Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Soal Ajak Jokowi Masuk Gerindra, Prabowo: Kita Tak Bisa Paksa Beliau

    Soal Ajak Jokowi Masuk Gerindra, Prabowo: Kita Tak Bisa Paksa Beliau

    Soal Ajak Jokowi Masuk Gerindra, Prabowo: Kita Tak Bisa Paksa Beliau
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai
    Gerindra

    Prabowo
    Subianto menjawab apakah dirinya mengajak Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (
    Jokowi
    ) masuk ke Gerindra atau tidak.
    Prabowo menegaskan, Gerindra adalah partai yang terbuka bagi siapa pun.
    Akan tetapi, dia mengaku tidak bisa memaksa Jokowi bergabung dengan Gerindra.
    “Oh kalau Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya tidak bisa maksa Beliau masuk,” ujar Prabowo usai bertemu Jokowi di Kertanegara, Jakarta, Jumat (6/12/2024) malam.

    Saat awak media bertanya langsung kepada Jokowi apakah dirinya sudah menentukan akan masuk ke partai mana, Prabowo menyela.
    Prabowo heran dengan wartawan yang terus bertanya isu politik, padahal mereka hanya makan malam saja.
    “Nanya-nanya politik mulu,” kata Prabowo.
    “Makan malam,” ucapnya.

    Saat ditanya mengenai Pilkada DKI Jakarta 2024 pun, Prabowo kembali merespons. Namun, kali ini dia tertawa terbahak-bahak.
    “Hahahaha. Maunya politik saja,” kata Prabowo.
    Setelah itu, Jokowi pun pamit dari kediaman Prabowo.
    “Selamat malam,” imbuh Jokowi.
    Adapun Jokowi kini dianggap bukan bagian dari PDI-P.
    Sejumlah partai seperti Golkar dan PAN pun terbuka kepada Jokowi untuk bergabung.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Buka Pintu ke Jokowi jika Ingin Masuk Gerindra

    Prabowo Buka Pintu ke Jokowi jika Ingin Masuk Gerindra

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengaku membuka lebar pintu bagi Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) apabila ingin bergabung ke partainya.

    Hal ini disampaikannya usai menjamu makan malam Jokowi di kediamannya di Rumah Kertanegara, Jumat (6/12/2024).

    “Gerindra terbuka, tetapi kami tidak bisa maksa,” ujarnya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, Presiden Ke-8 RI itu mengaku bahwa setelah mendengar kedatangan Jokowi di Jakarta, maka dirinya langsung mengundang dirinya makan malam.

    “Jadi saya dengar Pak jokowi ada di Jakarta, saya undang makan, jadi saya pernah ke rumah beliau di Solo. Sekadarng, saya undang sekarang ke Kertanegara,” tandas Prabowo.

    Di sisi lain, Jokowi mengaku bahwa alasan dirinya menemui Presiden Prabowo Subianto di kediamannya adalah sebagai bentuk kunjungan balasan.

    Bertemu di Rumah Kertanegara, Jumat (6/12/2024). Kedua tokoh itu bertemu pukul 20.00 WIB dan selesai berbincang selama satu jam atau keluar pada pukul 21.11 WIB.

    “Beliau Pak Presiden waktu ke Merauke, kemudian mampir ke Solo ini saya pas ke Jakarta, kaya kunjungan balasan karena saya kangen,” ujarnya kepada wartawan.

    Jokowi pun mengaku bahwa telah tiba di Jakarta sejak sore. Kendati demikian, dirinya tak mengungkapkan bahasan apa yang akan dilakukan oleh kedua pejabat Negara itu.

  • DPR Sebut Pemerintah Sepakat PPn 12 Persen untuk Barang Mewah, Listrik Air Bebas Pajak

    DPR Sebut Pemerintah Sepakat PPn 12 Persen untuk Barang Mewah, Listrik Air Bebas Pajak

    ERA.id – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pemerintah sepakat menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) multi tarif. Kenaikan PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang-barang mewah, sedangkan listri dan air tak dikenakan pajak.

    Hal itu disepakati dalam pertemuan antara DPR dengan tiga Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yaitu Anggito Abimanyu, Suahasil Nazara, dan Thomas Djiwandono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    “Jadi tadi kira-kira kita sudah dapat PPN barang mewah yang dinaikan 12 persen, lalu kemudian komponen yang tetap 11 persen, dan juga ada komponen-komponen yang tidak dikenakan PPN sama sekali,” kata Dasco usai pertemuan.

    Adapun sejumlah komponen yang tidak dikenakan PPN antara lain, bahan makanan, produk Usaha Mikro Kecil dan Menangah (UMKM), transportasi, pendidikan dan kesehatan, jasa keuangan dan asuransi, air bersih, dan listrik di bawah 6600 watt.

    Sedangkan yang tetap dikenakan PPN 11 persen adalah barang-barang selain barang mewah, maupun yang bukan komponen bebas pajak.

    “Untuk yang saya sebutkan tadi tidak dikenakannsama sekali, tidak dikenakan PPN sama sekali. (Yang kena PPN 11 persen)  yang bukan barang mewah dan yang tadi saya sebutkan,” ujar Dasco.

    Sedangkan barang mewah yang dikenakan kenaikan pajak 12 persen adalah barang-barang yang dikenakan Panjak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Namun tidak menutup kemungkinan akan diperluas.

    Menurutnya, hal itu sedang disimulasikan oleh pemerintah.

    “(Barang mewah PPN 12 persen) yang selama ini kena PPnBM, lalu yang kedua sedang dicek mana yang bisa diperluas, mana yang kemudian tetap 11 persen,” kata Dasco.

    Adapun pertemuan DPR dengan para wamenkeu merupakan tindak lanjut atas pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (5/12).

    Ketua Harian Partai Gerindra itu mengatakan, DPR dan pemerintah sepakat berkomitmen agar pajak tak membebani, melainkan bermanfaat bagi rakyat.

    “Mereka datang untuk menindaklanjuti lagi, berkoordinasi bagaimana itu bisa terimplementasi dengan baik. Bagaimana kemudian bermanfaat bagi masyarakat. Tapi juga bagaimana cara menutup kekurangan dari target pendapatan yang seharusnta dapet kalau ditarik dari 12 persen,” kata Dasco.

    “Dan tadi itu alhamdulillah kita sudah ada kesamaan pendapat. Kita akan berbuat lebih banyak untuk rakyat dari sisi penerimaan,” pungkasnya.

  • Sufmi Dasco Ahmad Apresiasi Gus Miftah Mundur dari Utusan Khusus Presiden

    Sufmi Dasco Ahmad Apresiasi Gus Miftah Mundur dari Utusan Khusus Presiden

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi keputusan Miftah Maulana atau biasa disapa Gus Miftah mundur dari utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Menurut Dasco, hal tersebut merupakan hak Gus Miftah dengan mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar.

    “Kami menyampaikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Gus Miftah, setelah perenungan yang mendalam mungkin dia melihat situasi dan kondisi dan kepentingan yang lebih besar,” ujar Dasco di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Menurut Dasco, apa yang terjadi pada Gus Miftah, menjadi pengingat bagi seluruh pejabat untuk berhati-hati dalam bertindak dan bertutur.

    “Jadi ini introspeksi untuk kita semua termasuk seluruh pejabat, termasuk saya. Kita memang harus hati-hati melakukan tindakan-tindakan dalam menjalankan tugas maupun kehidupan sehari-hari,” imbuhnya terkait Gus Miftah mundur dari utusan khusus presiden bidang keagamaan.

    Dasco pun enggan memberikan komentar lebih banyak mengenai pengunduran diri Gus Miftah. Dia juga mengaku belum tahu respons Presiden Prabowo Subianto terkait keputusan itu.

    “Saya tidak bisa berkomentar lebih banyak, tetapi itu adalah hak Gus Miftah dan kita juga belum tahu apakah pengunduran diri itu direspons presiden seperti apa,” pungkas dia.

    Sebelumnya, Gus Miftah secara resmi mundur dari jabatan utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Pengunduran diri ini disampaikan Gus Miftah di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji yang ia asuh di Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (6/12/2024) siang.

    “Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan,” ujar Gus Miftah dalam konferensi pers.

  • Ini Rincian Barang dan Jasa yang Bebas PPN pada 2025: Bahan Makanan, UMKM, Pendidikan Hingga Listrik – Halaman all

    Ini Rincian Barang dan Jasa yang Bebas PPN pada 2025: Bahan Makanan, UMKM, Pendidikan Hingga Listrik – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengungkap rincian barang dan jasa yang akan bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2025 mendatang.

    Daftar ini merupakan hasil finalisasi mengenai wacana aturan baru terkait PPN.

    Hal tersebut diungkap oleh Dasco seusai menerima kedatangan tiga Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (6/12/2024). Mereka adalah Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu.

    “Jadi kami melakukan koordinasi-koordinasi intensif dengan pihak pemerintah. Kemarin sudah bertemu dengan presiden, hari ini bertemu dengan pihak Kementerian Keuangan untuk kemudian lebih mengkerucutkan,” kata Dasco.

    Dasco menjelaskan bahwa aturan baru mengenai PPN nantinya akan diberlakukan dengan multi tarif. Maksutnya, ada penetapan tarif PPN yang berbeda setiap barang dan jasa.

    “Tadi kira-kira kita sudah dapat PPN barang mewah yang dinaikkan 12 persen, lalu kemudian ada komponen yang tetap 11 persen, dan juga ada komponen-komponen yang tidak dikenakan PPN sama sekali,” jelasnya.

    Ketua Harian Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa komponen yang tidak dikenakan PPN adalah bahan makanan, UMKM, transportasi, pendidikan hingga listrik.

    “Jadi yang tidak dikenakan itu seperti dari bahan makanan, kemudian UMKM, kemudian transportasi, pendidikan dan kesehatan, serta jasa keuangan dan asuransi, listrik dan air bersih yang diatur (di bawah) 6.600 (VA). Itu tidak dikenakan PPN,” jelasnya.

    “Jadi ada yang kena PPN barang mewah, ada yang tetap 11 persen, dan ada item yang tadi barusan kita sampaikan yang tidak kena PPN sama sekali,” sambungnya.

    Namun begitu, Dasco tidak merinci mengenai komponen barang yang akan dikenakan PPN sebesar 11 persen pada 2025. “Yang bukan barang mewah dan yang (dikecualikan) tadi disebutkan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Dasco pun berharap aturan baru soal pajak ini nantinya akan menambah penerimaan negara pada 2025. Dia menyatakan aturan ini akan langsung berlaku pada 1 Januari 2025.

    “Saya belum tahu kapan diumumkannya tapi berlaku pasti 1 Januari 2025 itu kebijakan pemerintah waktunya diumumkan,” pungkasnya.

  • Depan Pengusaha dan Investor Jepang, Prabowo Sampaikan Rasa Optimis Akan Potensi Indonesia – Page 3

    Depan Pengusaha dan Investor Jepang, Prabowo Sampaikan Rasa Optimis Akan Potensi Indonesia – Page 3

    “Pak Arsjad Rasjid, Pak Anindya Bakrie dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Bapak Andi Syamsudin Arsyad seorang pengusaha terkemuka dari Kalimantan,” kata Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Selain itu, hadir juga Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Qadari, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, lalu Wakil Menteri Investasi, Tordotua Pasaribu dan Direktur Teknologi Pindad, Profesor Sigit Santosa.

    “Selamat siang para anggota yang terhormat, Wakil Presiden Japinda, Kitamura Toshiaki, Ketua Dewan Klub Jepang Jakarta, Kiku Chihara, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi dan seluruh anggota delegasi Jakarta dan anggota JCC yang hadir,” ujar Prabowo.

    Ketua Umum Gerindra itu pun mengaku terhormat dengan kehadiran para delegasi tersebut.

    Dia turut menyampaikan, sehari sebelumnya ada pertemuan dengan sejumlah delegasi Asosiasi Jepang Indonesia, yang dipimpin oleh Kitamura, yang mewakili Fukuda.

    “Kami telah mengadakan, menurut saya, pertemuan yang produktif kemarin. Seperti yang anda ketahui, Jepang adalah salah satu mitra lama kami dan sahabat karib selama bertahun-tahun,” ungkap Prabowo.

     

     

    Reporter: Genantan Saputra/Merdeka.com

  • Profil Koster-Giri Unggul Real Count Atas Mulia-PAS dalam Pilgub Bali 2024

    Profil Koster-Giri Unggul Real Count Atas Mulia-PAS dalam Pilgub Bali 2024

    Profil Koster-Giri Unggul Real Count Atas Mulia-PAS dalam Pilgub Bali 2024

    TRIBUNJATENG.COM- Pilgub Bali 2024 diikuti oleh dua pasangan calon yakni nomor urut 01, Made Muliawan Arya – Putu Agus (Mulia-PAS), kemudian nomor urut 02 Wayan Koster-I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri).

    Berdasarkan data yang diunggah di laman https://data-pemilu.pages.dev/gubernur yang diklaim mengacu pada real count KPU di laman https://pilkada2024.kpu.go.id/.

    Tercatat, Koster-Giri unggul dengan raihan 61,46 persen suara. Sementara, paslon nomor urut 1, Made Muliawan Arya-Putu Agus Suradnyana (Mulia-PAS) mengumpulkan 38,54 persen suara.

    Mulia-PAS diusung oleh delapan partai politik yaitu PAN, PSI, PKN, Demokrat, NasDem, PKS, Golkar, hingga Gerindra.

    Sementara itu, paslon nomor urut kedua Koster-Giri mendapatkan dukungan dari sekitar delapan partai politik di antaranya adalah Partai Ummat, PDI Perjuangan, Perindo, Hanura, Partai Gelora Indonesia, PKB, Partai Buruh, dan PBB.

    Profil Wayan Koster

    Sebelumnya I Wayan Koster merupakan gubernur Bali periode 2018-2023 menggantikan I Made Mangku Pastika yang telah menjabat selama dua periode. 

    Menguti Kompas.com, Koster dikenal sebagai politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan sudah belasan tahun berkiprah sebagai anggota DPR-RI di Senayan. 

    Ia juga pernah berkecimpung di dunia pendidikan dengan menjadi peneliti hingga dosen di berbagai universitas negeri maupun swasta sebelum terjun ke dunia politik.

    Bernama lengkap Dr Ir Wayan Koster, lahir di Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, pada 20 Oktober 1962 

    Mempunyai istri bernama Ni Luh Putu Putri Suastini dan dua anak yang Bernama Ni Putu Dhita Pertiwi dan Ni Made Wibhuti 

    Riwayat Pendidikan 

    SD Nomor 1 Sembiran Tahun 1975 

    SMP Bhaktiyasa Tahun 1978 

    SMA Negeri 1 Singaraja Tahun 1981 

    S1, Institut Teknologi Bandung Tahun 1987 

    S2, STIE International Golden Institute Jakarta Tahun 1995 

    S3, Universitas Negeri Jakarta Tahun 1999 

    Riwayat Pekerjaan 

    Tenaga Peneliti Balitbang Depdikbud Tahun 1988-1994 

    Dosen Tidak Tetap Tahun 1992-2004 di STIE Perbanas Jakarta, UPH Tangerang, Universitas Tarumanegara, Universitas Negeri Jakarta 

    Anggota DPR RI Periode 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019 

    Gubernur Bali Tahun 2018-2023 

    Profil I Nyoman Giri Prasta

    I Nyoman Giri Prasta, S.Sos, lahir pada 19 Maret 1972.

    Mengutip Wikipedia, ia adalah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bupati Badung yang menjabat pada periode 2016–2021 dan 2021–2024, dan Wakil Gubernur Bali terpilih pada tahun 2024.

    Dia dilantik pada 17 Februari 2016 oleh Gubernur I Made Mangku Pastika di Wisma Sabha, Renon, Denpasar. 

    Ia maju kembali pada putaran kedua sebagai calon Bupati Badung pada Pemilihan Umum Daerah (Pilkada) Kabupaten Badung tahun 2020 berpasangan dengan I Ketut Suiasa melawan kotak kosong.

    Pendidikan
    SDN 1 Pelaga (1978-1984)
    SMPN 1 Pelaga (1984-1987)
    SMAN Abiansemal (1988-1991)
    S1 Ilmu Administrasi Negara di STISIP Margarana, Tabanan (2010-2013)

    Organisasi
    Kepala Badiklatcab PDI Perjuangan Badung (2005-2010)
    Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Badung (2010-2015)
    Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Badung (2015-2020)
    Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Badung (2020-2024)

    Pekerjaan
    Anggota DPRD Badung (2004-2009)
    Anggota DPRD Badung (2009-2011)
    Ketua DPRD Badung (2011-2014)
    Ketua DPRD Badung (2014-2015)
    Bupati Kabupaten Badung (2015-2020)

  • Try Sutrisno Dukung LaNyalla Perjuangkan Kembalinya Pancasila ke Konstitusi

    Try Sutrisno Dukung LaNyalla Perjuangkan Kembalinya Pancasila ke Konstitusi

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Presiden RI ke-6, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, menyampaikan dukungannya kepada Ketua DPD RI ke-5, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk terus memperjuangkan pengembalian Pancasila sebagai norma hukum tertinggi dalam Konstitusi Indonesia. Dalam pertemuan di kediaman Try Sutrisno di Menteng, Jakarta Pusat, mantan Panglima ABRI itu menegaskan pentingnya mengembalikan jati diri bangsa melalui revisi konstitusi.

    “Kita wajib mengkaji ulang Konstitusi yang telah diamandemen pada 1999 hingga 2002. Solusinya adalah mengembalikan naskah asli UUD 1945, lalu menyempurnakannya dengan teknik addendum, tanpa mengganti sistem bernegara Indonesia,” ujar Try Sutrisno.

    Try Sutrisno mengungkapkan kekhawatirannya terhadap perubahan sistem bernegara pasca-reformasi yang dinilai semakin menjauhkan Indonesia dari nilai-nilai Pancasila. Ia menyoroti ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi, di mana rakyat tetap menderita meskipun memiliki hak memilih presiden secara langsung.

    “Rakyat memang bisa nyoblos lima menit, tapi nasib mereka tetap terpinggirkan selama lima tahun. Demokrasi yang kita jalankan ini menghabiskan ratusan triliun dari pajak rakyat, tetapi tidak menghasilkan perubahan berarti. Sistem Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa adalah yang paling cocok untuk Indonesia,” tegasnya.

    Mengacu pada pengalaman negara lain, seperti Amerika Serikat, Try menekankan pentingnya menggunakan teknik addendum untuk menyempurnakan UUD 1945 tanpa mengganti naskah aslinya.

    “Konstitusi Amerika Serikat sudah diamandemen 27 kali tanpa mengubah naskah aslinya. Addendum digunakan untuk menyesuaikan dengan tantangan zaman tanpa mengubah fondasi sistem bernegara. Ini yang harus kita adopsi untuk menjaga keutuhan nilai-nilai bangsa,” jelasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, LaNyalla menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan kembalinya Pancasila ke dalam Batang Tubuh UUD 1945, meskipun ia tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPD RI.

    “Melalui Sidang Paripurna DPD RI pada 14 Juli 2023, kami telah menetapkan untuk mengembalikan sistem bernegara sesuai dengan rumusan pendiri bangsa, yakni Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Penyempurnaan ini dilakukan melalui teknik addendum agar celah penyimpangan di masa lalu tidak terulang,” tegas LaNyalla.

    Sebagai langkah lanjutan, Try Sutrisno mengungkapkan rencananya untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto. Ia percaya Prabowo memiliki visi patriotik yang sejalan dengan gagasan pengembalian Pancasila sebagai dasar negara yang kokoh.

    “Prabowo, dengan jiwa nasionalismenya yang kuat, dapat menjadi mitra strategis dalam perjuangan ini. Apalagi cita-cita ini juga tercantum dalam AD/ART Partai Gerindra,” ujar Try.

    LaNyalla menambahkan bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk memenuhi janji reformasi, tetapi juga untuk memastikan Indonesia kembali pada jati diri sebagai negara Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. [beq]

  • Mundur Jadi Utusan Khusus, Miftah Minta Maaf ke Prabowo

    Mundur Jadi Utusan Khusus, Miftah Minta Maaf ke Prabowo

    Yogyakarta, CNN Indonesia —

    Miftah Maulana memohon maaf kepada Presiden Prabowo Subianto karena merasa telah gagal mengemban tanggung jawab yang diberikan kepadanya sebagai utusan khusus presiden.

    Miftah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan usai videonya mengolok-olok penjual es teh viral di media sosial.

    “Yang membuat saya terharu adalah betapa besarnya hati dan jiwa beliau memberikan kesempatan kepada saya. Dan yang membuat saya kemudian meneteskan air mata adalah saya belum bisa menjadi apa yang menjadi ekspektasinya Bapak Prabowo. Maka, saya merasa sangat berterima kasih dan memohon maaf kepada beliau,” kata Miftah dalam konferensi pers di Kalasan, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (6/12).

    Ia mengatakan keputusannya mundur tanpa tekanan dari pihak manapun. Ia menegaskan mundur dari jabatannya sebagai rasa cinta, hormat, serta tanggung jawab kepada Prabowo dan publik.

    Miftah meyakini keputusan mundur ini bukan akhir dari segalanya. Dia berkomitmen tetap belajar dan berkontribusi kepada bangsa negara lewat jalur lain, termasuk sebagai pendakwah.

    “Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapa pun, bukan karena permintaan siapapun. Tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat,” ucapnya.

    Miftah dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76/M tahun 2024 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden RI tahun 2024-2029. Utusan khusus presiden adalah jabatan yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu dari presiden.

    Beberapa waktu belakangan, Miftah mendapat kritik bertubi-tubi akibat ucapannya yang terkesan merendahkan seorang penjual teh di forum pengajian di Kota Magelang. Kritik juga datang dari Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO)HasanNasbi menghormati keputusanMiftah yang memutuskan mundur sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

    Selanjutnya, kata Hasan, Prabowo memiliki hak penuh untuk menetapkan pengganti Miftah.

    “Kita hormati keputusan beliau,” ujarnya saat dihubungi, Jumat.

    (kum/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Bertemu Pebisnis dan Investor Jepang, Prabowo Kenalkan Sosok Anindya Bakrie sampai Haji Isam – Page 3

    Bertemu Pebisnis dan Investor Jepang, Prabowo Kenalkan Sosok Anindya Bakrie sampai Haji Isam – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto menyambut para tamu delegasi bisnis dari Jepang. Kepada para mereka yang hadir, Prabowo turut memanggil nama delegasi Indonesia satu per satu.

    Mulai dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri, Sugiono. Disusul nama Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang (AGK), juga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.

    Tak Hanya itu, Prabowo juga memperkenalkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie, serta Arsjad Rasjid. Selain itu sosok pengusaha ternama, Andi Syamsudin Arsyad atau dikenal dengan panggilan Haji Isam.

    “Pak Arsjad Rasjid, Pak Anindya Bakrie dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Bapak Andi Syamsudin Arsyad seorang pengusaha terkemuka dari Kalimantan,” kata Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Selain itu, hadir juga Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Qadari, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, lalu Wakil Menteri Investasi, Tordotua Pasaribu dan Direktur Teknologi Pindad, Profesor Sigit Santosa.

    “Selamat siang para anggota yang terhormat, Wakil Presiden Japinda, Kitamura Toshiaki, Ketua Dewan Klub Jepang Jakarta, Kiku Chihara, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi dan seluruh anggota delegasi Jakarta dan anggota JCC yang hadir,” ujar Prabowo.

    Ketua Umum Gerindra itu pun mengaku terhormat dengan kehadiran para delegasi tersebut.

    Dia turut menyampaikan, sehari sebelumnya ada pertemuan dengan sejumlah delegasi Asosiasi Jepang Indonesia, yang dipimpin oleh Kitamura, yang mewakili Fukuda.

    “Kami telah mengadakan, menurut saya, pertemuan yang produktif kemarin. Seperti yang Anda ketahui, Jepang adalah salah satu mitra lama kami dan sahabat karib selama bertahun-tahun,” ungkap Prabowo.