KPUD Jakarta Klarifikasi Distribusi Formulir C6 yang Tak Optimal
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi DKI Jakarta mengklarifikasi dugaan ketidakberesan dalam distribusi formulir pemberitahuan pemilih atau C6.
Hal ini menyusul tuduhan dari tim pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono (Rido) serta tim pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana Abyoto terkait rendahnya
partisipasi pemilih
.
Ketua
KPU DKI Jakarta
Wahyu Dinata mengungkapkan bahwa jumlah
formulir C6
yang tidak terdistribusi mencapai 802.417, atau sekitar 9,77 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT).
Sementara itu, jumlah formulir C6 yang berhasil didistribusikan adalah sebanyak 7.411.590.
“Jumlah formulir (C6) yang tidak terdistribusi di KPU DKI Jakarta 802.417 atau sekitar 9,77 persen. Yang terdistribusi 7.411.590,” ujar Wahyu saat menetapkan hasil Pilkada Jakarta di Hotel Sari Pan Pacific, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (8/12/2024).
Wahyu menegaskan bahwa formulir C6 yang tidak terdistribusi bukanlah hasil dari tindakan sengaja, tapi karena ada beberapa faktor.
“Jadi hanya kurang dari 10 persen yang tidak terdistribusi di masyarakat dengan alasan-alasan tertentu, baik itu meninggal dunia, pindah alamat tidak dikenal, tidak berada di tempat, atau keluarga tepercaya tidak bisa dititipkan,” jelasnya.
Dari penjelasan yang disampaikan, terdapat beberapa kategori yang menyebabkan formulir C6 tidak terdistribusi.
Di antaranya, 30.823 formulir (0,38 persen) tidak terdistribusi karena pemilih telah meninggal dunia.
Selain itu, sebanyak 117.118 formulir (1,43 persen) tidak terdistribusi karena pemilih pindah alamat.
Terdapat pula 20.302 pemilih (0,25 persen), yang tidak terdistribusi karena pindah memilih, 173.749 pemilih (2,12 persen) yang tidak dikenal, serta 11.434 pemilih (0,14 persen) yang mengalami perubahan status.
Selain itu, sebanyak 448.991 warga tidak berada di tempat dan tidak ada keluarganya yang dapat menerima formulir C6.
Penjelasan ini disampaikan untuk menanggapi tuduhan dari pasangan calon nomor urut 1 dan 2 yang mengeklaim bahwa partisipasi masyarakat rendah akibat KPU tidak mendistribusikan C6 dengan baik.
Sementara itu, Sekretaris Lembaga Advokasi Hukum Indonesia DPP Partai Gerindra, Munathsir Mustaman, menyatakan bahwa pihaknya menemukan 167 kasus di mana formulir C6 tidak terdistribusi di Jakarta.
Gerindra telah melaporkan temuan ini kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), namun hingga kini belum ada respons.
“Ternyata sampai saat ini, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) ataupun Bawaslu DKI tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS yang C6-nya tidak terdistribusi dengan benar,” kata Munathsir dalam jumpa pers pada Sabtu (7/12/2024).
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
partai: Gerindra
-
/data/photo/2024/11/28/67483fbc7e255.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "KPUD Jakarta Klarifikasi Distribusi Formulir C6 yang Tak Optimal
Megapolitan
8 Desember 2024")
KPUD Jakarta Klarifikasi Distribusi Formulir C6 yang Tak Optimal Megapolitan 8 Desember 2024
-
Apel Kemenangan Pilkada Jateng, Gerindra Puas Menang Pilgub dan 27 di Kabupaten/Kota di Jateng
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) menggelar apel kemenangan kader Pilkada Jateng 2024, di Hotel UTC Semarang, Minggu (8/12/2024).
Ketua DPD Gerindra Jateng, Sudaryono mengatakan, apel kemenangan ini merupakan konsolidasi sekaligus merapatkan barisan pasca pilkada. Dalam apel tersebut, dia mengungumkan, Partai Gerindra telah memenangkan Ahmad Luthfi yang berpasangan dengan Taj Yasin Maimoen dalam kontestasi Pilgub Jateng serta menang di 27 kabupaten/kota.
“Kita hari ini melaksanakan apel konsolidasi kaitannya kemenangan hasil pilkada. Kita konsolidasi kaitannya kemenangan hasil pilkada, kita apelkan, rapatkan barisan, kita umumkan, kita telah memenangkan Ahmad Luthfi, kader Gerindra, sebagai Gubernur Jateng, telah mememangkan 27 kabupaten/kota di Jateng,” jelas Sudaryono.
Dia mengaku puas dengan hasil Pilkada Jateng 2024.
Diakuinya, secara politik sulit bergerak, namun lambat laun dengan metode yang dilaksanakan selama kampanye, ditambah kekompakan dan semangat seluruh kader dan relawan, Gerindra bisa memenangkan kontestasi ini.
“Kami meyakini bahwa di detik terakhir, Lutfi dan kompetitornya saya kira unda-undi. Ada swing voter belum begitu form,” ujarnya.
Namun, lanjut dia, sapuan terakhir yang dilakukan Gerindra dengan konsolidasi di 35 kabupaten/kota selama 10 hari terakhir mengubah peta politik.
Dengan upaya itu, menurut hasil analisa statistik internal, mampu membawa swing voters menentukan pilihan.
Sementara, pada tingkat kabupaten/kota, Gerindra juga menunjukan progres yang cukup signifikan dimana sebelumnya hanya mempunyai beberapa kepala daerah dari partai berlambang garuda tersebut.
Hasil Pilkada 2024 ini, Gerindra memiliki 27 kepala daerah di Jateng. Menurutnya, ini menjadi modal pergerakan politik di Jateng untuk tahun-tahun mendatang.
“Kita maunya menang semua, tapi gimana. Di pilgub, kita puas. Saya mengapresiasi semua langkah-langkah yang dilakukan Gerindra baik di provinsi maupun kabupaten/kota,” ucapnya.
Dari 27 kemenangan di tingkat kabupaten/kota, Sudaryono menyebut, 20 merupakan kader Partai Gerindra dan tujuh lainnya Gerindra turut mengusung. Dia meyakini, 27 kepala daerah yang telah diusung Gerindra ini bisa memperjuangkan dan menyelaraskan program-program Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Presiden Pak Prabowo menyampaikan bahwa rencana program yang ada, harus terlaksana sampai ke bawah. Tentu saja, gubernur dan wali kota/bupati punya visi misi tambahan yang tidak boleh bertentangan dengan visi pemerintah pusat,” paparnya.
Proram-program yang harus dikawal, sebut dia, meliputi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, hilirisasi, bantuan sosial, membuka lapangan kerja, dan lainnya. Pihaknya pun memberikan masukan kepada Luthfi – Yasin untuk mengentaskan kemiskinan di Jateng.
“Selama ini, elalu diolok-olok Jateng provinsi paling miskin di pulau Jawa. Harus ada akselerasi. Kita ingin ada perubahan,” tegasnya. (eyf)
-
/data/photo/2024/12/08/675561bee0ac2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Unggul di Pilkada Aceh, Muzakir Manaf Temui Jusuf Kalla
Regional
8 Desember 2024")
Unggul di Pilkada Aceh, Muzakir Manaf Temui Jusuf Kalla Regional 8 Desember 2024
Unggul di Pilkada Aceh, Muzakir Manaf Temui Jusuf Kalla
Tim Redaksi
ACEH UTARA, KOMPAS.com –
Mantan Wakil Presiden
Jusuf Kalla
bertemu dengan
Muzakir Manaf
(Mualem) di kediamannya di Jakarta, Sabtu (7/11/024) kemarin.
Pertemuan ini berlangsung setelah Mualem dinyatakan unggul berdasarkan hasil hitung cepat dan akumulasi suara dari rapat pleno Komisi Pemilihan Independen (KIP) Kabupaten/Kota di Aceh.
Setelah pengumuman tersebut, Mualem memutuskan untuk bertolak ke Jakarta guna bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh nasional.
Dalam pertemuan tersebut, JK dan Mualem membahas berbagai isu terkait
pembangunan Aceh
.
“Pak JK berpesan untuk memajukan dan menyejahterakan rakyat Aceh. Beliau juga bertanya tentang kemajuan Sabang, dan sejumlah isu tentang Aceh lainnya,” ungkap Mualem dalam siaran persmya, Minggu (8/11/2024).
Mualem menambahkan, JK bersedia membantu pembangunan Aceh demi kebaikan rakyat. Mualem menggarisbawahi peran JK sebagai sosok penting dalam sejarah perdamaian di Aceh.
“Beliau sangat peduli pada Aceh dan terus mengikuti perkembangan Aceh,” kata Mualem, yang juga merupakan mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Menurut Mualem, dukungan JK menjadi berkah tersendiri bagi Aceh.
“Melalui jaringan beliau, Aceh dapat menjalin kemitraan dengan berbagai pengusaha nasional, terutama pengusaha besar di Indonesia.”
“JK sebetulnya seorang politisi dan juga pengusaha nasional (Kalla Group) dengan berbagai lini usaha yang sangat berpengaruh di Indonesia,” ungkap dia.
Mualem berpasangan dengan Fadhullah, Ketua Gerindra Aceh, dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
Pasangan ini dinyatakan unggul berdasarkan hasil hitung cepat, mengalahkan pasangan Bustami dan Fadhil Rahmi.
Saat ini, proses rekapitulasi di tingkat provinsi masih berlangsung.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Pj Bupati Bondowoso Tanggapi Saran Komisi I DPRD Tentang Open Bidding
Bondowoso (beritajatim.com) – Pj Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro menanggapi plsaran DPRD Kabupaten setempat perihal open bidding, Minggu (8/12/2024).
Komisi I DPRD Bondowoso menyarankan agar open bidding ASN eselon II digelar pasca pelantikan Bupati definitif di tahun 2025 mendatang.
Kepada beritajatim.com, Wawan mengaku akan taat regulasi dan juga menjalin komunikasi lintas sektoral.
“Prinsipnya apapun terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah tentu nanti akan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku, komunikasi dengan pimpinan DPRD dan komunikasi dengan calon bupati terpilih setelah ada penetapan resmi sesuai aturan yang berlaku,” jawab Wawan melalui pesan singkat.
Ia menambahkan, open bidding ASN eselon II untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bondowoso.
“Insya Allah semangatnya yang terbaik untuk kepentingan Bondowoso,” tegas pria yang juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur ini.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso, Setyo Budi mengatakan, Bupati terpilih harus betul- betul mengetahui kapasitas peserta open bidding di kabupaten Bondowoso.
“Dan posisi tersebut harus ditempati oleh para pembantu bupati yang memiliki kemampuan mumpuni,” kata Setyo Budi kepada BeritaJatim.com, Minggu (8/12/2024).
Kemampuan yang harus dimiliki mulai dari sisi manajerial dan bisa mengambil peran bagi pembangunan ke depan, memiliki integritas dan kapasitas jelas untuk mengemban tugas yang diamanatkan.
“Terlebih kan proses pelaksanaan open bidding di Bondowoso sedikit terlambat. Padahal angggaran pelaksanaan telah disetujui di P-APBD 2024 dan di-dok Agustus kemarin,” ulas legislator Partai Gerindra ini.
Di sisi lain, surat rekomendasi atau persetujuan dari Mendagri, MenPAN-RB dan BKN sebagai dasar dilaksanakannya open bidding belum turun.
“Saat ini juga bersamaan dengan akan berakhirnya pelaksanaan APBD karena sudah memasuki akhir tahun anggaran,” tutur wakil rakyat asal Desa Grujugan Kidul, Kecamatan Grujugan tersebut.
Ia menilai bahwa sebab telah memasuki berakhirnya pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2024, sehingga tidak cukupnya ketersedian waktu bila dilaksanakan pada desember 2024.
“Karena berdasarkan Permenpan No 15 thn 2019, untuk proses pengumuman saja dilaksanakan paling singkat 15 hari kalender sebelum batas akhir penerimaan lamaran,” urai Budi.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso, Gina Belanza Mulia senada dengan pendapat tersebut.
Bahkan ia menilai apabila open bidding eselon 2 digelar sebelum pelantikan Bupati definitif, maka kurang etis.
“Terkait dengan wacana open bidding eselon 2 di Kabupaten Bondowoso kelihatannya kurang etis jika dilaksanakan di akhir tahun dan di masa transisi pemerintahan saat ini,” nilai Gina.
Legislator PKB ini berpendapat, open bidding sebelum pelantikan akan mempengaruhi hak prerogatif bupati definitif. Dimana nantinya untuk menunjuk orang-orang yang kapabel dalam melaksanakan visi dan misinya.
“Maka menjadi wajar jika hal ini menjadi sebuah pertanyaan apakah hal ini benar dilakukan atas dasar pemenuhan kebutuhan atau hanya sebuah konflik kepentingan?,” ucap Wakil rakyat asal Kecamatan Tenggarang tersebut. [awi/aje]
-
Prabowo Bicara Peluang Jokowi Masuk Gerindra: Kita Terbuka tapi Tidak Maksa
ERA.id – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto buka suara soal peluang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bergabung dengan partainya. Menurutnya, peluang itu terbuka, namun tak mau memaksa.
Hal itu disampaikan di sela-sela menerima kunjungan Jokowi dikediamannya Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024).
Dia mengatakan, Partai Gerindra terbuka jika Jokowi ingin bergabung. Namun tak ingin memaksa.
“Oh kalau Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya tidak bisa memaksa beliau masuk,” kata Prabowo.
Sementara Jokowi tak memberi tanggapan apapun saat disinggung soal apakah sudah menentukan partai mana sebagai rumah politiknya yang baru.
Sebaliknya, Prabowo berkelakar agar awak media tak bertanya soal politik. Sebab pertemuannya dengan Jokowi malam ini hanya sebatas makan malam.
“Nanya-nanya politik mulu. Makan malam,” kata Prabowo.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Jokowi dan keluarganya bukan lagi bagian dari PDIP. Sebab sudah beseberangan dengan partai besutan Megawati Soekarnoputri.
“Saya tegaskan kembali, Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi jadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (3/12).
“Karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak masa Bung Karno, sejak PNI, sejak kita membangun republik ini sudah tidak lagi sejalan dengan praktik-praktik politiknya,” lanjutnya.
-
Gerindra Ngotot Gugat Hasil Pilkada Jakarta Pascapertemuan Jokowi-Prabowo, Ini Kata Pengamat
loading…
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti menanggapi langkah Partai Gerindra mengajukan gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024 ke MK. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA – Partai Gerindra menyatakan akan mengajukan gugatan perselisihan hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gerindra mengambil sikap lebih awal meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta belum menetapkan hasil rekapitulasi suara.
Sikap tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Tim Lembaga Advokasi Partai Gerindra di Jakarta, Sabtu (7/12/2024) sore. Gugatan ke MK dilayangkan Gerindra karena menemukan 167 kasus surat undangan pemungutan suara atau C6 tidak terdistribusi dan 80 laporan mereka ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak ditanggapi.
Langkah Gerindra yang tiba-tiba itu menarik perhatian publik karena sehari sebelumnya, yakni Jumat (6/12/2024) malam, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemui Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra di rumah Kertanegara, Jakarta Selatan.
Pengamat politik, Ray Rangkuti mengaku tidak bisa memastikan ada hubungan atau tidak antara pertemuan Jokowi-Prabowo dan sikap Gerindra atas hasil Pilkada Jakarta.
“Tentu saya tidak tahu persis (ada hubungan atau tidak), tetapi pada akhirnya Gerindra membulatkan tekad melakukan gugatan (hasil Pilkada Jakarta), itulah yang terlihat,” kata Ray Rangkuti saat dihubungi SINDOnews, Minggu (8/12/2024).
Terlepas dari ada hubungan atau tidak, kata Ray Rangkuti, sikap Gerindra yang akan mengajukan gugatan Pilkada Jakarta tidak sesuai dengan apa yang selama ini disampaikan Jokowi. Saat berkunjung ke Medan, Sumatera Utara, Jumat, 29 November 2024, Jokowi berpesan kepada pemenang Pilkada harus rendah hati, sementara yang kalah bisa mencoba lagi 5 tahun mendatang.
“Kalau begini kan, (pesan itu) berarti hanya berlaku bagi yang dikalahkan KIM (Koalisi Indonesia Maju). Kalau KIM yang kalah mengajukan gugatan,” kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) ini.
Ray mengaku menghormati langkah Gerindra menggugat hasil Pilkada 2024 sebagai bagian dari mencari kebenaran. Namun ia melihat hasil Pilkada Jakarta akan sulit digugat karena selisih perolehan suara antara pasangan Pramono Anung-Rano Karno dan Ridwan Kamil-Suswono sangat besar, sekitar 10%.
-
KPU Tetapkan Kader PDIP Koster-Giri Pemenang Pilgub Bali
Denpasar, CNN Indonesia —
Hasil rekapitulasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali yang diumuymkan KPU Provinsi Bali menetapkan pasangan calon (paslon) nomor urut 02, I Wayan Koster-I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri) meraih suara terbanyak dalam Pilgub Bali.
Pasangan calon Koster-Giri yang diusung PDIP dan partai nonparlemen meraih suara sebanyak 1.413.604 suara. Pasangan calon nomor urut 1, Made Muliawan Arya-Putu Agus Suradnyana (Mulia-PAS) yang diusung Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN dan sejumlah partai lain mendapatkan suara 886.251 suara.
“Menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan saat memimpin Rapat Pleno Rekapitulasi, di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (8/12).
“Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suradnyana dengan perolehan suara sah sebanyak 886.251. Pasangan calon nomor urut 2, I Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta sebanyak 1.413.604,” imbuhnya.
Suara pasangan Koster-Giri unggul di seluruh kabupaten dan kota se-Bali dari pasangan Mulia-Pas. Sementara selisih keunggulan Koster-Giri mencapai 527.353 suara dan sedangkan suara tidak sah di seluruh kabupaten dan kota di Bali mencapai 64.620 suara.
Kemudian, dari hasil Pilgub Bali 2024, tercatat ada 2.364.475 orang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan 27 November 2024 lalu. Untuk pengguna hak pilih ini yaitu 2.358.984 pemilih dari total 3.283.893 Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan 1.788 Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb), dan 3.703 Daftar Pemilih Khusus (DPK).
Tercatat, sebanyak 2,3 juta lebih pengguna hak pilih yang menghasilkan 2.299.855 suara sah dan tercatat 64.620 suara dinyatakan tidak sah.
“Hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dan diktum kedua ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Minggu tanggal 8 Bulan Desember tahun 2004. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” ujarnya.
(kdf/wis)
[Gambas:Video CNN]
-
Soal Isu Jokowi Masuk Gerindra, Prabowo-Dasco Kompak Jawab Diplomatis
ERA.id – Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebut tak menyiapkan posisi apa-apa untuk Presiden Ke-7 Joko Widodo, untuk sementara waktu, karena partai belum mengetahui rencana Jokowi.
Menurut Dasco di depan kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta, Jumat kemarin, Gerindra pada prinsipnya terbuka kepada siapa pun.
“Tetapi, kan enggak tahu apa Pak Jokowi mau masuk Gerindra atau punya rencana lain,” kata Dasco.
Senada dengan Dasco, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bilang kalau Gerindra terbuka. “Tetapi tentu kami enggak bisa maksa beliau masuk,” kata Prabowo di depan kediaman pribadinya, Jakarta, Jumat, menjawab pertanyaan wartawan.
Dalam kurun waktu 10 tahun sejak 2004, Jokowi diketahui sebagai kader PDIP. Namun, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (4/12), mengumumkan Jokowi dan keluarganya, yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, bukan kader PDIP dan tak lagi menjadi bagian dari PDIP.
Presiden Prabowo di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta, Jumat, menerima kunjungan Presiden Ke-7 Joko Widodo. Keduanya makan malam bersama di Kertanegara sambil berbincang-bincang.
Dalam pertemuan itu, Dasco menyebut Presiden Prabowo dan Jokowi tak membahas urusan-urusan yang spesifik, termasuk soal-soal partai.
“Saya tadi diberi tahu enggak ada ngomong soal begitu-begitu. (Keduanya) lebih banyak cerita-cerita nostalgia di Istana sih sebenarnya. Pak Prabowo cerita ada beberapa tempat diubah, kemudian barangnya dipindah gitu-gitu aja, dan kemudian kalau sekarang Pak Prabowo favoritnya itu di pojok mana, ruangan apa gitu aja tadi ceritanya,” kata Dasco.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menghadap Prabowo di Kertanegara selepas Presiden menjamu Jokowi. Pertemuan antara Dasco dan Presiden Prabowo berlangsung selama kurang lebih satu jam.
-
Silaturahmi Baik dan Patut Ditiru
loading…
Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) seusai pertemuan di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024) malam. Foto/Tim Media Prabowo
JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) menanggapi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ), Jumat (6/12/2024) malam. Menurutnya, pertemuan tokoh dan pemimpin bangsa merupakan hal yang baik dan patur ditiru.
“Saya rasa baik ya, setiap pertemuan, setiap silaturahmi, apalagi antara dua tokoh, dua pemimpin bangsa. Jadi saya selalu melihat setiap pertemuan itu, setiap silaturahmi itu baik dan bagus untuk ditiru oleh yang lainnya,” kata AHY kepada wartawan Minggu (8/12/2024).
AHY mengatakan, hubungan antara Presiden Prabowo dengan para mantan Presiden RI terjaga dengan baik. Dia menambahkan, semua tokoh berharap kepemimpinan Presiden Prabowo dapat berjalan dengan sukses.
“Bapak Presiden Prabowo Subianto, tentu juga ingin terus berkomunikasi dan memikirkan hal-hal penting untuk negeri kita,” ujarnya.
“Termasuk tentunya dengan mantan-mantan Presiden, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Presiden SBY dan semua yang juga memiliki harapan agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini sukses, bahkan semakin baik, semakin maju,” katanya.
Sebelumnya, Jokowi menyambangi kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara nomor IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (6/12/2024) malam. Prabowo dan Jokowi keluar dari kediaman Kertanegara sekian pukul 21.04 WIB.
“Jadi saya dengar Pak Jokowi ada di Jakarta saya undang makan (malam),” kata Prabowo kepada wartawan di Kertanegara, Kabayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024) malam.
Undangan makan malam tersebut, kata Prabowo, untuk membalas kebaikan Jokowi yang telah mengundang Ketua Umum Partai Gerindra makan di Solo beberapa waktu lalu.
“Saya pernah rumah beliau di Solo saya undang sekarang ke Kertanegara,” kata Prabowo.
Prabowo tampak ditemani oleh putranya, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Prabowo dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
(abd)
-
Siapa Akan Isi Stafsus Kerukunan Agama Usai Ditinggal Miftah, Dasco Menjawab
ERA.id – Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengomentari jabatan staf khusus Presiden yang kini ditinggalkan Miftah Maulana Habiburrahman.
Kata Dasco, posisi itu boleh dibiarkan kosong manakala sosok yang sebelumnya menempati mengundurkan diri. Posisi utusan khusus Presiden, kata Dasco, berbeda dengan jabatan lain dalam kabinet.
“Posisi itu boleh diisi, dan boleh tidak diisi,” kata Dasco kepada wartawan di depan kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta, Jumat kemarin, menjawab pertanyaan mengenai kandidat pengganti Miftah.
Miftah Maulana, yang sempat populer dengan sapaan Gus Miftah, mengundurkan diri dari posisinya sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk bidang Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.
Miftah mengumumkan pengunduran dirinya itu di Ponpes Ora Aji, Sleman, Yogyakarta, Jumat.
Terkait pengunduran diri Miftah, Dasco kemudian menjelaskan ihwal posisi Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk bidang Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan itu dibentuk.
“Nomenklatur itu dibuat karena memang Gus Miftah itu mempunyai perhatian yang besar terhadap toleransi umat beragama, dan juga banyak keliling daerah, dan dia juga banyak melapor soal sarana-prasarana keagamaan yang kurang memadai, banyak di daerah-daerah, sehingga kemudian dibuat utusan khusus Presiden bidang toleransi kerukunan umat beragama dan prasarana keagamaan,” kata Dasco.
Dalam kesempatan berbeda, Presiden Prabowo saat ditanya mengenai pengunduran diri Miftah menilai keputusan itu merupakan tindakan yang bertanggung jawab.
“Saya sendiri belum lihat langsung, tapi dapat laporan beliau sudah mengundurkan diri, komentar saya, saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria, beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri, saya kira kita hargai sikap kesatria itu,” kata Presiden kepada wartawan di teras Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.
Presiden kemudian menyebut akan mencari sosok pengganti Miftah untuk mengisi posisi Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk bidang Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.