh Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim, memperkuat persepsi negatif di kalangan pemilih.

    Menurut pengamat politik Universitas Brawijaya (UB) Malang, Andhyka Muttaqin, tuduhan korupsi atau maladministrasi memiliki dampak besar terhadap citra petahana.

    “Kebijakan yang tidak pro-rakyat atau terjerat isu korupsi akan sangat merusak kepercayaan masyarakat, terutama jika manfaat kinerja mereka tidak dirasakan langsung oleh publik,” jelasnya.

    2. Ekspektasi Tinggi terhadap Petahana
    Masyarakat memiliki ekspektasi besar terhadap pemimpin incumbent. Namun, ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap kurang berpihak pada rakyat sering kali menjadi faktor krusial.

    “Ketika janji kampanye tidak sesuai dengan realisasinya, pemilih cenderung beralih ke kandidat baru yang menawarkan harapan,” tambah Andhyka.

    3. Konflik Internal Partai Pendukung
    Perpecahan di antara partai pengusung juga memperlemah posisi Cak Thoriq. Pasangan Indah-Yudha, yang didukung koalisi besar dari 11 partai, berhasil memanfaatkan celah ini untuk menarik simpati pemilih.

    4. Pengaruh Media Sosial
    Strategi penggunaan media sosial yang efektif oleh pasangan penantang turut menggoyahkan dominasi Cak Thoriq, terutama di kalangan pemilih muda. Kampanye berbasis digital tidak hanya memperluas jangkauan, tetapi juga membangun narasi negatif yang berpengaruh besar.

    “Media sosial menjadi alat yang sangat ampuh untuk membangun persepsi publik. Kandidat yang cerdas memanfaatkannya dapat dengan mudah mengungguli petahana,” ujar Andhyka.

    Kekalahan Cak Thoriq memberikan pelajaran penting bagi para petahana di masa mendatang. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian adalah:

    Responsif terhadap Kebutuhan Rakyat: Pemimpin harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    Transparansi dan Integritas: Menghindari isu korupsi atau penyalahgunaan wewenang adalah kunci utama untuk mempertahankan kepercayaan publik.

    Koordinasi Partai Pendukung: Soliditas di antara partai pengusung sangat menentukan kekuatan kampanye dan mobilisasi suara.

    Strategi Komunikasi Digital: Pemanfaatan media sosial dengan narasi positif dan pendekatan kreatif menjadi kebutuhan di era politik modern.

    Pilkada Lumajang 2024 mengingatkan kita bahwa politik adalah arena dinamis yang dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kinerja nyata hingga strategi komunikasi.

    Kekalahan Cak Thoriq bukan hanya soal angka, tetapi juga cerminan dari ekspektasi masyarakat yang semakin kritis terhadap pemimpin mereka.

    Bagi petahana lainnya, ini menjadi momentum untuk introspeksi dan memperbaiki strategi, baik dalam bekerja maupun berkampanye, demi menjaga kepercayaan rakyat. (ted)

  • Kaltara Bakal Jadi Primadona Pencari Kerja dan Pengusaha Lokal 

    Kaltara Bakal Jadi Primadona Pencari Kerja dan Pengusaha Lokal 

    TARAKAN – Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi di KecamatanTanjung Palas Timur, Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara).

    Bakal jadi primadona para pencari kerja dari berbagai daerah dan pelaku usaha lokal. Pasalnya,di kawasan proyek strategis nasional (PSN) ini akan membutuhkan banyak tenaga kerja serta menciptakan peluang usaha lainnya. 

    “Ini harus menjadi atensi dari pemerintah daerah setempat, sehingga masyarakat lokal Kaltara tidak menjadi penonton di daerah sendiri,” kata Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, Rabu, 4 Desember.

    Jufri menyebutkan, di kawasan tersebut akan dibangun berbagai pabrik industri seperti pabrik besi dan baja, smelter, pabrik baterai dan lainnya. 

    “Banyak peluang kerja di kawasan industri tersebut, mulai dari bidang manajemen, industri, teknik, termasuk di bidang konstruksi dan lainnya,” ungkapnya. 

    “Ini juga jadi peluang bagi pengusaha lokal untuk memenuhi kebutuhan disana (KIHI), seperti bahan pangan atau sembako serta tempat tinggal untuk pekerja,” lanjut legislator Gerindra ini. 

    Djufri berharap, pemprov Kaltara menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang disesuaikan dengan peluang yang ada di kawasan industri terbesar di dunia ini. 

    “SDM kita harus dipersiapkan seperti kompetensi bidang yang dibutuhkan, tenaga ahli dan public speaking atau kemampuan berbahasa asing,” ujarnya. 

    Saat ini juga sedang dibangun pabrik kertas di Bengawan (Kota Tarakan), PLTA Peso (Bulungan) dan PLTA Mentarang (Malinau) yang juga akan menyerap banyak tenaga kerja. 

    “Masyarakat Kaltara harus bisa mengambil bagian dan memasuki dunia kerja di berbagai bidang-bidang industri tersebut. Saya percaya di Kaltara ini punya skill yang bisa dipekerjakan di industri tersebut,” kata dia.

  • Polemik Gus Miftah Bikin Prabowo Turun Tangan, Bakal Ditendang dari Kabinet? – Page 3

    Polemik Gus Miftah Bikin Prabowo Turun Tangan, Bakal Ditendang dari Kabinet? – Page 3

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Djiwandono turut angkat bicara terkait aspirasi sejumlah masyarakat yang mendesak Gus Miftah mundur dari Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran buntut pernyataannya mengolok-olok penjual es di acara pengajian publik.

    Menurut Budi, tindakan Gus Miftah yang merupakan tokoh sekaligus pejabat publik itu perlu dievaluasi Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita menyayangkan kalau ada apa namanya mungkin statement-statment yang tidak baik, tentu itu patut menjadi evaluasi apalagi namanya pemimpin,” kata Budi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024). 

    Keponakan Presiden Prabowo ini menegaskan, pihaknya akan menerima masukan hingga kritik masyarakat dengan tangan terbuka.

    “Kita terima sebagai masukan dan kritik yang baik dari masyarakat,” kata Budi.

    Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid juga menyoroti perilaku Utusan Khusus Presiden Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah yang menuai kecaman publik. Menurut dia, candaan Gus Miftah saat pengajian publik di Magelang, Jawa Tengah yang viral itu kebablasan.

    “Ya mungkin lepas kontrol saja ya, karena Gus Miftah ini kan dikenal kiai yang urakan ya, kiai yang ke tempat-tempat yang apa yang disampaikan memang kurang pantas. Tentu yang masyarakat Indonesia publik bisa menilai lah,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024). 

    Jazilul mengingatkan profesi apapun pasti memiliki hati mulia dan harus dihormati. Dia pun mendorong Gus Miftah meminta maaf tanpa membawa kuasa hukum atau sejenisnya.

    “Kenapa pakai kuasa hukum segala ini kasus apa sih? Ini kan soal kemanusiaan saja yang kadang lepas dari kontrol kita, atau kontrol tokoh ketika melihat orang yang di bawah, orang yang kurang beruntung, hanya penjual es gitu, tapi kan tetap dia warga Indonesia, dia tetap saudara kita yang harus dihormati” kata dia.

    Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPR  itu, Miftah sudah kebablasan dan becanda tidak pada tempatnya. 

    “Ya guyonan di tempat yang salah lah menurut saya. Kebablasan, kebablasan, berkerucut lah. Makanya saya lebih baik Gus Miftah datang sajalah, bertemu dengan keluarganya,” kata dia. 

     

  • Hasil Rekap KPU, Ibin-Elim Menangi Pilwali Blitar dengan Perolehan Suara Segini

    Hasil Rekap KPU, Ibin-Elim Menangi Pilwali Blitar dengan Perolehan Suara Segini

    Blitar (beritajatim.com) – Rekapitulasi tingkat kota telah selesai dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar pada Rabu (4/12/2024). Hasilnya pasangan Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba dinyatakan unggul atas rivalnya Bambang Rianto-Bayu Setyo Kuncoro.

    Dalam rekapitulasi tingkat kota diketahui Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba (Ibin-Elim) memperoleh 49.674 suara. Sementara Bambang Rianto-Bayu Setyo Kuncoro mendapatkan 43.543 suara.

    Dengan hasil tersebut maka Pasangan Ibin-Elim dipastikan keluar sebagai sebagai pemenang di Pemilihan Wali Kota Blitar tahun 2024 ini. Pasangan Ibin-Elim pun akan segera ditetapkan sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Blitar terpilih oleh KPU.

    “Hasil Pilwali kota Blitar, perolehan suara paslon nomor satu Bambang Rianto-Bayu Setyo Kuncoro memperoleh 43.543 suara dan paslon nomor dua Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba itu mendapat 49.674 suara. Paslon nomor dua ditetapkan memperoleh suara lebih banyak dari paslon nomor urut satu,” ungkap Rangga Bisma Aditya, Ketua KPU Blitar.

    Hasil ini tentu cukup mengejutkan, pasalnya pasangan Ibin-Elim hanya didukung oleh 3 partai politik saja yakni PKB, PAN serta Demokrat. Tentu jika dikalkulasi kekuatan partai pendukung Ibin-Elim masih kalah mentereng jika dibandingkan dengan Bambang-Bayu yang diusung oleh PDIP, Golkar, Gerindra serta PPP dan PKS.

    Namun meski hanya didukung oleh 3 partai politik, nyatanya Ibin-Elim mampu memenangkan hati rakyat Kota Blitar. Pasangan muda ini mampu menorehkan sejarah sekaligus memecahkan rekor dominasi dari PDIP yang telah berkuasa selama 24 tahun di Bumi Bung Karno, Blitar.

    Kini pasangan Ibin-Elim tinggal menunggu waktu saja untuk ditetapkan dan dilantik oleh KPU Kota Blitar sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Blitar periode 2025-2029.

    “Selanjutnya penetapan pasangan calon jika tidak bukti registrasi perkara konstitusi bisa kami tetapkan pasangan calon Ibin-Elim menjadi pasangan terpilih nanti di saat rapat penetapan hasil Pilkada 2024. Itu menunggu bukti registrasi itu dari KPU RI. Sebelum pelantikan pada Februari 2025,” bebernya.

    Sebelumnya Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin mengakui bahwa untuk menaklukkan kandang banteng tidaklah mudah. Dirinya sadar betul bahwa sejak tahun 2000, Kota Blitar merupakan basis massa PDIP.

    Sehingga dirinya harus kerja keras untuk mengambil hati rakyat. Ia pun mencoba untuk terus dekat dengan masyarakat Blitar dan menawarkan visi-misi yang lebih baik serta berpandangan ke depan yang lebih maju.

    “Tapi kami yang juga pengagum Bung Karno dan bergerak bersama masyarakat, karena menjadi pemimpin tidak cuma mengandalkan kekuasaan dan keuangan. Tapi pemimpin itu yang dekat dengan masyarakat, mengerti keinginan masyarakat dan selalu bersama dengan masyarakat,” bebernya.

    Meski menang di kandang banteng, Ibin-Elim mengaku tetap menghormati Bung Karno dan akan menjadikannya panutan dalam memimpin Kota Blitar 5 tahun ke depan. Baginya sosok Bung Karno adalah suri tauladan yang harus dicontoh semua pemimpin daerah termasuk dirinya.

    “Kami adalah pemimpin dari rakyat untuk rakyat, demi kesejahteraan rakyat Kota Blitar,” imbuhnya. (owi/ian)