Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Saran Komisi I DPRD Bondowoso: Open Bidding Digelar Setelah Pelantikan Bupati

    Saran Komisi I DPRD Bondowoso: Open Bidding Digelar Setelah Pelantikan Bupati

    Bondowoso (beritajatim.com) – Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso menyarankan supaya open bidding ASN Eselon II digelar pasca pelantikan bupati-waki bupati. Open Bidding atau seleksi terbuka adalah pengisian jabatan pimpinan tinggi yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka/transparan.

    Menurut Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso, Setyo Budi, bupati terpilih harus betul- betul mengetahui kapasitas peserta open bidding di Bondowoso. “Dan posisi tersebut harus ditempati oleh para pembantu bupati yang memiliki kemampuan mumpuni,” kata Setyo Budi kepada beritaJatim.com, Minggu (8/12/2024).

    Kemampuan yang harus dimiliki mulai dari sisi manajerial dan bisa mengambil peran bagi pembangunan ke depan. Juga memiliki integritas dan kapasitas jelas untuk mengemban tugas yang diamanatkan.

    “Terlebih kan proses pelaksanaan open bidding di Bondowoso sedikit terlambat. Padahal angggaran pelaksanaan telah disetujui di P-APBD 2024 dan didok Agustus kemarin,” ulas legislator Partai Gerindra ini.

    Di sisi lain, surat rekomendasi atau persetujuan dari Mendagri, MenPAN-RB dan BKN sebagai dasar dilaksanakannya open bidding belum turun.

    “Saat ini juga bersamaan dengan akan berakhirnya pelaksanaan APBD karena sudah memasuki akhir tahun anggaran,” tutur wakil rakyat asal Desa Grujugan Kidul, Kecamatan Grujugan tersebut.

    Ia menilai, karena telah memasuki berakhirnya pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2024, sehingga tidak cukup ketersedian waktu bila dilaksanakan pada Desember 2024.

    “Karena berdasarkan Permenpan No 15 thn 2019, untuk proses pengumuman saja dilaksanakan paling singkat 15 hari kalender sebelum batas akhir penerimaan lamaran,” urai Budi.

    Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso, Gina Belanza Mulia senada dengan pendapat tersebut. Bahkan ia menilai apabila open bidding eselon 2 digelar sebelum pelantikan bupati definitif, maka kurang etis.

    “Terkait dengan wacana open bidding eselon 2 di Kabupaten Bondowoso kelihatannya kurang etis jika dilaksanakan di akhir tahun dan di masa transisi pemerintahan saat ini,” nilai Gina.

    Legislator PKB ini berpendapat, open bidding sebelum pelantikan akan mempengaruhi hak prerogatif bupati definitif. Dimana nantinya untuk menunjuk orang-orang yang kapabel dalam melaksanakan visi dan misinya.

    “Maka menjadi wajar jika hal ini menjadi sebuah pertanyaan apakah hal ini benar dilakukan atas dasar pemenuhan kebutuhan atau hanya sebuah konflik kepentingan?,” ucap Wakil rakyat asal Kecamatan Tenggarang tersebut. [awi/suf]

  • Biar Tak Digebuk Melulu oleh PDIP, Jokowi dan Gibran Disarankan Masuk Golkar

    Biar Tak Digebuk Melulu oleh PDIP, Jokowi dan Gibran Disarankan Masuk Golkar

    ERA.id – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tak bisa bermanuver banyak bila bergabung ke Partai Gerindra.

    Di Partai Gerindra, kata dia, sudah ada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menjadi Presiden RI.

    “Posisi Gibran tak signifikan, tak bisa bermanuver banyak, karena ada Prabowo yang jadi presiden,” kata Adi Prayitno, Jumat kemarin.

    Adi lantas berkata, “Auranya (Gibran) ketutup Prabowo.”

    Sebaliknya, dia menilai sangat bagus bagi Gibran masuk ke Partai Golkar, karena dapat lebih berakselerasi, ketimbang bergabung ke Partai Gerindra.

    “Di Golkar relatif masih bisa berakselerasi karena Golkar tak punya presiden atau wakil presiden. Dengan Gibran jadi anggota kehormatan Golkar, itu artinya Golkar punya wapres saat ini,” ujarnya.

    Selain itu, dia memandang baik pula jika mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Golkar lantaran dapat menjadi tempat bernaung bila mendapat serangan dari PDI Perjuangan.

    “Bagi Jokowi, setidaknya ada back up jika terus-terusan digebuk PDI Perjuangan. Bisa jadi ke depan tensi bakal memanas PDI Perjuangan versus Golkar, dua partai yang sebenarnya sejak lama jadi musuh bebuyutan,” katanya.

    Termasuk, lanjut dia, bergabungnya Jokowi dan Gibran ke Partai Golkar dapat mendinamisasi hubungan politik yang terjalin dengan Partai Gerindra.

    “Karena apa pun Jokowi dan Gibran tentunya tak mau dipandang subordinat di bawah bayang-bayang Gerindra,” kata dia.

    Adi menambahkan bahwa Jokowi dan Gibran sendiri disebut-sebut sudah menjadi anggota kehormatan Partai Golkar, yang seolah mengonfirmasi gosip lama bahwa keduanya akan merapat ke partai berlambang pohon beringin tersebut.

    Ia memandang posisi Jokowi dan Gibran menguat secara politik atas keanggotaan tersebut.

    “Meski publik tak pernah tahu apa kewenangan anggota kehormatan itu nantinya, secara politik Jokowi dan Gibran sudah punya partai yang perolehan pileg-nya runner up,” ucap dia.

    Sebelumnya, Rabu (4/12), Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Joko Widodo dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng moncong putih.

    Hasto menjelaskan bahwa Jokowi dan keluarga tidak lagi selaras dengan cita-cita partai yang diperjuangkan sejak zaman presiden pertama RI Soekarno berada di Partai Nasional Indonesia (PNI).

  • Gerindra Siap Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke MK Tak Lama Setelah Jokowi Temui Prabowo

    Gerindra Siap Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke MK Tak Lama Setelah Jokowi Temui Prabowo

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) seusai pertemuan di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024) malam. Foto/Tim Media Prabowo

    JAKARTA – Partai Gerindra sudah bersiap mengajukan gugatan atas hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sikap ini tegas disampaikan tak berselang lama dari pertemuan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta.

    Sikap Pilkada Jakarta disampaikan resmi dalam konferensi pers yang digelar oleh Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, Sabtu (7/12/2024) sore. Sekretaris Umum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, Munathsir Mustaman mengatakan, pihaknya bersama tim pemenangan pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) sedang mempersiapkan gugatan ke MK.

    “Kami saat ini bersama rekan-rekan berkoordinasi dengan tim pasangan RIDO serta dengan relawan yang lain, rencananya melakukan permohonan perselisihan hasil pemilu ya di Mahkamah Konstitusi,” katanya dalam konferensi pers.

    Menurut Munatshir, ada dua masalah utama dalam Pilkada 2024, yang patut ditengarai sebagai tindak kecurangan. Pertama, tidak terdistribusinya formulir C6, yang berisi undangan pemungutan suara. Berdasarkan data tim internal, terdapat 24 formulir C6 yang tidak tersebar di wilayah Jakarta Pusat, lalu 14 di Jakarta Barat, 40 di Jakarta Utara, 80 di Jakarta Timur, dan 9 di Jakarta Selatan.

    “Total C6 yang tidak terdistribusi di Jakarta adalah 167 kasus. Merujuk Putusan MK Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, C6 yang tidak terdistribusi adalah objek PSU,” katanya.

    Masalah kedua adalah 80 laporan yang belum ditanggapi oleh Bawaslu. Menurut Munatshir, laporan itu dilayangkan oleh Tim Sukses maupun masyarakat umum.

    “Namun hingga saat ini tidak jelas perkembangannya. Kami belum mendapatkan update dari Bawaslu terkait sekitar 80 laporan masyarakat yang kami masukkan ataupun relawan yang dimasukkan ke Bawaslu DKI,” sambungnya.

    Tak Lama Setelah Jokowi Temui PrabowoLangkah Gerindra yang bersiap mengajukan gugatan hasil Pilkada Jakarta ke MK disampaikan setelah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024) malam.

    Dalam konferensi pers setelah pertemuan, Prabowo mengaku mengundang Jokowi untuk makan malam di kediamannya di Kertanegara. “Jadi saya dengar Pak Jokowi ada di Jakarta saya undang makan (malam),” kata Prabowo kepada wartawan di Kertanegara, Kabayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024) malam.

    Undangan makan malam tersebut, kata Prabowo, untuk membalas kebaikan Jokowi yang telah mengundang Ketua Umum Partai Gerindra makan di Solo beberapa waktu lalu.

    “Saya pernah rumah beliau di Solo saya undang sekarang ke Kertanegara,” kata Prabowo. Prabowo tampak ditemani oleh putranya, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Prabowo dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    (abd)

  • Langkah Politik Jokowi setelah Tak Lagi di PDIP, Pengamat: Bisa Bentuk Partai Baru

    Langkah Politik Jokowi setelah Tak Lagi di PDIP, Pengamat: Bisa Bentuk Partai Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Eksekutif Trias Politica Strategis, Agung Baskoro, memberikan analisa terkait langkah politik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah tak lagi di PDIP. Agung menilai Jokowi masih memiliki kekuatan elektoral untuk bergabung dengan partai lain atau bahkan membentuk partai baru.

    “Jokowi masih memiliki masa depan politik yang panjang. Apapun langkah yang diambil Jokowi, baik itu bergabung dengan partai yang sudah ada, mendirikan partai baru, atau tetap independen, Jokowi tetap menjadi figur penting yang akan terus dipertimbangkan dalam politik nasional,” kata Agung dalam dialog program “Beritasatu Sore” yang disiarkan BTV dikutip Beritasatu.com, Minggu (8/12/2024).

    Agung mencatat beberapa partai, seperti Gerindra dan Golkar, telah memberikan sinyal siap menampung Jokowi. Bahkan, Partai Golkar dikabarkan menawarkan status anggota kehormatan kepada presiden ke-7 RI itu.

    Selain itu, Partai Amanat Nasional (PAN) juga menjadi salah satu opsi potensial. Namun, Agung menyoroti tantangan yang mungkin dihadapi Jokowi jika bergabung dengan partai politik yang sudah mapan.

    “Jika Jokowi bergabung dengan partai seperti Gerindra, Golkar, atau lainnya, partai-partai tersebut harus siap memberikan porsi pengaruh yang besar, minimal 50%, atau bahkan lebih. Posisi dan wewenang yang ditawarkan harus setara dengan pengalaman serta elektabilitasnya. Hal ini tidak bisa disamakan dengan kader biasa,” ungkap Agung.

    Langkah politik lain yang bisa diambil Jokowi adalah mendirikan partai baru. Agung menjelaskan langkah ini dapat memberikan Jokowi fleksibilitas penuh dalam mengelola struktur dan mesin politiknya.

    “Dengan mendirikan partai baru, Jokowi dapat memaksimalkan instrumen politiknya secara independen bersama para loyalisnya. Ini juga menjadi pembuktian apakah mesin politik yang beliau bangun selama ini cukup kuat untuk bersaing, termasuk dalam memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold),” tambahnya.

    Agung mencatat selama ini Jokowi dikenal sebagai sosok yang mampu mengorkestrasi berbagai instrumen kekuasaan secara optimal dan independen. Agung menambahkan langkah Jokowi berikutnya dalam politik nasional tak bisa dipandang remeh.

    “Pak Jokowi adalah sosok yang secara personal dan politik memiliki kapasitas besar untuk mengatur dinamika elektoral. Kita akan melihat bagaimana peran strategis dan langkah politik Jokowi ke depan,” pungkasnya.

  • 10 Gerindra Belum Siapkan Posisi untuk Jokowi, Dasco: Tak Tahu Mau Masuk atau Ada Rencana Lain Nasional

    10 Gerindra Belum Siapkan Posisi untuk Jokowi, Dasco: Tak Tahu Mau Masuk atau Ada Rencana Lain Nasional

    Gerindra Belum Siapkan Posisi untuk Jokowi, Dasco: Tak Tahu Mau Masuk atau Ada Rencana Lain
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Harian Partai
    Gerindra
    Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, bahwa partainya untuk sementara waktu belum menyiapkan posisi untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) karena partai belum mengetahui rencana dari mantan Wali Kota Solo tersebut.
    Diketahui, Sekretaris Jenderal (Seken) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) Hasto Kristiyanto belum lama ini menegaskan bahwa Jokowi bukan lagi menjadi bagian dari PDI-P.
    “Sementara kami belum siapkan apa-apa karena kami belum tahu rencana Pak Jokowi,” kata Dasco di depan kediaman pribadi Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara Jakarta, Jumat (6/12/2024), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Namun, Dasco menyebut bahwa Gerindra pada prinsipnya terbuka kepada siapa pun sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
    “Tetapi, kan enggak tahu apa Pak Jokowi mau masuk Gerindra atau punya rencana lain,” ujar Dasco.
    Sebelumnya, Prabowo mengatakan bahwa Gerindra tidak bisa memaksa Jokowi untuk bergabung.
    Tetapi, Prabowo menegaskan bahwa Partai Gerindra terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung.
    “Kalau Gerindra terbuka, tetapi tentu kami enggak bisa maksa beliau masuk,” kata Prabowo saat menerima Jokowi di Kertanegara, Jumat malam.
    Diketahui, Prabowo mengundang Jokowi untuk makan malam di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Jumat, 6 Desember 2024 malam.
    Menurut Prabowo, dia mengundang Jokowi ke rumahnya begitu mendengar mantan Gubernur DKI itu sedang berada di Jakarta.
    “Ya jadi saya dengar Pak Jokowi ada di Jakarta, saya undang makan. Saya pernah ke rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke Kertanegara,” ujar Prabowo, Jumat malam.
    “Jadi kita makan. Makan malam, Pak, ya,” katanya lagi sambil bertanya juga kepada Jokowi.
    “Makan malam,” ujar Jokowi.
    Pertemuan itu langsung menarik perhatian karena pada 4 Desember 2024, Hasto menegaskan bahwa Jokowi beserta sang putra Gibran Rakabuming Raka hingga menantunya Bobby Nasution, bukan lagi menjadi bagian dari PDI-P.
    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
    Hasto menyampaikan bahwa partai telah menilai jika praktik-praktik politik yang dijalankan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi sejalan dengan cita-cita Partai yang telah diperjuangkan sejak masa Bung Karno.
    “Sehingga itulah yang terjadi, dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti,” ujarnya.
    Menurut dia, praktik-praktik politik yang dilakukan Jokowi dan keluarga harus bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua pihak, terutama bagaimana menjalankan disiplin partai.
    “Dan kemudian bagaimana rapat Kerja Nasional yang ke-5, kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan merubahkan cita-cita yang membentuknya,” katanya
    Namun, Hasto mengatakan bahwa keanggotaan PDI-P bukanlah semata-mata pada ada atau tidaknya KTA, tetapi pada komitmennya di dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • [POPULER NASIONAL] Isi Pembicaraan Prabowo-Jokowi | Aguan Diminta Rehabilitasi 500 Hektare Hutan Mangrove di PIK 2

    [POPULER NASIONAL] Isi Pembicaraan Prabowo-Jokowi | Aguan Diminta Rehabilitasi 500 Hektare Hutan Mangrove di PIK 2

    [POPULER NASIONAL] Isi Pembicaraan Prabowo-Jokowi | Aguan Diminta Rehabilitasi 500 Hektare Hutan Mangrove di PIK 2
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo
    Subianto mengundang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) untuk makan malam di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Jumat, 6 Desember 2024 malam.
    Menurut Prabowo, dia mengundang Jokowi ke rumahnya begitu mendengar mantan Gubernur DKI itu sedang berada di Jakarta.
    “Ya jadi saya dengar Pak Jokowi ada di Jakarta, saya undang makan. Saya pernah ke rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke Kertanegara,” ujar Prabowo, Jumat malam.
    “Jadi kita makan. Makan malam, Pak, ya,” katanya lagi sambil bertanya juga kepada Jokowi.
    “Makan malam,” ujar Jokowi.
    Terkait pertemuan kedua tokoh itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membocorkan hal yang dibicarakan dalam makan malam tersebut.
    Dasco mengungkapkan, Prabowo dan Jokowi hanya bernostalgia terkait kondisi Istana Negara.
    Menurut Dasco, Prabowo bercerita bahwa ada sejumlah perubahan di Istana usai dilantik sebagai Presiden ke-8 RI.
    “Lebih banyak soal cerita-cerita nostalgia di Istana sih sebenarnya. Jadi Pak Prabowo cerita ada beberapa tempat yang diubah, kemudian barangnya ada yang dipindah, gitu-gitu saja,” ujar Dasco di Kertanegara, Jakarta, Jumat.
    “Dan kemudian juga cerita kalau sekarang Pak Prabowo favoritnya itu di pojok mana, kan, di ruangan apa, begitu saja tadi ceritanya,” katanya melanjutkan.
    Lebih lanjut, Dasco mengungkapkan perihal isi pembicaraannya dengan Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra.
    Dasco menyebut, dia dan Prabowo membahas mengenai rencana konsolidasi partai jelang ulang tahun partai.
    “Sementara ulang tahun partai kan bulan Februari sudah dekat. Nah tadi lebih banyak kita bicara internal tentang bagaimana kita mengelola partai ke depan. Itu saja,” ujar Dasco.
    Berita selengkapnya bisa dibaca
    di sini
    .
    Berita populer selanjutnya datang dari Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai yang menyebut bahwa bos Agung Sedayu Group (ASG) Sugianto Kusuma alias Aguan mempunyai kewajiban merehabilitasi 500 hektare kawasan hutan mangrove di kawasan proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2), yang akan dijadikan proyek strategis nasional (PSN).
    “Yang saya bisa jelaskan bahwa hutan lindung ini mangrove yang hampir 1.700 hektare itu sekarang sudah terabrasi, tinggal 91 hektare hutan mangrove, yang semua jadi empang yang kita lihat sekarang,” kata Yorrys usai melakukan kunjungan kerja ke kawasan tersebut, Sabtu (7/12/2024).
    “Nah itu kewajiban dalam pengelolaan PSN ini. Pertama, dia harus bisa mengembalikan itu minimal 500 hektare jadi hutan mangrove,” ujarnya lagi.
    Sisanya, menurut Yorrys, akan dibuat sebagai kawasan ekoturisme atau destinasi wisata lingkungan hidup.
    Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid tengah mengkaji ulang soal dikeluarkannya rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) atas PIK-2.
    Ini terkait ketidaksesuaian Rencata Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi maupun RTRW Kota/Kabupaten kawasan tersebut. Bahkan, proyek ini disebut tidak mengantongi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
    Dari total 1.700 hektar kawasan tersebut, 1.500 hektarnya masih masuk dalam kawasan hutan lindung.
    “Hutan lindung itu, sampai hari ini, belum ada penurunan status dari hutan lindung menjadi hutan konversi. Hutan konversi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) belum sama sekali. Ini bola ada di tangan Menteri Kehutanan (Raja Juli Antoni),” kata Nusron pada Kamis, 28 November 2024.
    “Kenapa? Karena yang sisanya 200 hektar itu masuk kawasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Kami akan mengkaji,” ujarnya lagi.
    Langkah kajian Kementerian ATR/BPN mengacu pada PSN yang menjadi fokus Presiden Prabowo Subianto. Setidaknya, empat PSN yaitu pendukung swasembada pangan, energi, hilirisasi, serta program Giant Sea Wall untuk Jakarta dan Pantai Utara untuk mengamankan Pulau Jawa.
    “Nah, apakah (PIK 2) ini bisa dimasukkan kategori itu atau tidak? Kami sedang mengkaji. Tapi ingat ya, yang menjadi PSN itu bukan semua PIK 2. Yang menjadi PSN itu hanya 1.700 hektar. Bukan kawasan perumahannya, tapi yang khusus untuk pariwisata “Tropical Coastline,” kata Nusron.
    Berita selengkapnya bisa dibaca
    di sini
    .
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kubu Ridwan Kamil Nilai Pilkada Jakarta 2024 Penuh Kecurangan, Bakal Gugat ke MK

    Kubu Ridwan Kamil Nilai Pilkada Jakarta 2024 Penuh Kecurangan, Bakal Gugat ke MK

    ERA.id – Lembaga Advokasi Hukum DPP Partai Gerindra yang juga kubu pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menilai Pilkada Jakarta 2024 penuh kecurangan, antara lain formulir C6 atau surat pemberitahuan untuk mencoblos tidak didistribusikan dengan baik.

    “Menurut catatan kami, yang pertama adalah persoalan C6 yang tidak terdistribusi dengan benar yang tidak disampaikan kepada pemilih,” kata Sekretaris Umum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra Munathsir Mustaman saat konferensi pers di Hotel Des Indes Menteng, Jakarta, Sabtu (7/12/2024).

    Berdasarkan data yang didapatnya, ada 24 formulir C6 yang tidak terdistribusi di kawasan Jakarta Pusat. Lalu di Jakarta Barat ada 14 kasus dan Jakarta Utara ada 40 kasus.

    Kemudian di Jakarta Timur ada 80 temuan, dan Jakarta Selatan 9 kasus.

    “Menurut catatan kami dari sekian banyak C6 itu, ada total 167 C6 yang tidak terdistribusi dan sebenarnya persoalan C6 ini itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

    Dia menyebut temuan itu sudah dilaporkan ke Panwaslu dan Bawaslu. Namun, lebih dari 80 laporan itu tidak ditindaklanjuti.

    Kecurangan lainnya adalah dugaan pemilih mencoblos lebih dari satu kali. “Kemudian salah coblos tidak sesuai TPS. Kemudian domisili pemilih beda provinsi maupun pemilih domisili namun tidak terdaftar di DPT,” jelasnya.

    Munathsir lalu mengatakan KPU DKI Jakarta tidak profesional. Dia berencana membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Kami saat ini bersama rekan-rekan berkoordinasi dengan tim pasangan Rido serta dengan relawan yang lain rencananya akan melakukan permohonan perselisihan hasil Pemilu PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) ya di Mahkamah Konstitusi,” katanya.

  • Kakak dan Adik Komjen Fadil Imran Terpilih di Pilkada Gowa dan Takalar

    Kakak dan Adik Komjen Fadil Imran Terpilih di Pilkada Gowa dan Takalar

    Makassar, CNN Indonesia —

    Dua saudara kandung dari Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran terpilih menjadi bupati di Kabupaten Gowa dan Takalar pada Pilkada serentak 2024 di Sulawesi Selatan.

    Kakak Fadil Imran, Mohammad Firdaus Daeng Manye, maju di Pilkada Takalar berpasangan dengan Hengky Yasin. Sementara itu adik dari Fadil yakni Sitti Husniah Talenrang maju di Pilkada Gowa berpasangan dengan Darmawangsa Muin.

    Rekapitulasi Pilkada Takalar

    Berdasarkan hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar, kakak Fadil Imran, Mohammad Firdaus Daeng Manye berpasangan Hengky Yasin memperoleh suara sebanyak 111.290 atau sekitar 70,77 persen.

    Pasangan nomor urut 1 ini, mengalahkan pasangan nomor urut 2 yang merupakan petahana, Syamsari-M Natsir Ibrahim yang hanya meraih 45.977 suara atau 29.23 persen. Suara sah 157.267 dan suara tidak sah 5.710, total suara sebanyak 162.977.

    Paslon nomor urut 1 ini diusung 12 partai politik yakni, NasDem, PDIP, PPP, PKB, Gerindra, Hanura, PAN, PSI, PKS, Garuda, Golkar dan Demokrat.

    Sedangkan, paslon nomor urut 2, Syamsari-M Natsir Ibrahim diusung 3 partai politik non parlemen yakni Gelora, PBB, dan Perindo.

    Rekapitulasi Pilkada Gowa

    Sementara di Pilkada Gowa, KPU menetapkan adik Fadil Imran, Sitti Husniah Talenrang yang berpasangan dengan Sekretaris Partai Gerindra Sulsel, Darmawangsa Muin yang meraih 225.429 atau 53.61 persen.

    Pasangan nomor urut 2 ini unggul telak dari pasangan nomor urut 1, Amir Uskara-Irmawati hanya meraih 195.094 atau 46.39 persen. KPU mencatat suara sah sebanyak 420.586 dan suara tidak sah 8.146, total suara sebanyak 428.732.

    Paslon nomor urut 1, Amir Uskara-Irmawati diusung 6 partai politik yakni, PPP, PKB, Gelora, NasDem, Partai Buruh dan PKN.

    Paslon nomor urut 2, Sitti Husniah Talenrang-Darmawangsa Muin diusung Gerindra, PAN, Golkar, PDIP, Demokrat, PKS, Perindo dan Hanura.

    Meski demikian, KPU masih menunggu selama tiga hari jika ada paslon yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    (mir/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Tim Hukum Gerindra akan ajukan gugatan ke MK

    Tim Hukum Gerindra akan ajukan gugatan ke MK

    Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata saat membuka rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pilkada Jakarta 1024 tingkat Provinsi Jakarta, di Hotel Sari Pasific, Jakarta Pusat, Sabtu petang (7/12/2024). ANTARA/Syaiful Hakim

    Tim Hukum Gerindra akan ajukan gugatan ke MK
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 07 Desember 2024 – 22:47 WIB

    Elshinta.com – Lembaga Advokasi Hukum DPP Partai Gerindra akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024.

    Sekretaris Umum Lembaga Advokasi Hukum DPP Partai Gerindra Munathsir Mustaman di Jakarta, Sabtu, mengatakan terdapat 167 kasus yang menyangkut persoalan formulir C6 atau undangan yang tidak terdistribusi kepada masyarakat.

    “Formulir C6 yang tidak terdistribusi akan menjadi objek pemungutan suara ulang (PSU) berdasarkan putusan MK,” katanya.

    Hal itu pun sudah dilaporkan kepada Panitia Pengawas (Panwas) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI, namun tidak melakukan PSU di beberapa TPS yang C6nya tidak terdistribusi dengan benar.

    Tak hanya itu, 80 lebih laporan yang disampaikan relawan dan masyarakat ke Bawaslu, namun hingga saat ini tidak jelas perkembangannya.

    “Kami belum mendapatkan update dari Bawaslu terkait sekitar 80 laporan masyarakat yang kami masukkan ataupun relawan yang dimasukkan ke Bawaslu DKI.

    Mulai dari persoalan daftar pemilih khusus (DPK) yang tidak sesuai TPS-nya, dugaan mencoblos lebih dari satu kali hingga pemilih yang tidak ada di dalam DPT,” papar Munatshir.

    Dari seluruh kejadian-kejadian itu, kata dia, membuktikan bahwa pelaksanaan Pilkada Jakarta ini jauh dari standar kualitas yang diharapkan.

    “Sehingga kami secara tegas dan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta ini, baik KPU maupun Bawaslu itu tidak bekerja profesional,” tegasnya.

    Hingga saat ini, tambah dia, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Tim Pemenangan RIDO serta relawan untuk melakukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Sumber : Antara

  • Wakil Menteri Koperasi Terima Robby Djohan Award UNPAD, Ini Capaian yang Diraih – Halaman all

    Wakil Menteri Koperasi Terima Robby Djohan Award UNPAD, Ini Capaian yang Diraih – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Koperasi dan UKM (Wamenkop) Ferry Juliantono menerima penghargaan Robby Djohan Award yang diberikan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (UNPAD). 

    Acara penganugerahan berlangsung di Jatinangor pada Sabtu (7/12/2024).

    Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi besar Ferry dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia, khususnya di kalangan mahasiswa. 

    Ferry dinilai berhasil memberikan dampak signifikan melalui berbagai program pemberdayaan, termasuk kerja sama strategis dengan UNPAD.

    Robby Djohan merupakan salah satu tokoh sukses alumni Fakultas Ekonomi UNPAD yang dikenal atas kontribusinya dalam membantu perkembangan ekonomi mahasiswa. Penghargaan yang menggunakan namanya ini bertujuan untuk mengapresiasi tokoh yang memiliki visi serupa.

    Dalam pidatonya, Ferry menyampaikan komitmen untuk terus mendukung mahasiswa, khususnya melalui UNPAD Career Center dan program pengembangan soft skill. 

    “Kita perlu memastikan bahwa generasi muda memiliki akses ke pelatihan dan peluang kerja yang relevan. Kementerian Koperasi siap menjadi mitra dalam mendorong kemajuan mahasiswa UNPAD,” ujarnya dalam keterangan yang diterima.

    Acara ini dihadiri oleh jajaran akademisi, mahasiswa, dan tokoh-tokoh penting lainnya yang turut memberikan apresiasi kepada Ferry atas dedikasinya dalam memajukan pendidikan dan pemberdayaan generasi muda.

    Adapun di UNPAD, Ferry juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Padjajaran (IKA Unpad). Ferry terpilih secara aklamasi.

    Penetapan ini dilakukan dalam suatu diskusi publik yang digelar di Kampus Unpad, Dipatiukur, Bandung, Jawa Barat, Minggu (1/12/2024).

    Hal ini terjadi setelah calon ketua umum lainnya menyatakan pengunduran diri dan menyerahkan ke panitia pengarah.

    Sehingga, panitia pengarah menjadikan Ferry Juliantono sebagai calon tunggal Ketua Umum IKA Unpad. 

    Kemudian, acara dialog yang dijadwalkan menjadi momen kontestan menyampaikan gagasannya, berubah menjadi acara musyawarah mufakat.

    “Dengan musyawarah mufakat kami yakin punya modal sosial yang sangat besar untuk menjadikan IKA Unpad menjadi lebih besar dan lebih baik lagi,” kata Ferry kepada wartawan.

    Politikus Gerindra itu optimistis jika alumni Unpad bisa bersinergi dengan pemerintah dalam membangun bangsa.

    “Kami yakin bisa bersinergi dengan universitas dan juga dalam rangka mendukung dan mengawal program pemerintah,” ujar Ferry.

    Sebagaimana diketahui, Ferry Juliantono merupakan lulusan S1 Akuntansi Unpad pada 1993. Ia kemudian melanjutkan program pasca sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Studi Hubungan Internasional Kekhususan Ekonomi Politik Internasional Universitas Indonesia dan selesai pada 2006.

    Ferry yang merupakan politisi dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu juga menyerahkan berkas pendaftaran kepada Panitia SC dan OC penyelenggaraan MUBES IKA Unpad di Jalan Hasannudin, Kota Bandung, Jumat (8/11/2024).

    Saat melakukan penyerahan berkas pendaftaran Ferry diantarkan oleh belasan pendukungnya yang sama-sama merupakan alumni Unpad. Untuk Pemilu Raya IKA Unpad ini akan diselenggarakan 8 Desember 2024 mendatang.

    Ferry memiliki visi dan misi memajukan potensi alumni Unpad. Seperti diketahui Unpad memiliki hampir 700 ribuan alumni yang tersebar baik di Indonesia maupun di luar negeri dan juga memiliki komisariat di hampir seluruh provinsi di Indonesia dan komisariat di luar negeri. Sedangkan di Jawa Barat dan Banten IKA Unpad memiliki komisariat hingga tingkat kabupaten/kota.