partai: Gerindra

Isu Politik Terkini: Jokowi Dinilai Cocok Gabung Gerindra hingga Zulhas Umumkan Pengurus PAN

Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus pembaca pada Jumat (13/12/2024). Berita mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai cocok gabung Gerindra menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

Isu politik lainnya, terkait optimisme publik terhadap Prabowo-Gibran untuk menjalankan program prioritasnya, Zulkifli hasan yang mengumumkan susunan pengurus PAN, Efendi Simbolon yang mengajak Megawati dan Jokowi berdamai, hingga survei LPI terkait kinerja menteri Kabinet Merah Putih.

Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

1. Publik Nilai Jokowi Cocok Gabung dengan Partai Gerindra
Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan mayoritas publik menilai Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) cocok bergabung dengan Partai Gerindra seusai keluar dari PDIP. Kehadiran Jokowi di Gerindra akan saling menguntungkan dan faktor kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pengikat.

Hal ini disampaikan Wakil Direktur LPI Ali Ramadhan dalam acara peluncuran hasil survei bertajuk “Evaluasi Kabinet Merah Putih Akhir Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025” di Hotel Aryaduta, Semanggi, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

Berdasarkan data hasil survei tentang partai Jokowi, kata Ali, sebanyak 37,84% responden menginginkan dia bergabung dengan Partai Gerindra. Lalu disusul dengan Partai Golkar sebanyak 23,48%, PKB sebanyak 8,15%, PAN sebanyak 6,58%, Partai Demokrat 5,53% dan terakhir PKS sebanyak 2,52%. Sisanya responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

2. Mayoritas Publik Optimistis Prabowo-Gibran Bakal Sukses Wujudkan Program Prioritas
Survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan mayoritas publik optimistis pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa memujudkan visi misi dan program prioritas, seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, energi dan hilirisasi. Dengan komposisi kabinet saat ini, publik menilai Prabowo-Gibran bisa melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan program-program prioritasnya.

Sebanyak 63,1% responden menilai cukup yakin dan 16,5% menilai sangat yakin bahwa Prabowo-Gibran mampu meneruskan dan mengembangkan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi sebelumnya. Sementara publik yang tidak yakin Prabowo-Gibran mampu mewujudkan programnya sebanyak 2,2% dan kurang yakin sebanyak 13,5%. Sisanya menjawab tidak tahu dan tidak menjawab.

3. Zulhas Umumkan Pengurus PAN, Menteri Sakti Wahyu jadi Waketum
Selain berita publik yang menilai Jokowi cocok masuk Gerindra, isu politik lainnya yang juga menjadi perbincangan hangat yakni Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengumumkan jajaran pengurus PAN yang menjadi menteri dan utusan presiden di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Zulhas menyebut ada sembilan pengurus PAN yang masuk dalam Kabinet Merah Putih.

Selain Zulhas yang menjabat menteri koordinator bidang pangan, delapan pengurus PAN yang berada di jajaran kabinet Prabowo-Gibran adalah Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Wakil Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani.

4. Effendi Simbolon Ajak Megawati Berdamai dengan Jokowi
Mantan politisi PDIP Effendi MS Simbolon menyampaikan pesan Natal agar Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bisa berdamai dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pesan ini disampaikan Effendi Simbolon saat menggelar Simbolon Mar Natal 2024 di Gedung Smesco, Jakarta pada Kamis (19/12/2024) malam.

Effendi Simbolon menilai hingga saat ini masih banyak yang mencintai sosok Jokowi. Menurutnya, jasa Jokowi bagi partai maupun bangsa ini begitu besar.

Dalam kesempatan tersebut Effendi Simbolon juga berharap pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membawa Indonesia kepada keadaan yang lebih baik.

5. Daftar 10 Menteri Terbaik Kabinet Merah Putih, Budi Gunawan Tempati Posisi Teratas
Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan Menko Polkam Budi Gunawan menjadi menteri terbaik Kabinet Merah Putih atau kabinet Prabowo-Gibran.

Berdasarkan hasil survei LPI tersebut menunjukkan mayoritas responden menilai kinerja Budi Gunawan terbaik di antara 10 menteri kabinet yang terjaring, meskipun selisih dengan menteri yang lain tidak terlalu berbeda jauh.

Dari berbagai aspek yang diukur LPI, Budi Gunawan unggul dibandingkan menteri yang lainnya, yakni di aspek kinerja, dimensi progam kerja, dan kapasitasnya bekerja sesuai dengan visi-misi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Ali mengatakan sebanyak 92,36% responden menilai Budi Gunawan mempunyai kecakapan, well communicated terhadap awak media serta mempunyai kapasitas dan pengalaman yang lebih dari cukup untuk memimpin institusinya.

Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya Jokowi yang dinilai cocok gabung Gerindra.

21/12/2024 06:10
Kaleidoskop 2024: Pramono Menang, Ridwan Kamil Keok, Anies Gagal Maju – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah mengumumkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, sebagai pemenang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Pramono-Rano sukses mengamankan kursi gubernur dan wakil gubernur Jakarta, setelah mengalahkan rival utama mereka, pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono dan pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Namun, gagalnya petahana Anies Baswedan maju sebagai calon gubernur Jakarta menjadi menarik perhatian semua pihak.

Sebab, mantan calon presiden ini diprediksi menjadi salah satu tokoh kunci dalam perhelatan Pilkada Jakarta 2024.

Sebagai kota episentrum politik Indonesia, Jakarta telah menjadi panggung pertarungan yang menarik perhatian publik.

Nama Anies Baswedan awalnya santer disebut akan maju sebagai calon gubernur Jakarta.

Bahkan, PKS, NasDem, dan PKB sempat menyatakan dukungan terhadapnya.

Namun, belakangan PKS, NasDem, dan PKB membatalkan keputusannya, lalu mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

Calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK) mengatakan Pilkada Jakarta 2024 berpotensi dua putaran berdasarkan hasil perhitungan cepat atau quick count lembaga survei hari ini. (Tribunnews/Rahmat Fajar Nugraha)

Atas hal tersebut, Anies dipastikan gagal maju sebagai calon gubernur. Sebab, syarat pencalonan kepala daerah, yaitu mendapatkan dukungan 20 persen kursi DPRD dan atau 25 persen suara sesuai Undang-undang Pilkada.

Sejatinya, Anies bisa saja maju melalui jalur independen. Namun, dia beralasan bahwa dirinya sudah menjalin kerja sama cukup panjang dengan partai.

“Ya, kita sudah bekerja sama dengan partai sejak panjang. Dan bahkan percakapan dengan partai sudah panjang, ya kita terus bekerja bersama dengan partai,” kata Anies di kawasan Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (9/8/2024)

Setelah PKS, NasDem, dan PKB beralih dukungan, partai politik pendukung Ridwan Kamil-Suswono semakin gemuk.

Mereka mendapatkan dukungan dari 13 partai di antaranya NasDem, PKS, PAN, PKB, Golkar, Partai Gerindra, PPP, Partai Demokrat, Perindo, Partai Garuda, PBB, PSI, dan Partai Gelora.

Pasangan Ridwan Kamil-Suswono mulanya diprediksi akan melawan kotak kosong. Tak sedikit pihak yang mengkritisi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berkeyakinan warga Jakarta akan memilih kotak kosong di Pilkada Jakarta 2024.

Ahok mengatakan, kotak kosong akan menang apabila melawan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilkada Jakarta 2024.

“Saya yakin ya, kalau KIM itu lawan kotak kosong, saya kira masyarakat Jakarta akan melawan pilih kotak kosong,” kata Ahok di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).

Namun, Ridwan Kamil-Suswono batal melawan kotak kosong setelah mendapatkan penantang dari jalur independen, yakni Dharma-Kun.

Dharma-Kun berhasil maju melalui jalur independen setelah mendapatkan dukungan dari 677.468 warga melalui salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Langkah Dharma-Kun maju di Pilkada Jakarta mendapatkan banyak protes dari masyarakat karena diduga melakukan pencatutan nomor induk kependudukan ratusan warga.

Kendati demikian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menyatakan bahwa Dharma-Kun tak melanggar pidana Pemilu atas dugaan pencatutan tersebut, sehingga diloloskan.

Ketika itu, Pilkada Jakarta hampir dipastikan hanya diikuti dua pasangan calon. Namun, angin segar datang untuk PDI Perjuangan (PDIP), satu-satunya partai yang belum menentukan dukungan.

PDIP pun bisa mengusung pasangan berkat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 /PUU-XXII/2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan Pilkada atas gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora.

Dalam putusan MK, ambang pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara di pemilihan legislatif sebelumnya.

Putusan ini juga sempat membawa angin segar bagi Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Sebab, PDIP berencana mengusungnya berpasangan dengan Rano.

Bahkan, Anies sempat mendatangi Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta pada Senin (26/8/2024).

Anies memakai batik tenun berwarna merah dan datang melalui pintu samping Kantor DPP PDIP tanpa diketahui awak media.

Dia datang ke DPP PDIP saat partai berlambang banteng moncong putih itu mengumumkan calon kepala daerah yang diusung di Pilkada 2024.

Bahkan, dalam sebuah foto yang beredar, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sempat berbincang dengan Rano.

Namun, dari sekian nama yang diumumkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Pilkada Jakarta tak disebut. Anies pun meninggalkan Kantor DPP PDIP tanpa diketahui awak media.

Keesokan harinya pada Selasa (27/8/2024), Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey, mengumumkan partainya akan mendaftarkan pasangan Pramono-Rano ke KPU.

“Pak Pram besok mendaftar jam 11.00 WIB di KPU sama Rano Karno,” kata Olly ketika itu.

Alhasil, pada Rabu (28/8/2024), PDIP pun mendaftarkan pasangan Pramono-Rano ke KPU DKJ, sehari menjelang penutupan pendaftaran.

Anies Dukung Pramono

Meski hanya didukung PDIP yang kemudian disusul Partai Hanura dan Partai Ummat, Pramono-Rano berhasil memenangkan Pilkada Jakarta.

Kemenangan Pramono-Rano tak terlepas dari dukungan Anies dan Ahok melalui pendukung mereka, yakni Anak Abah dan Ahokers.

Anies Baswedan kedatangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno. (TRIBUNNEWS)

Bahkan, Anies dan Ahok secara terpisah beberapa kali ikut blusukan ke warga mengkampanyekan Pramono-Rano.

Sementara Ridwan Kamil-Suswono terpaksa menerima kekalahan meksipun didukung Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

Hasil Rekapitulasi KPU

Pada Minggu (8/12/2024), KPU DKJ secara resmi mengumumkan hasil perolehan suara Pilkada Jakarta 2024.

Hasil rekapitulasi KPU DKJ menunjukkan pasangan Pramono-Rano unggul dengan 2.183.239 suara atau 50,07 persen.

Disusul Ridwan Kamil-Suswono sebanyak 1.718.160 suara atau 39,40 persen. Sementara, Dharma Pongrekun-Kun Wardana hanya 459.230 suara atau 10,53 persen.

Mengacu pada hasil tersebut, Pilkada Jakarta hanya berlangsung satu putaran dan dimenangkan Pramono-Rano.

Sebab, Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta telah mengatur bahwa calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.

Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma-Kun sempat berencana menggugat hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, belakangan mereka memutuskan batal untuk mengajukan gugatan ke penjaga konstitusi tersebut.

KPU DKJ menyatakan penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih paling lambat setelah mendapat Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi.

Adapun, Pramono-Rano akan dilantik pada 7 Februari 2025 sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pada Pasal 22A di peraturan itu tertulis bahwa pelantikan gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan secara serentak pada 7 Februari 2025.

21/12/2024 06:05
Kala Prabowo Ingin Maafkan Koruptor demi Asset Recovery

Bisnis.com, JAKARTA — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal koruptor bakal dimaafkan selama mengembalikan uang curian mereka memicu sorotan dari berbagai pihak.

Pegiat antikorupsi hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut buka suara soal pernyataan Kepala Negara.

Awalnya, pernyataan Prabowo itu disampaikan pada kunjungan kenegaraannya di Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024).

Presiden ke-8 itu menyebut koruptor yang mengembalikan uang yang bukan hak mereka mungkin saja dimaafkan.

“Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat. Hei para koruptor, atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong,” ujar Prabowo seperti ditayangkan dalam YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), Kamis (19/12/2024).

Prabowo mengatakan, pemerintah akan memberi kesempatan kepada koruptor mengembalikan hasil curiannya. Dia menyebutkan, pengembalian hasil curian bisa dilakukan secara diam-diam supaya tidak ketahuan.

“Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya tidak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan,” jelasnya.

Menanggapi pernyataan Prabowo, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan pihaknya menghargai pandangan Kepala Negara. Dia menyebut pernyataan presiden harus dilihat beserta konteksnya.

Menurut Setyo, yang baru saja resmi mulai menjabat Ketua KPK hari ini, pihak Prabowo akan memerinci lebih lanjut pernyataan presiden.

Ketua KPK jilid VI itu meyakini wacana Prabowo soal memaafkan koruptor yang mengembalikan uang curiannya tidak berlaku untuk semua perkara. Dia enggan merespons lebih lanjut sebelum ada penjelasan lebih terperinci dari pemerintah.

“Itu saya yakin tidak akan diberlakukan untuk semua perkara. Saya yakin juga tidak diberlakukan sama rata. Mungkin hanya untuk perlakukan perkara-perkara tertentu. Misalkan,,untuk yang memenuhi hajat orang banyak, saya yakin mungkin tidak [dimaafkan],” ujarnya di Gedung Juang KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Demi Asset Recovery?

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, pernyataan Prabowo di Kairo merupakan salah satu bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang menekankan pada pemulihan kerugian negara (asset recovery).

Hal itu, terangnya, sejalan dengan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi ke Undang-undang (UU) No.7/2006. Kendati belum disesuaikan ke UU Tipikor, Yusril menyampaikan bahwa penekanan upaya pemberantasan korupsi untuk asset recovery merupakan amanat UNCAC.

Menurut Yusril, koruptor yang dimaksud Prabowo adalah orang yang ditetapkan tersangka atau divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dia mengatakan bahwa pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra itu adalah gambaran dari perubahan filosofi penghukuman dalam penerapan KUHP Nasional yang akan diberlakukan awal 2026 yang akan datang.

Presiden Prabowo Subianto/DokPerbesar

Yusril menyebut penghukuman kasus korupsi kini ditekankan pada keadilan korektif, restoratif dan rehabilitatif. Dia menekankan bahwa aset hasil korupsi itu ditujukan untuk mensejahterakan rakyat.

“Kalau uang hasil korupsi mereka kembalikan, pelakunya dimaafkan, uang tersebut masuk ke APBN untuk mensejahterakan rakyat,” kata Yusril.

Adapun Prabowo, jelasnya, memiliki kewenangan memberikan amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana apapun, termasuk tindak pidana korupsi. Sesuai amanat konstitusi, sebelum memberikan amnesti dan abolisi, Presiden akan meminta pertimbangan DPR.

Yusril mengungkap, Kementerian Koordinator Kumham Imipas sejak sebulan yang lalu telah mengoordinasikan rencana pemberian amnesti dan abolisi, termasuk terhadap kasus-kasus korupsi. Langkah ini merupakan bagian dari rencana pemberian amnesti kepada total 44.000 narapidana yang sebagian besar merupakan narapidana kasus narkoba.

Khusus untuk narapidana kasus korupsi, ada beberapa syarat yang sedang dibahas.

“Hal-hal yang sedang dikoordinasikan itu antara lain terkait dengan perhitungan berapa besar pengembalian kerugian negara yang diduga atau telah terbukti dikorupsi, termasuk pula pengaturan teknis pelaksanaan dalam pemberian amnesti dan abolisi tersebut. Ini perlu koordinasi yang sungguh-sungguh, pungkasnya.

Meski demikian, Indonesia Corruption Watch (ICW) berpandangan lain. Koordinator ICW Agus Sunaryanto menilai ada cara yang lebih baik untuk mendorong asset recovery ketimbang memaafkan koruptor, yakni dengan mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Apalagi, terang Agus, percepatan pembahasan RUU tersebut telah tertuang dalam dokumen Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

“Langkah konkrit yang bisa dilakukan Prabowo adalah segera mengirimkan Surat Presiden [Surpres] untuk menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai prioritas utama untuk segera dibahas di DPR,” kata Agus, melalui keterangan tertulis.

21/12/2024 04:30
Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Polisi yang Salah Gunakan Senjata Api

Denpasar, CNN Indonesia —

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan sudah memerintahkan untuk menindak tegas anggota atau polisi yang menyalahgunakan senjata api (senpi), apapun pangkatnya.

Hal itu diutarakan Listyo menjawab pertanyaan wartawan soal masih ada oknum-oknum polisi yang menyalahgunakan senjata api bahkan berujung maut di sejumlah tempat beberapa waktu terakhir. Lisyo menegaskan Polri sudah memiliki protap atau aturan tetap untuk para personel pengguna atau pemegang senjata api.

“Saya kira kita sudah punya protap. Saya minta untuk personel-personel yang dilengkapi dengan senjata untuk terlebih dahulu dilakukan asesmen, diberikan pelatihan, dan secara berkala dilakukan evaluasi,” kata Listyo usai memimpin apel gelar pasukan Operasi Lilin 2024 di Bali, Jumat (20/12).

“Saya minta itu betul-betul dilaksanakan, itu sudah menjadi SOP. Jadi kalau ada anggota yang melanggar saya kira kita tidak pernah ragu-ragu melakukan tindakan tegas. Saya kira kita sudah tunjukkan, mau pangkatnya apa pun kalau melanggar kita proses,” imbuhnya.

Ia menegaskan bagi para anggota yang melanggar baik itu pidana maupun secara etik tentu akan diproses secara tegas. Pihaknya juga meminta kepada para kapolda di Indonesia untuk melakukan pemantauan lebih ketat lagi.

“Jadi kalau masuk pidana juga kita proses, mau etika, mau pidana kita proses. Namun, upaya perbaikan, evaluasi tentunya terus kita lakukan. Saya minta untuk seluruh jajaran, para kapolda, pejabat utama, baik di tingkat pusat, maupun wilayah semuanya melakukan pemantauan yang lebih ketat, melakukan evaluasi yang lebih ketat sehingga pelanggaran bisa berkurang. Namun bila yang melanggar, tindak tegas,” ujarnya.

Sebagai informasi, dalam beberapa waktu terakhir ada sejumlah kasus penembakan yang melibatkan anggota kepolisian.

Dari mulai kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan (Sumatera Selatan), polisi tembak siswa SMK di Semarang (Jawa Tengah), dan polisi tembak warga hingga mencuri mobilnya di Palangka Raya (Kalimantan Tengah).

Sebelumnya, Komisi III DPR menyatakan akan menggelar rapat tersendiri untuk membahas senjata api (senpi) yang dipegang polisi. Sementara itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sudah menyurati Presiden RI Prabowo Subianto terkait senpi pegangan anggota Polri.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan rapat itu digelar merespons maraknya kasus penembakan polisi terhadap masyarakat sipil hingga tewas di berbagai daerah.

“Karena itu kita juga, tadi ada usulan kita rapat dengan Itwasum, dengan Propam, bagaimana kontrol terhadap pemegang senjata api ini,” kata Habib dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/12).

“Jadi di masa sidang yang akan datang, besok setelah masa sidang selesai kita agendakan rapat soal kepemilikan dan penguasan senjata api ini,” sambung politikus Gerindra itu.

Sementara itu, Kompolnas telah mengirim surat ke Presiden Prabowo yang berisi saran terkait evaluasi penggunaan senpi oleh personel Polri.

Anggota Kompolnas Muhammad Choirul Anam mengatakan surat tersebut dikirim sebagai rekomendasi pihaknya atas terjadinya kasus personel yang menggunakan senpi dengan tidak bertanggung jawab seperti kasus polisi tembak polisi di Polres Solok Selatan dan polisi tembak siswa di Semarang.

“Kami sudah merumuskan saran bijak untuk fenomena penggunaan senjata api ini. Saran bijak ini kami tujukan kepada Pak Presiden dengan satu paradigma bahwa perlunya melakukan suatu evaluasi kebijakan atas penggunaan senjata yang harus lebih humanis,” ucapnya, Jumat (13/12) seperti dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan bahwa maksud dari pendekatan humanis adalah terkait dengan menggunakan senjata yang tidak mematikan dalam penanganan kasus, seperti taser.

“Termasuk juga soal pelayanan psikologi untuk kesehatan mental. Sebenarnya, soal pendekatan yang humanis, ini bukan hanya atensi dari Kompolnas, sebenarnya atensi juga dari Pak Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo,” kata dia.

(kdf/kid)

[Gambas:Video CNN]

21/12/2024 01:00
Survei LPI: Publik Nilai Jokowi Cocok Gabung dengan Partai Gerindra

Jakarta, Beritasatu.com – Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan mayoritas publik menilai Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) cocok bergabung dengan Partai Gerindra seusai keluar dari PDIP. Kehadiran Jokowi di Gerindra akan saling menguntungkan dan faktor kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pengikat.

Hal ini disampaikan Wakil Direktur LPI Ali Ramadhan dalam acara peluncuran hasil survei bertajuk ‘Evaluasi Kabinet Merah Putih Akhir Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025’ di Hotel Aryaduta, Semanggi, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

“Mayoritas publik menginginkan Pak Jokowi bergabung dengan Partai Gerindra. Itu karena kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, kesinambungan pembangunan, kesamaan ideologi,” ujar Ali.

Berdasarkan data hasil survei tentang partai Jokowi, kata Ali, sebanyak 37,84% responden menginginkan dia bergabung dengan Partai Gerindra. Lalu disusul dengan Partai Golkar sebanyak 23,48%, PKB sebanyak 8,15%, PAN sebanyak 6,58%, Partai Demokrat 5,53% dan terakhir PKS sebanyak 2,52%. Sisanya responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Ali mengungkapkan, sebanyak mayoritas publik setuju jika Jokowi bergabung dengan partai politik setelah purnatugas dan dipecat oleh PDIP. Sebanyak 65,32% publik setuju Jokowi bergabung dengan partai politik dan sebanyak 31,28% tidak setuju Jokowi bergabung partai politik. Sementara sisanya tidak menjawab.

“Mereka yang menyetujui Pak Jokowi bergabung di partai politik agar dukungan terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tetap terkonsolidasi. Mereka yang memilih jawaban ini cukup besar, yaitu sebesar 37,42%,” ungkap Ali.

Selain itu, kata Ali, pihak yang setuju dengan Jokowi bergabung partai politik juga beralasan memperkokoh dukungan politik sebanyak 23,27% dan memperkuat arah pembangunan Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan dukungan politik sebanyak 21,45%.

“Alasan lain karena respoden menilai Pak Jokowi masih memiliki modal sosial politik yang kuat sebanyak 13,27% dan sisanya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab,” pungkas Ali.

Survei LPI tentang partai Jokowi ini digelar pada 12-19 Desember 2024 terhadap 700 responden dari 20 provinsi besar di Indonesia. Metode survei adalah face to face interview dan online interview dengan margin of error plus minus 3,69% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden dalam survei ini adalah kelas menengah intelektual, yaitu kelompok masyarakat berpendidikan tinggi (S1, S2, S3) yang secara sadar dan aktif mengamati proses sosial dan politik dan memiliki pandangan mandiri terhadap situasi sosial-politik yang terjadi, setidaknya selama 2024.

20/12/2024 23:16
PPN 12 Persen hingga Naikkan UMP

Daftar Isi

Jakarta, CNN Indonesia —

Sejak dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto telah mengeluarkan berbagai ‘gebrakan’ kebijakan. Misalnya, membentuk kabinet gemuk hingga menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Berikut ini beragam kebijakan Prabowo selama dua bulan menjabat presiden yang dirangkum CNNIndonesia.com.

PPN naik jadi 12 persen

Pemerintah beralasan kenaikan PPN merupakan amanat UU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menteri Keuangan Sri Mulyani pun sempatkan mengatakan kebijakan kenaikan PPN ini bersifat selektif dan hanya menyasar barang dan jasa kategori mewah atau premium.

Namun, belakangan daftar barang dan jasa yang kena kenaikan PPN bertambah. Penolakan publik terhadap rencana kenaikan PPN kian menguat.

Pengamat politik dari Universitas Andalas Asrinaldi menilai Prabowo menempuh jalan pintas dengan menaikkan PPN jadi 12 persen. Ia mengatakan pemerintahan Prabowo kesulitan membiayai program prioritas mereka di tengah defisit anggaran negara.

“Pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan, namun kesulitan dari sisi pembiayaan karena defisit anggaran. Karena itu pilihannya jatuh kepada menaikkan PPN,” kata Asrinaldi, Kamis (19/12).

Menaikkan pajak pada warga memang cara paling mudah. Padahal, menurut dia, pemerintah bisa melakukan diversifikasi dari sektor baru untuk meningkatkan anggaran belanja negara.

Naikkan UMP 6,5 persen

Prabowo menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen. Besaran kenaikan upah pekerja ini berlaku untuk seluruh provinsi di Indonesia.

Penetapan kenaikan sebesar 6,5 persen itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025.

Namun, sejumlah pihak mengkhawatirkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Salah satunya datang dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Transfer napi Mary Jane dan Bali Nine

Prabowo telah mengembalikan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina Mary Jane Fiesta Veloso dan Napi ‘Bali Nine’ ke negara masing-masing. Mary Jane dikembalikan secara resmi ke Filipina oleh pemerintah pada Rabu (18/12) dini hari.

Sebelumnya, Mary Jane mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Yogyakarta hampir 15 tahun sejak ditangkap atas tindak pidana penyelundupan narkoba ke Indonesia.

Kemudian, lima narapidana terkait kasus Bali Nine dikembalikan ke Australia melalui mekanisme pemindahan tahanan atau transfer of prisoners, Minggu (15/12).

Kelima napi yang dipulangkan adalah Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj dan Martin Eric Stephens. Mereka telah mendarat di Darwin, Australia, pada Minggu (15/12).

Hapus utang petani dan nelayan

Prabowo mengeluarkan regulasi untuk menghapus utang petani dan nelayan melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Aturan ini ditandatangani pada 5 November 2024. Prabowo meneken aturan ini usai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia.

Ia pun berharap penghapusan utang ini dapat membantu para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM dan nelayan dan dapat meneruskan usaha-usaha mereka lagi.

Rencana 44 ribu napi dapat amnesti

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Prabowo akan memberikan pengampunan hukuman atau amnesti bagi para narapidana. Hal ini dilakukan nama kemanusiaan dan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan lapas).

Ada sekitar 44 ribu lebih narapidana lebih yang diusulkan diberikan amnesti oleh Prabowo. Ia mengatakan ada beberapa kategori narapidana yang akan mendapatkan amnesti.

Di antaranya napi di kasus penghinaan kepala negara yang berkaitan dengan UU ITE dan napi yang sakit berkepanjangan seperti HIV hingga mengalami gangguan jiwa. Kemudian, narapidana terkait Papua dengan kategori nonbersenjata.

Para napi pengguna narkoba nonpengedar juga akan diberikan amnesti oleh Prabowo. Mereka yang akan mendapatkan amnesti adalah pengguna narkoba 1 gram ke bawah.

Wacana Koruptor dimaafkan

Saat berpidato di hadapan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, Rabu (18/12), Prabowo mengutarakan pertimbangannya memaafkan para koruptor. Ia ingin memberikan kesempatan koruptor bertaubat.

“Saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat. Hei, para koruptor atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tetapi, kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya,” kata Prabowo.

Wacana Kepala daerah dipilih DPRD

Prabowo ingin pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dihilangkan. Menurutnya, lebih baik kepala daerah kembali dipilih lewat DPRD.

Ketua Umum Gerindra itu berpendapat pilkada lewat DPRD lebih efisien dan tak memakan banyak anggaran negara.

(rzr/tsa)

[Gambas:Video CNN]

20/12/2024 10:04
Maafkan Koruptor Jika Kembalikan Duit Curian

Jakarta, CNN Indonesia —

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bakal mempertimbangkan memaafkan koruptor. Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan ingin memberi kesempatan para koruptor untuk bertaubat.

“Saya dalam rangka memberi apa istilahnya tuh memberi voor, apa voor, apa itu, memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk taubat,” kata Prabowo di depan para mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, Rabu (18/12) waktu setempat.

“Hai, para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong,” sambungnya.

Prabowo menjelaskan pemerintah akan membuat mekanisme pengembalian duit hasil korupsi. Pengembalian uang curian bisa dilakukan tanpa diketahui publik.

Ketua Umum Gerindra itu juga menyinggung pengampunan pajak atau tax amnesty sekaligus mengimbau seluruh pihak memenuhi kewajiban pajak.

“Kemudian hai kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa dan negara, bayarlah kewajibanmu. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah, kita menghadap masa depan, kita tidak mungkin mundur,” tutur dia.

Tak hanya itu, Prabowo menegaskan akan ‘bersih-bersih’ aparat penegak hukum yang tidak taak. Ia menegaskan tak akan ragu menindak aparat yang melakukan penyelewengan.

“Kalau tidak, percayalah saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia ini. Dan saya yakin dan percaya rakyat Indonesia berada di belakang saya,” ujar Prabowo.

Pernyataan Prabowo itu dikritik Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Nasyirul Falah Amru. Dia menilai usulan Prabowo memaafkan pelaku tindak pidana korupsi perlu dikaji lebih jauh.

Falah menyatakan koruptor tetap harus menjalani hukuman sesuai asas Indonesia sebagai negara hukum.

“Yang paling utama kan yang korupsi dia harus mengembalikan uang dulu, jangan kemudian langsung dikasih ampunan, harus kita usut,” kata Falah di kompleks parlemen, Kamis (19/12).

Menurut dia, perlu ada kajian lebih jauh soal usul yang disampaikan Presiden untuk mengampuni koruptor jika mengembalikan kerugian negara. Meski begitu, Falah menilai usulan tersebut juga baik.

“Tapi kalau sampai ada kebijakan yang lain, ya tentunya nanti kita akan bicarakan lagi. Itu kan sebuah kebijakan yang bagus juga,” tuturnya.

(mab/tsa)

[Gambas:Video CNN]

20/12/2024 08:11
Dekopin Siap Gelar Munas Rekonsiliasi untuk Perkuat Koperasi Indonesia

Jakarta: Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Priskhianto, mengungkapkan rencana untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Rekonsiliasi pada 26 hingga 28 Desember 2024.

Rencana tersebut bertujuan untuk menyatukan kembali dualisme kepengurusan yang terjadi di tubuh Dekopin, yang saat ini terbagi antara kubu Priskhianto dan kubu Nurdin Halid

Priskhianto menjelaskan meskipun ada perbedaan pendapat mengenai kepengurusan Dekopin, ia tidak menyalahkan pihak manapun. Menurutnya, langkah yang diambil untuk mengadakan Munas Dekopin pada 1-2 Desember 2024, sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART), mengingat masa bakti pengurus sebelumnya telah berakhir pada 2024. Munas tersebut telah memilihnya sebagai Ketua Umum Dekopin secara aklamasi.

Namun, Priskhianto menegaskan dirinya tidak ingin adanya perpecahan lebih lanjut di tubuh organisasi tersebut.

Munas Rekonsiliasi bertujuan untuk memperkuat kembali Dekopin agar lebih berperan dalam mendukung koperasi-koperasi di Indonesia.

“Dekopin sebagai lembaga yang memfasilitasi, advokasi, dan edukasi untuk koperasi, sehingga harus bisa berkontribusi nyata dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” kata Priskhianto dalam keterangannya, Kamis, 19 Dsember 2024.

Priskhianto juga mengungkapkan meskipun komunikasi telah dilakukan dengan Nurdin Halid, hingga saat ini belum ada tanggapan apapun. Meski demikian, Priskhianto tetap membuka peluang untuk menjalin konsiliasi dengan Nurdin Halid.

“Kami tidak menganggap beliau sebagai saingan, tetapi kami ingin mengajak beliau untuk bersama-sama membesarkan Dekopin,” ujarnya.

Ia berharap, Munas Rekonsiliasi ini dapat mengakhiri dualisme yang terjadi dan membawa Dekopin menjadi lebih kuat serta stabil dalam mendukung program-program pemerintah, termasuk yang digagas oleh Presiden Prabowo.

“Dengan begitu, Dekopin bisa kembali menjadi lembaga yang mampu memberdayakan koperasi-koperasi di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Turut hadir dalam konferensi pers seperti, ?Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Habiburakhman, Wakil Ketua Komisi XII Fraksi Gerindra Bambang Haryadi, Politikus PKS Habib Idrus Assegaf, Politikus PDIP Nasyirul Fallah Amru, Politikus PDIP Yulian Gunhar, dan Politikus dari Partai Demokrat Muslim, serta Politikus dari PKB Bertu Merlas.

Jakarta: Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Priskhianto, mengungkapkan rencana untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Rekonsiliasi pada 26 hingga 28 Desember 2024.

Rencana tersebut bertujuan untuk menyatukan kembali dualisme kepengurusan yang terjadi di tubuh Dekopin, yang saat ini terbagi antara kubu Priskhianto dan kubu Nurdin Halid

Priskhianto menjelaskan meskipun ada perbedaan pendapat mengenai kepengurusan Dekopin, ia tidak menyalahkan pihak manapun. Menurutnya, langkah yang diambil untuk mengadakan Munas Dekopin pada 1-2 Desember 2024, sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART), mengingat masa bakti pengurus sebelumnya telah berakhir pada 2024. Munas tersebut telah memilihnya sebagai Ketua Umum Dekopin secara aklamasi.
Namun, Priskhianto menegaskan dirinya tidak ingin adanya perpecahan lebih lanjut di tubuh organisasi tersebut.

Munas Rekonsiliasi bertujuan untuk memperkuat kembali Dekopin agar lebih berperan dalam mendukung koperasi-koperasi di Indonesia.

“Dekopin sebagai lembaga yang memfasilitasi, advokasi, dan edukasi untuk koperasi, sehingga harus bisa berkontribusi nyata dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” kata Priskhianto dalam keterangannya, Kamis, 19 Dsember 2024.

Priskhianto juga mengungkapkan meskipun komunikasi telah dilakukan dengan Nurdin Halid, hingga saat ini belum ada tanggapan apapun. Meski demikian, Priskhianto tetap membuka peluang untuk menjalin konsiliasi dengan Nurdin Halid.

“Kami tidak menganggap beliau sebagai saingan, tetapi kami ingin mengajak beliau untuk bersama-sama membesarkan Dekopin,” ujarnya.

Ia berharap, Munas Rekonsiliasi ini dapat mengakhiri dualisme yang terjadi dan membawa Dekopin menjadi lebih kuat serta stabil dalam mendukung program-program pemerintah, termasuk yang digagas oleh Presiden Prabowo.

“Dengan begitu, Dekopin bisa kembali menjadi lembaga yang mampu memberdayakan koperasi-koperasi di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Turut hadir dalam konferensi pers seperti, ?Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Habiburakhman, Wakil Ketua Komisi XII Fraksi Gerindra Bambang Haryadi, Politikus PKS Habib Idrus Assegaf, Politikus PDIP Nasyirul Fallah Amru, Politikus PDIP Yulian Gunhar, dan Politikus dari Partai Demokrat Muslim, serta Politikus dari PKB Bertu Merlas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

20/12/2024 07:38
Doli Kurnia: Pilkada Bukan Semata Kembali ke DPRD Tapi untuk Perbaiki Sistem Agar Bangsa Tak Hancur – Halaman all

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan, sejatinya wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang dipilih DPRD adalah untuk perbaikan sistem Pemilu di Indonesia.

Pernyataan itu didasari Doli dengan berkaca soal tingginya biaya politik yang terjadi saat ini.

Kata dia, biaya politik untuk Pemilu seperti Pilpres, Pileg maupun Pilkada cukup fantastis, namun tidak bisa menjamin soal kenaikan demokrasi justru kebalikannya.

“Saya bilang, politik biaya tinggi. Kenapa? Kalau kita biarkan terus menurus, at the end, moral bangsa ini akan hancur,” kata Doli saat hadir dalam agenda Rilis Survei Nagara Institut, di Kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2024).

Atas adanya biaya politik atau politik uang saat Pemilu itu, akhirnya menimbulkan ketagihan di masyarakat untuk memilih siapa sosok calon pemimpin atau wakil rakyat yang memberikan uang.

Sehingga kata dia, Pemilu menjadi tidak lagi rasional dan justru menghadirkan pemimpin yang tidak memiliki kapabilitas.

“Dan akhirnya apa? Kita akan, masyarakat akan memilih, calon atau memilih wakilnya yang tidak rasional, yang mungkin tidak kapabel, yang pada akhirnya, juga akhirnya, memarakan korupsi. Karena dia akan balikin cair duitnya. Balik,” kata dia.

Oleh karenanya, Doli menilai apa yang diwacanakan oleh Prabowo selaku Presiden RI bersama Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia adalah untuk perbaikan sistem demokrasi.

Dirinya lantas membantah kalau wacana dari Prabowo itu bukan untuk mengembalikan sistem demokrasi di orde baru lalu.

“Nah, jadi oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil, dan Pak Presiden kemarin itu, bukan mau balik ke (orde baru), bukan mau balik ke DPRD. Tapi poinnya adalah perbaikan sistem,” kata dia.

Doli juga mengakui kalau sistem pemilu saat ini di Indonesia masih belum ideal.

Dirinya mendapati banyaknya permasalahan termasuk soal maraknya politik uang.

“Kita harus koreksi, gini loh, bahwa sistem politik, sistem demokrasi kita, termasuk dalamnya sistem pemilu, belum ideal di Indonesia. Masih banyak problem, masih banyak masalah, maka kita harus perbaiki sistem,” tandas dia.

Usulan ini sebelumnya disampaikan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat pidato HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

Prabowo mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut. Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.

“Ketua umum partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir,” kata Prabowo.

Menurutnya, sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari. Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

Prabowo pun memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.

“Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya,” ungkapnya.

Dengan begitu, kata Prabowo, anggaran negara bisa dipakai untuk keperluan program pemerintah lainnya. Misalnya, makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah.

20/12/2024 02:40
Belum Genap Setahun, Pimpinan AKD DPRD Kabupaten Pasuruan sudah Dirombak Lagi

Pasuruan (beritajatim.com) – Belum genap satu tahun Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Pasuruan dirombak ulang. Hal ini dilakukan setelah digelarnya rapat paripurna internal pada Kamis (19/12/2024).

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat mengatakan bahwa hal itu dilakukan guna menciptakan kondisi yang harmonis. Samsul juga mengatakan bahwa sebelum dirombaknya susunan dewan ini para anggota komisi sudah melakukan rapat internal.

“Ini beracuan pada usulan dari bawah yakni dari fraksi PKS dan Fraksi Gerindra. Ini juga menjadi salah satu upaya kita untuk menjaga keharmonisan antara legislatif dan eksekutif. Mengingat Bupati terpilih dari partai Gerindra,” jelasnya.

Dalam rapat paripurna yang dilakukan dua kali terakhir sempat memanas. Bahkan dari fraksi Golkar saat sidang paripurna juga melakukan wolkout. Meski wolkout, sidang paripurna tetap berlanjut dan keputusan sidang tetap disetujui.

“Meski tadi dari Fraksi Golkar melakukan wolkout paripurna tetap dilanjutkan dan disahkan. Karena masih memenuhi 2/3 kehadiran anggota,” tambah Samsul.

Ketidaksetujuan ini juga diutarakan oleh politisi Nasdem, Eko Suryono yang mengatakan bahwa harusnya pergantian AKD ini dilakukan 2,5 tahun. Atau setidaknya anggota komisi sudah menjalankan tugas selama setidaknya satu tahun.

“Bagi saya ini aneh. Bahkan bisa dikatakan kalau ini merupakan pergantian AKD paling aneh di Indonesia. Karena dalam penafsiran saya, pimpinan AKD itu diganti setelah 2,5 tahun. Atau pergantian anggota yang dilakukan minimal 1 tahun,” tegas Eko.

Namun, meski begitu penetapan pimpinan AKD telah disahkan dalam rapat paripurna dengan perombakan kurang lebih 50 persen unsur pimpinan AKD berganti.

Pada Komisi 1, ketua diduduki oleh Rudi Hartono dari F-PKB, lalu wakil yang sebelumnya diduduki oleh Nik Sugiharti F-Golkar kali ini diisi oleh M Ghozali dari F-PKS. Dan untuk sekretaris yang sebelumnya diisi oleh Eko Suryono dari F-Gabungan kini diganti oleh Bambang Yulianto Putro dari F-Demokrat.

Sementara pada Komisi 2 juga mengalami perombakan yakni Ketua yang sebelumnya diisi oleh Gaung Andaka dari F-Golkar kini digantikan oleh Agus Setia Wardhana dari F-Gerindra. Lalu untuk wakil dan sekretaris Komisi 2 masih sama yakni diisi oleh Agus Suyanto F-PKB dan H Arifin F-PDI P.

Untuk Komisi 3 yang berganti hanyalah Sekretaris Komisi, yang sebelumnya diisi oleh Mahdi Haris dari F-Golkar kini diganti oleh Anam dari F-Gerindra. Sementara posisi Ketua dan Wakil Komisi masih sama diisi oleh Yusuf Danial dari F-PKB dan Eko Suyono dari F-PDI P.

Dan untuk Komisi 4, posisi ketua masih sama diisi oleh Andri Wahyudi dari F-PDI P. Sementara wakil dan sekretarisnya berganti yang sebelumnya diisi oleh Tri Laksono Adi Priyanto dari F-Golkar digantikan oleh Abdul Karim dari F-PKB. Sementara posisi Sekretaris diisi oleh Najib Setiawan dari F-PKS.

Kemudian dalam susunan Badan Kehormatan (BK) posisi ketua sebelumnya diisi oleh Nikmah Jamilah dari F-Gabungan kini digantikan oleh Nurul dari F-Gerindra. Sementara untuk Wakil BK masih sama yakni A Wasik. (ada/ian)

19/12/2024 23:24