partai: Gerindra

  • Budi Arie Akui Ingin Gabung Gerindra Secepatnya

    Budi Arie Akui Ingin Gabung Gerindra Secepatnya

    Budi Arie Akui Ingin Gabung Gerindra Secepatnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum (Ketum) relawan Projo Budi Arie Setiadi mengaku ingin bergabung dengan Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto secepatnya.
    Ia berkomitmen memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo.
    “Ya secepatnya (gabung Gerindra),” kata Budi Arie di sela-sela Kongres III Projo di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2025).
    Budi bertekad untuk memperkuat partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
    Ia secara gamblang menyebut nama Partai Gerindra sebagai partai tujuannya.
    “Betul. Iya lah, pasti Gerindra. Nanti kita tunggu dinamika di Kongres ketiga ini. Yang pasti begini, satu, kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo,” tutur Budi.
    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo sempat menggoda Budi Arie saat Ketum Projo itu masih menjabat sebagai Menteri Koperasi.
    Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya di Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025).
    Prabowo sempat bertanya apakah Budi Arie kini bergabung dengan PSI.
    “Menteri Koperasi, Saudara Budi Arie Setiadi. Ini Masuk PSI kau? Bukan?” kata Prabowo menggoda Budi Arie. “PSI atau Gerindra kau?” ujar Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.
    Merespons hal ini, ia mengaku siap ikut perintah Presiden RI Prabowo Subianto.
    “Ikut perintah Presiden, ikut presiden,” kata Budi di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Di Kongres Projo, Budi Arie serukan perkuat parpol pimpinan Presiden

    Di Kongres Projo, Budi Arie serukan perkuat parpol pimpinan Presiden

    Projo merupakan pelopor pendukung Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu, katanya, Projo berkomitmen untuk terus mendukung dan memperkuat pemerintahan Prabowo-Gibran

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyerukan di hadapan ratusan relawan yang hadir pada pembukaan Kongres III Projo untuk memperkuat partai politik yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto guna mendukung seluruh agenda politiknya.

    “Kita berharap bisa memperkuat agenda politik Pak Prabowo agar kepemimpinan Prabowo bisa lebih kuat, lebih solid. Dan karena itu, kita akan memperkuat seluruh agenda politik Presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan Presiden,” kata Budi Arie dalam pidatonya di Jakarta, Sabtu.

    Budi Arie pun berharap relawan Projo bisa memahami jika dirinya suatu saat akan bergabung dengan partai politik tertentu. Meskipun demikian, dia tidak memerinci nama partai politik yang ia maksud.

    “Mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Enggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden langsung di sebuah forum,” tuturnya.

    Menurut dia, Projo merupakan pelopor pendukung Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu, katanya, Projo berkomitmen untuk terus mendukung dan memperkuat pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Karena kita percaya ini mandat rakyat, kita ingin dukung, perkuat agar pemerintahan ini tidak gagal. Siap enggak?,” seru Budi yang dijawab “siap” oleh relawan yang hadir.

    Ia mengatakan agenda-agenda politik Presiden Prabowo harus terus-menerus didukung dan diperkuat, sebab pikiran dan hati Presiden Prabowo ditujukan untuk kepentingan rakyat.

    Budi Arie lantas mengajak relawan Projo mengawal program-program strategis Prabowo.

    “Dari mulai MBG (Makan Bergizi Gratis), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Perumahan Rakyat, dan sebagainya. Yang pasti, pemerintahan ini adalah pemerintahan yang berpihak kepada rakyat, sesuai dengan jati diri kita, cita-cita kita, napas kita, setia di garis rakyat,” katanya.

    Dalam Kongres III Projo itu, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sedianya direncanakan datang tidak bisa hadir langsung karena alasan kesehatan.

    Kendati demikian, Jokowi tetap menyapa relawan Projo lewat tayangan video.

    “Saya menyampaikan salam hangat untuk seluruh keluarga besar relawan Projo. Terima kasih atas semangat dan dedikasi yang terus dijaga dalam mendukung arah pembangunan bangsa,” kata Jokowi.

    “Mari kita terus bekerja bersama untuk Indonesia yang maju dan berdaulat. Terus jaga semangat, jaga persaudaraan, dan terus berbuat untuk rakyat,” sambung dia.

    Tidak lama setelah pembukaan usai, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad datang ke lokasi kongres saat sesi jeda. Dasco pun tampak masuk ke ruang tunggu sebelum Kongres III Projo dilanjutkan.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Pati Sudewo Lolos dari Pemakzulan Dewan

    Bupati Pati Sudewo Lolos dari Pemakzulan Dewan

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memberikan rekomendasi perbaikan kinerja kepada Bupati Pati Sudewo setelah melalui rangkaian rapat paripurna penyampaian hasil panitia khusus hak angket. Sudewo lolos dari pemakzulan dewan.

    Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin menyampaikan rapat paripurna hari ini memiliki dua agenda utama, yakni penyampaian hasil pansus (panitia khusus) hak angket dan paripurna hak menyatakan pendapat.

    “Laporan pansus sudah dibacakan dalam forum paripurna. Selanjutnya seluruh fraksi menyampaikan sikap politik masing-masing,” ujarnya dilansir ANTARA, Jumat, 31 Oktober.

    Dalam forum tersebut, terdapat dua opsi yang mengemuka, yakni pemakzulan Bupati Sudewo yang diusulkan Fraksi PDI Perjuangan serta pemberian rekomendasi perbaikan kinerja yang diusulkan enam fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Partai Golkar.

    Dari 49 anggota dewan yang hadir, sebanyak 36 suara dari enam fraksi mendukung pemberian rekomendasi sehingga opsi itu menang berdasarkan mekanisme voting.

    “Secara aturan, diperlukan dua pertiga suara atau 33 anggota untuk mengusulkan pemakzulan. Yang memenuhi syarat adalah enam fraksi yang menghendaki rekomendasi perbaikan,” ujarnya.

    Dengan demikian, DPRD Pati tidak melanjutkan proses pemakzulan Bupati Sudewo karena rekomendasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada bupati, dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.

    Ali menegaskan tidak ada rekayasa dalam proses ini karena semua sudah dijadwalkan sejak awal dan rapat juga dilaksanakan secara netral.

    Ali menerangkan dalam forum paripurna, Bupati Pati Sudewo juga telah menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki kinerja ke depan karena tugas DPRD untuk mengawal melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

    Terkait kemungkinan munculnya reaksi publik atas keputusan DPRD, Ali meminta masyarakat Pati menerima hasil tersebut.

    “Apa pun hasilnya, itu sah menurut undang-undang. Kami menghargai hak masing-masing fraksi. Jika ada kritik kepada kami, khususnya PDI Perjuangan, kami siap menerimanya,” ujarnya.

    Sementara di luar gedung DPRD Pati berlangsung demo yang dihadiri ribuan massa yang menginginkan pemakzulan Bupati Sudewo.

    Pansus hak angket kebijakan Bupati Pati Sudewo bekerja sejak 13 Agustus 2025. Kemudian hari ini dilakukan rapat paripurna penyampaian hasil hak angket oleh Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati Bandang Teguh Waluyo.

    Dalam laporannya, Pansus Hak Angket DPRD Pati menyampaikan 12 poin hasil investigasi atas berbagai kebijakan bupati, di antaranya soal kenaikan pajak bumi dan bangunan, mempersulit layanan publik, mutasi aparatur sipil negara, pemecatan pegawai RSUD Pati, proses pengadaan barang dan jasa, hingga proyek infrastruktur serta kebijakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

    Kemudian terkait penyelidikan mengenai pembohongan publik, penggantian slogan Kabupaten Pati, melanggar sumpah jabatan dan bersikap arogan, pengangkatan sekretaris daerah yang bermasalah hingga kebijakan pengelolaan Badan Amil Zakat atau Baznas Kabupaten Pati yang dinilai tidak netral.

    Hasilnya, Fraksi PDIP mengusulkan pemberhentian (pemakzulan) Bupati Sudewo, sedangkan fraksi lainnya mendorong adanya perbaikan kinerja bupati serta beberapa catatan khusus terkait tata kelola pemerintahan dan transparansi kebijakan.

  • Bupati Pati Sudewo Lolos dari Pemakzulan, Ketua DPRD Tegaskan Tak Ada Rekayasa

    Bupati Pati Sudewo Lolos dari Pemakzulan, Ketua DPRD Tegaskan Tak Ada Rekayasa

    Liputan6.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memberikan rekomendasi perbaikan kinerja kepada Bupati Pati Sudewo setelah melalui rangkaian rapat paripurna penyampaian hasil panitia khusus hak angket pada Jumat.

    Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin menyampaikan rapat paripurna, Jumat (31/10) memiliki dua agenda utama, yakni penyampaian hasil pansus (panitia khusus) hak angket dan paripurna hak menyatakan pendapat.

    “Laporan pansus sudah dibacakan dalam forum paripurna. Selanjutnya seluruh fraksi menyampaikan sikap politik masing-masing,” ujarnya seperti dilansir Antara.

    Dalam forum tersebut, terdapat dua opsi yang mengemuka, yakni pemakzulan Bupati Sudewo yang diusulkan Fraksi PDI Perjuangan serta pemberian rekomendasi perbaikan kinerja yang diusulkan enam fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Partai Golkar.

    Dari 49 anggota dewan yang hadir, sebanyak 36 suara dari enam fraksi mendukung pemberian rekomendasi sehingga opsi itu menang berdasarkan mekanisme voting.

    “Secara aturan, diperlukan dua pertiga suara atau 33 anggota untuk mengusulkan pemakzulan. Yang memenuhi syarat adalah enam fraksi yang menghendaki rekomendasi perbaikan,” ujarnya.

    Dengan demikian, DPRD Pati tidak melanjutkan proses pemakzulan Bupati Sudewo karena rekomendasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada bupati, dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.

     

  • 8
                    
                        Prabowo Jadi Muslim Paling Berpengaruh Urutan ke-15 Dunia 
                        Nasional

    8 Prabowo Jadi Muslim Paling Berpengaruh Urutan ke-15 Dunia Nasional

    Prabowo Jadi Muslim Paling Berpengaruh Urutan ke-15 Dunia
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menempati urutan ke-15 versi
    The Muslim 500
    atau 500 Muslim Paling Berpengaruh di Dunia Tahun 2026.
    Dikutip
    Kompas.com
    dari situs
    The Muslim 500
    , Jumat (31/10/2025), Prabowo menempati urutan ke-15, di bawah Putra Mahkota Mohammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud atau pangeran MBS dari Saudi.
    Perdana Menteri Malaysia ada di urutan ke-10 dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menempati ranking ke-7.
    Pada posisi tiga besar, ada Amir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di urutan pertama, disusul mufti dari Pakistan Sheikh Muhammad Taqi Usmani, dan di urutan ke-3 ada Sheikh Al Habib Umar bin Hafiz.
    Ayatolah Ali Khamenei yang merupakan pemimpin Iran ada di urutan ke-4. Presiden Palestina Mahmoud Abbas ada di peringkat ke-45. Perdana Menteri Interim Bangladesh, Muhammad Yunus, menempati urutan ke-50.
    Selain Prabowo, ada nama lain dari Indonesia di urutan 50 besar, yakni Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.
    The Muslim 500
    menjelaskan bahwa Prabowo berpengaruh karena menjadi pemimpin 285 juta orang Indonesia.
    Penduduk Indonesia itu terdiri dari orang-orang yang berbicara lebih dari 300 bahasa.
    The Muslim 500
    juga menyebut 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sebagaimana diberitakan
    Kompas.com
    , angka itu merupakan target penerima MBG untuk 2025.
    The Muslim 500
    disebut punya pengalaman politik di bidang militer hingga parpol yakni Partai Gerindra. Perjalanan kontestasi Prabowo dari pilpres ke pilpres juga diulas singkat.
    Prabowo, disebut
    The Muslim 500
    , juga disebut punya kontroversi masa lalu yakni dari masa dia bertugas di militer, meliputi peristiwa Timor Timur, dan masa-masa pengujung rezim Soeharto.
    Tantangan terbaru yang dihadapi Prabowo adalah pada kabinetnya yang mengalami reshuffle. Prabowo mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pertahanan Budi Gunawan.

    Ada pula tantangan dari produk legislasi Maret 2025 yang meningkatkan peran militer yang dinilai bisa berefek ke demokrasi.
    Aspek penting dari Prabowo, menurut
    The Muslim 500
    , ada pada kemampuan komunikasi publik Prabowo yang bisa berpengaruh ke masyarakat pelosok serta kelas pekerja.
    Soal genosida Gaza, Indonesia mengutuk keras tindakan Israel dan menawarkan dukungan untuk Afrika Selatan yang ingin menyeret Israel ke Mahkamah Internasional dengan menyerahkan pendapat penasihat hukum.
    Pemeringkatan ini dibuat oleh The Royal Islamic Strategic Studies Centre, entitas penelitian independen yang terafiliasi dengan Royal Aal Al Bayt Institute for Islamic Thought.
    Adapun Royal Aal Al Bayt Institute for Islamic Thought adalah institut non-pemerintah di Amman, Yordania.
    The Royal Islamic Strategic Studies Centre ini membuat pemeringkatan muslim paling berpengaruh tiap tahun sejak 2009.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1
                    
                        Bupati Pati Sudewo Gagal Dimakzulkan, Ketua DPRD: Mohon Maaf kepada Seluruh Masyarakat
                        Regional

    1 Bupati Pati Sudewo Gagal Dimakzulkan, Ketua DPRD: Mohon Maaf kepada Seluruh Masyarakat Regional

    Bupati Pati Sudewo Gagal Dimakzulkan, Ketua DPRD: Mohon Maaf kepada Seluruh Masyarakat
    Tim Redaksi
    PATI, KOMPAS.com –
    Bupati Pati, Sudewo, gagal dimakzulkan dalam akhir sidang paripurna DPRD Kabupaten Pati, Jumat (31/10/2025).
    Hasil ini sesuai dengan sidang paripurna kedua yang mengagendakan “Penyampaian Hak Menyatakan Pendapat Anggota DPRD Pati Tentang Kebijakan Bupati Pati”.
    Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, mengatakan bahwa dari 7 fraksi yang ada di DPRD, hanya 1 fraksi yang menyatakan pendapat agar Bupati dimakzulkan. 
    Sedangkan 6 fraksi lainnya memberikan rekomendasi perbaikan kinerja ke depan.
    “Fraksi PDIP Perjuangan menghendaki agar Pak Bupati dimakzulkan, akan tetapi ada 6 fraksi, yaitu Gerindra, PPP, kemudian PKB, Demokrat, PKS, dan Golkar, yang menghendaki agar Bupati ini diberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan,” ungkap Ali, usai paripurna, Jumat malam.
    Sesuai aturan yang berlaku, hasil voting menunjukkan bahwa Bupati Sudewo tidak dimakzulkan.
    “Untuk itu, yang menang adalah enam fraksi tadi,” ujar dia.
    Ali juga mengungkapkan alasan Fraksi PDI Perjuangan menghendaki Bupati Pati dimakzulkan karena dinilai melanggar sejumlah aturan berdasarkan paparan tim Pansus DPRD sebelumnya.
    “Dari Fraksi PDI Perjuangan menginginkan (dimakzulkan) karena melihat, kemudian memperhatikan hasil laporan pansus,” jelas Ali.
    Setidaknya terdapat 12 poin tuntutan masyarakat kepada Bupati Pati Sudewo, beberapa di antaranya dianulir sebagai pelanggaran aturan oleh tim pansus DPRD.
    Dia juga meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Pati atas hasil akhir paripurna setelah dua bulan melakukan pembahasan terkait hasil kinerja bupati.
    “Mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati, itulah hasil akhir yang disampaikan oleh teman-teman DPRD Pati,” kata Ali.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tinjau Puskesmas Sidotopo Wetan, DPRD Jatim Apresiasi Program Cek Kesehatan Gratis

    Tinjau Puskesmas Sidotopo Wetan, DPRD Jatim Apresiasi Program Cek Kesehatan Gratis

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, meninjau pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas Sidotopo Wetan, Jumat (31/10/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, dia melihat langsung antusiasme warga serta kinerja tenaga kesehatan dalam memberikan layanan pemeriksaan kesehatan dini.

    “Kami lihat program CKG ini sudah berjalan dengan baik. Dalam masa awal sosialisasi saja, sudah ada 30 hingga 50 warga yang memanfaatkan layanan setiap bulan. Ini capaian positif,” ujar Cahyo.

    Ketua DPC Gerindra Surabaya ini menyampaikan bahwa program CKG merupakan bagian dari kebijakan kesehatan dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, program ini mendukung paradigma pencegahan agar masyarakat tidak terlambat dalam menangani penyakit.

    “Kami akan terus kawal program ini. Semakin banyak masyarakat sadar pentingnya cek kesehatan, semakin kecil kemungkinan penyakit berat muncul,” tutur politisi muda ini.

    Dinas Kesehatan Surabaya mencatat 63 Puskesmas di seluruh wilayah kota telah menjalankan CKG tanpa kendala yang berarti. Antusiasme masyarakat meningkat sejak masyarakat tidak lagi dibatasi hanya saat bulan ulang tahun.

    “Sekarang masyarakat bisa melakukan cek kesehatan kapan pun. Kami bahkan mendekatkan layanan ke masyarakat melalui kegiatan di Balai RW, sekolah, masjid, perusahaan, hingga permintaan kelompok warga,” jelas Kepala Tim Kerja PTM Dankeswa Dinkes Surabaya, Nur Laila.

    Pj Pemeriksaan Kesehatan Gratis Jatim, Ganjar Nailil, yang turut mendampingi kunjungan, mengapresiasi model layanan jemput bola tersebut. “Dari 63 Puskesmas, semuanya sudah menjalankan CKG, bahkan lebih banyak di luar gedung. Para nakes turun langsung ke masyarakat untuk pemeriksaan,” ujarnya.

    Ganjar menargetkan cakupan penerima manfaat di Jawa Timur dapat mencapai 36 persen pada akhir 2025, naik dari capaian saat ini yang berada di angka 21 persen.

    Sementara itu, Kepala Puskesmas Sidotopo Wetan, dr. Evi Susanti, menegaskan komitmennya menjaga kualitas layanan.

    “Kami bangga dan termotivasi dengan kunjungan ini. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas layanan agar masyarakat bisa merasakan manfaat kesehatan yang lebih maksimal,” tutupnya.[asg/ted]

  • Anggaran Kebumen 2026 Dipangkas Rp 244 Miliar, Dana Pokir Dewan Turun Rp 500 Juta 
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        31 Oktober 2025

    Anggaran Kebumen 2026 Dipangkas Rp 244 Miliar, Dana Pokir Dewan Turun Rp 500 Juta Regional 31 Oktober 2025

    Anggaran Kebumen 2026 Dipangkas Rp 244 Miliar, Dana Pokir Dewan Turun Rp 500 Juta
    Tim Redaksi
    KEBUMEN, KOMPAS.com
    — Pemerintah Kabupaten Kebumen harus menghadapi pemangkasan anggaran sebesar Rp244 miliar yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2026.
    Pemangkasan ini berdampak langsung pada berbagai program kerja organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk pengurangan dana aspirasi atau pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
    Anggota DPRD Kebumen dari Partai Gerindra, Sri Susilowati, yang juga duduk di Komisi D bidang perencanaan dan infrastruktur, menyampaikan bahwa pemangkasan ini berasal langsung dari pusat.
    “Jumlahnya mencapai Rp 244 miliar. Setelah kami bahas bersama di Badan Anggaran (Banggar), akhirnya kami sepakati untuk melakukan penyesuaian di masing-masing OPD,” ujarnya dalam wawancara pada Kamis (30/10/2025).
    Kesepakatan tersebut diambil melalui kolaborasi antara eksekutif dan legislatif.
    Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pemangkasan dana pokir anggota dewan dari Rp 1 miliar menjadi Rp 500 juta per anggota.

    “Yang tadinya jatah aspirasi atau pokir itu Rp 1 miliar, sekarang disepakati oleh semua pimpinan fraksi dikurangi menjadi Rp 500 juta. Ini bentuk tanggung jawab bersama antara dewan dan pemerintah daerah,” jelasnya.
    Sri menambahkan bahwa pemangkasan anggaran tersebut berdampak pada sejumlah program pembangunan di berbagai sektor, terutama pekerjaan umum dan pertanian.
    “Ya, tentu ada efeknya. Misalnya dari Dinas PU dan pertanian. Pembangunan jalan usaha tani atau kegiatan lain yang sudah diplot, sebagian harus ditunda karena anggaran tidak mencukupi,” tuturnya.
    Meskipun demikian, ia optimistis bahwa kondisi tersebut bersifat sementara.
    DPRD dan pemerintah daerah berharap agar dana yang terpangkas bisa kembali dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2026.
    “Insya Allah kami berharap di anggaran perubahan nanti bisa kembali lagi. Ini masih kami upayakan bersama agar pembangunan tidak terganggu,” ujar Sri.
    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat tetap membuka peluang bagi daerah untuk mengajukan bantuan tambahan sesuai prioritas nasional, terutama dalam bidang ketahanan pangan.
    “Pemerintah pusat juga membuka ruang bagi daerah untuk mengusulkan bantuan. Tinggal bagaimana Pemda bisa bersinergi dengan pusat dan provinsi agar kebutuhan masyarakat tetap bisa terpenuhi,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengunduran Diri Keponakan Prabowo Ditolak DPR, Ini Alasannya

    Pengunduran Diri Keponakan Prabowo Ditolak DPR, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjabarkan alasan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menolak permohonan pengunduran diri Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dari anggota DPR periode 2024-2029.

    Dasco menjelaskan bahwa tidak ada laporan terkait pengunduran diri keponakan Prabowo itu. Begitu pula kepada partai yang menaunginya, Gerindra.

    “Jadi begini Sara itu tidak ada laporan baik ke Mahkamah partai maupun ke MKD. Tidak ada pelaporan,” kata Dasco kepada wartawan, dikutip Jumat (31/10/2025).

    Dasco mengemukakan salah satu kader partai meminta kepada Mahkamah Partai untuk menolak pengunduran diri Sara dan tetap menjabat sebagai anggota DPR.

    Dia menyebut, isu terkait mundurnya Sara merupakan konten lama yang kemudian diedit sedemikian rupa sehingga menimbulkan polemik.

    “Kedua apa yang berkembang di publik itu, adalah konten yang sudah lama dan kemudian diedit-edit sehingga menimbulkan arti tidak sama dengan yang disampaikan,” ujarnya.

    Menurutnya, Sara mengalami tekanan sehingga mengutarakan pengunduran diri secara lisan. Namun secara administrasi, tidak terlampir surat pengunduran dan surat penonaktifan dari partai.

    Terlebih, katanya, terdapat petisi penolakan Sara agar tidak hengkang dari kursi DPR. Dasco mengatakan, petisi yang ditandatangani lebih dari 15 ribu orang juga sebagai alasan tambahan MKD menolak Sara keluar dari DPR.

    “Pengunduran dirinya tak memenuhi syarat secara hukum, dan kemudian menetapkan Sara sebagai anggota DPR periode 2024-2029,” tutur Dasco.

    Dasco menegaskan, Sara tetap menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII. Dasco mengingatkan kepada publik agar tidak membuat konten-konten yang menyebabkan kesalahpahaman.

  • 10
                    
                        Kenapa Pengunduran Diri Keponakan Prabowo dari DPR Ditolak?
                        Nasional

    10 Kenapa Pengunduran Diri Keponakan Prabowo dari DPR Ditolak? Nasional

    Kenapa Pengunduran Diri Keponakan Prabowo dari DPR Ditolak?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengunduran diri keponakan Presiden Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati, dari DPR RI periode 2024-2029 ditolak.
    Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazaruddin Dek Gam menyebutkan, Rahayu kini tetap berstatus anggota DPR RI.
    Keputusan diambil dalam rapat internal MKD yang digelar pada Rabu (29/10/2025).
    “MKD DPR RI memutuskan bahwa Saudari Rahayu Saraswati tetap sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029,” kata Dek Gam saat dihubungi
    Kompas.com
    , Kamis (30/10/2025).
    Menurut Dek Gam, keputusan ini diketok sebagai respons atas surat Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra Nomor 10-43/B.MK-GERINDRA/2025 tertanggal 16 Oktober 2025.
    Sara sebelumnya menyatakan mengundurkan diri melalui akun Instagram pribadinya, @rahayusaraswati, pada Rabu (10/9/2025), setelah pernyataannya pada salah satu siniar dipotong dan dinilai kontroversial.
    Kader Gerindra itu mengaku mulanya berniat mendorong semangat anak muda untuk berwirausaha.
    Namun, ucapannya dinilai menyakiti sejumlah pihak.
    “Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada Fraksi Partai Gerindra,” kata Sara.
    Dek Gam tidak menyebut secara gamblang alasan pengunduran diri Sara ditolak.
    Melalui keterangan resminya, pihaknya mempertimbangkan beberapa ketentuan yang berlaku.
    “Mempertimbangkan aspek hukum, ketentuan Tata Berencana MKD, serta putusan Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra,” tutur Dek Gam.
    Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan alasan Mahkamah Kehormatan partainya menolak pengunduran diri Sara.
    Dasco menyebutkan, pengunduran diri Sara tidak memenuhi syarat.
    “Mahkamah partai kemudian memutuskan bahwa memang pertama itu, pengunduran dirinya tak memenuhi syarat secara hukum, dan kemudian menetapkan Sara sebagai anggota DPR periode 2024-2029,” kata Dasco.
    Dasco menyebutkan, Sara juga tidak mengajukan pengunduran diri secara administratif.
    Namun, karena merasa tertekan lantaran pernyataannya dipotong dan menjadi konten media sosial, Sara akhirnya menyatakan mengundurkan diri secara lisan.
    “Karena tekanan, menurut ini, itu, Sara ini mengundurkan diri secara lisan. Kemudian, secara administrasinya, tidak ada surat tertulis pengunduran diri,” ujar Dasco saat dihubungi, Kamis (30/10/2025).
    Sementara itu, MKD dan Mahkamah Kehormatan Gerindra tidak menerima aduan apa pun terkait dugaan pelanggaran etik Sara.
    Merespons pengunduran diri itu, sejumlah kader Gerindra menyampaikan penolakan.
    Bahkan, muncul petisi 30.000 dukungan yang meminta Sara tetap di parlemen.
    “Ada petisi dari berapa puluh ribu pendukungnya Sara itu, ke Mahkamah Partai, 30.000 kalau enggak salah itu, atau 15.000 petisi,” ujar Dasco.
    Menindaklanjuti situasi itu, Mahkamah Kehormatan Gerindra kemudian melakukan pemeriksaan.
    Mahkamah juga menelaah tuduhan yang dialamatkan kepada keponakan Presiden Prabowo itu.
    Hasilnya, Mahkamah menyimpulkan tidak ada laporan maupun bentuk pelanggaran etik dari Sara.
    “Konten yang sudah lama dan kemudian diedit-edit sehingga menimbulkan arti yang tidak sama dengan yang disampaikan,” jelas Dasco.
    Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra menyatakan pengunduran diri Sara tidak memenuhi aturan.
    Sara tetap berstatus anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra periode 2024-2029.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.