Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Ulasan Lengkap Pilkada Depok 2024: Peta Suara 11 Kecamatan, Nasib PKS hingga Alasan Imam-Ririn Kalah

    Ulasan Lengkap Pilkada Depok 2024: Peta Suara 11 Kecamatan, Nasib PKS hingga Alasan Imam-Ririn Kalah

    TRIBUNJAKARTA.COM – Untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilihan langsung di Depok, pemenangnya bukan jagoan PKS.

    Seperti diketahui, selama empat periode terakhir, Wali Kota Depok selalu berasal dari PKS.

    Nur Mahmudi memimpin Depok selama dua periode 2006-2016, setelahnya dilanjutkan Mohammad Idris 2016-2021.

    Pada Pilkada Depok 2024, calon wali kota yang diusung PKS, Imam Budi Hartono, tumbang.

    Imam bersanding dengan calon wakil wali kota dari Golkar, Ririn Farabi Arafik.

    Imam sendiri merupakan Ketua DPD PKS Depok. Ia juga tergolong petahana, sebab saat ini masih menjabat Wakil Wali Kota Depok aktif, pendamping Idris.

    Sementara, Ririn adalah seorang dokter yang juga Politikus Golkar. Ia merupakan istri dari Ketua DPD Golkar Depok, Farabi Arafik.

    Kekuatan mesin politik PKS dan Golkar tak mampu menahan gempuran koalisi gemuk lawannya.

    Sebanyak 12 partai, Gerindra, PDIP, PKB, PAN, Demokrat, Partai Gelora, Partai Buruh, PPP, NasDem, PSI Partai Ummat dan Perindo, mengusung Supian Suri-Chandra Rahmansyah

    Supian Suri merupakan mantan Sekda Depok. Ia mundur dari jabatannya dan status ASN dan bergabung dengan Gerindra demi maju pada kontestasi politik ini.

    Chandra yang seorang pengusaha, kini menjadi politisi PKB. Sebelumnya, ia pernah maju calon anggota legislatif Depok dari PDIP.

    Supian yang merupakan mantan Sekretaris Daerah saat Imam menjabat Wakil Wali Kota Depok 2021-2024, menjelma kuda hitam yang berlari kencang.

    Dengan pengalaman panjang di dunia birokrasi Depok, misi Supian Suri membuat perubahan sukses.

    Peta Suara

    KPU menyatakan Supian-Chandra memenangkan Pilkada Depok 2024 dengan perolehan 451.785 suara, sedangkan Imam-Ririn mendapat 396.863 suara.

    Dari total 881.012 pengguna hak pilih, 848.648 dinyatakan suara sah, dan 32.364 suara tidak sah.

    “Sudah ditetapkan dan juga sudah kita buatkan surat keputusan,” kata Ketua KPU Kota Depok, Willi Sumarlin, di Kantor KPU Kota Depok, Selasa (3/12/2024).

    “Jadi kita menghormati apabila ada pihak yang tidak puas dengan keputusan KPU, silahkan melakukan upaya hukum,” sambungnya.

    Jika tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), maka Supian-Chandra akan dilantik menjadi Wali Kota Depok periode 2025-2030 pada 10 Februari 2025 mendatang.

    Pilkada Depok 2024, Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafik dan Supian Suri-Chandra Rahmansyah. (Grafis TribunJakarta)

    Tumbangnya paslon PKS di Pilkada Depok 2024 ini juga bukan dilakukan dengan mudah.

    Sengitnya kontestasi politik di kota satelit Jakarta ini terlihat pada rekapitulasi di level kecamtan.

    Berikut TribunJakarta rangkum hasil Pilkada Depok 2024 dari tingkat kecamatan:

    Pencoran Mas
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 46.018 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 59.337 suara

    Suara sah: 105.335

    Cimanggis
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 45.465 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 55.467 suara

    Suara sah: 100.932

    Sawangan
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 38.170 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 41.180 suara

    Suara sah: 79.350

    Limo
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 24.164 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 21.619 suara

    Suara sah: 45.783

    Sukmajaya
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 45.050 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 59.450 suara

    Suara sah: 104.500

    Beji
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 34.412 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 34.367 suara

    Suara sah: 68.779

    Cipayung
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 28.847 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 39.7367 suara

    Suara sah: 68.583

    Cilodong
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 27.659 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 40.512 suara

    Suara sah: 68.171

    Cinere
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 17.338 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 17.193 suara

    Suara sah: 34.531

    Tapos
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 58.009 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 56.369 suara

    Suara sah: 114.378

    Bojong Sari
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 31.731 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 26.555 suara

    Suara sah: 58.286

    Alsan Imam-Ririn Kalah

    Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator, Burhanuddin Muhtadi, membeberkan dua faktor yang membuat hegemoni PKS di Kota Depok tumbang di Pilkada 2024. 

    Faktor pertama, adanya kejenuhan warga Depok terhadap dominasi PKS. 

    Hal itu bisa terlihat dari survei sejak Oktober elektabilitas calon wali kota dari PKS, Imam Budi Hartono dan calon wakil wali kota dari Golkar, Ririn Farabi A Rafiq kalah tipis dengan lawannya Supian Suri-Chandra Rahmansyah. 

    Kemudian pada bulan November, elektabilitas Imam-Ririn terus menurun dibandingkan Supian-Chandra. 

    Kendati demikian, keunggulan Supian saat itu belum lebih dari 50 persen. 

    “Sudah ada tendensi calon yang diusung oleh PKS struggling dalam pilkada kali ini. Pertama, memang ada kejenuhan warga Depok terhadap dominasi PKS,” kata Burhanuddin seperti dikutip Kompas.id pada Jumat (29/11/2024). 

    “Dalam survei, sikap terhadap PKS itu sentimennya cenderung makin negatif. Dua dekade ini memerlukan semacam nuansa perubahan,” tambahnya. 

    Selain itu, Supian-Chandra lebih gencar kalah populer dengan Imam-Ririn. 

    Sebab, Supian-Chandra penetrasi kampanye beserta timnya sangat masif melalui pemasangan alat peraga kampanye hingga gencar ketemu warga. 

    Supian Suri dan Imam Budi Hartono. Dua Calon Wali Kota Depok. (Tribun Network)

    Selain itu, warga Depok juga kurang puas dengan kinerja pemerintah yang dipimpin PKS. 

    Hal itu lah yang warga menginginkan adanya pembaruan.

    Dua dekade PKS berkuasa di Depok menimbulkan kekecewaan dan turunnya kepercayaan terhadap pemimpin yang diusung PKS. 

    “Jangan lupa profil pemilih Depok relatif terdidik, artinya mereka kritis dalam melihat kinerja dan dinamika kehidupan dan perkembangan di Depok,” pungkasnya. 

    Burhanuddin mengatakan, faktor kedua dipengaruhi karena sosok Anies Baswedan.

    Pasalnya, sekitar 30 persen pemilih Anies Baswedan di Kota Depok justru memilih Supian. 

    Padahal, sebelumnya pemilih Anies sangat solid mendukung Imam. 

    “Ingat, pemilih Anies di Depok itu 41 persen, besar. Oktober-November meningkat sepertiga pemilih Anies yang memilih Supian,” katanya. 

    Ada kekecewaan karena Anies tidak dicalonkan dalam Pilkada Jakarta. 

    Alih-alih setia berdampingan bersama Anies, PKS justru ikut mendukung pencalonan Ridwan Kamil. 

    “Yang dicalonkan PKS menjadi gubernur tiba-tiba berubah. PKS di tingkat pusat memutuskan ikut mengusung RK,” katanya.

    Nasib PKS

    PKS sendiri mengaku terkejut dengan kekalahan di Pilkada Depok 2024 ini.

    “Kami melakukan survei terakhir sekitar satu pekan sebelum pilkada ya (masih unggul). Perubahan signifikan pemilih dalam satu pekan ini surprise buat kami,” ungkap Bendahara DPD PKS Depok, Ade Supriyatnya, kepada Kompas.com, Minggu (8/12/2024).

    Dinamika pemilih satu pekan sebelum pemungutan suara menjadi fokus evaluasi demi mengungkap mengapa cawalkot-cawawalkot dari PKS tidak dipilih mayoritas warga.

    “Kenapa warga Depok berubah (pilihan) dalam waktu kurang lebih sepekan itu juga harus dicari tahu,” ungkap Ade yang juga diketahui menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Depok periode 2024-2029.

    Tak tinggal diam, PKS juga menggugat perselisihan suara Pilkada Depok 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Berdasarkan situs resmi MK di mkri.id, permohonan gugatan resmi diajukan pada Jumat (6/12/2024) pukul 22.15 WIB. Gugatan yang dilayangkan oleh Imam-Ririn itu bernomor 113/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

    “Pada hari ini, Jumat (6/12/2024) pukul 22.15 WIB, telah diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024,” bunyi permohonan di bagian awal surat, Senin (9/12/2024). Pihak termohon dalam perkara ini adalah KPU Depok. Sementara Imam-Ririn memberikan kuasanya kepada Rico Novianto Hafid sebagai pemohon.

    Permohonan gugatan resmi diterima Plt Panitera Muhidin pada Sabtu (7/12/2024) pukul 00.39 WIB.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Jokowi Mengaku Belum Berpikir untuk Masuk Partai Politik Regional 9 Desember 2024

    Jokowi Mengaku Belum Berpikir untuk Masuk Partai Politik Regional 9 Desember 2024

    Jokowi Mengaku Belum Berpikir untuk Masuk Partai Politik
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa dirinya belum mempertimbangkan untuk bergabung sebagai kader di
    partai politik
    (parpol) manapun.
    Pernyataan ini muncul setelah
    Jokowi
    menerima sejumlah tawaran dari partai-partai, di antaranya Partai
    Golkar
    , menyusul statusnya yang tidak lagi sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
    “Masih partai perorangan,” ungkap Jokowi, saat ditemui di Solo, pada Senin (9/12/2024) siang.
    Ketika ditanya mengenai pertemuannya dengan Presiden Prabowo di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Jumat (6/12/2024) malam, Jokowi menegaskan bahwa tidak ada pembahasan mengenai kemungkinan dirinya bergabung dengan Partai
    Gerindra
    .
    “Ya semua partai terbuka. (Masuk parpol) belum,” ujar dia.
    Mengenai rencana untuk bergabung dengan Partai Golkar, Jokowi kembali menegaskan bahwa dirinya belum memikirkan hal tersebut.
    Meski demikian, ia mengakui telah melakukan komunikasi terkait kemungkinan menjadi anggota kehormatan Partai Golkar.
    “Komunikasi ada, tapi belum,” ujar Jokowi.
    Terkait nasib kartu tanda anggota (KTA) dari PDI-P yang dimilikinya setelah tidak diakui lagi menjadi bagian dari partai itu, Jokowi hanya merespons dengan tertawa.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Didepak PDIP, Jokowi Disebut Tak Perlu Lagi Rumah Politik Baru – Page 3

    Didepak PDIP, Jokowi Disebut Tak Perlu Lagi Rumah Politik Baru – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PDI Perjuangan (PDIP) sudah mendepak Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dari partainya. Hal ini membuka spekulasi dirinya untuk pindah kapal.

    Meski demikian, menurut Analis Komunikasi Politik dari KedaiKOPI Hendri Satrio atau Hensat, Jokowi sebetulnya tidak lagi perlu rumah berupa partai politik.

    Pasalnya, kata dia Jokowi adalah tokoh bangsa usai pensiun sebagai kepala negara.

    “Jokowi itu sebetulnya tidak perlu bingung, ia kan tokoh bangsa, dan tokoh bangsa sudah tidak perlu rumah (partai politik), rumahnya kan negara ini, Indonesia,” kata Hensat kepada Liputan6.com, dikutip Senin (9/12/2024).

    Kecuali, lanjutnya apabila Jokowi belum merasa dirinya adalah tokoh bangsa. “(Jika) masih merasa menjadi politisi maka ia (Jokowi) memang butuh rumah politik,” kata Hensat.

    Menurut Hensat, status Jokowi sebagai anggota kehormatan Partai Golkar pun tidak memberikan kekuatan politik dalam internal parpol.

    Menurut dia, bergabungnya Jokowi sebagai anggota kehormatan hanya bakal berdampak pada elektabilitas Golkar semata.

    “Anggota kehormatan ini kan seperti ngekos atau mengontrak saja, jadi bukan rumahnya di situ. Memang agak deg-degan juga untuk memberikan Jokowi rumah dengan jejak rekam politiknya yang kuat untuk memunculkan keluarga, belah bambu, dan lain-lain,” jelas Hensat.

    Hensat menyampaikan, saat ini hanya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dapat menjadi harapan Jokowi untuk menerimanya sebagai kader partai.

    Dia menuturkan, partai besar seperti Golkar maupun Gerindra tidak akan berani untuk menetapkannya Jokowi sebagai kader. Hal ini, ujar Hensat karena rekam jejak Jokowi terkait dinasti politik.

  • Membaca Langkah Politik Jokowi Usai Dipecat dari PDIP – Page 3

    Membaca Langkah Politik Jokowi Usai Dipecat dari PDIP – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI), Joko Widodo atau Jokowi, kini tidak lagi dianggap sebagai bagian dari PDI Perjuangan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Hasto Kristiyanto, yang menegaskan status keanggotaan Jokowi dalam partai.

    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” ujar Hasto dalam konferensi pers di sekolah partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

    Namun, tiga hari kemudian, pada Jumat malam, 6 Desember 2024, Jokowi mengunjungi kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan.

    Kunjungan ini memicu spekulasi bahwa pertemuan tersebut tidak sekadar silaturahmi biasa. Peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, menduga bahwa Jokowi turut membahas dinamika politik terkini, termasuk isu pemecatannya dari keanggotaan PDIP.

    Usep mengatakan, peluang Jokowi untuk bergabung dengan partai politik tertentu sangat terbuka, apalagi ke Partai Gerindra yang notabene dipimpin oleh Prabowo Subianto.

    “Kemungkinan itu Pak Jokowi menjadi bagian dari Partai Gerindra sangat terbuka. Hubungan Prabowo dengan Jokowi sangat dekat, itu yang menjadi kemungkinan bisa terjadi,” kata Usep saat dihubungi Liputan6.com, Senin (9/12/2024).

    Namun, menurut Usep sebaiknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi king maker saja tanpa bergabung ke parpol mana pun. Sebab, pengaruh Jokowi masih sangat kuat walaupun telah lengser dari kursi kepresidenan.

    “Pak Jokowi tidak perlu lagi (gabung parpol), dia sudah jadi king maker saja menurut saya. Pak Jokowi tanpa partai bisa cawe-cawe ke sana kemari dan itu ternyata masih efektif juga,” ujar dia.

     

  • Kalau Jokowi Ingin Gabung Gerindra, Muzani: Kehormatan yang Amat Besar

    Kalau Jokowi Ingin Gabung Gerindra, Muzani: Kehormatan yang Amat Besar

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Gerindra mengaku akan mendapat kehormatan yang sangat besar jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bergabung di partai berlogo burung garuda tersebut.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (9/12/2024). 

    Adapun, dia menekankan bahwa prinsip dari Gerindra adalah partai yang terbuka. Kemudian, dia juga mengemukakan bahwa Jokowi adalah seorang mantan presiden yang memiliki jasa dan ketokohan.

    “Jika beliau mau bergabung tentu bagi kami kehormatan yang amat besar. Karena itu kami merasa mendapatkan kehormatan, tentu saja. Tetapi kan akhirnya terpulang kepada beliau semua,” katanya. 

    Lebih lanjut, Muzani menyampaikan bahwa nantinya Gerindra akan melangsungkan kongres pada Februari 2025. Dia enggan membeberkan apakah dalam kongres itu akan ada kejutan atau tidak, dia hanya mengatakan untuk tunggu saja sampai pada hari H.

    Di sisi lain, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebut untuk sementara waktu tak menyiapkan posisi apa-apa untuk Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

    “Sementara kami belum siapkan apa-apa karena kami belum tahu rencana Pak Jokowi,” kata Dasco dikutip dari Antara, Sabtu (7/12/2024). 

    Dia menyebut Gerindra pada prinsipnya terbuka kepada siapa pun sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto. 

    “Tetapi, kan tidak tahu apa Pak Jokowi mau masuk Gerindra atau punya rencana lain,” kata Dasco.

    Sementara itu, Presiden Prabowo saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan Jokowi bergabung dengan Gerindra yang kemudian dijawab  Gerindra terbuka bagi siapa pun. 

    “Kalau Gerindra terbuka, tetapi tentu kami enggak bisa maksa beliau masuk,” kata Prabowo di depan kediaman pribadinya, Jakarta, Jumat, menjawab pertanyaan wartawan.

  • Jokowi Sambangi Prabowo di Kertanegara, Gerindra: Pertemuan Balasan

    Jokowi Sambangi Prabowo di Kertanegara, Gerindra: Pertemuan Balasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hanyalah pertemuan balasan biasa.

    Dikatakan Muzani, pertemuan ini berlangsung lantaran Pak Jokowi ingin membalas kunjungan Pak Prabowo ke Solo pada Minggu (3/11/2024) lalu. Dengan demikian, tambahnya, tradisi silaturahmi ini adalah suatu hal yang biasa.

    “Pak Jokowi merasa pak Prabowo telah mengunjungi beliau di Solo. Maka Pak Jokowi merasa juga harus membalas atas silaturahmi Pak Prabowo ke Solo, dengan mengunjungi Pak Prabowo di Jakarta,” katanya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (9/12/2024).

    Lebih lanjut, Sekjen Gerindra yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI ini mengemukakan pertemuan itu hanya membicarakan hal yang ringan-ringan saja. 

    Muzani juga enggan membeberkan secara gamblang apakah pertemuan ini membahas soal kans Jokowi bergabung dalam partai berlogo burung garuda atau tidak. 

    “Ya secara spesifik enggak. Cuma prinsipnya kan kalau Gerindra adalah partai terbuka. Jika beliau mau bergabung tentu bagi kami kehormatan yang amat besar,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengaku bahwa alasan dirinya menemui Presiden Prabowo Subianto di kediamannya adalah sebagai bentuk kunjungan balasan. 

    Bertemu di Rumah Kertanegara, Jumat (6/12/2024). Kedua tokoh itu bertemu pukul 20.00 WIB dan selesai berbincang selama satu jam atau keluar pada pukul 21.11 WIB. 

    Jokowi pun mengaku bahwa telah tiba di Jakarta sejak sore. Kendati demikian, dirinya tak mengungkapkan bahasan apa yang akan dilakukan oleh kedua pejabat Negara itu. 

    “Beliau Pak Presiden waktu ke Merauke, kemudian mampir ke Solo ini saya pas ke Jakarta, kaya kunjungan balasan karena saya kangen,” ujarnya kepada wartawan.

  • Gerindra: Gus Miftah Tidak Melecehkan, Bisa Jadi Karena Persoalan Politis

    Gerindra: Gus Miftah Tidak Melecehkan, Bisa Jadi Karena Persoalan Politis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Miftah Maulana Habiburrahman Gus Miftah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Agama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Langkah ini diambil Miftah setelah videonya yang mengolok-olok penjual es teh saat acara pengajian di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Rabu (20/11/2024) viral di media sosial.

    Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengaku dirinya sempat menelepon Gus Miftah untuk menegur candaan bernuansa merendahkan orang tersebut.

    Abdul Wachid menegur Gus Miftah agar mengevaluasi model dakwahnya agar jangan seperti dulu saat belum menjadi bagian dari pemerintahan, meskipun saat ini sudah mengundurkan diri.

    Atas adanya polemik ini, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan dalam waktu dekat Komisi VIII bersama Kementerian Agama (Kemenag) akan membahas terkait dengan model dakwah yang harus ada batasan tertentu.

    “Sehingga yang terkait dengan kerukunan beragama dan menyangkut masalah sosial ada aturan yang dipegang oleh para dai yang turun di daerah,” jelas Abdul Wachid dalam keterangannya, Senin (9/12/2024).

    Di sisi lain, ia menilai dalam situasi dan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk, perlu melihat situasi dan kondisi, khususnya dalam berdakwah. Menurutnya, kadang kelakar itu menjadi suatu yang tidak baik dalam hal tertentu karena dianggap itu pelecehan.

    “Saya kira Gus Miftah tidak melecehkan tapi dianggap pelecehan. Bisa jadi ini karena persoalan politis atau apa, kita sedang pelajari itu. Persoalan Gus Miftah sudah selesai. Presiden sudah negur, kami di DPR Komisi VIII juga sudah negur. Saya kira ini menjadi evaluasi untuk Gus Miftah dan para dai semuanya,” pungkasnya. (Pram/fajar)

  • Daftar Perolehan Suara Calon Gubernur yang Diusung KIM Plus di Jawa dan Sumatra

    Daftar Perolehan Suara Calon Gubernur yang Diusung KIM Plus di Jawa dan Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) yang terdiri dari partai-partai besar seperti Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, dan sejumlah partai lainnya tengah mendapat perhatian besar dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

    Koalisi akbar tersebut berhasil mengamankan sejumlah wilayah pada kontestasi politik yang digelar di berbagai provinsi dan kabupaten/kota, termasuk di Pulau Jawa dan Sumatra. Partai-partai dalam koalisi ini telah mengusung sejumlah calon kepala daerah yang bersaing ketat di beberapa wilayah strategis.

    Bahkan, sejumlah pasangan calon (paslon) yang didukung koalisi gemuk ini pun mendapatkan kemenangan besar di sejumlah daerah.

    Berikut ini adalah daftar perolehan suara calon kepala daerah yang didukung oleh KIM Plus di beberapa provinsi utama di Pulau Jawa dan Sumatra berdasarkan hasil sementara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024:

    Sumatera Utara

    Bobby Nasution-Surya yang diusung oleh KIM Plus menjadi kandidat yang unggul dalam hitung cepat atau quick count Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024 dengan memperoleh suara 63,08 persen.

    Sementara itu, pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala memperoleh 36,92 persen suara berdasarkan hasil quick count.

    Bobby-Surya didukung oleh 10 partai politik yang terdiri dari sembilan partai pemilik kursi di DPRD Sumut yakni Gerindra, Golkar, NasDem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Perindo dan PPP.

    Sumatra Barat

    Mahyeldi dan Vasco Ruseimy juga menjadi paslon unggul dalam kontestasi Pilkada Sumbar 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Sumbar pada Minggu (8/12/2024) paslon tersebut meraih 77,12 persen suara atau meraih suara dari 1.757.612 pemilih. Kedua tokoh ini didukung oleh Gerindra, PKS, Demokrat, PBB, dan Perindo.

    Sumatra Selatan

    Herman Deru-Cik Ujang (HDCU) memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel 2024. Paslon yang didukung Nasdem, Demokrat, PKS, PSI, PBB, dan Perindo ini meraih total 51 persen suara pemilih atau sebanyak 2.220.437 suara

    Sedangkan paslon 02 Eddy Santana Putra-Riezky Aprilia (ERA) sebanyak 1.082.241 suara, dan paslon 03 Mawardi Yahya-RA Anita Noeringhati (Matahati) sebanyak 999.141 suara.

    Lampung

    Rahmat Mirzani Djausal-Jihan Nurlela hampir dipastikan menjadi paslon gubernur terpilih pada Pilkada Lampung 2024. Paslon yang didukung partai politik Gerindra, PKB, PKS, Nasdem, Demokrat, Golkar, dan PAN ini mendapat perolehan 3.300.681 suara.

    Bahkan, paslon ini unggul jauh dari pesaingnya yakni pasangan Arinal Djunaidi-Sutono yang diusung PDI Perjuangan. Arinal-Sutono mendapatkan perolehan sebanyak 691.076 suara. Pada pleno tersebut, Mirza-Jihan menang di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

    Banten

    Andra Soni-Dimyati Natakusumah yang diusung oleh 10 partai politik yakni Partai Gerindra, PKS, Demokrat, NasDem, PKB, PAN, PPP, PSI berhasil unggul dalam hitung cepat atau quick count Pilkada Banten 2024.

    Berdasarkan hasil quick count dengan 100 persen suara yang masuk, pasangan Andra Soni-Dimyati memperoleh suara 57,52 persen. Sedangkan pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumadi memperoleh 42,48 persen suara berdasarkan hasil quick count.

    Jawa Barat

    Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan menjadi paslon unggul dalam hitung cepat atau quick count Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2024 dengan memperoleh suara 61,16 persen.

    Sementara itu, pasangan Ahmad Syaikhu-Ilham Akbar Habibie memperoleh 20,07 persen suara, pasangan Acep Adang Hidayat-Gitalis Dwi Natarina mendapat 9,67 persen suara, dan pasangan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja mendapat 9,10 persen suara.

    Pada Pilkada Jawa Barat, KIM plus terpecah dalam mengusung calon gubernur. Dedi-Erwan diusung Koalisi Indonesia Maju di antaranya beranggotakan Gerindra, Golkar, PAN, PSI, dan Demokrat.

    Jawa Tengah

    Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen yang sempat mendapat dukungan langsung dari Presiden Prabowo Subianto itu unggul dengan memperoleh 59,38 suara. Sedangkan lawannya Andhika Perkasa dan Hendrar Prihadi yang diusung PDIP mendapat 40,62 persen suara.

    Luthfi-Taj Yasin didukung oleh belasan Parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus seperti PKB, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKS, PAN, PPP. Lalu, PSI, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Bulan Bintang, Perindo, dan Prima.

    Jawa Timur

    Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak unggul dibandingkan dua rivalnya dalam hitung cepat atau quick count Pilkada Jawa Timur (Jatim) 2024 dengan torehan 57,23 persen suara.

    Khofifah-Emil didukung oleh belasan parpol KIM Plus yakni PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, PSI, PKS, Perindo, NasDem, Partai Buruh, Partai Gelora, PBB, PKN.

    Di urutan kedua adalah Paslon nomor urut 3 Tri Rismaharini (Risma)-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) yang diusung PDIP sebanyak 34,61 persen.

  • Profil Wakil Bupati Maros Suhartina Bohari Akui Pakai Narkoba, Gagal di Pilkada 2024, Harta Rp 24 M

    Profil Wakil Bupati Maros Suhartina Bohari Akui Pakai Narkoba, Gagal di Pilkada 2024, Harta Rp 24 M

    GELORA.CO  – Berikut profil dari Wakil Bupati Maros Suhartina Bohari yang mengakui pakai narkoba.

    Fakta Suhartina Bohari pakai narkoba dibenarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan (Sulsel), Brigjen Budi Sajidin.

    Budi dalam kesempatannya sudah mewawancarai Suhartina Bohari.

    “Hasil wawancara, dia mengakui (menggunakan narkoba),” katanya, dikutip dari TribunMaros.com, Senin (9/12/2024).

    Budi melanjutkan penjelasannya, selain wawancara, dirinya juga melakukan prosedur tes urine kepada Suhartina Bohari.

    Bukan satu kali, tes urine bahkan dilaksanakan sebanyak tiga kali dengan hasil semua positif narkoba.

    Tes dilakukan menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 lalu, karena yang bersangkutan ingin maju.

    Budi sempat tidak percaya Suhartina Bohari pakai barang haram tersebut.

    “Saya terima laporan kalau hasilnya positif, saya minta cek lagi, masa Wakil Bupati pakai narkotika,” tambahnya.

    Budi menambahkan, tidak tinggal diam dengan Suhartina Bohari positif narkoba jenis metamfetamin.

    Ia sudah mengirimkan undangan untuk mengikuti program rehabilitasi.

    Namun, Suhartina Bohari belum memberikan respons.

    “Kita sudah undang rehab, karena tanggung jawab kita adalah mengobati. Tolong sampaikan ke beliau, baik-baik, kita obati ya,” akunya.

    Terakhir Budi menegaskan, Suhartina Bohari bisa saja diseret ke jalur hukum apabila ada indikasi tergabung dalam jaringan peredaran narkoba.

    “Kalau dia jaringan, kita proses hukum. Kalau dia korban, kita lakukan rehabilitasi. Kalau jaringannya terungkap dan ternyata ada, maka proses hukumnya lanjut,” tutupnya.

    Profil Suhartina Bohari

    Dikutip dari ppid.maroskab.go.id, Suhartina Bohari lahir pada 13 Juli 1981.

    Perempuan berumur 43 tahun itu bernama Suhartina binti H Bohari lebih dikenal dengan nama Suhartina Bohari atau Tina Bohari ini 

    Ia menghabiskan masa kecil di tanah kelahirannya.

    Suhartina Bohari pernah tercatat bersekolah di:

    – SD Muhammadiyah Maros, lulus tahun 1993

    – SMP Baju Bodoa Maros, lulus tahun 1996

    – SMA Ramah Sejahtera Maros, lulus tahun 1999

    – S1 Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar, lulus tahun 2006

    Sedangkan karier politiknya dimulai saat dirinya bergabung dalam Partai Bintang Reformasi (PBR) Kabupaten Maros.

    Ia kemudian berpindah ke Partai Amanat Nasional (PAN).

    Puncaknya karier politiknya, Suhartina Bohari terpilih menjadi Wakil Bupati Maros di Pilkada 2021.

    Ia mendampingi H.A.S. Chaidir Syam.

    Berikut perjalan karier Suhartina Bohari selengkapnya:

    – Wakil Bendahara DPC PBR Kab. Maros

    – Ketua DPC PBR Kab. Maros

    – Wakil Ketua DPC PAN Kab. Maros

    – Wasekjen DPP PAN

    – Sekretaris MPO Pemuda Pancasila Kab. Maros

    – Anggota DPRD Kab Maros (2009 – 2019)

    – Ketua Yayasan Ponpes Hj. Hania Maros

    – Wakil Bupati Maros (2021-2024)

    Gagal di Pilkada 2024

    Suhartina Bohari sempat mencoba peruntungannya kembali dengan maju di Pilkada 2024.

    Ia mendaftarkan diri bersama pasangan sebelumnya Chaidir Syam.

    Keduanya mendatangi KPU Maros Rabu (28/8/2024).

    Chaidir Syam-Suhartina Bohari kala itu mengklaim didukung 16 parpol.

    Diantaranya Golkar,PAN, PDIP, Nasdem, Gelora, Hanura, PPP, PKS, Perindo, Gerindra PBB, PKB, Demokrat, PSI, Partai Buruh dan PKN.

    Pasangan petahana ini menargetkan menang 80 persen suara masyarakat.

    Namun pasangan ini kandas di tengah jalan.

    Chaidir Syam-Suhartina Bohari dinyatakan Takak Syarat (TMS) alias tak lolos hasil pemeriksaan kesehatan.

    “Kami telah memberikan hasil pemeriksaan dan verifikasi dokumen syarat calon. Hasil pemeriksaan kesehatan untuk calon bupati memenuhi syarat dan wakil bupati tidak memenuhi syarat,” ujar Ketua KPU Maros, Jumaedi, Sabtu (7/9/2024) lalu, dikutip dari Tribun-Timur.com.

    Pada akhirnya, Pilkada Maros 2024 hanya diikuti oleh satu pasangan calon.

    Yakni Chaidir Syam yang memiliki pasangan baru A. Muetazim Mansyur melawan kotak kosong.

    KPU Maros menetapkan Chaidir Syam-A Muetazim Mansyur mengalahkan perolehan suara kotak kosong setelah meraih dukungan lebih dari 60 persen pemilih yang datang ke TPS.

    Penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara pilkada ini ditetapkan di Aula KPU Maros, Rabu (4/12/2024). 

    Paslon Chaidir Syam-A Muetazim Mansyur meraih 121.892 atau 64,01 persen suara, sedangkan kotak kosong hanya meraih 68.527 atau 35,99 persen suara.

    Harta kekayaan Suhartina Bohari

    Suhartina Bohari memiliki harta kekayaan mencapai Rp.24.262.373.799 yang dilaporkan pada 10 Januari 2023 di LHKPN KPK.

    Berikut rincian lengkapnya:

    Tanah Dan Bangunan Rp. 23.677.560.000

    1. Tanah Seluas 2470 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 370.500.000

    2. Tanah Seluas 5400 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 810.000.000

    3. Tanah Seluas 3612 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 361.000.000

    4. Tanah Seluas 3086 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 1.000.000.000

    5. Tanah Seluas 1425 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 213.750.000

    6. Tanah Seluas 5900 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 885.000.000

    7. Tanah Seluas 9871 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 987.100.000

    8. Tanah Seluas 8418 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 168.360.000

    9. Tanah Dan Bangunan Seluas 545 M2/545 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 3.000.000.000

    10. Tanah Seluas 201 M2 Di Kab / Kota Maros, Hasil Sendiri Rp. 201.000.000

    11. Tanah Seluas 400 M2 Di Kab / Kota Maros, Hasil Sendiri Rp. 400.000.000

    12. Tanah Dan Bangunan Seluas 318 M2/318 M2 Di Kab / Kota Maros, Hasil Sendiri Rp. 318.000.000

    13. Tanah Seluas 13888 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 1.388.800.000

    14. Tanah Seluas 50091 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 5.009.100.000

    15. Tanah Seluas 15596 M2 Di Kab / Kota Gowa, Hasil Sendiri Rp. 1.559.600.000

    16. Tanah Seluas 311 M2 Di Kab / Kota Gowa, Hasil Sendiri Rp. 31.100.000

    17. Tanah Seluas 38550 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 3.855.000.000

    18. Tanah Seluas 179 M2 Di Kab / Kota Kota Makassar , Hasil Sendiri Rp. 107.400.000

    19. Tanah Seluas 4293 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 643.950.000

    20. Tanah Seluas 2015 M2 Di Kab / Kota Maros, Hasil Sendiri Rp. 1.007.500.000

    21. Tanah Seluas 71 M2 Di Kab / Kota Bone, Hasil Sendiri Rp. 7.100.000

    22. Tanah Seluas 13533 M2 Di Kab / Kota Maros, Hasil Sendiri Rp. 1.353.300.000

    Alat Transportasi Dan Mesin Rp. 200.000.000

    1. Mobil, Toyota Innova Tahun 2017, Hasil Sendiri Rp. 200.000.000

    Harta Bergerak Lainnya Rp. 210.000.000

    Surat Berharga Rp. —-

    Kas Dan Setara Kas Rp. 51.544.731

    Harta Lainnya Rp. —-

    Utang Rp. —-

    Total Harta Kekayaan (Ii-Iii) Rp. 24.139.104.73

  • Soal Pengganti Miftah, Dasco: Posisi Itu Boleh Diisi dan Boleh Tidak

    Soal Pengganti Miftah, Dasco: Posisi Itu Boleh Diisi dan Boleh Tidak

    Soal Pengganti Miftah, Dasco: Posisi Itu Boleh Diisi dan Boleh Tidak
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Harian Partai
    Gerindra
    , Sufmi Dasco Ahmad bicara mengenai posisi
    Utusan Khusus Presiden
    Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan yang ditinggal
    Miftah Maulana
    Habiburrahman.
    Menurut Dasco, posisi tersebut bisa diisi oleh orang baru. Tetapi, bisa juga tidak dicari penggantinya.
    “Posisi itu boleh diisi dan boleh tidak diisi,” kata Dasco di depan kediaman pribadi Presiden
    Prabowo
    di Jalan Kertanegara Jakarta pada Jumat, 6 Desember 2024, dikutip dari tayangan Kompas TV.
    Dasco menjelaskan bahwa Utusan Khusus Presiden berbeda dengan nomenklatur di Kabinet Merah Putih.
    “Sebenarnya kan kalau
    utusan khusus presiden
    itukan tidak seperti nomenklatur di kabinet yang kalau dia berhenti posisinya kemudian masuk di nomenklatur itu,” ujarnya.
    Menurut Dasco, posisi Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan dibuat karena ketia itu Miftah Maulana dinilai memiliki perhatian terhadap toleransi umat beragama.
    “Nomenklatur itu kan dibuat karena memang
    Gus Miftah
    itu dia mempunyai perhatian yang besar terhadap toleransi umat beragama dan juga banyak keliling daerah dalam rangka kemudian dia juga banyak melapor soal sarana prasarana keagamaan yang kurang memadai banyak di daerah-daerah,” kata Dasco.
    “Sehingga, kemudian dibuatlah utusan khusus presiden bidang toleransi kerukunan umat beragama dan prasarana keagamaan kan gitu. Sehingga posisi itu boleh diisi dan boleh tidak diisi, demikian,” ujarnya lagi.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa bakal mencari pengganti Miftah Maulana untuk mengisi posisi Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.
    “Nanti kita cari ya, nanti kita cari (pengganti Miftah),” kata Prabowo di Kompleks Istana, Jakarta pada Jumat, 6 Desember 2024.
    Selain itu, Prabowo menyebut, pemerintah akan meminta pendapat majelis ulama hingga organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk usulan sertifikasi bagi pendakwah dari Kementerian Agama (Kemenag).
    “Ya nanti kita lihat kalangan yang mengerti masalah ini semua, nanti mungkin mereka akan kasih masukkan ya, majelis ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan dan sebagainya, nanti kita minta pendapat mereka,” kata Prabowo.
    Diketahui, semua berawal dari viralnya potongan video yang memperlihatkan Miftah tengah mengolok-olok pedagang es teh dalam sebuah acara keagamaan.
    ”
    Es tehmu jik akeh ora
    ? (Es tehmu masih banyak enggak?) Masih?
    Yo kono didol, g*bl*k
    (ya, sana dijual).
    Dolen dhisik, engko nek durung payu yo wis
    , takdir (jual dulu, nanti kalau belum laku ya sudah, takdir),” kata Miftah dalam potongan video viral tersebut.
    Perlakuan Miftah itu lantas menuai kritik hingga hujatan dari warganet. Bahkan, muncul sejumlah petisi yang meminta Miftah mundur atau dicopot dari jabatan Utusan Khusus Presiden.
    Padahal, Miftah diketahui telah menemui langsung pedagang es teh yang bernama Sunhaji tersebut untuk meminta maaf.
    Hingga akhirnya, Miftah Maulana memutuskan mengundurkan diri dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan di Kabinet Meah Putih.
    “Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan,” ujar Miftah dalam konferensi pers di Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta, Jumat.
    Miftah Maulana menegaskan bahwa keputusan mundur itu diambil tanpa desakan dari pihak manapun. Melainkan, didasarkan atas rasa cinta, hormat dan tanggung jawabnya kepada Presiden Prabowo Subianto serta kepada bangsa dan negara.
    “Keputusan ini saya ambil atas rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat,” ujar Miftah.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.