partai: Gerindra

Ongkos Pilihan Langsung Mahal, PAN Dukung Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Wacana pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD terus bergulir pasca dilontarkan Presiden Prabowo Subianto belum lama ini. Dalam pernyataan terbaru, Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan terhadap isu perubahan sistem Pilkada tersebut.

Penegasan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dihadapan ribuan kader PAN dalam agenda workshop bertajuk ‘Terdepan Wujudkan Kedaulatan Pangan’, Kamis (19/12/2024) malam. Kegiatan di Kota Surabaya itu diikuti oleh para anggota legislatif PAN seluruh Indonesia.

“Mudah-mudahan ini bisa terealisasi bahwa Pilkada langsung itu ngabisin uang ratusan triliunan, mbok ya dipilih DPRD aja,” kata Zulhas disambut gemuruh tepuk tangan dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Shangrila Surabaya.

Anggaran triliunan itu dalam pandangan Zulhas bisa dialihkan kepada sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Semisal, untuk nelayan, petani dan semacamnya. Pernyataan ini lantas disambut teriakan setuju oleh ribuan kader PAN tersebut.

Menurut Zulhas, Pilkada dipilih oleh parlemen bukan sesuatu yang tidak mungkin. Sebab, Indonesia pernah menjalankan hal itu. Dalam kajian pemerintah, Pilkada dikembalikan ke parlemen dinilai lebih efektif dibanding gelontoran uang untuk Pilkada langsung.

“Ongkosnya mahal. Mending dibuat untuk petani, irigasi jadi bagus, harga jagung jadi bagus, perkebunan jadi bagus. Nanti DPRD itu memilih Bupati dan Gubernur. Sama aja kan sebagai demokrasi. Kalau Pilpres harus tetap langsung,” ujar Zulhas yang juga Menko Bidang Pangan.

Usulan perubahan sistem Pilkada sebelumnya disampaikan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat pidato HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

Prabowo mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut. Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.

Menurutnya, sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari.Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

Prabowo pun memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah

19/12/2024 22:33
Gerindra Luruskan Pernyataan Prabowo yang Bakal Maafkan Koruptor Asal Kembalikan Hasil Curian

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra meluruskan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang memaafkan para koruptor asalkan bertobat dan mengembalikan uang negara yang telah dicuri. Gerindra menegaskan, pernyataan tersebut bukan bermakna akan membebaskan koruptor begitu saja.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, mengimbau pernyataan Prabowo harus dipahami dalam konteks hukum. Menurutnya, pernyataan tersebut mencerminkan upaya Presiden Prabowo untuk menempatkan aset recovery sebagai prioritas dalam pemberantasan korupsi, dengan tetap menghormati proses hukum yang berlaku.

“Pak Prabowo bicara dengan gaya yang santai, mungkin bukan dalam konteks membebaskan. Tentu mereka yang paham hukum tidak akan salah menafsirkan ini,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 Desember.

Ketua Komisi III DPR itu menjelaskan, dalam hukum pidana, sikap kooperatif pelaku kejahatan apabila mengakui kesalahan dan mengembalikan hasil kejahatan dapat menjadi faktor yang meringankan hukuman.

“Hal ini sangat teoritis dalam ilmu hukum pidana. Tapi tentu bukan berarti pembebasan,” jelasnya.

Habiburokhman, berharap masyarakat tidak salah memahami bahkan memelintir pernyataan Prabowo. Dia memastikan, seorang presiden tidak mungkin dengan mudah membebaskan koruptor.

“Jangan di-framing secara jahat bahwa Pak Prabowo akan membebaskan koruptor. Itu tidak mungkin,” tegasnya.

Habiburokhman menekankan, maksud pernyataan Prabowo lebih berfokus pada pengembalian aset negara yang telah dicuri.

“Tujuan utama pemberantasan korupsi adalah memaksimalkan aset recovery. Bagaimana kerugian keuangan negara bisa dikembalikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada para koruptor untuk bertaubat dan mengembalikan dana yang telah mereka curi dari rakyat.

Seruan itu dikatakan Prabowo saat berbicara kepada mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, tentang masalah korupsi.

“Saya dalam minggu minggu ini, bulan bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat, hei para koruptor, atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong,” kata Prabowo di depan para mahasiswa Indonesia, Rabu, 18 Desember, kemarin.

Prabowo juga menegaskan, akan ada cara untuk mengembalikan dana hasil korupsi dengan opsi pengembalian secara tertutup.

“Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam, tidak ketahuan, mengembalikan loh ya, tapi kembalikan,” ucapnya.

19/12/2024 22:18
Soal Pernyataan Prabowo Akan Memaafkan Koruptor, Gerindra: Maksudnya Asset Recovery

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menjelaskan maksud Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan akan memaafkan koruptor jika mereka bersedia mengembalikan keuangan negara yang dicuri. Menurut Habiburokhman, pernyataan Prabowo itu merujuk pada fokus pemulihan aset negara yang dicuri, bukan untuk membebaskan koruptor dari jeratan hukum.

“Yang dimaksud beliau pastinya terkait dengan asset recovery. Jadi tujuan utama dalam pemberantasan korupsi itu pada akhirnya adalah bagaimana maksimalisasi asset recovery,” ujar Habiburokhman di Gedung DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Habiburokhman menjelaskan Presiden Prabowo ingin memaksimalkan pemulihan aset dari tindak pidana korupsi. Dalam perkara korupsi, lanjutnya, pemulihan kerugian negara tidak selalu sesuai dengan yang disampaikan oleh aparat penegak hukum pada awalnya.

“Ketika persidangan selesai, masyarakat juga mempertanyakan kenapa asset recovery, pengembalian kekayaan negara, pada akhirnya tidak relevan dengan apa yang awalnya diumumkan. Setelah persidangan, ternyata yang disita hanya sedikit. Karena kerugian keuangan negara itu tidak hanya dihitung berdasarkan uang, tapi juga aspek atmosfer dan kerusakan lingkungan yang eksesif,” jelasnya.

Habiburokhman menegaskan bahwa penegakan hukum tetap berlaku bagi para koruptor. Namun, kata dia, hukum memberikan peluang keringanan hukuman bagi mereka yang kooperatif atau menjadi whistleblower.

“Itu yang disampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo bicara dengan gaya pop, mungkin kita akan bukan dalam konteks membebaskan, tentu saja mereka akan sangat paham,” pungkas Habiburokhman.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindak tegas hukum terhadap pelaku korupsi. Namun, Prabowo memberikan kesempatan kepada para koruptor untuk bertaubat.

“Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi apa istilahnya, memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk taubat,” ujar Prabowo dalam pertemuan dengan para mahasiswa Indonesia di Al-Azhar Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024).

Prabowo juga mengingatkan para koruptor untuk segera mengembalikan uang rakyat yang mereka curi.

“Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau (koruptor) kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong,” tegas Presiden Prabowo Subianto.

19/12/2024 21:32
Dekopin Priskhianto Akan Gelar Munas Rekonsiliasi, Elite-elite Parpol Dukung

Jakarta –

Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Priskhianto menggelar konferensi pers bersama para elite partai politik. Priskhianto menyebut akan menggelar munas rekonsiliasi yang bakal menetapkan ketua umum baru demi penguatan organisasi.

Konferensi pers berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024). Elite parpol ramai-ramai mengikuti konferensi pers tersebut, yakni Ketua Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi XII DPR Fraksi Gerindra Bambang Haryadi, Anggota Komisi XII DPR Fraksi PDIP Yulian Gunhar, Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Falah Amru, Anggota Komisi XII DPR Fraksi PKB Bertu Merlas, Wakil Sekretaris Fraksi PKS Habib Idrus, Anggota DPR Fraksi Demokrat Muslim.

Dalam penjelasannya, Priskhianto menyebut Dekopin memiliki landasan hukum sesuai Keppres Nomor 6/2011. Keppres itu disebutkannya mengatur tentang AD/ART berikut soal masa kepengurusan Dekopin. Dia menyebut kepengurusan berakhir pada 2024 dan Munas telah terselenggara pada 1-2 Desember yang disertai pengesahan kepengurusan baru.

Akan tetapi, dia menyebut Dekopin menginginkan penguatan organisasi. Karenanya, Dekopin akan menggelar ‘Munas Rekonsiliasi’.

“Dalam AD/ART pula, kenapa kami melakukan Munas kembali ini, di situ (AD/ART) disebutkan bahwa memang Munas bisa berlangsung beberapa kali, tergantung kebutuhan. Nah tentu kebutuhan ini tidak lain, bentuknya adalah untuk merekonsiliasi,” kata Priskhianto.

Priskhianto mendorong Dekopin kembali menjadi satu tanpa ada isu dualisme kepemimpinan. Dia menghendaki organisasi itu dapat langsung bekerja sejalan dengan program-program Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan yang sama, Habiburokhman menyampaikan bahwa unsur partai politik yang hadir turut mendukung munas terselenggara kembali. Dia menegaskan organisasi harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Ya kita ingin namanya berorganisasi AD/ART itu dilaksanakan sepenuhnya. Kami dari Komisi Hukum-nya berkomitmen juga agar ini Dekopin ini benar-benar pelaksanaan organisasinya sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujar dia.

“Jadi kami mendukung langkah Pak Pris melakukan munas kembali yang akan dilaksanakan minggu depan,” kata Bambang.

“Intinya kami semua dari unsur partai politik tidak ingin Dekopin terpecah belah, tidak juga Dekopin yang mengklaim didukung pemerintah, tapi Dekopin yang berdiri untuk semua golongan, lapisan. Jadi bukan Dekopin asal klaim, klaim didukung pemerintah,” imbuhnya.

(fca/whn)

19/12/2024 19:48
DPRD Surabaya Ajak Masyarakat Bela Negara Melalui Tanggung Jawab Digital

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, menekankan pentingnya menjaga kedaulatan digital negara di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Menurutnya, bela negara di era digital bukanlah soal mengangkat senjata, tetapi lebih kepada tindakan aktif di dunia maya yang dapat mempengaruhi kestabilan negara.

“Bela negara di era digital adalah tentang menjadi warga negara yang bertanggung jawab di dunia maya,” ujar Azhar Kahfi, Kamis (19/12/2024).

Politisi Gerindra ini juga menyebut sejumlah langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mendukung kedaulatan digital, di antaranya adalah melawan hoaks dan ujaran kebencian yang semakin marak di internet.

Ia mengingatkan bahwa salah satu hal terpenting dalam menjaga kedaulatan digital adalah perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam berbagi data pribadi di dunia maya.

“Jangan sembarangan bagikan data pentingmu, karena keamanan informasi sangat krusial untuk menjaga stabilitas negara,” tambahnya.

Selain itu, ia mengajak masyarakat untuk lebih mendukung produk dalam negeri. Menurutnya, ini adalah salah satu bentuk bela negara yang dapat dilakukan setiap individu melalui konsumsi yang bijak.

“Dukung ekonomi bangsa dengan membeli produk lokal,” ujarnya.

Tingkatkan literasi digital juga menjadi fokus penting. Hal itu, lanjutnya, agar bisa memaksimalkan potensi positif dari dunia digital.

“Pelajari cara menggunakan teknologi dengan bijak, agar kita dapat memanfaatkan potensi positif dunia maya dan menghindari dampak negatifnya,” ujarnya.

Terakhir, Kahfi menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam melaporkan kejahatan siber. “Bantu pemerintah tangani ancaman online dengan melaporkan tindakan kejahatan siber yang terjadi,” tandasnya.[asg/ted]

19/12/2024 18:37
Pratikno soal Prabowo Mau Ampuni Koruptor: Nanti Anu Menpolkam, Menkum

Yogyakarta, CNN Indonesia —

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno buka suara soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mungkin memaafkan koruptor jika mengembalikan uang hasil curian kepada negara.

Pratikno bilang, yang disampaikan Prabowo itu jadi ranah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolkam) atau Menteri Hukum.

“Ya nanti anu lah, Menpolkam atau Menkumham (menkum),” kata Pratikno ditemui di UGM, Sleman, DIY, Kamis (19/12).

Pratikno bilang, apa yang disampaikan Prabowo ini telah dibahas di sidang kabinet kementerian.

Tapi, mantan rektor UGM tersebut justru mengatakan bahwa yang dibahas di ranah kementerian kabinet adalah soal efisiensi anggaran negara.

“Intinya adalah kalau Pak Presiden bahwa belanja negara harus efektif, harus efisien, harus fokus ke strategis. Oleh karena itu, belanja-belanja yang bisa dikurangi, misalnya perjalanan dinas, dikurangi secara signifikan, karena kita harus fokus untuk program-program yang dirasakan langsung oleh rakyat,” imbuh Pratikno.

Seruan Prabowo kepada koruptor untuk bertaubat dan mengembalikan uang kepada negara disampaikan dalam pidato di hadapan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, Rabu (18/12).

Prabowo menyatakan memberi kesempatan koruptor tobat selama bisa mengembalikan hasil curiannya kepada negara.

Kesempatan bertobat bisa diberikan dalam hitungan minggu hingga bulan. Namun Prabowo tidak menyebutkan waktu spesifik terkait hal itu.

“Saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat. Hei, para koruptor atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tetapi, kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya,” kata Prabowo.

Prabowo tidak mendetailkan cara pengembalian hasil korupsi, tetapi ie berpendapat koruptor bisa mengembalikan hasil curian dengan diam-diam supaya tak ketahuan.

Menurutnya, cara itu dapat digunakan selama para koruptor bertobat dan mengembalikan hasil curiannya kepada negara.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengingatkan semua aparatur negara untuk taat hukum, dan tunaikan kewajiban kepada bangsa dan negara. Seluruh aparat juga diingatkan untuk setia kepada negara dan rakyat.

Ia pun meyakini langkah-langkah itu didukung rakyat Indonesia.

“Hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara. Bayar lah kewajibanmu! Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan,” kata Prabowo.

“Tetapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat, kami akan menegakkan hukum,” tuturnya.

(kum/wis)

[Gambas:Video CNN]

19/12/2024 18:22
Teka-teki Sekoci Politik Jokowi Usai Lengser jadi Presiden dan Dipecat PDIP

Bisnis.com, JAKARTA – Setelah resmi tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI dan dikeluarkan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), langkah politik yang akan diambil Joko Widodo (Jokowi) selanjutnya masih jadi pertanyaaan.

Sebagaimana diketahui, terdapat Partai atau organisasi yang memang dekat dengan sosok mantan Presiden tersebut. Contohnya, Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep kini memegang posisi sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Pengangkatan Kaesang sendiri sebagai Ketum menggeser Giring Ganesha yang saat ini ditunjuk sebagai Anggota Dewan Pembina PSI. Dia membantah partai melakukan suksesi dadakan terkait posisi ketum.

“Sejak video saya yang keluar beberapa waktu lalu, sudah saya katakan, ‘Sudah saatnya mengembalikan partai ini ke pemilik sebenarnya.’ Saat itu saya sudah sampaikan rekomendasi ke partai, bahwa anak muda itu adalah Mas Kaesang Pangarep,” jelas Giring dalam keterangan tertulis, Senin (25/9/2023).

Terlebih, Relawan pendukung Joko Widodo (Jokowi) yang tergabung dalam Projo menyatakan siap untuk membentuk sebuah partai politik usai sosok dukungannya itu dipecat oleh PDIP. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko.

“Kalau Pak Jokowi perintahkan begitu, ya siap-siap saja,” kata Handoko

Adapun, ia juga menuturkan bahwa pintu Projo akan selalu terbuka untuk Jokowi atau siapapun yang mendukung langkah politik mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.

Banyak Partai Buka Pintu

Di lain sisi, sejumlah partai politik mengaku siap untuk membuka pintu. Contohnya, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia mengaku terbuka apabila Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ingin bergabung ke badan partainya.

“Kami terbuka bagi semua anak bangsa yang pingin mengabdikan dirinya lewat politik lewat partai. Jadi Golkar sangat inklusif,” ujarnya.

Bahkan, sebelumnya juga sempat beredar dugaan bahwa Jokowi akan menjadi Dewan Pembina Golkar. Hal ini sempat ditepis Bahlil, dan bahkan kala pengumuman susunan nama Dewan Pembina Golkar pada November 2024 lalu, nama Jokowi juga tidak disebut.

Selain itu, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengaku membuka lebar pintu bagi Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) apabila ingin bergabung ke partainya.

“Gerindra terbuka, tetapi kami tidak bisa maksa,” ujar Prabowo.

Kemudian, Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan pihaknya akan menyambut dengan gembira jika Jokowi bergabung dengan partainya.

“Jika beliau kemudian ternyata memberikan kesempatan bagi PAN untuk menjadi tempat berlabuhnya beliau, tentu kita akan menggelar karpet biru pada beliau dan akan menyambut karier beliau dengan gembira di Partai Amanat Nasional,” kata Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno kepada Bisnis melalui pesan singkat, pada Selasa (10/12/2024) malam.

Eddy melanjutkan, ayah dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ini sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga besar PAN sejak dahulu.

19/12/2024 17:51
Waketum Gerindra Bela Budi Arie yang Diperiksa Kasus Judol: Beliau Orang Baik dan Profesional – Halaman all

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman membela mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sekaligus Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang diperiksa penyidik Bareskrim Polri dalam kasus membekingi judi online (judol), Kamis (19/12/2024) hari ini.

Menurutnya, Budi Arie merupakan orang yang baik dan profesional dalam bekerja. Karena itu, dia pun meyakini tidak ada keterlibatan Budi dalam kasus judi online.

“Kalau feeling saya sih, saya tahu Pak Budi orang baik, Pak Budi itu orang profesional, Insya Allah ya kita berharap enggak ada sedikit pun keterlibatan beliau,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Dia pun menilai wajar Budi Arie diperiksa dalam kasus judol. Apalagi, penyidik Bareskrim sedang melakukan pendalaman kasus judol saat Budi menjabat Menkominfo RI.

“Karena posisi beliau bekas Menteri waktu itu adalah Menteri ya kan kasusnya juga di zaman beliau Menteri ya, tentu wajar kalau dimintai keterangan, itu soal Pak Budi Ari,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ketua Komisi III DPR itu menambahkan, Budi Arie juga dianggap kooperatif dengan datang untuk diperiksa dalam kasus tersebut.

“Pak Budi juga saya pikir akan kooperatif, sudah kooperatif juga memberikan keterangan supaya peristiwa ini bisa benar-benar diungkap dengan terang benderang,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi tengah menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2024) siang.

Hal itu dibenarkan Wakil Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Porli Brigjen Arief Adiharsa.

“Betul (lagi diperiksa, red) ,” kata Arief saat dikonfirmasi.

Tidak dijelaskan pemeriksaan Budi Arie yang saat ini menjabat Menteri Koperasi terkait kasus apa.

Arief menyarankan agar pemeriksaan terhadap yang bersangkutan ditanyakan ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

“Tanyakan ke Ditreskrimsus PMJ,” tukasnya.

Kedatangan Budi Arie di Bareskrim tak terendus awak media.

Menurut kabar yang beredar, Budi Arie tiba pada pukul 10.00 WIB.

24 Tersangka Berbagi Peran

Sebanyak 24 orang telah ditangkap Polda Metro Jaya dan empat tersangka lainnya masih diburu atau masuk daftar pencarian orang (DPO) dalam pengusutan kasus perlidungan situs judi online yang melibatkan sejumlah pegawai dan staf ahli Kemkominfo atau yang sekarang berganti nama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kementerian Komdigi).

Rincian dari para tersangka yakni pegawai Komdigi berinisial DI, FD, SA, YR, YP, RP, AP, RD, dan RR.

Kemudian, satu staf ahli Komdigi, berinisial Adhi Kismanto alias AK.

Sisanya warga sipil ialah A, BN, HE dan J (DPO), B, BS, HF, BK, JH (DPO), F (DPO), C (DPO), A alias M, MN, dan DM, AJ, DI, FD, SA, YR, YP, RP, AP, RD, RR, D, E, dan T.

Para pelaku mempunyai perannya masing-masing dalam melakukan aksi kejahatan judi online ini.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, menyebut tersangka berinisial A, BN, HE, dan J (DPO) berperan sebagai bandar atau pengelola situs judi.

Lalu, 7 tersangka yakni B, BS, HF, BK, JH (DPO), F (DPO), dan C (DPO) berperan sebagai agen yang mencari situs judi online.

Aparat Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kementerian Komdigi; sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika) di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 9, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat (1/11/2024) malam. Penggeledahan dalam rangka pencarian barang bukti kasus judi online yang diduga melibatkan pejabat dan pegawai Kementerian Komdigi. (Tribunnews.com/Reynas Abdila)

Berikutnya, 3 tersangka yakni M, MN, dan DM berperan sebagai pengepul situs judi dan menampung uang setoran dari para agen.

Kemudian, 2 tersangka yakni AK dan J berperan melakukan verifikasi situs judi online agar tak diblokir.

Selanjutnya, tersangka berinisial DI, FD, SA, YR, YP, RP, AP, RD, dan RR berperan memilah situs yang diblokir atatersangka u tidak diblokir.

Adapun tersangka berinisial D dan E yang berperan melakukan TPPU serta pelaku berinisial T yang berwenang menjaga situs judi online.

“Oknum dari internal komdigi yang berperan menjaga website itu agar tak diblokir,” kata Karyoto dalam jumpa pers.

Para Tersangka dikenakan Pasal 303 KUHP dan atau Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP.

Mereka terancam hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun.

Sita Ratusan Miliaran Rupiah hingga Senjata Api

Sausana ruko nomor 39 di komplek Ruko Rose Garden 5, Grand Galaxy, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu (6/11/2024). Petugas Polda Metro Jaya sempat menggeledah ruko tersebut pada 1 November 2024, karena diduga jadi Kantor Satelit pegawai dan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) melakukan penyalahgunaan pemblokiran situs judi online. (Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda)

Karyoto mengungkap pada tersangka meraup keuntungan dari bisnis ilegal judi online di mana bandar selaku pemilik website turut menyetorkan uang ke tersangka lainnya yang berperan menjaga agar website tersebut tidak terblokir oleh Kementerian Komdigi.

Total nilai barang bukti berupa uang tunai dan aset yang telah diamankan senilai, senilai Rp. 167.886.327.119.

Uang tunai tersebut berasal dari mata uang senilai Rp. 76.979.747.159, saldo pada rekening maupun e-commerce yang diblokir senilai Rp. 29.863.895.007, 63 buah perhiasan senilai Rp. 2.155.185.000, 11 unit tanah dan bangunan senilai Rp. 25,830,000,000.

Lalu 13 buah barang mewah senilai Rp. 315.000.000, 13 buah jam tangan mewah senilai Rp. 3.763.000.000, 390,5 gram emas senilai Rp. 5.857.500.000, 22 lukisan senilai Rp. 192.000.000; barang elektronik berupa 70 Handphone, 9 laptop dan 10 PC, dan 3 pucuk senjata api dan 250 butir peluru.

Selanjutnya terdapat 26 unit mobil dan 3 unit motor seperti BMW 320I N20 CKD AT, Toyota Alphard 2.5 G CVT, Honda N-ONE, BMW Jeep S.C.HDTP, BMW 220I AT, dan Lexus Jeep L.C.HDTP

19/12/2024 17:19
2 Budi Arie Diperiksa Bareskrim Kasus Judol di Komdigi, Habiburokhman: Feeling Saya, Dia Orang Baik Nasional

Budi Arie Diperiksa Bareskrim Kasus Judol di Komdigi, Habiburokhman: Feeling Saya, Dia Orang Baik
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra
Habiburokhman
mempersilakan Polri untuk memeriksa eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)
Budi Arie Setiadi
.
Pemeriksaan Budi Arie terkait dengan
kasus judi online
yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) pada Kamis (19/12/2024).
“Ya bagus ya silakan saja diperiksa. Pak Budi juga saya pikir akan kooperatif, sudah kooperatif juga memberikan keterangan supaya peristiwa ini bisa benar-benar diungkap dengan terang benderang,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari yang sama.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyebut Budi Arie sebagai orang yang baik dan profesional.
Ia berharap Budi Arie tidak terlibat dalam kasus judi
online
tersebut.
“Kalau
feeling
saya sih ya saya tau Pak Budi orang baik, Pak Budi itu orang profesional. Insya Allah ya kita berharap enggak ada sedikit pun keterlibatan beliau,” tambahnya.
Habiburokhman menjelaskan bahwa Budi Arie diperiksa karena saat kejadian, ia masih menjabat sebagai menteri.
“Tapi karena posisi beliau bekas menteri, waktu kejadian juga di zaman beliau menteri, tentu wajar kalau dimintai keterangan,” jelasnya.
Informasi mengenai pemeriksaan Budi Arie terkait kasus judi
online
itu juga dibenarkan oleh Wakakortastipidkor Polri Kombes Arief.
Budi Arie diketahui telah mendatangi Bareskrim sekitar pukul 10.00 WIB dan hingga kini masih menjalani pemeriksaan.
“Betul,” kata Arief kepada wartawan saat dikonfirmasi.
Namun, Arief enggan memberikan rincian lebih lanjut terkait pemeriksaan Budi Arie dan menyarankan agar pertanyaan lebih detail dapat diarahkan kepada Dirkrimsus Polda Metro Jaya.
“Tanyakan ke dirkrimsus PMJ ya,” tegas dia.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2024 16:52
Menakar Nasib Mak Rini di PKB, Usai Kalah di Pilbup Blitar

Blitar (beritajatim.com) – Rini Syarifah dipastikan kalah di Pemilihan Bupati (Pilbup) Blitar 2024. Meski berstatus sebagai calon petahana, nyatanya Mak Rini sapaan akrab Rini Syarifah harus menerima kenyataan bahwa dirinya kalah dari Rijanto-Beky.

Dari hasil hitung rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar diketahui bahwa pasangan Rijanto-Beky resmi memperoleh 504.655 suara. Unggul jauh dari petahana yakni Rini-Ghoni yang hanya mendapatkan 137.706 suara.

Tentu dengan hasil tersebut Mak Rini harus lengser dari kursi Bupati Blitar. Kondisi itu tentu cukup menyakitkan, bukan hanya untuk Mak Rini semata namun juga bagi partai pengusung yakni PKB, Golkar, Gerindra hingga Demokrat.

Khusus PKB, hasil Pilbup Blitar ini jadi pukulan telak. Pasalnya Mak Rini juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar.

Usai kekalahan ini pun, tak sedikit yang bertanya apakah Rini Syarifah bakal digantikan dari posisinya sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar. Terkait hal itu, Sekretaris DPC PKB Kabupaten Blitar pun angkat bicara.

“Kalau urusan diganti itu adalah kewenangan DPP,” ungkap M. Rifa’i, Sekretaris PKB Kabupaten Blitar, Kamis (19/12/2024).

Rifa’i menjelaskan bahwa saat ini seluruh kader PKB Kabupaten Blitar masih solid dan menghendaki kepemimpinan Mak Rini. Meskipun kalah di Pilbup Blitar 2024 lalu, para kader masih setia mendukung Mak Rini menjabat sebagai Ketua DPC.

“Kalau DPC PKB masih tetap solid. Iya tetap menghendaki Mak Rini sebagai ketua, kan pengurusan DPC PKB ini sampai tahun 2026 ya sudah tetap. Jadi ketua mandataris adalah Mak Rini,” tegasnya.

Mak Rini sendiri menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar sejak tahun 2021 lalu. Kepemimpinan Mak Rini di PKB Kabupaten Blitar baru akan habis pada tahun 2026 mendatang.

Menurut Rifa’i, meski kalah di Pilbup Blitar namun tidak ada permasalahan di internal PKB. Sehingga semua kader masih cukup solid untuk mendukung Rini Syarifah melanjutkan kepemimpinannya di PKB hingga usai masa jabatan.

“Kita tidak ada masalah, itukan persoalan kader kita yang ada di legislatif, sama aja dengan kader kita ada yang gagal di Pileg kan ya tidak mungkin harus kita evaluasi dan tidak percaya. Berarti semua evaluasi itu kewenangan dari DPP,” tandasnya.

Patut dinanti bagaimana nasib Mak Rini di PKB. Usai politikus perempuan tersebut tumbang oleh rivalnya Rijanto-Beky. Pengamat politik sekaligus dosen Universitas Islam Balitar (Unisba) Blitar, Muhammad Iqbal Baihaqi menilai posisi Mak Rini masih cukup aman di internal PKB, meski dirinya harus kalah di Pilbup lalu.

“Saya rasa masih cukup aman, lain cerita jika Mak Rini digoyang dari akar atau gres rood PKB sendiri,” ungkap Iqbal.

Menurut Iqbal, posisi Mak Rini bisa saja berubah menjadi tidak aman ketika ada desakan dari internal PKB dan kader. Namun jika tidak ada, maka posisi Mak Rini bakal tetap aman hingga akhir masa jabatan sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar.

“Kalau soal kalah itu tidak akan berdampak untuk jabatan ketua DPC nya,” tegasnya.(owi/ted)

19/12/2024 10:11