Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Tol Padang-Sicincin Uji Coba 15 Desember, Tak Dipungut Biaya

    Tol Padang-Sicincin Uji Coba 15 Desember, Tak Dipungut Biaya

    Padang, CNN Indonesia —

    Uji coba Jalan Tol Padang-Sicincin dijadwalkan akan dilakukan pada 15 Desember 2024 atau sebelum masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025.

    Selama uji coba tersebut, penggunaan oleh masyarakat tidak akan dikenakan biaya. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI Andre Rosiade, yang meninjau langsung lokasi jalan tol pada Sabtu (7/12).

    “Kita kembali meninjau rencana operasional tol Padang-Sicincin hari ini. Kita ingin menyampaikan kepada masyarakat, bahwa rencana ini sudah on the track. Sesuai dengan rencana semula. Mohon doa dan dukungan, Insya Allah kita bisa melaksanakan ujicoba operasional tol jelang Nataru,” kata Andre kepada wartawan.

    “Tanggal 15 Desember 2024 nanti, tol Padang-Sicincin akan bisa dioperasikan,” tambah Wakil Ketua Fraksi Gerindra MPR-RI itu.

    Jalan tol Padang-Sicincin ini diharapkan bisa diresmikan Presiden Prabowo Subianto, bersamaan dengan peresmian Pasar Raya Padang Fase VII dan ground breaking flyover Sitinjau Lauik.

    “Presiden dalam waktu dekat rencananya meresmikan sejumlah proyek di Jawa Tengah dan Sumatra. Pak Menteri PU mengusulkan yang diresmikan itu termasuk proyek di Sumatra Barat, yakni peresmian pasar raya Fase VII dan peletakan batu pertama fly over Sitinjau Lauik juga. Tentu kita menunggu kepastiannya dari istana,” ungkap Andre.

    Ia menyebut, seluruh izin dan kelayakan fungsi operasional sudah selesai.

    “Tidak ada lagi persoalan, walaupun masih ada beberapa persen pekerjaan yang belum selesai, termasuk nanti ke depan, kita tentu akan buka gerbang tol di Lubuk Alung. Sekarang kan gerbang tol ada di Padang dan Sicincin. Nah, nanti akan ada gerbang tol di Lubuk Alung untuk seksi Sicincin-Bukittinggi,” katanya.

    Andre mengatakan, pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru seksi Sicincin-Bukittinggi diperkirakan baru bisa dimulai tahun 2026 mendatang.

    “Kapan dilaksanakan? Ini menunggu penyertaan modal negara (PMN) yang anggarannya nanti akan disiapkan untuk tahun 2026,” katanya.

    Eksekutif Vice President (EVP) Divisi Pembangunan Jalan Tol PT. Hutama Karya, Pulung Satio A mengucapkan terima kasih kepada Andre Rosiade yang selama ini sangat mendukung pembangunan jalan tol Padang-Sicincin.

    Ia menyatakan, selama uji coba operasional di masa libur Nataru, pengguna jalan tidak dipungut biaya. Dengan demikian diharapkan, jalan tol Padang-Sicincin ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Sumbar sepenuhnya.

    “Seperti biasa saat dioperasikan itu ada masa-masa tidak dipungut biaya atau gratis,” tuturnya.

    Padang-Sicincin merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra Padang-Pekanbaru. Pembangunannya dimulai sejak 20 Desember 2018 lalu.

    Tol Padang-Pekanbaru akan menghubungkan Padang dengan Pekanbaru, Riau. Ruasnya berada di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau melewati Lembah Anai yang merupakan deretan tebing curam yang terletak di Padang Panjang, terus menyeberang jurang di Ngarai Sianok, Bukittinggi dan bersambung dengan kelok sembilan di Payakumbuh

    (ned/dna)

  • Bakal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke MK, Gerindra: Atas Nama Hak Demokrasi Rakyat Megapolitan 7 Desember 2024

    Bakal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke MK, Gerindra: Atas Nama Hak Demokrasi Rakyat Megapolitan 7 Desember 2024

    Bakal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke MK, Gerindra: Atas Nama Hak Demokrasi Rakyat
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Lembaga Advokasi Hukum Indonesia DPP Partai Gerindra, Munathsir Mustaman menyampaikan, rencana penggugatan hasil
    Pilkada Jakarta
    ke Mahkamah Konstitusi (MK) didasari hak dari demokrasi.
    “Ini persoalan hak-hak demokrasi masyarakat yang tidak diselesaikan, yang tidak bisa tersalurkan. Nah itu yang kita coba akumulatif,” kata Munathsir dalam jumpa pers, Sabtu (7/12/2024).
    Menurutnya, temuan dugaan pelanggaran yang ada pada pihaknya akan menjadi salah satu bukti dalam berkas gugatan ke MK.
    Wakil Ketua Lembaga Advokasi Hukum Indonesia DPP Partai Gerindra, Herdiansyah menimpali, gugatan ini juga bukan atas maksud kemauan partai untuk dua putaran di Pilkada Jakarta.
    “Kita di sini menemukan data, ada hak-hak konstitusi warga negara yang tidak tersalurkan,” ujar Herdiansyah.
    “Kita sebagai orang hukum, kita akan memperjuangkan itu sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Tidak ada untuk yang lain-lain gitu loh,” sambungnya.
    Adapun mengenai gugatan yang bakal diajukan Gerindra ke MK sedang dalam tahapan koordinasi intens dengan tim pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO).
    “Kami saat ini bersama rekan-rekan berkoordinasi dengan tim pasangan RIDO dengan relawan yang lain, rencananya akan melakukan permohonan perselisihan hasil pemilu KPU ke MK,” ucap Munathsir.
    Pengajuan gugatan didasari atas penilaian Gerindra yang melihat pelaksanaan Pilkada tidak berjalan profesional akibat ketidakoptimalan peranan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
    Berdasarkan rekapitulasi KPU di tingkat kabupaten/kota, Pramono Anung-Rano Karno menang di seluruh wilayah Jakarta dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
    Total suara yang diperoleh Pramono-Rano di Pilkada Jakarta adalah 2.183.239, Ridwan Kamil-Suswono meraih 1.718.160 suara. Sementara Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapat 459.230 suara.
    Saat ini, KPU masih melakukan rekapitulasi di tingkat provinsi.
    Masyarakat dapat memantau sendiri hasil perhitungan suara tiga paslon cagub cawagub Jakarta melalui laman pilkada2024.kpu.go.id kemudian pilih provinsi DKI Jakarta.
    Laman tersebut juga menampikan hasil hitung suara dan rekapitulasi pemilihan calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 di seluruh wilayah Indonesia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tuding Pilkada Jakarta Buruk, Tim Hukum RIDO Siapkan Gugatan ke MK

    Tuding Pilkada Jakarta Buruk, Tim Hukum RIDO Siapkan Gugatan ke MK

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Tim Hukum Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) bakal mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal hasil Pilkada Jakarta 2024.

    KPU Jakarta saat ini tengah melakukan rekapitulasi hasil Pilkada. Dari hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, RIDO kalah dari Pramono-Rano yang mendapat suara Rp50,07 persen.

    Jika hasil ini tidak berubah dan disahkan, maka dipastikan Pilkada Jakarta hanya satu putaran.

    Sekretaris Umum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra Munathsir Mustaman menyebut langkah itu dipersiapkan pihaknya lantaran pelaksanaan Pilkada Jakarta dinilai berjalan dengan sangat buruk.

    “Kami saat ini berkoordinasi dengan tim RIDO serta dengan relawan yang lain, rencananya akan mengajukan permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya dalam konferensi pers, Sabtu (7/12).

    Munathsir menyebut terdapat pelbagai masalah yang ditemukan pihaknya selama proses Pilkada Jakarta. Mulai dari persoalan DPK yang tidak sesuai TPS-nya, dugaan pencoblosan lebih dari satu kali, pemilih tidak sesuai TPS, hingga tidak terdaftar di DPT.

    Selain itu, ia mengaku pihaknya juga menemukan banyak masyarakat yang tidak menerima undangan pemungutan suara atau formulir C6 dari pihak penyelenggara pemilu.

    Ia menyebut berdasarkan data yang dikumpulkan tim internal setidaknya ada 24 formulir C6 yang tidak tersebar di wilayah Jakarta Pusat. Kemudian untuk wilayah Jakarta Barat sebanyak sebanyak 14 kasus, Jakarta Utara ada 40 kasus, Jakarta Timur 80 kasus dan Jakarta Selatan ada 9 kasus.

    “Seluruh kejadian yang kami ungkapkan ini membuktikan bahwa pelaksanaan Pilkada di DKI Jakarta ini jauh dari standar kualitas yang sangat kita harapkan,” tuturnya.

    “Berbeda dengan beberapa daerah lain. Sehingga kami secara tegas dan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta ini, pelaksana pemilu baik KPU maupun Bawaslu itu tidak profesional,” imbuhnya.

    KPU di enam wilayah administrasi kabupaten/kota DKI Jakarta sudah menyelesaikan rekapitulasi suara Pilgub Jakarta 2024, Kamis (5/12) siang.

    Hasilnya, paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno menjadi pemenang dengan perolehan suara 50,07 persen.

    Pramono-Rano mendapatkan suara paling banyak yakni 2.183.239 suara. Mereka mengumpulkan 50,07 persen dari suara sah.

    Di tempat kedua adalah paslon Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan 1.718.160 suara atau sekitar 39,40 persen suara sah.

    Sementara tempat ketiga adalah paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana dengan perolehan 459.230 suara. Jumlah itu setara 10,53 persen suara sah.

    (mab/sur)

    [Gambas:Video CNN]

  • Bakal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke MK, Gerindra: Atas Nama Hak Demokrasi Rakyat Megapolitan 7 Desember 2024

    Temukan 167 Kasus Undangan Pemilih Tidak Terdistribusi, Gerindra Minta Pemungutan Suara Ulang Megapolitan 7 Desember 2024

    Temukan 167 Kasus Undangan Pemilih Tidak Terdistribusi, Gerindra Minta Pemungutan Suara Ulang
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Lembaga Advokasi Hukum Indonesia DPP Partai
    Gerindra
    , Munathsir Mustaman menyampaikan, pihaknya menemukan 167 kasus formulir C6 (undangan pemilih) tidak terdistribusi di Jakarta.
    Berdasarkan putusan MK Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, temuan form C6 yang tidak terdistribusi adalah objek Pemungutan Suara Ulang (PSU).
    Gerindra sudah melaporkan hal ini kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), namun hingga kini belum ada respons.
    “Ternyata sampai saat ini, Panitia pengawas kecamatan (Panwascam) ataupun Bawaslu DKI tidak melakukan PSU di beberapa TPS yang C6-nya tidak terdistribusi dengan benar,” kata Munathsir dalam jumpa pers, Sabtu (7/12/2024).
    Lambannya tanggapan Bawaslu membuat Munathsir beranggapan mereka tidak profesional dalam proses Pilkada itu sendiri.
    “Ini membuktikan bahwa pelaksanaan Pilkada di DKI Jakarta ini jauh dari standar kualitas yang sangat kita harapkan ya,” ungkap Munathsir.
    Selain permintaan PSU, Munathsir juga turut mempertanyakan nasib 80 laporan dugaan pelanggaran yang dibuat pihaknya dan relawan.
    “Hingga saat ini tidak jelas perkembangannya. Kami belum mendapatkan update dari Bawaslu terkait sekitar 80 laporan masyarakat yang kami masukkan ataupun relawan yang dimasukkan ke Bawaslu DKI,” ujarnya.
    Beberapa isi laporan tersebut mengenai persoalan daftar pemilih khusus (DPK) yang tidak sesuai titik lokasi TPS-nya.
    Lebih lanjut, Munathsir menegaskan, tindakan ini mengatasnamakan hak dalam demokrasi yang sudah sepatutnya diperjuangkan.
    Atas poin itu, Gerindra tengah mempersiapkan berkas sekaligus berkoordinasi dengan tim Ridwan Kamil-Suswono untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
    “Ini persoalan hak-hak demokrasi masyarakat yang tidak diselesaikan, yang tidak bisa tersalurkan. Nah itu yang kita coba akumulatif,” jelas Munathsir.
    “Nah persoalannya jalurnya (caranya) kemana, kalau pun ditanya misalnya salah satu jalurnya itu hanya ke MK,” sambungnya.
    Adapun sebaran kasus formulir C6 yang tidak terdistribusi adalah sebagai berikut.
    1. Jakarta Pusat 24 kasus
    2. Jakarta Barat 14 kasus
    3. Jakarta Utara 40 kasus
    4. Jakarta Timur 80 kasus
    5. Jakarta Selatan 9 kasus
    Berdasarkan rekapitulasi KPU di tingkat kabupaten/kota, Pramono Anung-Rano Karno menang di seluruh wilayah Jakarta dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
    Total suara yang diperoleh Pramono-Rano di
    Pilkada Jakarta
    adalah 2.183.239, Ridwan Kamil-Suswono meraih 1.718.160 suara. Sementara Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapat 459.230 suara.
    Saat ini, KPU masih melakukan rekapitulasi di tingkat provinsi.
    Masyarakat dapat memantau sendiri hasil perhitungan suara tiga paslon cagub cawagub Jakarta melalui laman pilkada2024.kpu.go.id kemudian pilih provinsi DKI Jakarta.
    Laman tersebut juga menampikan hasil hitung suara dan rekapitulasi pemilihan calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 di seluruh wilayah Indonesia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bakal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke MK, Gerindra: Atas Nama Hak Demokrasi Rakyat Megapolitan 7 Desember 2024

    Gerindra akan Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke MK, Sebut Penyelenggara Tak Profesional Megapolitan 7 Desember 2024

    Gerindra akan Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke MK, Sebut Penyelenggara Tak Profesional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Gerindra akan menggugat hasil rekapitulasi penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).
    Sekretaris Lembaga Advokasi Hukum Indonesia DPP Partai Gerindra, Munathsir Mustaman sedang intens berkoordinasi dengan tim pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) terkait hal tersebut.
    “Kami saat ini bersama rekan-rekan berkoordinasi dengan tim pasangan RIDO dengan relawan yang lain, rencananya akan melakukan permohonan perselisihan hasil pemilu KPU ke MK,” ujar Munathsir dalam jumpa pers, Sabtu (7/12/2024). 
    Gugatan ini didasari atas pandangan mereka yang melihat pelaksanaan pilkada tidak berjalan profesional akibat pengabaian KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam fungsi serta peranannya masing-masing.
    Pasalnya, Gerindra menyebut terdapat 80 laporan dugaan pelanggaran yang dibuat tim relawan atau masyarakat umum tidak diusut tegas Bawaslu.
    Laporan-laporan itu mencakup beberapa di antaranya adalah daftar pemilih khusus (DPK) yang tidak sesuai dengan tempat pemungutan suara (TPS) nya.
    “Kemudian dugaan pemilih mencoblos lebih dari satu kali. Kemudian, salah coblos tidak sesuai TPS. Dan juga (ditemukan) domisili pemilih beda provinsi maupun pemilih domisili namun tidak terdaftar di DPT,” ujar Munathsir. 
    Pihaknya juga mendata ada 167 kasus formulir C6 (undangan pemilih) tidak terdistribusi di seluruh wilayah Jakarta.
    “Itu intinya, pada putusan MK Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bahwa C6 yang tidak terdistribusi adalah objek Pemungutan Suara Ulang (PSU),” ujar Munathsir.
    Menurut KPU di tingkat kabupaten/kota, Pramono Anung-Rano Karno menang di seluruh wilayah Jakarta dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
    Total suara yang diperoleh Pramono-Rano di Pilkada Jakarta adalah 2.183.239, Ridwan Kamil-Suswono meraih 1.718.160 suara. Sementara Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapat 459.230 suara. 
    Saat ini, KPU masih melakukan rekapitulasi di tingkat provinsi.
    Masyarakat dapat memantau sendiri hasil perhitungan suara tiga paslon cagub cawagub Jakarta melalui laman pilkada2024.kpu.go.id kemudian pilih provinsi DKI Jakarta.
    Laman tersebut juga menampikan hasil hitung suara dan rekapitulasi pemilihan calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 di seluruh wilayah Indonesia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Raih 297.000 Suara, Keponakan Surya Paloh Menang di Pilkada Medan Medan 7 Desember 2024

    Raih 297.000 Suara, Keponakan Surya Paloh Menang di Pilkada Medan Medan 7 Desember 2024

    Raih 297.000 Suara, Keponakan Surya Paloh Menang di Pilkada Medan
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU)
    Kota Medan
    telah menyelesaikan proses rekapitulasi suara pemilihan wali
    kota Medan
    .
    Rico Waas yang merupakan keponakan Surya Paloh meraih suara terbanyak.
    “Kita sudah siap menggelar rapat pleno terkait rekapitulasi dini hari tadi. Hasilnya, pasangan Rico Waas dan Zakiyuddin Harahap meraih suara tertinggi,” kata Ketua KPU Medan Mutia Atiqah kepada
    Kompas.com
    melalui saluran telepon, Sabtu (7/12/2024).
    Mutia menjelaskan, pasangan nomor urut 1 Rico-Zaki memperoleh 297.498 suara.
    Sementara pasangan nomor urut 2, Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani meraih 190.344 suara.
    Kemudian pasangan nomor urut 3, Hidayatullah dan Yasir Ridho mendapatkan 115.903 suara. Ia menurunkan ke depan akan melakukan proses penetapan calon terpilih.
    “Ke depan penetapan pasangan calon terpilih, kemungkinan 16 Desember,” katanya lagi.


    Perlu diketahui, hanya ada tiga pasangan calon wali kota Medan yang berkompetisi dalam Pilkada 2024.
    Pasangan Rico-Zaki didukung delapan partai. Di antaranya, NasDem, PAN, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, Gerindra, Demokrat, Perindo, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
    Pasangan Ridha-Abdul juga didukung delapan partai, yakni, PDI-P, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Ummat, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Bulan Bintang (PBB), Gelora, Hanura, dan Partai Buruh.
    Sementara, pasangan Hidayat-Yasir hanya didukung PKS.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dasco Sebut Tidak Siapkan Posisi Khusus untuk Jokowi di Gerindra

    Dasco Sebut Tidak Siapkan Posisi Khusus untuk Jokowi di Gerindra

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebut untuk sementara waktu tak menyiapkan posisi apa-apa untuk Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    “Sementara kami belum siapkan apa-apa karena kami belum tahu rencana Pak Jokowi,” kata Dasco dikutip dari Antara, Sabtu (7/12/2024).

    Dia menyebut Gerindra pada prinsipnya terbuka kepada siapa pun sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto.

    “Tetapi, kan tidak tahu apa Pak Jokowi mau masuk Gerindra atau punya rencana lain,” kata Dasco.

    Presiden Prabowo, saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan Jokowi bergabung dengan Gerindra yang kemudian dijawab  Gerindra terbuka bagi siapa pun.

    “Kalau Gerindra terbuka, tetapi tentu kami enggak bisa maksa beliau masuk,” kata Prabowo di depan kediaman pribadinya, Jakarta, Jumat, menjawab pertanyaan wartawan.

    Dalam kurun waktu 10 tahun sejak 2004, Jokowi diketahui sebagai kader PDIP. Namun, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (4/12), mengumumkan Jokowi dan keluarganya, yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, bukan kader PDIP dan tak lagi menjadi bagian dari PDIP.

    Presiden Prabowo di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta, Jumat, menerima kunjungan Presiden Ke-7 Joko Widodo. Keduanya makan malam bersama di Kertanegara sambil berbincang-bincang.

    Dalam pertemuan itu, Dasco menyebut Presiden Prabowo dan Jokowi tak membahas urusan-urusan yang spesifik, termasuk soal-soal partai.

    “Saya tadi diberi tahu enggak ada ngomong soal begitu-begitu. (Keduanya) lebih banyak cerita-cerita nostalgia di Istana sih sebenarnya. Pak Prabowo cerita ada beberapa tempat diubah, kemudian barangnya dipindah gitu-gitu aja, dan kemudian kalau sekarang Pak Prabowo favoritnya itu di pojok mana, ruangan apa gitu aja tadi ceritanya,” kata Dasco.

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menghadap Prabowo di Kertanegara selepas Presiden menjamu Jokowi. Pertemuan antara Dasco dan Presiden Prabowo berlangsung selama kurang lebih satu jam.

  • 2 Tahun Pendam Sakit Hati Usai Diejek Gus Miftah, Yati Pesek: Aku di Manapun Harus Menggunakan Budi Pekerti

    2 Tahun Pendam Sakit Hati Usai Diejek Gus Miftah, Yati Pesek: Aku di Manapun Harus Menggunakan Budi Pekerti

    FAJAR.CO.ID — Nama Miftah Maulana atau Gus Miftah kembali menjadi perbincangan hangat publik setelah video lawasnya yang menghina pelawak senior Yati Pesek viral di media sosial.

    Dalam video yang diunggah di platform X pada Jumat, 6 Desember 2024, Gus Miftah terdengar melontarkan ejekan terkait fisik Yati Pesek di sebuah acara pertunjukan wayang.

    “Saya itu bersyukur Bude Yati ini jelek dan milih jadi sinden, kalau cantik jadi lo*te,” ujar Gus Miftah dalam video tersebut.

    Pernyataannya disambut tawa penonton, namun bagi Yati Pesek, ucapan itu meninggalkan luka mendalam.

    Dua tahun setelah insiden itu, Yati Pesek akhirnya mengungkapkan perasaan sakit hatinya.

    Melalui unggahan akun Instagram Erick Estrada, Yati menyampaikan keluh kesahnya dalam bentuk pesan suara. Ia mengaku merasa sangat terluka dan mempertanyakan alasan di balik ejekan tersebut.

    “Aku cuma diam, sebenarnya aku ya sakit hati banget. Aku kan sejak kecil jadi seniman sampai tua sangat menjaga gayaku, tidak asal-asalan. Aku di manapun harus menggunakan budi pekerti dan tata krama yang baik. Tapi kok aku sama Miftah dibilang seperti itu, disebut bajingn, dibilang lone. Salahku apa?” ungkap Yati Pesek dengan nada sedih.

    Erick Estrada juga menegaskan bahwa Yati memendam perasaan tersebut selama dua tahun. Meski demikian, hingga kini Gus Miftah mengaku belum berbicara langsung dengan Yati Pesek terkait persoalan tersebut. Namun, ia mengaku telah mencoba menjangkau Yati melalui orang-orang terdekat.

    Kasus ini menambah daftar kontroversi yang melibatkan Gus Miftah. Sebelumnya, ia juga dikritik karena mengolok-olok seorang penjual es teh dalam sebuah forum pengajian di Magelang. Perilakunya menuai kecaman luas, termasuk dari Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

  • Dugaan Kecurangan Pilkada Jakarta, Tim Hukum RIDO Siap Bawa Perselisihan Hasil ke MK

    Dugaan Kecurangan Pilkada Jakarta, Tim Hukum RIDO Siap Bawa Perselisihan Hasil ke MK

    loading…

    Tim Hukum Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra menemukan banyak dugaan pelanggaran proses pemungutan suara Pilkada Jakarta 2024. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Tim Hukum Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra menemukan banyak dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan suara Pilkada Jakarta 2024.

    Ketua Umum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya Maulana Bungaran menuturkan masalah serius yang terjadi di antaranya formulir C6 berisi pemberitahuan pemungutan suara banyak yang tidak sampai ke pemilik suara.

    Berdasarkan data diterima, ada 24 kasus C6 tidak terdistribusi di Jakarta Pusat. Kemudian di Jakarta Barat sebanyak 14 kasus, Jakarta Utara ada 40 kasus, Jakarta Timur 80 kasus, dan Jakarta Selatan ada 9 kasus.

    “Total C6 yang tidak terdistribusi di Jakarta adalah 167 kasus. Merujuk Putusan MK Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, C6 yang tidak terdistribusi adalah objek PSU,” ujar Maulana di Jakarta, Sabtu (7/12/2024).

    Menurut dia, rentetan kejadian tersebut membuktikan pelaksanaan Pilkada Jakarta bermasalah. Parahnya, kondisi ini seolah tidak dianggap serius baik oleh KPU maupun Bawaslu.

    “Maka itu, kami akan mempersiapkan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ucapnya.

    Maulana menyesalkan temuan ini tidak ditindaklanjuti secara serius oleh Panwaslu maupun Bawaslu. “Lebih dari 80 laporan ke Bawaslu tidak jelas perkembangannya di antaranya persoalan DPK yang tidak sesuai TPS-nya, dugaan pemilih mencoblos lebih dari satu kali, salah coblos tidak sesuai TPS, domisili pemilih beda provinsi maupun pemilih domisili namun tidak terdaftar di DPT,” ungkapnya.

    Sekadar informasi, sengkarut gelaran Pilkada Jakarta sebelumnya juga dipersoalkan Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Sekretaris Tim Pemenangan RIDO Basri Baco bahkan sudah melaporkan KPU Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan tidak profesional.

    Laporan ini merujuk pada banyaknya formulir C6 yang tidak tersalurkan kepada masyarakat pemilik hak suara. Imbasnya, mereka tidak bisa menggunakan haknya untuk mencoblos.

    (jon)

  • Jabatan utusan khusus Presiden boleh kosong

    Jabatan utusan khusus Presiden boleh kosong

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/12/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

    Dasco: Jabatan utusan khusus Presiden boleh kosong
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 07 Desember 2024 – 06:59 WIB

    Elshinta.com – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan jabatan utusan khusus Presiden boleh kosong manakala sosok yang sebelumnya menempati mengundurkan diri.

    Dia menjelaskan posisi utusan khusus Presiden berbeda dengan jabatan lain yang ada dalam kabinet.

    “Posisi itu boleh diisi, dan boleh tidak diisi,” kata Dasco kepada wartawan di depan kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta, Jumat, menjawab pertanyaan mengenai kandidat pengganti Miftah Maulana Habiburrahman.

    Miftah Maulana, yang sempat populer dengan sapaan Gus Miftah, mengundurkan diri dari posisinya sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk bidang Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

    Miftah mengumumkan pengunduran dirinya itu di Ponpes Ora Aji, Sleman, Yogyakarta, Jumat.

    Terkait pengunduran diri Miftah, Dasco kemudian menjelaskan ihwal posisi Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk bidang Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan itu dibentuk.

    “Nomenklatur itu dibuat karena memang Gus Miftah itu dia mempunyai perhatian yang besar terhadap toleransi umat beragama, dan juga banyak keliling daerah, dan dia juga banyak melapor soal sarana-prasarana keagamaan yang kurang memadai, banyak di daerah-daerah, sehingga kemudian dibuat utusan khusus Presiden bidang toleransi kerukunan umat beragama dan prasarana keagamaan,” kata Dasco.

    Dalam kesempatan berbeda, Presiden Prabowo saat ditanya mengenai pengunduran diri Miftah menilai keputusan itu merupakan tindakan yang bertanggung jawab.

    “Saya sendiri belum lihat langsung, tapi dapat laporan beliau sudah mengundurkan diri, komentar saya, saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria, beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri, saya kira kita hargai sikap kesatria itu,” kata Presiden kepada wartawan di teras Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.

    Presiden kemudian menyebut akan mencari sosok pengganti Miftah untuk mengisi posisi Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk bidang Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

    Sumber : Antara