Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Paslon PDIP Bayu-Kang Mus Cabut Permohonan Sengketa Pilbup Bogor 2024

    Paslon PDIP Bayu-Kang Mus Cabut Permohonan Sengketa Pilbup Bogor 2024

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman (Kang Mus) mencabut permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Tahun 2024 Bogor yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu terungkap dalam persidangan Panel 1 MK yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, Rabu (8/1).

    Pemohon diwakili kuasa hukumnya Partumpuan F. Sinurat dalam persidangan menegaskan kebenaran pencabutan permohonan perkara yang telah dilakukan pihaknya.

    Sebelumnya, pasangan itu mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor Nomor 4234 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024.

    Dalam permohonan perkara, Bayu-Kang Mus menyatakan perolehan suara lawan mereka didapatkan karena adanya keterlibatan kecurangan penyelenggara pemilihan, Bawaslu Kabupaten Bogor, camat, dan kepala desa yang mengarah pada tindakan-tindakan memenuhi unsur bersifat terstruktur, sistematis, dan massif.

    Di Pilbup Bogor 2024, Bayu Syahjohan-Musyafaur Rahman hanya diusung oleh PDIP. Bayu adalah Ketua DPC PDIP Kabupaten Bogor,

    Sementara lawannya Rudy Susmanto-Ade diusung 17 partai politik. Di antaranya delapan partai parlemen yakni Gerindra, Golkar, PPP, PAN, Demokrat, PKS, PKB dan NasDem.

    Kemudian sembilan partai non-parlemen yaitu Hanura, Perindo, PSI, Gelora, Buruh, Ummat, PBB, Garuda, dan PKN.

    Bayu Syahjohan-Musyafaur Rahman memperoleh 599.453 suara. Sementara pasangan Rudy Susmanto-Ade Ruhandi memperoleh 1.559.328 suara.

    (yoa/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Bertemu Tokoh-tokoh Kritis, Dasco Ungkap Prabowo Tidak Antikritik

    Bertemu Tokoh-tokoh Kritis, Dasco Ungkap Prabowo Tidak Antikritik

    loading…

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menghadiri pertemuan dengan tokoh-tokoh kritis di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (7/1/2025) siang. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menghadiri pertemuan dengan tokoh-tokoh kritis di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (7/1/2025) siang. Dalam pertemuan itu, Dasco mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak antikritik.

    Sejumlah tokoh seperti Din Syamsuddin, Jumhur Hidayat , Syahganda Nainggolan, Hatta Taliwang, Said Didu, Edy Mulyadi, dan Bachtiar Nasir menghadiri acara yang digelar Sabang Merauke Circle (SMC) bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan bertajuk “Pembangunan Indonesia 2025: Harapan dan Tantangan”.

    Dasco yang menjadi keynote speaker dalam acara itu mengungkapkan, pertemuannya dengan tokoh-tokoh kritis progresif itu merupakan pertemuan hebat di awal 2025. “Kita harus bangun harapan rakyat dalam pemerintahan Prabowo,” ujar Dasco.

    Dasco mengatakan, Prabowo harus diberi kesempatan melakukan hal-hal kecil untuk kesejahteraan rakyat, seperti makan siang gratis, mengumpulkan lahan-lahan sawit ilegal, efisiensi pemerintahan, serta evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Terhadap tokoh-tokoh kritis, Dasco menegaskan bahwa Prabowo tidak antikritik. Dia mengatakan, pemerintah butuh masukan dari masyarakat. “Saya sudah bantu beberapa orang bisa ketemu beliau, sehingga aspirasi bisa tetap tersalurkan,” ungkap Dasco.

    Ia menegaskan, pemerintah perlu dukungan rakyat, termasuk para aktivis dan cendekiawan, agar tidak terulang seperti kasus pembelokan masalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% seolah-olah naik 12%.

    Sementara itu, Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan mengatakan, Sufmi Dasco Ahmad membuat jarak rakyat termasuk para aktivis dan tokoh kritis dengan Presiden Prabowo menjadi seperti setipis selembar kertas.

    “Kita mulai percaya Presiden Prabowo itu ideologis, dan tugas kita adalah membantu supaya ide-ide kerakyatan Presiden Prabowo bisa segera dilaksanakan,” kata Syahganda, doktor politik UI itu.

    Masalah ideologis Prabowo, kata dia, sudah selesai. Karena itu, ia mengajak para aktivis, para cendekiawan, dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu padu membantu Presiden Prabowo mempercepat program-program kerakyatan.

    Acara diskusi tersebut menampilkan sejumlah pembicara, yaitu Wakil Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerja Umum, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso, dan Bupati Lahat Terpilih Bursah Zarnubi.

    (rca)

  • KPU Jombang Tetapkan Warsubi Sebagai Bupati Terpilih pada 9 Januari 2025

    KPU Jombang Tetapkan Warsubi Sebagai Bupati Terpilih pada 9 Januari 2025

    Jombang (beritajatim.com) – KPU (Komisi Pemilihan Umum) Jombang menetapkan Warsubi-Salmanudin Yazid (Warsubi-Gus Salman) atau WarSa sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2025-2030 pada Kamis, 9 Januari 2025.

    Kepastian itu dilontarkan Komisioner KPU Jombang Devisi Teknis, Nuriadi, Selasa (7/1/2025). “Kami sudah menerima surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi (MK) melalui KPU RI terkait penetapan pasangan calon terpilih,” ujarnya.

    Mantan Panwascam Kabuh ini menjelaskan, surat dengan nomor 24/PL.02.7-sd/06/2025 tersebut mengacu pada beberapa poin penting. Salah satunya adalah Pasal 57 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

    Aturan tersebut menyatakan bahwa penetapan pasangan calon terpilih dilakukan jika tidak ada permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan ke MK. Penetapan harus dilakukan paling lambat tiga hari setelah KPU menerima pemberitahuan dari MK tentang registrasi perkara perselisihan hasil pemilihan.

    Walhasil, menurut Nuriadi, tidak ada gugatan terkait hasil Pilkada Jombang. “Sesuai hasil rapat, kami akan menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih pada tanggal 9 Januari 2025,” jelas Nuriadi.

    Sesuai dengan PKPU 18/2024 Pasal 60 tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara, rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih akan dihadiri oleh pasangan calon, Bawaslu, serta partai politik pengusung.

    Ketika ditanya mengenai kemungkinan salah satu pasangan calon tidak hadir dalam pleno, Nuriadi menegaskan bahwa hal tersebut secara teknis tidak diatur dalam PKPU. “KPU tetap mengundang kedua pasangan calon untuk hadir dalam rapat pleno tersebut,” tegasnya.

    Seperti diketahui, Pilkada Jombang digelar 27 November 2024. Ada dua pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU Jombang. Yaitu, nomor urur 01 Mundjidah Wahab-Sumrambah (MuRah). Pasangan ini diusung PDIP (10 kursi), PPP (4 kursi), Partai Demokrat (6 kursi). Totalnya 20 kursi. Pasangan ini juga didukung partai non-parlemen, Hanura.

    Kemudian, paslon nomor urut 02 H Warsubi-KH Salmanudin Yazid (WarSa). Pasangan ini diusung oleh sejumlah partai. Di antaranya, Partai Gerindra (8 kursi), PKB (12 kursi), Partai Golkar (5 kursi), PKS (3 kursi), serta Partai Nasdem (2 kursi). Totalnya 30 kursi.

    Sedangkan partai non-parlemen yang memberikan rekomendasi untuk pasangan ini adalah PAN (Partai Amanat Nasional), PSI (Partai Solidaritas Indonesia) dan Partai Gelora.

    Hasilnya, pasangan H Warsubi-KH Salmanuidn Yazid (Warsubi-Gus Salman) atau WarSa unggul telak dengan memperoleh 515.880 suara. Sedangkan Mundjidah Wahab-Sumrambah atau MuRah hanya meraup 173.098 suara.

    Selanjutnya, suara sah 688.978 dan tidak sah 33.063 suara. Jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pilkada Jombang sebesar 1.012.800 orang. [suf]

  • Fenomena Kewarganegaraan Ganda di Surabaya, DPRD: Nasionalisme Rendah

    Fenomena Kewarganegaraan Ganda di Surabaya, DPRD: Nasionalisme Rendah

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyebut urgensi pendataan warga Surabaya yang memiliki status kewarganegaraan ganda. Menurutnya, langkah ini untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi kota serta memperkuat rasa nasionalisme warga.

    Yona menambahkan pendataan ini tidak hanya penting untuk mengetahui komposisi penduduk berdasarkan indikator seperti usia dan jenis kelamin, tetapi juga untuk memastikan kejelasan status kewarganegaraan warga. Hal ini dinilai berpotensi mencegah dampak negatif yang bisa merugikan masyarakat Surabaya secara keseluruhan.

    “Warga yang memiliki status kewarganegaraan ganda ini sudah bisa dipastikan rasa nasionalisnya rendah. Akan semakin mengkhawatirkan jika ternyata mereka adalah orang-orang penting yang bergerak di bidang perekonomian,” ujar Yona, di DPRD Surabaya, Selasa (7/1/2025).

    Lebih lanjut, Yona menyebut aturan perundang-undangan yang sudah jelas mengatur bahwa warga negara dengan status kewarganegaraan ganda wajib memilih salah satu kewarganegaraannya saat menginjak usia 21 tahun. Namun, ia mempertanyakan sejauh mana aturan ini diterapkan di tingkat lokal, khususnya di Surabaya.

    “Pertanyaannya, mereka yang telah memiliki KTP Surabaya sejak umur 18 tahun itu apakah sudah menentukan pilihan dengan cara menghapus salah satu status kewarganegaraannya? Ini yang harus mulai ditelusuri,” jelasnya.

    Politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa nasionalisme warga adalah aspek penting dalam membangun kedaulatan bangsa. Tidak hanya di bidang pertahanan, tetapi juga untuk memastikan stabilitas ekonomi. Berdasarkan diskusinya dengan Dispendukcapil Surabaya, jumlah warga yang memiliki kewarganegaraan ganda ternyata cukup signifikan, mencapai ribuan.

    “Saya sudah ngobrol panjang soal ini dengan salah satu pejabat di lingkup Dispendukcapil Kota Surabaya, yang mengakui jika ternyata warga yang memiliki status kewarganegaraan ganda jumlahnya cukup besar, bisa mencapai ribuan,” ujarnya.

    Komisi A DPRD Surabaya berkomitmen untuk terus mendukung Dispendukcapil dalam pendataan ini. Kerja sama dengan instansi terkait, termasuk Imigrasi, dianggap sebagai langkah strategis untuk berbagi data demi menjaga kedaulatan negara.

    “Saat ini sedang dilakukan pooling data, insyaallah dalam waktu dekat kami akan bisa mendapatkan datanya yang kongkrit dari Dispendukcapil. Baru kemudian bergerak,” pungkasnya. [asg/but]

  • Fraksi Gerindra apresiasi dan siap kawal program Makan Bergizi Gratis

    Fraksi Gerindra apresiasi dan siap kawal program Makan Bergizi Gratis

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/12/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    Fraksi Gerindra apresiasi dan siap kawal program Makan Bergizi Gratis
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 07 Januari 2025 – 15:11 WIB

    Elshinta.com – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono mengapresiasi dan siap mengawal terlaksananya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang resmi dimulai serentak di berbagai daerah pada Senin (6/1). Menurut dia, Fraksi Gerindra akan mendukung penuh dan membantu menyukseskan program MBG. Dia juga mengapresiasi kerja cepat pemerintah yang mewujudkan program unggulan ini dalam waktu kurang dari 100 hari kerja.

    “Fraksi Gerindra mengapresiasi kerja cepat pemerintah dalam mewujudkan salah satu program unggulan yang menjadi janji kampanye. Program MBG dapat berjalan di hari ke-79 pemerintahan, tentu ini jadi permulaan yang baik dan menunjukkan komitmen kuat pemerintah,” kata Budisatrio dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu menegaskan bahwa Fraksi Gerindra akan turut mengawal dan memastikan program MBG dapat berjalan sesuai dengan visi yang diproyeksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, selain menyediakan makanan, program itu juga diadakan untuk memenuhi gizi dan nutrisi yang berkualitas hingga visi keberlanjutan ekonomi.

    “Program MBG adalah wujud investasi pada sumber daya manusia serta generasi masa depan yang kompetitif dan produktif, untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Bahkan, program ini juga memiliki misi pemerataan ekonomi dan sosial,” katanya.

    Maka dari itu, menurut dia, jangan sampai program itu berfokus pada kuantitas, tetapi kualitasnya juga harus diperhatikan, seperti memperhatikan syarat kebutuhan kalori dan komposisi gizi bagi penerima manfaat.

    Dia juga mengapresiasi kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara program tersebut. Dia yakin dengan kinerja BGN ke depannya setelah memulai program MBG secara bertahap di 26 provinsi.

    “Kami yakin BGN mampu untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada sekolah dan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Target-target BGN sejauh ini juga cukup terukur dan menjanjikan,” kata dia.

    Lebih lanjut, dia mendukung agar program MBG mengutamakan pasokan bahan baku dan tenaga kerja lokal. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk pemerataan ekonomi dan pengembangan jaringan distribusi lokal.

    “Dengan melibatkan pelaku usaha lokal, petani, dan nelayan, program ini berpotensi menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan di daerah-daerah. Tentu kita ingin program ini bukan hanya sukses mengatasi isu stunting, namun juga berhasil membuka akses pemerataan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat,” kata dia.

    Adapun BGN telah memberdayakan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang siap melayani kebutuhan gizi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui di 26 Provinsi di Indonesia, dimana setiap titik SPPG ditargetkan mampu melayani 3.000 hingga 4.000 penerima manfaat setiap harinya.

    Seperti diketahui, program Makan Bergizi Gratis membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk berkolaborasi sebagai mitra kerja. Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional, saat ini tercatat 140 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok program ini. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring tingginya minat dari UMKM, Koperasi, dan BUMDes yang telah mendaftar untuk bergabung sebagai mitra kerja.

    Sumber : Antara

  • Wakil Ketua DPR Dasco Dapati Belanja Alat Tulis Kantor Kementerian Lembaga Capai Rp 44,4 Triliun – Halaman all

    Wakil Ketua DPR Dasco Dapati Belanja Alat Tulis Kantor Kementerian Lembaga Capai Rp 44,4 Triliun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebut saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan efisiensi terhadap pengeluaran anggaran negara di kementerian dan lembaga. 

    Anggaran yang diefisiensi dimulai dari hal-hal kecil, di mana sebelumnya luput dari perhatian.

    “Bagaimana hal-hal kecil yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dalam melakukan efisiensi terhadap pengeluaran kementerian dan lembaga,” kata Dasco dalam acara KSPSI dan Sabang-Merauke Circle bertajuk ‘Pembangunan Indonesia 2025: Harapan dan Tantangan’, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Dasco kemudian mencontohkan adanya anggaran negara membeli keperluan kementerian dan lembaga untuk hal kecil tapi punya dana fantastis.

    Salah satunya pembelian alat tulis kantor (ATK) untuk seluruh kementerian dan lembaga yang ternyata memiliki angka Rp 44,4 triliun. 

    “Yang saya kemarin ikuti, ada pembelian ATK untuk seluruh kementerian dan lembaga ini jumlahnya Rp 44,4 triliun, hanya belanja ATK,” ucapnya.

    Berkenaan dengan itu Dasco mengatakan pembenahan pembelian keperluan kementerian/lembaga saat ini sedang disisir oleh Presiden Prabowo demi efisiensi APBN.

    “Nah hal-hal seperti ini hal-hal yang kecil yang coba dilakukan oleh Pak Prabowo melakukan efisiensi di kementerian,” kata Dasco.

    Termasuk juga akan mengevaluasi segelintir proyek strategis nasional (PSN) yang tidak berdampak bagi bagi masyarakat.

    Namun, Dasco tidak menjabarkan PSN apa yang akan dievaluasi dan dikeluarkan dari daftar.

    Presiden Prabowo kata Dasco, akan mengupayakan efisiensi dan dampak bagi bagi masyarakat apa pun risiko yang nantinya dihadapi.

    “Nah oleh karena itu Pak Prabowo berpikir bahwa ini harus dilakukan apa pun itu risikonya kita akan jalan,” ucap Dasco.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengingatkan jajarannya untuk melakukan penghematan dalam belanja negara.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara digital, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0, di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, (10/12/2024).

    “Saudara-saudara sekalian. Belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi. Penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan,” kata Prabowo.

    Penghematan tersebut kata Presiden dalam rangka menghadapi situasi global yang tidak menentu.

    “Sekarang dalam rangka kita waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu, kita harus ikat sabuk-sabuk kita,” katanya.

    Selain penghematan, pemerintah juga terus berupaya mencegah terjadinya kebocoran anggaran.

    Presiden mengajak pemerintah daerah untuk bersama sama pemerintah pusat mencegah terjadinya kebocoran anggaran.

    “Kita harus menjamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan,” katanya.

    Kebocoran anggaran tersebut salah satunya yakni pengeluaran terhadap kegiatan yang tidak produktif atau kegiatan yang tidak menyentuh langsung permasalahan rakyat.

    “Saya mengajak seluruh unsur untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni, kurangi yang bersifat terlalu banyak kajian seminar dan sebagainya. Sekarang saatnya adalah mengatasi masalah langsung,” pungkasnya.

  • MTI: Infrastruktur Jalan dan Jembatan Timbang Jadi Tantangan Penerapan Zero ODOL   – Halaman all

    MTI: Infrastruktur Jalan dan Jembatan Timbang Jadi Tantangan Penerapan Zero ODOL   – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono mengatakan, kebijakan Zero Over Dimension Overload (Zero ODOL) menjadi langkah penting untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi di Indonesia.

    Namun, sejumlah permasalahan mendasar yang harus diselesaikan agar kebijakan ini bisa diterapkan dengan sukses.

    “Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan kebijakan Zero ODOL adalah kondisi infrastruktur jalan dan jembatan timbang yang masih perlu pembenahan,” kata Agus Taufik Mulyono dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).

    Dikatakan Agus, saat ini status dan fungsi jalan di Indonesia saat ini masih “karut marut” dan tidak jelas.

    Ketika truk mengangkut barang dari pabrik ke tujuan, mereka sering kali melewati jalan yang statusnya berbeda-beda—mulai dari jalan desa, kabupaten, kota, provinsi, hingga arteri nasional.

    “Hal ini merupakan problem klasik yang belum diselesaikan hingga saat ini dan sisi lain, terminal handling yang berfungsi untuk mengumpulkan barang-barang kelebihan muatan juga belum ada, padahal keberadaannya sangat penting,” katanya.

    Ketidakjelasan status dan fungsi jalan ini menyebabkan kerusakan jalan yang parah, khususnya di daerah kabupaten.

    “Karut marut antara kelas fungsi dan status jalan inilah sebetulnya yang menjadi penyebab hancur-hancuran jalan dan mengindikasikan  penerapan kelas jalan tidak sesuai dengan status jalannya, yang berujung pada masalah yang berkepanjangan,” katanya.

    Agus juga mengkritik kurangnya keselarasan antara UU Jalan dengan UU Lalu Lintas.

    “Kelas jalan dikaitkan dengan fungsi jalan, dikaitkan status jalan, tidak pernah ketemu. Jadi masalah ODOL ini tidak akan pernah bisa diselesaikan,” ungkapnya.

    Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Ian Sudiana mengusulkan agar pemerintah menambah ruas jalan, meningkatkan jumlah jalan nasional, dan menaikkan kapasitas daya dukung jalan.

    “Untuk itu perlu dibentuknya sebuah Badan setingkat Kementerian yang mengurus logistik dan membuat blueprint terkait kebijakan Zero ODOL ini,” sarannya.

    Sementara itu, Bambang Haryo Soekartono, anggota Dewan Pakar Gerindra dan praktisi transportasi dan logistik, menyoroti perlunya pembenahan jembatan timbang.

    “Jumlah SDM di jembatan timbang itu sangat kurang dan peralatannya banyak yang sudah rusak,” ujarnya.

    Dari 141 jembatan timbang di seluruh Indonesia, hanya 25 yang beroperasi, dan itu pun hanya selama 8 jam sehari.

    “Bisa dibilang ini sama saja dengan bohong jika mau secara serius menerapkan Zero ODOL,” tambahnya.

    Dia juga menegaskan pentingnya memperbaiki daya dukung jalan, mengingat standar muatan sumbu terberat (MST) kelas 1 di Indonesia hanya 10 ton, sementara negara lain seperti China sudah mencapai 100 ton.

    Agus dan Haryo sepakat bahwa penerapan kebijakan Zero ODOL harus melibatkan semua stakeholder.

    “Hal ini bertujuan untuk mencari solusi bersama agar tidak ada pihak yang dirugikan saat kebijakan ini diterapkan,” kata Haryo.

    Semua pihak perlu duduk bersama untuk mencari solusi yang dapat diterima secara luas.

    Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan diharapkan untuk membuat blueprint yang akan menjadi panduan dalam menerapkan Zero ODOL.

    Selain itu, lembaga penelitian dan pengembangan seperti BRIN juga bisa dilibatkan untuk merencanakan langkah-langkah yang diperlukan.

  • Kisah Pilu di Dekat Kediaman Presiden Prabowo, Keluarga Ayat Subandi Terabaikan oleh Pemerintah

    Kisah Pilu di Dekat Kediaman Presiden Prabowo, Keluarga Ayat Subandi Terabaikan oleh Pemerintah

    JABAR EKSPRES – Kisah pilu yang terjadi di Desa Leuwinutug, Kabupaten Bogor menggambarkan ketidakpedulian pemerintah setempat kepada warganya.

    Hanya beberapa kilometer dari tempat tinggal Presiden Prabowo Subianto, Kehidupan keluarga Ayat Subandi dan putranya Enda Subundi (15) sangat memprihatinkan.

    Padahal, Desa Leuwinutug yang dipimpin oleh orang-orang yang dekat dengan partai Gerindra itu, seakan tak tau ada warganya yang membutuhkan uluran tangan mereka.

    Enda Subandi, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun, telah menghadapi tantangan berat sejak usianya masih sangat muda.

    Ketika itu, Enda berusia empat bulan, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaknormalan.

    BACA JUGA: Pria Tenggelam di Sungai Citarum saat Cari Rongsokan, Kantor SAR Bandung Terjunkan Tim Rescue

    “Awalnya sih normal, cuma pas usia 3–4 bulan, anak saya mengalami panas tinggi dan kejang,”ujar Ayat Subandi saat ditemui di kediamnya, Selasa (7/1).

    “Kami bawa ke rumah sakit di Cikaret selama 10 hari, tapi setelah itu kami terpaksa ke tukang urut di Tasikmalaya,” cerita Ayat Subandi, dengan suara yang sedikit terseok-seok, menahan kesedihan yang mendalam.

    Meski berulang kali mengupayakan pengobatan, dari rumah sakit hingga pengobatan alternatif, kondisi Enda tetap tidak membaik.

    Dengan tatapan yang penuh keputusasaan. Di tengah penderitaan yang mereka hadapi, Ayat tidak bisa melupakan bantuan yang pernah ia terima.

    Sejak 2021, mereka mendapatkan bantuan berupa sembako dan kursi roda dari pemerintah. Namun, bantuan tersebut sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan Enda yang kini tumbuh lebih besar.

    BACA JUGA: Bocoran Tanggal Rilis Samsung Galaxy S25, Cek Harga dan Spesifikasi di Sini

    “Dulu dapat kursi roda dan sembako, tapi sekarang sudah nggak kepake. Kursinya sudah kecil, harus ganti yang lebih besar,” ucapnya.

    Meski merasa dihargai dengan adanya bantuan tersebut, Ayat Subandi merasa kebijakan pemerintah tidak cukup untuk mengatasi kebutuhan keluarga mereka.

    “Kami sudah sering didata sebagai penerima bantuan, tapi sampai sekarang tidak ada lagi yang datang,” katanya.

    Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa mereka tidak mengharapkan banyak bantuan, tetapi jika memang ada yang ingin membantu, mereka akan menerimanya dengan tangan terbuka.

  • Mensos Puji Gerindra atas Komitmen Perjuangkan Hak Penyandang Disabilitas

    Mensos Puji Gerindra atas Komitmen Perjuangkan Hak Penyandang Disabilitas

    Jakarta –

    Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengapresiasi Partai Gerindra atas komitmen dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini disampaikannya dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional yang diselenggarakan Partai Gerindra di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/1).

    “Saya memberikan apresiasi dan rasa hormat kepada Partai Gerindra yang peduli dan membela penyandang disabilitas lewat berbagai kegiatan politiknya, termasuk inisiasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,” ujar Gus Ipul dalam siaran pers, Selasa (7/1/2025).

    Gus Ipul menilai undang-undang tersebut menjadi tonggak penting dalam menciptakan lingkungan inklusif yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Kementerian Sosial (Kemensos) pun turut mengambil langkah nyata dalam mengimplementasikan Undang-Undang Disabilitas, salah satunya dengan mengalokasikan dua persen dari total pegawai untuk penyandang disabilitas.

    “Kemensos memiliki 3.000 pegawai, dan dua persen di antaranya adalah teman-teman penyandang disabilitas. Kami ingin ini menjadi contoh bagi instansi lain,” papar Gus Ipul.

    Gus Ipul mengungkapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang konsesi dan insentif bagi penyandang disabilitas saat ini tengah dalam proses sebelum diterbitkan.

    “Perpres ini sangat ditunggu karena memberikan diskon atau potongan harga kepada penyandang disabilitas sekaligus insentif bagi perusahaan yang peduli terhadap mereka,” imbuhnya.

    Sebagai upaya pemberdayaan, Kemensos juga akan mendata dan memetakan kebutuhan penyandang disabilitas mulai dari akses pendidikan hingga dunia kerja. Kemudian, pendampingan intensif juga akan diberikan melalui berbagai program Kemensos agar penyandang disabilitas dapat hidup mandiri.

    “Kita harapkan dalam waktu dua atau tiga tahun mereka sudah graduasi menjadi penyandang disabilitas yang mandiri, bisa bekerja dan hidupnya menjadi lebih berkualitas,” ungkap Gus Ipul.

    “Pada waktu itu saya berjanji bahwa Partai Gerindra akan sekuat tenaga mendorong terwujudnya Undang-Undang Disabilitas, dan saya berbangga pada bulan April 2016, Presiden Jokowi menandatangani Undang-Undang Disabilitas yang banyak didorong oleh Partai Gerindra,” kata Hashim.

    Ia menambahkan, peringatan Hari Disabilitas bukan sekadar kampanye politik, melainkan komitmen nyata untuk memperjuangkan hidup yang lebih baik bagi penyandang disabilitas.

    Di kesempatan yang sama, Dias (20) salah satu peserta disabilitas dari Yayasan Ramah Cerebral Palsy Bogor mengaku senang atas digelarnya kegiatan ini. Ia juga berterima kasih kepada Gus Ipul yang telah menyempatkan diri berfoto dengannya.

    “Saya senang dan terima kasih, semoga disabilitas bisa selalu diprioritaskan,” pungkas Dias.

    Sebagai informasi, peringatan Hari Disabilitas Internasional yang digelar Partai Gerindra turut mengundang para penyandang disabilitas dari 23 yayasan peduli disabilitas di Jakarta dan sekitarnya. Acara juga dimeriahkan dengan penampilan tarian penyandang disabilitas dari Sekolah Khusus Yenaiz.

    (prf/ega)

  • Dasco: DPR akan Kaji Putusan MK Soal Penghapusan Presidential Threshold 20%

    Dasco: DPR akan Kaji Putusan MK Soal Penghapusan Presidential Threshold 20%

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut akan mengkaji putusan MK soal penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) minimal 20%.

    Kendati demikian, dia belum bisa memastikan secara pasti apakah memang betul putusan itu bisa dimasukkan dalam revisi UU Pemilu atau bahkan penyusunan Omnibus Law tentang politik.

    “Saya belum tahu. Bahwa itu kemudian akan dimasukkan dalam revisi undang-undang atau kemudian ada undang-undang yang diomnibuskan itu nanti belum kita putuskan,” katanya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/1/2025).

    Dilanjutkan Dasco, putusan MK pada 2 Januari 2025 kemarin nantinya pasti akan disikapi lebih lanjut oleh DPR dengan melakukan kajian-kajian.

    Ketua Harian Gerindra ini turut mengemukakan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Oleh sebab itu, putusannya wajib untuk ditaati

    Menurut dia, dengan adanya putusan itu maka diketahui MK membuka ruang untuk pencalonan presiden dan wakil presiden, tetapi juga ada keinginan agar jangan sampai calonnya terlalu banyak ataupun sedikit.

    “Sehingga kita akan coba kaji dengan teman-teman di parlemen untuk mengupas dan juga kemudian membahas bagaimana sih itu yang namanya rekayasa konstitusi yang diputuskan oleh MK itu akan dijalankan oleh DPR, supaya kemudian tidak menyalahi lagi aturan yang ada,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda turut mengamini bahwa pemerintah dan DPR akan menindaklanjuti putusan MK dalam pembentukan norma baru di UU Pemilu terkait dengan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. 

    Lebih lanjut, Rifqi memandang bahwa putusan MK ini sebagai babak baru bagi demokrasi konstitusional Indonesia, karena peluang mencalonkan presiden dan wakil presiden bisa lebih terbuka dan diikuti oleh banyak pasangan calon. 

    “Apapun itu, MK keputusannya adalah final and binding [mengikat] karena itu kita menghormati dan kita berkewajiban untuk menindaklanjutinya,” pungkasnya.