Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Hasto PDI-P Tersangka, Maruarar Sirait Sebut Sayembara Tangkap Harun Masiku Masih Berlaku

    Hasto PDI-P Tersangka, Maruarar Sirait Sebut Sayembara Tangkap Harun Masiku Masih Berlaku

    Hasto PDI-P Tersangka, Maruarar Sirait Sebut Sayembara Tangkap Harun Masiku Masih Berlaku
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Eks kader
    PDI-P

    Maruarar Sirait
    menyatakan, sayembara berhadiah Rp 8 miliar bagi siapapun yang berhasil menangkap
    Harun Masiku
    tetap berlaku meski Sekretaris Jenderal PDI-P
    Hasto Kristiyanto
    ditetapkan sebagai tersangka.
    Ara, sapaan akrab Maruarar, menegaskan bahwa sayembara itu akan terus berlangsung hingga Harun dapat ditangkap.
    “Berlaku. Kan berlaku bagi yang bisa menangkap,” kata Ara saat ditemui di rumahnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/12/2024).
    Ara merasa heran, Harun yang sudah masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 2020 lalu sampai saat ini tak kunjung tertangkap.
    “Kan masa negara sebesar ini nangkap Harun Masiku enggak bisa,” ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ini.
    Ketika dimintai tanggapan terkait status tersangka Hasto, politikus Partai Gerindra itu pun mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
    “Toh negara ini panglimanya adalah hukum. Saya pikir (itu) yang harus kita kedepankan,” kata Ara.
    Sebelumnya, Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 serta perintangan penyidikan.
    Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa KPK memiliki bukti bahwa Hasto bersama orang kepercayaannya terlibat suap yang diberikan eks caleg PDI-P, Harun Masiku, kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
    Sebagian suap Harun Masiku itu diduga bersumber dari Hasto.
    Selain itu, ia juga diduga menggagalkan operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang hendak menciduk Harun.
    Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menyebut penetapan tersangka ini menunjukkan partainya sedang diacak-acak.
    Hal ini sekaligus mengonfirmasi pernyataan Megawati yang menyebut PDI-P akan diganggu menjelang kongres tahun depan.
    “Penetapan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, pada 12 Desember 2024, bahwa PDI Perjuangan akan diawut-awut atau diacak-acak terkait Kongres VI PDI Perjuangan,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri Hukum Sebut Pengampunan terhadap Narapidana Bisa Lewat Denda Damai

    Menteri Hukum Sebut Pengampunan terhadap Narapidana Bisa Lewat Denda Damai

    Menteri Hukum Sebut Pengampunan terhadap Narapidana Bisa Lewat Denda Damai
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com-
    Menteri Hukum (Menkum)
    Supratman Andi Agtas
    menyatakan,  selain pengampunan dari Presiden, pengampunan bagi pelaku tindak pidana, termasuk koruptor, bisa juga diberikan melalui
    denda damai
    .
    Dia menjelaskan kewenangan denda damai dimiliki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) lantaran Undang-Undang (UU) tentang Kejaksaan yang baru memungkinkan hal tersebut.
    “Tanpa lewat Presiden pun memungkinkan memberi pengampunan kepada koruptor karena UU Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai kepada perkara seperti itu,” kata Supratman, Rabu (25/12/2024), dikutip dari
    Antara.

    Denda damai
    merupakan penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh jaksa agung. Denda damai dapat digunakan untuk menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara.
    Supratman mengatakan implementasi denda damai masih menunggu peraturan turunan dari UU tentang Kejaksaan.
    Ia menyebutkan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat bahwa peraturan turunannya dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung.
    “Peraturan turunannya yang belum. Kami sepakat antara pemerintah dan DPR, itu cukup peraturan Jaksa Agung,” kata Supratman.
    Kendati demikian, ia menegaskan, Presiden
    Prabowo Subianto
    bakal bersikap sangat selektif dan berupaya memberikan hukuman yang maksimal kepada para penyebab kerugian negara tersebut.
    Supratman menyebutkan, dalam menangani kasus korupsi, Pemerintah menaruh perhatian kepada aspek pemulihan aset.
    Menurut dia, penanganan koruptor tidak hanya sekadar pemberian hukuman, tetapi juga mengupayakan agar pemulihan aset bisa berjalan.
    “Yang paling penting bagi pemerintah dan rakyat Indonesia, adalah bagaimana
    asset recovery
    (pemulihan aset) itu bisa berjalan,” ujar mantan Ketua Badan Legislasi DPR tersebut.
    Apabila pemulihan asetnya bisa baik, kata dia, pengembalian kerugian negara pun bisa maksimal, dibandingkan dari sekadar menghukum.
    Politikus Partai Gerindra ini kembali menegaskan bahwa pemberian pengampunan kepada pelaku tindak pidana merupakan hak konstitusional presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
    Namun, hal itu tidak berarti Presiden akan membiarkan pelaku tindak pidana korupsi bisa terbebas. Pemerintah tengah menunggu arahan Presiden Prabowo untuk implementasinya.
    “Kita akan tunggu arahan Bapak Presiden nanti selanjutnya. Kami belum mendapat arahan nih, nanti implementasinya seperti apa,” ucap Supratman.
    Diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana memberikan amnesti kepada 44.000 narapidana (napi).
    Menurut Supratman, usulan pemberian amnesti itu sudah diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah pengampunan terhadap beberapa kategori narapidana.
    “Beberapa kasus yang terkait dengan penghinaan terhadap kepala negara atau pelanggaran UU ITE, Presiden meminta untuk diberi amnesti,” ujar Supratman di Istana Kepresidenan pada 13 Desember 2024.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasyim Muhammad: PDIP dari Dulu Omong Kosong

    Hasyim Muhammad: PDIP dari Dulu Omong Kosong

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Terlepas dari penetapan tersangka Hasto Kristiyanto, penulis asal Mojokerto, Hasyim Muhammad, melontarkan kritik tajam terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Hasyim menyebut sejumlah langkah dan pernyataan partai berlambang banteng tersebut sebagai omong kosong belaka yang sarat dengan inkonsistensi politik.

    “PDIP dari dulu memang banyak omong kosong. Misal soal keputusan MK mengenai Gibran,” ujar Hasyim dalam keterangannya di aplikasi X @hasyimmah (24/12/2024).

    Hasyim juga menyoroti respons PDIP terhadap sejumlah isu, mulai dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024 hingga polemik pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.

    “Awalnya membuka kemungkinan Gibran jadi wakilnya Ganjar, tapi begitu Gibran pikih Prabowo, putusan MK-nya diprotes. Omong kosong!,” cetusnya.

    Dikatakan Hasyim, PDIP pada Pilpres 2024 gencar mengangkat isu penculikan yang diduga dilakukan Prabowo. Padahal, Ketum Gerindra itu merupakan Cawapresnya pada 2009 lalu.

    “Ketika PDIP angkat isu penculikan kepada Prabowo di Pilpres 2024 padahal di tahun 2009, Prabowo adalah cawapres PDIP,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Hasyim turut menyoroti sikap PDIP yang kini menolak kebijakan PPN 12 persen.

    “Lalu soal PPN 12 persen. Sekarang PDIP seperti pahlawan rakyat ketika melawan PPN 12 persen,” tambahnya.

    Padahal, menurutnya, PDIP adalah bagian dari keputusan awal untuk memberlakukan kebijakan tersebut.

    “PDIP juga yang ikut memutuskan itu. Omong kosong!,” Hasyim menuturkan.

  • Reaksi Admin Medsos Gerindra Soal Kepala Sekolah Jualan Kotak Nasi Untuk Program Makan Siang Gratis

    Reaksi Admin Medsos Gerindra Soal Kepala Sekolah Jualan Kotak Nasi Untuk Program Makan Siang Gratis

    TRIBUNJATENG.COM – Admin media sosial Partai Gerindra ikut bereaksi soal wali murid yang diwajibkan kepala sekolah untuk membeli kotak nasi seharga Rp 60 ribu.

    Kotak nasi itu wajib dibeli terkait penyelenggaraan makan bergizi gratis di sekolah.

    Pembelian kotak nasi itu dinilai memberatkan terutama bila keluarga tersebut memiliki dua orang anak sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi Rp 120 ribu per anak.

    Rencana kepala sekolah yang mewajibkan wali murid membeli kotak nasi tersebut dinilai tak masuk akal.

     

    Video saat kepala sekolah mewajibkan wali murid untuk membeli kotak nasi ini diunggah pertama kali oleh @Ahmad Lehan.

    Dalam video yang diunggah tersebut admin Gerindra turut memberi komentar.

    “Itu yang ngomong begitu siapa, Pak?,” tulis tiktok @gerindra.

    “Itu kepala sekolahnya,” jawan pengunggah.

    Usai admin Gerindra berkomentar, warganet lainnya juga turut memberikan respon.

    “kepala sekolah panik wkwk, udah dikomen admin gerindra, tulis akun @fl*****

    “sebenernya dari presiden arahannya udah bener. tinggal yg melaksanakan amanah apa tidaknya,” tulis akun @Rac****

    “Jangan mau,. makan gratis itu sudah disediakan oleh penyelenggara Untuk wadah makan,” tulis akun @ah****

    Viral di Media Sosial

    Heboh sekolah diduga wajibkan wali murid beli kotak nasi seharga Rp 60 ribu untuk program makan gratis.

    Dalam video yang diunggah di akun TikTok @ahmad.lehan6, tertulis caption ‘acara rapat makan gratis, tapi tempat makannya beli di sekolah harganya Rp 30 ribu, harus beli dua,’ tulis caption pengunggah.

    Adapun maksud dan tujuan diwajibkannya wali murid membeli kotak nasi karena seiring dengan berjalannya program makan gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Sontak saja video tersebut langsung mendapatkan atensi luar biasa dari masyarakat luas.

    Dijelaskan bahwa video tersebut diambil saat para orang tua murid menghadiri rapat di sekolah. Akan tetapi, isi dari rapat tersebut dirasa cukup janggal.

    Bagaimana tidak, dijelaskan dalam video bahwa para orang tua murid diduga diharuskan untuk membeli tempat makan untuk anak-anaknya. Hal ini seiring dengan berjalannya program makan gratis dari Presiden pada tahun depan.

    Tidak tanggung-tanggung, para setiap anak diharuskan untuk membeli dua tempat makan. Untuk satu tempat makan sendiri dibanderol seharga Rp30 ribu.

    “Lagi rapat di sekolah, acara makan gratis tapi harus beli tempat makannya 2 hargra Rp30 ribu 1 (tempat makan), harus 2 jadi Rp60 ribu. Kalau ada dua anak di sekolah jadi 4 bos ,” tulisnya dalam video.

    Akan tetapi, belum diketahui video tersebut diambil di sekolah mana. Namun sebagaimana diketahui, program makan gratis sendiri seharusnya tidak memerlukan tambahan biaya lainnya. Baik itu dari pihak sekolah maupun orang tua murid. Apalagi untuk sekadar tempat makan.

    Sontak saja, unggahan inipun emnuai komentar dari warganet.

    “anak gue udh dsruh beli ompreng dr kapan tau, tapi makan gratis’y smpe skrg blm terlaksana , tulis akun @Cu***

    “sebenernya dari presiden arahannya udah bener. tinggal yg melaksanakan amanah apa tidaknya,” tulis akun @ra******

    “kalian tau gaa sih, program makan gratis tuh emang bner, tapi stelah sampe ke sekolah, udah beda cerita lagi,” tulis akun @Ra******

    Hingga berita ini ditulis belum diketahui secara pasti dimana lokasi sekolah ini berada.

    Program Makan Bergizi Gratis Dimulai 6 Januari

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengumumkan informasi terbaru perihal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Dadang menyampaikan, nantinya tidak semua anak sekolah dalam program makan bergizi gratis ini akan menerima susu dalam menu mereka.

    Sebab, penyaluran susu untuk program pemerintah ini akan diberikan ke daerah-daerah yang terdapat sentra sapi perah. 

    “Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan kan, tidak usah dipaksakan,” ujar Dadan saat ditemui usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

    Sebagai alternatif, untuk daerah lain yang bukan sentra sapi perah, nantinya anak-anak di daerah tertentu akan mendapatkan lauk lain sebagai pengganti protein dan kalsium.

    Opsi menu pengganti menu tersebut yakni telur dan daun kelor.

    “Cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada (diganti) telur, bisa kelor,” ujar Dadan.

    Dadan menambahkan, program makan bergizi gratis ini akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat. Dan pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap mulai 6 Januari 2025.

     Sebelumnya, Kementerian Pertanian juga menyebutkan bahwa menu susu sapi dalam program makan bergizi gratis akan diberikan di daerah-daerah sentra sapi perah atau daerah yang memiliki stok susu segar mencukupi.

    Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, usai rapat dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

    “Disampaikan untuk minum susu, tentu menu ini untuk daerah-daerah yang ketersediaan susunya ada,” kata Agung kepada wartawan usai rapat.

    Agung mencontohkan daerah Pujon, Malang, yang merupakan kawasan sentra sapi perah.  

    “Di sana ada koperasi di Pujon, yang juga menghasilkan produk susu pasteurisasi. Itu diharapkan nanti bisa menyuplai untuk program makan bergizi,” kata Agung.

    Selain itu, lanjut Agung, kandungan susu segar dalam produk susu tersebut minimal harus 20 persen.

    Sebagai Informasi, program makan bergizi gratis akan dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025.

    Setelah itu, berkembang menjadi 2.000 titik pada April 2025, dan berkembang lagi menjadi 5.000 titik pada Juli-Agustus 2025.

     

  • Diundang Sekolah Rapat, Orangtua Syok Wajib Beli 2 Tempat Makan Rp60 Ribu untuk Makan Siang Siswa

    Diundang Sekolah Rapat, Orangtua Syok Wajib Beli 2 Tempat Makan Rp60 Ribu untuk Makan Siang Siswa

    TRIBUNJATIM.COM – Media sosial dihebohkan dengan orangtua syok harus beli tempat makan untuk program makan siang gratis siswa seharga Rp60 ribu.

    Adapun kasus ini viral di media sosial usai diunggah oleh akun TikTok @ahmad.lehan6.

    Dalam captionnya, tertulis acara rapat makan siang gratis, tapi tempat makannya beli di sekolah harganya Rp30 ribu, harus beli dua.

    Tujuan diwajibkannya wali murid membeli kotak nasi karena seiring dengan berjalannya program makan gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Video yang diunggah inipun menuai perhatian dari berbagai pihak.

    Dalam video itu juga dijelaskan ketika itu ada rapat orang tua murid di sekolah, rupanya rapat tersebut membahas soal makan gratis.

    Wali murid diharuskan membeli kotak nasi seharga Rp 30 ribu per kotak.

    Tak cukup sampai di situ sekolah mengharuskan agar setiap siswa membeli dua kotak nasi sehingga harganya menjadi Rp 60 ribu.

    “Lagi rapat di sekolah, acara makan gratis tapi harus beli tempat makannya 2 harga Rp30 ribu 1 (tempat makan), harus 2 jadi Rp60 ribu. Kalau ada dua anak di sekolah jadi 4 bos ,” tulisnya dalam video.

    Akan tetapi, belum diketahui video tersebut diambil di sekolah mana.

    Namun sebagaimana diketahui, program makan gratis sendiri seharusnya tidak memerlukan tambahan biaya lainnya.

    Baik itu dari pihak sekolah maupun orang tua murid.

    Apalagi untuk sekadar tempat makan.

    Video viral orangtua wajib beli tempat makan di sekolah untuk program makan siang seharga Rp60 ribu. (TikTok/@ahmad.lehan6)

    Sontak saja, unggahan inipun menuai komentar dari warganet.

    “anak gue udh dsruh beli ompreng dr kapan tau, tapi makan gratis’y smpe skrg blm terlaksana,” tulis akun @Cu***

    “sebenernya dari presiden arahannya udah bener. tinggal yg melaksanakan amanah apa tidaknya,” tulis akun @ra******

    “kalian tau gaa sih, program makan gratis tuh emang bner, tapi stelah sampe ke sekolah, udah beda cerita lagi,” tulis akun @Ra******

    Hingga berita ini ditulis belum diketahui secara pasti dimana lokasi sekolah ini berada.

    Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi kasus tersebut.

    Pihaknya membantah adanya biaya tambahan program makan gratis.

    Dalam keterangan tertulis, pihak BGN menyatakan program makan gratis tidak ada biaya tambahan.

    “Badan Gizi Nasional dengan ini mengklarifikasi bahwa informasi yang beredar terkait adanya kewajiban siswa atau orang tua siswa untuk membeli wadah makan bergizi gratis dengan harga tertentu tidaklah benar,” tulisnya, dikutip dari Tribun Bengkulu pada Rabu (25/12/2024).

    Program makan gizi gratis dibiayai sepenuhnya oleh pihak BGN.

    “Program makan bergizi gratis yang diselenggarakan sepenuhnya dibiayai oleh Badan Gizi Nasional tanpa pungutan biaya sedikit pun kepada siswa atau orang tua. Segala kebutuhan terkait program ini, termasuk perlengkapan makan, telah dipersiapkan oleh pihak penyelenggara demi memastikan tujuan program berjalan dengan lancar dan merata untuk semua siswa,” tulisnya.

    Adanya tambahan siswa harus membeli kotak nasi merupakan pungutan liar.

    “Adapun berita yang menyebutkan adanya kewajiban pembelian wadah makan adalah hoaks dan merupakan pungutan liar. Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa program ini dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak tanpa membebani orang tua. Pihak sekolah dilarang untuk memberlakukan biaya tambahan dalam bentuk apa pun kepada siswa, sesuai dengan kebijakan resmi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional,” jelasnya.

    Admin Gerindra ikut soroti kasus orangtua wajib beli kotak makan untuk program makan siang gratis. (TikTok)

    Selain mendapat atensi dari BGN, kasus ini juga menuai sorotan dari admin media sosial Partai Gerindra.

    Admin Gerindra merupakan salah satu media sosial yang biasa dipergunakan untuk tempat keluh kesah masyarakat dengan kejadian yang dialami.

    Termasuk kepala sekolah yang mewajibkan wali murid membeli kotak nasi dengan harga yang dinilai tak masuk akal.

    Video saat kepala sekolah mewajibkan wali murid untuk membeli kotak nasi ini diunggah pertama kali oleh @Ahmad Lehan.

    Dalam video yang diunggah tersebut admin Gerindra turut memberi komentar.

    “Itu yang ngomong begitu siapa, Pak?,” tulis TikTok @gerindra, dikutip dari Tribun Bengkulu.

    “Itu kepala sekolahnya,” jawab pengunggah.

    Usai admin Gerindra berkomentar, warganet lainnya juga turut memberikan respons.

    “kepala sekolah panik wkwk, udah dikomen admin gerindra,” tulis akun @fl*****

    “sebenernya dari presiden arahannya udah bener. tinggal yg melaksanakan amanah apa tidaknya,” tulis akun @Rac****

    “Jangan mau,. makan gratis itu sudah disediakan oleh penyelenggara Untuk wadah makan,” tulis akun @ah****

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Awal Mula PPN Naik jadi 12%: Dimulai di Era Jokowi, Dilanjutkan Prabowo

    Awal Mula PPN Naik jadi 12%: Dimulai di Era Jokowi, Dilanjutkan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Indonesia telah menghadapi pungutan PPN 10% setidaknya selama 37 tahun atau sejak 1985 hingga 2022, sebelum akhirnya tarif pajak tersebut naik menjadi 11% per 1 April 2022. 

    Kenaikan tersebut nyatanya dimulai pada masa pemerintahan kedua Joko Widodo atau pada 2021. Kala itu, pemerintah ingin membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang berisi soal kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga pengampunan pajak atau tax amnesty.

    Rancangan tersebut pada akhirnya masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada Maret 2021, tetapi tak kunjung dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

    Hingga pada Mei 2021, Jokowi mengirimkan Surat Presiden (Surpres) Nomor R-21/Pres/05/2021 yang meminta agar DPR segera membahas dan merampungkan RUU KUP tersebut. 

    Akhirnya, pada penghujung Juni 2021, DPR mulai membahas RUU KUP yang dalam perjalanannya berganti nama menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). 

    Kurang dari enam bulan dan setelah mendapatkan restu dari Komisi XI, draft RUU HPP naik ke rapat paripurna bersama sejumlah agenda pembahasan lainnya. Mayoritas fraksi utamanya PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Nasdem, PKB, PPP, menerima draf tersebut. 

    Kecuali, PKS yang dengan tegas tetap menolak pengesahan beleid tersebut dalam rapat paripurna. Meski demikian, RUU HPP juga tetap resmi menjadi undang-undang (UU) per 7 Oktober 2021 karena mayoritas fraksi setuju. 

    Hasilnya, Jokowi kembali melaksanakan pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II yang menghasilkan tambahan penerimaan senilai Rp61,01 triliun. 

    Selain itu, UU HPP juga menetapkan tarif PPN naik menjadi 11% per 1 April 2022 dan 12% mulai 1 Januari 2025 atau satu pekan lagi. 

    Presiden Prabowo Subianto yang kini menjabat pun manut dengan amanat UU HPP yang disahkan tiga tahun silam. Pemerintah kini, tidak ada intensi untuk menunda maupun membatalkan rencana tersebut. 

    Mirisnya, dalam UU HPP pemerintah juga menetapkan pajak karbon yang efektif 1 April 2022. Namun pada kenyataannya, kebijakan tersebut tak kunjung jalan dan tak ada kabar meski menjadi amanat Undang-Undang. Sementara tarif PPN, terus mengalami kenaikan.

    Pemerintah dalam hal ini Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Dwi Astuti berdalih kenaikan tarif PPN tidak akan mengganggu daya beli dan pertumbuhan ekonomi. 

    “Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% tidak berdampak signifikan terhadap harga barang dan jasa,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Sabtu (21/12/2024).

    Dalam perhitungan Ditjen Pajak, kenaikan tarif 1% tersebut hanya memberikan tambahan harga sebesar 0,9% bagi konsumen. 

    Misalnya, jika sebelumnya sebuah minuman seharga Rp7.000 dengan tarif 11% menjadi Rp7.770. Kini dengan tarif 12%, minuman tersebut menjadi Rp7.840 atau naik Rp70 atau setara 0,9%. 

    Meski demikian, ekonom dan masyarakat dari berbagai kalangan mendorong pemerintah untuk membatalkan kebijakan tersebut karena kondisi daya beli yang tengah lemah. Tercermin dari inflasi yang mencapai titik terendah sejak 2021. 

  • Rayakan Natal 2024, Owena Mayang Sari rangkul seluruh partai politik

    Rayakan Natal 2024, Owena Mayang Sari rangkul seluruh partai politik

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Riskianto

    Rayakan Natal 2024, Owena Mayang Sari rangkul seluruh partai politik
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Rabu, 25 Desember 2024 – 08:14 WIB

    Elshinta.com – Bupati Mahakam Ulu Terpilih Owena Mayang Shari Belawan menegaskan, pihaknya bakal merangkul semua pihak pasca kemenangan yang diraihnya di Pilkada Serentak 2024.

     

    Dengan momentum perayaan Natal 2024, Owena Mayang pun menegaskan kemenangan yang diraihnya adalah kemenangan rakyat, khususnya di Mahakam Ulu, Kalimantan Timur.

     

    “Dengan kemenangan yang kami raih di Pilkada 2024 yang lalu, bisa menjadi kemenangan kami bersama masyarakat Mahakam ulu untuk menjadi lebih baik lagi,” kata Owena Mayang dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/12).

     

    Owena Mayang Shari yang berpasangan dengan Stanislaus Liah diketahui berhasil menang telak dengan meraih total 9.930 suara warga Mahakam Ulu.

     

    Owena yang merupakan putri dari cikal bakal berdirinya Partai Gerindra di Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh itu pun menegaskan dirinya berkomitmen untuk mendukung seluruh program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

     

    Owena pun menegaskan akan terus konsisten membesarkan Partai Gerindra meski sebelumnya dirinyua tidak mendapatkan tiket maju di Pilkada 2024.

     

    “Saya pun sebagai kader partai Gerindra akan terus tunduk dan berkomitmen untuk menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk tetap melayani masyarakat dengan sebaik mungkin,” tegasnnya.

     

    Owena yang didukung oleh tiga partai yakni Partai Demokrat, PKB dan PAN di Pilkada Mahulu itu kemudian mengajak seluruh elite politik untuk membangun wilayah tersebut menjadi lebih baik lagi.

     

    “Oleh karena itu, kami memohon dukungan dari masyarakat dan seluruh partai politik untuk terus membantu kami yang telah dipercaya masyarakat Mahakam ulu untuk memimpin selama lima tahun mendatang,” tandasnya.

     

    Presiden Prabowo Subianto pun sebelumnya telah menegaskan, menang dan kalah adalah hal yang biasa dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Oleh karena itu, ia meminta pasangan calon yang menang maupun kalah untuk bekerja sama. 

     

    Hal ini dikatakan Prabowo usai nyoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 008, Bojong Koneng, Bogor.  

     

    “Iya setiap pemilihan ada yang menang, ada yang kalah. Ya harus kerja sama,” kata Prabowo.

     

    Kepala Negara mengungkapkan, pasangan calon yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua. Sedangkan yang kalah harus bekerja sama dengan yang memang untuk rakyat. 

     

    Yang penting kata Prabowo, melayani rakyat adalah yang utama terlepas dari hasil suara di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) nanti. 

     

    “Yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua, yang kalah harus bekerja sama. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat,” tuturnya, seperti yang dilaporkan Reporter Elshinta Riskianto.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Momen Natal 2024, Owena Mayang Sari Rangkul Seluruh Partai Politik dan Ajak Masyarakat Bersatu – Halaman all

    Momen Natal 2024, Owena Mayang Sari Rangkul Seluruh Partai Politik dan Ajak Masyarakat Bersatu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bupati Mahakam Ulu Terpilih Owena Mayang Shari Belawan menegaskan, pihaknya bakal merangkul semua pihak pasca kemenangan yang diraihnya di Pilkada Serentak 2024.

    Dengan momentum perayaan Natal 2024, Owena Mayang pun menegaskan kemenangan yang diraihnya adalah kemenangan rakyat, khususnya di Mahakam Ulu, Kalimantan Timur.

    “Dengan kemenangan yang kami raih di Pilkada 2024 yang lalu, bisa menjadi kemenangan kami bersama masyarakat Mahakam ulu untuk menjadi lebih baik lagi,” kata Owena Mayang dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/12/2024).

    Owena Mayang Shari yang berpasangan dengan Stanislaus Liah diketahui berhasil menang telak dengan meraih total 9.930 suara warga Mahakam Ulu.

    Owena yang merupakan putri dari cikal bakal berdirinya Partai Gerindra di Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh itu pun menegaskan dirinya berkomitmen untuk mendukung seluruh program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Owena pun menegaskan akan terus konsisten membesarkan Partai Gerindra meski sebelumnya dirinya tidak mendapatkan tiket maju di Pilkada 2024.

    “Saya pun sebagai kader partai Gerindra akan terus tunduk dan berkomitmen untuk menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk tetap melayani masyarakat dengan sebaik mungkin,” tegasnnya.

    Owena yang didukung oleh tiga partai yakni Partai Demokrat, PKB dan PAN di Pilkada Mahulu itu kemudian mengajak seluruh elite politik untuk membangun wilayah tersebut menjadi lebih baik lagi.

    “Oleh karena itu, kami memohon dukungan dari masyarakat dan seluruh partai politik untuk terus membantu kami yang telah dipercaya masyarakat Mahakam ulu untuk memimpin selama lima tahun mendatang,” tandasnya.

    Presiden Prabowo Subianto pun sebelumnya telah menegaskan, menang dan kalah adalah hal yang biasa dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Oleh karena itu, ia meminta pasangan calon yang menang maupun kalah untuk bekerja sama. 

    Hal ini dikatakan Prabowo usai nyoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 008, Bojong Koneng, Bogor, Rabu (27/11/2024). 

    “Iya setiap pemilihan ada yang menang, ada yang kalah. Ya harus kerja sama,” kata Prabowo.

    Kepala Negara mengungkapkan, pasangan calon yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua. Sedangkan yang kalah harus bekerja sama dengan yang memang untuk rakyat. 

    Yang penting kata Prabowo, melayani rakyat adalah yang utama terlepas dari hasil suara di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) nanti. 

    “Yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua, yang kalah harus bekerja sama. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat,” tuturnya.

  • KPK Diminta Tak Tebang Pilih di Kasus Suap DJKA – Halaman all

    KPK Diminta Tak Tebang Pilih di Kasus Suap DJKA – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menindaklanjuti kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun anggaran 2020–2022, yang diduga menyeret nama Bupati Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Sudewo. 

    Lembaga antikorupsi diminta tak tebang pilih untuk menjerat bupati terpilih Kabupaten Pati tersebut. 

    Hal itu diutarakan Gerakan Masyarakat Peduli Pati (Germas PP) saat menyampaikan aspirasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024). 

    Bukan tanpa sebab hal itu disampaikan. Sebab, KPK telah memiliki bukti, yakni uang Rp3 miliar yang disita dari Sudewo.

    “KPK jangan tebang pilih, penerima suap yang lain sudah jadi tersangka,” kata orator Syamsul saat menyampaikan aspirasinya.

    Germas PP menyebut dugaan penerimaan uang Sadewo tak bisa terelakan. Pasalnya, KPK telah menyita uang sekira Rp3 miliar dari kediaman Sudewo yang sebelumnya menjabat anggota Komisi V DPR RI. Penyitaan itu berkaitan penanganan kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA.

    Penyitaan uang itu terungkap dalam sidang kasus dugaan suap proyek DJKA dengan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tipikor Semarang, beberapa waktu lalu. 

    Sudewo saat itu diperiksa sebagai saksi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo. Saat penyidikan kasus ini berjalan, Sudewo juga pernah diperiksa tim penyidik KPK. 

    Germas PP menekankan keberanian KPK menangkap Sudewo merupakan upaya mendukung pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto agar bersih dan terbebas dari perbuatan korup para elite. Germas PP juga mendukung Presiden Prabowo membangun pemerintahan yang bersih diawali dengan pembersihan internal dari kader-kader partai yang terindikasi terlibat kasus korupsi. 

    Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra diharapkan untuk kembali meninjau dan mendorong proses hukum terhadap kadernya yang terlibat kasus dugaan korupsi. Hal itu dinilai sebagai dukungan elemen masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo sebagai presiden. 

    “Masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah juga menolak pelantikan dan kehadiran pejabat yang terindikasi terlibat korupsi,” katanya.

  • Andre Rosiade Kirim 1.000 Paket Sembako ke Korban Longsor di Agam Sumbar

    Andre Rosiade Kirim 1.000 Paket Sembako ke Korban Longsor di Agam Sumbar

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Barat (Sumbar) Andre Rosiade mengirimkan bantuan 1.000 paket sembako ke warga korban galodo atau longsor di Jorong Sigiran, Nagari Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.

    “Kami mendengar ada info galodo di sejumlah titik di Sumbar. Mungkin yang paling parah di salingka atau sekeliling Danau Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya. Kita langsung siapkan tim untuk mengirimkan sembako untuk para korban terdampak. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik,” kata Andre dalam keterangan tertulis, Selasa (24/12/2024).

    Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini meminta Wakil Ketua DPD Gerindra Sumbar Nurhaida, Wakil Sekretaris DPD Gerindra Sumbar Zulkifli dan tim langsung datang ke lokasi.

    Bersama Nagari Tanjung Sani dan Camat Tanjung Raya, para pengurus DPD Gerindra Sumbar terjun ke lokasi untuk memastikan bantuan disalurkan tepat sasaran sehingga semua warga terdampak mendapatkan sembako.

    “Kami serahkan kepada warga langsung dan secara simbolis kepada Camat dan Nagari. Selanjutnya mereka yang akan memastikan bantuan betul-betul sampai semua kepada warga terdampak,” kata Zulkifli.

    Apresiasi Korban Longsor

    “Pak Andre Rosiade, terima kasih. Bantuan sudah kami terima. Alhamdulillah. Sangat bermanfaat bagi warga kita yang terdampak musibah,” katanya.

    Dia menyebut sejak longsor terjadi, tidak banyak yang bisa dilakukan warga selain mengungsi dan pasrah dengan apa yang terjadi.

    Senada, Wali Nagari Tanjung Sani Mukhsin mengapresiasi atas bantuan sembako yang diberikan. Dia mengatakan terdapat lima rumah yang rusak berat, serta ratusan KK yang terdampak akibat bencana galodo yang terjadi sekitar pukul 13.00 WIB pada Senin (23/12).

    Dia menambahkan, para korban terus menginventarisasi kerugian akibat musibah yang terjadi. Malam hari warga juga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman karena kondisi daerah yang masih labil.

    “Alhamdulillah, kami atas nama nagari dan masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Pak Andre Rosiade yang telah memberikan bantuan ini. Semoga menjadi sitawa sidingin bagi masyarakat. Semoga rezeki Pak Andre terus bertambah dan sukses selalu. Kader Gerindra yang jadi andalan Sumbar. Apalagi kita sekarang dipimpin Presiden Prabowo dari Gerindra juga,” katanya.

    Sementara Camat Tanjung Raya Al Hafidh mengaku salut dan berterima kasih kepada Andre. Ia menyebut akan memastikan bantuan dari Andre dan Partai Gerindra sampai kepada yang berhak.

    “Kami atas nama pemerintah daerah Kecamatan dan nagari beserta masyarakat mengucapkan terima kasih kepada bapak Andre Rosiade atas bantuan yang telah disampaikan kepada warga,” katanya.

    Hafidh mengatakan bencana galodo menghantam lima rumah dan satu bangunan bengkel hingga me­ngalami kerusakan. Bahkan, material galodo juga menimbun akses jalan salingka Danau Maninjau sehingga terputus total. Jadi, korban terdampak juga sangat banyak.

    “Semoga ini dapat membantu keluarga kita yang terkena dampak musibah longsor ini. Semoga menjadi amal ibadah bagi bapak yang menyalurkan bantuan,” lanjutnya.

    Wakil Sekretaris Gerindra Sumbar Zulkifli mengatakan bantuan itu diserahkan melalui posko galodo yang dibentuk oleh nagari setempat.

    (anl/ega)