partai: Gerindra

  • Tingkah Anak Mulan Jameela Nangis Seketika Diam usai Diberi Gepokan Uang, Istri Ahmad Dhani: Hiburan

    Tingkah Anak Mulan Jameela Nangis Seketika Diam usai Diberi Gepokan Uang, Istri Ahmad Dhani: Hiburan

    TRIBUNJATIM.COM – Penyanyi sekaligus anggota DPR RI, Mulan Jameela membagikan momen putra bungsunya, Muhammad Ali.

    Tingkah anak bungsu Mulan dan Ahmad Dhani itu menuai sorotan.

    Bagaimana tidak, Ali yang menangis seketika diam usai diberikan segepok uang oleh ayahnya.

    Mulan tak menjelaskan kapan tepatnya video tersebut diambil.

    Hanya saja Ali terlihat masih sangat kecil.

    Video tersebut menjadi hiburan bagi keluarga kecil Ahmad Dhani dan Mulan Jameela saat ini.

    Dimana putra bungsu Ahmad Dhani tersebut kini sudah berusia 8 tahun, ia lahir pada 4 Juni 2016 lalu.

    Dalam video yang dibagikan Mulan lewat media sosial pribadinya itu, ia mengaku lucu melihat bagaimana putranya menangis kemudian langsung diam setelah dibujuk sang ayah.

    Ahmad Dhani menggendong serta memberikan gepokan uang lembaran ratusan ribu kepada putra bungsunya.

    Lucunya, Muhammad Ali pun langsung terdiam setelah menerima uang tersebut.

    “Ali.. kamu lucu bangetttt”, tulis Mulan Jameela, dikutip dari Tribun Batam pada Minggu (15/12/2024).

    Selanjutnya, Mulan menjelaskan jika tidak ada maksud lain dirinya mengunggah video lama tersebut di sosial media.

    “Maaf ya gaess,, tidak ada niatan apapun, posting ini hanya mengenang kejadian lucu dan sekedar hiburan untuk keluargaku”, sambung mantan rekan duet Maia Estianty ini.

    Kebiasaan Ahmad Dhani tersebut rupanya malah berimbas baik terhadap Ali.

    Tingkat anak bungsu Mulan Jameela disoroti. (Instagram)

    Putra bungsu Dhani dan Mulan itu disebut menjadi sosok yang pintar menabung.

    Hal itu disampaikan Mulan Jameela dalam caption dengan mengaitkan kebiasaan Ahmad Dhani ketika membujuk Ali menangis dengan uang.

    “Ayah @ahmaddhaniofficial selalu ada cara biar anak2 berhenti nangis…

    Dan lucunya sampai sekarang Ali ini paling pinter nabing tp dia ga pelit.

    MashaaAllah,” tutup Mulan Jameela.

    Di sisi lain, Ahmad Dhani melarang Shafeea Ahmad pacaran disorot. 

    Diketahui, Shafeea merupakan anak Ahmad Dhani dan Mulan Jameela. 

    Adik perempuan Al, El, dan Dul ini kini berusia 13 tahun. 

    Menurut Mulan Jameela, kini Shafeea sudah mulai punya crush atau sosok laki-laki yang ditaksir. 

    Namun Shafeea ternyata dilarang ayahnya, Ahmad Dhani pacaran, karena usianya masih 13 tahun. 

    Ahmad Dhani meminta putrinya untuk tak memikirkan soal asmara di usianya yang sekarang.

    “Wah belumlah gila,” kata Dhani.

    Sebelumnya, Mulan Jameela pun sempat meminta putrinya itu untuk tidak berpacaran.

    Walaupun, Mulan mengetahui jika Shafeea memiliki crush atau lelaki yang disuka.

    Dikatakan Mulan, ia memperbolehkan anaknya pacaran saat usia 19 tahun.

    “Masih kecil anaknya. Nanti saja diobrolinnya kalau sudah 19 tahun,” katanya.

    Istri Ahmad Dhani ini berharap Shafeea bisa mengembangkan kariernya.

    Bukan tanpa alasan, Mulan melihat Shafeea memiliki jiwa seni music yang tinggi.

    “Dia bakatnya gede banget cuma belum mau ya. Mudah-mudahan ya mau, tapi aku orangnya nggak maksa,” pungkasnya.

    Sikap Ahmad Dhani dan Mulan Jameela saat putrinya remaja dan mulai punya crush disorot. Tegas melarang pacaran. (Instagram)

    Pernah curhat punya sifat sama-sama cemburuan, Mulan Jameela mendadak ungkap pergulatan daalam rumah tangganya dengan Ahmad Dhani. 

    Ada apa dengan pasangan selebriti ini? 

    Ahmad Dhani dan Mulan Jameela merupakan salah satu pasangan selebriti yang kerap terlihat adem ayem. 

    Meskipun bukan tanpa cobaan, rumah tangga Ahmad Dhani dan Mulan Jameela terbukti tetap kokoh selama lebih dari satu dekade.

    Terlebih lagi, pernikahan mereka telah dikaruniai dua anak, Safeea dan Ali.

    Kerap terlihat kompak, Mulan Jameela baru-baru ini curhat perdebatannya dengan Ahmad Dhani. 

    Menurut Mulan, hal ini dipicu oleh kesibukan mereka dalam mempersiapkan lagu baru.

    Tak disangka, Mulan dan Dhani sempat berselisih soal lirik lagu yang sedang mereka garap bersama.

    “Capek banget abis gulat sama paksu gara2 lirik lagu baru

    Siap2 ya BalaDewa BalaDewi Bakal ada lagu baru,” tulis Mulan.

    Dalam foto yang diunggahnya, terlihat Ahmad Dhani fokus menatap layar komputer besar, sementara Mulan duduk di belakangnya.

    Melansir dari Kompas.com, Jarang membahas secara terbuka mengenai kehidupan rumah tangganya dengan musisi Ahmad Dhani, penyanyi Mulan Jameela kini berbagi cerita tentang bagaimana mereka menjaga komunikasi.

    Menurut Mulan, ia dan Ahmad Dhani selalu memberi kabar dan saling bertanya satu sama lain saat menjalani kegiatan sehari-hari.

    “Kami dua-duanya sama-sama cemburuan,” ucap Mulan Jameela, ditemui di daerah Ampera, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2023).

    Mereka mengatasi rasa cemburu dengan bertemu secara langsung.

    Sementara itu, untuk mengatasi rasa rindu saat terpisah oleh jarak dan waktu, keduanya memanfaatkan teknologi.

    “Ya ketemu lah, kalau lagi di luar kota video call kadang-kadang.

    Teknologi sudah canggih, kalau lagi kangen lihat wajahnya ya video call aja,” ujar Mulan Jameela.

    Mulan juga sering menemani Ahmadi Dhani dalam kegiatannya bersama Partai Gerindra.

    Infomasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Partai Ummat Ikut Senada dengan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD – Halaman all

    Partai Ummat Ikut Senada dengan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – DPP Partai Ummat turut memberikan respons terhadap wacana yang diutarakan Presiden RI Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk efisiensi anggaran negara.

    Ketua Umum DPP Partai Ummat Ridho Rahmadi menyatakan, pihaknya mendukung gagasan dari Prabowo tersebut.

    “Partai Ummat menyambut baik gagasan ini. Partai Ummat menganggap ide Presiden Prabowo untuk kembali memberikan kewenangan kepada DPRD dalam memilih kepala daerah sebagai terobosan yang bagus untuk menghemat anggaran negara,” kata Ridho dalam keterangannya, Minggu (15012/2024).

    Menurut Ridho, proses kontestasi Pilkada yang terjadi belakangan ini di Indonesia sangat mahal.

    Bahkan kata dia, kerap terjadi campur tangan pemodal untuk kembali meraup keuntungan nantinya jika pasangan calon yang didukungnya terpilih.

    “Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk memenangkan Pilkada memerlukan biaya yang sangat mahal sehingga biasanya dibiayai oleh para pemodal dengan harapan keuntungan setelah calon yang mereka dukung terpilih,” ujar dia.

    Kondisi tersebut menurut dia, jika dibiarkan akan berefek pada gagalnya upaya pembangunan yang bisa menyejahterakan rakyat. 

    Pasalnya menurut Ridho, upaya balik modal dari pemilik uang dalam Pilkada sangat menonjol dibandingkan untuk anggaran kesejahteraan.

    “Logika pilkada kita sekarang itu sudah seperti bisnis atau investasi, jika menang bukan rakyat yang untung tapi para bandar pilkada yang untung. Apa kondisi ini mau kita biarkan terus berlarut?” tandas Ridho. 

    Sebelumnya, Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengusulkan adanya perubahan sistem politik di Indonesia. Nantinya, eks Danjen Kopassus itu mengusulkan kepala daerah untuk dipilih dari DPRD.

    Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam puncak perayaan HUT ke-60 partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo pun mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut. Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.

    “Ketua umum partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir,” kata Prabowo.

    Prabowo pun mengingatkan bahwasanya sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari. Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

    Ia pun memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.

    “Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien gak keluar duit, efisien, kaya kita kaya,” tegasnya.

    Dengan begitu, kata Prabowo, anggaran negara bisa dipakai untuk keperluan program pemerintah lainnya. Misalnya, makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah.

    Lalu, Prabowo pun menyentil para ketua umum parpol yang hadir dalam acara HUT Golkar tersebut. Dia pun berkelakar semuanya bisa memutuskan perubahan sistem politik pada malam ini.

    “Banyak ketua umum (parpol) ini sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana? kalau saya, jangan terlalu dengarkan konsultan-konsultan asing, sekali lagi saya tidak mau mengajak, kita anti orang asing, tidak, tapi belum tentu mereka mikirin kita kok,” tutupnya.

     

  • Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Riza Patria: Anggaran Besar Pilkada Bisa untuk Pembangunan

    Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Riza Patria: Anggaran Besar Pilkada Bisa untuk Pembangunan

    Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Riza Patria: Anggaran Besar Pilkada Bisa untuk Pembangunan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Politikus Partai Gerindra sekaligus Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Ahmad Riza Patria menyinggung mengenai tingginya
    anggaran Pilkada
    .
    Menurut dia, anggaran yang besar tersebut sebenarnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pangan.

    Anggaran Pilkada
    itu luar biasa besar, dan jika dialihkan untuk kepentingan lain, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh rakyat,” kata Ahmad Riza di Jiexpo Kemayoran, Sabtu (14/12/2024).
    Ia menekankan pentingnya mencari titik keseimbangan antara pengembangan demokrasi dan prioritas kebutuhan masyarakat.
    “Saya mengerti, memahami, pada akhirnya nanti kita semua tahu bahwa demokrasi kita harus terus kita kembangkan,” kata Riza
    “Tapi juga ada kepentingan-kepentingan prioritas yang harus kita dahulukan. Seperti kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” tegas dia.
    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara seperti Malaysia, Singapura, dan India jauh lebih efisien pemilihan kepala daerahnya.
    Menurut dia, negara tetangga hanya melaksanakan pemilihan satu kali, yakni untuk anggota DPRD saja. Selebihnya, DPRD lah yang memilih bupati hingga gubernur.
    Prabowo lantas membandingkan dengan sistem pemilihan di Indonesia yang bisa menghabiskan anggaran triliunan rupiah untuk 1-2 hari saja.
    Hal tersebut Prabowo sampaikan saat menghadiri HUT Golkar di Sentul, Kamis (12/12/2024) malam.
    “Ketum Partai Golkar salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDI-P, kawan-kawan partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh politik masing-masing,” ujar Prabowo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jadi Penyebab Ahok Keluar dari Gerindra, Kini Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Muncul Lagi di Era Prabowo

    Jadi Penyebab Ahok Keluar dari Gerindra, Kini Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Muncul Lagi di Era Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pada September 2014, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok secara resmi keluar dari Partai Gerindra.

    Langkah tersebut diambil Ahok sebagai bentuk ketidaksetujuannya terhadap sikap partai terkait mekanisme pemilihan kepala daerah.

    Saat itu, Gerindra mendorong pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, bukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat.

    Hal itu diungkapkan pemerhati sosial politik, Jhon Sitorus, saat merespons wacana pemilihan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Bukan lagi pemilihan langsung oleh masyarakat.

    Menurut Jhon Sitorus, mekanisme pemilihan melalui DPRD berpotensi merugikan demokrasi karena menghilangkan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkompetisi secara adil.

    Ia menilai, pemilihan langsung membuka peluang bagi figur-figur non-elit politik seperti Ahok, Tri Rismaharini, Hendrar Prihadi, Joko Widodo, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Ridwan Kamil untuk bertarung dan menjadi kepala daerah.

    “Pemilihan melalui DPRD hanya akan menguntungkan mereka yang berasal dari ‘darah biru’ politik. Sedangkan pemilihan langsung memberikan kesempatan kepada semua orang, termasuk yang tidak memiliki latar belakang keluarga atau koneksi politik,” ujar Jhon Sitorus.

    Namun kini, usulan serupa kembali mencuat. Presiden Prabowo Subianto, yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk menghidupkan wacana tersebut.

    Hal ini memicu kontroversi di kalangan masyarakat dan pengamat politik, yang mempertanyakan arah reformasi demokrasi di Indonesia.

  • Profil Elza Syarief yang Kritis di ICCU dan Kasus Besar yang Pernah Ditangani

    Profil Elza Syarief yang Kritis di ICCU dan Kasus Besar yang Pernah Ditangani

    Jakarta, Beritasatu.com – Elza Syarief adalah salah satu advokat senior di Indonesia yang dikenal karena keterlibatannya dalam sejumlah kasus besar dan kontroversial. 

    Elza Syarief yang kini dirawat di ICCU akibat serangan jantung di Rumah Sakit Siloam, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pernah menangani kasus tukar guling Bulog-Goro hingga korupsi mantan Bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

    Lahir pada 24 Juli 1957 di Jakarta, Elza Syarief meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Jayabaya pada 1987. Ia melanjutkan pendidikan ke jenjang magister dan doktor di bidang hukum bisnis di Universitas Padjadjaran (Unpad). Kedua gelarnya diperoleh dengan predikat cum laude. Ia dikenal sebagai sosok yang tekun dan berdedikasi dalam memperdalam ilmu hukum.

    Disarikan dari berbagai sumber, Minggu (15/12/2024), Elza memulai karier di bidang hukum dengan bergabung pada Ikatan Warga Satya, komunitas mantan anggota CPM dan POM AD. Ia juga sempat bekerja di firma hukum milik OC Kaligis, salah satu pengacara terkenal di Indonesia, sebelum mendirikan firma hukumnya sendiri, Elza Syarief & Partners, pada 1991.

    Elza dikenal sebagai advokat yang memiliki kepribadian simpatik, tenang, dan sabar. Keahlian serta dedikasinya membuatnya dipercaya menangani banyak kasus besar, baik di tingkat nasional maupun internasional.

    Kasus-kasus besar yang ditangani Elza Syarief: 
    1. Kasus tukar guling Bulog-Goro
    Salah satu momen yang melambungkan nama Elza Syarief adalah keterlibatannya sebagai kuasa hukum Tommy Soeharto dalam kasus tukar guling antara Bulog dan Goro. Berkat kemampuannya, Tommy berhasil bebas dari jerat hukum.

    2. Kasus korupsi Nazaruddin
    Elza juga terlibat dalam pembelaan terhadap Nazaruddin dalam kasus korupsi wisma atlet dan sejumlah kasus lainnya.

    3. Kasus selebriti
    Elza juga kerap menangani berbagai kasus selebriti, seperti perceraian Maia Estianty dengan Ahmad Dhani, sengketa hukum antara Cinta Laura dan MD Entertainment, perceraian Kristina dengan Al Amin Nasution, masalah hukum yang melibatkan Tamara Bleszynski, Nikita Willy, Jessica Iskandar, dan banyak lainnya.

    4. Kasus politik dan HAM
    Elza menjadi kuasa hukum untuk sejumlah jenderal yang dituduh melakukan pelanggaran HAM. Ia juga tergabung dalam Tim Merah Putih, tim hukum yang menggugat hasil Pilpres 2014 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Kiprah di dunia pendidikan dan politik
    Selain sebagai advokat, Elza Syarief juga aktif sebagai akademisi. Ia mengajar di berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Jayabaya, Universitas Tarumanagara, dan Universitas 17 Agustus. Elza juga dikenal sebagai politisi karenapernah menjadi anggota Partai Hanura, Gerindra, dan Partai Berkarya. Di sejumlah parpol itu Elza menjabat posisi strategis, seperti ketua perempuan dan ketua Mahkamah Partai.

    Pengakuan internasional
    Elza Syarief juga sering menjadi pembicara dalam konferensi internasional dan telah menerima penghargaan dari berbagai universitas dunia, seperti Harvard University, University of Cambridge, dan Oxford University. Ia juga pernah diundang sebagai duta perdamaian oleh Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL)), organisasi perdamaian internasional yang bertujuan mewujudkan perdamaian dunia dan mengakhiri perang.

    Rekan sesama pengacara, Farhat Abbas mengatakan Elza Syarief memang memiliki riwayat penyakit jantung. Hanya saja kondisi itu semakin diperburuk oleh upaya pengembalian dana senilai Rp 55 miliar oleh kelompok UMKM yang dimotori Andi Muhammad Rifaldy. Farhat Abbas mengeklaim upaya tersebut merupakan bentuk teror atau rongrongan terhadap Elza Syarief hingga akhirnya membuat pengacara tersebut mengalami serangan jantung.

  • Membangun Banten, Pendekar 08 Berkomitmen Kawal Kepentingan Rakyat

    Membangun Banten, Pendekar 08 Berkomitmen Kawal Kepentingan Rakyat

    Tangerang Selatan: Wakil Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), M. Qodari, menghadiri acara silaturahmi yang digelar relawan Pendekar 08 di Kampung Buaran, Lengkong Karya, Tangerang Selatan, Sabtu 14 Desember 2024. Kegiatan menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara relawan dan masyarakat.

    Dalam sambutannya, Qodari memberikan apresiasi atas inisiatif relawan Pendekar 08 yang tetap aktif menyelenggarakan kegiatan bermakna, baik sebelum maupun sesudah Pilkada.

    “Selamat atas kegiatan hari ini. Luar biasa. Pendekar 08 benar-benar menunjukkan jiwa yang pantang menyerah, selalu hadir di tengah masyarakat, kapan pun dan di mana pun,” ujar Qodari.

    Mengingat tradisi pendekar di Banten, Qodari menyebut relawan Pendekar 08 harus memiliki keberanian dan semangat seperti Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, relawan ini memiliki peran penting sebagai penyambung lidah masyarakat.

    “Pendekar sejati di Republik Indonesia itu Pak Prabowo Subianto. Beliau adalah simbol perjuangan yang tak pernah menyerah. Itulah jiwa pendekar sejati yang harus kita teladani,” katanya.

    Ia mencontohkan perjalanan politik Prabowo yang penuh tantangan, mulai dari mendirikan Partai Gerindra pada 2008 hingga perjuangan di lima kali pemilu presiden.

    “Pak Prabowo terus berjuang, meski mengalami kekalahan. Dari tahun 2004 hingga 2024, beliau menunjukkan kepada kita bahwa kegigihan akan membuahkan hasil. Ini pelajaran penting bagi generasi muda: jangan pernah menyerah,” tegasnya.

    Qodari juga menyoroti sosok Andra Soni, Gubernur Banten terpilih, yang menurutnya merupakan contoh pendekar lokal. Meskipun awalnya diragukan, Andra mampu membuktikan kekuatannya dengan kerja keras dan dukungan relawan, termasuk Pendekar 08.

    “Di Banten, kita punya pendekar hebat, Andra Soni. Surveinya dulu rendah, tapi dengan semangat pantang menyerah, ia akhirnya menang,” jelasnya.

    Qodari mendorong relawan Pendekar 08 untuk terus menjadi pembela kepentingan rakyat. Ia meminta organisasi ini hadir di seluruh wilayah Banten, tidak hanya di Tangerang Selatan, tetapi juga di Lebak, Pandeglang, Serang, dan daerah lainnya.

    “Pendekar zaman sekarang bukan lagi soal ilmu silat, tapi tentang keberanian membela kepentingan rakyat. Jadilah pendekar yang selalu mendengarkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat,” tambahnya.

    Ketua Umum Pendekar 08, Ancilla Yanny Irmella, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

    “Pendekar 08 akan menjadi mata, telinga, dan tangan Gubernur Banten untuk memastikan program-program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Ancilla.

    Ia juga menyampaikan bahwa Pendekar 08 siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah demi kemajuan Banten yang adil dan merata.

    “Kemajuan Banten bukan tanggung jawab pemerintah semata. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu demi pembangunan yang inklusif,” katanya.

    Acara silaturahmi ini juga diisi dengan berbagai aksi sosial, seperti penanaman pohon sukun, pembersihan lingkungan, dan pemberian santunan kepada anak yatim piatu.

    “Penanaman pohon ini bukan hanya untuk menghijaukan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tutur Ancilla.

    Ancilla menegaskan bahwa Pendekar 08 akan terus mengawal program-program pemerintah untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Banten.

    “Kami berharap kegiatan seperti ini dapat mempererat hubungan antara masyarakat dan pemerintah,” tutupnya.

    Acara ini juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Wibowo, tokoh agama, perwakilan pemerintah setempat, dan ratusan warga.

    Tangerang Selatan: Wakil Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), M. Qodari, menghadiri acara silaturahmi yang digelar relawan Pendekar 08 di Kampung Buaran, Lengkong Karya, Tangerang Selatan, Sabtu 14 Desember 2024. Kegiatan menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara relawan dan masyarakat.
     
    Dalam sambutannya, Qodari memberikan apresiasi atas inisiatif relawan Pendekar 08 yang tetap aktif menyelenggarakan kegiatan bermakna, baik sebelum maupun sesudah Pilkada.
     
    “Selamat atas kegiatan hari ini. Luar biasa. Pendekar 08 benar-benar menunjukkan jiwa yang pantang menyerah, selalu hadir di tengah masyarakat, kapan pun dan di mana pun,” ujar Qodari.
    Mengingat tradisi pendekar di Banten, Qodari menyebut relawan Pendekar 08 harus memiliki keberanian dan semangat seperti Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, relawan ini memiliki peran penting sebagai penyambung lidah masyarakat.
     
    “Pendekar sejati di Republik Indonesia itu Pak Prabowo Subianto. Beliau adalah simbol perjuangan yang tak pernah menyerah. Itulah jiwa pendekar sejati yang harus kita teladani,” katanya.
     
    Ia mencontohkan perjalanan politik Prabowo yang penuh tantangan, mulai dari mendirikan Partai Gerindra pada 2008 hingga perjuangan di lima kali pemilu presiden.
     
    “Pak Prabowo terus berjuang, meski mengalami kekalahan. Dari tahun 2004 hingga 2024, beliau menunjukkan kepada kita bahwa kegigihan akan membuahkan hasil. Ini pelajaran penting bagi generasi muda: jangan pernah menyerah,” tegasnya.
     
    Qodari juga menyoroti sosok Andra Soni, Gubernur Banten terpilih, yang menurutnya merupakan contoh pendekar lokal. Meskipun awalnya diragukan, Andra mampu membuktikan kekuatannya dengan kerja keras dan dukungan relawan, termasuk Pendekar 08.
     
    “Di Banten, kita punya pendekar hebat, Andra Soni. Surveinya dulu rendah, tapi dengan semangat pantang menyerah, ia akhirnya menang,” jelasnya.
     
    Qodari mendorong relawan Pendekar 08 untuk terus menjadi pembela kepentingan rakyat. Ia meminta organisasi ini hadir di seluruh wilayah Banten, tidak hanya di Tangerang Selatan, tetapi juga di Lebak, Pandeglang, Serang, dan daerah lainnya.
     
    “Pendekar zaman sekarang bukan lagi soal ilmu silat, tapi tentang keberanian membela kepentingan rakyat. Jadilah pendekar yang selalu mendengarkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat,” tambahnya.
     
    Ketua Umum Pendekar 08, Ancilla Yanny Irmella, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
     
    “Pendekar 08 akan menjadi mata, telinga, dan tangan Gubernur Banten untuk memastikan program-program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Ancilla.
     
    Ia juga menyampaikan bahwa Pendekar 08 siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah demi kemajuan Banten yang adil dan merata.
     
    “Kemajuan Banten bukan tanggung jawab pemerintah semata. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu demi pembangunan yang inklusif,” katanya.
     
    Acara silaturahmi ini juga diisi dengan berbagai aksi sosial, seperti penanaman pohon sukun, pembersihan lingkungan, dan pemberian santunan kepada anak yatim piatu.
     
    “Penanaman pohon ini bukan hanya untuk menghijaukan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tutur Ancilla.
     
    Ancilla menegaskan bahwa Pendekar 08 akan terus mengawal program-program pemerintah untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Banten.
     
    “Kami berharap kegiatan seperti ini dapat mempererat hubungan antara masyarakat dan pemerintah,” tutupnya.
     
    Acara ini juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Wibowo, tokoh agama, perwakilan pemerintah setempat, dan ratusan warga.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Menang, Prabowo Pun Senang

    Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Menang, Prabowo Pun Senang

    Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Menang, Prabowo Pun Senang
    Antropolog, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember
    PILKADA
    Jakarta 2024 tuntas satu putaran. Pasangan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, tinggal menunggu waktu penetapan KPU sebagai gubernur-wakil gubernur Jakarta terpilih. Tak ada gugatan melayang ke Mahkamah Konstitusi (MK).
    Pasangan
    Pramono-Rano
    memperoleh suara sebanyak 50,07 persen atau 2.183.239 suara dari jumlah pemilih yang menggunakan hak suara.
    Sementara itu, pasangan Ridwan Kamil-Suswono didukung 1.718.160 suara dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dipilih sebanyak 459.230 suara.
    Kepastian kemenangan pasangan jagoan PDI-P itu terjadi setelah pasangan Ridwan Kamil-Suswono memastikan tidak menggugat hasil pemilihan tersebut ke MK. Pun pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
    Publik tentu saja bertanya-tanya, mengapa pasangan Ridwan Kamil-Suswono tidak mengajukan gugatan, padahal tim hukumnya telah mempersiapkannya?
    Menurut tim hukumnya, mereka mengantongi fakta-fakta untuk mengajukan permohonan sengketa Pilkada ke MK.
    Dengan gugatan itu tentu saja diharapkan MK membuka peluang
    Pilkada Jakarta
    2024 tidak selesai satu putaran. Bila dilakukan dua putaran, bisa saja pasangan Ridwan Kamil-Suswono memenangi pertarungan, meski kalah di putaran pertama.
    Sejarah membuktikan. Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada Jakarta 2017 kalah dengan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat di putaran pertama.
    Namun, pasangan tersebut, yang waktu itu didukung oleh Ketua Umum Partai Gerindra
    Prabowo Subianto
    , menang di putaran kedua. Sejarah bisa saja terulang.
    Namun, Ridwan Kamil-Suswono mengurungkan niatnya mengulang sejarah Pilkada 2017. Mengapa?
    Menurut Ridwan Kamil, keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah bersama dan mempertimbangkan masukan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto (
    Kompas.com
    , 13/12/2024).
    Menurut hemat saya, masukan Presiden Prabowo sangat masuk akal dari sudut kepentingannya. Tentu saja kepentingan politik nasional, kepentingan Prabowo sebagai presiden.
    Kemenangan Pramono-Rano adalah fakta politik, meski lawannya juga punya fakta untuk menggugatnya. Namun, apakah ada jaminan gugatan itu dikabulkan MK? Tentu saja, tidak.
    Bila gugatan Ridwan Kamil-Suswono diteruskan, sudah pasti mengundang kegaduhan politik. Sementara itu, kemenangannya tak bisa dipastikan.
    Karena itu, bagi Prabowo, menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 tak menguntungkan secara politik. Baginya, mengendalikan KIM Plus sebagai pengusung pasangan Ridwan Kamil-Suswono, termasuk Ridwan Kamil dan Suswono sendiri, jauh lebih mudah daripada mengambil risiko kegaduhan politik akibat gugatan tersebut.
    Kegaduhan politik inilah yang dihindari Prabowo sebagai presiden. Kegaduhan politik itu sangat tidak menguntungkan Prabowo, karena tentu saja akan berbenturan dengan PDI-P sebagai pengusung pasangan Pranomo-Rano.
    Masuk akal bila Prabowo menghindarinya. Meski kalah dalam Pilpres 2024, PDI-P masih menjadi partai terbesar di Senayan.
    PDI-P memiliki kursi sebanyak 110. Disusul Golkar dengan 102 kursi, lalu berturut-turut Gerindra (86 kursi), Nasdem (69 kursi), PKB (68 kursi), PKS (53 kursi), PAN (48 kursi), dan Demokrat (44 kursi).
    Dengan kekuatan 110 kursi DPR, goyangan politik PDI-P masih menggetarkan.
    Sehari-hari, Prabowo sebagai presiden masih berkantor di Jakarta. Menurut hemat saya, ia merasa nyaman dan aman bila Jakarta dipimpin oleh Pramono-Rano yang merepresentasikan PDI-P.
    Bagaimanapun Jakarta adalah bagian penting dan strategis dalam percaturan politik nasional. Jakarta adalah episentrum politik nasional.
    Perpolitikan nasional pasca-Pemilu 2024 menyisakan “bara api” yang potensial mengganggu stabilitas politik dan pemerintahan. Tentu saja “bara api” itu menjadi beban Prabowo selaku presiden.
    Ia pasti akan berupaya memadamkan, setidaknya meredupkan. Dengan harapan tak mengganggu pemerintahannya.
    “Bara api” yang saya maksudkan adalah relasi politik Prabowo dan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI-P. Hingga kini hubungan keduanya masih belum mencair. Isu pertemuan kedua tak kunjung nyata.
    Prabowo tentu saja sangat berkepentingan terhadap Megawati dan PDI-P. Berkali-kali ia sampaikan bahwa pemerintahannya akan merangkul semua pihak, kawan maupun lawan.
    Namun, hingga Presiden Prabowo melantik Kabinet Merah-Putih, tak satu pun jabatan pembantu presiden itu diduduki kader PDI-P.
    Di luar beredar tafsir bahwa Budi Gunawan, yang dipercaya presiden sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, merepresentasikan PDI-P.
    Budi Gunawan selama ini memang dipandang sebagai tokoh yang sangat dekat dengan Megawati. Namun, tentu saja pandangan seperti itu dibantah PDI-P, mengingat Budi Gunawan bukan kader partai asuhan Megawati.
    Melihat latar belakang permasalahannya, sangat bisa dipahami bila tak mudah mencari titik temu kedua tokoh, Prabowo dan Megawati.
    Modal dasarnya ada. Kedua tokoh sangat mencintai bangsanya, rakyatnya. Prabowo dan Megawati sangat mengedepankan persatuan-kesatuan.
    Megawati pernah kecewa berat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), tapi tak menarik menteri-menterinya dari kabinet. Megawati tak ingin ada goncangan pada pemerintahan Jokowi yang ujungnya hanya akan merugikan rakyat.
    Maka, Megawati meminta menteri-menteri dari PDI-P tetap bekerja sebagaimana mestinya.
    Kedua tokoh juga pernah merajut “perkawinan” politik saat Pilpres 2009. Prabowo menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Megawati sebagai calon presiden.
    Meski kalah, tapi “perkawinan” politik itu berarti ada kecocokan pandangan politik untuk Indonesia ke depan.
    Modal itu, saya kira, mendasari semangat Prabowo untuk terus mencari jalan pertemuan dengan Megawati. Demikian pula Megawati. Bukan sekadar pertemuan sekonyong-konyong yang terkesan pragmatis, sekadar bagi-bagi kue kekuasaan, siapa cepat akan dapat.
    Prabowo tentu saja paham Megawati. Ia memang berkepentingan mengajak PDI-P berperan dalam pemerintahannya, tapi tentu saja tak sembarangan mengajak berperan.
    Megawati bukan tokoh yang mendasarkan tindakannya pada kalkulasi pragmatis, melainkan tokoh yang mempertimbangkan secara serius nilai-nilai substantif.
    Kedua tokoh memang belum bertemu secara fisik dan formal, tapi langkah-langkah politiknya terjaga, tak saling menegasi, dan memberi jalan bagi keduanya untuk lebih memastikan masa depan Indonesia yang lebih baik. Bukan menguras energi hanya untuk kegaduhan politik.
    Buktinya, di antaranya, saat pemilihan ketua DPR, tak ada kegaduhan politik, tak ada manuver yang menghalangi Puan Maharani, kader PDI-P yang juga putri Megawati Soekarnoputri. Ia terpilih kembali sebagai ketua DPR periode 2024-2029 secara aklamasi.
    Hal itu berbeda dengan pemilihan pimpinan DPR 2014-2019. Ruang sidang DPR saat itu tegang, karena manuver menghalangi hak konstitusi partai pemenang pemilu.
    Saat itu, meski memenangi Pemilu 2014, PDI-P kehilangan kursi pimpinan DPR. Tragis sekali, bukan hanya kursi ketua DPR yang melayang, tapi juga wakil ketua.
    Sidang memilih paket pimpinan yang diusung Koalisi Merah Putih: Setya Novanto (Golkar) sebagai ketua, dan empat orang wakil ketua, yakni Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fahri Hamzah (PKS).
    Karena itu, terpilihnya Puan Maharani sebagai ketua DPR 2024-2029 dengan mulus, menurut hemat saya, berkontribusi signifikan bagi relasi positif antara Prabowo dan Megawati.
    Selanjutnya, Megawati membalasnya saat pelantikan presiden-wakil presiden terpilih. Ia memang tidak menghadiri secara langsung dengan alasan kesehatan.
    Namun, Megawati memerintahkan seluruh anggota DPR dari PDI-P untuk hadir dan memberikan dukungan penuh atas pelantikan tersebut.
    Meski proses politik yang dilewati presiden-wakil presiden terpilih menyisakan kontroversi dan secara khusus melukai Megawati Soekarnoputri.
    Megawati juga mengutus secara khusus Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menyampaikan pesan khusus kepada Prabowo melalui Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani.
    “Ibu Mega telah menugaskan saya secara khusus pada 17 Oktober kemarin untuk menyampaikan pesan dan amanat beliau kepada presiden terpilih Prabowo Subianto, melalui Ketua MPR yang juga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani,” ujar Basarah di kompleks parlemen pada hari pelantikan (
    Kompas.com
    , 20/10/2024).
    Melihat latar belakang, kepentingan dan semangat Prabowo dan Megawati, menurut hemat saya, kemenangan Pramono-Rano yang diusung PDI-P tanpa diikuti kegaduhan politik merupakan momentum strategis secara politis.
    Terpilihnya Pramono-Rano dapat menjadi jembatan komunikasi yang produktif antara Megawati yang merepresentasikan PDI-P dan Presiden Prabowo. Saya yakin manfaatnya jauh lebih banyak bagi bangsa Indonesia, tak terkecuali warga Jakarta.
    Harapan itu juga tumbuh dari profil Pramono Anung yang merangkul, bersahabat. Ia bukan politikus kemarin sore.
    Pramono dikenal sebagai politikus yang mampu bekerja secara profesional, sangat memahami fatsun politik dan psikologi politik.
    Pramono juga dekat dengan tokoh-tokoh politik, termasuk Prabowo. Boleh dikatakan tak ada kendala bagi Prabowo bila gubernur Jakarta sebagai episentrum politik dipegang Pramono yang kader PDI-P dan orang kepercayaan Megawati.
    Pilkada Jakarta 2024 sungguh “happy ending”. Pramono-Rano menang, Prabowo pun senang. Kemenangan untuk Indonesia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Langkah Partai NasDem untuk Pemilu 2024

    Langkah Partai NasDem untuk Pemilu 2024

    JAKARTA – Partai NasDem segera membahas strategi menghadapi Pemilu 2024. Target mereka muluk, menang di Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang digelar lima tahun lagi dari sekarang.

    Padahal, Pemilu 2019 baru beberapa selesai dilaksanakan. Pada Pemilu 2019, Partai NasDem berada di posisi ke lima dengan perolehan 12,6 juta suara atau 9,05 persen dari suara sah nasional. 

    Sementara posisi teratas adalah PDI Perjuangan dengan 27 juta suara atau 19,33 persen. Secara berurutan dari yang teratas, PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, baru Partai NasDem.

    Partai NasDem berkoalisi dengan 10 partai untuk mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pemilu 2019. Koalisi ini melawan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang didukung Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Pada Pemilu ini, Jokowi-Ma’ruf jadi juara.

    Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan, strategi partainya menghadapi Pemilu 2024 ini akan dibahas di acara kongres, termasuk sistem dan model perekrutan calon presidennya. Kongres tersebut digelar sekaligus perayaan HUT kedelapan partai tersebut, pada 8-11 November di JiExpo Kemayoran. 

    “Mulai dari membangun koalisi, membentuk konvensi, atau model lain yang dipercaya memenuhi tiket pilpres terpenuhi atau syarat threshold terpenuhi.”

    Pada kongres nanti, sejumlah kepala daerah diundang, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur NTT Victor Laiskodat.

    Untuk Anies, dia diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan selaku tuan rumah tempat pelaksanaan kongres dan pembina politik daerah. Apalagi, kata Johnny, Anies merupakan salah satu pendiri organisasi massa NasDem. Sehingga, kesempatan itu adalah hal yang wajar.

    “Itu adalah bagian dari keluarga besar NasDem. Kami tidak akan mengingkari sejarah, riwayat, itu tercatat sebagai sejarah partai NasDem,” ucap Johnny.

    Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menambahkan, sebelum menjalankan strategi Pemilu 2024, partai ini akan fokus pada pertarungan Pemilu Kepala Daerah 2020 yang dilakukan di 19 daerah, terdiri 16 kota dan 3 kabupaten. Mereka menargetkan kemenangan 50 persen. Jumlah ini 10 persen di bawah PDIP.

    “Beberapa pilkada lalu kami mendapatkan hasil yang bagus dan saat ini adalah bagaimana mempertahankan itu dan kalau target sebanyak mungkinlah tapi minimal 50 persen.”

    Selain itu, kongres ini juga membahas tentang jabatan kursi ketua umum. Saat ini, Partai NasDem dipimpin oleh Surya Paloh dan masa jabatannya akan habis.

    Johnny mengatakan, akar rumput partai masih menginginkan Surya Paloh memimpin partai ini. Meski mendapatkan banyak dukungan, pemilihan ketua umum mesti melewati sesuai dengan AD/ART partai.

    Meski akan dipimpin Surya Paloh lagi, Johnny membantah partai ini tak menjalankan regenerasi. Menurut dia, arti regenerasi dalam partai jangan hanya diartikan dengan tetap dipilihnya satu tokoh sebagai ketua umum. Sebab, dalam kongres ini, nantinya juga ada regenerasi dari seluruh pejabat partai.

    “Kami akan menetapkan tidak hanya personel saja. Mekanisme dan tata cara di pengurus maupun rekrutmen politik eksekutif dan legislatif itu juga menjadi regenerasi bagi kami, bukan hanya ketua umum saja,” ujar Johnny.

  • Gerindra Bakal Diskusi Bersama Bahas Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Gerindra Bakal Diskusi Bersama Bahas Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jakarta

    Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, Ahmad Riza Patria, merespons soal adanya wacana kepala daerah dipilih DPRD. Riza menyebut bahwa pihaknya masih akan berdiskusi perihal tersebut.

    “Bagaimana ke depan, tentu kami akan diskusikan dan bahas bersama yang terbaik. Ada pilihan beberapa negara seperti gubernur, bupati, wali kota di negara itu dipilih oleh DPRD dan ada juga secara langsung, itu juga sebagai pilihan ya,” kata Ariza di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).

    “Bagi masyarakatnya jika dirasa cukup cerdas, bisa memahami keadaan politiknya, bisa dipilih langsung. Tapi bagi satu daerah yang diyakini belum baik, itu pemilihannya kepada DPRD. Itu pilihan-pilihan,” lanjutnya.

    Wamendes PDT itu menyoroti soal anggaran pilkada yang setiap lima tahun selalu naik. Apabila anggaran itu dialokasikan ke kebutuhan lainnya, kata Ariza, manfaat itu bisa langsung dirasakan oleh rakyat.

    “Saya kira itu sesuatu yang baik, sebagaimana kita ketahui bahwa anggaran dari pilkada langsung itu luar biasa. Jadi itu juga menjadi perhatian langsung karena jumlahnya tiap tahun terus bertambah, sangat besar,” ujarnya.

    “Apabila anggaran ini kita alokasikan untuk kepentingan infrastruktur, kepentingan swasembada pangan, pendidikan, dna lain-lain, saya kira manfaatnya bisa Dirasakan seluruh rakyat,” imbuhnya.

    (bel/rfs)

  • Burhanuddin Muhtadi Sebut Jokowi Jadi Samsak Presiden Prabowo

    Burhanuddin Muhtadi Sebut Jokowi Jadi Samsak Presiden Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan pandangannya terkait hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Menurutnya, hubungan keduanya dapat digambarkan sebagai simbiosis mutualisme, di mana masing-masing pihak saling mendapatkan manfaat.

    “Sejauh ini hubungan keduanya bersifat simbiosis mutualisme. Jokowi cukup efektif menjadi vote getter bagi calon yang didukung Gerindra,” ujar Burhanuddin, dikutip, Sabtu (14/12/2024).

    Ia menjelaskan bahwa dukungan Jokowi terhadap calon dari Partai Gerindra telah memberikan keuntungan elektoral yang signifikan. Di sisi lain, Jokowi juga berperan sebagai peredam kritik publik yang seringkali diarahkan kepadanya.

    “Pada saat yang sama, Jokowi juga bisa menjadi ‘samsak’ atas serangan publik yang mengarah kepadanya, sementara Presiden Prabowo relatif aman dan nyaman dari kritik publik,” tambahnya.

    Diketahui simbolis mutualisme ini terlihat di Pilkada Sumut. Di mana menantu Jokowi, Bobby Nasution berhasil memang melawan petahana Edy Rahmayadi.

    Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution-Surya unggul atas pesaingnya, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, sesuai hasil rekapitulasi KPU Provinsi Sumatera Utara, Senin (9/12) malam.

    Dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi, pasangan Bobby-Surya memperoleh 3.645.611 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala memperoleh 2.009.311 suara.