Xcloud.id

partai: Gerindra

  • PDI-P Bakal Kerja Sama dengan Pemerintahan Prabowo, tapi Tak Tempatkan Kader di Kabinet

    PDI-P Bakal Kerja Sama dengan Pemerintahan Prabowo, tapi Tak Tempatkan Kader di Kabinet

    PDI-P Bakal Kerja Sama dengan Pemerintahan Prabowo, tapi Tak Tempatkan Kader di Kabinet
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) Ahmad Basarah menyampaikan bahwa Ketua Umum PDI-P
    Megawati
    Soekarnoputri tidak akan menempatkan kadernya di kabinet pemerintahan Presiden
    Prabowo
    Subianto.
    Meski demikian, PDI-P akan bekerja sama dengan
    Pemerintahan Prabowo
    Subianto untuk membangun bangsa.
    Basarah pun menegaskan bahwa posisi politik tersebut bukan berarti PDI-P merupakan oposisi pemerintahan.
    “Oleh karena itu, Bu Mega mengatakan, PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan
    pemerintahan Prabowo
    Subianto, namun tidak mengirimkan kader/anggota PDI Perjuangan sebagai anggota Kabinet Pemerintahan Prabowo,” kata Basarah dalam konferensi pers usai peringatan HUT ke-52 PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025) malam.
    Basarah mengatakan, Megawati memintanya untuk menyampaikan sikap politik itu kepada Prabowo melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani ketika keduanya masih sama-sama menjadi pimpinan MPR periode 2019-2024.
    Dia pun mengungkapkan, sikap PDI-P itu telah disampaikan ke Muzani pada 17 Oktober 2024, beberapa hari sebelum Prabowo mengucap sumpah sebagai Presiden RI.
    “Lalu, Ibu menegaskan posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004-2014 yang lalu,” ujar Ketua Fraksi PDI-P MPR ini.
    “Mengapa demikian? Karena kata Ibu Mega lebih lanjut, saya memiliki hubungan persahabatan yang panjang dan baik dengan Pak Prabowo, Ibu menyebutnya Mas Bowo,” katanya lagi.
    Basarah lantas mengungkapkan, persahabatan Megawati dan Prabowo terus berjalan dengan sangat baik hingga hari ini.
    Persahabatan ini, menurut Basarah, akan menjadi pondasi sarana komunikasi dan koordinasi Megawati dengan Prabowo dalam kapasitas sebagai sesama tokoh bangsa.
    “Jadi situasi itu yang kemudian kami menggambarkan bahwa posisi politik PDI Perjuangan tidak mengenal istilah oposisi apalagi menjalankan sisi pemerintahan oposisi, akan terus bekerja sama dengan pemerintahan Pak Prabowo, namun tidak menugaskan kader ataupun anggotanya menjadi anggota Kabinet Presiden Pak Prabowo,” ujarnya kembali menjelaskan.
    “Tapi, hubungan baik akan terus terjalin dan terbina,” kata Basarah melanjutkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sehari Usai Ditetapkan KPU, Mitha-Wurja Gelar Rapat dengan Jajaran Pemkab Brebes Regional 10 Januari 2025

    Sehari Usai Ditetapkan KPU, Mitha-Wurja Gelar Rapat dengan Jajaran Pemkab Brebes Regional 10 Januari 2025

    Sehari Usai Ditetapkan KPU, Mitha-Wurja Gelar Rapat dengan Jajaran Pemkab Brebes
    Tim Redaksi

    BREBES, KOMPAS.com
    – Sehari usai ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih, pasangan Paramitha Widya Kusuma-Wurja langsung menggelar pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
    Brebes
    , Jawa Tengah, Jumat (10/1/2025).
    Pertemuan di Kantor Pemerintahan Terpadu Pemkab Brebes dihadiri Penjabat Bupati Brebes, Djoko Gunawan, dan para Aparatur Sipil Negara Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
    Pertemuan
    Mitha-Wurja
    bersama tim transisi dan jajaran Pemkab tersebut untuk membahas sejumlah program unggulan Mitha-Wurja 100 hari pertama kerja. 
    Pj Bupati Brebes, Djoko Gunawan menyebut pentingnya sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan visi dan misi pasangan Mitha-Wurja.
    Dalam rapat koordinasi itu, Djoko meminta agar draf RPJMD yang ada disesuaikan dengan janji kampanye dan program kerja Mitha-Wurja agar tercipta keselarasan program.
    “Harapannya, apa yang telah disampaikan oleh pasangan Mitha-Wurja pada saat kampanye lalu dapat diwujudkan dan dikolaborasikan dalam RPJMD,” kata Djoko usai pertemuan di lantai 5 gedung KPT Pemkab. Brebes, Jumat.
    Ketua tim pemenangan Mitha-Wurja, Heri Fitriansyah, yang juga masuk tim transisi pemerintahan, menyebut fokus utama 100 hari kerja pertama pasangan Mitha-Wurja akan menjadi sorotan publik.
    Untuk itu, diperlukan penyesuaian program dengan APBD 2025 yang telah ditetapkan.
    “Harus ada penyesuaian karena APBD 2025 sudah ditetapkan. Beberapa poin di dalamnya bisa menjadi program 100 hari kerja. Selanjutnya, akan dilakukan inventarisasi dan penentuan prioritas program yang langsung menyentuh masyarakat,” kata Heri.
    Menurut Heri, ada empat poin prioritas yang akan dipertimbangkan, berdasarkan visi-misi dan hasil survei tim transisi.
    Keempatnya yakni perbaikan infrastruktur jalan, program nakes (tenaga kesehatan) door to door, penyempurnaan administrasi kependudukan, dan pencapaian target pendapatan daerah sebagaimana tertuang dalam APBD 2025.
    Berdasarkan Milestone Program 100 Hari Kerja, program Pembangunan Jalan Beres dimulai Maret 2025. Kemudian Program Sembako (Wardoyo) di Maret pekan pertama.
    Selanjutnya Insentif Guru Ngaji dan Nakes door to door (penjemputan pasien gratis RSUD Ketanggungan) mulai minggu kedua Februari 2025.
    Kemudian, Perbaikan Layanan Dasar dimulai pekan ketiga Februari 2025 yang meliputi Kepengurusan Adminduk 1 Hari Jadi dan Perubahan Status KK (Updating) 200-400 KK/Desa/tahun.
    Selanjutnya, apel siaga Nakes door to door pada pekan kedua Februari 2025, dan penyerahan Insentif Ketua RT/RW dan Kartu BPJS Ketenagakerjaan.
    “Tim transisi dan tim Pemerintah Daerah (Pemda) Brebes akan berkoordinasi untuk memastikan sinkronisasi program dan penyesuaian yang diperlukan,” pungkasnya.
    Dalam Pilkada 2024, asangan Mitha-Wurja bertanding melawan kotak kosong karena tak ada calon lain yang mendaftar. 
    Mitha-Wurja diusung oleh 11 partai politik, di mana sembilan di antaranya memiliki total 50 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Brebes.
    Partai-partai tersebut meliputi PDI-P, PKB, Gerindra, Nasdem, Golkar, PPP, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.
    Selain itu, terdapat dua partai nonparlemen yang juga mendukung, yaitu Perindo dan Partai Buruh.
    Dalam surat suara,
    Paramitha-Wurja
    menempati posisi sebelah kiri, sedangkan nomor urut 02 berada di sebelah kanan dengan kotak kosong atau kolom kosong tanpa gambar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Megawati ke Prabowo: Mas, Kamu Lihat Anak Buah Dibegitukan, Apa Rasanya? Nasional

    10 Megawati ke Prabowo: Mas, Kamu Lihat Anak Buah Dibegitukan, Apa Rasanya? Nasional

    Megawati ke Prabowo: Mas, Kamu Lihat Anak Buah Dibegitukan, Apa Rasanya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum PDI-P,
    Megawati Soekarnoputri
    , mengungkapkan bahwa dirinya berbicara dengan Presiden
    Prabowo Subianto
    soal perasaan mereka sebagai pemimpin partai ketika anak buah diperlakukan tidak adil.
    Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato politiknya di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025) saat pembukaan HUT ke-52 PDI-P.
    Adapun Prabowo merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.
    Diketahui, belakangan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto terseret kasus Harun Masiku.
    Pihak PDI-P menganggap hal ini bukan murni penegakan hukum, melainkan upaya politisasi hukum.
    “Lha tapi saya bilang, ‘Mas, kita kan, saya ketua umum, kamu ketua umum, lihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama,’” kata Megawati.
    Megawati mengaku tetap berkomunikasi dengan Prabowo hingga kini.
    Ia menepis kabar jika dirinya dan Presiden Prabowo Subianto bermusuhan.
    “Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayanya musuhan. Enggak! Enggak!” tegas Megawati, disambut tepuk tangan meriah dari kader-kader PDI-P.
    Presiden ke-5 RI ini kemudian menceritakan bahwa ia yang memasak nasi goreng untuk Prabowo dan Presiden RI itu pun mengaku menyukai masakan tersebut.
    Namun, untuk saat ini, Megawati belum bisa memasak nasi goreng lagi untuk Prabowo karena sedang pusing memikirkan anak buahnya di PDI-P yang dipolitisasi.
    “Lha iya lho, memangnya enggak boleh? Ya boleh. Tapi ini kan prinsip,” ungkap dia.
    Oleh karena itu, Megawati menegaskan bahwa dirinya dan Prabowo berjalan masing-masing.
    “Mas, ngene wae, aku neng kene wae (Aku di sini saja). Situ di sono rame-rame. Apa aku ngerusuhi situ kan enggak. Kalau aku perlu situ kan ya enggak perlu ketemu to, aku bisa kok ngirim orang dan sampai (orang yang diutus Megawati). Gitu lho. Itu apa namanya, strategi politik,” pungkas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Difitnah Tokoh Terkorup Hingga Terlibat Kasus Hasto, Arief Poyuono: Salah Apa Jokowi Selama Ini?

    Difitnah Tokoh Terkorup Hingga Terlibat Kasus Hasto, Arief Poyuono: Salah Apa Jokowi Selama Ini?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Elite Partai Gerindra, Arief Poyuono, kembali memberikan pembelaan terhadap Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, yang belakangan ini menjadi sorotan publik akibat berbagai tuduhan.

    “Udah difitnah OCRRP jadi tokoh terkorup, sekarang dituduh melindungi orang yang jadi tersangka oleh KPK,” ujar Arief dalam keterangannya di X @bumnbersatu (9/1/2025).

    Arief merujuk pada laporan dari sebuah organisasi internasional OCRRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) yang sebelumnya memuat tuduhan kontroversial terhadap Jokowi, meski tidak disertai bukti jelas.

    Kini, Jokowi kembali disudutkan dengan tuduhan Effendi Simbolon yang menyebut dirinya melindungi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

    Arief menyayangkan berbagai tudingan yang dianggapnya tidak berdasar dan hanya bertujuan menjatuhkan nama baik Jokowi

    “Kasian banget mantan presiden kita Jokowi,” imbuhnya.

    Melihat tudingan dan serangan yang terus mengalir deras, Arief mempertanyakan kesalahan Jokowi selama menjabat Presiden hingga terus mendapatkan perlakuan negatif.

    “Salah apa dia selama ini sih,” tandasnya.

    Setelah Jokowi dinobatkan sebagai salah satu pejabat paling korup di dunia oleh OCCRP, berbagai tokoh publik dan pendukungnya berlomba-lomba membela.

    Setelah Arief Poyuono (Gerindra), Irma Suryani (NasDem), dan Muhammad Romahurmuziy (PPP), kini giliran Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi DPW PSI Bali, Dedy Nur, yang angkat bicara.

    Selain Jokowi, terdapat lima pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut.

  • Menlu Sugiono: Pemimpin Dunia Minta Presiden Prabowo Aktif di Panggung Internasional

    Menlu Sugiono: Pemimpin Dunia Minta Presiden Prabowo Aktif di Panggung Internasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menjelaskan diplomasi aktif ala Presiden Prabowo Subianto yang disebut telah dilakukan dengan langkah-langkah konkret dan berani posisi Indonesia di dalam forum dunia. 

    Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2025, Sugiono menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah bertemu dengan para pemimpin dunia. Selain itu, dikatakan bahwa Prabowo juga dipandang baik oleh para pemimpin dari berbagai negara. 

    “Dalam berbagai pertemuan Bapak Presiden dengan para pemimpin dunia, tampak besar banyak harapan yang tinggi yang diletakkan kepada Indonesia untuk berperan lebih di panggung internasional,” jelasnya di Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2024).

    Sugiono menuturkan salah satu prestasi dalam diplomasi aktif Presiden Prabowo, yakni kala Indonesia menyatakan keinginannya untuk bergabung dan masuk menjadi anggota penuh BRICS.

    “Dan pada bulan ini, Indonesia telah secara resmi bergabung menjadi anggota BRICS. Dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan, para anggota BRICS sepakat untuk memutuskan dan menerima Indonesia sebagai anggota penuh,” jelas Sugiono.

    Menurutnya, Indonesia dipandang sebagai negara penting untuk bisa bergabung. Politisi Partai Gerindra itu juga menepis pernyataan bahwa langkah Indonesia masuk BRICS adalah hal yang melenceng.

    “Namun justru sebaliknya, keanggotaan Indonesia di BRICS adalah merupakan wujud dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu sendiri,” tuturnya.

    Di samping itu, dia juga mengatakan bahwa diplomasi aktif Indonesia tidak akan meninggalkan perjuangan Palestina. Ia juga menyatakan bahwa hukum internasional harus dipatuhi tanpa standar ganda.

    “Indonesia meyakini bahwa solusi dua negara harus diimplementasikan sesuai parameter internasional, di mana gencatan senjata dan negara Palestina yang merdeka adalah kunci,” terangnya.

  • Jokowi Disebut Lindungi Hasto Sebelum Jadi Tersangka, Arief Poyuono: Pernyataan yang Menjerumuskan Jokowi

    Jokowi Disebut Lindungi Hasto Sebelum Jadi Tersangka, Arief Poyuono: Pernyataan yang Menjerumuskan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Elite Partai Gerindra, Arief Poyuono, menanggapi pernyataan kontroversial Effendi Simbolon (ES) mengenai Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Seperti diketahui, Effendi menyebut Jokowi melindungi Hasto sebelum menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Menanggapi hal tersebut, Arief mengatakan bahwa tudingan itu berpotensi menjerumuskan Jokowi.

    “Ini pernyataan yang menjerumuskan Jokowi dan bisa kena pasal Obstruction of justice loh,” ujar Arief dalam keterangannya di X @bumnbersatu (9/1/2025).

    Ia menyatakan bahwa dirinya tidak mempercayai tuduhan tersebut. Arief masih meyakini integritas yang dimiliki Jokowi.

    “Aku sih engga percaya tuh omongan Effendi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Jokowi menanggapi tudingan Effendi Simbolon, yang menyebut dirinya melindungi Hasto sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

    Hasto telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait Harun Masiku.

    Namun, Effendi menyebut bahwa proses hukum terhadap Hasto sempat terhambat karena adanya perlindungan dari Presiden Jokowi.

    Effendi, yang juga telah dipecat dari PDIP, mengeluarkan pernyataan tersebut ketika dimintai pendapat mengenai dugaan politisasi di balik penetapan Hasto sebagai tersangka.

    Ia bahkan menyebut kasus ini merupakan petaka besar bagi PDIP, mengingat posisi strategis yang dipegang Hasto dalam partai.

    (Muhsin/fajar)

  • Enam fraksi sampaikan PU terhadap penjelasan Wali Kota atas dua Raperda Kota Tegal

    Enam fraksi sampaikan PU terhadap penjelasan Wali Kota atas dua Raperda Kota Tegal

    Sumber foto: Hari Nurdiansyah/elshinta.com.

    Enam fraksi sampaikan PU terhadap penjelasan Wali Kota atas dua Raperda Kota Tegal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 18:23 WIB

    Elshinta.com – Enam Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal menyampaikan pemandangan umum (PU)nya terhadap penjelasan Wali Kota Tegal atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Tegal pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Rabu (8/1).

    Keenam fraksi tersebut antara lain Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Gerindra, Fraksi Amanat Persatuan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Fraksi Partai Golongan Karya. 

    Adapun dua Raperda tersebut yaitu Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari dan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Wisata.

    Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro bersama Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Wasmad Edi Susilo dan Amirudin dihadiri juga oleh Penjabat (Pj.) Wali Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono, Pj. Sekretaris Daerah Kota Tegal, Sartono Eko Saputro, Staf Ahli Wali Kota, Asisten Sekda, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, Camat serta Lurah se-Kota Tegal.

    Terkait Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari, Fraksi Amanat Persatuan memandang bahwa penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan upaya meningkatkan produktifitas usaha yang dimiliki Pemerintah Daerah dengan tujuan mendapatkan Pendapatan Asli Daerah dan juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

    “Dalam konteks ini, Raperda tentang Penyertaan Modal menjadi instrumen penting untuk memastikan pengelolaan modal daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, Fraksi Amanat Persatuan mengingatkan pengalokasian anggaran untuk penyertaan modal juga harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar juru bicara Fraksi Amanat Persatuan, Moch Ilyas seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hari Nurdiansyah, Kamis (9/1).

    Sementara itu Pemandangan Umum Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh Mohamad Tarso Supriadin, pihaknya mendukung upaya Pemerintah Kota Tegal dalam memberikan peningkatan Pelayanan kepada masyarkat dalam hal memperoleh air minum dengan lebih baik lagi.

    “Dengan melihat besarnya peningkatan jumlah pelanggan Perumda Tirta Bahari yang melebihi kapasitas, sehingga perlu membangun penampungan air (Reservoir) sebagai upaya peningkatan fasilitas untuk pelanggan. Atau alternatif lainnya adalah dengan cara “Pengolahan Air Baku”, yaitu dengan memanfaatkan air sugai atau Polder melalui proses pengolahan sehingga menjadi air bersih atau layak minum,” Mohamad Tarso.

    Sementara itu terkait Raperda Kota Tegal Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, Fraksi PDIP sangat mendukung terhadap perubahan raperda tersebut karena sudah melalui kajian yang mendalam yaitu analisis dan evaluasi yang di lakukan oleh Kementerian hukum dan HAM kantor wilayah Jawa Tengah yang di tuangkan dalam surat kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor wilayah Jawa Tegah Nomor W.13- HN.01.01- 1077 tanggal 5 Juli 2023 Perihal hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tegal Kebijakan Pariwisata 

    “Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan Raperda ini didorong untuk mengembangkan Kepariwisataan yang ada di Kota Tegal baik wisata religi, wisata alam ( pantai ) , wisata kuliner, wisata belanja dan permainan agar mampu menarik pengunjung baik domestik maupun dari luar Kota Tegal. Disamping itu tentang Kepariwisataan ini harus tetap menjaga norma – norma agama, sosial dan budaya serta tetap memikirkan kelestarian alam,” ujar juru bicara Fraksi PDIP Eko Mulyono.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Dedi Mulyadi nyatakan ingin segera laksanakan tugas di Jabar

    Dedi Mulyadi nyatakan ingin segera laksanakan tugas di Jabar

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Dedi Mulyadi nyatakan ingin segera laksanakan tugas di Jabar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 20:35 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi menyatakan ingin segera melaksanakan tugas-tugas sebagai Gubernur Jawa Barat setelah nanti dirinya resmi dilantik menjadi gubernur di provinsi tersebut.

    “Karena saya biasa bekerja dengan cepat. Tapi seluruh kecepatan itu kan tergantung pada penetapan kapan dilakukan pelantikan. Kami masih menunggu akan dilaksanakan kapan, apakah dipisah yang tidak ada gugatan ke MK lebih dulu atau digabung menunggu seluruh gugatan itu selesai. Itu kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah,” kata Dedi di Jawa Barat, Kamis.

    Dedi mengaku dirinya akan tetap melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan yang kerap dilakukannya selama ini setiap hari. “Karena dalam setiap hari saya selalu menerima tamu, selalu menyelesaikan problem,” katanya.

    Untuk pekerjaan di Jabar yang pertama, Dedi mengungkapkan dirinya ingin menyukseskan program ketahanan pangan dan program memberi makanan bergizi gratis bagi siswa.

    Kemudian, lanjut Dedi, pihaknya juga ingin mendorong penyelesaian berbagai masalah infrastruktur di Jawa Barat, juga menyelesaikan dampak dari bencana yang ada di Sukabumi dan Cianjur, sehingga tidak menunggu terlalu lama seperti yang terjadi di Cianjur.

    “Dan selanjutnya juga saya ingin berbagai problem di Jawa Barat, walaupun masih dalam masa transisi bisa secara bersama-sama diselesaikan. Jadi ini kami ingin secara bersama-sama, sehingga nanti tidak lagi terlalu lama menunggu untuk melakukan eksekusi-eksekusi kebijakan dan yang paling mendasar, yang paling mendesak di sekitar Bandung Raya adalah sampah,” ujarnya.

    Untuk sampah di Bandung Raya itu, kata Dedi, salah satunya disebabkan TPA yang bermasalah yakni TPA Sarimukti, sehingga perlu eksekusi cepat, mengingat saat ini tumpukan sampah masih terjadi yang menurutnya disebabkan keterlambatan pengangkutan, jumlah armada dan petugas yang kurang.

    “Sehingga harus ditambah, tidak boleh lagi dilakukan pembiaran terlalu lama. Itu hal-hal yang bisa saya lakukan eksekusi dalam waktu cepat dan walaupun itu kewenangan pemerintahan kota, tetapi pemerintah provinsi harus memberikan dorongan, stimulus dan turun secara bersama,” ujarnya.

    Menurut Dedi, keberhasilan provinsi Jawa Barat tergantung juga dengan keberhasilan kepala desa, bupati dan wali kota di seluruh Jawa Barat. Karenanya dia mengungkapkan tiap petang dirinya akan bertemu dengan para bupati dan wali kota terpilih untuk mendiskusikan hal-hal yang harus dilakukan untuk membangun Jabar.

    “Bicara bersama apa yang mesti dilakukan Untuk membangun, menata Jawa Barat ke depan, dengan tagline ‘lembur diurus kota ditata’,” ucapnya.

    Selain itu, Dedi juga mengaku akan terbuka atas berbagai masukan, pikiran dan gagasan, termasuk dari pasangan calon lain dalam Pilgub Jabar untuk bersama-sama membangun Jawa Barat.

    “Pasti dong pasangan calon lain itu kan rata-rata memimpin di partainya dan memiliki representasi anggota DPRD di provinsi dan di DPR. Pasti dilakukan secara bersama karena kalau sudah sekarang tidak lagi bicara didukung oleh partai mana, seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat harus secara bersama menyepakati pembangunan yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan oleh publik,” kata Dedi menambahkan.

    Pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Jawa Barat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Kamis ini.

    Pada 9 Desember 2024 lalu, KPU Provinsi Jawa Barat telah menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

    Pasangan nomor urut 4, Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan, berhasil meraih suara terbanyak dengan total 14.130.192 suara. Pasangan ini diusung oleh Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, PSI, PAN, Buruh, PBB, Gelora, dan Perindo.

    Di urutan kedua, pasangan nomor urut 3, Ahmad Syaikhu dan Ilham Habibie, yang diusung oleh Partai Nasdem, PKS, dan PPP, memperoleh 4.267.612 suara.

    Sementara itu, pasangan nomor urut 1, Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwi Natarina dari PKB memperoleh 2.204.452 suara dan pasangan nomor urut 2 dari PDIP, Jeje Wiradinata dan Ronald Supradja meraih 2.116.017 suara.

    Sumber : Antara

  • KPU Kabupaten Pasuruan Tetapkan Pasangan Rusdi-Shobih sebagai Bupati-Wakil Bupati Terpilih Surabaya 9 Januari 2025

    KPU Kabupaten Pasuruan Tetapkan Pasangan Rusdi-Shobih sebagai Bupati-Wakil Bupati Terpilih Surabaya 9 Januari 2025

    KPU Kabupaten Pasuruan Tetapkan Pasangan Rusdi-Shobih sebagai Bupati-Wakil Bupati Terpilih
    Tim Redaksi
    PASURUAN, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan menetapkan pasangan calon (paslon) nomor urut 2,
    Rusdi Sutejo
    dan
    Shobih Asrori
    (Rubih), sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan terpilih dalam
    Pilkada 2024
    .
    Penetapan ini dilakukan di Hotel Senyiur Prigen, Kabupaten Pasuruan, Kamis (09/01/2025).
    Bupati terpilih, Rusdi, mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara pemilu dan tim kampanye atas dukungan yang diberikan.
    Sementara itu, pasangan calon nomor urut 1, Abdul Mujib dan Wardah Nafisah (Mudah), tidak hadir dalam acara tersebut.
    Ketua
    KPU Kabupaten Pasuruan
    , Ainul Yaqin, mengungkapkan bahwa penetapan ini dilakukan setelah memastikan tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilkada 2024.
    “Rusdi-Shobih telah dinyatakan memperoleh suara terbanyak dan tidak ada gugatan dari MK,” ujarnya.
    Paslon Rusdi-Shobih meraih suara terbanyak dengan 548.876 suara atau 62,4 persen dari total suara sah.
    Dalam rapat pleno, meskipun paslon Mudah tidak hadir, acara tetap dilanjutkan dengan kehadiran tim kampanye mereka.
    Dalam sambutannya, Ainul juga menyampaikan terima kasih kepada semua peserta pemilihan, partai politik, dan masyarakat yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan Pilkada 2024.
    “Terima kasih kepada semua masyarakat, partai politik, dan seluruh pendukung. Pilkada damai aman dan partisipasi mencapai 75,4 persen,” ujarnya.
    Rusdi menyampaikan pesan singkat. Bupati terpilih ini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu.
    “Kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat, penyelenggara, dan pengusung telah mensukseskan Pilbup Pasuruan,” paparnya.
    Dalam surat keputusan KPU Kabupaten Pasuruan Nomor 2922/2024, tercatat bahwa paslon Rusdi-Shobih meraih 542.876 suara, sedangkan paslon Mujib-Wardah mendapatkan 327.126 suara.
    Keunggulan paslon yang diusung oleh Partai Gerindra ini terlihat di semua kecamatan (24) yang ada di Kabupaten Pasuruan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KIP tetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Aceh Pilkada 2024

    KIP tetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Aceh Pilkada 2024

    Banda Aceh (ANTARA) – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh menetapkan pasangan Muzakir Manaf dan Fadhullah sebagai ​Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih hasil Pilkada 2024, melalui rapat pleno terbuka KIP Provinsi Aceh di Aceh Besar, Aceh, Kamis.

    Rapat pleno tersebut dipimpin Ketua KIP Provinsi Aceh Agusni AH serta didampingi para anggota lembaga penyelenggara pemilihan umum dan dihadiri Penjabat Gubernur Aceh Safrizal, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Aceh, unsur partai politik serta undangan lainnya.

    Pasangan Muzakir Manaf dan Fadhullah meraih 1.492.846 suara atau 53,27 persen. Pasangan ini diusung koalisi partai politik lokal dan nasional yakni Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh (PNA), Gerindra, Demokrat, PPP, PKS, PKB, dan PDI Perjuangan.

    Ketua KIP Provinsi Aceh Agusni WH mengatakan penetapan gubernur dan wakil gubernur hasil pemilihan pada 2024 dilakukan setelah tidak ada perselisihan hasil pemilihan berdasarkan surat dari Mahkamah Konstitusi.

    “Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih pada Pilkada 2024 setelah Mahkamah Konstitusi menyurati KPU RI yang menyebutkan tidak ada perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Pilkada 2024,” katanya.

    Selanjutnya, kata Agusni, pihaknya menyerahkan berita acara penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Kemudian, DPRA menyampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri guna penerbitan surat keputusan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030.

    “Terkait pelantikan, itu bukan ranah kami, tetapi DPRA. DPRA yang berkomunikasi menyangkut SK pengangkatan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih hasil Pilkada 2024,” kata Agusni AH.

    Sementara itu Gubernur Aceh terpilih Muzakir Manaf mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersama menyukseskan pilkada. Dia mengajak semua elemen masyarakat kembali bersatu membangun Aceh.

    “Sekarang ini tidak ada lagi kosong satu maupun kosong dua. Kini semua pendukung pasangan calon bersatu padu bersama-sama membangun Aceh demi mewujudkan kemakmuran masyarakat,” kata Muzakir Manaf.

    Pewarta: M.Haris Setiady Agus
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025